Saturday, September 12, 2009

Kasad akan Bagikan 800 Radio kepada Masyarakat dan Prajurit TNI di Perbatasan

Gedung RRI Pontianak. (Foto: RRI Pontianak)

11 Januari 2009, Jakarta -- Setelah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menggalakkan program pemberdayaan masyarakat berbasis radio di daerah perbatasan, sebagai sabuk pengaman informasi, pihak TNI AD menjanjikan bantuan 800 unit radio untuk masyarakat dan prajurit yang bertugas di daerah perbatasan.

Media elektronik radio sangat penting sebagai media informasi dan komunikasi. Program LPP RRI untuk memberdayakan masyarakat perbatasan berbasis radio, perlu didukung. Karena ini TNI AD akan memberikan bantuan 800 unit radio untuk prajurit dan masyarakat di daerah perbatasan, saat dialog interaktif, Jumat (11/9) di RRI Jakarta.

Sebelum digelar dialog, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Direktur Utama LPP RRI Parni Hadi. Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi program pelatihan siaran dan pemberitaan, penyelenggaraan program siaran khusus TNI Angkatan Darat secara rutin di enam puluh stasiun RRI seluruh Indonesia, serta penyelenggaran bhakti sosial dan gelar budaya bersama di wilayah perbatasan atau wilayah terdepan Indonesia sebagai bagian pembinaan teritorial. Kesepakatan bersama tersebut berlaku untuk jangka waktu lima tahun.

Dalam acara dialog interaktif di RRI dengan masyarakat dan prajurit yang bertugas di perbatasan, Kasad mengatakan, kesepakatan kerjasama ini mempunyai keterkaitan erat dengan tugas Angkatan Darat. Yaitu pemberdayaan wilayah pertahanan masyarakat daerah perbatasan dengan pemberian informasi melalui siaran RRI yang berkaitan dengan bela negara dan peningkatan rasa cinta tanah air.

Dirut LPP RRI Parni Hadi mengatakan, pemberdayaan masyarakat berbasis radio dilalukan sebanyak mungkin melibatkan publik dan mitra kerja, serta insan radio yang bekerja dan mengabdi di radio swasta nasional maupun komunitas.

Program pemberdayaan masyarakat berbasis radio kami sinergikan dengan program sabuk pengamanan informasi. Ini telah diawali dengan peresmian studio produksi siaran RRI di Entikong tanggal 15 Juli lalu. Sedangkan di Marotai, Maluku Utara, telah dilakukan sejak 2006, katanya.

SURYA

Pulau Jemur Sah Milik Indonesia


11 September 2009, Padang -- Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) Rizald Max Rompas, menyatakan Pulau Jemur secara de jure dan de facto hingga kini masih jelas milik Indonesia.

"Secara yuridis, Pulau Jemur berada dalam wilayah NKRI bukan saja dalam batas landas kontinen dan laut wilayah tetapi perairan kepulauan (archipelagic waters)," kata Rizald dalam siaran persnya yang disampaikan Humas DKP, Jumat (11/9).

Rizald mengatakan itu untuk membantah adanya isu klaim Malaysia atas Pulau Jemur dan penjualan Pulau-pulau di beberapa Wilayah Indonesia.

Menurut dia, keberadaan Pulau Jemur itu tidak perlu diributkan lagi oleh bangsa Indonesia karena sesuai PP Nomor 38 Tahun 2002 jo PP Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, Pulau Jemur terletak dalam gugusan Kepulauan Aruah dan berada dalam garis pangkal yang menghubungkan titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia.

Kepemilikan Pulau Jemur oleh Indonesia, katanya, juga ditandai dengan adanya infrastruktur di pulau itu seperti menara suar, pos TNI Angkatan Laut, pos pendaratan ikan, dan Wisma Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Namun demikian, terkait adanya promosi Pulau Jemur sebagai destinasi wisata Malaysia secara tidak langsung justru menguntungkan Indonesia sebagai sarana promosi.

"Selain terkenal dengan panorama alam yang indah, pantai berpasir putih, Pulau Jemur juga merupakan habitat penyu hijau dan daerah penghasil ikan," katanya.

Kantor Dinas Perikanan di Pulau Jemur. (Foto: pulaujemur.com)

Mencermati adanya isu penjualan pulau-pulau di beberapa wilayah NKRI seperti di Mentawai, Sumatera Barat dan Jawa Timur, Rizald mengatakan bahwa tidak ada penjualan pulau-pulau di Indonesia.

"Tidak ada penjualan pulau-pulau di Indonesia yang ada adalah pemanfaatan pulau oleh pihak asing," katanya.

Kegiatan itu pun telah dilakukan sesuai dengan hukum nasional yang berlaku seperti beberapa pulau di Kepulauan Mentawai, Pulau Tabuhan di Kabupaten Banyuwangi, dan Pulau Sitabok di Kabupaten Sumenep Jawa Timur.

Apalagi adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya secara tegas menyebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dapat diberikan kepada orang asing dengan persetujuan Menteri.

"Pihak asing juga harus sanggup menggunakan fasilitas penanaman modal asing (PMA) yang sekurang-kurangnya 20 persen modalnya berasal dari dalam negeri terhitung sejak tahun pertama perusahaan didirikan dan sejumlah persyaratan lainnya," katanya.

Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai forum konsultasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang kelautan, DEKIN perlu melaksanakan rapat konsultasi dengan stakeholders guna keterpaduan kebijakan terutama dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar.

Namun demikian, hal yang lebih penting dan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah membangun dan mengembangkan potensi pulau-pulau kecil terluar lainnya di wilayah NKRI, tambahnya.

MEDIA INDONESIA

Norwegia Tawarkan Empat Hercules

C-130H Hercules milik AU Norwegia. (Foto: Øystein Paulsen)

11 September 2009, Jakarta -- Pemerintah Norwegia menawarkan empat unit pesawat angkut C-130 Hercules tipe H kepada Indonesia, kata Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Imam Wahyudi, Jumat.

Ditemui ANTARA di ruang kerjanya di Jakarta, ia mengatakan, empat unit Hercules tipe H itu sebelumnya telah digunakan angkatan udara Norwegia.

"Karenanya mereka (Pemerintah Norwegia) akan melakukan retrovit atau peremajaan terhadap empat Hercules tersebut sebelum diberikan kepada Indonesia," katanya.

Imam mengatakan, empat unit Hercules tipe H yang ditawarkan tersebut keseluruhannya bernilai 66 juta dolar AS. "Ya dengan harga segitu, lumayan juga untuk menambahkan kekuatan skadron Hercules kita, jika pemerintah Indonesia tertarik membelinya," katanya menambahkan.

C-130J Hercules milik AU Norwegia pengganti C-130H. (Foto: Trond Høyvik)

Sebelumnya, AS menjanjikan bantuan pengadaan enam pesawat angkut C-130 Hercules tipe H dan J untuk Indonesia.

Bantuan berupa potongan harga dengan menggunakan fasilitas Foreign Military Financing (FMF) dan bantuan suku cadang bagi pesawat angkut berat Hercules.

