Saturday, November 28, 2009

Dephan Tak Akan Gegabah Beli Kapal Selam

Menteri Pertahanan, Purnomo Yosgiantoro (tengah), menyimak penjelasan KSAL, Laksamana Madya TNI Agus Suhartono (kiri) tentang KRI Banjarmasin-592, didampingi Dirut PT PAL, Harsusanto, di dalam KRI Banjarmasin-592 yang bersandar di Dermaga Divisi Kapal Niaga PT PAL, Ujung Surabaya, Sabtu (28/11). Kegiatan tersebut usai peresmian kapal perang buatan PT PAL, KRI Banjarmasin-592 jenis Landing Platform Dock (LPD) dengan panjang 122 meter dan lebar 22 meter, untuk memperkuat armada perang TNI AL. (Foto: Eric Ireng/Antara)

28 November 2009, Surabaya -- Departemen Pertahanan (Dephan) tidak akan gegabah membeli kapal selam untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan TNI Angkatan Laut.

"Pengadaan kapal selam, kami siap. Tapi kami pelajari dulu," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, di Surabaya, Sabtu.

Pihaknya menyatakan tidak akan terburu-buru dalam membeli alutsista yang menggunakan uang rakyat dalam jumlah besar itu.

"Kami tidak ingin membeli sesuatu tanpa perhitungan yang cermat. Sudah ada beberapa negara yang menawarkan kapal selam," katanya saat ditemui usai meresmikan penggunaan Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Banjarmasin-592 di Dermaga Ujung itu.

Sementara itu, Dephan dan industri kapal PT PAL Indonesia sedang merancang pembangunan kapal yang bentuk fisiknya lebih besar dibandingkan KRI Banjarmasin-592 yang juga diproduksi PT PAL.

"Kapal itu lebih besar dari kapal korvet jenis Sigma. Sedang kami rancang bersama PT PAL," kata dia.

Direktur Utama PT PAL, Harsusanto, mengatakan, kapal pesanan TNI AL tersebut diperkirakan sudah selesai pada Juni atau Juli 2010.

"Bentuknya lebih sempurna lagi dibandingkan KRI Banjarmasin, terutama pada mekanisme kerja kapal, pengendapan air, dan alat kontrol di anjungan," katanya.

Selama ini dia mengaku mendapatkan kendala dari produk penunjang lokal.

"Industri penunjang perkapalan di Indonesia belum tumbuh. Komponen lokal kapal yang kami produksi masih berkisar 40 persen," katanya.

Harsusanto berharap, pemerintah mendorong industri penunjang perkapalan sehingga nantinya kandungan lokal kapal akan semakin banyak.

Dalam kesempatan itu dia mengemukakan, harga KRI Banjarmasin sekitar 30 juta dolar AS.

"Namun kami hanya perlu investasi sekitar 15,8 juta dolar AS karena mesin kami dapatkan secara utuh dari Korea Selatan. Kalau dihitung semuanya kapal ini harganya 30 juta dolar AS," katanya.

Dibandingkan dengan KRI lainnya, KRI Banjarmasin-592 memiliki kelebihan, di antaranya kemampuan mengangkut lima unit helikopter, kecepatan 15,4 knot, bentuk bangunan atas "stealth design" yang dapat mengurangi "radar cross section".

Sehingga tidak mudah ditangkap radar kapal musuh, getaran kapal sangat rendah sehingga menambah kenyamanan kru kapal dalam pelayaran, dan dapat mengangkut 562 personel.

ANTARA JATIM

KRI Banjarmasin Resmi Perkuat TNI AL

Menteri Pertahanan, Purnomo Yosgiantoro, menyematkan tanda pangkat dan jabatan kepada Letkol Laut (P) Eko Joko Wiyono, yang dilantik sebagai Komandan KRI Banjarmasin-592 yang pertama di Dermaga Divisi Kapal Niaga PT PAL Ujung Surabaya, Sabtu (28/11). Pelantikan tersebut dilakukan saat peresmian kapal perang untuk memperkuat armada perang TNI AL buatan PT PAL, yakni KRI Banjarmasin-592 jenis Landing Platform Dock (LPD) dengan panjang 122 meter dan lebar 22 meter. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ed/ama/09)

Jakarta -- Kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) buatan PT PAL yang diberi nama KRI Banjarmasin-592 resmi memperkuat TNI Angkatan Laut, sejak 28 November 2009.

Peresmian dilakukan setelah penyerahan kapal tersebut dari PT PAL ke Departemen Pertahanan untuk selanjutnya diserahkan kepada TNI Angkatan Laut dalam sebuah upacara militer di Surabaya, Sabtu.

Upacara peresmian dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kepala Staf Umum Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono.

KRI Banjarmasin salah satu dari dua unit kapal jenis landing platform dock 125 meter, yang dibangun di galangan pembuatan kapal milik PT PAL, Surabaya, Jawa Timur.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul kepada ANTARA News mengatakan, kapal buatan PT PAL tersebut menjadi kapal LPD ketiga yang masuk jajaran TNI AL. Dua kapal LPD pertama dibuat pabrik Korea Selatan, Daewoo International Corporation, dan diserahkan kepada TNI AL tahun silam.

Direktur PT PAL Indonesia Harsusanto mengatakan, sebenarnya empat kapal perang tersebut semuanya dipesan kepada Daewoo. Namun, PT PAL mendapatkan sub dan diberi kepercayaan memproduksi dua unit.

’’Setelah KRI Banjarmasin-592 ini jadi, pihak Korea Selatan mengakuinya. Secara desain dan teknologi, ini murni PT PAL dan itu diakui oleh PT Daewoo,’’ ujarnya ditemui di sela-sela peresmian kapal.

Total investasi kapal ini, kata Harsusanto, 15,8 juta dollar AS (sekitar Rp 156,420 miliar untuk kurs Rp 9.900, red). Ini lebih murah dari harga asli kapal yang berkisar 30 juta-an dollar AS. ’’Hal ini karena beberapa konten seperti mesin dan piranti lain sudah dapat dari Daewoo,’’ tutur dia. ’’Satu kapal berikutnya target selesai Juli 2010,’’ tambahnya.

Selain itu, PT PAL juga berharap sinergi antara pihaknya dengan Departemen Pertahanan dan TNI AL bisa lebih ditingkatkan lagi, khususnya dalam penguasaan teknologi tinggi. Tidak hanya untuk pembangunan kapal baru, tetapi juga meliputi perbaikan dan pemeliharaan kapal-kapal TNI AL yang lain.

’’Ini juga dalam rangka ikut menopang kesiapan operasional kapal dalam menjaga keamanan dan pengamanan perairan wilayah yuridis Indonesia dan dimasa depan Industri Maritim Indonesia dapat berkembang lebih maju,’’ terangnya.

Petugas melaporkan bahwa kapal siap diinspeksi. (Foto: detikFoto/ Imam Wahyudiyanta)

Peresmian kapal ini juga dihadiri oleh Panglima TNI, Djoko Santoso dan KASAL, Laksamana Madya TNI Agus Suhartono. (Foto: detikFoto/ Imam Wahyudiyanta)

Menteri Pertahanan, Purnomo Yosgiantoro, berdialog dengan sejumlah ABK KRI Banjarmasin-592, di atas geladak KRI Banjarmasin-592. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ed/ama/09)

Kapal perang ini dipesan dari Dae Sun Shipbuilding, Korea Selatan. Namun pengerjaannya dilakukan oleh PT PAL. (Foto: detikFoto/ Imam Wahyudiyanta)

Dibandingkan dengan dua LPD pertama, alat utama sistem persenjataan TNI AL yang dibangun di PT PAL ini mengalami sejumlah penyempurnaan mengikuti keinginan TNI AL.

Penyempurnaan itu antara lain daya angkut helikopter ditambah dari tiga menjadi lima, kecepatan kapal ditingkatkan dari 15 knot menjadi 15,4 knot, dan bentuk bangunan atas mengurangi penampang radar ("radar cross section") sehingga membuat kapal lebih sulit ditangkap radar musuh.

Selain itu, kapal LPD tersebut juga dirancang untuk bisa dipasangi senjata 100 mm dan dilengkapi ruang khusus untuk sistem kendali senjata (fire control system), yang memungkinkan kapal mampu melaksanakan pertahanan diri.

Kapal yang dibeli dengan fasilitas pembiayaan kredit ekspor ini berfungsi sebagai pengangkut kapal pendarat pasukan, operasi amfibi, pengangkut tank, pengangkut personel, juga untuk operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana serta pengangkut helikopter.

PT PAL sejak tahun 1980 telah menyelesaikan lebih dari 150 kapal aneka jenis.

Pembuatan KRI Banjarmasin 592 molor setahun dari jadwal selesai 2008. Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, segi anggaran menjadi kendala utamanya. Secara biaya dan kualitas, kata Menhan, memang ada sedikit kekurangan, tapi bukan berarti semuanya ikut terhambat.

’’Ini ongkos kita untuk mencintai industri dalam negeri dan saat ini memasuki masa transisi. Saya yakin nantinya industri dalam negeri kita bakal lebih berkembang. Kalau industri dalam negeri kita maju, maka pertahanan dalam negeri juga akan maju,’’ paparnya.

Kepada para awak KRI Banjarmasin, Purnomo berpesan tiga hal, antara lain meminta prajurit tidak pernah lelah berlatih. Dengan berlatih, prajurit merasa lebih siap jika negara membutuhkan. Selain itu, prajurit diminta menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya mengingat kapal perang ini dibangun menggunakan uang rakyat.

’’Ini titipan rakyat dan dibangun dengan uang rakyat, jangan sia-siakan amanat rakyat ini. Pegang teguh sumpah prajurit, Insya Allah akan berhasil,’’ tegas mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu sambil menyeka keringat.


Data Teknis Landing Platform Dock 125m – KRI Banjarmasin-592
• Length Over All = 125 M
• Length Between Perpendicular = 109,2 M
• Breath = 22.0 M
• Depth (Tank Deck)/Truck Deck = 6,7 M / 11,3 M
• Draft Max = 4,9 M
• Displacement = 7.300 Ton
• Kecepatan Maksimum = 15 Knots
• Endurance days = 30 days
• Cruisning Range = 10.000 Miles
• Max Embarcation = 344 person (Crew 126; Troops 218)
• Helicopter = 5 unit
• LCVP = 2 unit

ANTARA News/Surabaya Post

Thursday, November 26, 2009

Pemekaran Denhubrem 121/ABW Dalam Persiapan Pembentukan Kodam Kalbar


23 November 2009, Pontianak -- Dalam rangka pembentukan Kodam di Kalimantan Barat, sejak dini telah disiapkan untuk mendukung kelancaran tugas oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan (Skep) Kasad No. 15/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 Perhubungan Wilayah (HUBYAH) yang selama ini di pimpin seorang Perwira berpangkat Kapten, sekarang dimekarkan menjadi Detasemen Perhubungan Korem 121/ABW yang dipimpin seorang Perwira Menengah (Pamen) berpangkat Letnan Kolonel.

