Indobatt Gelar Latihan Operasi Udara di Lebanon

16 Maret 2010, Lebanon -- Memelihara dan meningkatkan profesionalisme prajurit pemelihara perdamaian selalu mendapat perhatian yang besar dari Komando UNIFIL (United Nations Interim Forces In Lebanon).

Komitmen tersebut dilandasi tujuan tugas yang menuntut kesiapan operasional seluruh peacekeeper dalam menghadapi berbagai bentuk dinamika yang mungkin terjadi di sepanjang perbatasan Lebanon Selatan. Oleh karena itu, gelar latihan dari tingkat perorangan, satuan dan bahkan latihan antar satuan diatur oleh UNIFIL sesuai program kerja yang berlaku di daerah operasi.

Perwira Penerangan Konga XXIII-D/Unifil, Kapten Arh Yogi Nugroho, BSC, mengemukakan dalam rangka mendukung komitmen dan program kerja UNIFIL tersebut, maka Satgas Batalyon Mekanis Konga XXIII-D/UNIFIL (Indobatt) menggelar Air Operation Exercise (Latihan Operasi Udara) pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2010.

Kegiatan latihan yang dipimpin langsung oleh Komandan Indobatt Letkol Inf Andi Perdana Kahar tersebut melibatkan 2 Tim Indonesian Battalion Mobile Reserve (BMR/Unit Cadangan Batalyon Indobatt yang setiap saat siap bergerak) dan 2 unit helikopter Super Puma Sektor Timur UNIFIL serta perkuatan berupa 4 unit kendaraan tempur terdiri dari 2 unit Panhard dan 2 unit VAB. Latihan yang berlangsung sekitar satu jam ini turut disaksikan secara langsung oleh Komandan Indobatt beserta para pejabat Komandan Kompi Mekanis dan Perwira Staf Indobatt.

Air Operation Exercise yang baru pertama kalinya dilakukan oleh Indobatt tersebut dimulai dengan penyampaian perintah operasi Komandan Sektor Timur UNIFIL kepada Komandan Indobatt yang berisikan perintah peluncuran 2 Tim BMR menggunakan helikopter guna menyelesaikan trouble spot secara cepat.

Menindaklanjuti perintah operasi tersebut, maka 2 Tim BMR yang masing-masing dipimpin oleh Lettu Inf Kadek Abriawan dan Lettu Inf Arief Widyanto segera menyiapkan diri. Melalui profesionalisme yang selalu dikedepankan oleh Indobatt, maka dalam waktu relatif singkat kedua tim dapat diangkut oleh helikopter dan bergeser dari Helly Pad Markas Indobatt, UN POSN 7-1, Adshit Al Qusayr menuju Helly Pad OGL, E8, PB MAR, Markaba. Peluncuran kedua tim BMR tersebut terbagi menjadi 2 sorti penerbangan dengan menggunakan 2 unit helikopter yang berbeda dalam selang waktu sekitar 10 menit antara penerbangan pertama dan penerbangan kedua.



Lebih lanjut, rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh personel Indobatt di tempat tujuan PB MAR meliputi pengamanan parameter Helly Pad oleh perkuatan 4 unit kendaraan tempur, pendaratan kedua tim BMR, penggelaran dan pelaksanaan komunikasi mobil ke Sektor Timur UNIFIL serta proses embarkasi personel BMR ke dalam helikopter untuk selanjutnya bergeser kembali ke Markas Indobatt di Adshit Al Qusayr.

Di penghujung latihan, Komandan Indobatt mengambil waktu untuk evaluasi kegiatan dan menekankan kembali arti penting profesionalisme peacekeeper Indobatt yang harus selalu dikedepankan dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon Selatan.

PUSPEN TNI/POS KOTA

Komando Pengamanan Obama Ditangan TNI

17 Maret 2010, Jakarta -- Panglima TNI. Jenderal TNI Djoko Santoso, mengatakan bahwa komando pengendalian pengamanan tamu negara setingkat kepala negara, termasuk Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Hussein Obama, berada di tangan TNI dengan dibantu oleh kepolisian pada ring dua dan tiga.

"Kita sudah memiliki prosedur tetapnya, termasuk untuk menyambut kedatangan Presiden AS Barack Obama," katanya di Istana Negara, Jakarta, Rabu, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka seminar internasional pertahanan dengan tema "Indonesia Menuju 2025: Tantangan Geopolitik dan Keamanan".

Menurut dia, TNI juga telah melakukan koordinasi dengan pasukan pengamanan presiden AS.

Saat ditanya apakah ada ancaman atau kerawanan terkait dengan rencana kedatangan Obama, ia mengakui jika ada kerawanan, sedangkan ancaman masih dalam tahap pendeteksian.

"Kerawanan pasti ada dalam setiap kegiatan, bukan dari eksternal, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pasukan internal pun ada kerawanan, misalnya iring-iringan kendaraan yang tak harmonis bisa bertabrakan, atau kurang koordinasi," katanya.

Terkait dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah kelompok, ia mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi sehingga unjuk rasa diperbolehkan sampai batas-batas tertentu.

Mengenai pengamanan kedatangan Obama, Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, menegaskan tidak ada hal luar biasa yang dilakukan karena prosedur tetap pengamanan tamu negara telah ada.

"Saya kira protap (prosedut tetap) tamu negara sekelas presiden sudah ada, yaitu TNI dibantu kepolisian, sudah barang tentu sesuai dengan prosedur tetap juga, seperti kita keluar negeri, maka Paspampres (pasukan pengamanan presiden)-nya ada yang melekat juga," katanya.

Sebelumnya, juru bicara presiden, Dino Patti Djalal, mengatakan bahwa jadwal kunjungan Obama di Indonesia tidak berubah, sekalipun ada perubahan waktu kedatangan menjadi 23-25 Maret 2009 dan batal membawa keluarga.

Obama semula dijadwalkan tiba di Indonesia pada 20 Maret dan direncanakan tinggal selama tiga hari, termasuk berkunjung ke Bali bersama istri dan dua anak perempuannya.

Perubahan itu diakibatkan oleh situasi politik di Washington DC yang dinamis karena upaya Obama menggolkan RUU Kesehatan belum juga berhasil membuat pihak AS menunda dan mempersingkat kunjungan ke Indonesia dan Australia.

Dino memastikan pengunduran jadwal kunjungan Obama itu bukan disebabkan oleh penolakan sejumlah kalangan ulama Islam.

Menurut Dino, Obama sudah jelas telah menunjukkan komitmennya membangun komunikasi dan kerja sama lebih baik dengan dunia Islam dan karena itu Indonesia pun memiliki niat baik menyambut kedatangan orang Afro-Amerika pertama yang menjadi Presiden AS itu.

ANTARA News

Normalisasi Hubungan AS-Kopassus Belum Pasti

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkunjung ke markas KOPASSUS, Cijantung. (Foto: AP)

17 Maret 2010, Washington -- Gedung Putih belum memastikan normalisasi kerja sama militer Amerika Serikat (AS) secara penuh dengan militer Indonesia.

Isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dituduhkan terhadap Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) masih menjadi isu yang mengganjal di Negeri Paman Sam tersebut. Direktur Senior Gedung Putih untuk Kawasan Asia Jeffrey Bader membenarkan hal itu.

Menurutnya, membuka kembali kerja sama bidang militer adalah hal yang baik, terutama untuk melatih kemampuan militer dalam memerangi terorisme. Namun dia juga mengakui ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Dalam pernyataannya dia menyebut pelanggaran HAM yang pernah dilakukan personel Kopassus, khususnya dalam insiden Timor-Timur.“Ada sejarah yang tidak bisa dilupakan,”tegasnya.

Walau demikian, Bader meminta Indonesia tidak putus asa. Dalam pandangannya, wacana tentang pelatihan Kopassus masih bisa berkembang dan berubah. Hingga kini, Gedung Putih terus berupaya memecahkan persoalan tersebut.“Pelatihan bisa saja terwujud atau bahkan tidak sama sekali.