Australia menawarkan Hercules Tipe J, namun pesawat dari Australia masih jangka panjang, kendati prosesnya sudah dilaksanakan sejak sekarang, namun realisasinya masih lama.

Hingga kini Indonesia memiliki satu skadron C-130 Hercules berbagai tipe, yakni C-130 Hercules VIP, C-130 H/HS, C-130 B/H dan C-130 BT dengan tingkat rata-rata kesiapan 60 persen atau sekitar sembilan unit.

Meskipun telah puluhan tahun, TNI AU tetap menggunakan dan memelihara C-130 Hercules melalui perawatan terjadwal service life extension programmed (SLEP), inspection repair as necessary (IRAN), dan program retrofit dengan biaya 51 juta dolar AS untuk empat pesawat agar dapat bertugas lebih lama lagi yakni sekitar 15 tahun.

"Kini dari empat Hercules yang menjalani peremajaan di Singapura, dua telah selesai, dan dua sisanya masing-masing diremajakan di Singapura dan Depo Pemeliharaan 10 TNI AU," demikian Imam.

ANTARA News

Friday, September 11, 2009

Empat Pilar Penentu Keungulan Udara


11 September 2009, Jakarta -- Rabu (9/9), Panglima Kosekhanudnas I Marsma TNI J.F.P Sitompul didampingi para staf dan asisten khusus matra darat Kohanudnas melaksanakan kunjungan kerja ke satuan-satuan unsur pelaksana operasi BKO (bawah komando operasi) kosekhanudnas I diantaranya Den Rudal 003 Cikupa Tangerang, Yon Arhanudse 6 Tanjung Priok, dan Yon Arhanudse 10 Bintaro, Pangkosek I didampingi para staf dan asisten khusus matra darat Kohanudnas.

Pada kunjungannya tersebut, Panglima Kosekhanudnas I memaparkan bahwa saat ini ancaman udara yang bisa dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk menghancurkan sasaran bukan hanya berupa pesawat udara dan rudal, namun dengan meningkatnya teknologi yang berkembang saat ini ancaman udara berupa pesawat tanpa awak (UAV) bahkan olahraga dirgantara sekalipun dapat menjadi suatu ancaman diantaranya pesawat aeromodelling baik yang berbentuk rotary atau fix wing, ultralight, gantole bermotor dan lain sebagainya yang menggunakan wahana udara dan dikendalikan dari tempat serta jarak yang cukup jauh dari sasaran. Oleh karena itu bahwa untuk mencapai keunggulan udara ditentukan oleh 4 pilar, yaitu keunggulan sumber daya manusia, alutsista, doktrin dan kodal, dengan demikian maka sumber daya manusia senantiasa harus dibekali pendidikan dan latihan secara rutin dan berlanjut, alutsista dan doktrin dimodernisasi sesuai dengan perkembangan jaman, kodal harus dapat mendukung kegiatan pengendalian operasi dengan lancar. Papar Panglima Kosekhanudnas I kepada para prajurit Yon Arhanud dan Den Rudal. Dalam rangkaian kunjungan itu pula para prajurit Yon Arhanud dan Den Rudal memberikan simulasi ataupun system kerja dari alutsista yang dimiliki.

PEN KOSEK HANUDNAS

Hercules A-1305 Kembali Ke Skadron Udara 32


11 September 2009, Malang -- Skadron Udara 32 Lanud Abd Saleh yang salah satunya memiliki tugas dan kewajiban mengoperasikan serta memelihara sampai tingkat sedang pesawat C-130 Hercules dalam mendukung tugas-tugas operasi TNI AU, dituntut pesawat yang ada harus dalam kondisi siap operasional. Demikian sambutan Komandan Lanud Abd Saleh Marsma TNI Ida Bagus Anom M., SE. dalam acara penyambutan pesawat Hercules A-1305 di lapangan apel Skadron Udara 32 Lanud Abd Saleh (10/9). Disaksikan para pejabat Lanud Abd Saleh dan Insub.

Selanjutnya Komandan mengatakan, pesawat Hercules sebagai pendukung operasi dalam hal angkut personel dan logistik, telah menunjukkan keberhasilan dalam berbagai operasi. Tidak hanya memberikan kontribusi bagi kepentingan operasi militer saja namun juga memberi andil pada berbagai operasi kemanusiaan di seluruh wilayah Indonesia.

Mengingat jam terbang pesawat Hercules begitu besar, maka diperlukan perawatan berkala dan menyeluruh agar pesawat dapat beroperasi dengan maksimal. Oleh karena itu di lakukan program maintenance and repair, untuk pesawat Hercules A-1305 dilaksanakan di Singapura. Dengan demikian di harapkan tidak ada lagi accident dan incident terhadap pesawat pesawat Hercules yang ada di Lanud Abd Saleh.

PENTAK LANUD ABDULRAHMAN SALEH

AL Rusia Bantah Berita Kapal Penjelajah Moskva Rusak

Kapal penjalajah rudal kelas Slava Moskva. (Foto: black sea fleet)

11 September 2009 -- Angkatan Laut Rusia membantah spekulasi media yang memberitakan kapal bendera Armada Laut Hitam kapal penjelajah rudal Moskva, memerlukan perbaikan di galangan kapal setelah mengalami insiden di atas kapal, Senin (7/9).

Kompartemen auxiliary Moskva penuh oleh asap, tetapi segera diketahui dengan cepat dan dilokalisir. Tidak ada yang terluka dalam insiden ini.

Sejumlah media menguktip beberapa sumber, Moskva akan dikirim dari Sevastopol ke galangan kapal di Nikolayev, Ukraina untuk perbaikan setelah mengalami kerusakan. Menurut dinas penerangan AL Rusia informasi ini tidak benar, Moskva tetap siap siaga untuk bertempur.

“Para awak kapal perang akan memperbaiki sistem yang rusak di lokasi sekarang di pangkalan Angkatan Laut Sevestopol dalam beberapa hari,” rilis pernyataan dispenal Rusia.
Kapal penjelajah rudal Moskva termasuk kelas Slava dirancang sebagai kapal pemukul permukaan dilengkapi dengan sejumlah senjata anti pesawat dan kemampuan anti kapal selam.

Tu-95 Bear Selesai Lakukan Misi Patroli

Dua pesawat pembom strategis Tu-95 Bear telah melakukan penerbangan patroli rutin diatas Lautan Artik, ujar juru bicara Angkatan Udara Rusia Letnan Kolonel Vladimir Drik, Kamis (9/8).

Drik mengatakan kedua pesawat pembom melakukan penerbangan selama 10 jam, dan dibayang-bayangi oleh dua pesawat tempur Amerika Serikat F-15. Dia tidak menyebutkan lokasi penerbangnya.

Rusia melanjutkan penerbangan patroli pembom strategis di atas Lautan Pasifik, Atlantis dan Artik pada Agustus 2007, mengikuti perintah dari Presiden Vladimir Putin.