Dengan telah terbentuknya DENHUBREM 121/ABW kurang lebih satu tahun sembilan bulan dan membutuhkan personil yang cukup banyak sesuai dengan organisasi yang telah ditetapkan Komando Atas, Denhub Rem 121/ABW, yang dipimpin langsung Wakil Komandan Detasemen Perhubungan Angkatan Darat Mayor CHB (K) Elsieh dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Korem 121/Abw beserta jajarannya maupun tugas-tugas oprasi militer di bidang perhubungan.

Kemudian Pada hari ini Senin Pagi, Jam 08.00 Wib (23/11) hari jadi korps Perhubungan Angkatan Darat melaksanakan Ulang Tahun ke-64 yang dilangsungkan di Madenhub Rem 121/ABW Jln.Imam Bonjol di depan (SPBU) pada amanat tertulisnya Kepala Staf Angkatan Darat yang di bacakan Mayor CHB (K) Elsieh mengatakan selama kurun waktu 64 tahun pengabdian Korps Perhubungan Angkatan Darat telah banyak memberikan dukungan bagi keberhasilan tugas-tugas Angkatan Darat dalam mengemban tugas-tugas pokoknya.

Penrem 121/Abw

Anggaran Riset Pertahanan Sangat Minim

Tiap unit panser buatan PT. PINDAD dari proyek pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Departemen Pertahanan ini dihargai hampir Rp 7 miliar. (Foto: detikFoto/Tya Eka Yulianti)

26 November 2009, Jakarta -- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani mengatakan anggaran riset atau penelitian di Indonesia untuk mengkaji kemampuan dan kebutuhan pertahanan sangat minim. Selain itu, juga belum terjalin kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga riset baik di Departemen Pertahanan, Departemen Perindustrian, Kemeneg Ristek, Kemeneg BUMN, Bappenas, perguruan tinggi dan lembaga penelitiannya untuk kepentingan kemampuan pertahanan, khususnya mengkaji kebutuhan dan kemampuan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

"Minimnya anggaran riset pertahanan, bisa dilihat dari alokasi anggaran riset dalam APBN yang sangat minim," ungkap Jaleswari usai menghadiri penyerahan penghargaan Museum Record Indonesia (MURI) untuk Website Ramadhan Pohan di gedung DPR, Rabu (25/11).

Menurutnya, negara seharusnya mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan riset dan mengkaji hal-hal yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan kemampuan industri pertahanan. Untuk kedepan, Jaleswari berharap ada kerjasama untuk melakukan riset untuk mengetahui kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

Untuk melakukan riset bidang pertahanan, menurut dia, tidak bisa hanya diletakkan tanggung jawab kepada Departemen Pertahanan saja. Namun harus ada sinergi antardepartemen termasuk perguruan tinggi untuk mengkaji kemampuan pertahanan. "Kelemahan kita, belum meletakkan industri pertahanan sebagai sesuatu yang penting. Selama ini hanya ada dalam jargon-jargon politik saja, tidak pada implementasi dan komitmen politik disertai dukungan anggaran yang jelas," katanya.

Dia juga mengusulkan agar anggaran pertahanan khususnya anggaran riset pertahanan ditingkatkan. Selama ini anggaran riset pertahanan tidak sampai satu persen dari APBN. Sebagai contoh, kata dia, Dephan mengajukan anggaran pertahanan tahun 2009 Rp127 triliun. Tetapi yang terealisasi hanya Rp33,6 triliun. Dari Rp33,6 triliun itu, 75 persen digunakan untuk anggaran rutin. Sedangkan 25 persennya dialokasikan untuk tiga matra TNI termasuk pembangunan fasilitas, pengadaan Alutsista termasuk anggaran untuk riset pertahanan. "Yang 25 persen itu juga pembagiannya tidak proporsional," tuturnya.

Ia juga meminta para direktur utama BUMN industri pertahanan bersama Menteri Keuangan, Menhan, Menteri BUMN, Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas, Menteri Ristek, Menteri Perindustrian dan pihak terkait melakukan pertemuan untuk membahas revitalisasi industri pertahanan. "Ini penting agar ada sinergi dalam merancang kebutuhan negara di bidang industri pertahanan untuk 5-25 tahun kedepan, termasuk merancang program dan anggarannya," katanya.

Terkait belum sinergisnya lembaga riset/litbang bidang pertahanan diantara departemen juga diakui Menteri BUMN, Mustafa Abubakar. "Belum adanya sinergitas litbang alutsista diantara industri pertahanan, lembaga litbang, perguruan tinggi, Dephan dan TNI menjadi permasalahan tersendiri bagi BUMN industri pertahanan dalam mendukung pembuatan alutsista," kata Mustafa Abubakar sata menjadi Keynote Speech pada Seminar Dalam Rangka Revitalisasi Industri Pertahanan di Kantor Dephan, Jakarta, Rabu.

JURNAL NASIONAL

Helikopter MRH-90 AB Australia Akan Dibuat di Jerman

Helikopter MRH-90.

25 November 2009 -- Eurocopter-Australian Aerospace mengajukan proposal menggunakan fasilitas di Jerman untuk pembuatan 2 helikopter MRH-90 dari 46 yang dipesan Angkatan Bersenjata Australia.

Pengajuan proposal ini guna mengejar jadwal pengiriman yang tertunda. Sedangkan 40 helikopter lainnya tetap dibuat di fasilitas milik Australian Aerospace Brisbane.

Tujuh MRH-90 telah diserahkan 31 Agustus 2009 dan dioperasikan Angkatan Darat Australia Resimen Penerbang Ke-5 di Townsville. Diharapkan 9 MRH-90 diserahkan akhir tahun 2010.

Helikopter MRH-90 merupakan varian NH-90, merupakan helikopter militer sedang serba guna, bermesin kembar.

40 helikopter akan dioperasikan oleh AD Australia sedangkan sisanya oleh AL Australia.

Airforce-technology.com/@beritahankam

Industri Pertahanan Lokal Masih Banyak Terkendala

Kapal perusak kawal rudal 105 meter rancangan PT. PAL. (Foto: @beritahankam)

26 November 2009, Jakarta -- Kemandirian industri pertahanan di Tanah Air diyakini masih mengalami kendala, mulai dari permodalan, terutama dari kalangan perbankan. Kendala juga muncul dari keberadaan industri hulu sebagai penjamin ketersediaan bahan baku dan dukungan teknologi yang memadai.

Hal itu terungkap dalam diskusi meja bundar (round-table discussion) pertahanan yang digelar Departemen Pertahanan di Jakarta, Selasa (24/11). Dalam diskusi, sejumlah perwakilan badan usaha milik negara industri strategis, seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, dan PT Krakatau Steel, memaparkan berbagai pencapaian, rencana dan target, serta kendala yang dialami selama ini.

Hadir pula petinggi TNI dan Dephan, antara lain Sekretaris Jenderal Dephan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya TNI Didik Heru Purnomo, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Agus Suhartono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Imam Sufaat.

”Muncul kekhawatiran dari semua pihak yang terlibat, mulai dari soal ketersediaan modal, jaminan keberlanjutan pesanan dari pengguna, sampai kepastian penyelesaian pesanan tepat waktu oleh produsen,” kata Sjafrie.

Menurut Sjafrie, Dephan berupaya menjadi jembatan antara produsen dan pengguna, termasuk perbankan terkait pembiayaan industri pertahanan. Dephan berupaya mencari solusi atas berbagai masalah yang muncul pula.

Sjafrie mencontohkan adanya kendala pendanaan, berupa pinjaman kredit dari perbankan. Dana selama ini dirasakan sulit oleh produsen lantaran terkait kepastian dan keberlanjutan pesanan produk senjata oleh pengguna akhir. Kebijakan perbankan tentang skema pembiayaan dinilai belum terlalu mendukung.

”Kita harus punya pemikiran dan perencanaan yang berkelanjutan. Misalnya, kalau cuma mau beli setahun dan tidak berlanjut, tentu produsen tak bisa untung. Kita harus bisa melindungi industri pertahanan dalam negeri kita,” ujar Sjafrie.

Salah satu caranya, pengguna menetapkan skema pengadaan dan kebutuhan persenjataan dalam jangka panjang. Dengan demikian, proses produksi dapat berkelanjutan dan produsen pun tak kesulitan mencari skema pembiayaan dan permodalan dari perbankan.

Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Sudarsono memaparkan sejumlah kendala yang masih dihadapi. Fasilitas produksi pun berusia tua, antara lain buatan tahun 1980-an.

Selain itu, kendala lain terkait pengembangan produk yang masih harus dibiayai sendiri. Hal ini membuat PT Pindad harus selektif dan terbatas dalam menerima pesanan. Belum lagi keterbatasan bahan baku.

KOMPAS

Dua Kapal Perang Thailand Singgah Di Tanjung Piok

HTMS Kraburi. (Foto: HTMSKraburicom)

25 November 2009, Jakarta -- Kepala Staf Armada RI Kawasan Barat (Kasarmabar), Laksamana Pertama (Laksma) TNI Bambang Suwarto, didampingi Komandan Gugus Tempur Laut Armabar Laksma TNI Didit Herdiawan, MPA, MBA menerima kunjungan kehormatan Komandan Komando Latihan Armada Royal Thai Navy (RTN) Real Admiral Paiton Prasopsin bersama Komandan HTMS Kraburi Capt. Bhanupan Sapprasert dan HTMS Narathiwat CDR Sayoompoo Sirirangsi.

Acara tersebut berlangsung di Markas Komando Armabar, Jalan Gunung sahari Raya No 67 Jakarta Pusat, Rabu (25/11).

HTMS Narathiwat. (Foto: pattayamail.com)

Kunjungan itu dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara kedua Angkatan Laut masing-masing negara, sekaligus sebagai sarana pelatihan peningkatan kemampuan berlayar 68 Perwira Remaja RTN yang ada di kedua kapal perang tersebut. Kedua

Kapal Perang RTN saat ini tengah sandar di dermaga Tanjung Priok, Jakarta.

Dispenarmabar/POS KOTA

Wednesday, November 25, 2009

Iran Tingkatkan Kemampuan Sistem Hanud TOR M1

Sistem pertahanan udara buatan Rusia TOR M1 (SA-15 Gauntlet).

25 November 2009 – Iran telah meningkatkan kemampuan jarak tembak sistem pertahanan udara buatan Rusia TOR M1 (SA-15 Gauntlet).

Komandan Korps Aerospace Garda Revolusi Islam Brigadir Jenderal Amir-Ali Hajizadeh mengatakan kepada Kantor Berita Fars, Selasa (24/11), para ahli Iran telah meningkatkan jarak jangkau sistem rudal hingga mencapai ketinggian 35,000 kaki (10,000 meter) dari awalnya hanya 25,000 kaki.