Saya tidak bisa memprediksi hingga hari itu tiba,”tandasnya. Penjelasan yang disampaikan Senin (15/3) waktu setempat merupakan bagian dari persiapan kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia, 23-25 Maret mendatang. Untuk menyukseskan kunjungan Obama, Gedung Putih sebenarnya sudah mempersiapkan pelatihan untuk unit militer elite Indonesia yang disebut-sebut sebagai salah satu terbaik di dunia.

Namun, rencana ini tidak mulus karena berbenturan dengan tuduhan pelanggaran HAM yang pernah dilayangkan terhadap Kopassus.Beberapa orang penting dalam Kongres bahkan terang-terangan menentang rencana tersebut. Hingga hari ini, Gedung Putih belum bisa memastikan apakah debat tentang Kopassus bakal terselesaikan saat Obama tiba di Indonesia,Selasa (23/3).

Seperti diketahui, AS menjatuhkan embargo militer kepada Indonesia pada 1997 pascakasus Timor Timur berdasarkan Leahy Amendment. Namun, pada November 2005 embargo militer telah dicabut dan militer AS sudah berkali-kali menggelar latihan bersama dengan militer Indonesia. Meski demikian,hingga kini pihak AS belum memberi pelatihan dan pendidikan bagi Kopassus.

Terlepas dari persoalan Kopassus, pejabat AS memuji kerja sama keamanan antara Washington dan Jakarta.Terlebih pekan lalu, saat Indonesia berhasil melumpuhkan salah satu otak bom Bali 2002,Dulmatin. Seperti diketahui, Dulmatin adalah ahli perakit bom yang paling dicari Pemerintah AS.Tidak tanggung-tanggung,Gedung Putih menyediakan hadiah USD10 juta bagi siapa saja yang memberikan informasi tentang Dulmatin.

Untuk mengonkretkan kerja sama militer secara penuh,khususnya dengan Kopassus yang dihentikan sejak 1997 lalu,sejumlah pimpinan pasukan baret merah tersebut sudah terbang ke Washington. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa membenarkan isu normalisasi hubungan militer kedua negara akan menjadi agenda pembicaraan dalam kunjungan Obama ke Indonesia.

Menurutnya,untuk mewujudkan kemitraan yang komprehensif, kedua negara mesti melakukan beberapa perbaikan, salah satunya adalah normalisasi hubungan militer antara kedua negara. Marty menegaskan, Indonesia sudah melakukan reformasi dalam tubuh TNI yang menurutnya dilakukan tanpa paksaan atau seruan dari negara lain.

Dia pun meminta pemerintah negara sahabat, termasuk AS, untuk memahami fakta tersebut. “Reformasi dalam tubuh TNI adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah.Tinggal bagaimana AS menyikapinya,”papar Marty seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Asisten Menteri Luar Negeri (Menlu) AS untuk kawasan Asia-Pasifik Kurt Campbell di Jakarta,Senin (15/3).

Dia juga menandaskan, jika ingin menormalisasi hubungan militer, AS mesti mengapresiasi reformasi TNI terlebih dulu.Namun,dia menggariskan, Indonesia tidak akan memaksakan apa pun terhadap AS.Indonesia juga tidak menginginkan kerja sama yang bersifat kondisional atau bersyarat.

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta pemerintah dan TNI tidak perlu memaksakan diri jika AS bersikukuh tidak ingin memperbaiki hubungan antarmiliter kedua negara. Menurutnya, Indonesia tidak perlu bergantung kepada AS, sebaliknya bisa mengembangkan bentuk latihan sendiri dengan menyesuaikan kondisi geografi dan demografi yang dimiliki atau membuka kerja sama militer dengan negara lain seperti China dan Australia.

“Tidak usah risau jika AS tidak ingin memperbaharui kerja sama militer, toh kita masih dapat membuka kerja sama latihan dengan China atau negara tetangga lain,” ujar mantan Sekretaris Militer Presiden Megawati Soekarnoputri ini. Dia juga mengingatkan, prinsipnya kerja sama militer harus mengedepankan dan menguntungkan kepentingan nasional dua negara. “Dan memang selama ini terlalu banyak persyaratan yang harus kita penuhi jika ingin menjalin kerja sama militer dengan AS,”ujarnya.

Kasus HAM Sudah Selesai

Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus seusai upacara serah terima jabatan sejumlah komandan satuan di Markas Komando Kopassus Cijantung, Senin (15/3), membenarkan pihaknya sedang berupaya melakukan normalisasi hubungan Kopassus dan militer AS. “Beberapa waktu lalu saya selama 10 hari berada di AS dalam rangka normalisasi hubungan dengan US Special Forces,”ucap Lodewijk.

Dia mengungkapkan,kedatangannya ke AS secara khusus untuk menjelaskan dan mengklarifikasi proses reformasi internal di institusi Kopassus. Dia mengakui, pihaknya belum mendapatkan hasil dari kunjungan tersebut.“Hasil itu pada level yang lebih tinggi masih diproses. Kita tunggu saja,”katanya.

Terkait tuduhan HAM, Lodewijk menegaskan, semua kasus HAM yang berkaitan dengan institusi Kopassus telah diselesaikan melalui jalur hukum. Dengan demikian kasus tersebut dapat dianggap telah selesai. “Panglima TNI mengatakan kasus HAM sudah tidak ada lagi. Pasalnya yang terlibat sudah dihukum sesuai dengan hukum Indonesia,”ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen) Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen saat dikonfirmasi mengatakan,TNI mengharapkan adanya pembicaraan terkait kerja sama militer AS-Indonesia dalam kunjungan Presiden Obama nanti. Menurutnya, selama ini masih terdapat ganjalan kerja sama militer kedua negara,terutama untuk kerja sama yang terkait dengan satuan Kopassus TNI AD.

“Kerja sama ini harus komprehensif,tidak sama seperti dulu yang masih ada ganjalan. Kalaupun ada kerja sama harus berangkat dari pemikiran yang saling menguntungkan, ”katanya. Dia lantas menegaskan, persoalan pelanggaran HAM yang selalu membayangi upaya normalisasi kerja sama militer antara Kopassus dengan pasukan khusus AS sebenarnya telah terselesaikan.

“Persoalan pelanggaran HAM di masa lalu kita tegaskan sudah diselesaikan ala bangsa Indonesia, bukan ala Amerika,”ujarnya. Lebih jauh dia menegaskan,TNI sudah melakukan reformasi dan telah berupaya mengikuti tuntutan global untuk penghormatan terhadap aspek HAM. Salah satunya dilakukan dengan memasukkan kurikulum tentang HAM pada kurikulum pendidikan prajurit TNI.

Dialog dengan Islam

Sementara itu, pimpinan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berharap Obama bisa melakukan pertemuan dengan kalangan Islam Indonesia selama kunjungannya nanti.“Saya kira, lebih baik kalau kita diberi peluang untuk melakukan dialog.

Pemerintah harus mau mengajak Obama untuk bertemu para tokoh muslim sehingga posisinya kita bisa saling menghargai, bukan memunculkan sikap seperti itu yang bisa membuat persoalan baru,”kata Ketua PBNU Ahmad Bagdja di Jakarta kemarin. Melalui dialog ini, Bagdja berharap agar umat dan tokoh muslim yang menolak kedatangan Obama bisa memformulasikan dengan jelas masalah yang ada dan bisa diperjuangkan dalam forum yang lebih jelas.

“Tidak dengan sikap insidental, tokoh baru datang baru bereaksi. Tapi bagaimana berjuang dalam waktu yang panjang dan menggalang solidaritas,”jelasnya. PBNU menilai Obama sebagai tamu pemerintah dan negara yang harus dihormati.PBNU tidak sepakat dengan aksi penolakan yang dilakukan sejumlah ormas Islam dan aktivis mahasiswa.

“Sebagai tamu, Obama mengatasnamakan bangsa AS,begitu juga SBY.Jadi tidak bisa diposisikan sebagai musuh. Di Islam,musuh sekalipun ketika bertamu datang ke rumah, kita harus menghormatinya,”lanjutnya. Senada dengan koleganya itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin meminta umat Islam menyambut Obama dengan baik.

Sikap itu harus diambil untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang ramah dan menyenangkan. “Obama datang ke Indonesia kan dengan iktikad baik, jadi kenapa harus ditolak? Makanya saya nanti usul kepada pemerintah untuk mempertemukan Obama dengan tokoh-tokoh Islam,” ujar Din ketika ditemui seusai membuka seminar nasional “Membangun Konstruksi Ideal Relasi Muhammadiyah dan Politik” kemarin di Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.