Seluruh penerbangan pesawat Rusia dilakukan secara ketat mengikuti peraturan internasional dalam penggunaan wilayah udara diatas perairan netral, tanpa melanggar wilayah udara negara lain, kata Drik.

RIA Novosti
/@beritahankam

KSAL: Indonesia Dijajah Secara Elektronik di Ambalat

Dalam Rangka hari jadi yang ke 64 Radio Republik Indonesia menyelenggarakan Dialog Interaktif Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Radio di Auditorium RRI, Jakarta, Jumat (11/9). (Foto: KOMPAS/Mardanih)

11 September 2009, Jakarta -- Upaya Malaysia untuk mengklaim Ambalat dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ternyata tidak hanya dilakukan dengan melanggar batas wilayah saja. Jalur elektronik pun ditempuh oleh negeri Jiran itu untuk mengklaim wilayah perairan yang kabarnya kaya sumber daya minyak itu.

Itulah yang dirasakan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno. Ia mengaku kaget saat dirinya beberapa waktu yang lalu berkunjung ke perairan Ambalat. Pasalnya, saat memasuki kawasan tersebut, telepon genggam yang dimilikinya bertuliskan welcome to Malaysia (selamat datang ke Malaysia).

"Waktu saya ada di Ambalat beberapa waktu yang lalu, ada penjajahan secara elektronik di sana. Waktu saya masuk ke sana (perairan Ambalat) saya kaget HP (handphone) saya bertuliskan welcome to Malaysia," kata Kasal di acara dialog interaktif "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Radio" di Auditorium Radio Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (11/9).

Menurut Kasal, hal merupakan sebuah penjajahan elektronik yang dilakukan Malaysia terhadap Indonesia. "Ini harus kita cegah. Jadi ada suatu penjajahan elektronik," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Komunikasi dan Informasi M. Nuh berjanji untuk mengambil tindakan. Saat ini Departemen Komunikasi dan Informasi sedang memperbesar dan memperluas bandwidth atau jaringan elektronik di berbagai wilayah Indonesia. "Insya Allah di 2010 sudah tidak ada lagi welcome to itu (Malaysia)," katanya.

KOMPAS

Deplu: Ada Indikasi Tindak Kriminal Dalam Kasus Pindad


11 September 2009, Jakarta -- Juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah menyatakan, ada indikasi tindak kriminal dalam kasus penahanan senjata milik perusahaan BUMN PT Pindad oleh pihak berwajib di Filipina.

"Dari hasil pertemuan kedua antara KBRI Manila dengan otoritas Filipina yang berlangsung tanggal 8 September 2009 lalu, ada indikasi adanya tindakan melawan hukum pada saat kapal tersebut bersandar di pelabuhan Filipina," ujar Faizasyah di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan polisi Filipina telah melakukan investigasi dan sebanyak 37 orang telah dinyatakan sebagai tersangka termasuk beberapa warga negara asing.

Namun, Faizasyah menyatakan belum bisa memberi keterangan lebih lanjut mengenai kasus ini karena masih dalam penyelidikan.

"Sejauh ini kami menghormati penyelidikan yang dilakukan otoritas Filipina dan berharap kasus ini segera bisa diselesaikan," ujarnya.

Menurut Faizasyah, parlemen Filipina juga tengah membentuk suatu tim khusus untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh.

Aparat bea cukai Filipina pada Kamis (20/8) menahan sebuah kapal kargo "Capt Ufuk" yang mengangkut sekitar 50 senapan di daerah Bataan.

Setelah dicek, ditemukan senapan buatan Pindad berjenis SS1-V1, beberapa perlengkapan militer lainnya, dan senjata laras panjang bermerek Israel "Galil". Senjata itu adalah sejenis senjata tipe serbu yang sangat akurat (300-800 meter).

Selain senjata-senjata itu, aparat Filipina juga menahan 14 kru dari Georgia dan Afrika. Kapal tersebut disebutkan berangkat dari Pelabuhan Georgia dan singgah di Indonesia untuk mengambil barang, sebelum kemudian berlayar ke Pelabuhan Mariveles.

Menurut catatan, pada 2008 PT Pindad mengekspor berbagai jenis senjata sebanyak tujuh kali ke luar negeri, sedangkan pada 2009 mengeskpor 13 kali antara lain Thailand dan Mali. Sedangkan Filipina relatif baru sebagai negara tujuan.

Pengiriman Senjata Pindad Kembali Dipertanyakan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bidang Pertahanan, Yusron Ihza Mahendra, kembali mempertanyakan cara pengiriman senjata produksi PT Pindad Indonesia yang oleh berbagai kalangan internasional dianggap bisa disebut telah masuk "black market" (pasar gelap) dunia.

Ia mengatakan itu di Jakarta, Kamis, masih terkait dengan terbongkarnya kasus impor senjata di Filipina yang ternyata berasal dari Indonesia dan merupakan produksi BUMN tersebut.

"Karena itu, liku-liku penjualan senjata yang diduga berasal dari PT Pindad, menurut saya perlu dicermati secara lebih serius lagi oleh aparat berwajib, terutama tentang kemungkinan senjata itu masuk ke pasar gelap atau `black market` (BM)," katanya.

"Jika senjata itu ternyata memang masuk ke BM, urusannya bisa jadi `blunder`," katanya.

Sebagai misal, katanya, jika senjata itu ternyata jatuh ke pihak separatis di Filipina, lalu bagaimana jadinya citra hubungan diplomatik Indonesia dengan negara tetangga tersebut?

"Sebaliknya, jika senjata itu jatuh ke tangan yang tidak berhak di dalam negeri kita sendiri, maka bagaimana pula urusannya. Umpamanya, jika senjata itu jatuh ke kelompok teroris atau ke kelompok-kelompok separatis dalam negeri kita sendiri," tanyanya lagi.

Karena itu, Yusron Ihza Mahendra mendesak aparat nasional `kita` untuk bekerja lebih keras lagi dalam mengungkap kasus senjata tersebut. "Termasuk menyelidiki dan menyidik kemungkinan bahwa senjata-senjata penembak gelap di Papua baru-baru ini adalah senjata buatan PT Pindad juga," ujarnya.

Dalam sidang Komisi I DPR RI dengan kementerian jajaran Polhukam beberapa akhir pekan lalu, ujarnya, masalah senjata ini telah diangkat sebagai permasalahan, di samping isu-isu teroris.

"Tetapi, karena sidang yang mulai jam 10 pagi itu hampir `numbur` jam berbuka puasa, maka tidak cukup waktu untuk pendalaman terhadap masalah itu lebih lanjut," katanya.

Lalu, katanya, jawaban Pemerintah terhadap masalah tersebut masih bersifat normatif.

"Masalah senjata tadi tentu tidak cukup hanya dengan jawaban dari Pemerintah bahwa pengiriman senjata itu sesuai prosedur atau mempunyai izin," katanya.

Tetapi, menurut dia, mungkin saja Pemerintah tidak dapat membuka masalah senjata tersebut secara lebih leluasa di dalam sidang terbuka yang diliput puluhan media cetak maupun elektronik itu.