Pertimbangan peningkatan ini, umumnya pesawat terbang pada ketinggian 35,000 kaki.

Iran membeli 29 TOR-M1 dari Rusia senilai 700 juta dolar pada Desember 2005. TOR-M1 dirancang bergerak untuk menangkal ancaman pesawat terbang dan rudal pada ketinggian rendah dan menengah.

Setiap unit kendaraan dilengkapi dengan 8 rudal dan sebuah radar yang dapat melacak 48 sasaran dan mengunci dua sasaran secara simultan.

Iran menerima sistem pertahanan udara ini antara tahun 2006 – 2007, dilaporkan ditempatkan pada fasilitas nuklir Iran.

PRESS TV/@beritahankam

Komponen Cadangan Mungkin Didahulukan

(Foto: rindamiskandarmuda.mil.id)

25 November 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan akan mendahulukan pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Cadangan tahun 2010. RUU Komponen Cadangan adalah salah satu dari sejumlah RUU yang diprioritaskan Dephan dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat masuk dalam Program Legislasi Nasional periode 2009-2014.

Sejumlah RUU yang diprioritaskan Dephan lainnya adalah RUU Rahasia Negara dan RUU Keamanan Nasional. Selain itu, ada RUU Peradilan Militer yang merupakan usul inisiatif DPR.

Demikian dijelaskan Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ideologi dan Politik Agus Broto Susilo, Selasa (24/11), di sela-sela diskusi tentang kemandirian produksi peralatan utama sistem persenjataan dalam negeri di Jakarta. ”Pertimbangan memajukan RUU Komponen Cadangan karena pasalnya tidak terlalu banyak, terutama jika dibandingkan dengan RUU Rahasia Negara,” ungkapnya.

Menurut Agus, RUU Komponen Cadangan akan disempurnakan dan dimatangkan hingga program kerja 100 hari pemerintah selesai. Sekitar tiga bulan kemudian, Dephan mengurus amanat presiden sebagai syarat pengajuan pembahasan ke DPR.

Terkait RUU Rahasia Negara, Agus mengisyaratkan tak ada perombakan total pada pasal yang ada dalam RUU versi sebelumnya. Sejumlah pasal bukan tidak mungkin akan kembali dimasukkan dalam RUU Rahasia Negara yang akan kembali diajukan ke DPR.

Agus juga memastikan, jumlah pasal dalam RUU baru itu lebih banyak daripada RUU Rahasia Negara sebelumnya. Hal itu lantaran RUU Rahasia Negara nantinya akan mencantumkan pula berbagai masukan dari elemen masyarakat sipil, terutama yang sempat menolak RUU itu.

Beberapa tambahan itu adalah isu penanganan korupsi dan penegakan hak asasi manusia yang diatur dalam pasal tersendiri. Seperti diwartakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut RUU Rahasia Negara dari proses pembahasan di DPR, September lalu. Penarikan RUU Rahasia Negara oleh pemerintah itu disebabkan kuatnya penolakan elemen masyarakat sipil.

Dihubungi secara terpisah, Mufty Makaarim dari Institute for Defense Security and Peace Studies mengatakan, Dephan sebaiknya memprioritaskan pembahasan RUU Keamanan Nasional. RUU ini akan menjadi jembatan dan patokan semua pihak dalam melihat isu keamanan nasional dalam dimensi yang lebih makro. Dengan begitu, banyak spektrum keamanan yang akan disesuaikan.

KOMPAS

Departemen Pertahanan Akui Kurang Proaktif

Senjata produk PT. PINDAD. (Foto: Antara)

25 November 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas TNI mengakui pasif dalam menangani kesenjangan antara produsen dan pengguna atas produk alutsista dalam negeri. Hal itu disampaikan oleh Sekjen Dephan Letjen Sjafrie Sjamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (24/11).

"Kelemahannya Dephan tidak proaktif. Dengan ini (lokakarya) menjadi terbuka, sehingga bisa dilakukan dalam diskusi ini nanti pada ujungnya bikin komitmen," kata Sjafrie.

Ia menyatakan bahwa ada kebutuhan alutsista yang sebenarnya sudah bisa dipasok oleh BUMN Industri Pertahanan, namun tidak ditopang oleh regulasi yang tepat. Maka itu, ia berharap ke depan pada perencanaan anggaran 2010-2014, Bappenas bisa mengalokasikan anggarannya, Dephan menyiapkan proses, pengguna yaitu TNI menentukan spesifikasi yang mengarah pada pengadaan dalam negeri.

"Pemerintah memperbaiki Keppres 80 sehingga aturan itu ada koridor dalam pengadaan militer yang bisa memberikan peran di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan alutsista TNI dari industri dalam negeri. Ada semacam proteksi," terangnya.

Dalam kesimpulan sementara dari lokakarya tahap dua, ia melihat ada tiga hal yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara produsen dan pengguna. Yakni, produsen perlu kebutuhan spesifik pengguna, ada legalitas jaminan pembiayaan, dan menghilangkan kekhawatiran pengguna atas produk yang dihasilkan oleh produsen.

"Oleh karena itu, ini tugas Dephan untuk menjembatani dan menerobos bagaimana industri pertahanan ini. Produsen juga harus konsekuen jangan bilang siap, tapi setelah kontrak terjadi ngaret," sahutnya.

MEDIA INDONESIA

Uji Coba Rudal Bulava Ditunda Kembali


25 November 2009 – Rusia menunda untuk kedua kalinya pengujian peluncuran rudal balistik Bulava dari kapal selam, sebelumnya dijadwalkan pengujian dilakukan 24 November setelah kegagalan uji coba Juli kemarin.

Diharapkan pengujian dilakukan pada akhir tahun 2009 menurut sumber di industri pertahanan, Selasa (24/11) kepada RIA Novosti.

“Departemen Pertahanan dan pabrikan masih memiliki sejumlah isu, termasuk teknis, dipecahkan sebelum Bulava dapat diuji lagi diakhir tahun ini,” menurut sumber.

Masa depan pengembangan Bulava menimbulkan pertanyaan sejumlah ahli industri pertahanan Rusia, mereka menyarankan memfokuskan pengembangan rudal balistik Sineva yang sudah ada dan telah diuji coba dengan sukses.

Tetapi militer Rusia bersikeras melanjutkan pengembangan Bulava hingga siap digunakan Angkatan Laut Rusia.

Bulava diharapkan akan menjadi kekuatan inti triad nuklir Rusia.

RIA Novosti/@beritahankam

Gelar Pasukan Satlakopsud PPRC TNI

Kepala Divisi I Kostrad Brigjen TNI M. Munir didampingi Dan Satlakopsud Kolonel Pnb SM. Handoko sedang melakukan pemeriksaan pasukan. (Foto : Pentak Lanud Halim. P)

25 November 2009, Jakarta -- Apel kesiapan Satuan Pelaksana Operasi Udara (Satlakopsud) PPRC TNI di gelar di Lanud Halim Perdanakusuma, bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Divisi (Kadiv) I Kostrad Brigjen TNI M. Munir bertempat di Taxy Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa. (24/11). Hadir dalam Gelar Satlakopsud PPRC TNI tersebut antara lain Dansatlakopsud PPRC TNI Kolonel Pnb SM. Handoko, S.IP., MAP dan para pejabat militer lainnya.

Komandan PPRC TNI Mayjen TNI Hatta SY dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Divisi I Kostrad Brigjen TNI M. Munir mengatakan bahwa upacara gelar pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan satuan yang membutuhkan kecepatan dan kesigapan bertindak yang diemban satuan saat ini dan kedepan dalam menghadapi kontijensi darurat mengingat kompleksnya tuntutan tugas.

Satlakopsud PPRC TNI yang telah dibentuk ini harus siap setiap saat yaitu Kompi Air Crew, Kompi Pertahanan Pangkalan, Kompi Ground Crew dan Kompi Paskhas. Sedangkan Alutsista yang dikerahkan adalah Hercules C-130, Foker 27 TS, CN 235 dan fasilitas pendukung penerbangan lainnya yang meliputi PLLU, Meteo, peralatan Pemadam Kebakaran, kesehatan, petugas angkutan udara, bala bantuan Logistik dan BMP serta pasukan Polisi Militer TNI AU, tegas beliau.

Dengan digelarnya Apel kesiapan Satlakopsud PPRC TNI ini Komandan PPRC TNI mengharapkan dengan keterbatasan yang ada gelar pasukan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya walau penggunaan dan pengerahan PPRC pada saat ini masih jauh dari yang diharapkan untuk memenuhi tuntutan tugas yang dibebankan. Namun dengan keterbatasan yang ada, TNI masih mampu memprioritaskan program latihan dalam rangka memelihara kesiapan dan kesiagaan operasional PPRC TNI.

PENTAK LANUD HALIM PERDANAKUSUMAH

Sertijab Lanudal Manado

Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Danpuspenerbal) Laksamana Pertama TNI Rudi Hendro Satmoko (tengah) usai melakukan salam komando bersama mantan Komandan pangkalan Udara AL (Danlanudal) Mayor (P) Eko Syam Haristiono (kiri) dan Danlanudal yang baru Mayor laut (P) Rahmanto saat serah terima jabatan di Manado, Sulawesi Utara, Selasa ( 24/11). (Foto: ANTARA/Basrul Haq/ss/nz/09)

25 November 2009, Manado -- Pangkalan Udara Angkatan Laut Manado resmi memiliki komandan, Selasa (24/11) kemarin. Mayor Laut (P) Rahmanto menggantikan Mayor Laut (P) Eko Syam. Serah terima jabatan digelar di Lanudal Manado. Suasana haru menyertai serah terima jabatan (Sertijab) itu.

Rahmanto sebelumnya menjabat salah satu kepala sub seksi di Pusat Penerbangan Angkatan Laut di Surabaya. Dan Eko dipromosi memegang Kepala Seksi Pengembangan Sistem Senjata Pusat Penerbangan Angkatan Laut.

Eko mengaku sangat berat berpisah dengan Manado karena begitu banyak pengalaman yang didapatnya. “Saya bersyukur pernah di tempatkan di kota ini, apalagi tepat even besar Sail Bunaken,” ungkap pria murah senyum yang dekat dengan bawahan itu.

Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut Surabaya, Laksamana Pertama TNI Rudi Hendro Satmoko yang bertindak sebagai Irup berharap Danlanudal yang baru bisa melanjutkan kesuksesan, serta makin meningkatkan tugas dan fungsi Lanudal.

Sementara Rahmanto mengatakan, akan melakukan yang terbaik untuk Lanudal Manado. “Ini penugasan pertama saya di daerah. Banyak yang harus saya pelajari lagi. Bantuan rekan-rekan sangat saya harapkan,” tutupnya.

Upacara sertijab kemarin dihadiri unsur Muspida Minut, Angkasa Pura, Wakil Danlantamal VIII Bitung, Danyonif 712/Wiratama dan undangan lain.