Din menilai kedatangan Obama ke Indonesia untuk memperbaiki hubungan dengan umat Islam.Niat baik itu harus disambut dan diberikan kesempatan yang besar.Kendati demikian Din menghargai sejumlah kelompok masyarakat yang menolak kedatangan Obama.“Cuma unjuk rasa dengan cara yang benar,” tandasnya.

SEPUTAR INDONESIA

Impor Senjata Bisa Ganggu Stabilitas Asia Tenggara

16 Maret 2010, Amsterdam -- SIPRI, sebuah organisasi perdamaian bergengsi Swedia, mengeluarkan laporan tentang impor senjata ke Asia dan Oseania. Dalam laporan itu tertera, impor senjata ke Indonesia, Singapura dan Malaysia meningkat sebanyak 84, 146 dan 722 persen.

Peningkatan ini bisa membahayakan stabiltas dan perdamaian kawasan, karena negara-negara Asia tidak terbiasa untuk berdialog satu sama lain. Demikian Siemon Wezeman dari SIPRI kepada Radio Nederland Wereldomroep.

Dalam laporannya, SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, mengungkapkan pembelian senjata besar-besaran yang terus meningkat oleh negara-negara Asia seperti Indonesia, Malaysia dan Singapura bisa menyulut ketidak-stabilan Asia Tenggara.

Menurut Siemon Wezeman, seorang pakar Asia pada ISPRI, penambahan pembelian senjata yang dilakukan tiga negara Asia Tenggara itu, bisa menyulut persaingan pemilikan senjata modern, yang pada gilirannya bisa merusak stabilitas dan mengancam perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Seperti yang terjadi di banyak kawasan, mengapa negera-negara tersebut terus melakukan pembaruan dan memperlengkapi diri dengan sejata baru yang modern, adalah faktor-faktor konflik dalam negeri, di samping konflik-konflik antar negara di kawasan tersebut, yang tak kunjung tuntas terselesaikan.

Siemon Wezeman: “Di kawasan-kawasan seperti Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, Afrika Utara terdapat ketegangan antar berbagai negara dan juga di dalam negeri itu sendiri. Ketegangan tersebut di masa lalu terkadang sampai berkembang menjadi perang atau aksi-aksi militer dari negara-negara yang bersangkutan.”

Negara-negara yang bersangkutan memang punya alasan masing-masing dalam mengimpor senjata. Indonesia, Malaysia dan Singapura selalu mengajukan alasan ancaman bajaklaut di Selat Malaka, yang mengganggu keselamatan pelayaran kapal-kapal niaga dan kapal tanker mereka. Dan dugaan berkembangnya gerakan terorisme di kawasan itu.

Menurut Siemon Wezeman, ancaman para bajak laut di Malaka memang sangat mengkhawatirkan, namun untuk menghadapi para pembajak tersebut, tidak perlu harus membeli kapal selam dan kapal perang canggih dan mutakhir seharga lebih dari 200 juta dolar, dilengkapi persenjataan berat seperti meriam berkaliber besar dan perlengkapan eletronik mutakhir. Tidak pula diperlukan pesawat tempur jarak jauh untuk mendukung suatu operasi militer.

Sumber minyak

Alasan yang sering diungkap oleh negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Cina, Muangthai, adalah luas wilayah yang menuntut pemilikan angkatan bersenjata yang kuat dan modern, untuk melindungi kedaulatan negara mereka masing-masing.

Siemon Wezerman yang juga mempelajari mengapa terjadi pembelian senjata besar-besar dewasa ini, dan ke arah mana kecenderungan perkembangannya, juga menyinggung wilayah yang sarat konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Ini masih bisa menyulut sengketa wilayah oleh banyak negara di sekitarnya, kalau suatu ketika ditemukan sumber minyak bumi di kawasan laut itu. Dan tampaknya ada kemungkinan persiapan ke arah itu.






SURYA/SIPRI

Normalisasi Militer

17 Maret 2010, Jakarta -- Normalisasi hubungan militer Indonesia dan Amerika Serikat harus dilihat dalam konteks geostrategis. Indonesia memiliki banyak alternatif pihak untuk diajak bekerja sama dalam menjaga stabilitas di kawasan Asia dan Pasifik.

”Kepentingan kita, normalisasi hubungan militer dengan AS secara simbolik menunjukkan ada perbaikan yang signifikan. Sementara AS menginginkan stabilisasi di kawasan ini,” ungkap pengamat militer, Edy Prasetyono, di Jakarta, Selasa (16/3).

Diskusi tentang normalisasi hubungan militer AS-Indonesia mencuat menjelang kedatangan Presiden AS Barack Obama. Satu masalah yang masih dalam proses lobi adalah pelatihan bersama United States Special Forces dengan Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus).

Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara berperan menjaga kawasannya yang merupakan jalur lalu lintas internasional agar tetap stabil, aman, dan terbuka. Untuk itu, Indonesia harus menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan dengan berhubungan dengan negara mana pun. Peran ini signifikan mengingat ada beberapa kekuatan di Asia, seperti China, Jepang, dan India. ”Indonesia akan ditanya, apa punya grand strategy menghadapi berbagai kekuatan regional itu,” kata Edy.

Efek normalisasi kerja sama militer AS-Indonesia lebih bersifat simbolik. Alasannya, untuk fisik, seperti senjata, Indonesia bisa membeli dari negara lain.

AS bisa secara bertahap membuka kerja sama dengan Kopassus, misalnya dalam penjagaan perdamaian atau hukum humaniter. Hal ini juga sesuai dengan agenda jangka panjang AS yang menginginkan demokratisasi dan profesionalitas militer. ”Misalnya, bagaimana menangani kasus yang sensitif,” kata Edy.

Sebelumnya, Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal TNI Lodewijk F Paulus mengatakan, kehadirannya selama 10 hari di AS beberapa waktu lalu untuk menjelaskan reformasi internal Kopassus. ”Soal normalisasi, itu ada pada level yang lebih tinggi,” katanya.

Menurut Lodewijk, terwujud atau tidaknya normalisasi itu, selama ini Kopassus rutin latihan bersama dengan Singapura, Thailand, Australia, dan Korea Selatan. ”Kita juga menjajaki latihan bersama dengan China,” katanya seusai serah terima jabatan semua komandan grup, pusat pendidikan, dan Satuan-81 Antiteror Kopassus.

Kerja sama TNI-Polri

Secara terpisah, di Jakarta, Senin, Panglima TNI Jenderal (TNI) Djoko Santoso menyebutkan, kerja sama TNI dan Polri dalam menangani gerakan radikal bersenjata, seperti terorisme dan separatisme, perlu dikaji dan dievaluasi. Kerja sama TNI dan Polri seperti itu memiliki aspek yang strategis untuk menanggulangi setiap ancaman yang merongrong stabilitas.

Panglima TNI menyampaikan hal itu pada penutupan latihan gabungan TNI-Polri terkait penanganan terorisme di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Hadir dalam acara itu Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri.

”Dari aspek strategis, kerja sama TNI dan Polri dapat dikaji dan dievaluasi dengan sebaik-baiknya,” kata Djoko. Dari aspek operasional, latihan bersama TNI dan Polri dapat menjadi sarana mengevaluasi standar prosedur operasi bersama dalam menanggulangi terorisme.

Dari aspek teknik dan taktik, lanjut Djoko, latihan bersama itu bisa menjadi tolok ukur teknik dan taktik masing-masing unit atau kesatuan yang melakukan latihan penanggulangan terorisme. Dari aspek psikologis, latihan bersama dapat menjadi momentum membangun suasana kebersamaan TNI dan Polri.

KOMPAS

Kerja Sama Militer RI-AS Perlu Klarifikasi

Satuan anti teror KOPASSUS. (Foto: Getty Images)

16 Maret 2010, Jakarta -- Ketua Komisi I DPR RI, Kemas Azis Stamboel, menyatakan, beberapa isu dalam kerja sama militer Indonesia-Amerika Serikat (AS) perlu klarifikasi lebih lanjut, agar tidak merugikan salah satu pihak.