"Tetapi, minimal pada tingkat internal Pemerintah sendiri, hendaknya masalah itu terus ditindaklanjuti. Semua ini tentu bukan demi DPR RI, tapi demi kemaslahatan bangsa dan negara ini," ujar Yusron Ihza Mahendra lagi.

ANTARA News

Thursday, September 10, 2009

Kasal, `HUT TNI AL Punya 3 Makna`


10 September 2009, Jakarta -- Upacara peringatan hari lahir TNI Angkatan Laut ke-64 yang jatuh pada 10 September 2009 dilaksakan di Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar), Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis (10/9).

Bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Staf Koarmabar (Kasarmabar), Laksamana Pertama TNI Bambang Suwarto, mewakili Pangarmabar dengan membacakan Amanat Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, SH.

Kasal menyampaikan sekilas sejarah cikal bakal berdirinya Angkatan Laut, bahwa sejak dibubarkannya PETA dan HEIHO di seluruh Indonesia, pada 22 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Kemudian pada 10 September 1945 didirikan BKR Laut yang diprakarsai oleh bekas anggota Koninklijke Marine, guru dan murid Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) dan Sekolah Pelayaran Rendah (SPR), pegawai dari Jawa Unko Kaisha, Kaigun Haiho dan pemuda pencinta laut lainnya, yang disahkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan ditetapkan Laksamana III M. Pardi sebagai pemimpin BKR Laut Pusat.

Pembentukan BKR Laut Pusat inilah yang akhirnya menggetarkan organisasi dan perkumpulan kemaritiman untuk membentuk BKR Laut di daerah-daerah, kata Kasal. Oleh karena itu untuk menghormati jasa dan pendiri BKR Bagian Laut, maka pada 10 September 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Angkatan Laut Republik Indonesia.

Kasal juga mengatakan, bahwa tradisi peringatan HUT TNI Angkatan Laut pada dasarnya memiliki tiga makna penting. Yaitu makna keimanan dan ketaqwaan, merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala petunjuk, tuntunan dan perlindungannya sehingga sampai hari ini TNI Angkatan Laut telah berusia 64 tahun.

Makna historis yaitu sebagai upaya pelestarian sejarah karena sejak awal kelahirannya sampai saat ini TNI Angkatan Laut telah mempu mengemban tugas-tugas negara sesuai amanat undang-undang, khususnya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan makna evaluatif, diartikan sebagai momentum instropeksi dan evaluasi diri tentang kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan tugas pada masa lalu untuk disempurnakan sehingga tugas-tugas mendatang dapat dilaksanakan secara optimal.

POS KOTA

Menhan: Dua Negara Tawarkan Pesawat Pengganti Nomad

M-28 Bryza-1RM Bis milik AL Polandia versi patroli maritim buatan PZL Mielec Polandia. Sebelumnya telah ditawarkan ke TNI AL melalui pembiayaan KE senilai 75 juta dolar. (Foto: Polish Navy)

10 September 2009, Jakarta -- Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan, saat ini ada dua negara yang menawarkan untuk menjual pesawat pengganti Nomad. Hal ini ditegaskan Juwono terkait adanya wacana penggantian pesawat Nomad pascamusibah jatuhnya pesawat jenis Nomad milik TNI AL di Nunukan, Kalimantan Timur (Kaltim).

“Ada dua negara yang menawarkan, yaitu Polandia dan Korea Selatan. Dephan dan TNI masih mempertimbangkan mana yang akan dibeli untuk menggantikan pesawat Nomad dua sampai tiga tahun mendatang,” kata Menhan Juwono Sudarsono, Kamis (10/9).

Ia juga menjelaskan, ada opsi untuk mendahulukan pembelian pesawat jenis patroli laut yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia (DI). Namun, untuk mewujudkan hal itu diperlukan suntikan dana khusus dari pemerintah kepada PT DI.

“Kita mengharapkan hal itu karena komitmen Presiden dan Wakil Presiden adalah kita mendahulukan industri penerbangan dalam negeri,” kata Juwono.

SURYA

Kesepakatan Pembelian Jet Tempur F-35 JSF Israel - AS Tertunda

Lockheed F-35 JSF. (Foto: jsf.mil)

10 September 2009 -- Pentagon menolak integrasi sistem buatan Israel kedalam pesawat tempur siluman Joint Strike Fighter (JSF) nampaknya akan menunda kedatangan pesawat tempur tersebut di Israel, menurut sumber di Angkatan Udara Israel kepada harian Jerusalem Post, Selasa (8/9).

Pada Juli, Departemen Pertahanan Israel menyerahkan surat permohonan pembelian 25 pesawat siluman F-35 ke Pentagon, pesawat ini akan menjadi skuadron pertama di AU Israel. Tetapi target untuk menandatangani kontrak diawal 2010 sepertinya akan tertunda.

“Proses negosiasi masih berjalan dan kami tidak mengetahui berapa harga pesawat yang disetujui,” ujar pejabat tinggi yang terlibat dalam negosiasi. Diperkirakan harga satu unit pesawat sekitar 100 juta dolar. Bila harga melebihi 100 juta dolar memungkinkan berdampak pengurangan jumlah pesawat.

F-35 JSF pesawat siluman buatan Lockheed Martin yang akan menggantikan pesawat tempur F-15 dan F-16 model lama di jajaran AU Israel.

Tahap pertama kesepakatan pembelian 25 pesawat tempur kemudian dilanjutkan pembelian tambahan 50 pesawat, diantaranya akan dilengkapi kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal.

Israel menginginkan sistem persenjataan elektronik buatan Israel diintegrasikan kedalam pesawat, mengintegrasikan sistem komunikasi buatan Israel serta mampu secara mandiri merawat pesawat dalam masalah teknis dan struktural. Hal ini yang menjadi ganjalan dalam proses negosiasi.

Inggris mempunyai permintaan yang hampir sama dengan Israel seperti yang diberitakan harian Daily Telegraph.

Israel berhasrat memiliki pesawat tempur siluman ini segera karena khawatir dengan pembelian sistem pertahanan udara S-300 Iran dari Rusia. Disamping melalui jalur diplomatik menekan Moskow membatalkan kontrak pembelian dengan Iran.

Pesawat tempur yang dimiliki AU Israel saat ini kemampuannya tidak dapat menandingi sistem S-300.

Sepertinya keinginan Israel sulit terwujud karena F-35 JSF belum operasional dan belum masuk jalur produksi serta Washington akan mengirimkan pesawat pertamanya ke AU AS kemudian AU Inggris dan selanjutnya AU Israel, diperkirakan pesawat pertama diterima paling awal 2014.

The Jerusalem Post/@beritahankam

Nomad Langgar Prosedur

Kondisi pesawat Nomad milik TNI AL yang jatuh di tambak, rencananya hari ini dipotong-potong untuk memudahkan proses evakuasi. (Foto: Radar Tarakan/Anthon Joy)

10 September 2009, Tarakan -- Komandan Gugus Tempur Angkatan Laut (Danguspurla) Armatim Laksamana Pertama RM Harahap mengakui jika keberadaan warga sipil di pesawat TNI AL adalah di luar prosedur penerbangan TNI AL.

