Saturday, March 27, 2010

TNI AU Butuh Radar di Kalbar


27 Maret 2010, Kubu Raya -- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara membutuhkan radar militer di Provinsi Kalimantan Barat. Pasalnya, selama ini belum ada radar militer di Kalimantan Barat yang berbatasan darat dan laut dengan negara Malaysia.

Demikian diungkapkan mantan Komandan Pangkalan TNI AU Supadio Kolonel (Pnb) Yadi Indrayadi, Sabtu (27/3). Yadi menyerahkan jabatan kepada penggantinya, Kolonel (Pnb) Imran Baidirus. Serah terima jabatan dipimpin oleh Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto.

"Tanpa radar militer, kami tidak bisa mendeteksi pelanggaran pesawat-pesawat asing di wilayah kita," kata Yadi. Namun, dari patroli-patroli yang dilakukan rutin oleh TNI AU di Kalbar, belum pernah didapati pesawat asing yang melintas secara ilegal.

Imran mengatakan, pembangunan radar militer di kawasan Kalimantan Barat sudah menjadi prioritas. "Setidaknya sebelum tahun 2014, radar militer itu sudah ada dan bisa digunakan di Kalbar," kata Imran.

KOMPAS.com

Pasis AAL Arungi Laut Indonesia Timur

KRI Teluk Sangkuriang-542 jenis LST kelas Frosch.

27 Maret 2010, Surabaya -- Sedikitnya 59 perwira siswa (pasis) Akademi Angkatan Laut (AAL) akan mengarungi laut wilayah Indonesia bagian timur selama tiga bulan untuk melaksanakan latihan praktik program "Seaman Officer Application Course".

Pelaksana harian Direktur Pendidikan AAL Kolonel Laut (E) Totok Subali Asmoro di Surabaya, Sabtu, mengatakan, latihan dengan sandi Operasi Trisila Arung Hiu-10 itu melibatkan lima kapal perang.

Kelima kapal perang itu adalah KRI Slamet Riyadi-352, KRI Teluk Banten-516, KRI Sangkuriang-542, KRI Sungai Gerong-906, dan KRI Sutanto-877.

"Latihan ini terbagi dalam dua rute, yakni rute utara dan rute selatan," katanya didampingi Kabag Penerangan AAL, Mayor Laut (Kh) Jamaluddin.

Rute utara berangkat dari Surabaya melintasi Makasar, Palu, Bitung, Ternate, Sorong, Ambon, Tual, Timika, Merauke, Kupang, Maumere, Benoa, dan kembali lagi ke Surabaya.

Sementara rute selatan dari Surabaya akan menyinggahi Maumere, Kupang, Tual, Merauke, Timika, Ambon, Sorong, Biak, Bitung, Tarakan,
Balikpapan, Benoa, dan kembali lagi ke Surabaya.

Para pasis yang menjalankan program itu akan mendapatkan materi keperwirajagaan, kebaharian, navigasi, kesenjataan di KRI, dasar-dasar peperangan, hidro-meteorologi, komunikasi, sistem permesinan pokok dan bantu, sistem elektronika
komunikasi, navigasi dan senjata, administrasi, dan logistik.

Totok berharap, para pasis Korps Pelaut Angkatan XII/2010 itu nantinya mampu
melaksanakan tugas-tugas sebagai asisten perwira divisi, asisten perwira jaga darat, dan asisten perwira jaga laut di kapal, baik pada situasi damai maupun situasi peperangan.

Sementara itu, Gubernur AAL Laksamana Pertama TNI Bambang Suwarto menambahkan, pembekalan latihan praktik di kapal perang telah diberikan di dalam kelas.

Menurut dia, latihan yang akan berakhir pada Mei mendatang itu didukung sedikitnya 200 personel Komando Latihan Armada RI Kawasan Timur (Kolatarmatim).

ANTARA JATIM

USS Independence LCS Kedua

27 Maret 2010 -- USS Independence (LCS 2) kapal perang jenis LCS (Littoral Combat Ship) kedua, mempunyai panjang 419 kaki, bobot 2800 ton, mampu dioperasikan pada perairan dengan kedalaman kurang dari 20 kaki. Kapal menggunakan 4 water jet dengan 2 mesin diesel dan 2 mesin gas turbin. USS Independence dapat dipacu hingga 45 knot dengan jarak jelajah hingga 3500 mil laut. Kapal berpangkalan di San Diego. (Foto: USN/ Mass Communications Specialist 1st Class Tiffini Jones Vanderwyst)

Operasi Penyelamatan Awak Cheonan Dilanjutkan

Bagian bawah kapal perang Cheonan terlihat Sabtu (27/3), setelah korvet tenggelam karena ledakan dibagian buritan Jumat malam (26/3) dimana penyebabnya belum diketahui. (Foto: YONHAP)

27 Maret 2010 -- Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak memerintahkan “cepat dan cermat” menginvestigasi penyebab tenggelamnya kapal perang, simpan semua kemungkinan,” ungkap Presiden di kantornya, Sabtu (27/3).

Cheong Wa Dae dari kantor kepresidenan mengatakan sejauh ini tidak ada pergerakan khusus oleh Korea Utara, meskipun pada awalnya media melaporkan Korut disalahkan penyebab insiden tenggelamnya korvet Cheonan, Jumat (26/3) di dekat Kepulauan Baeknyeong, Korsel saat melakukan patroli rutin.

Sebelumnya media melaporkan Cheonan tenggelam karena ditorpedo oleh kapal perang Korut.

Karena beberapa waktu setelah Cheonan meledak dan tenggelam, kapal perang Korsel lainnya melepaskan tembakan selama 10 menit pada suatu sasaran. Setelah diinvestigasi sasaran tersebut hanya sekawanan burung.

Pejabat militer mengatakan kepada kantor berita Korsel Yonhap ledakan melubangi bagian belakang kapal, mesin dimatikan dan segera meninggalkan kapal. Sejumlah awak kapal terjun ke laut.

Sekoci penyelamat yang digunakan awak kapal Cheonan terlihat di tepi pantai Kepulauan Baeknyeong dekat kejadian tenggelamnya kapal, Sabtu (27/3). (Foto: Reuters)

Enam kapal perang dan dua kapal penjaga pantai serta helikopter segera menuju lokasi menyelamatkan korban. Cheonan membawa 104 pelaut dan hanya 58 pelaut yang berhasil diselamatkan sejauh ini. Tiga belas pelaut berada di rumah sakit guna pemulihan luka yang diderita, kondisi mereka tidak mengkhawatirkan.

Kapten kapal Cheonan berhasil selamat tanpa luka, dan segera bergabung dalam operasi penyelamatan. Kondisi Laut Kuning yang tidak dapat diprediksi dikhawatirkan menghambat jalanya operasi penyalamatan.

Para penyelam militer tiba di lokasi tenggelamnya kapal guna mencari 46 pelaut yang hilang.

Insiden ini merupakan yang terburuk dalam sejarah AL Korsel. Pada bulan lalu, AU Korsel kehilangan tiga pilotnya setelah dua jet tempur F-5 bertabrakan di udara dan satu helikopter AD Korsel jatuh di persawahan tidak ada korban tewas dalam insiden ini.

Yonhap/@beritahankam

TNI AL Siapkan Satgas Tempur Laut


27 Maret 2010, Jakarta -- Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), Laksamana Pertama TNI Hari Bowo mengatakan prajurit TNI AL wilayah Koarmabar telah mempersiapkan satuan tugas (Satgas) dalam operasi tempur laut. Persiapan satgas tempur laut TNI AL ini sebagai perwujudan dari tingginya tanggung jawab, pengabdian dan loyalitas dalam menjaga keutuhan NKRI.

Hal tersebut dikatakan Kepala Staf Koarmabar melalui Kepala Dinas Penerangan Koarmabar, Letkol Supriyono pada acara penutupan Latihan Pratugas Satgas Tempur Laut wilayah Koarmabar di Markas Komando Armabar, Jakarta, Kamis (25/3).

Letkol Supriyono, menjelaskan latihan Satgas tempur laut ini diproyeksikan untuk melaksanakan operasi siaga tempur laut dan Operasi Arung Pari-10 tahun 2010, guna menghadapi berbagai kontinjensi yang mungkin akan timbul. "Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dalam latihan pratugas ini, dapat menambah bekal untuk diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan," katanya.

Secara terpisah, Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) III, Laksma TNI Iskandar Sitompul mengatakan salah satu tugas pokok Lantamal III dalam Pembinaan Potensi Nasional di bidang Maritim, diantaranya melalui kegiatan pelestarian lingkungan hidup (Ekosistem) laut di perairan Kepulauan Seribu dan sekitarnya.

JURNAL NASIONAL

ROKS Cheonan Tenggelam Karena Ledakan di Buritan

ROKS Cheonan-PCC772 tenggelam di Laut Kuning karena ledakan di bagian buritan. Penyebab ledakan masih diselidiki. (Foto: AFP)

27 Maret 2010 -- Kapal Angkatan Laut Korea Selatan tenggelam di dekat perbatasan maritim dengan Korea Utara, Jumat (26/3) setelah terjadi ledakan dibagian buritan kapal, diumumkan pihak AL Korsel. Penyebab ledakan belum dapat diketahui secara pasti.

Korvet ROKS Cheonan membawa 104 awak kapal mulai tenggelam antara pukul 21:00 waktu setempat (09:00 GMT) dan 22:00 dekat Kepulauan Baengyeong di Laut Kuning. Operasi penyelamatan dilakukan oleh kapal AL Korsel serta Penjaga Pantai berhasil menyelamat 58 orang, lainnya dikhawatirkan tewas dalam insiden ini.

Presiden Korsel Lee Myung-Bak memerintahkan berusaha secara maksimal menyelamatkan para awak kapal., disampaikan juru bicara kepresidenan Kim Eun-Hye.

“Menemukan kebenaran (penyebab insiden) hal yang penting, tetapi menyelamatkan para pelaut kita jauh lebih penting,” dikatakan Presiden.

Sementara itu Kepolisian Korsel meningkatkan keamanan di sekitar ibu kota Seoul.

Sumber di pemerintahan mengatakan pada kantor berita Yonhap, para petugas sedang menginvestigasi kemungkinan penyebab ledakan, apakah serangan torpedo Korut, ranjau laut yang disebarkan Korut atau ledakan amunisi pada kapal.

Sumber di militer mengatakan pada Yonhap, Cheonan berlubang di bagian buritan dekat propeler.

Penduduk setempat mendengar sebuah kapal perang AL Korsel melepaskan tembakan selama 10 menit kearah Utara pada pukul 23:00 waktu setempat. Pejabat militer mengkonfirmasikan setelah diidentifikasi sasaran tembak hanya sekawanan burung.

Insiden mematikan melibatkan angkatan laut kedua negara yang berseteru terjadi pada 1999, 2002 dan terakhir November 2009 ketika sebuah kapal patroli AL Korut terbakar terkena tembakan yang menyebabkan tewasnya satu orang di pihak Korut.

Korvet Cheonan

ROKS Cheonan PCC-772 termasuk korvet kelas Pohang dibangun oleh Korea S.E.C, Pusan, mulai bertugas 1989. Kelas Pohang diklasifikasikan sebagai Patrol Combat Corvette. Pohang diambil dari nama sebuah kota di Korsel.

Kapal kelas Pohang dibagi dua tipe; ASUW dan ASW, yang membedakannya meriam dan kemampuan ASW atau SSM.

Cheonan termasuk tipe ASW dipersenjatai 2 pucuk meriam OTO Melara 76 mm, 2 pucuk meriam Breda 40 mm, sonar, 6 torpedo, 12 bom laut tanpa dilengkapi SSM. AL Korsel memiliki 20 kapal tipe ini.