Ia mengatakan itu kepada ANTARA, di Jakarta, Selasa, sehubungan dengan rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang dijadwalkan berlangsung 23 hingga 25 Maret mendatang.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga setuju dengan wacana, agar AS tidak dipaksa menormalisasi kerja sama militernya dengan Indonesia.

"Saya agaknya setuju dengan itu (tak perlu paksakan AS menormalisasi kerja sama militernya dengan RI), karena sebelum ke arah itu, kita perlu kaji bersama beberapa isu yang memang perlu klarifikasi," tegasnya lagi.

Dalam kaitan itu, menurutnya, perlu pembahasan bersama dengan melibatkan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjadi obyek sekaligus subyek dari kerjasama militer tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga mantan Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga, secara terpisah menilai, salah satu isu penting untuk dibicarakan ulang dalam kaitan peningkatan kerja sama militer kedua negara, ialah mengenai keikutsertaan para perwira TNI dari jajaran Kopassus, terutama dalam hal pendidikan serta latihan.

"Menurut saya, sangatlah tidak beralasan bila Amerika Serikat masih `miring` soal Kopassus, sehingga tidak diikutkan dalam berbagai perjanjian militer dengan Republik Indonesia," katanya.

Indonesia harus tegas bahwa dalam peningkatan kerja sama di bidang pertahanan, yakni berbentuk antarmiliter misalnya melalui Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET).

"Jika dalam konsep ini masih tidak mengikutkan Kopassus, itu tidaklah `fair`," tandasnya.

Dalam kaitan peningkatan kerja sama antarmiliter dengan memprioritaskan modus IMET itu, Theo Sambuaga meminta AS agar mengikutsertakan perwira-perwira TNI dari Kopassus.

"Selama ini memang AS belum mau memasukkan Kopassus dengan alasan tekanan dari Kongres AS yang selalu mengkaitkan Kopassus dengan kejadian-kejadian di masa lalu, seperti masalah HAM di Timor Timur dan lain-lain," katanya.

ANTARA News

Lanal Karimun Optimalkan Radar Pantau Teroris

16 Maret 2010, Karimun, Kepri -- Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau mengoptimalkan radar pada Pos Angkatan Laut (Posal) Satuan Radar (Satrad) Leho, Kecamatan Tebing untuk memantau bahaya terorisme di Selat Malaka.

"Keberadaan radar tersebut membantu kami dalam mengamati Selat Malaka dari ancaman teroris," kata Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun, Letkol (P) Edwin, di Tanjung Balai Karimun, Selasa.

Edwin mengatakan, fungsi radar tersebut sangat strategis dalam membantu jajarannya membantu tugas-tugas Lanal yang merupakan subsistem dalam pengamanan selat tersibuk di dunia itu.

"Pergerakan kapal di bagian terluar perairan Indonesia dapat terdeteksi melalui radar itu," ucapnya.

Dia menjelaskan, radar yang dipasang sejak 2008 itu, memiliki jangkauan cukup luas dengan cara kerja IMSS (integrated maritime surveillance system) yang terpasang pada pesawat AIS (automatic identification system) Based sebagai penerima (receiver).

Setiap objek yang terpantau melalui antena pada AIS Based, akan menghasilkan data dan sinyal yang dipancarkan melalui sebuah monitor.

Selanjutnya, melalui monitor tersebut, petugas dapat mengetahui nama, ukuran dan jenis kapal, status navigasi, waktu tempuh dan tujuan kapal beserta muatannya. "Jarak jangkau efektif radar IMSS ini mencapai 40Nm atau 74 Km (kilometer)," jelasnya.

Dikatakannya, pengamatan ancaman teroris melalui radar turut diperkuat dengan menyiagakan semua armada dan unsur-unsur patroli TNI - AL dalam mengantisipasi setiap kemungkinan adanya gangguan keamanan bagi kapal-kapal yang melintas di perairan tersebut.

"Lanal Karimun merupakan subsistem pengamatan dalam pengamanan Selat Malaka yang juga berperan sebagai pendukung logistik serta administrasi bagi kegiatan operasi unsur-unsur TNI - AL," ucapnya.

Dia juga mengatakan, wilayah hukum Lanal Karimun yang membentang dari Selat Durian hingga Selat Philips merupakan perairan yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang rawan tindak kejahatan di laut.

"Bukan hanya bahaya terorisme, bahaya perompakan serta kejahatan lainnya juga kami waspadai," ujarnya menambahkan.

ANTARA News

Arab Saudi Kembali Beli F-15

F-15E Strike Eagle dari 4th Fighter Wing, Lanud Seymour Johnson saat misi Combat Hammer di atas Lanud Eglin, menjatuhkan bom berpandu. (Foto: Seymour Johnson Air Force Base)

16 Maret 2010 -- Harian Timur Tengah memberitakan Arab Saudi sedang bernegosiasi membeli jet tempur dari Amerika Serikat.

Pemimpin Arab Saudi berencana membeli jet tempur F-15 untuk kontrak 2010. Menteri Pertahanan Arab Saudi Putra Mahkota Sultan Bin Abdul Azis telah mendukung pembelian tambahan sedikitnya dua skuadron F-15 dengan nilai kontrak dapat mencapai 5 milyar dolar.

Angkatan Udara Arab Saudi mengoperasikan sekitar 150 F-15 yang dibeli pada tahun 1970-an dan 1990-an. Riyadh berencana mengembangkan versi siluman F-15E.

Pada bulan ini, Amerika Serikat mengirimkan beberapa delegasi pertahanan ke Arab Saudi guna berdiskusi pembelian tambahan jet tempur. Delegasi pertama dari pabrik pembuat F-15 Boeing pada 8 Maret, bertemu dengan Menhan dan putranya, Wakil Menhan Pangeran Khaled. Delagasi Boeing dipimpin Presiden Boeing James McNerney, disertai Wakil Presiden Boeing Shepherd Hill dan Manager Boeing di Arab Saudi Ahmed Jaazar.

Dua hari kemudian, Sekretaris Pertahanan AS Robert Gates tiba di Arab Saudi guna membahas kerjasama militer dan pertahanan. Gates bertemu dengan Menhan dan Raja Arab Saudi Abdullah berdiskusi isu regional dan penjualan senjata.

Pemimpin Arab Saudi mendesak jaminan pemesanan F-15 diproduksi cepat dan segera dikirimkan. Arab Saudi juga meminta pelatihan dan dukungan serta kesepakatan persenjataan lainnya, terutama sistem pertahanan rudal.

The Bulletin/@beritahankam

Besar Kecil Normal Indonesia Berharap Normalisasi Hubungan Militer dengan AS

Satuan anti teror KOPASSUS selesai mengikuti upacara penutupan Latgab TNI-Polri 2010. (Foto: Getty Images)

15 Maret 2010, Jakarta -- Reformasi telah terjadi dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia secara alami. Seharusnya, Amerika Serikat bisa melihat perubahan itu dan menciptakan normalisasi hubungan militer kedua negara.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan hal itu seusai menerima kunjungan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Asia Barat dan Pasifik, Kurt Campbell, di kantornya, Senin (15/3). “Reformasi di tubuh TNI merupakan sebuah fakta. Kini tinggal bagaimana Amerika Serikat menyikapinya,” kata Marty.

Jika saat ini pemerintah Washington sudah bisa mengapresiasi perkembangan itu, Marty menambahkan, seharusnya akan ada normalisasi. Tapi, kalau sebaliknya, Amerika Serikat merasa perlu untuk mempelajari lagi normaliasi itu, memahaminya lebih baik, pemerintah Indonesia tidak akan memaksa.

Pemerintah Indonesia, kata Marty, hanya ingin negara lain termasuk Amerika Serikat tahu bahwa reformasi di tubuh TNI sudah dilakukan tanpa paksaan dari siapapun. “Seandainya itu menjadi bahan untuk merubah sikapnya, ya, syukur Allhamdulilah. Kami biarkan itu semua mengalir dengan alamiah,” kata Marty sambil menambahkan, "Kami tidak ingin ada bentuk kerjasama yang seolah-olah kondisionalitas (bersyarat)."