MANADO POST

Geladi Posko I Kodim 0733-BS/Semarang

Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Haryadi Soetanto (kanan), menyematkan tanda peserta Geladi Posko I Kodim 0733-BS kepada Dandim 0733-BS, Letkol Inf Nugroho Sulistyo Budi (kiri), pada upacara pembukaan Geladi Posko I Kodim 0733-BS/Semarang "Tanggap", di Semarang, Jateng, Selasa (24/11). Sasaran geladi antara lain agar para personel TNI mampu melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait untuk mengatasi gejolak sosial yang timbul di wilayah. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/09)

24 November 2009, Semarang -- Dalam rangka meningkatkan kemapuan komandan dan staf Kodim 0733 BS/ Semarang dalam operasi pembantuna kepada Pemda meliputi aspek kodal dan prosedur bantuan administrasi sebagai bagian dari satuan yang lebih besar dalam rangka pembinaan wilayah. Demikian disampaikan Kolonel Inf. NRP 29246, Jagar Naibaho selaku direktur Geladi Posko-I Kodim 0733 BS/ SMG Tahun Anggran 2009 (24/11).

Hal serupa juga dikatakan oleh Pangdam IV Diponegoro, Mayjen TNI Haryadi Soetanto,”Seiring perkembangan situasi dan kondisi saat ini menuntut jajaran TNI Angkatan Darat khususnya prajurit Kodam IV Diponegoro untuk menghadapi perkembangan yang terjadi.” Dan untuk itulah kegiatan ini dilaksankan guna peningkatan profesionalisme prajurit Angkatan Darat. Mengingat tugas dan tantangan kedepan semakin berat dan kompleks.

Geladi Posko-I Kodim 0733 BS/ SMG dipandang positif dan sebagai pendorong guna berbuat baik, atas dasar tersebut perlu dilaksanakan latihan sehingga reliasi peran dan pengabdian dilapangan sesuai prosedur dan sejalan tuntuan perkembangan jaman.

Keberadaan Kodim dituntut untuk dapat mewujudkan postur prajuritnya yang profesional, efektif, efisien dan modern. Dijelaskan oleh Pangdam IV Diponegoro bahwa semua prajurit disemua tingkatan harus mampu dan pro aktif merealisasikan tugas pokoknya dilapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.


Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Haryadi Soetanto (kanan), didampingi Dandim 0733-BS, Letkol Inf Nugroho Sulistyo Budi (kiri), saat meninjau kesiapan berbagai peralatan yang akan digunakan pada Geladi Posko I Kodim 0733-BS/Semarang "Tanggap", di Semarang, Jateng, Selasa (24/11). Sasaran geladi antara lain agar para personel TNI mampu melaksanakan komando dan pengendalian dalam operasi bantuan kemanusiaan kepada pemda setempat. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/09)

“Pelaksanaan serangkaian latihan ditandai dgn pemecahan permasalahan dari pelaku terdiri dari, komandan dan staf,” kata Mayjen TNI Haryadi Soetanto. Materi yang disampaikan berkaitan erat dengan kemampuan dan ketrampilan komandan dan staf dalam merecanakan operasi dan komando pengendalian operasi melalui mekanisme prosedur hubungan komandan dan staf, shg mampu merespon permasalahan yang terjadi lingkup tugas diwilayahnya, dengan menerapkan doktrin rencana operasi dan prosedur tetap secara baik dan benar. Pelaksanaan Geladi dimulai hari ini (24/11) hingga Kamis (26/11) bertempat di Makodim 0733 BS/ Semarang.

Mengacu pelaksanaan gladi-gladi sebelumnya dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan latihan yang telah dilakukan masih ada kegiatan yang bersifat teknis dan mekanisme hubungan dengan staf yang harus masih dibenahi di masing-masing satuan setingkat Kodim. Dalam kerangka itulah perlu diinsentifkan pelaksanaan pimpinan dan staf agar benar- benar menguasai prosedur komandan dengan benar dan tepat.

Pangdam berpesan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti serangkain kegiatan dengan sungguh-sungguh. Dan bagi penyampai materi harus benar-benar menguasai dan menghayati tugas pokoknya. Karena dengan hal tersebut akan mampu melaksanakan tugas dengan benar, komando gladi metode latihan sesuai dengan prisisip pembinaan latihan dan doktirn pendidikan TNI AD. “Latihan dan praktek merupakan metode baik peningkatan kemampuan personail,” kata Pangdam IV Diponegoro.

Dikatakan bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus dilakukan evaluasi tidak hanya setelah selesai dilaksanakan, namun diawal perencanaanpun perlu dilakukan evaluasi. Selain itu diharapkan selama pelaksanaan menciptakan suasana geladi yang mencerminkan peningkatan kualitas prosedur kerja komandan dan staf termasuk instansi terkait, dengan cara mendekatkan materi latihan dengan keadaan sebenarnya sehingga dapat lebih menguasai materi.

Semarang.go.id

PT PAL Luncurkan Kapal Baru TNI AL

Inilah salah satu dari dua unit kapal jenis landing platform dock 125 meter, yang dibangun di galangan pembuatan kapal milik PT PAL, Surabaya, Jawa Timur. (Foto: KOMPAS/Wisnu Dewabrata)

24 November 2009, Jakarta -- PT PAL segera meluncurkan kapal baru jenis Landing Platform Dock (LPD) untuk TNI Angkatan Laut, kata Direktur Utama Harsusanto di Jakarta, Selasa.

"Rencananya kapal diresmikan pada akhir pekan ini," katanya, di sela-sela Seminar Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan yang digagas Departemen Pertahanan.

Harsusanto mengatakan, kapal baru jenis LPD itu akan dinamai KRI Banjarmasin dan merupakan kapal LPD ketiga dari empat LPD yang dipesan untuk TNI Angkatan Laut.

LPD pertama dan kedua, dibuat di Korea Selatan sedangkan LPD ketiga dan keempat dilakukan PT PAL.

Ia mengatakan, hingga 2014 PT PAL telah mendapat kontrak dari Departemen Pertahanan dan TNI Angkatan Laut yakni dua kapal selam, dua kapal perusak kawal rudal (PKR), 11 unit KCR-40, tujuh unit kapal angkut tank (AT), 17 unit tank amfibi, dan 25 unit peningkatan kemampuan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.

"Untuk kapal selam, masih dalam perencanaan. Sedangkan untuk PKR dalam proses tender atau menunggu Tim Evaluasi Pengadaan Dephan. Dan bagi kapal angkut tank kini dalam pembahasan dengan Dislitbang TNI Angkatan Laut," ujar Harsusanto.

Sementara untuk peningkatan kemampuan kapal perang TNI Angkatan Laut akan melaksanakan antara lain pemasangan rudal, sonar dan pengalihan fungsi, katanya menambahkan.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan kebutuhan kekuatan pokok minimun TNI Angkatan Laut 2010-2019 disesuaikan dengan kemampuan PT PAL.

"Kami telah lama berkomitmen untuk mendukung revitalisasi industri pertahanan nasional, dan sebagian telah berjalan. Seperti pengadaan kapal patroli cepat 57 mm dan LPD yang telah selesai satu kapal lagi...," tuturnya.

Dalam waktu dekat TNI Angkatan Laut juga akan meminta PT PAL untuk melakukan peningkatan kemampuan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut kelas van speijk dan kapal patroli cepat 57 mm, ujarnya menambahkan.

"Ini sejalan dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut yang kini memprioritaskan pengaman wilayah perbatasan maritim dan pulau-pulau terdepan," kata Kasal Agus.

ANTARA News

Industri Pertahanan Perlu Jaminan Pembiayaan

CN-235 MPA di ajang pameran dirgantara Singapura 2008. (Foto: flightglobal.com)

25 November 2009, Jakarta -- Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan RI Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan industri pertahanan (BUMN Industri Pertahanan) memerlukan jaminan pembiayaan dalam pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) bagi TNI. Selain itu, TNI juga diharapkan menentukan spesifikasi alutsista yang dibutuhkan, sehingga Industri pertahanan dalam negeri bisa mengembangkan dan membuat Alutsista yang dibutuhkan.

Kepada pengguna alutsista yaitu TNI, Sjafrie berharap agar menghilangkan kekhawatiran akan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Pemangku kepentingan yaitu TNI (pengguna Alutsista), policy maker (Dephan, Kemenneg Ristek, Departemen Perindustrian, Bappenas, dan departemen terkait), dan industri pertahanan (produsen alutsista) harus memiliki komitmen bahwa pengadaan alutsista bisa dipasok dalam dalam negeri.

"Sebenarnya, industri pertahanan dalam negeri bisa memasok Alutsista untuk TNI. Hanya saja policy maker (penentu kebijakan) belum menjembataninya," kata Sjafrie Sjamsoeddin di sela-sela Seminar Nasional "Menuju Kemandirian Alutsista/Sarana Pertahanan" di Dephan, Jakarta, Selasa (24/11).

Sjafrie optimistis program revitalisasi industri pertahanan bisa diwujudkan apabila ketiga pemangku kepentingan yaitu pengguna, pembuat kebijakan, dan industri pertahanan memiliki komitmen yang sama untuk memenuhi alutsista dengan kekuatan dalam negeri.

Kapuslitbang Industri Pertahanan Balitbang Dephan Brigjen TNI Agus Sunaryo mengakui tidak mudah untuk memenuhi seluruh kebutuhan Alutsista TNI dari hasil produksi dalam negeri. Namun untuk tahapan pemenuhannya, perlu konsisten, komitmen dan perencanaan strategis yang baik. Seberapa banyak yang ingin dan sekiranya mampu dibuat sendiri untuk 5, 10, 15, 20 hingga 25 tahun bahkan 50 tahun ke depan.

Menurut Agus Sunaryo, untuk mempercepat realisasi kemandirian Alutsista, Pemerintah khususnya Dephan, segera membuat komitmen untuk peta jalan (road map) dan rencana strategis (grand disign) pencapaian kemandirian alutsista, setidaknya untuk 5-25 tahun ke depan.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (PTKS) Fazwar Bujang berpandangan, keberadaan industri baja nasional berperan sangat strategis untuk menunjang kekuatan dan kemandirian pertahanan NKRI. Sebagai industri baja nasional, kata dia, PTKS siap menyediakan dan mengembangkan material baja yang dibutuhkan untuk bahan alutsista dan sarana pertahanan.

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia PTDI) Budi Santoso mengatakan Peraturan Presiden RI No 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional merupakan salah satu dasar dan merupakan pusat keunggulan industri yang mempunyai peran dan fungsi sebagai industri pertahanan guna mendukung kebutuhan alutsista.

Menurutnya, restrukturisasi BUMN Industri Pertahanan diarahkan pada empat faktor utama yaitu organisasi dan sumber daya manusia, keuangan dan modal kerja, pengembangan teknologi, dan komitmen dan dukungan pemerintah dan semua pemangku kebijakan dalam pendayagunaan industri pertahanan dalam negeri.