“Penumpang sipil (di pesawat militer) tentu tidak sesuai prosedur. Hanya saja, apabila ada masyarakat yang minta tolong, kadang rasa kemanusiaan kita muncul,” kata Harahap menjawab pertanyaan harian ini adanya enam penumpang sipil di Pesawat Nomad P 837 TNI AL yang jatuh di tambak daerah Mentadau, Sekatak Bengara, Kabupaten Bulungan, Senin (7/9) lalu.

Pesawat yang terbang dari Bandara Long Apung, Bulungan menuju Bandara Juwata Tarakan mengangkut 9 orang –termasuk kru- itu jatuh sekitar pukul 14.30 Wita, di titik koordinat 03’ 09 618 N (Lintang Utara) dan 117 11 575 E (Bujur Timur). Empat penumpang -yang semuanya warga sipil- dinyatakan tewas di tempat kejadian, sedang lima lainnya luka-luka.

Kemarin, satu korban lagi bernama Uhip meninggal dunia setelah 2 hari dirawat di RS Ilyas Tarakan. “Memang sudah meninggal. Kami tak bisa beri keterangan banyak, tunggu saja pimpinan,” kata salah satu petugas di RS Ilyas Tarakan.

Beberapa petugas rumah sakit milik TNI AL itu bungkam saat ditanya kapan tepatnya korban meninggal. “Coba tanya ke rumah sakit umum, tadi bawa ke sana,” katanya.

Dengan meninggalnya Uhip, maka korban tewas menjadi lima orang. Masing-masing Muslimin, Yakub K, Srihardi, Fikri dan terakhir Uhip. Uhip sendiri adalah kawan dari Srihardi dan Fikri. Jenazah Srihardi dan Fikri kemarin siang dipulangkan ke Nusa Tenggara Barat (NTB) menggunakan pesawat Sriwijaya Air.

Harahap yang kemarin ke tempat kejadian jatuhnya Nomad P 837 yang dipiloti Lettu Erwin itu mengatakan, jika menurut aturan memang pesawat Nomad tidak diperbolehkan mengangkut warga sipil. “Tapi yang tidak bisa kita tolak adalah permintaan masyarakat,” imbuhnya.

Menurutnya, bagaimanapun juga, dalam menjalankan tugas di daerah, TNI banyak dibantu masyarakat, terutama warga pedalaman. Sehingga tidak heran jika pesawat TNI AL mengangkut warga sipil hanya terjadi di pedalaman saja. “Karena memang di sana tidak ada angkutan,” lanjutnya.

Ditegaskan Harahap, misi yang dilakukan pesawat Nomad adalah tetap patroli maritim. “Untuk mengawasi perbatasan dan mencari data-data karena itu adalah tugas mereka. Apalagi pesawat Nomad sebagai patroli maritim, bisa terbang rendah sehingga dia bisa meyakinkan objek yang ada di bawahnya,” terangnya.

Meski warga sipil itu hanya menumpang, namun biaya perawatan ditanggung oleh pihak TNI AL. “Atas dasar kemanusiaan saja. Atas kejadian ini tetap akan kita bantu sedapat mungkin sampai mereka sembuh sesuai kemampuan Angkatan Laut yang ada di sini (Lanal Tarakan, Red). Bagaimanapun juga, peristiwa ini tidak ada yang menginginkan terjadi,” katanya.

Untuk perawatan, lanjut Harahap, tetap dilaksanakan di Rumah Sakit TNI AL Ilyas Tarakan, sampai korban dinyatakan sembuh. “Kalau sudah sembuh baru kita pulangkan,” janjinya.

Dievakuasi

Rencananya hari ini tim TNI AL yang khusus didatangkan dari Surabaya mengevakuasi bangkai Nomad (N22) P 837 yang hingga kemarin masih berada di tambak milih H Aras.

“Tim dari Surabaya yang akan datang untuk mengangkut sisa pesawat supaya tidak ada lagi yang tinggal. Sisa pesawat tersebut kemudian dipelajari, kemungkinan-kemungkinan apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut,” kata Harahap, saat meninjau lokasi jatuhnya pesawat bersama Danlanal Tarakan Letkol Laut (P) Bambang Irwanto.

Langkah pertama, kata Harahap, badan pesawat dipotong-potong untuk memudahkan proses evakuasi, karena tidak mungkin diangkut secara utuh menuju Tarakan.

Perwira bintang satu ini memastikan, jika dilihat dari lokasinya, kemungkinan proses evakuasi dapat dilakukan dalam waktu satu hari. “Dari lokasi tambak ke Tarakan, kita akan menggunakan kapal tongkang,” jelasnya.

Di Tarakan, lanjut Harahap, bangkai pesawat akan disimpan di Makolanal Tarakan untuk proses penyidikan selanjutnya. “Untuk proses penyidikan, diserahkan kepada tim yang ditunjuk,” ujarnya. Karena itu Harahap belum dapat memastikan penyebab jatuhnya pesawat buatan Australia itu.

KALTIM POST

Danrem 101/Antasari Buka Gladi Posko I Kodim 1007/Banjarmasin


10 September 2009, Banjarmasin -- Komandan Korem 101/Antansari Kolonel Inf Heros Paduppai membuka gladi posko I Kodim 1007/Banjarmasin di Makodim 1007/Bjm bertempat di Jl. WR Supratman Banjarmasin. Senin (7/9) sekitar pukul 09.00 wita

Pembukaan geladi posko I Kodim 1007/Bjm dihadiri oleh Kasrem, para Komandan Kodim, serta para Kasi jajaran Korem 101/Ant. Geladi Posko ini diselenggarakan dengan dilatarbelakangi karena adanya perubahan iklim global yang mengakibatkan terjadinya beberapa rangkaian peristiwa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran serta gempa bumi yang akhir – akhir ini melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sambutannya Komandan Korem 101/Ant menyampaikan penekanan kepada para pendukung dan peserta geladi posko agar benar – benar memanfaatkan waktu latihan seoptimall mungkin, sehingga kegiatan geladi posko I Kodim 1007/Bjm ini dapat berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kemampuan Komandan dan Staf Kodim 1007/Bjm dalam operasi bantuan yang meliputi aspek Kodal dan prosedur bantuan administrasi dalam rangka pembinaan wilayah.

Gladi posko yang diselenggarakan selama tiga hari sesuai rencana akan ditutup pada tanggal 9 september nanti. Kegiatan geladi posko ini merupakan kalender kegiatan tahunan Korem 101/Ant sehingga Danrem berharap melalui kegiatan geladi posko para peserta mendapat pengalaman yang bernilai tinggi sebagai bekal dalam menghadapi persoalan dilapangan.