Kurt mengunjungi Marty sebagai bagian dari rangkaian kunjungannya ke beberapa negara di kawasan Asia Barat dan Pasifik. Kedatangan Kurt juga terkait persiapan kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia.

TEMPO Interaktif

Cuaca Buruk, Heli Mendarat di Kampung

15 Maret 2010, Cianjur -- Helikopter jenis MI-17-V5 milik TNI Angkatan Darat terpaksa mendarat sementara di lapangan sepak bola Ciherang, Kampung Belendung, Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat, kemarin.

Hal itu dilakukan karena cuaca kurang mendukung saat akan dilakukan latihan rutin penerjunan. Heli tersebut mengangkut 24 penerjun anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Batujajar, Kabupaten Bandung Barat serta lima orang awak.

Latihan penerjunan terpaksa ditangguhkan karena jarak pandang hanya sekitar 2 km dari ideal 4 km. Saat itu heli berada di ketinggian 10.000 kaki. “Awan tebal saat di atas ketinggian ideal menghalangi jarak pandang. Karena kondisi itu, kami melakukan pendaratan sementara demi keselamatan,” papar pilot heli, Letkol (P) Eddy Purwanto kemarin.

Sementara itu, helikopter yang terparkir di lapangan sepak bola Ciherang menjadi tontonan masyarakat. “Ini baru pertama kali terjadi, ada sebuah pesawat helikopter mendarat di lapangan,” ujar Odan, 30, warga sekitar. Setelah sekitar dua jam transit di lapangan sepak bola Ciherang, helikopter tersebut akhirnya kembali melakukan penerbangan sekitar pukul 11.50 karena cuaca dinilai sudah normal.

SEPUTAR INDONESIA

Kapal Selam Nuklir Severodvinsk Selesai Dibangun

15 Maret 2010 -- Upacara pengapungan kapal selam serang tenaga nuklir baru Rusia dijadwalkan 7 Mei, diungkapkan juru bicara galangan kapal Sevmash, Senin (15/3) kepada RIA Novosti.

Konstruksi kapal selam kelas Yasen (Graney) Project 885 Severodvinsk dimulai 1993 di galangan kapal Sevmash, Severodvinsk tetapi terhenti karena masalah finansial.

Severodvisk diharapkan dioperasikan AL Rusia akhir 2010. Sedangkan konstruksi kapal selam kedua Kazan telah dikerjakan tahun lalu dengan peralatan dan persenjataan lebih canggih.

KASAL Rusia Admiral Vladimir Vysotsky mengatakan konstruksi kapal selam tenaga nuklir generasi baru pembawa rudal balistik dan serang merupakan prioritas utama untuk AL Rusia.

Kapal selam kelas Graney mampu meluncurkan berbagai jenis rudal jelajah jarak jauh (hingga 5000 km) dengan hulu ledak nuklir. Dipersenjatai 24 rudal jelajah, termasuk 3M51 Alfa SLCM, SS-NX-26 Oniks SLCM atau SS-N-21 Granat/Sampson. Dilengkapi juga 6 tabung torpedo, dapat meluncurkan ranjau laut atau rudal anti kapal permukaan SS-N-16 Stallion.

RIA Novosti/@beritahankam

Penutupan Latgab TNI-Polri Penanggulangan Teror

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menutup secara resmi latihan gabungan TNI-Polri. (Foto: detikFoto/Didit Tri Kertapati)

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso melakukan inspeksi pasukan. (Foto: detikFoto/Didit Tri Kertapati)

Sebanyak 3.559 personel dari kedua institusi tersebut mengikuti penutupan latihan gabungan ini. (Foto: detikFoto/Didit Tri Kertapati)

Seluruh peralatan tempur mereka, mulai dari persenjataan hingga kendaraan taktis ikut ditampilkan. (Foto: detikFoto/Didit Tri Kertapati)

Sejumlah personel Detasemen Bravo TNI-AU melintas di depan pesawat angkut miiter Hercules C-130 pada penutupan Latihan Gabungan Penanggulangan Teror di Halim PK, Jakarta, Senin (15/3). Latihan yang melibatkan kesatuan anti teror TNI dan Polri itu untuk mengantisipasi aksi teror secara cepat dan tepat. (Foto: ANTARA/Saptono/ss/Spt/10)


Sejumlah personel Detasemen Jalamangkara TNI-AL lengkap dengan peralatan tempur mereka. (Foto: ANTARA/Saptono/ss/Spt/10)


Empat personel anti teror TNI dan Polri lengkap dengan peralatan mereka bersiap melakukan penutupan Latihan Gabungan Penanggulangan Teror. (Foto: ANTARA/Saptono/ss/Spt/10)

TNI AL Amankan Kunjungan Obama

15 Maret 2010, Surabaya -- Kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama akan mendapatkan pengamanan ketat dari TNI AL, khususnya pengamanan di laut. Hal tersebut tertuang pada laporan Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim Laksamana Pertama TNI Widodo, SE kepada Panglima Koamando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Among Margono, SE pada saat upacara pemberangkatan Gugus Tugas Operasi Arung Hiu -10/01 Tahun 2010 digelar di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Senin (15/3).

Gugus Tugas Operasi Arung Hiu yang bertugas selama 3 bulan tersebut, melibatkan 522 personil terhitung mulai tanggal 15 Maret 2010, dengan melibatkan 5 kapal perang, 1 pesawat udara jenis Cassa U-624, 1 Helly BO 105 NV-144, 1 regu pasukan Marinir, 1 Tim Pasukan katak, dan 1 Tim Repair.

Selama operasi, kegiatan latihan yang akan dilaksanakan meliputi latihan tempur laut tingkat 3 dan melaksanakan penembakan di Pulau Gundul disekitar perairan Semarang, Jawa Tengah.

Secara umum, Gugus Tugas Operasi Arung Hiu tugas pokoknya melaksanakan Operasi Siaga Tempur Laut di wilayah Yuridiksi Nasional Indonesia kawasan Timur, dengan kegiatan meliputi operasi Intelejen, patroli Laut / penyekatan laut, patroli udara, penghalauan atau membayangi, penghentian dan melakukan pemeriksaan serta penghancuran untuk menegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan Indonesia Timur dalam rangka menjamin kepentingan nasioanal Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam amanatnya Pangarmatim mengatakan, kegiatan operasi Arung Hiu 10/01 pada hakekatnya merupakan operasi siaga tempur laut dalam rangka memelihara dan meningkatkan stabilitas keamanan laut. Disamping itu, juga untuk meningkatkan eksistensi dan kewibawaan TNI AL/Koarmatim selaku penegak kedaulatan dan hukum di laut. Upaya untuk menjaga keamanan itu dilaksanakan dengan menggelar kekuatan laut di wilayah perairan yurisdksi nasional di kawasan Timur Indonesia.

Dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis di masa mendatang, lanjut Pangarmatim, maka gangguan dan ancaman yang akan timbul semakin kompleks serta dapat memicu timbulnya berbagai pelanggaran kedaulatan dan hukum di laut. Hal ini menuntut konsekuensi dari jajaran Koarmatim, untuk mampu mengantisipasi dengan sebaik-baiknya berbagai gangguan keamanan di perairan Koarmatim, guna menjamin stabilitas dan kedaulatan bangsa demi terwujudnya keberhasilan pembangunan nasional.

“Operasi Arung Hiu 10/01 Tahun 2010 ini merupakan salah satu wujud nyata tanggung jawab Koarmatim dalam menjalankan tugas pokok dan mengemban amanah bangsa dan negara,”tegas Pangarmatim. Kepala Dispen Koarmatim Letkol Laut Drs Toni Syaiful Keterangan gambar: Pangarmatim Laksda TNI Among Margono, SE saat memeriksa pasukan Gugus Tugas Operasi Arung Hiu 10/01 Tahun 2010 di Dermaga Koarmatim Ujung.