Korvet berbobot 1220 ton, mempunyai panjang 88,3 meter, kecepatan maksimal korvet 32 knot dengan jarak jelajah 4000 mil laut pada kecepatan 15 knot.

Yonhap/BBC/AFP/@beritahankam

Pasukan Elit TNI AL Bebaskan Sandera di Merak


23 Maret 2010, Merak -- Ratusan pasukan Komando Armada RI Kawasan Barat (Armabar) yang terdiri dari Komando Pasukan Katak (Kopaska) Armabar dan pasukan intai amfibi Marinir dari Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), Selasa (23/3), menggelar latihan di Pantai Salira, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Latihan perang dimaksudkan untuk menjaga keamanan perairan Selat Sunda dari ancaman aksi teror.

Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Banten, Kolonel Laut (P) S Irawan, usai memantau latihan mengatakan, serangkaian latihan digelar hingga 30 Maret. Kata Irawan, latihan yang akan dilakukan diantaranya serangan ke atas kapal, pembebasan sandera baik di bawah air maupun di atas air.

“Ini (latihan-red) untuk mengasah kemampuan prajurit khusus dalam pengamanan perairan Indonesia khusunya wilayah barat,” ujar Mantan Komandan Pasukan Katak ini.

Konsep latihan sendiri, kata Irawan, memadukan kecepatan dan kesigapan para pasukan katak dalam melumpuhkan para penjahat saat beraksi. Serangan yang dilakukan melalui udara dengan para penerjun, dan serangan bawah air.

“Dibawah satu komando, para pasukan diminta melumpuhkan kawanan penjahat tanpa melukai sandera. Maka dari itu, kecepatan penyergapan terhadap sasaran aksi diperlukan,” ujarnya.

Menurut Irawan, Selat Sunda yang merupakan wilayah perlintasan kapal roro Merak-Bakauheni cukup rentan disusupi para penjahat yang beraksi. Yakni, melakukan penyanderaan penumpang untuk tujuan tertentu. Apalagi, lanjutnya, Selat Sunda masuk dalam kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia I (ALKI-I).

“Kita (TNI AL-red) tidak ingin segala bentuk yang mengancam keamanan perairan laut Indonesia terjadi. Maka dari itu perlu kesinergisan di tubuh TNI AL terutama kerjasama antar pasukan khusus angkatan laut,” paparnya.

POS KOTA

Friday, March 26, 2010

IPDN Penuhi 30 Persen Kebutuhan TNI

CN-235MPA milik TNI AU buatan PT. IPTN.

26 Maret 2010, Jakarta -- Banyak kendala untuk membangkitkan industri pertahanan dalam negeri (IPDN) baik dari sisi produsen, pengguna (TNI-Polri) maupun pendanaan.

“Saat ini IPDN baru dapat memenuhi 30-40 persen dari kebutuhan TNI-Polri. Sedangkan sisanya dijual di luar dari TNI dan Polri atau diekspor keluar negeri,” kata Menhan, saat ceramah kepada Siswa Sekolah Staf & Komando Angkatan Udara (Seskoau) Angkatan ke-47/2010, di Seskoau, Bandung.

Juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI I Wayan Midhio mengatakan salah satu faktor yang jadi kendala karena minimnya pendanaan APBN. “Namun begitu diharapkan pemberdayaan BUMNIP dalam memenuhi kebutuhan Alutsista dapat dilanjutkan,” ujarnya.

15 Tahun Lagi IPDN Penuhi Kebutuhan Senjata TNI-Polri

Industri Pertahanan Dalam Negeri (IPDN) Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI-Polri dalam waktu dekat. Diperkirakan baru 15 tahun ke depan IPDN bisa memenuhi kebutuhan termasuk kerjasamakan alihteknologi dengan asing.

Dirjen Sarana Pertahanan (Sarhan) Kementerian Pertahanan (Kemhan), Laksda TNI Gunadi, menyatakan saat ini Kemhan mempertemukan antara kebutuhan pemakai yaitu TNI-Polri dengan IPDN yaitu PT PAL dan Krakatau Steel.

“TNI sekarang ini telah membuat master plan kebutuhan Alutsista untuk 15 tahun mendatang, yang disesuaikan dengan kemampuan industri pertahanan dalam negeri,” katanya didampingi Dirjen Renhan Kemhan Marsda TNI Silaen, Aslog Kasad, Mayjen TNI Karsidi, dan Kabiro Humas Kemhan, Brigjen TNI I Wayan Midhio.

Mengenai anggaran, Gunadi mengungkapkan dialokasikan dari Pinjaman Dalam Negeri (PDN), kredit ekspor dan anggaran rutin masing-masing angkatan TNI sampai Rp 400 triliun selama 15 tahun. “Alokasi setiap lima tahun sebesar 3,7 milyar dolar AS atau 740 juta dolar AS/tahun,” jelasnya.

POS KOTA

Tank Generasi Kelima Rusia Siap Dipamerkan

Tank T-90 akan digantikan T-95. (Foto: RIA Novosti)

26 Maret 2010 -- Uralvagonzavod siap menampilkan tank terbaru Rusia T-95 untuk pertama kalinya kepada public pada Russian Expo Arms 2010 pada musim panas tahun ini.

Pengembangan tank generasi kelima diberi nama “Item 195” dimulai oleh biro disain Uralvagonzavod awal 1990-an. Rusia akan menjadi negara pertama di dunia yang mempunyai tank generasi kelima bila angkatan bersenjatanya mengoperasikan T-95.

“Pengerjaan project telah dilakukan beberapa tahun. Bila pemerintah memberikan lampu hijau pada kami, kami akan mempertunjukkan tank tersebut pada pameran senjata di Nizhny Tagil pada musim panas ini,” dikatakan pimpinan Uralvagonzavod Oleg Siyenko pada RIA Novosti pada wawancara eksklusif.

“Saya tidak dapat menyebutkan karakteristik tank tersebut, tetapi saya dapat menjamin pada anda dimana kami telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh pihak militer,” tambah Siyenko.

Menurut sumber tak resmi, T-95 memiliki daya tembak lebih baik, lincah, elektronik dan proteksi kendaraan terbaru dibandingkan dengan T-90 atau dibandingkan dengan model negara lain.
T-95 berbobot lebih dari 55 ton dengan kecepatan dari 30-50 km/jam hingga 50-65 km/jam. Tank dilengkapi meriam smoothbore 152 mm yang dapat menembakan rudal berkendali dengan jarak 6000-7000 meter.

Tank T-90 dikembangkan pada 1990-an berdasarkan tank T-72B, akan menjadi andalan unit lapis baja hingga 2025, menurut sumber militer Rusia.

Saat ini Rusia memproduksi tank T-90 100 unit pertahun dan angkatan darat berencana mempunyai sedikit 1500 tank.

RIA Novosti/@beritahankam

Wamenhan RI Adakan Kunjungan Kerja ke Jepang


25 Maret 2010, Tokyo, Jepang -- Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengadakan kunjungan kerja ke Jepang selama tiga hari 23-25 Maret 2010. Maksud dari kunjungan kerja tersebut dalam rangka menghadiri Bilateral Meeting dengan Kementerian Pertahanan Jepang.

Pertemuan Bilateral Meeting yang dilaksanakan pada hari kamis (25/3) pukul 09.30 waktu setempat tersebut, Wamenhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddien mengadakan pembicaraan langsung dengan Wamenhan Jepang Mr. Kimito Kanae. Turut mendampingi Wamenhan dalam acara Bilateral Meeting, Dirjakstra Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Puguh Santoso dan Atase Pertahanan RI di Jepang Kolonel Laut (S) Diki Atriana.

Dalam pertemuan tersebut Wamenhan menyampaikan bahwa Hubungan bilateral RI-Jepang di bidang pertahanan semakin berkembang dan terus menguat melalui kegiatan saling mengunjungi antara para pejabat pertahanan kedua negara, dan partisipasi dalam berbagai forum pertemuan, konferensi baik secara bilateral maupun multilateral, serta kerjasama pendidikan dan kerjasama teknis lainnya.

Oleh karena itu lanjut Wamenhan, Indonesia memandang negara Jepang sebagai kekuatan ekonomi yang memiliki dampak strategis bagi negara lain, termasuk bagi Indonesia. Dimikian halnya Jepang memandang Indonesia merupakan negara yang memiliki pengaruh bagi stabilitas regional, terutama keamanan maritim sebagai penentu kelancaran kegiatan ekonomi bagi negara-negara pengguna lalu lintas laut. Sedangkan dibidang pertahanan dan keamanan banyak kemajuan kerjasama telah dicapai.

Hasil capaian ini perlu terus dikembangkan dan terus ditingkatkan. Adapun bidang-bidang yang dimaksud antara lain Kerjasama pendidikan yang selama ini dilakukan antara lain, pengiriman personil ke NDA (National Defence Academy) Jepang, Indonesia telah mengirimkan lulusan SMU Taruna Nusantara untuk menjadi Taruna NDA Jepang dalam rangka pendidikan S-1 bidang science dengan beasiswa bantuan pemerintah Jepang. Secara berkala/tiap tahun pemerintah Jepang juga memberi beasiswa satu seat untuk program S-2. Saat ini 13 orang (Pa TNI + mantan siswa SMA Taruna Nusantara) sedang mengikuti pendidikan di NDA untuk S1 dan S2.

Sedangkan Perwira siswa Jepang, mulai 1973 s.d 2008, telah mengirimkan Perwira untuk mengikuti pendidikan di Indonesia sebanyak 5 orang (Sesko Angkatan). Selama ini Jepang juga menjadikan Indonesia sebagai tujuan kunjungan dari Lemdik AB Jepang terutama pada level Sesko gabungan/Lemhannas (National Institute Defence Studies). Kemhan perlu terus mendorong agar Jepang di masa yang akan datang juga dapat menjajaki kemungkinan mengirimkan personil untuk mengikuti pendidikan baik di Lemhannas maupun pendidikan militer lainnya di Indonesia.

Dalam bidang Kerjasama Bidang Keamanan Maritim, Jepang sebagai negara pengguna jalur laut Selat Malaka selain Amerika Serikat dan China. Sekitar 50.000 kapal per tahun atau 600 kapal per hari yang membawa sekitar 30% hasil dagang dunia, termasuk 80% pasokan minyak ke Jepang, melewati Selat Malaka. Indonesia menyadari dan memiliki komitmen tinggi dalam mengamankan kepentingan negara-negara pengguna Selat Malaka. Namun Indonesia juga menyadari adanya keterbatasan terutama dalam teknologi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, tidak terlalu berlebihan jika Jepang perlu didorong untuk terus meningkatkan partisipasinya terutama dalam meningkatkan kapasitas pengamanan sebagaimana mekanisme yang disepakati oleh littoral states (Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand). Hal-hal yang dapat dilakukan Jepang, seperti misalnya bantuan teknologi surveilance, alat komunikasi kepada Indonesia guna memudahkan pemantauan dan pengawasan keamanan di sekitar Selat Malaka dari kegiatan perompak, terorisme dan pengacau keamanan lainnya.

Pada sesi yang lain Wamenhan beserta Staf dan Para Wakil Menhan Negara Asean beserta Sekjen Asean mengadakan pertemuan Multilateral membahas rencana latihan internasional penanggulangan Bencana Alam dalam rangka ARF Disaster Relief exercise (DiRex 2011). Dalam pertemuan tersebut akan disepakati bahwa untuk latihan ARF Direx akan dilaksankan di Menado, Sulut dimana Indonesia dan Jepang akan bertindak sebagai Co-host, sedangkan Negara Anggota ARF lainnya bertindak sebagai Co-Sponsor. Adapun pertimbangan memilih Menado sebagai tempat latihan karena Menado merupakan salah satu area Ring Of Fire di Indonesia.