Alutsista yang Belum Bisa Dibuat Dalam Negeri

- Tank Transporter untuk pengangkut Kendaraan tempur tank

- Trailer RS Berjalan untuk kemudahan gelar RS Lapangan yang bersifat mobil

- Kapal laut, baik untuk Striking Force, Patrolling, dan Supporting

- Pesawat terbang untuk keseluruhan kebutuhan pesawat tempur (kecuali pesawat angkut ringan CN235 dan Helikopter BO-105.

Sumber : Balitbang Dephan RI

JURNAL NASIONAL

Tuesday, November 24, 2009

Rusia Bangun Frigate Kelas Admiral Gorshkov Kedua

Frigate kelas Admiral Gorshkov Project 22350 (Foto: redbannernorthernfleet.blogspot)

24 November 2009 – Galangan kapal Severnaya Verf di St. Petersburg akan mulai membangun frigate kedua kelas Admiral Gorshkov Project 22350 untuk Angkatan Laut Rusia, Kamis (26/11).

Frigate kedua akan diberi nama Admiral Kasatonov yang dirancang dapat melakukan serangan jarak jauh, anti kapal selam dan misi pengawalan.

Kapal pertama Admiral Groshkov dibangun di galangan kapal yang sama dan akan diluncurkan 2011.

Kapal dirancang berdasarkan frigate Project 11356 yang dibuat untuk AL India serta dilengkapi dengan teknologi siluman.

Frigate kelas Admiral Gorshkov Project 22350 berbobot 4500 ton, panjang 130 meter dan lebar 16 meter dengan maksimum jelajah 4500 nm.

Persenjataan utama frigate ini 8 rudal jelajah anti kapal SS-NX-26 Yakhont, satu kanon terbaru A-192 130 mm, satu sistem ASW (Anti-Submarine) Medvedka-2 dan sistem pertahanan udara jarak menengah Hurricane, satu helikopter Ka-32.

Menurut sumber militer, AL Rusia menginginkan frigate kelas ini hingga 20 kapal, yang akan ditempatkan di Armada Baltik, Laut Hitam, Utara dan Pasifik.

RIA Novosti/@beritahankam

KRI Diponegoro Merantau untuk Tanah Air

KRI Diponegero-365. (Foto: TNI AL)

24 November 2009, Jakarta -- KRI Diponegero-365, meninggalkan tanah air enam bulan silam menuju sebuah laut di ujung barat bumi, di perairan laut Lebanon. Daerah yang dikenal oleh para sastrawan sebagai tanah kelahiran Khalil Gibran sang pujangga.

Bukan akan melakukan misi pertukaran kebudayaan dan kesenian, tapi sebuah misi kemanusiaan dan perdamaian. 100 orang prajurit pilihan berangkat di bawah bendera persatuan dunia PBB sebagai Satgas Maritime Task Force (MTF) sebagai Kontingen Garuda XXVIII-A/UNIFIL .

Menggunakan nama Pangeran Diponegoro, salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang ikut berperang dalam perang jawa 1825-1830. Kapal jenis korvet ini yang digunakan sebagai kapal patroli dengan kemampuan anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan anti pesawat udara.

KRI Diponegoro dibekali dengan sistem persenjataan yang mumpuni semisal terpedo mode II/MU 90 yang dilengkapi 2 peluncur terpedo tipe B515. (Foto: detikFoto/Muhammad Taufiqqurahman)

30 hari lamanya kapal nan canggih ini mangarungi laut dengan kedalaman dasar yang masih misterius dan gelap. Merapat di dermaga-dermaga negara sahabat yang asing bagi para awaknya.

"Kami singgah di berbagai pelabuhan di luar negeri untuk mengisi logistik. Misalnya di Kochin, India, Salala, Oman, dan Port Said di Mesir," ujar Komandan Kapal KRI Diponegoro-365 Letkol Laut (Pelaut) Arsyad Abdullah.

Hal ini disampaikannya di atas Kapal KRI Diponegoro-365 saat bertolak dari dermaga Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Minggu (22/11/2009).

Selain bertugas menjaga perdamaian, KRI Diponegoro pun ditugaskan untuk mencegah penyelundupan senjata dari dan luar Lebanon.

"Di samping kita juga membantu untuk meningkatkan kemampuan tentara AL Lebanon untuk menjaga wilayah lautnya sendiri," katanya.

Arsyad menceritakan, saat tiba di Lebanon, perwira dari PBB mengaku terkejut dengan cepatnya pasukan TNI AL berinteraksi dan mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan.

"Semua kegiatan yang diberikan dan mendapat sambutan dari mereka. Mereka sangat mengharapkan ada pengganti, bahkan sebelum saya kembali mereka menanyakan kapan kapal pengganti datang? saya hanya menyampaikan kita sudah menyiapkan kapal," jelasnya.

Selain itu, selama bertugas, operasi yang dilakukan berjalan lancar. Seluruh kendala itu bisa diatasi oleh pasukan tentara Indonesia.

"Di awal kita banyak mendeteksi pesawat Israel melintas di udara dan itu hanya merupakan Air Penetrasion. Selama kita lakukan operasi ada masalah dan semua kita bisa atasi," tuturnya.

detikNews

Emban Misi Perdamaian, KRI Diponegoro-365 Tiba di Surabaya

Lettu Laut (P) Sadarianto menghampiri istrinya, Yunice (mantan wartawan Sindo) dan mencium putra pertamanya saat KRI Diponegoro-365 merapat di Dermaga Koarmatim Ujung, Senin (23/11).

23 November 2009, Surabaya -- Selama 8 bulan mengemban misi perdamaian di Perairan Lebanon, Kapal Perang TNI AL KRI Diponegoro-365 dari Koarmatim tiba di Dermaga Ujung, Surabaya, Senin (23/11/2009).

Kedatangan kapal disambut Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Arief Rudianto didampingi para Komandan Satuan Kapal, Kasatker dan ibu-ibu Jalasenastri serta para keluarga ABK (Anak Buah Kapal).

KRI Diponegoro-365 jenis Sigma Klas Korvet Belanda masuk jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Timur (Satkorarmatim) yang pertama ikut andil mengemban misi perdamaian dunia dalam Satuan Tugas (Satgas) Maritime Task Force (MTF) Konga XXVIII.A Unifil (United Nation Interm Force In Lebanon).

Kapal perang Indonesia ini telah bergabung dengan kapal perang angkatan laut negara lain. Diantaranya Perancis, Belgia, Turki, Italia dan negara lainnya yang masuk dalam Gugus Tugas MTF di bawah komando kapal perang Angkatan Laut Belgia.

Kapal ini meninggalkan pangkalan Surabaya, 13 Maret 2009 lalu. Dengan rincian 2 bulan pelayaran berangkat dan pulang serta 6 bulan berada di tempat lokasi. Route yang dilewati Perairan Lebanon, Jeddah, Salalah (Oman), Kochin, Belawan, Jakarta dan Surabaya.

Helikopter jenis Bolcow NBO 105 bertengger di dek helipad KRI Diponegoro saat hendak bertolak dari dermaga Tanjung Priok, Jakarta Utara menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Minggu (22/11/2009). (Foto: detikFoto/Muhammad Taufiqqurahman)

Meriam utama dipasang di depan anjungan KRI Dipenogoro. Meriam jenis Oto-melara 76 mm buatan Italia. (Foto: detikFoto/Muhammad Taufiqqurahman)

KRI Diponegoro-365 yang dikomandani Letkol Laut (P) Arsyad Abdullah ini dalam tugasnya membawa sebuah helikopter BO-105 dengan 100 personel terdiri ABK 88 orang dan non ABK 12 orang. Ke-100 orang tersebut terdiri dari perwira 31 orang, bintara 41 orang dan tamtama 29 orang. Adapun 12 personel yang non ABK meliputi crew helikopter 6 orang, kesehatan 2 orang, penyelam 1 orang, Kopaska 2 orang dan perwira penerangan 1 orang.

"Kami bertugas di Perairan Lebanon selama 180 hari, 70 persen operasional di laut dan 30 persennya sandar di dermaga. Selama bertugas, kami telah melakukan sebanyak 629 intograsi (memeriksa) bagai kapal-kapal yang melintas di Perairan Lebanon, dan hal itu merupakan prestasi terbaik di antara kapal-kapal yang tergabung dalam Gugus Tugas MTF (Maritime Task Force)," tegas Komandan KRI Diponogoro-365.

Sementara kedatangan KRI Diponegoro-365 diwarnai kebahagiaan keluarga, khususnya keluarga yang ditinggalkan selama 8 bulan. Rasa kangen menyelimuti para istri dan anak-anak mereka. Hal ini bisa dilihat, kapal belum merapat keluarga ABK ini sudah menunggu sejak pagi hari di dermaga.

Rasa kangen bercampur bahagia ini seperti ditunjukkan oleh istri Lettu Laut (P) Sadarianto dari Satuan Pasukan Katak Koarmatim. Dengan menggendong putranya,Yunice mantan wartawan Sindo ini menyambut kedatangan suami tercinta. Lettu Sadarianto pun menghampiri istri dan menggendong putra pertamanya."Kamu sudah besar ya sayang," bisik Lettu Sadarianto bahagia kepada putranya.

detikSurabaya/Penarmatim

Mistral Kunjungi St. Petersburg

Mistral berlabuh di Sungai Neva di St. Petersburg. (Foto: Reuters)

24 November 2009 – Kapal pengangkut helikopter Perancis Mistral berkunjung ke kota pelabuhan St. Petersburg, Senin (23/11) ujar juru bicara Angkatan Laut Rusia kepada RIA Novosti.

Kunjungan ini rangkaian dari rencana pembelian kapal pengangkut helikopter Mistral oleh Rusia. AL Rusia dan para ahli industri pertahanan Rusia akan menginspeksi kapal.

Mistral berlabuh di Sungai Neva sekitar setengah mil (1 kilometer) dari museum Heritage. Diberitakan AL Rusia dan Perancis merencanakan latihan bersama dengan kapal Mistral pada minggu ini.

Diharapkan keputusan akhir pembelian ini diputuskan saat kunjungan Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin ke Perancis 26 – 27 November.

Kapal akan dibangun di galangan kapal STX di Perancis yang merupakan rekanan pabrik kapal Perancis DCNS.

Diperkirakan harga satu unit kapal pengangkut helikopter kelas Mistral 400 – 500 juta euro (600 - 750 juta dolar), Rusia merencanakan membeli tiga atau empat unit dan membangunnya di galangan kapal dalam negeri berdasarkan lisensi Perancis.

Mistral saat akan berlabuh di Sungai Neva dengan latar belakang landmark kota St. Petersburg Kathedral St. Isaac. (Foto: AP)

AL Rusia merencanakan menempatkan kapal perang kelas Mistral di Armada Utara dan Pasifik untuk sarana transportasi pasukan, misi penjaga perdamaian dan penyelamatan.