Penarmatim

Latihan Pertahanan Pangkalan Lanal Tarakan

15 Maret 2010, Tarakan -- Lanal Tarakan adalah Pangkalan TNI AL yang secara geografis terletak di Kalimantan Timur bagian Utara dan merupakan Pangkalan depan bagi satuan-satuan operasional TNI AL. Sesuai dengan tugas pokok Pangkalan yaitu menyelenggarakan dukungan administrasi dan logistik bagi satuan operasional, Kamla dan SAR terbatas serta Pembinaan Potensi Maritim dalam rangka Pertahanan Negara matra laut.Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut Lanal Tarakan senantiasa dituntut untuk mempertahankan standart kesiap siagaannya bila sewaktu waktu timbul keadaan kontijensi.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kemampuan serta kesiapsiagaan Pangkalan TNI AL Tarakan selama satu bulan terakhir telah menyelenggarakan latihan Pertahanan Pangkalan secara terpadu dengan melibatkan Instansi samping dan unsure Maritim yang ada di Tarakan sehingga diharapkan mampu menyelenggrakan fungsi Pertahanan Pangkalan sesuai dengan kontijensinya dalam menangkal segala bentuk ancaman, gangguan dan hambatan terhadap pelaksanaan tugas pokok Pangkalan.

Sabtu 13 Maret 2010 bertempat di Pelabuhan Umum Malundung Tarakan merupakan saat dimulainya pelaksanaan Geladi Lapang Pertahanan Pangkalan Terpadu dimana sejak tanggal 17 Februari 2010 telah dilaksanakan latihan - latihan baik perorangan, beregu, peleton maupun Geladi Parsial dengan materi latihan teori dan praktek yang meliputi bertempur Perorangan, Pengetahuan senjata, Dasar serangan, Dasar Pertahanan, Patroli, Menembak, Drill Kontak serta Latihan Pemadam kebakaran serta Evakuasi Medis dan penanganan korban. Puncak Latihan Pertahanan Pangkalan Terpadu ini dilaksanakan sejak hari Kamis 11 maret 2010 yang diawali dengan Direktif Komandan Lanal Tarakan Kolonel Laut (P) Bambang Irwanto dihadapan para Perwira dan seluruh prajurit Lanal Tarakan dan ditutup pada Minggu malam 14 Maret 2010 pukul 21.00 wita.

Dalam latihan ini di skenario kan bahwa telah terjadi upaya lawan untuk melakukan infiltrasi dan sabotase terhadap beberapa instalasi sipil dan militer di Tarakan seperti Pelabuhan Umum, Depo Pertamina, instalasi radar IMSS dan Mako Lanal. Pelaksanaan dimulai dengan konsignering dan apel kelengkapan seluruh anggota, kendaraan pasukan dan ambulance di Mako Lanal. Beberapa skenario latihan diujikan , dianataranya Pengamanan Mako, Pengamanan dan Pemadaman kebakaran di Mako dan KRI yang sandar di Pelabuhan,Pengamanan Radar IMSS, Patroli Pertahanan pantai dan Evakuasi penanganan korban.

Dalam sambutanya Dan Lanal mengatakan bahwa kemampuan tidak datang secara tiba-tiba tetapi dengan berlatih dan berlatih.Adapun latihan ini dimaksudkan untuk memberikan pembekalan awal kepada para prajurit Lanal Tarakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan naluri dan profisionalisme prajurit agar senantiasa tetap terjaga dan pada akhirnya siap melaksanakan tugas bila keadaan kontijensi dan Negara membutuhkan.

Pen Lanal Tarakan

Kopassus Mutasi Sejumlah Perwira Menengah

Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus (kiri) menerima penghormatan defile dari prajurit seluruh satuan Kopassus seusai upacara sertijab para komandan satuan di lapangan Makopassus, Cijantung, Jakarta, Senin (15/3). Para pejabat baru Komandan Satuan di jajaran Kopassus yakni DanPusdikpassus Kolonel Inf. M. Bambang Taufik, Dan Grup I Parako Letkol Inf. Rudyanto, Dan Grup II Parako Kolonel Inf. Benny Sulistyono, Dan Grup III Sandi Yudha Kolonel Inf. Handy Geniardi dan Komandan Satuan-81 Penanggulangan Teror Kopassus Kolonel Inf. Santos Matondang. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/ama/10)

15 Maret 2010, Jakarta -- Kopassus Mutasi Sejumlah Perwira Menengah Pergeseran personel adalah suatu peristiwa biasa dalam sebuah organisasi termasuk Kopassus. Proses mutasi merupakan manifestasi dari kontinuitas pembinaan personel untuk meningkatkan kinerja dan untuk memberikan tambahan wawasan bagi personel yang bersangkutan. Demikian pernyataan Komandan Jenderal Kopassus, Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus dalam amanatnya pada upacara serah terima jabatan Komandan Pusdikpassus, Grup-1, Grup-2, Grup-3 dan Satuan-81 Kopassus di Lapangan Upacara Makopassus Cijantung Jakarta Timur, Senin (15/3).

Kolonel Inf Purnawan Widi Andaru yang semula menduduki jabatan Komandan Pusdikapssus digantikan oleh Kolonel Inf Bambang Taufik, Komandan Grup-1 diserahkan dari Kolonel Inf Hartomo kepada Letnan Kolonel Inf Rudianto, Komandan Grup-2 dari Kolonel Inf Abdul Rahim Siregar kepada Kolonel Inf Benny Sulistiono dan Kolonel Inf. Hendri Paruhuman Lubis selaku Komandan Grup-3 diserahterimakan kepada Kolonel Inf Hendi Geniardi serta Komandan Satuan-81 Kopassus beralih dari Kolonel Inf Nugroho Budi Wiryanto kepada Kolonel Inf Santos Gunawan Matondang.

Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus (3 kanan) berfoto bersama dengan para Komandan Satuan yang baru (dari kiri) Dan Grup III Sandi Yudha Kolonel Inf. Handy Geniardi, Dan Grup I Parako Letkol Inf. Rudyanto, DanPusdikpassus Kolonel Inf. M. Bambang Taufik, Dan Grup II Parako Kolonel Inf. Benny Sulistyono dan Komandan Satuan-81 Penanggulangan Teror Kopassus Kolonel Inf. Santos Matondang seusai upacara sertijab para komandan satuan, di lapangan Makopassus, Cijantung, Jakarta, Senin (15/3). (Foto: ANTARA/Widodo S)

Dari pejabat-pejabat tersebut yang melaksanakan mutasi diantaranya Kolonel Inf Hartomo akan bertugas diluar satuan Kopassus. Dalam kesempatan beberapa saat sebelumnya Danjen Kopassus juga menerima laporan korps beberapa perwira yang melaksanakan Tour of Duty dan Tour of Area yaitu Letnan Kolonel Inf Madsuni sebagai Asops Danjen Kopassus menggantikan Kolonel Inf Benny Sulistiono, Letnan Kolonel Inf Ardiheri menggantikan posisi Kolonel Inf Hendi Geniardi sebagai Aspers Danjen Kopassus, Letnan Kolonel Inf Teguh Arif Indratmoko sebagai Aslog Danjen Kopassus menggantikan Kolonel Inf Santos Gunawan Matondang dan Letnan Kolonel Inf M. Abduh Ras sebagai Asren Danjen Kopassus menggantikan Letnan Kolonel Inf. Untung Budiharto yang akan bertugas sebagai dosen di Seskoad, serta Kolonel Inf Nugroho Budi Wiryanto sebagai Inspektur Kopassus mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Kolonel Inf Bambang Taufik.

Waasops Kasad memberikan pengarahan di Sat-81 Kopassus


Wakil Asisten Operasi Angkatan Darat Brigjen TNI Indra Hidayat memberi pengarahan tentang pelaksanaan kegiatan latihan antara Indonesia dengan Malaysia kepada para prajurit yang terlibat mengikuti latihan tersebut di gedung halilintar Sat-81 Kopassus Cijantung Jakarta Timur, Selasa (9/3).

Kegiatan pengarahan ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan semangat untuk melakukan yag terbaik di dalam setiap kegiatan latihan apapun. Waasops KSAD juga menekankan agar kita selalu menjaga faktor keamanan dalam melakukan semua kegiatan dan tidak arogansi terhadap pasukan lain.

Dalam kesempatan ini Waasops juga menyampaikan jangan sayang atau menutup diri untuk menularkan ilmu karena tuhan akan memberikan ilmu yang banyak kepada kita. Dalam kegiatan ini dihadiri Dansatsat-81 Kopassus, Para perwira Sat-81 Kopasus, Asisten Danjen Kopassus, Para Kabalak dan seluruh prajurit yang mengikuti Latma dengan Malaysia.