Sedangkan dalam hal kerjasama penanggulangan bencana (Disaster Relief), mengingat kondisi geografis Indonesia dan Jepang memiliki nasib yang sama dalam hal kerawanan bencana. Indonesia dan Jepang memiliki kesamaan cara pandang, bahwa penanganan bencana alam penting untuk disikapi dengan serius, bukan hanya untuk kepentingan nasional masing-masing, tetapi juga alasan kemanusiaan. Menyikapi hal tersebut disadari bahwa permasalahan bencana tidak bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri dan pasti perlu bantuan negara lain. Dalam hal ini Indonesia memandang Jepang, lebih berpengalaman dan lebih siap terutama dalam kemajuan teknologi serta kepelatihan masyarakatnya untuk menghadapi bencana alam. Oleh sebab itu, sekali lagi tidak berlebihan jika sekiranya Jepang perlu membagi pengalaman yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara lain, Penelitian bersama dalam bidang pencegahan dan penanganan bencana alam yang difokuskan pada peran militer dan pemanfaatan aset-aset militer pada semua tahap penanganan bencana alam. Kemudian Meningkatkan latihan bersama yang melibatkan unsur-unsur militer beserta perlengkapannya dalam bentuk table top exercise (simulasi) maupun geladi lapangan.

Selain itu pula sebagai negara yang lebih maju secara teknologi dan lebih mampu secara finansial, Jepang diharapkan dapat berpartisipasi melalui mekanisme bantuan terhadap BNPB, baik bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas (capacity building) atau melengkapi peralatan yang belum dimiliki.
Disamping berbagai pertemuan yang dilaksanakan Wamenhan, delegasi juga mengikuti Seminar Internasional Building An Asian Pacific Architecture for Security Coorperation yang di hadiri oleh para Stake Holder lainnya.

DMC

Pembelian Mistral Oleh Rusia Terancam Gagal


26 Maret 2010 -- Pembelian kapal pengangkut helikopter kelas Mistral buatan DCNS Perancis oleh Rusia mengalami hambatan serius. Rusia hanya akan membeli kapal kelas Mistral dalam keadaan berikut persenjataan secara utuh. Sedangkan Perancis tidak akan mempersenjatai kapal tersebut.

“Pemimpin Rusia dan Kementrian Pertahanan jelas posisinya dalam isu ini, keputusan akhir dibuat untuk Mistral, kami akan membeli kapal ini hanya dalam keadaan peralatan lengkap - dengan seluruh kontrol dan navigasi serta persenjataan,” dikatakan Jenderal Nikolai Makarov pada koran mingguan milik pemerintah Rossiiskaya Gazeta Nedelya.

“Hanya ada pekecualian pada helikopter. Helikopter akan gunakan produksi dalam negeri.

Selain itu dibuat sesuai dengan standar mereka secara utuh,” ungkap Makarov.

Kementrian Pertahanan Perancis mengumumkan Kamis (25/3) perundingan Mistral dapat terhenti, kapal kelas Mistral akan dikirimkan tanpa persenjataan.

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy saat jumpa press, Senin (1/3) dengan timbalannya Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Mistral merupakan kapal pengangkut helikopter kami akan buat untuk Rusia tanpa peralatan militer.

Sebelumnya diberitakan, Rusia melakukan negosiasi dengan Perancis guna membeli kapal pengangkut helikopter kelas Mistral senilai 400-500 juta euro (sekitar 540-675 juta dolar). Rusia dapat menggunakan teknologi Perancis kemudian untuk membangun tiga kapal yang lain di galangan kapal dalam negeri dengan bekerja sama dengan perusahaan pembuat kapal Perancis DCNS.

Kapal kelas Mistral mampu membawa dan mengoperasikan 16 helikopter, 4 bargas pendarat, 70 kendaraan lapis baja termasuk 13 tank dan 450 personil.

Rencana pembelian ini menimbulkan kekhawatiran negara-negara bekas Uni Sovyet di kawasan Baltik.

RIA Novosti/@beritahankam

Malaysia Beli 4 CN-235MPA Guna Memperluas Wilayah Operasi

CN-235 MPA. (Foto: ANTARA)

26 Maret 2010 -- Malaysia berencana menandatangani “Letter of Intent” dengan PT. Dirgantara Indonesia di Pameran Pertahanan di Kuala Lumpur pada akhir April.

Malaysia akan membeli empat pesawat patroli maritim CN-235 MPA.

Saat ini Malaysia menggunakan empat pesawat jenis Beechcraft Super King yang diterima 1994 untuk patroli maritim. Satu pesawat telah diupgrade dengan radar buatan Thales sedangkan pesawat kedua dalam tahap pengerjaan.

TUDM menginginkan CN-235 MPA guna memperluas wilayah operasi dan meningkatkan peralatan yang dibawa. TUDM telah mengoperasikan CN-235 sebagai pesawat angkut.

Malaysia telah mempertimbangkan jenis pesawat yang lain, seperti mengubah pesawat Fokker 50 yang tidak digunakan lagi oleh Malaysia Airlines menjadi pesawat patroli maritim. Perubahan ini akan dilakukan oleh perusahaan dalam negeri Airod.

Malaysia sedang melakukan negosiasi dengan PT. PINDAD (Persero) guna membeli sejumlah panser Anoa untuk melengkapi brigade mekanis yang akan dibentuk. Malaysia menginginkan mesin yang digunakan sekarang buatan Renault Perancis digantikan Mercedes Jerman.

FlightGlobal/@beritahankam

The Dragon Runner, Tentara Robot Penjinak Bom


25 Maret 2010 -- Teknologi robot semakin lazim digunakan dalam kehidupan manusia. Tak hanya dimanfaatkan di dunia industri, maupun rumah tangga, robot pun kini makin disiapkan untuk dipasang di garis depan medan pertempuran.

The Dragon Runner, menjadi salah satu robot andalan yang bakal digunakan oleh Kementerian Pertahanan Inggris. The Dragon Runner, seperti dilansir dailymail.co.uk, Kamis (18/3), merupakan robot yang dirancang khusus untuk membantu tentara menemukan sekaligus menjinakkan bom.

Ukurannya yang ringkas, yaitu 12,2”x16,6”x6” atau 9×8x3 inci, membuat robot ini bisa dibawa dengan mudah oleh seorang tentara, sepertinya halnya menggendong tas punggung.
Bobotnya setara dengan berat tujuh kantong gula dan mampu melaju dengan kecepatan hingga 5Mph. Kemampuannya menemukan dan menjinakkan bom pun sudah diuji sendiri oleh Royal Logistics Corps. Segala pergerakan The Dragon Runner ini, dikendalikan oleh operator melalui remote control, dengan teknologi intuitif.

Teknologi inilah yang membuat si robot mampu menaiki tangga dan bahkan membuka pintu. Selain itu, The Dragon Runner juga dilengkapi empat kamera on board, yang gambarnya dikirim kembali ke operator. Setiap gambar yang terekam dapat dilihat langsung pada layar secara terpisah atau keempatnya sekaligus dalam layar.

Robot ini juga dilengkapi dengan sebuah lengan manipulator yang dapat menggali di sekitar benda-benda yang mencurigakan atau pun memungut barang kecil yang mencurigakan.

Robot ini, seperti ditulis zonaindo.com, rencananya digunakan secara massal oleh sejumlah resimen penjinak bom di Inggris. Termasuk Bomb Disposal Squadron RAF, yang akan bertugas di Provinsi Helmand pada bulan Maret ini.

SOLO POS

Thursday, March 25, 2010

AD Perancis Terima UAV Ketiga


25 Maret 2010 -- Angkatan Darat Perancis menerima pesawat taktis nirawak generasi baru (STDI) terakhir dari tiga yang dipesan oleh Directorate General of Armaments dari perusahaan Sagem pada Agustus 2009.

STDI terakhir mempunyai sayap lebih ringan dan sanggup beroperasi pada ketinggian dan temperature tinggi.

Pesawat tidak memerlukan landasan untuk lepas landas dan mendarat. Dilengkapi dengan optik dan kamera infra merah guna mengumpulkan gambar secara langsung dan informasi pada siang maupun malam.

Pesawat berbobot 350 kg ditempatkan pada Resimen Artileri ke-61 sejak 2004 untuk mengumpulkan data intelijen, perlindungan pasukan dan misi penentuan sasaran.

STDI digunakan AD Perancis di Afghanistan sejak Oktober 2008.

Brahmand/@beritahankam

TNI Pertimbangkan Tuntut Allan


25 Maret 2010, Jakarta -- TNI mempertimbangkan untuk menuntut wartawan Amerika Serikat (AS) Allan Nairn, yang telah mencoreng citra institusi militer Indonesia, melalui pernyataanya bahwa Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat terlibat pembunuhan politik di Aceh pada Pemilu 2009.

"Kami telah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kementerian Luar Negeri bahkan juru bicara presiden bidang luar negeri, tentang kemungkinan tuntutan atau somasi terhadap Allan," kata juru bicara TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen di Jakarta, Kamis.

Kepada ANTARA ia menekan, pernyataan Nairn dalam blognya tertanggal 21 Maret 2010 tersebut tidak saja mencoreng nama baik Kopassus tetapi juga TNI dan bangsa Indonesia.

Sagom menegaskan, pernyataan Nairn yang berjudul "Breaking News: Indonesian Army, Kopassus, Implicated in New Assassinations. Forces Chosen by Obama for Renewed US Aid Ran `09 Activist Murders", itu sama sekali tidak berdasar dan fitnah terhadap institusi militer RI.

"Jadi, sambil memberikan data dan fakta secara resmi TNI tengah mempertimbangkan untuk menuntut atau mengajukan somasi terhadap Nairn atas pernyataan yang tidak berdasar data dan fakta tersebut," katanya.

Sagom menegaskan, pernyataan Nairn tersebut diyakini tidak akan berpengaruh terhadap hubungan RI dan AS khususnya di bidang kerja sama militer dan pertahanan.

"Mereka kan punya perwakilan militer di sini , yang dapat memantau langsung apa saja yang telah dilakukan TNI khususnya Kopassus dalam mereformasi dirinya. Jadi, mereka (AS) telah menerima juga laporan tentang TNI dan Kopassus langsung dari tangan pertama perwakilan mereka di Indonesia," tuturnya.

ANTARA News

Bakosurtanal Operasionalkan KM Tanjung Perak

Kapal Survei KM Tanjung Perak. (Foto: detikFoto/Hery Winarno)

23 Maret 2010, Jakarta -- Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) mengoperasikan kapal survei jenis Katamaran Tanjung Perak. Peresmian peluncuran dilaksanakan Kamis (25/3) dan dihadiri Menteri Negara Riset dan Teknologi Suharna Surapranata.

Kepala Bakosurtanal RW Matindas mengatakan pengoperasian kapal Tanjung Perak beserta peralalatannya untuk survei kelautan direncanakan pada April mendatang. ”Kapal ini difungsikan guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pengadaan data hidrografi terutama data batimetri,” ujarnya, seperti dikutip dalam siaran pers Rabu (23/3)

Seperti diketahui, luas laut Indonesia meliputi 6.279 juta km persegi, terdiri dari laut Nusantara seluas 3.09 juta km2 dan luas laut ZEE (Zona Ekonomik Eksclusif) seluas 2.9 juta km2. “Penataan ruang wilayah pantai dan laut harus mendapat dukungan pengadaan data batimetri atau hidrografi yang sesuai standard IHO dalam pengadaan peta-peta navigasi laut untuk keamanan pelayaran nasional,” ujar Matindas.