Rencana pembelian kapal ini menimbulkan kekhawatiran Estonia sebagai negara tetangga Rusia, terutama bila kapal ditempatkan di Laut Baltik seperti diutarakan Panglima Angkatan Bersenjata Estonia Ants Laaneots saat diwawancarai televisi local, Sabtu (22/11).

Kemampuan operasi amphibi Rusia akan meningkat dengan kehadiran kapal kelas Mistral. Dimana kapal berbobot 21.500 ton ini mampu membawa 16 helikopter, empat kapal pendarat, 70 kendaraan termasuk 13 Main Battle Tank (MBT) serta 450 prajurit bersenjata lengkap.

RIA Novosti/@beritahankam

Asops KASAU: Tercapainya Kemampuan Optimal Satuan

Asops Kasau Marsda TNI Panji Utama menyalami para peserta Rapat Kerja Teknis Operasi (Rakernisops) TNI AU tahun 2009 di Ruang Rapat Puskodal Mabesau Cilangkap. Senin (23/11).

23 November 2009, Jakarta -- Dua dokumen strategis yaitu Postur TNI Angkatan Udara Tahun 2005-2024 dan Minimum Essensial Force, hendaknya menjadi pedoman dalam setiap kegiatan perencanaan maupun pelaksanaan program. Esensi penekanannya pada upaya meningkatkan kesiapan operasional TNI Angkatan Udara dan diprioritaskan pada upaya tercapainya kemampuan optimal dari satuan-satuan serta mantapnya lembaga pendidikan.

Demikian sambutan Asisten Operasi (Asops) Kasau Marsda TNI Panji Utama pada pembukaan Rapat Kerja Teknis Operasi (Rakernisops) TNI AU tahun 2009 di Ruang Rapat Puskodal Mabesau Cilangkap. Senin (23/11).

Dikatakan, dengan ”Road To Zero Accident” yang dicanangkan pimpinan TNI AU di harapkan pada TA. 2010 tidak ada Accident. Demikian juga komitmen bersama terkait keselamatan terbang dan kerja masih jauh dari harapan, indikatornya adalah masih terjadinya incident dan accident pada tahun 2009.

Menurutnya, banyak hal-hal kecil yang bersifat rutinitas luput dari perhatian sehingga berpotensi pada terciptanya ”unsafe condition” dan ”unsafe action” yang menimbulkan kerugian baik jiwa manusia, alutsista dan harta benda yang tidak sedikit. ”Oleh karenanya penyusunan/perencanaan program kerja TA. 2010 Bidang Operasi harus kita cermati dengan seksama yang terkait dengan perkembangan lingkungan strategis, keselamatan terbang dan kerja serta aspek operasi lainnya”, ujar Asops Kasau.

Rakernisops TNI AU yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti oleh jajaran operasi TNI AU diantaranya adalah para Asisten Operasi/Direktur Operasi Kotamaops dan Fungsional serta para Komandan Lanud.

DISPENAU

Monday, November 23, 2009

KODAM Kalbar 2010 Sudah Final

20 November 2009, Pontianak -- Dalam merealisasikan pembentukan Kodam Kalbar tahun 2010, Kepala Staf Korem 121/Abw Letkol Inf Aminullah dan Kepala Seksi Logistik Korem 121/Abw Letkol Caj Drs. Febi Wibisana mengundang hadir seluruh Ketua Asrama dan Ketua Rukun Tetangga yang menempati Asrama TNI AD se Garnizun Pontianak. Dalam arahannya Kasrem 121/Abw menyampaikan bahwa dengan adanya pembentukan Kodam Kalbar tahun 2010 mendatang, dipandang perlu adanya sosialisasi pemurnian pangkalan guna menyiapkan perumahan bagi para pejabat jajaran Kodam Kalbar dan para personil. Oleh karena itu seluruh anggota yang aktif maupun yang sudah pensiun dan menempati rumah dinas TNI AD akan ditertibkan kembali, sedangkan bagi personil yang sudah pensiun diminta kesadarannya untuk segera mengembalikan kepada Korem 121/Abw. Jumlah Rumah Dinas jajaran Korem 121/Abw pada saat ini sebanyak 1.157 unit, sedangkan kebutuhan rumah dinas Makodam Kalbar mendatang setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang ada, oleh karena itu diperlukan penertiban kembali.

Penrem 121/ABW

Pemprov Kaltim Hibahkan Helikopter Bell Ke TNI AD


20 November 2009, Samarinda -- Kalimantan Timur merupakan salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Dimana dari 14 Kabupaten/Kota yang berada di Kalimantan Timur terdapat tiga Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia yaitu: Kabupaten Nunukan dengan 6 Kecamatan (Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik), Kabupaten Kutai Barat dengan 2 Kecamatan (Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai) sedangkan untuk Kabupaten Malinau dengan 5 Kecamatan yaitu kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan hilir, Kecamatan kayan Selatan, Kecamatan Long Pujungan dan Kecamatan Bahau Ulu. Wilayah perbatasan Kalimantan Timur memiliki arti yang sangat penting baik secara ekonomi, geopolitik, dan pertahanan keamanan karena berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga (Sabah) Malaysia yang memiliki tingkat perekonomian relatif lebih baik. Potensi sumber daya alam yang dimiliki di wilayah ini cukup melimpah, namun hingga saat ini relatif belum dimanfaatkan secara optimal.

Ketertinggalan secara ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan Kalimantan Timur juga dipicu oleh minimnya infrastruktur dan aksesibilitas yang tidak memadai, seperti jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun sungai masih sangat terbatas, prasarana dan sarana relatif minim, ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti pusat kesehatan masyarakat, sekolah dan pasar juga sangat terbatas. Kondisi keterbatasan tersebut akan semakin nyata dirasakan oleh masyarakat perbatasan ketika mereka membandingkan dengan kondisi pembangunan di negara tetangga Malaysia.

Permasalahan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di tiga Kabupaten yang ada di kalimantan Timur dan terletak di perbatasan tersebut, antara lain disebabkan oleh letak geografis yang sebagian besar dimiliki oleh sebagian kabupaten sebagai daerah perbatasan sangat terpencil sehingga pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dapat dilakukan masih sangat minim. Dimana hampir seluruh kawasan kecamatan/desa yang ada di perbatasan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan pesawat udara.

Untuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 November 2009 bertempat di ruang rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kalimantan Timur diselenggarakan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Korem 091/ASN tentang Kesepakatan pemberian dan penerimaan dana hibah dalam rangka pengadaan 1 (satu) unit Helikopter type Bell-412 EP.

Helikopter Bell 412 yang digunakan kepolisian Italia. (Foto: aerospace-technology.com)

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Korem 091/ASN tentang Kesepakatan Pemberian dan Penerimaan Dana Hibah dalam rangka pengadaan 1 (satu) unit Helikopter Type Bell-412 EP tersebut yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur H. Awang Faroek Ishak dengan Komandan Korem 091/ASN Kolonel Inf Musa bangun yang disaksikan langsung oleh para pejabat serta unsur Muspida Provinsi Kalimantan Timur, Prof. Dr. Adri Patton selaku Kepala Bidang Pengelolaan Wilayah Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal Provinsi Kalimantan Timur, juga disaksikan pula utusan dari Kodam VI/Tpr yaitu Asisten Perencanaan Kodam VI/Tpr Kolonel Inf Kosasih Azis dan Waaslog Kasdam VI/Tpr Letkol Kav Bueng Wardadi.

Dalam sambutan singkatnya Komandan Korem 091/ASN Kolonel Inf Musa Bangun menyampaikan bahwa dengan keberadaan pesawat Helikopter ini nantinya akan sangat mendukung tugas-tugas dalam pengamanan wilayah perbatasan. Lebih lanjut Danrem mengatakan “Kita tidak punya kemampuan untuk melakukan patroli secara rutin di sepanjang perbatasan. Memang di bawah ada pos, tetapi antar pos dengan pos yang lainnya tidak bisa ketemu karena kondisi medan, jarak dan keterbatasan sarana sehingga salah satunya adalah patroli melalui udara dengan Helikopter. Dengan melakukan patroli secara rutin ini kita harapkan setiap aktifitas kegiatan illegal dibawah bisa kita ketahui dan dengan segera kita bisa langsung drop pasukan bila ada hal-hal yang mencurigakan”.

“Selanjutnya banyak kasus-kasus di perbatasan yang kami dapatkan, diantaranya anggota mendapatkan hambatan sakit mendadak atau mengalami kecelakaan, kita selalu terhambat dalam evakuasi. Sehingga ini juga sangat memudahkan apabila pengadaan Helikopter ini terrealisasi. Demikian juga kegiatan yang sifatnya sosial kemanusiaan, pada masa yang lalu kita tau di Krayan Selatan sempat terjadi kekurangan pangan, saat itu kita kesulitan bagaimana caranya untuk sorting bantuan. Selanjutnya, pada keadaan damai dan keadaan aman tentunya Helikopter ini akan sangat bermanfaat bagi kepentingan Komando dan pengendalian baik untuk Korem maupun untuk Pemerintah daerah. Disampng itu juga Gubernur dan jajarannya atau Muspida akan lebih mudah untuk melakukan peninjauan di medan-medan, kampong-kampung, kecamatan yang terpencil”.

Diakhir sambutannya Danrem menyampaikan, bahwa selaku yang mewakili Panglima Kodam maupun Kepala Staf Angkatan Darat penyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada Gubernur beserta jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah responsip melihat kondisi pertahanan dalam hal ini Korem 091/ASN di wilayah Kalimantan Timur sehingga tentunya dengan keberadaan Helikopter ini akan memperlancar dan memperkuat tugas-tugas pertahanan. Kemudian Danrem juga memohon arahan kepada Gubernur dan jajarannya agar proses pengadaan Helikopter ini sesuai dengan prosedur administrasi maupun prosedur perundang-undangan yang berlaku, sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dalam rangka pengadaan ini. Karena banyak pengalaman menunjukkan justru kadang-kadang keinginan baik akhirnya wujudnya tidak baik.

Selanjutnya Gubernur Kalimantan Timur H. Awang Faroek Ishak menyampaikan sambutannya yang pada intinya menjelaskan proses pengadaan pesawat Helikopter untuk Korem 091/ASN yang menurutnya adalah suatu peristiwa penting dan bersejarah yang mewarnai perjalanan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur sejak terbentuk pada tahun 1956. Kemudian Gubernur menambahkan, bahwa pengadaan Helikopter ini sudah disepakati oleh DPRD Provinsi Kaltim dalam pembahasan RAPBD tahun 2009 sampai dengan tahun anggaran 2010 dimana pemberian hibah ini tidak diberikan secara cash, melainkan melalui 4 kali tahapan.