Penrem 101/Ant

AL India Menerima 4 MiG-29K/KUB di Bulan Oktober

MiG-29K/KUB. (Foto: migavia)

10 September 2009 -- Pesawat tempur MiG-29K/KUB pertama dari empat yang dipesan oleh Angkatan Laut India untuk digunakan di kapal induk Admiral Gorshkov, akan dikirimkan ke AL India pada bulan Oktober.

Rusia dan India menandatangani kontrak pembelian 12 pesawat berkursi tunggal MiG-29K dan empat berkursi tandem MiG-29K/KUB pada 20 Januari 2004, sebagai bagian dari kesepakatan pembelian kapal induk Admiral Gorshkov, saat ini kapal induk tersebut sedang diremajakan di Rusia.

Pesawat tempur tersebut sementara akan berpangkalan di darat, menunggu kapal induk selesai diperbaiki dan diserahkan ke AL India.

Dua MiG-29K dan 2 MiG-29K/KUB secara resmi telah diserahkan kepada India awal tahun ini. Pesawat tersebut diinspeksi oleh tenaga ahli India dan digunakan selama 5 bulan untuk pelatihan terbang para pilot India.

Sementara itu, Rusia dan India masih merundingkan biaya perbaikan Admiral Gorshkov yang membengkak hingga 1,2 milyar dolar.

Admiral Gorskov akan menggantikan INV Viraat yang telah berusia 50 tahun, Admiral Gorskov akan diberinama INS Vikramaditya diharapkan mampu beroperasi hingga 30 tahun. Saat ini, India sedang mengembangkan kapal induk buatan dalam negeri India.

RIA Novosti/@beritahankam

Kondisi Pilot dan Co Pilot Nomad Membaik

Seorang anggota TNI Angkatan Laut Lanal Tarakan menunjukkan bangkai pesawat Nomad yang jatuh pada Senin (7/9) di areal pertambakan di Sekatak Bengara, Kabupaten Bulungan, Kaltim, Rabu (9/9). Lima orang meninggal dunia dan empat orang lainnya terluka dalam insiden ini. (Foto: ANTARA/M Imron Rosyadi/Koz/mes/09)

10 September 2009, Balikpapan -- Kondisi pilot Letnan Satu Erwin dan co pilot Letnan Satu Saiful pesawat Nomad P-837 berangsur membaik.

“Keduanya sudah sadar dan bisa diajak komunikasi,” kata Komandan Pangkalan Laut Tarakan Kalimantan Timur, Letnan Kolonel Bambang Irwanto, Kamis (10/9).

Hasil cek kesehatan tim medis menyimpulkan tidak ada masalah kesehatan pada fisik para perwira pertama AL ini. Rumah sakit AL Tarakan hanya mengobati luka-luka luar akibat peristiwa kecelakaan pesawat ini.

Namun demikian, Bambang mengaku masih memantau perkembangan fisik kedua awak pesawat ini sebelum dikembalikan lagi pada tugas kedinasannya. Dia masih mengkhawatirkan kemungkinan adanya dampak psikologis mengganggu mental mereka.

Bangkai pesawat Nomad TNI Angkatan Laut yang jatuh pada Senin (7/9) di Sekatak Bengara, Kabupaten Bulungan, Kaltim, Rabu (9/9). Bangkai pesawat naas tersebut masih berada di lokasi menunggu dipindahkan ke lokasi Lanal Tarakan. (Foto: ANTARA/M Imron Rosyadi/Koz/mes/09)

“Tim kami masih memantau keduanya. Bila dianggap perlu perawatan lebih lanjut, mereka akan kami kirimkan ke rumah sakit AL di Surabaya,” paparnya.

Pesawat Nomad membawa tujuh penumpang, lima di antaranya tewas yakni Uhip, Yakub Kayang, Muslimin, Sri Hadi dan Fikri. Penumpang yang mengalami luka ringan yaitu teknisi pesawat Sersan Mayor Sadikin dan Muhamir.

Pesawat ini biasanya dipergunakan untuk pengintaian kawasan perbatasan blok Ambalat Tarakan Kalimantan Timur. Pangkalan TNI AL Tarakan sering memanfaatkannya untuk menjaga kedaulatan negara di perbatasan Indonesia-Malaysia.

Pesawat TNI AL jenis Nomad P-837, Senin (7/9) dilaporkan jatuh di kawasan Sekatak Bengara Sungai Sukun Mentadau Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur. Saat ditemukan, bangkai pesawat Nomad dalam kondisi rusak parah dengan posisi terbalik. Pesawat intai perbatasan Malaysia ini sedang melaksanakan patroli rutin di rute Tarakan - Long Apu - Tarakan.

TEMPO Interaktif

Jenderal Spanyol Kunjungi Kompi C Indobatt


9 September 2009, Lebanon -- Komandan Sektor Timur Unifil (United Nations Interim Force In Lebanon) dari Angkatan Darat Spanyol, Brigjen Ricardo Alvarez Espejo Garcia, Rabu siang (8/9) waktu Lebanon, berkunjung ke Kompi C Batalyon Infanteri Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-C/Unifil di UN POSN 9-2.

Kunjungan ini tidak seperti biasanya yang dilakukan oleh para petinggi Unifil dan ini merupakan kunjungan kerja pertama sejak dia menjabat sebagai Komandan Sektor.

Para Komandan Sektor Timur Unifil sebelumnya tidak pernah berkunjung ke satuan setingkat kompi. Mereka biasanya berkunjung ke batalyon terlebih dulu baru mengunjungi kompi sesuai agenda yang dibuat oleh batalyon itu sendiri.

Konga XXIII-C selama sembilan bulan masa penugasan, sudah mengalami empat kali masa pergantian Komandan Sektor Timur Unifil: mulai Brigjen Medina, Brigjen Asarta, Brigjen Prieto dan sekarang Brigjen Alvarez.

Kedatangan Alvarez ke Kompi C, merupakan sesuatu hal yang wajar mengingat sebagai Komandan Sektor, orang nomor satu di Sektor Timur Unifil ini dapat mengunjungi satuan mana saja yang berada di bawah komandonya.

Kompi Mekanis Charlie merupakan salah satu Kompi Indobatt yang berada di luar markas batalyon atau terpisah dari induk pasukan yang mempunyai daerah tanggung jawab (area of responsibility) yang jauh dari batas Lebanon – Israel, namun berpengaruh terhadap situasi dan kondisi keamanan di Lebanon Selatan, karena kompi Charlie merupakan kompi yang bertanggung jawab terhadap daerah yang berada dekat sungai Litani (Litani River) yang merupakan batas operasi Unifil di sebelah utara, atau berbatasan dengan wilayah Lebanon Utara.

Pada kunjungan tersebut, Bigjen Alvarez mendapatkan paparan dari Komandan Kompi Charlie Mayor (Mar) Muhammad Rizal tentang situasi dan kondisi daerah tanggung jawabnya, kegitan yang dilakukan mulai dari check point-check point (CP), Observation Post (OP), temporary/permanent check point serta beberapa hot spot yang berada di sekitar Sungai Litani yang merupakan perbatasan daerah operasi UNIFIL.