Sementara itu, menurut Agus Santoso, Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Kedirgantaraan Bakosurtanal membangun kapal survey higrografi yang cocok untuk wilayah pesisir dan pantai hingga kedalaman 300 m.

Kapal jenis katamaran dengan bahan fiberglass ini, lanjut Agus, cocok untuk wilayah laut yang dekat pantai dengan ketingggian draft sekitar 1 -1.5 meter dengan ukuran tidak besar dengan panjang 22.2 meter dan lebar 7.5 meter . “ Kapal survey ini bertenaga mesin 300 pk sebanyak dua buah di kiri dan kanan dari kaki katamarannya serta dilengkapi navigasi berupa peralatan GPS,radio komunikasi, radar dan peta,” ujarnya.



Rancang bangun dan konstruksi kapal ini dikerjakan Bakosurtanal dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya serta perusahaan nasional PT Maruline Maju Utama di Pantai Kenjeran Surabaya.

Kapal ini dilengkapi dengan peralatan survey hidrografi atau batimetri multibeam dengan kapasitas untuk kedalaman sampai 60 meter. “Pada tahun 2010 ini direncanakan untuk meningkatkan peralatan survei hidrografnya menjadi sampai kedalaman 300 meter,” ujarnya.

Kapal ini juga dilengkapi peralatan pengolah data komputer berikut system jejaring lokal dan intarnet. “Idealnya, 6 atau lebih kapal survey jenis ini untuk meliput seluruh wilayah pantai Indonesia yang panjangnya lebih dari 100 kilometer dan mengenai penempatannya sesuai rencana Kementerian Riset dan Teknologi dalam membangun pelabuhan-pelabuhan riset kelautan di Indonesia, seperti di Bungus di Indonesia bagian barat dan Ambon untuk Indonesia bagian Timur,” ujar Agus.

Sementara, untuk pengumpulan data batimetri di laut yang lebih dalam, lanjut Agus, Bakosurtanal akan tetap memanfaatkan kapal-kapal riset Baruna Jaya II , III dan VIII milik Kementerian Riset dan Teknologi serta kapal Geomarine III milik Kementerian ESDM yang mempunyai daya jelajah jauh lebih luas dan peralatan echosounder multibeam berkemampuan lebih tinggi.

Technology Indonesia

Peran IPTEK Dalam Membangun Kemandirian Industri Pertahanan


24 Maret 2010 -- Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan banyak negara sangat rentan terhadap gangguan yang dapat mengancam kedaulatan NKRI. Oleh karena itu didalam mempertahankan kedaulatan dibutuhkan akan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang baik mutlak adanya. Pemenuhan kebutuhan yang sampai saat ini 90% dari kebutuhan alutsista Indonesia masih bergantung kepada produk luar negeri. Akan tetapi ketergantungan akan alutsista buatan luar negeri sangat rentan terhadap berbagai kepentingan asing seperi emabargo yang pernah dilakukan oleh Negara Amerika.

Untuk mengurangi resiko tersebut saat ini pemerintah Indonesia sedang menggalakkan penggunaan alutsista produksi dalam negeri dan juga mendorong industri dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan alutsista. Keinginan tersebut seperti yang telah disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan dengan tegas bahwa penggunaan alutsista buatan luar negeri haram hukumnya apabila alutsista tersebut dapat diproduksi di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang biaya yang dikeluarkan untuk membeli alutsista dalam negeri lebih mahal. Namun demikian, hal tersebut perlu didukung karena akan membawa dampak positif untuk jangka panjang yaitu kemandirian alutsista dan pengembangan industri alutsista dalam negeri, Nilai kemahalan tersebut akan terbayar setelah industri tersebut mencapai kemampuan didalam penguasaan teknologi yang dibutuhkan.

Suharna Surapranata, Menteri Riset dan Teknologi, yang hadir pada Kuliah Kerja Sesko AU Angkatan 47 di Lembang, Selasa 23 Maret 2010. menyampaikan paparannya yang berjudul ‘Manajemen Pertahanan Negara dalam Pemberdayaan BUMNIS dan Badan Usaha Lainnya Guna Kemandirian Pemenuhan Alutsista TNI AU’.

Didalam paparannya dijelaskan kemandirian alutsista telah dituangkan dalam draft Perpres revitalisasi industry pertahanan dan juga draft mengenai pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Pelaku utama dari revitalisasi dan kemandirian alutsista ini adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN dan Kementerian Riset dan Teknologi.

Peran KRT dalam upaya revitalisasi ini adalah meningkatkan dan mendorong penguasaan Iptek terkait dengan peralatan yang dibutuhkan oleh TNI dan Polri. Peran ini tidak lepas dari RPJMN 2010 -2014 dan agenda riset nasional yang salah satunya mengenai teknologi pertahanan dan keamanan, ujar Suharna.Lebih lanjut Suharna menjelaskan bahwa pemerintah dengan KRT sebagai salah satu unsurnya telah menyiapkan road map, strategi dan target kemandirian industry hankam 2025.

Dalam road map tersebut, ditargetkan dalam periode 2010-2014, pembelanjaan alutsista dalam negeri mencapai 20%, untuk lima tahun berikutnya menjadi 40% dan pada periode 2020-2024 diharapkan pembelanjaan mencapai lebih dari 65% dan melakukan ekspor. Target ini dapat dicapai jika ada sinergi litbang di LPNK, litbang TNI, dan BUMN industry strategis, seperti Pindad, LEN dan PT. Dirgantara Indonesia.

Sejak tahun 2008, Kementerian Pertahanan sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian BUMN untuk pembelian panser dari Pindad bagi kebutuhan TNI. Panser tersebut yang merupakan hasil pengembangan Riset LPNK dibawah koordinasi Ristek. Diharapkan kerjasama-kerjasama seperti ini semakin mendekatkan Indonesia pada pembangunan industry pertahanan yang lebih maju serta kemandirian alutsista dani tentunya merupakan langkah yang patut diberi penghargaan.

Acara yang dihadiri oleh pimpinan Sesko AU, 112 perwira siswa dari berbagai unit kerja TNI AU, 8 perwira siswa tamu dari luar negeri diantaranya dari Amerika Serikat, Australia, Korea dan China, serta pengajar dan staf Sesko AU. Diakhir acara dilakukan pemberian cendera mata kepada Suharna Surapranata dari pihak Sesko AU dan peserta Pendidikan Sesko AU Angkatan 47.

Humasristek

KRI Dewaruci Tiba di Sabang


23 Maret 2010, Sabang -- Kapal Perang Latih TNI Angkatan Laut KRI Dewaruci yang melaksanakan muhibah keliling Eropa dalam rangka operasi Pelayaran KJK luar negeri hari ini, Selasa (23/3) tiba di Dermaga Pangakalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Sabang.

Kedatangan KRI Dewaruci disambut Komandan KRI Patimura-371 serta seluruh perwira staf Lanal Sabang. Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (E) Yanuar Hanwiono berhalangan hadir karena ada tugas ke Aceh. KRI Dewaruci yang dikomandani Letkol Laut (P) Suharto dengan 88 ABK nya dan membawa 88 Kadet AAL akan berlayar selama 9 bulan PP dengan menempuh jarak 24.676 mil laut (45.650 km) dan akan menyinggahi 25 negara di Eropa.

Dalam pelayarannya keliling Eropa tersebut rute yang dilewati: Surabaya-Jakarta-Sabang-Cochin (India)-Salalah (Oman)-Jeddah (Arab Saudi)-Portsaid (Mesir)-Volos (Yunani)-Varna (Bulgaria)-Istambul (Turki)-Lavrion (Yunani)-Tunisia-Algiers (Aljazair)-Malaga (Spanyol)-Cherbourg (Perancis)-Antwerp (Belgia)-Aalborg (Denmark)-Kristiansand (Norwegia)-Hartlepool (Inggris)-Brest (Perancis)-Amsterdam (Belanda)-Brernerhaven (Jerman)-Cadiz (Spanyol)-Cagliari (Italia)-Alexandria (Mesir)-Jeddah (Arab Saudi)-Aden (Yaman)-Mumbay (India)-Colombo (Sri Langka)-Belawan-Jakarta- dan kembali ke Koarmatim, Surabaya.

Total hampir 9 bulan mereka akan meninggalkan keluarga. Selama melaksanakan pelayaran muhibah ke Eropa, beberapa kegiatan kejuaraan lomba layar bergengsi tingkat internasional yang pernah berkali-kali diraih juga akan diikuti sekaligus dipertahankan KRI Dewaruci diantaranya, pada tanggal 12 Mei – 4 Juni mengikuti The Historical Seas Tall Ships Regatta 2010 dengan route: Yunani-Bulgaria-Istambul (Turki).

Pada tanggal 13 Juli-7 Agustus 2010 mengikuti The Tall Ships Race 2010 dengan route: Antwerp (Belgia)-Aalborg (Denmark)-Kristiansand (Norwegia)-Hartlepool (Inggris). Pada tanggal 20-23 Agustus mengikuti festival Sail Amsterdam di Belanda. Pada tanggal 25 – 29 Agustus 2010 mengikuti Sail Brernerhaven 2010 di Jerman. Kemudian pada tanggal 8 – 13 September 2010 mengikuti Festival International Mediferraneo And Velieri di Cagliari (Italia). Direncanakan KRI Dewaruci akan tolak dari Sabang menuju India, hari Jumat (26/3) lusa depan.

Penarmatim

Keppres KKIP Belum Terselesaikan Juga


25 Maret 2010, Jakarta -- Bola penyelesaian keputusan presiden terkait pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) ada di tangan sekretariat negara. Meski termasuk program prioritas pemerintah seratus hari, realisasinya hingga kini tak berwujud.

"Bolanya bukan di kita, di setneg. Itu masuk program seratus hari mestinya sudah selesai," kata Dirjen Sarana Pertahanan Laksda Gunadi kepada Media Indonesia, Rabu (24/3).

Tugas penyusunan dan pengkoordinasian dengan departemen terkait sudah selesai dilaksanakan. Saat itu, Menhan Purnomo Yusgiantoro menyatakan bahwa Mensesneg menjanjikan penyelesaian Keppres maksimal pada dua minggu. Hingga sekarang, janji itu belum direalisasikan.

"Kita tempatkan orang disana untuk memonitor itu. Kita tidak bisa memaksakan. Tapi, revitalisasi jalan terus," tegasnya.

Sebelumnya, anggota DPR Komisi I Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa keberadaan KKIP menegaskan arah revitalisasi BUMNIP. DPR juga akan mudah untuk mengontrol niat pemerintah dalam memajukan industri pertahanan. Apalagi, anggaran untuk pengadaan alutsista cukup besar dan membutuhkan transparansi sebagai pertanggungjawaban.

MEDIA INDONESIA

Exocet Upgrade Sukses Diuji Coba AL Perancis

Exocet MM40 Block 3. (Foto: defense-update)

25 Maret 2010 -- Angkatan Laut Perancis sukses uji coba penembakan rudal anti kapal permukaan Exocet MM40 Block 3 pertama, diumumkan AL Perancis.

Rudal ditembakan dari frigate kelas Horizon Chevalier Paul-D651 dari Isle of Levant, Kamis (18/3).

Frigate pertahanan udara kelas Horizon Chevalier Paul-D651 diserahkan ke AL Perancis 21 Desember 2009, digunakan menembakan rudal Exocet hasil upgrade. (Foto: meretmarine)

AL Perancis baru saja menerima Exocet MM40 Block 3 dari Directorate General of Armaments (DGA).