“Diberikannya hibah secara bertahap ini menurut pertimbangan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tentunya kita berharap dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Syukur Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, tim gabungan baik dari Pemerintah Provinsi, Korem, Kodam, DPRD telah langsung melihat ke Bandung. Dengan demikian secara terbuka kita mengetahui seperti apa Helikopter Type-412 EP itu”. demikian ungkap Gubernur. Selanjutnya Gubernur juga memaparkan secara panjang lebar tentang proses pengelolaan wilayah perbatasan serta kaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang hingga saat ini pembangunan kawasan perbatasan terus ditingkatkan, baik kawasan perbatasan laut maupun kawasan perbatasan darat yang meliputi pembangungan infrastruktur, sarana dan prasarananya.

Penrem_091

Sepenggal Cerita dari KRI Diponegoro

KRI Diponegoro. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

23 November 2009, Jakarta -- Ada banyak cerita tentang KRI Diponegoro 365, kapal perang berusia dua tahun atau termuda dengan teknologi canggih Sigma Class Corvettes yang baru saja menuntaskan misi perdamaian PBB di Lebanon.

Cerita mengalir tentang foto bersama gadis-gadis Lebanon yang cantik dan modis hingga 14 awak kapal yang harus berenang mengelilingi KRI Diponegoro di Laut Mediterania sebagai inisiasi atas kenaikan pangkat. ”Gadis-gadis Lebanon itu mungkin yang tercantik di dunia, kalau pria-prianya, yah mari kita cintai produk dalam negeri,” seloroh seorang awak, beberapa saat setelah KRI Diponegoro bersandar di Komando Lintas Laut Militer, Jakarta, Kamis (19/11).

Namun, di balik candaan itu, justru cerita tentang surat dari berbagai angkatan laut dari negara-negara lain yang paling menorehkan tinta emas pada sejarah Angkatan Laut kita. ”... the cooperation with your crew was outstanding and very professional, in some aspects better than with our NATO partners,” begitu surat dari komandan satgas Jerman.

Di tengah kemurungan akan minimnya anggaran untuk alat utama sistem persenjataan, KRI Diponegoro adalah kapal pertama TNI AL yang mendapat kepercayaan untuk ikut misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perdamaian di Lebanon, United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Bahkan, KRI Diponegoro adalah kapal perang pertama dari Asia Tenggara yang diundang untuk masuk dalam Maritime Task Force UNIFIL. KRI Diponegoro yang diawaki 100 orang ini bertugas tanggal 18 April-18 Oktober 2009.

”Awalnya, mereka sempat apriori, lama-lama mereka positif ke kita,” kata Komandan KRI Diponegoro 365 Letkol Laut (P) Arsyad Abdullah. Kesan awal memang negara-negara yang tergabung dalam misi ini merasa khawatir dengan delegasi Indonesia, di antaranya karena hal-hal teknis seperti format komunikasi di mana negara-negara NATO ini memiliki jaringan internal komunikasi sendiri. Selain itu, Satgas Konga XXVIII-A/UNIFIL ini juga belum akrab dengan prosedur misi.

Namun, lama-kelamaan keyakinan itu timbul. KRI Diponegoro sempat dipercaya menjadi komandan taktis selama operasi, seperti Anti Air Warfare Commander dan Electronic Warfare Commander. ”Kita sering melakukan kunjungan dan mereka juga ke sini untuk saling kenal,” kata Kepala Departemen Operasi Kapten (P) Aminuddin Albek.

KRI Diponegoro bertugas sesuai jadwal NATO di laut zona I di depan Lebanon seluas 110 x 48 mil. Bergantian dengan Perancis, Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Yunani, mereka tugas jaga selama 7-10 hari. KRI Diponegoro berada dalam kelompok kapal utama, yang terdiri dari jenis frigates dan corvettes.


Piranti elektronik KRI Diponegoro. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

Misi perdamaian itu di antaranya untuk mencegah agar tidak ada senjata yang masuk dan keluar Lebanon. Sederhananya, empat kapal misi UNIFIL sedang berpatroli memantau kapal dan pesawat yang masuk ke zona I. Kapal-kapal itu dipanggil dan dicocokkan identitasnya dengan daftar yang ada. KRI Diponegoro bisa dibilang mumpuni dengan sistem radar MW08 yang bisa menghadirkan citra tiga dimensi. Kalaupun terlalu jauh, masih ada helikopter BO 105 yang sempat lima kali memanggil kapal yang datang. ”Kalau biasanya radar kita cuma bisa mendeteksi jarak dan arahnya, sekarang kita bisa tahu ketinggiannya,” kata petugas humas KRI Diponegoro, Mayor (KH) Wayan.

Kapal dengan panjang 90,71 meter yang dibangun di Schelde, Belanda, tahun 2005 dan mulai bertugas tahun 2007 ini memiliki sistem perang kapal yang terintegrasi.

KOMPAS

Pengamanan Laut akan di Bawah Satu Komando

KRI Nala.

23 November 2009, Jakarta -- Menkopolhukam Djoko Suyanto dan Menhan Purnomo Yusgiantoro membahas koordinasi keamanan laut. Banyaknya instansi yang terlibat dalam pengamanan laut mendorong adanya satu instansi yang memegang kendali.

Hal ini disampaikan oleh Menkopolhukam Djoko Suyanto kepada wartawan sebelum ia bergegas menuju Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (23/11). "Kami membicarakan pondasi keamanan laut. Pertama, ada program monitoring surveilans yang digelar di Selat Malaka Sulawesi ada DKP, Kepolisian, kemudian Imigrasi yang memiliki instalasi dan peralatan yang sama. Kami akan mengintegrasikan untuk pengamanan maritim," kata Djoko.

Senada dengan Menkopolhukam, Menhan Purnomo Yusgiantoro juga menyatakan bahwa ada banyak instansi terlibat dalam pengamanan laut. Ia mencatat, setidaknya ada lima instansi yang terlibat dalam hal tersebut, yakni Bea Cukai, Perhubungan Laut, Bakorkamla, TNI AL, dan Departemen Kelautan dan Perikanan. Atas dasar itu, Dephan berpendapat perlunya penyatuan fungsi tersebut di satu tempat agar anggaran bisa ebih efisien.

"Kami mengajukan disatukannya kerja lembaga tersebut supaya efisien anggarannya. Kita sekarang mengeluarkan anggaran, misalnya, untuk radar di Sulawesi yang bantuan Amerika itu. Kalau itu bisa dipegang instansi tertentu, anggaran kita bisa digunakan untuk yang lain," jelasnya.

Pihaknya telah mengusulkan agar Bakorkamla yang menjadi penjuru. Maka itu, Bakorkamla membutuhkan dasar hukum agar bisa operasional. "Alat hukumnya nanti terserah, apakah perpres, kepmenko, atau sebagainya. Yang penting ada satu komando yang terintegerasi yang memenuhi persyaratan IMO (International Maritime Organisation)," tukasnya.

MEDIA INDONESIA

Menhan RI Tinjau KRI Diponegoro 365


23 November 2009, Jakarta -– Sebagai apresiasi terhadap prestasi pencapaian tugas oleh personil TNI Angkatan Laut yang tergabung di dalam Satgas Maritim TNI Konga XXVIII – A / Unifil 2009, Menhan RI Purnomo Yusgiantoro, Minggu pagi, ( 22/11) meninjau secara langsung ke KRI Diponegoro 365 yang tengah bersandar di Komando Lintas Laut Militer (KOLINLAMIL), Jakarta.

Kedatangan Menhan diterima dengan upacara Jajar Kehormatan dan disambut oleh Dankolinlamil, Laksda TNI Marsetyo, dan Asops Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin A.S serta pejabat Dephan lainnya.
Pada kunjungannya tersebut, Menhan berkesempatan berbincang-bincang dengan Komandan KRI Diponegoro, Letkol Laut (P) Arsyad Abdulah terkait pengalaman tugas pertama yang dijalankan sebagai Tim Satgas Maritim TNI Konga XXVIII – A / Unifil 2009 selama 6 bulan di Lebanon.

Komandan KRI Diponegoro 365, Letkol Laut (P) Arsyad Abdulah mengatakan kepada Menhan bahwa Tim Satgas Maritim TNI di bawah komando Dirinya selama 6 bulan menjalankan penugasan di Lebanon dapat menjalin kerjasama yang baik dan bergabung dengan negara lain seperti Belgia, Italia, Jerman, Turki dan Yunani yang langsung di bawah komando UNIFIL PBB.

Kepada Menhan juga dijelaskan selama penugasan di Lebanon, kerjasama yang telah dijalin khususnya dalam hal Sistem Komunikasi, Sistem Komando dan Pengendalian (Kodal), serta Sistim Intelijen situasi di darat maupun di permukaan laut.

Usai berdialog dengan Komandan KRI, Menhan melanjutkan dengan peninjauan beberapa ruangan dan fasilitas yang terdapat di KRI Diponegoro 365, seperti ruang kendali sistem senjata yang dipresentasikan oleh perwira Divisi Senjata Atas Air, Kapten Laut (P) Lewis, serta meninjau Anjungan Kapal dan mendapat penjelasan seputar sistem navigasi yang di miliki KRI Dipenegoro oleh Kepala Divisi Navigasi Kapten, Laut (P) Rafael.

Diakhir kunjungannya sebagai wujud penghargaan menhan memberikan pengarahan kepada seluruh Perwira dan Bintara sebagai Awak Buah Kapal KRI Diponegoro 365, Menhan mengatakan dirinya merasa bangga sebagai pimpinan terhadap prestasi yang dicapai dalam kiprah tugasnya di dunia Internasional, terlebih ini merupakan misi dan penugasan pertama TNI Angkatan Laut di Lebanon di bawah Komando UNIFIL.

Sementara itu usai kunjungannya ke KRI Diponegoro 365, menhan mengatakan kepada pers meskipun misi pertama telah sukses dicapai, menhan mengakui masih terdapat kendala didalam pelaksanaannya, khususnya dalam hal pendanaan operasi perdamaian tersebut.

“ Jika Indonesia ingin mengirimkan Kapal ke daerah operasi pastinya akan membutuhkan anggaran tambahan mengingat daerah operasi yang sangat jauh dan memakan waktu yang cukup lama,” ujar menhan.
Menhan juga menjelaskan, untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Indonesia dalam hal ini Dephan dan TNI tengah berdialog dengan pihak PBB perihal pertimbangan anggaran yang akan di gunakan selama operasi berjalan

“Untuk misi selanjutnya sekarang Asops Panglima TNI, sedang melakukan pendekatan dengan pihak UN tentang akomodasi dan anggaran lalu lintas laut sebagai konsekwensi dari tim Satgas Maritim TNI didalam menjaga perdamaian dunia,” Jelas menhan kepada wartawan.

Terkait masalah pemeliharaan dan pengembangan peralatan serta persenjataan dari Kapal Korvet tersebut, Menhan menjelaskan Dephan juga tengah mengembangkan konsep revitalisasi industri pertahanan dalam negeri untuk bisa mendukung segala produksinya.