Sebelum mengakhiri kunjungannya, Komandan Sektor Timur didamping Komandan Kompi Charlie meninjau pangkalan UN POS 9-2. Dia berpesan kepada seluruh prajurit agar tetap waspada dan mengutamakan keselamatan personil dalam menyikapi perkembangan situasi di daerah operasi serta segera melaporkan setiap perkembangan yang terjadi sesuai prosedur, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat segera diantisipasi.

Brigjen Alvarez juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada segenap prajurit TNI yang hadir pada acara tersebut.

POS KOTA

Venezuela Borong 100 MBT T-72 dan T-90 Dari Rusia

MBT T-90. (Foto: RIA Novosti)

9 September 2009 -- Rusia dan Venezuela diharapkan menandatangani kontrak pengiriman sedikitnya 100 MBT (Main Battle Tank) senilai 500 juta dolar ke negara di Amerika Latin tersebut, ungkap sebuah sumber di industri militer Rusia, Rabu (9/8).

Presiden Venezuela Hugo Chavez akan berkunjung ke Moskow, Rabu (9/8) untuk kunjungan dua hari sebagai bagian kunjungan selama 11 hari ke sejumlah negara. Presiden Chavez akan mengadakan pertemuan dengan pemimpin Rusia.

“ Selama kunjungan, diharapkan ditandatangani kontrak pengiriman MBT T-72 dan T-90 ke Venezuela,” ucap sumber tersebut.

Moskow dan Caracas dapat juga mendiskusikan pengiriman IFV (Infantry Fighting Vehicles) buatan Rusia di masa mendatang, tambah sumber.

Harga satu unit MBT T-90 yang diproduksi pabrik Uralvagonzavod 5 - 7 juta dolar, sementara harga satu unit MBT T-72 1 -2 juta dolar.

MBT T-90. (Foto: army-technology.com)

MBT T-72. (Foto: army-technology.com)

Uralvagonzavod memproduksi total 165 T-90 tahun lalu. Setengah tank diekspor, serta sisanya menggantikan T-72 Angkatan Bersenjata Rusia. Sehingga, Rusia mempunyai T-72 tersedia untuk dijual ke Venezuela.

Angkatan Darat Venezuela mempunyai lebih dari 80 MBT tua buatan Perancis AMX-30 serta beberapa lusin tank ringan AMX-13C.

Presiden Chavez mengatakan negaranya merencanakan membeli senjata dari Rusia untuk mengatasi peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di negara tetangga Kolombia.

Venezuela telah menandatangani 12 kontrak pembelian senjata senilai 4,4 milyar dolar dengan Rusia, terdiri dari pesawat tempur Sukhoi, helikopter angkut militer dan senjata serbu Kalashnikov.

RIA Novosti/@beritahankam

Perampingan Struktur TNI tidak Dimungkinkan

Sejumlah prajurit Kodam XVII/Cenderawasih melakukan atraksi seni beladiri. (Foto: ANTARA/Oka Barta/Koz/mes/08)

10 September 2009, Jakarta -- Ide perampingan struktur TNI dengan menghilangkan Kodam dan satuan dibawahnya ditolak mentah-mentah KSAD Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo. Pasalnya perampingan struktur harus mengubah ideologi sistem pertahanan keseluruhan.

"Memang konsep pertahanan kita adalah konsep pertahanan rakyat semesta, dimana kita menggunakan rakyat sebagai kekuatan pertahanan negara kita. Bimter ini adalah satuan aparat kita yang tugasnya membina, jadi nggak bisa dihilangkan dan ditempatkan di daerah rawan," jelas KSAD kepada wartawan disela-sela buka puasa bersama di Jakarta, Rabu (9/9).

KSAD mempertanyakan dengan hanya menempatkan kesatuan di daerah rawan, ketika daerah rawan berpindah apakah kemudian kesatuan itu dipindahkan pula. Padahal komando teritorial juga berfungsi untuk deteksi dini terhadap ancaman pertahanan. Dengan demikian, struktur itu tidak mungkin dibubarkan. "Tidak mungkin. Kalau dibubarkan doktrinnya berubah," tandasnya.

TNI: 70% Persenjataan harus Diganti

Tank PT-76 milik Marinir dibeli 1962 dari Uni Sovyet, dikirimkan 1964 untuk persiapan Operasi Dwikora. Saat ini masih digunakan setelah dilakukan peremajaan. (Foto: Mulanmulan)

Sekitar 70% persenjataan yang dimiliki TNI sudah saatnya untuk diganti dengan yang baru, kata Juru bicara TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen.

"Sekitar 70% persenjataan yang dimiliki TNI sudah berusia di atas 20 tahun dan memang sudah saatnya diganti," katanya, saat dikonfirmasi hasil audit bersama Departemen Pertahanan dan Mabes TNI tentang alat utama sistem senjata, di Jakarta, Rabu (9/9).

Namun begitu, apakah seluruh persenjataan itu akan langsung dikandangkan dan tidak digunakan lagi, itu perlu kajian dan penelitian lebih lanjut," ujarnya menambahkan.

Bagaimana pun, tambah Sagom, TNI tetap membutuhkan peralatan dan persenjataan untuk latihan dan melaksanakan operasi sesuai tugas pokok, peran dan fungsi TNI.

Jika semua peralatan dan persenjataan yang telah berusia diatas 20 tahun langsung dikandangkan, TNI tidak dapat melaksanakan latihan rutin untuk memelihara kesiapan operasional dan profesionalitasnya.

Sagom mengemukakan, peralatan dan persenjataan TNI yang berusia lebih dari 20 tahun, sebagian telah mengalami peremajaan (retrovit) atau repowering. "Sehingga masih tetap kita pakai, meski sudah saatnya diganti dengan yang benar-benar baru," tuturnya.

Ia menambahkan, saat ini rata-rata kesiapan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI hanya berkisar antara 40-70% dari kebutuhan ideal. Sebagian peralatan dan persenjataan TNI merupakan 'sisa' pengadaan pada era 1960-an, 1980-an dan periode 1990 hingga 2000.

Era 1960-an boleh dikatakan sebagai masa puncak kejayaan TNI tidak saja di kawasan ASEAN, tetapi juga belahan bumi Selatan. Sayang masa kejayaan itu tidak bertahan lama. Pada era 1970-an kondisi dan tingkat kesiapan alutsista yang dimiliki TNI cenderung menurun. Pesawat, kapal dan kendaraan tempur asal negara Timur banyak yang harus diistirahatkan dan diganti buatan negara negara barat.

Kebangkitan TNI baru terasa kembali pada 1980-an. Saat itu TNI diperkuat dengan beberapa persenjataan dan peralatan baru meski tidak terlalu siginfikan. Kondisi ini mengalami sedikit perbaikan di era 1990-2000 dengan penambahan dua Sukhoi, dua Korvet dan panser VAB. "Selain itu, sebagian besar peralatan TNI atau sekitar 70% telah berusia diatas 20 tahun," kata Sagom.