DGA menunjuk MBDA guna mengupgrade Exocet 45 Block II menjadi Excocet MM40 Block 3 pada Desember 2008.

Jarak jelajah Exocet Block 3 meningkat menjadi 180 km serta mampu menghantam kapal permukaan di laut lepas dan baterai pertahanan pantai.

AL Perancis dijadwalkan menerima rudal upgrade antara Desember 2010 dan 2013.

Prinsip operasi rudal Exocet tembak dan lupakan dengan jarak jelajah 70 hingga 180 km, terbang pada kecepatan 315 m/det, membawa hulu ledak seberat 165 kg.

Rudal dapat ditembakan dari kapal permukaan, kapal selam, helikopter dan pesawat sayap tetap.

SIPRI melaporkan pemerintah Indonesia membeli 30 rudal Exocet MM-40 guna mempersenjatai korvet SIGMA.

Brahmand/@beritahankam

Cara Repot Membeli Senjata


22 Maret 2010 -- Pesan yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat koordinasi produsen dan pengguna alat utama sistem senjata (alutsista) pada Selasa dua pekan itu terkesan biasa saja. Melalui Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin saat membuka rapat rutin tiga bulanan itu, Presiden menyatakan, "Agar Rancangan Undang-Undang tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional segera diserahkan kepada Badan Legislasi Nasional."

Hadir di gedung Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Perindustrian itu wakil dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan dan Bappenas, TNI, Polri, PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT LEN Industri, dan sejumlah industri pertahanan dalam negeri lain.

Ide memberdayakan industri pertahanan nasional mula-mula muncul dalam rapat di Kementerian Pertahanan pada Februari 2005. Yudhoyono, yang belum sampai enam bulan dilantik menjadi presiden, turut hadir. Konteks rapat saat itu adalah embargo senjata Amerika Serikat sejak 1999 yang tidak saja menyulitkan TNI membeli senjata baru, tapi juga membuat persenjataan lama, terutama asal AS-seperti pesawat tempur F-16-tak bisa diservis. Gagasannya sederhana saja, dengan industri nasional yang kuat, jika nanti ada embargo lagi, TNI tidak perlu repot.

Setelah rapat itu, perusahaan pertahanan nasional mulai mendapat lebih banyak order dari Kementerian Pertahanan. PT Pindad, misalnya, dipercaya memasok 150 panser APC "Anoa" 6x6. Hingga Januari lalu mereka sudah menyelesaikan 93 dari 150 buah panser yang dipesan TNI pada 2008. PT Dirgantara, pada 2009, dipesan untuk membuat helikopter Super Puma, Combat SAR Cougar, dan pesawat CN-235. Adapun PT PAL, selain membuat kapal angkut taktis (landing platform dock), tahun ini akan membuat dua korvet Sigma senilai US$ 530 juta untuk TNI Angkatan Laut.

Presiden Yudhoyono tampaknya ingin mendorong revitalisasi industri pertahanan nasional lewat undang-undang. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 pada Februari lalu, masalah RUU ini masuk Prioritas Pembangunan Nasional 2010 yang ingin dipercepat.

Penguatan industri pertahanan dalam negeri bukan satu-satunya langkah strategis pemerintah. Sejak diembargo AS, pemerintah juga mulai melakukan "diversifikasi" alias mencari pemasok baru bagi persenjataan yang tak bisa dibuat di dalam negeri. "Pengalaman (buruk) dengan AS membuat pemerintah tidak mau bergantung hanya pada satu negara," kata pengamat militer Universitas Indonesia, Andi Widjajanto.

Berbeda dengan pengalihan sejumlah pembelian senjata ke dalam negeri yang berlangsung relatif lancar, diversifikasi pemasok dari luar memunculkan persoalan mencari kredit ekspor. Ini tidak mudah: semua pemberi kredit ternyata terikat perjanjian dengan perusahaan. Akibatnya, pemerintah tidak leluasa menentukan pilihan dalam membeli. "Ini mirip kredit pembelian rumah," kata Andi. "Kalau mau Bank A, ya rumahnya harus di developer tertentu." Dengan AS, pemerintah tak mendapat persoalan ini karena produsen menyediakan fasilitas kredit foreign military financing.

Sudah begitu, di Eropa bank yang mau menyalurkan kredit ekspor untuk pembelian senjata jumlahnya terbatas. Soalnya kebanyakan negara Eropa tergabung dalam Forum Kerja Sama untuk Ekonomi dan Pembangunan (EOCD), yang tegas mengatur bahwa kredit ekspor cuma boleh diberikan untuk proyek produksi seperti pembangkit listrik dan jalan tol. Prosedur pengurusan yang panjang-bisa belasan tahap dari lelang di Markas Besar TNI hingga persetujuan kredit dari Menteri Keuangan dan Bank Indonesia-membuat waktu pembelian senjata jadi tak sesuai dengan jadwal.

Dalam kunjungan ke kantor Tempo bulan lalu, Sjafrie Sjamsoeddin mengeluhkan proses pembelian yang, menurut dia, bisa mencapai tiga tahun ini. "Pada periode lalu anggaran banyak yang tidak terserap," kata Sjafrie.

Proses pengadaan persenjataan dengan kredit ekspor memang berliku. Setelah Kementerian Pertahanan mendapat alokasi dana dari Bappenas, setiap angkatan diminta membuat spesifikasi teknis barang yang ingin dibeli. "Misalnya Angkatan Laut ingin membeli kapal selam, ya silakan diperinci yang seperti apa. Ini nanti diserahkan ke Markas Besar TNI," kata Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda TNI Gunadi.

Markas Besar nantinya akan memverifikasi apakah barang yang diajukan itu cocok dengan kebutuhan operasi. Setelah itu, mereka melakukan lelang untuk memilih calon pemasok. Penawaran yang sesuai-baik dalam hal spesifikasi maupun harga-disalurkan ke Kementerian Pertahanan untuk dipilih. Putusan Kementerian Pertahanan diambil dalam rapat tim evaluasi pengadaan yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Wakil Kepala Staf Umum TNI, dan para direktur jenderal di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Itu baru proses di satu departemen. Setelah itu, program pembelian juga harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan DPR. Pada periode lalu Kementerian Pertahanan sering menunggu hingga enam bulan untuk persetujuan dari wakil rakyat. "Tapi sekarang, setelah kita intensifkan koordinasinya, lebih cepat," kata Gunadi.

Yang juga membutuhkan waktu adalah mencari kredit ekspor yang pas agar bisa disetujui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Untuk yang ini, menurut Andreas Pareira, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan anggota Komisi I DPR periode lalu, Dewan telah mengusulkan agar pemerintah membentuk konsorsium pendanaan oleh bank dalam negeri. "Selain bisa mempercepat proses kredit, langkah itu menghemat devisa," katanya.

Sayang, sampai kini belum ada tanda bahwa konsorsium bakal terbentuk. Padahal waktu pengadaan yang panjang banyak mudaratnya. Yang paling jelek, anggaran tahunan akan hangus. Inilah yang terjadi pada periode 2004-2009. Kredit ekspor US$ 3,7 miliar untuk pembelian senjata yang telah disetujui Bappenas dikucurkan secara bertahap dalam lima tahun. Nyatanya rata-rata penyerapan tahunan tak sampai 30 persen.

Keterlambatan juga sering menyebabkan teknologi senjata yang dibeli jadi ketinggalan zaman ketika sampai ke tangan TNI. Proses pembelian peluru kendali jarak menengah QW3 dari Cina, misalnya, makan waktu empat tahun. "Begitu sampai, eh, sudah ada model terbaru," kata Gunadi.

Persoalan ini sudah lama disadari. Maka, pada 2006 Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menggagas ide sistem pengadaan satu pintu. Proyek contohnya adalah pengadaan peralatan sigma: dari radar sampai mur senilai US$ 60 juta. Pembelian seperti ini biasanya ditangani oleh belasan broker tapi kali ini Kementerian Pertahanan mencoba untuk hanya memakai satu broker.

Celakanya, pilot project ini justru mandek. "Ada indikasi broker di Belanda yang ditunjuk menangani pembelian memanipulasi data," kata Andi. Menurut Andi, seharusnya pada November lalu sudah ada evaluasi tentang sistem satu pintu ini, tapi ditunda entah sampai kapan.

Untuk mengatasi kemelut itu pemerintah dan DPR mencari jalan keluar dengan menyepakati penerapan sistem pembiayaan multitahun. "Dengan sistem ini dana yang sudah disetujui tidak hangus meskipun pengadaannya molor," kata Ketua Komisi I DPR RI Kemal Stamboel. Sebenarnya, untuk Kementerian Pertahanan, sistem ini baru akan berlaku tahun depan. Namun, menurut Kemal, DPR sepakat mulai mencobanya tahun ini. "Saya dengar daftar rencana program pembelian dari Kementerian Pertahanan akan diserahkan pada musim sidang ketiga ini," kata Kemal. "Nanti kami lihat mana yang bisa segera dimulai."

MAJALAH TEMPO

Kemampuan Industri Pertahanan Dalam Negeri Dapat Mendukung Pertahanan Negara


24 Maret 2010, Jakarta -- Kemampuan dari industri pertahanan dalam negeri merupakan salah satu pendukung pembangunan kekuatan dan kemampuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang pada akhirnya akan mendukung pertahanan negara. Salah satu kunci sebuah negara yang sukses dalam membangun dan memberdayakan kemampuan industri pertahanannya adalah melalui revitalisasi industri pertahanan.

Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat memberikan ceramah kepada Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando (Seskoau) Angkatan ke-47 TP.2010 dengan tema “Manajemen Pertahanan Negara Dalam Pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan Badan Usaha Lainnya Guna Kemandirian Pemenuhan Alutsista TNI AU”, Selasa (23/3) di Sekoau, Bandung.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan, saat ini pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri menjadi salah satu prioritas dalam program pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu II. Pemerintah saat ini sedang menyusun Perpres tentang industri pertahanan dan Kemhan nantinya akan mendorong Undang-Undang-nya sehingga diharapkan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dapat dibawah koordinasi Kemhan.

Menhan mengatakan, di dalam sistem pemerintahan, BUMN biasanya secara corporate ada dibawah Meneg BUMN, tetapi secara teknis dibawah departemen teknis terkait. Dalam rangka membantu melakukan pembinaan terhadap BUMNIP, maka Kemhan akan menyampaikan kepada pemerintah agar kedepan BUMNIP secara teknis dapat dibawah koordinasi Kemhan.

Lebih lanjut Menhan mengatakan, walaupun masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, namun diharapkan pemberdayaan BUMNIP dalam memenuhi kebutuhan Alutsista nasional dapat terus dilanjutkan. Kendala itu antara lain dari baik sisi produsen, pengguna maupun pendanaan.

Dari sisi produsen antara lain misalnya cost tinggi, kualitas, dan waktu penyerahan serta pelayanan purna jual. Sementara itu dari sisi pengguna dalam negeri antara lain karena belum dapat memenuhi skala keekonomian.

Saat ini, Kebutuhan dari TNI dan Polri kepada BUMNIP hanya dapat memenuhi 30 sampai dengan 40 persen saja, sedangkan sisanya dijual diluar dari TNI dan Polri atau diekspor keluar negeri. Oleh karena itu, menurut Menhan diperlukan suatu daya saing eksport yang masih perlu ditingkatkan dan ini membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam rangka untuk terus memberdayakan industri pertahanan dalam negeri.