KOPASSUS

Peralatan Indobatt Penuhi Standar Siap Operasional

15 Maret 2010, Lebanon -- Setiap satuan militer yang bertugas di jajaran UNIFIL, dituntut untuk selalu siap operasional menghadapi berbagai macam bentuk perkembangan dinamika, yang terkait dengan misi pemeliharaan perdamaian di wilayah Lebanon Selatan.

Lebih lanjut, tingkat kesiapan operasional setiap satuan diperiksa secara periodik oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh UNIFIL dengan komposisi personel beraneka ragam spesialis kemampuannya. Berlangsung sejak Jumat sampai dengan Minggu (14/3),Satgas Batalyon Mekanis Konga XXIII-D/UNIFIL menerima giliran Operational Readiness Inspection (ORI/Pemeriksaan Kesiapan Operasional).

ORI#1Perwira Penerangan Konga XXIII-D/Unifil, Kapten Arh Yogi Nugroho, BSC, menjelaskan kegiatan ORI merupakan kegiatan pemeriksaan rutin terhadap kesiapan operasional batalyon terkait dengan kondisi terakhir bidang logistik, yang meliputi major equipment (perlengkapan utama) dan self sustainment (perlengkapan untuk mempertahankan diri).


Yang dimaksud dengan kedua perlengkapan ini, kata Yogi, adalah perlengkapan inventarisir Indonesia sebagai negara pengirim pasukan Garuda. Contoh dari major equipment antara lain akomodasi, kendaraan tempur, kendaraan pendukung, kendaraan dan peralatan zeni, senjata, generator listrik, peralatan kesehatan serta peralatan anti huru hara. Sementara itu, contoh dari self sustainment meliputi peralatan dan perlengkapan makan, komunikasi, peralatan perkantoran, listrik, peralatan penjinak bahan peledak, cucian baju dan kebersihan lingkungan kesatriaan.

Pada kesempatan ORI kali ini, pemeriksaan diarahkan pada materiil inventaris Indonesia danORI#3 UNOE (United Nations Own Equipments/ Perlengkapan yang dimiliki oleh PBB dan dioperasionalkan oleh Indobatt). Pemeriksaan yang berlangsung selama 3 hari tersebut mencakup beberapa wilayah meliputi UN POSN 7-1 (Markas Indobatt, Kompi Bantuan dan Kompi D), UN POSN 9-63 (Kompi Mekanis A), UN POSN 8-33 (Kompi Mekanis B), UN POSN 9-2 (Kompi Mekanis C) serta Kompi E (Naqoura).

Mengingat kegiatan pemeriksaan yang sangat detail dan komprehensif tersebut, kata Yogi, maka tim pemeriksa yang dikirim oleh UNIFIL terdiri dari Ketua Tim Mr. Charles Nhlamba dengan jumlah anggota mencapai 12 orang spesialis atau para ahli di bidangnya masing-masing.


Dalam rangka memperlancar proses kegiatan pemeriksaan tersebut, maka Indobatt menyertakan beberapa perwira staf dengan Koordinator penyiapan ORI adalah Kapten Czi M. Oki Isnaini, yang sehari-hari menjabat sebagai Kasi Logistik Indobatt, untuk mendampingi tim pemeriksa.

ORI#9Lebih lanjut, mengingat Kontingen Indonesia menganut Wet Lease perihal bidang logistik yang digunakan selama masa penugasan, maka Indonesia bertanggung jawab dalam menyiapkan major equipment dan pemeliharaan seluruh materiilnya. Selain itu, Indonesia juga bertanggung jawab terhadap self sustainment dalam rangka dukungan logistik dan dukungan pengadaan materiil kembali.

Seluruh rangkaian pemeriksaan berjalan dengan lancar. Karena profesionalisme yang ditunjukkan oleh Tim ORI serta profesionalisme personel Indobatt dalam memelihara dan menjaga kesiapan operasional satuan secara maksimal. Melalui kedua pemeriksaan tersebut, secara umum disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa Mr. Charles Nhlamba kepada Komandan Indobatt Letkol Inf Andi Perdana Kahar bahwa Indobatt telah berhasil memenuhi standar kesiapan operasional satuan yang diharapkan.

PUSPEN TNI/POS KOTA

Prajurit Marinir Siap Latihan Pemantapan Terpadu

Dalam sambutannya, Ikin Sodikin mengatakan, gelar Inspeksi ini dilakukan dalam rangka mengecek kesiapan personel dan material tempur sebelum berangkat ke daerah latihan. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

15 Maret 2010, Surabaya -- Kepala Staf Korps Marinir, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Ikin Sodikin, melakukan inspeksi prajurit Marinir wilayah Timur di Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Senin (15/3/2010).

Gelar kesiapan tersebut diikuti 4.728 prajurit Marinir wilayah timur dan material tempur yang akan digunakan dalam Latihan Kesiapan Terpadu Korps Marinir tahun 2010 diantaranya Tank Amfibi PT-76, BTR-50, BVP-2, Roket RM-70 Grad dan Howitzer 105.

Dalam sambutannya, orang nomor dua di jajaran Korps Marinir tersebut mengatakan, gelar Inspeksi ini dilakukan dalam rangka mengecek kesiapan personel dan material tempur sebelum berangkat ke daerah latihan.

"Sambut latihan ini dengan penuh kegembiraan, berlatih dengan sunguh-sungguh dan selalu memohon kepada Allah SWT agar pelaksanaan latihan dapat berjalan dengan aman," tegasnya.


Gelar kesiapan tersebut diikuti 4.728 prajurit Marinir wilayah timur. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

Kepala Staf Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI (Mar) Ikin Sodikin memeriksa peralatan tempur milik anggota Marinir. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

Kepala Staf Korps Marinir Brigadir Jenderal TNI (Mar) Ikin Sodikin melakukan inspeksi prajurit Marinir wilayah Timur di Bumi Marinir Karangpilang. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

Material tempur yang akan digunakan dalam Latihan Kesiapan Terpadu Korps Marinir tahun 2010 diantaranya Tank Amfibi PT-76, BTR-50, BVP-2, Roket RM-70 Grad dan Howitzer 105. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

Medan latihan yang akan kalian hadapi cukup menantang dan cocok untuk tempat berlatih, lanjutnya, oleh sebab itu siapkan fisik dan mental serta perlengkapan dengan sebaik-baiknya, karena latihan ini sebagai sarana untuk mewujudkan kesiapan tempur prajurit Marinir dalam menghadapi tantangan tugas kedepan.

Latihan Kesiapan Terpadu Korps Marinir tahun 2010 ini akan berlangsung mulai 18 Maret 2010 sampai dengan 22 April 2010 di daerah Banyuwangi dan Situbondo, Jawa Timur.

Hadir dalam kesempatan tersebut Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) I Wayan Mendra, Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir LW Supit, Komandan Lanmar Surabaya Kolonel Marinir Enjang Suryana, pejabat Teras Korps Marinir, para Asisten Kaspasmar-1 dan Komandan Kolak dijajaran Pasmar-1.

detikSurabaya

TNI AL Blokade Jalur Laut

KRI Kapitan Pattimura.

15 Maret 2010, Sabang -- Mengantisipasi kelompok teroris yang keluar masuk melalui perairan Aceh, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memperketat patroli dan penyekatan di sepanjang perairan Belawan, Tamiang, Peureulak hingga Banda Aceh. Sedikitnya, ada empat hingga lima KRI yang tengah berpatroli di perairan tersebut. Hal itu sebagai upaya mem-backup aksi penanganan kelompok teroris yang tengah dilancarkan Polri di Aceh.

“Kita memblokade jalur laut terkait kemungkinan adanya teroris yang eksodus dari Aceh maupun kemungkinan ada yang memasukkan logistik melalui jalur laut. Kita mem-backup upaya penangan terorisme yang dilancarkan Polri,” kata Komandan Satgas Patroli Terkoordinasi (Patkor) India-Indonesia, Kolonel Laut (P) Tatit Eko W kepada Serambi, Sabtu (13/3) saat ditemui di Lounge Room KRI Kapitan Pattimura yang sedang sandar di Dermaga Lanal Sabang.