“Dalam rangka pengembangan industri pertahanan, kita telah berpikir bagaimana beberapa segment peralatan kapal ini bisa di buat di Indonesia, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan kombinasi dari industri luar negeri,” ungkap menhan.

Spesifikasi KRI Diponegoro 365

KRI Diponegoro 365 merupakan satu dari dua kapal perang jenis Korvet Sigma Naval Patrol 9113 yang dipesan TNI AL di Schelde Naval Shipbuilding Belanda. Kapal ini didesign secara mutakhir menggunakan pendekatan teknologi canggih Ship Geometric Modullarity Approach (SIGMA) yaitu mengadopsi klasifikasi penggabungan Cost Effectifity and Naval Rules Standard.

Sedangkan strukturnya dirancang menggunakan Systematic Hull Bulkhead, yang menghasilkan tingkat keselamatan tinggi karena fungsi fleksibilitas antar sub-compartment (cell) juga berguna untuk menekan getaran kapal yang berukuran panjang 90,71 m, lebar 13,02 m, tinggi 8,75 m dengan berat 1700 ton serta mampu melaju dengan kecepatan 28 knots serta dapat bertahan untuk berlayar selama 20 hari.

Sistem SEWACO (Sensor, Weapon and Command) menggunakan Thales Combat System Integration, Tacticos, 4 unit MOC Mk 3 MW 08, IFF, Link Y MK 2, LIROD Mk 2, King Klip, 2 unit TDS Integrated Internal and External Communication.

Untuk sistem kesenjataan, KRI Dipenogoro 365 dilengkapi dengan 2 Peluncur Rudal MBDA, 2 Peluncur Rudal Exocet MM 40, 2 Meriam Tetrol Otto Melara 76 mm Super Rapiod, Peluncur Senjata Bawah Air Eurotrop, serta 2 peluncur B 515/3/T Triple Torpedo Launcher.

Adapun untuk melengkapi sistem pertahanan menggunakan sistem Perang Elektronika (Pernika) berupa Raytheon Integrated Navigation System, GFE, ESM DR 3000, ECM Scorpion, Decoy SKWS serta Secondary Gun.

Dari inventarisasi spesifikasi teknis yang ada rancang bangun kapal ini memang untuk memenuhi tuntutan tugas TNI AL, sehingga teknologi yang diterapkan memiliki kehandalan pada spesifikasi teknis dan spesifikasi operasional. Spesifikasi tersebut meliputi kelayakan di laut (Sea Worthines), system stabilitas operasional, kemampuan ketahanan daya redam (Shock Resistance), kemampuan ketahanan ledakan meriam (Gun Blast Resistance), kemampuan meredam suara dalam air (Under Water Radiated Noise), pengurangan kemagnetan kapal, system Infra Red, anti radar (Radar Cross Section) dan System pengendalian yang terintegrasi.

Kehadiran SIGMA yang sarat dengan teknologi mutakhir akan menambah efesiensi dan efektivitas operasional TNI AL, karena kapal tersebut selain mengemban tugas utama tempur laut melalui pelaksanaan pengamatan Maritime (Maritime Surveillance), peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti udara, juga mampu menyelenggarakan tugas-tugas tambahan yakni pengamanan dan SAR di laut.

DMC

Sunday, November 22, 2009

RI Minta Kebijakan PBB di Lebanon

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (tengah) berbincang dengan dua personil TNI AL yang baru tiba dari Libanon di anjungan kapal KRI Diponegoro di Tanjung Priok Jakarta. Minggu (22/11). TNI mengirimkan KRI Diponegoro-365 dengan nama Kontingen Garuda (Konga) XXVIII-A. KRI Diponegoro-365 bertugas selama enam bulan di perairan Lebanon sejak Maret 2009 lalu. (Foto: ANTARA/Salis Akbar/nz/09)

22 November 2009, Jakarta -- Pemerintah RI meminta kebijakan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kelanjutan keikutsertaan TNI dalam Satgas Maritim Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon Selatan (Maritime Taks Force/MTF UNIFIL)

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai mengunjungi KRI Diponegoro yang baru tiba dari Lebanon, di Jakarta, Minggu, mengatakan, Indonesia masih mempertimbangkan kelanjutan keikutsertaannya untuk bergabung dalam Satgas Maritim PBB di Lebanon, mengingat biaya yang sangat besar untuk lintas laut dari RI-Lebanon.

"Kalau negara lain seperti Belgia, Italia dan Jerman yang tergabung dalam Satgas Maritim PBB di Lebanon Selatan, tidak perlu mengeluarkan biaya lintas laut karena jaraknya dekat, hanya tiga sampai empat hari sampai. Sedangkan kita kan perlu waktu dua bulan untuk sampai ke Lebanon, masa tidak ada biaya lintas lautnya?," tuturnya.

Terkait itu, Pemerintah RI tengah mengajukan permohonan kebijakan khusus kepada PBB agar keikutsertaan TNI dalam Satgas Maritim di Lebanon Selatan dapat dipertimbangkan biaya lintas lautnya, lanjut Purnomo.

Ia menegaskan, pada prinsipnya Indonesia sangat mendukung misi perdamaian PBB terlebih selama ini Indonesia telah banyak mendapat kepercayaan dari lembaga dunia itu untuk berbagai misi perdamaian di berbagai belahan dunia.

Namun, lanjut Menhan, perlu dipertimbangkan pula posisi Indonesia sebagai negara berkembang. "Perlu ada kebijakan dari PBB untuk biaya lintas laut..jadi ada `win win solution` ya lah..," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin mengatakan, biaya lintas laut yang harus dikeluarkan untuk satu kali perjalanan adalah Rp9 miliar.

Dalam Satgas Maritim PBB di Lebanon Selatan, ada nota kesepahaman di antara negara yang tergabung dalam Satgas Maritim bahwa biaya lintas laut ditanggung masing-masing negara.

"Nah negara lain, jaraknya dekat dengan Lebanon hanya tiga sampai empat hari, jadi tidak perlu biaya lintas laut. Tetapi Indonesia butuh waktu dua bulan, jadi perlu ada kebijakan khusus terkait biaya lintas laut bagi TNI," katanya.

Supiadin menambahkan, pembahasan dengan PBB masih berlangsung dan diharapkan dalam dua pekan ke depan sudah ada kesepakatan terkait kebijakan khusus bagi TNI.

KRI Diponegoro-365 sebagai Kontingen Garuda XXVIII-A telah mengakhiri tugasnya sebagai bagian dari Satgas Maritim PBB di Lebanon Selatan bersama enam negara lainnya.

ANTARA News

Malaysia Beli LST Eks AL Korea Selatan

LST kelas Kojoon Bong. (Foto: ROKN)

22 November 2009 -- Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) akan membeli kapal jenis LST (Landing Ship Tank) dari Korea Selatan sebagai penganti kapal LST KD Sri Inderapura.

KD Sri Inderapura mengalami kerusakan cukup parah ketika terbakar saat lego jangkar di Pangkalan AL Lumut pada 8 Oktober 2009.

Korea Selatan saat ini memiliki lima kapal LST kelas Kojoon Bong yang dibangun di galangan kapal Korea Tacoma dari tahun 1991 hingga 2002, diharapkan salah satunya dapat dibeli oleh TLDM.

Saat ini TLDM hanya memiliki dua LST KD Mahawangsa dan KD Inderasakti, setelah terbakarnya KD Sri Inderapura.

Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengharapkan kapal perang tersebut dapat bergabung dengan TLDM tahun depan saat diwawancarai Malay Mail.

LST kelas Kojoon Bong mempunyai panjang 113 meter, lebar 15 meter dan berat 4300 ton dengan ditenagai 2 mesin diesel yang dapat dipacu hingga 16 knot. Kapal dipersenjatai kanon 40 mm dan kanon Vulcan 20 mm dan mampu didarati oleh helikopter. Kapal dapat membawa 700 prajurit dan 4 kapal pendarat.

LST kelas Kojoon Bong mulai dioperasikan oleh AL Korea Selatan tahun 1993.




LST kelas Kojoon Bong merapat di pantai Aceh untuk menurunkan bantuan saat terjadi Tsunami. (Foto: ROKN)


Naval-technology.com
/@beritahankam

Kasau Imam Sufaat Jajal Pesawat Latih

KT-1 Wong Bee TNI AU. (Foto: flickr/Kusri Hatmoyo)

22 November 2009, Yogyakarta -- Mengawali kunjungannya di Lanud Adisutjipto, Yogyakarta Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Madya TNI Imam Sufaat terbang menggunakan pesawat latih KT-1 Woong Bee dengan formasi empat pesawat menuju Gading Area (di atas landasan Gading Wonosari Gunung Kidul) selama saju jam.

Pesawat pertama Kasau Marsekal Madya TNI Imam Sufaat terbang bersama Komandan Skadron Pendidikan 101 Letkol Pnb Ramot Sinaga, kedua Komandan Kodikau Marsekal Muda TNI Sukirno dengan Danwing Kolonel Pnb Anang Nurhadi S, ketiga Kadispenau Marsekal Pertama TNI FHB Soelistyo dengan Mayor Pnb Tobi, dan pesawat keempat Danlanud Adisutjipto Marsekal Pertama TNI R Agus Munandar dengan Mayor Pnb Arif.

Meskipun yang akan melaksanakan terbang adalah Kasau, prosedur tetap dilaksanakan diantara cek kesehatan, penggunaan helm, pakaian overall, dan pengisian buku terbang yang telah dipersiapan oleh Staf Skadik 101.

Seusai terbang Kasau kembali menuju ke gedung Jupiter untuk melakukan tatap muka dengan para perwira Lanud Adisutjipto untuk memberikan pembekalan dan tanya jawab seputar penugasan serta saran masukan kepada Kasau.

Selama satu hari di Lanud Adisutjipto setelah mengadakan tatap muka dengan para perwira Kasau juga melakukan peninjauan Skadik 104 guna mengetahui kondisi dan kesiapan simulator pesawat latih yang mempersiapkan para penerbang di sela-sela latihan dengan pesawat terbang KT-1.

Kunjungan juga dilaksanakan di Skadron Teknik 043 dan Sekolah Bintara Wara yang berada di kaki Gunung Merapi, Kali Urang.

kasau-b2Malam harinya menutup kegiatan kunjungan di Yogyakarta Kasau Marsekal madya TNI Imam Sufaat beserta rombongan dan seluruh anggota Lanud Adisutjipto mengadakan shalat berjamaah, doa bersama, Zikir, dan Siraman Rohani oleh Ustadz KH Drs Syatori Abdul Rauf bertempat di hanggar Skadron Udara 102.

Disamping melibatkan seluruh anggota doa bersama malam itu menghadirkan beberapa anak yatim dan yatim piatu dari Panti Asuhan Umar bin Khatab, Piyungan Yogyakarta.

POS KOTA