DMC

Pangdam Minta Taktik Pertempuran Ditingkatkan


24 Maret 2010, Medan -- Pangdam I/BB Mayjen TNI M Noer Muis meminta Danrem, Danbrigif, dan Komandan/ Kepala Satuan di jajarannya mengembangkan taktik pertempuran sesuai dinamika yang ada.

Hal itu disampaikannya saat menyaksikan peragaan demonstrasi taktik pertempuran TNI AD 2010 oleh prajurit Kodam I/BB yang baru selesai mengikuti penataran taktik bertempur di tingkat angkatan darat bertempat di daerah latihan kodiklat TNI AD Bandung kemarin. Pangdam I/BB mengaku puas dengan apa yang disuguhkan prajuritnya. Pangdam meminta taktik pertempuran TNI AD yang didemonstrasikan dikembangkan lagi.

Misalnya,teknik gerakan dasar meliputi teknis pembawaan senjata taktis dan nontaktis,gerakan perorangan, sikap teknis dan taktis, teknis menembak jarak dekat dengan sasaran lebih dari satu, serta teknik pemeriksaan personel pria/wanita combatandan noncombatan. Juga aplikasi gerakan teknik dan taktik dalam serbuan pemukiman/perkotaan dan mengatasi bahan peledak. “Gambaran sasaran harus sesuai bentuk daerah permukiman kota.

Begitu juga unsur-unsur yang dilatih agar terus dilatih lebih baik sehingga esensinya jelas,”tandas Pangdam. Dalam amanat Pangdam,Dansat harus mengenali benar siapa dan apa satuan yang dipimpin sehingga sistem pembinaan Satuan Kodam I/BB yang komprehensif dapat diorientasikan pada keberhasilan tugas saat ini maupun di masa yang akan datang.

“Setiap Dansat mampu meningkatkan kesejahteraan prajuritnya serta harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara baik sesuai jenjang pendidikan yang diikutinya,” tuturnya. Pangdam juga menekankan agar dapat mengimplementasikan hasil apel Dansat untuk mewujudkan satuan yang lebih berprestasi dan berkualitas. Juga membina komunikasi sosial dengan seluruh elemen masyarakat di lingkungannya.

SEPUTAR INDONESIA

Kejarlah Teroris, Lantas Siapa yang (Berhak) Menangkap?


25 Maret 2010,Jakarta -- Satu jam lewat waktu berlalu. Jarum jam di dinding menunjuk pukul 20.14. Suasana nyaris tanpa kesibukan berarti terus menyelimuti Pos Pengamanan II Terminal III Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Seharian itu sejatinya latihan gabungan antiteror. Tiga pos pengamanan didirikan. Sesuai skenario, tiga pasukan khusus TNI dan Polri bersimulasi seolah terjadi serangan teroris. Tiga pasukan khusus yang terlibat pekan lalu itu adalah Detasemen Khusus Antiteror 88 Polri, Detasemen Bravo TNI Angkatan Udara, dan Satuan Penanggulangan Teror (Sat Gultor) 81 Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus).

Dengan keahlian khusus masing-masing, mereka bertugas mematahkan dan menggagalkan serangan teroris. Target terpenting operasi adalah menyelamatkan sebanyak mungkin sandera, juga menangkap hidup-hidup sebanyak mungkin teroris.

”Wah, pada ke mana nih. Sampai jam segini kok belum ada yang nongol melapor? Apa komandannya lupa, terorisnya dibawa ke markas dan diajak ngopi dahulu?” kelakar seorang petugas Pos Pengamanan II yang sedari tadi gelisah dan bolak-balik melihat jam tangannya.

Seharusnya, sesuai skenario, komandan pasukan di lapangan melapor ke pos pengamanan masing-masing begitu operasi selesai. Untuk Pos Pengamanan II, yang harus melapor adalah Sat Gultor 81 Kopassus TNI AD.

Laporan meliputi proses serah terima tersangka teroris, jenazah korban, baik dari teroris maupun sandera, dan barang bukti yang didapat dalam operasi itu. Setelah itu, manajer tempat kejadian perkara, dalam hal ini polres setempat, meninjau dan memeriksa lokasi.

Sepertinya, ”aturan main” latihan gabungan hanya dipatuhi di Pos Pengamanan I dan III. Beberapa menit sebelumnya seorang anggota Den Bravo TNI AU datang melapor ke Pos Pengamanan III sekaligus menggiring tersangka teroris yang masih hidup untuk diserahterimakan di sana.

Tidak hanya nama tersangka teroris, skenario langkah penanganan yang dilakukan pun ikut dilaporkan. Saat itu, kalau sempat terjadi perdebatan di Pos Pengamanan I dan III, hal itu hanya terkait masalah sepele semacam bagaimana menggulung kertas di papan pengumuman.

Akhirnya, dengan nada suara dan raut wajah kecewa, petugas Pos Pengamanan II memilih mengerjakan apa saja yang bisa mereka kerjakan. Supaya tak ”kosong melompong”, daftar laporan yang terpampang di layar komputer diisi seadanya, ”Pesawat 737-400. Tim Kesehatan menuju TKP”. Terkesan yang penting mereka sudah berusaha.

Persoalan akan terjadi

Menanggapi kejadian seperti dalam latihan bersama itu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andi Widjojanto, yang juga pengamat militer, menilai, persoalan bakal terus terjadi akibat belum adanya kejelasan aturan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Polri memang lebih dominan sebagai penjuru. Polri bisa meminta bantuan TNI jika memang dibutuhkan.

Sebaliknya, dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, militer diatur punya tugas pokok, salah satunya disebut operasi militer selain perang, termasuk untuk mengatasi aksi terorisme. Namun, pengerahan kekuatan TNI berada di bawah kewenangan dan tanggung jawab presiden, yang harus mendapat persetujuan DPR.

Dari dua undang-undang itu dipahami, pengerahan kekuatan TNI untuk terlibat dalam penanganan terorisme tak bisa serta- merta. Ia harus mendapat persetujuan politik (DPR) dan didahului permintaan resmi (Polri).

Kapan waktu yang tepat bagi Polri untuk meminta bantuan TNI tanpa diartikan sebagai pengakuan ketidaksanggupannya mengatasi terorisme?

Menurut Andi, sekarang isu terorisme ibarat gadis cantik nan seksi yang bisa ”ditawarkan” kepada siapa saja untuk dipersunting. Ada banyak negara maju berkepentingan besar memberikan bantuan penguatan institusi kepada mereka yang bertanggung jawab menangani terorisme, baik bantuan pendanaan, peralatan, maupun persenjataan.

”Kecemburuan bisa muncul. Salah satunya mungkin diawali dari kenyataan peralatan dan persenjataan Densus 88 atau Brimob Polri sekarang jauh lebih canggih daripada milik pasukan khusus TNI, seperti Kopassus. Padahal, semua senjata dan peralatan itu berspesifikasi persenjataan untuk pasukan khusus (militer),” ujar Andi.

Ia menambahkan, bukan tidak mungkin kondisi seperti itu bisa menjadi semacam pintu masuk persoalan dan kesalahpahaman antarinstitusi. Apalagi, penanganan terorisme oleh militer tidaklah mudah.

Ketika, misalnya, prajurit TNI menangkap teroris, tak bisa serta-merta mengklaim pelaku sebagai tahanannya, melainkan sebagai tawanan perangnya. Hal itu karena kewenangan menetapkan status tahanan hanya dimiliki polisi. Padahal, untuk bisa menetapkan pelaku teror sebagai tawanan perang, hal itu membutuhkan sebuah pernyataan perang (declaration of war) resmi dari pemerintah.

Lalu, adakah ”ketegangan” di antara kedua institusi yang sama-sama terlatih dan punya kemampuan penanggulangan terorisme itu?

Dalam jumpa persnya, Senin (22/3) di Jakarta, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen menegaskan, kesuksesan operasi penggerebekan teroris di Aceh beberapa waktu lalu juga lantaran kerja sama yang baik antara TNI dan Polri. Informasi diberikan aparat komando rayon militer setempat.

”Kami dari TNI selalu siap sewaktu-waktu dibutuhkan. Namun, untuk bergerak, dibutuhkan aturan (hukum). Sampai kini Polri menyatakan sanggup mengatasi,” ujar Sagom.

Mudah-mudahan kesuksesan koordinasi antara TNI dan Polri di Aceh itu memang menunjukkan, tak ada persoalan sebenarnya dalam upaya penanganan terorisme di Indonesia, terutama soal siapa yang berwenang melakukan apa. Masyarakat sudah terbilang jenuh dengan ego sektoral dan miskoordinasi antarinstansi.

KOMPAS

Wednesday, March 24, 2010

AU India Terima AWACS Kedua


24 Maret 2010 -- India menerima Phalcon Airborne Early Warning and Control System (AWACS) kedua dua dari Israel , tiba di Jamnagar, Gujarat, Rabu (24/3).

Angkatan Udara India dapat memantau wilayah Timur dan Barat India pada saat bersamaan dengan dua AWACS yang dimiliki. Setelah kedatangan ketiga, AU India dapat memantau seluruh negeri.

AWACS dibeli dari Israel senilai 1,1 milyar dolar pada 2003. AU India menempatkan Phalcon AWACS pada pesawat angkut berat buatan Rusia IL-76.

Fungsi utama sistem ini mendeteksi rudal jelajah dan pesawat tempur dari jarak ratusan kilometer, dapat juga mengarahkan jet tempur saat pertempuran udara dengan jet tempur musuh. Serta dapat membantu mendeteksi pasukan musuh yang menyebrang garis perbatasan.

India dan Israel sedang bernegosiasi kontrak pembelian tiga Phalcon AWACS lagi, AU India akan mengintegrasikan dengan kekuatan udara dan darat lainnya. Keenam AWACS akan dihubungkan dengan satelit militer pertama yang akan diluncurkan pada pertenggahan tahun depan.

Pesawat AWACS dioperasikan Skuadron 50, Agra, skuadron ini telah melakukan operasi penerbangan secara ekstensif dengan jet tempur Sukhoi Su-30MKI, Mirage 2000 dan Jaguar.

Belum lama ini AWACS turut serta dalam latihan bersandi “Vayushakti” dan mengontrol operasi penerbangan lebih dari 100 pesawat yang berpartisipasi dalam demonstrasi penembakan masif

Outlook India/@beritahankam

TNI-Polri Gelar Patroli Gabungan


24 Maret 2010, Medan -- Anggota TNI dan Polri menggelar patroli gabungan di wilayah perbatasan Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh guna mencari orang-orang yang diduga anggota jaringan terorisme, yang masuk daftar pencarian orang (DPO).

”Kan kita punya daftar pencarian orang. Patroli dan pemeriksaan di perbatasan Sumut-Aceh lebih dititikberatkan pada orangorang yang masuk dalam DPO,” tegas Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Oegroseno kepada wartawan seusai memberi paparan pada Apel Komandan Satuan (Dansat) Komando Daerah Militer (Kodam) I/Bukit Barisan (BB), di Aula Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang (Arhanudse)-11/Berdiri Sendiri (BS), di Binjai, kemarin.

Dia mengungkapkan, untuk menjaga keamanan wilayah perbatasan Sumut-Aceh dari aksi terorisme tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus bersama-sama aparat lainnya, seperti TNI dan masyarakat. Khusus di wilayah perbatasan tersebut, pihaknya melakukan patroli bersama anggota TNI yang bertugas di Komando Rayon Militer (Koramil).

Begitu juga di daerah-daerah terpencil yang diduga tinggal orangorang baru yang mencurigakan. ”Kami minta bantuan anggota TNI untuk melakukan patroli desa-desa paling ujung. Siapa tahu ada orang baru yang tidak dikenal. Intinya bersama-sama anggota TNI dan elemen masyarakat lainnya.Tak mungkin menjaga keamanan Sumut ini, kami sendirian,” paparnya.