Menurutnya, pada saat bersamaan TNI AL juga memberikan perhatian serius terhadap peningkatan gangguan alur laut di Selat Malaka, terutama gangguan terhadap kapal-kapal di selat yang menghubungkan tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Patkor Inindo ke-15

Kolonel Tatit yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Patroli Koarmabar, menyebutkan kehadiran KRI Kapitan Pattimura di Sabang dalam rangka persiapan mengikuti Patroli Terkoordinasi India-Indonesia (Patkor Inindo) ke-15 yang bakal dibuka hari ini, 15 Maret 2010 di Port Blair, India. Kerja sama patroli yang sudah berlangsung selama 7 tahun ini direncanakan berlangsung dua minggu. Penutupannya bakal digelar di Belawan, Sumatera Utara.

Kegiatan kerja sama antara TNI AL dan Angkatan Laut India itu bertujuan menjamin stabilitas keamanan di wilayah teritorial laut kedua negara dan mengantisipasi adanya kegiatan ilegal di wilayah hukum masing-masing. Patkor ini juga diharapkan mampu mempererat kerja sama antara TNI AL dan Angkatan Laut India. Satgas Patkor Inindo TNI AL diikuti 84 personel KRI Kapitan Pattimura dan delapan personil Satgas. Selain Dansatgas, Patkor Inindo ke-15 ini juga diikuti Komandan KRI Kapitan Pattimura, Letkol Laut (P) Joko Triwanto serta Danlanudal Sabang Mayor Laut (Pnb) Heru. Keberangkatan Satgas Inindo ke-15, dilepas Danlanal Sabang Kolonel Laut (E) Yanuar Handwiono, Minggu (14/3) di Dermaga Lanal.

SURYA

Kopassus Buka Peluang Kerja Sama Latihan Militer dengan China

Pasukan khusus AL China berlatih anti pembajakan di atas dek kapal perusak Haikou DDG-171 di Sanya, ibu kota provinsi Hainan. (Foto: Xinhua)

15 Maret 2010, Jakarta -- Komando Pasukan Khusus sedang menjajaki kemungkinan mengadakan kerjasama latihan militer dengan China. Kopassus juga menunggu hasil dari lawatan ke Amerika Serikat terkait pembukaan kembali jalinan kerjasama militer dengan pasukan khusus AS yang terputus.

Hal ini disampaikan oleh Komandan Jenderal Kopassus Mayjen Paulus Lodewijk kepada wartawan seusai memimpin sertijab sejumlah posisi internal Kopassus di Jakarta, Senin (15/3).

"Itu (inisiasi) sejak tahun kemarin. Sudah mulai ada tahapan-tahapan. Biasanya mulai dari Army to Army Talk lalu penandatangan Mou. Ini belum ditandatangani, tunggu initial planning dulu," kata Lodewijk.

Upaya untuk menjalin latihan militer bersama China merupakan usaha untuk menambah partner bagi Kopassus meningkatkan kemampuan sebagai pasukan elit di lingkungan TNI AD. Pernyataan ini secara implisit menegaskan bahwa Kopassus tak semata-mata menggantungkan harapan pada Amerika Serikat setelah mereka menutup akses untuk Kopassus berlatih bersama. Hal itu dilakukan sejak reformasi setelah seorang senator Amerika menuding bahwa oknum Kopassus banyak terlibat dalam pelanggaran HAM disejumlah aksi.

"Kita kesana hanya menjelaskan, masalah normalisasi atau tidak saya katakan partner kita ada yang lain. Ada beberapa negara yang latihan dengan kita. Ada singapura, Thailand, Australia, dan China. China juga kerjasama dengan kita. Kita akan kerjasama militer China," jelasnya.

Ia bersama tim dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan datang dalam forum Amerika Indonesia Talk menjelaskan reformasi internal yang dilakukan oleh Kopassus beberapa waktu lalu. Ia menegaskan jika seluruh tuduhan pelanggaran HAM yang dialamatkan ke Kopassus sudah ditangani oleh hukum Indonesia. Sehingga, tidak ada lagi prajurit yang bersalah dan belum dihukum.

"Kasus HAM kan dari Panglima TNI sudah menjelaskan tidak ada lagi. Yang terlibat sudah dihukum sesuai hukum Indonesia," tukasnya.

AS Isyaratkan Cabut Embargo Kopassus

Pasukan elite anti-teroris KOPASSUS selesai mengikuti upacara penutupan Latgab TNI-Polri di Lanud Halim Perdanakusumah, Senin (15/3). (Foto: Getty Images)

Amerika Serikat mengisyaratkan mencabut larangan pelatihan bagi prajurit Komando Pasukan Khususu TNI Angkatan Darat (Kopassus). Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/3) mengatakan positif itu kini tengah ditindaklanjuti oleh kedua negara.

"Hasilnya positif, mereka isyaratkan untuk memberikan kesempatan latihan dan pendidikan bagi prajurit Kopassus di AS," kata Djoko seusai menutup Latihan Gabungan Antiteror TNI-Polri di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Ia mengemukakan, kemungkinan pendidikan dan latihan bagi prajurit Kopassus di AS akan dimulai pada 2011. "Ya kita tunggu saja proses tindaklanjutnya," ujar Djoko.

Kopassus menjalin kerja sama pendidikan dan latihan dengan sejumlah negara seperti AS. Namun, kerja sama itu terhenti, menyusul embargo militer yang diterapkan AS terhadap Indonesia pada 1999. Bahkan setelah AS mencabut embargo militernya terhadap Indonesia pada November 2005, pelatihan dan pendidikan bagi Kopassus masih belum diberikan pihak negara Paman Sam itu.

Padahal, pascapencabutan embargo militer itu, AS telah membuka kembali kerja sama "International Military Education and Training" (IMET), "Foreign Military Sales" (FMS), "Foreign Military Financing" (FMF), maupun "Defence Export" dengan Indonesia.

Terkait itu, awal pekan bulan ini Indonesia mengirimkan tim ke AS untuk menjajaki kembali kemungkinan prajurit Kopassus kembali berlatih di AS. Tim terdiri atas unsur Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Mabes TNI.

MEDIA INDONESIA

HMS Triumph Siap Uji Pelayaran Setelah Diremajakan

HMS Triumph-S93 kapal selam tenaga nuklir kelas Trafalgar ketujuh. (Foto: Royal Navy)

15 Maret 2010 -- Kapal selam tenaga nuklir AL Inggris HMS Triumph- S93 siap melakukan uji pelayaran setelah diremajakan selama 6 tahun.

Kapal selam akan menjalani uji pelayaran secara ekstensif selama 3 bulan sebelum bertugas kembali di AL Inggris untuk kedua kalinya.

Sejumlah perangkat canggih dipasang di HMS Triumph, termasuk sistem sonar terbaru, peningkatan sistem rudal jelajah Tomahawk, yang menghabiskan dana £300 juta (455 juta dolar).

Kapal selam dilengkapi juga sistem komando dan kontrol baru, jaringan internal sistem komputer serat optik baru, peningkatan sistem komunikasi satelit, termasuk peningkatan sistem keamanan.

HMS Triumph saat diremajakan. (Foto: Royal Navy)


HMS Triump di Camels Head Creek, galangan kapal Devonport. (Foto: Maritime Quest)

HMS Triumph dibuat oleh Vickers Shipbuilding and Engineering Limited (VSEL) di Barrow-in-Furness, mulai dioperasikan 2 Oktober 1991, merupakan kapal ketujuh dan terakhir kelas Trafalgar. Kapal selam mulai dibangun 2 Februari 1987 dan selesai 16 Februari 1991.

Saat dipermukaan HMS Triumph berbobot 4740 ton dan menyelam 5208 ton, panjang 85,4 meter serta lebar 9,8 meter. Dipersenjatai 5 x 21 inch tabung torpedo untuk melontarkan rudal Tomahawk, torpedo berat Spearfish, dan rudal anti kapal permukaan Harpoon, total 30 rudal mampu dibawa.

Saat bertugas, HMS Triumph melakukan beberapa kali patroli dari Atlantik Utara hingga Timur Jauh.

Brahmand/@beritahankam