Menurut mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamnan (Propam) sejauh ini belum ada indikasi masuknya orang-orang yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme masuk ke wilayah hukum Sumut. Meski begitu, pihaknya tidak mau kecolongan. Di hadapan Panglima Kodam (Pangdam) I/BB Mayor Jenderal (Mayjen) TNI M Noer Muis dan 257 orang perwira TNI Angkatan Daerat (AD) se-Kodam I/BB, Kapoldasu juga mengatakan, akan meningkatkan hubungan kemitraan dengan TNI untuk menciptakan harmonisasi Polisi-TNI.

Menurut dia,antara TNI-Polri merupakan saudara kandung yang sulit dipisahkan. Karena itu, tidak ada alasan untuk saling curiga mencurigai. Kapoldasu juga bertekad ingin memperbaiki moral anggota Polri yang menyimpang. ”Tentu harmonisasi yang dibangun tidak mengganggu tugastugas masing-masing satuan. Oknum polisi yang nakal akan saya proses pidana dan sanksi. Bila perlu dipindahtugaskan ke Papua,” tegasnya.

Pangdam I/BB Mayjen TNI M Noer Muis juga menegaskan, meski banyak ditangkap orangorang yang diduga masuk dalam jaringan terorisme, namun di wilayah Kodam I/BB belum ditemukan orang-orang yang diduga terorisme. Begitu juga dengan penumpukan logistik dan persenjataan ilegal. ”Meski begitu, kami terus kembangkan dan berkoordinasi. Kami terus siagakan pasukan dan siap membantu aparat kepolisian sesuai ketentuan berlaku.

Menghadapi perkembangan kasus terorisme di Aceh, kita bekerja sama. Saya gelar semua unsurunsur intelijen di satuan Kodam I/BB, terutama mengamankan daerah terpencil dan perbatasan Sumut-NAD. Kami juga menyiapkan pasukan khusus, jika sewaktu- waktu polisi memerlukan bantuan, pasukan kita siap diterjunkan,” tandas mantan Pangdam XVI Pattimura ini.

Kodam I/BB memiliki prajurit yang dilatih untuk menanggulangi aksi-aksi terorisme. Prajurit tersebut bermarkas di Batalyon 100/Raider, Namu Sira-Sira, Binjai. ”Kami siapkan mereka sehingga betul-betul siap jika nantinya digerakkan. Jika dibutuhkan ya harus mampu, tak ada alasan ketika satuan ini dikerahkan tugas tak tercapai. Tentunya koordinasi semua pihak, kalau dalam kondisi aman seperti ini, kita tetap berkoordinasi dengan Polri,” bebernya.

Sementara itu, pada pembukaan Apel Dansat Kodam I/BB, Pangdam mengingatkan kepada para perwira di jajaran Kodam I/BB yang meliputi wilayah Sumut, Sumatera Barat (Sumbar), Riau dan Kepulauan Riau (Kepri), bahwa wilayah Kodam I/BB memiliki 33 pulau. Dari jumlah itu, sebanyak 32 pulau termasuk pulau kecil dan terluar yang tidak berpenghuni. ”Tak hanya wilayah perbatasan yang harus diamankan,tapi pulau- pulau terluar kita yang jumlahnya cukup banyak.

Di antara pulau-pulau itu memang ada yang dijaga TNI, tapi masih banyak yang belum dan hanya dihuni petugas navigasi,”beber Pangdam. Disebut jenderal bintang dua kelahiran Kuala Simpang Aceh ini, apel komando satuan (Dansat) 2010 yang digelar selama tiga hari, yakni Senin-Rabu (22-24/3) di Batalyon Arhanudse-11, Binjai tersebut menitikberatkan pada kepemimpinan para komandan satuan di Kodam I/BB.

Menurut dia, masalah kepemimpinan tersebut sangatlah penting, sebab baik buruknya kinerja prajurit di level bawah sangat bergantung pada kepemimpinan seorang komandan satuan. ”Masalah kepemimpinan ini memang saya tekankan. Mengapa? Karena prajurit di bawah itu sangat tergantung bagaimana sebetulnya seorang pemimpin menyiapkan dan mendengar keluhkesah serta peduli dengan keadaan prajurit.

Jadi mereka berbuat tidak semata tergantung dana. Tidak ada dana tidak berbuat,” ujarnya. Selaku Pangdam I/BB, dirinya tidak bisa bekerja sendiri dalam mencapai program kerja yang ditargetkan.Apalagi, jumlah prajurit TNI sejajaran Kodam I/BB lebih dari 27.000 orang. ”Saya sangat tergantung pada para dansat, karena tak mungkin seorang pangdam bisa memimpin 27 ribu orang lebih.

Mereka yang 257 orang ini saya kumpulkan dan berikan pengarahan,” lanjut dia. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) I/BB Letnan Kolonel (Letkol) Caj Asren Nasution menambahkan, apel Dansat Kodam I/BB, selain diisi ceramah dari Pangdam dan Kapoldasu, juga dari Laksma TNI Budyono tentang sosialisasi dokrin operasi.

Kemudian dari Danrem 032/WRB tentang penanggulangan bencana gempa bumi di Padang, Asintel Kasdam I/BB tentang narkoba. Berikutnya dari Dandim 0207/SML tentang lomba binsat teritorial 2009, Danyonif 100/Raider tentang latma Safkar Indopura dan dari Danyonif 122/TS tentang hasil penataran taktik bertempur.

SEPUTAR INDONESIA

Yonif 712 Wiratama Jaga Perbatasan

24 Maret 2010, Manado -- Sejumlah pasukan TNI AD Batalyon Infanteri 712 Wiratama melakukan apel sebelum diberangkatkan sebagai pengamanan perbatasan di Manado, Sulawesi Utara, Rabu ( 24/3). Sebanyak 102 prajurit akan bertugas selama satu tahun di enam pulau perbatasan Indonesia - Filiphina diantaranya Miangas, Marore dan Marampit . (Foto: ANTARA/Basrul Haq/Koz/hp/10)

Sejumlah pasukan TNI AD Batalyon Infanteri 712 Wiratama saat diberangkatkan sebagai pasukan pengamanan perbatasan. (Foto: ANTARA/Basrul Haq/Koz/hp/10)

Sejumlah pasukan TNI AD Batalyon Infanteri 712 Wiratama melakukan doa bersama sebelum diberangkatkan. (Foto: ANTARA/Basrul Haq/Koz/hp/10)

Rumania Berencana Beli 24 F-16 Eks AU AS

MiG-21 Lancer AU Rumania. (Foto: defense-update.com)

24 Maret 2010 -- Badan keamanan nasional tertinggi Rumania yang dipimpin oleh Presiden Traian Basescu menyetujui pembelian 24 jet tempur F-16 bekas pakai Angkatan Udara Amerika Serikat guna menggantikan jet tempur uzur buatan Uni Sovyet MiG-21 Lancer, diumumkan laman kantor Kepresidenan, Rabu (24/3).

Pemerintah Rumania akan mengajukan ke parlemen guna meminta persetujuan.

Pembelian pesawat bekas pakai karena Rumania tidak mempunyai sumber pembiayaan membeli pesawat baru.

Usia pakai MiG-21 AU Rumania dikembangkan biro disaian Mikoyan-Gurevich pertenggahan 1950-an akan berakhir 2013. Meskipun pesawat telah diupgrade perusahaan Israel Elbit dan perusahaan Rumania Aerostar S.A. tahun 1990-an.

Menurut suatu sumber, hanya 48 MiG-21 yang masih dioperasikan AU Rumania. Pesawat ini menjadi andalan AU Rumania.

Menurut berita tak resmi, pemerintah AS siap menghibahkan F-16, jika Rumania akan memodernisasi angkatan udaranya termasuk melatih para pilot dan meningkatkan landasan pesawat agar layak didarati jet tempur.

Rumania bekas anggota Pakta Warsawa bergabung dengan NATO pada 2004.

Sejumlah negara melirik F-16 untuk memodernisasi jet tempurnya, termasuk Indonesia.

RIA Novosti/@beritahankam

HUT Bekangad ke-61 di Kodam Iskandar Muda

24 Maret 2010, Banda Aceh -- Prajurit TNI-AD Kodam Iskandar Muda mengikuti upacara HUT BEKANGAD ke-61 di Banda Aceh, Rabu (24/3). Bekangad di Aceh siap mendukung tugas TNI-AD dalam mengaman keadulatan NKRI dari berbagai ancaman, termasuk terorisme. (Foto: ANTARA/Ampelsa/hp/10)

Danjen Kopassus: Hubungan Dengan AS Tetap Baik

Kopassus latihan anti teror di Kota Serang bulan lalu. (Foto: ANTARA)

24 Maret 2010, Jakarta -- Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Brigjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan kerjasama dengan pasukan khusus Amerika Serikat (AS) tetap berjalan baik dan kedua belah pihak terus berdialog meski keduanya belum pasti melakukan latihan bersama.

"So far good`-lah," katanya kepada wartawan usai sertijab Danpomad di Mako Pomad, Jakarta, Rabu.

Lodewijk menyebut latihan bersama pasukan khusus kedua negara sangat menguntungkan kedua pihak, sedangkan kedua pihak berkepentingan meningkatkan profesionalismenya sebagai personel pasukan khusus, terutama dalam penanganan terorisme.

"Ya sama. Kedua negara sangat membutuhkan. Karena konteks kita kan terorisme. Ya kita butuh mereka juga butuh. Jadi sama-sama saling mendukung," ungkapnya.

Kopassus menjalin kerjasama pendidikan dan latihan dengan sejumlah negara seperti AS, namun terhenti menyusul embargo militer AS terhadap Indonesia pada 1999.

Bahkan setelah AS mencabut embargo militernya terhadap Indonesia pada November 2005, AS belum mau memberikan pelatihan dan pendidikan bagi Kopassus.

Padahal, pascapencabutan embargo militer itu, AS telah membuka kembali kerjasama "International Military Education and Training" (IMET), "Foreign Military Sales" (FMS), "Foreign Military Financing" (FMF), dan "Defence Export" dengan Indonesia.

Awal pekan bulan ini Indonesia mengirimkan tim ke AS untuk menjajaki kembali kemungkinan prajurit Kopassus kembali berlatih di AS.

Tim ini beranggotakan unsur Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Mabes TNI.

Meski hasilnya positif, namun kepastian Kopassus untuk dapat berlatih kembali di AS belum diperoleh.

ANTARA News

Kasad: Pernyataan Wartawan Amerika Itu Omong Kosong

Prajurit Kopassus. (Foto: britishblades)

24 Maret 2010, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Touisutta menegaskan, tidak ada seorang pun personel Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang ditempatkan di Komando Daerah Militer Aceh dan menyebut wartawan asal Amerika Serikat Allan Nairn telah menyampaikan kabar bohong di Aceh.

"Setelah Perjanjian Helsinki, kita keluar setelah itu. Kopassus sudah tidak ada. Tidak ada. Emang kita pasukan liar tanpa perintah? Harus ada koordinasi, dan kita sudah diperintahkan keluar dari situ. Kalau kita masuk lagi artinya ngarang," katanya kepada wartawan usai serah terima jabatan Danpuspomad di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, pernyataan wartawan asal Amerika Serikat Allan Nairn yang mengatakan, Kopassus terlibat dalam sejumlah operasi pembunuhan berlatar belakang politik di Aceh sepanjang masa Pemilihan Umum 2009, adalah "omong kosong."

Allan Nairn, wartawan asal Amerika Serikat, dalam blognya tanggal 21 Maret 2010 menuliskan tulisan berjudul "Breaking News: Indonesian Army, Kopassus, Implicated in New Assassinations. Forces Chosen by Obama for Renewed US Aid Ran `09 Activist Murders".

Allan dikenal karena laporannya mengenai Peristiwa Dili, Timor Timur (Timor Leste), yang berdampak pada pemutusan bantuan AS kepada TNI tahun 1993.

Dalam laporannya, Allan mengutip pernyataan sejumlah pihak aparat pemerintah, kepolisian, istri korban pembunuhan, dan pejabat Kopassus yang, menurutnya terlibat dalam pembunuhan itu.

Allan menyebutkan, sejumlah pembunuhan berlatar belakang politik terhadap sejumlah anggota Partai Aceh itu diketahui dan diperintahkan oleh "otoritas petinggi" di Jakarta. Ia menyebutkan, sedikitnya delapan aktivis Partai Aceh dibunuh.

ANTARA News

Tim Marinir ke Rusia Tinjau BMP-3F


24 Maret 2010, Jakarta -- Korps Marinir akan mengirimkan tim teknis ke Rusia untuk melihat langsung penyelesaian pengadaan tank amfibi BMP-3F yang kontrak pengadaannya disepakati pada Agustus 2008.

Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) M.Alfan Baharudin ketika di konfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa mengatakan, semula tim berangkat pada Maret 2010, namun karena masih ada kegiatan latihan rutin, maka tim berangkat akhir April 2010.

"Tim akan meninjau persiapan akhir penyelesaian pengadaan tank amfibi BMP-3F secara langsung, dan kemungkinan tiba di Indonesia sekitar Agustus tahun ini," ungkapnya.

Alfan menambahkan, ke-17 unit tank amfibi BMP-3F itu akan dioperasikan di Brigade Infanteri 1/Surabaya sebanyak 10 unit dan Brigade Infanteri 2/Jakarta sebanyak tujuh unit.

Sebelumnya, Korps Marinir TNI Angkatan Laut memperoleh hibah sepuluh tank amfibi dengan jenis landing vehicle track-7A1 dari Korea Selatan yang merupakan tank buatan Amerika Serikat tahun 1983.

Landing vehicle track (LVT)-7A1 ini sama kelasnya dengan tank amfibi PT 76 dan tank amfibi BTR 60 yang sudah dimiliki Indonesia. Kerja sama ini berawal dari pembicaraan tahun 2007. Saat itu Korea Selatan telah menawarkan LVT-7A1 kepada Indonesia. Namun, karena menunggu izin dari AS, kesepakatan ini baru bisa diwujudkan.

Tank amfibi LVT-7A1 merupakan hasil modifikasi dari jenis LVT yang dijuluki Alligator. Tank yang hingga kini masih digunakan Marinir Korea Selatan sama dengan yang digunakan dalam serangan Inggris ke Falkland, Perang Teluk, dan Perang Irak.

Korea Selatan juga memberikan satu paket suku cadang. LVT-7A1 mempunyai berat 22,8 ton, panjang 7,94 meter, lebar 3,27 meter, dan tinggi 3,26 meter.

ANTARA News

KRI Barakuda Cegat Tongkang Berisi Kayu Ilegal


24 Maret 2010, Bangka -- Ribuan meter kubik kayu dari sebuah tongkang yang melintas di sekitar perairan Tanjung Ular Muntok, Senin (22/3), berhasil dicegat Kapal KRI Barakuda.

Dan Lanal Babel Gregorius Agung WD, Rabu pagi (24/3), mengatakan 2.864 meter kubik kayu yang tidak dilengkapi dokumen tersebut dicegat KRI Barakuda di atas Tongkang Santana 189 yang ditarik tug boad TB ERINA II di sekitar perairan Tanjung Ular Muntok, Bangka Barat, sekitar pukul 10.30 WIB.

“Patroli rutin di kawasan perairan armabar saat itu menjumpai sebuah tug boat menarik tongkang bermuatkan kayu. Merasa curiga lalu kami kejar. Setelah diperiksa, ternyata ribuan kubik kayu tersebut tidak memiliki dokumen. Ironisnya lagi, di atas tug boad dijumpai dua anggota Polair Palembang bersenjata,” ujarnya.

Karena tidak memiliki dokumen, Tongkang Santana 189 yang mengangkut ribuan kubik kayu campuran jenis log beserta 9 ABK dan 2 anggota Polair Palembang digiring ke Lanal Babel di Tanjung Gudang Belinyu Bangka dengan waktu tempuh 20 jam. “Selasa kemarin, 2.864 kubik kayu campuran sudah kami terima dari KRI Barakuda. Menurut pengakuan ABK kapal, semua kayu berasal dari Palembang dengan tujuan Pekanbaru Riau,” imbuhnya.

Semua kayu itu sudah ditahan di Mako TNI AL Babel. Dir Poair Polda Babel AKB Purwoko membantah keberadaan dua anggota Polair Palembang bersenjata di atas tug boad tersebut untuk membekingi.

Menurutnya, mereka hanya dalam rangka menjalankan tugas dan disertai dengan surat. “Mereka hanya mengamankan dari tindakan para perompak. Jadi, keberadaan mereka bukan membekingi,” ujarnya.

SURYA

TNI Ajukan Super Tucano


24 Maret 2010, Jakarta -- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia telah mengajukan usulan pembelian pesawat Super Tucano sebagai pengganti pesawat tempur OV 10-Bronco yang habis masa pakainya.

Hal ini dikatakan Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen, Senin (22/3) di Jakarta. Setelah dikaji Dewan Penentu Kebijakan Mabes TNI, usulan itu diteruskan ke Kementerian Pertahanan untuk diproses lebih lanjut.

Super Tucano adalah opsi pertama. Di bawahnya ada dua opsi lain. ”Tinggal bagaimana nanti pemerintah, dalam hal ini eksekutif dan legislatif, memikirkan pendanaannya,” katanya.

Sagom menekankan, pesawat Super Tucano asal Brasil ini akan memiliki tugas yang sama dengan OV 10-Bronco, yaitu untuk kontra insurgensi. Spesifikasi untuk terbang rendah dengan kecepatan rendah yang dimiliki Super Tucano dianggap sesuai dengan kebutuhan akan pesawat tempur taktis. Kecepatan rendah itu berguna untuk menghadapi obyek yang berkecepatan rendah juga, misalnya kapal pencuri ikan dan perambahan hutan liar.

”Untuk patroli, kita sudah punya pesawat CN-235 dan pengintai sudah ada pesawat Boeing 737,” kata Sagom.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro mengatakan, sesuai dengan minimum essential force, TNI AU berharap, penambahan Super Tucano itu sebesar satu skuadron yang terdiri dari 12 pesawat. Kalau ada dua masalah di dua tempat terpisah di Indonesia, ada dua kelompok yang terdiri dari empat pesawat yang menghadapinya, satu kelompok dalam proses perawatan dan sekelompok lainnya untuk patroli.

KOMPAS

Armatim Amankan Lima Kapal Bermasalah


23 Maret 2010, Surabaya -- TNI-AL mengamankan lima kapal yang melakukan pelanggaran tindak pidana di laut, dalam Operasi Gugus Keamanan Laut Wilayah Timur (Guskamlatim) yang digelar oleh Koarmatim dengan mengerahkan beberapa kapal perangnya.

“Operasi ini bertujuan menjaga kedaulatan negara dan hukum di laut di wilayah Timur Indonesia,” kata Kepala Dinas Penerangan Komado Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Letkol Laut (Kh) Drs Toni Syaiful di Surabaya Selasa (23/3/2010).

Kelima kapal yang diamankan, yakni KM Karabala, TB KL-6/TK Henrison-7, LCT Cita XII, KMN Mitra Arindo-II, dan KM Melinda-01. Untuk KM Karabala, diperiksa dan diamankan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Karel Satsuitubun-356 di sekitar perairan Pulau Kayoa, Maluku Utara, pekan lalu.

Kapal berbobot mati 24 Gt dan tanpa muatan itu, berlayar tanpa dilengkapi dokumen apapun serta dalam pelayarannya tidak ada nakhoda. Kapal ikan Indonesia berawakkan 11 orang Anak Buah kapal (ABK) WNI tersebut, akhirnya dikawal menuju Pangkalan TNI-AL Ternate.

Sementara TB KL-6/TK Horison-7, merupakan kapal Tug Boat (TB) dan Tongkang (TK). Kapal tanpa muatan itu diamankan oleh oleh KRI Sura-802 di sekitar Kepulauan Waigeo, Sorong, Papua.

Kapal berbobot mati 69/620 GT tersebut, dinakhodai Edang dengan ABK sebanyak enam orang Indonesia. Dari hasil pemeriksaan awal diduga awak kapal telah melakukan tindak pidana di laut berupa tidak memasang tanda Selar, tidak memasang tanda pendaftaran ABK atas nama Irvalina (Mualimin I) tidak sesuai buku SIJIL (mualimin II), surat izin gandeng tidak ada, perusahaan pengguna TB/TK tidak sesuai dengan Siopsus. Kapal dikawal menuju Pangkalan TNI AL Sorong untuk proses hukum lebih lanjut.

Sedangkan LCT Cita XII, adalah kapal yang dinakhodai oleh Hanafi Buton ini, memiliki bobot mati 145 GT serta tanda Selar GT No 637/MMJ. Kapal tanpa muatan tersebut diperiksa oleh KRI Tedung Naga-819 di sekitar Laut Seram beserta 11 orang ABK WNI.

Dari hasil pemeriksaan awal menunjukkan kapal telah melakukan kesalahan berupa RPT sudah habis masa berlakunya, tidak memiliki surat izin RDO kapal Laut, dua orang ABK buku pelaut sudah habis masa berlakunya, tidak memasang tanda pendaftaran, tidak memiliki sertifikat keselamatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kapal dan barang bukti lainnya dikawal menuju Pangkalan Utama TNI AL IX Ambon untuk proses hukum lebih lanjut.

Kapal yang juga diamankan adalah KM Mitra Arindo-II, adalah kapal ikan Indonesia yang dinakhodai Wahyudi dengan ABK sebanyak 39 orang Indonesia tersebut, memuat ikan campuran sebanyak 30 ton. Kapal tersebut diperiksa oleh KRI Kakap-811, di sekitar Selat Makasar.

Dalam pemeriksaan didapati kapal telah melakukan kesalahan, antara lain sertifikat Pengawakan KPI telah habis masa berlakunya, beberapa ABK tidak memiliki buku pelaut. Selanjutnya kapal dikawal ke Pangkalan TNI AL Balikpapan. Kapal kelima adalah KM Melinda-01, berbobot mati 639 GT dinakhodai oleh Husein. Kapal jenis kargo ini memiliki ABK sebanyak 18 orang Indonesia, memuat kayu olahan 435,937 m3 serta besi tua kurang lebih 3 ton.

Kapal yang melakukan pelayaran dari Seget, Sorong menuju Gresik ini, diperiksa oleh KRI Tedung Naga-819 di sekitar Laut Halmahera. Kesalahan yang ditemukan antara lain tidak memasang tanda pendaftaran, surat izin station radio kapal laut sudah habis masa berlakunya, dua orang ABK-nya tidak di SIJIL, tidak mengibarkan bendera kebangsaan merah putih, kapal mengangkut muatan tidak sesuai daftar yang diizinkan di RPT, dan ada muatan yang tidak tercantum dalam manifes.

Selanjutnya kapal dan barang bukti lainnya di kawal menuju Pangkalan Utama TNI AL IX Ambon, untuk proses hukum lebih lanjut.

okezone