Tim Studi Alutsista DPR tidak Menemukan Kebocoran Dana Pemeliharaan


Tim studi alutsista DPR pimpinan Yusron Ihza Mahendra menyatakan tak menemukan kebocoran dana pemeliharaan alutsista, utamanya pesawat. Hasil studi menunjukkan bahwa minimnya anggaranlah penyebab utama kecelakaan pesawat yang lima kali terjadi pada tahun 2009.

"Dalam studi, kami tidak bicara khusus untuk Nomad. Studi menunjukkan ada keterkaitan antara anggaran yang tidak cukup dengan kecelakaan yang terjadi di mana 5-10 tahun terakhir hanya terpenuhi 1/3 dari kebutuhan minimum," kata Yusron kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (9/9).

Sepertiga anggaran yang tersedia, kata dia, cenderung mengurangi biaya untuk peremajaan alutsista dan biaya perawatan alutsista. Padahal, kebutuhan minimum essential force sendiri memerlukan biaya hingga Rp 120 triliun.

"Dengan tercukupinya kebutuhan minimum saja, perawatannya pasti pas-pasan. Nah, yang minimum ini hanya terpenuhi sepertiganya, berarti perawatannya kurang dari pas-pasan," terangnya.

Perintah Presiden SBY untuk mengkandangkan dulu pesawat yang tidak layak juga dipertanyakannya. Melihat kondisi alutsista, ia menyatakan bahwa sebagian besar pesawat bakal dikandangkan. "Lalu, apa yang ada di luar kandang? Bagaimana TNI beroperasi dengan keadaan seperti itu?" tanyanya retoris.

Ia mengatakan bahwa hasil tersebut akan dibahas secara internal terlebih dahulu. Pemaparan secara terbuka akan diajukan pada rapat bersama pemerintah pekan depan. Apakah studi tersebut menemukan kebocoran dana perawatan? Ia menjawab mungkin saja tapi ia tak menemukannya sejauh ini.


MEDIA INDONESIA

Sambut Dankomar Baru

Brigjend TNI (Mar) M Alfan Baharudin, diangkat sejumlah prajurit Korps Marinir, usai penyambutan Dankormar yang baru di lapangan tembak Bumi Marinir Karangpilang. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/pd/09)

Surabaya - Sebanyak 5.000 prajurit Korps Marinir berbaris rapi di sepanjang jalan masuk ke lapangan tembak Jusman Puger Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Rabu (9/9) malam, untuk menyambut kedatangan Komandan Korps Marinir(Dankormar) yang baru.

Dankormar Brigjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin datang dengan menaiki Jeep Hummer didampingi istrinya Ny Nita Alfan Baharudin dan Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) I Wayan Mendra beserta istri dan diikuti sejumlah pejabat teras Korps Marinir.

Sepanjang perjalanan, Brigjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin yang telah menerima tongkat estafet kepemimpinan Korps Marinir dari Mayjen TNI (Mar) Djunaidi Djahri pada 2 September 2009 itu disambut dengan lagu dan tepuk tangan prajurit yang mengiringi hingga ke lapangan tembak.

"Selamat datang, pahlawan muda. Lama nian kami rindukan kamu. Bertahun-tahun bercerai mata. Kini kita dapat berjumpa pula," demikian satu bait lagu yang dinyanyikan 5.000 prajurit Korps Marinir.

Acara penyambutan kedatangan Dankormar kali ini agak lain bila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, karena biasanya Komandan Korps Marinir yang baru disambut di lapangan apel dengan upacara parade dan defile Ranpur.

Tapi, kali ini, Komandan Korps Marinir disambut oleh ribuan prajurit Marinir di lapangan tembak dilanjutkan dengan pengarahan Dankormar, kemudian dilanjutkan dengan lomba menembak pistol dan senapan.

Komandan Korps Marinir (Dankormar) yang baru, Brigjend TNI (Mar) M Alfan Baharudin, melihat pertandingan menembak sejumlah anggota Marinir, saat penyambutan Dankormar yang baru di lapangan tembak Bumi Marinir Karangpilang Surabaya, Rabu (9/9). Brigjend TNI (Mar) M Alfan Baharuddin, menggantikan Mayjend TNI (Mar) Djunaidi Djahri. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/pd/09)

Dalam sambutannya, Dankormar yang baru mengatakan Korps Marinir saat ini berada dalam situasi atau periode waktu penugasan yang sangat minim, tapi energi yang ada cukup besar, sehingga situasi itu sangat riskan.

"Saya tahu, kalian harus menahan energi, kekuatan dan kemampuan kalian yang besar, dahsyat, dan mematikan itu, karena itu saya perintahkan kepada kalian untuk berlatih, berlatih, dan berlatih, sehingga kalian menemukan cara yang paling efektif untuk menghancurkan lawan-lawan negara kita," katanya.

Komandan Korps Marinir (Dankormar), Brigjen TNI (Mar) M Alfan Baharudin dan istri Nita Alfan disambut 5.000 pasukan marinir di Bhumi Karangpilang. (Foto: ANTARA JATIM)

Selain berlatih terus, katanya, membangun tubuh dan otot juga penting, karena semua orang tahu bahwa Korps Marinir adalah prajurit-prajurit yang sulit untuk ditumbangkan dan mereka akan berpikir ribuan kali bila harus berhadapan.

"Saya juga minta kalian agar selalu menjaga soliditas sesama TNI, unsur-unsur Polri, dan lokasi dimana kalian berada dan bertugas. Timbulkan suasana harmonis agar kalian bisa diterima, bisa mengendalikan situasi, dan tentramkan lingkungan atas keberadaan kalian," katanya.

Secara internal, Dankormar yang baru berpesan prajurit marinir tidak lupa meningkatkan ketakwaan sesuai agama masing-masing.

"Jangan menunggu hatimu terketuk, baru bersujud, mulai hari ini tingkatkan keimanan kita kepada Yang Maha Kuasa agar selalu memberikan perlindungan, sehingga kita selalu terjaga dari fitnah," katanya.

Menurut komandan kelahiran Medan itu, mulai minggu ketiga Januari 2010, prajurit marinir akan bermanuver di lapangan 21 hari setiap batalyon dan tidak akan ada pemotongan anggaran untuk kepentingan latihan.

"Kepada prajurit Marinir yang jago berkelahi dan menembak, kalian berada dimana pun mewakili Korps Marinir maupun TNI AL dalam even olahraga, saya akan hadir di tengah-tengah kalian," katanya.

Setelah itu, acara penyambutan dilanjutkan dengan lomba menembak senapan dan pistol dengan juara pertama untuk lomba senapan direbut Brigif-1 Marinir, juara kedua diraih Menbanpur-1 Mar, dan juara ketiga disabet Denma Pasmar-1.

Untuk lomba menembak pistol P.228 SigSauer kaliber 9 mm, Komandan Korps Marinir keluar sebagai juara pertama, Komandan Brigif-1 Marinir sebagai juara kedua, dan Komandan Pasmar-1 sebagai juara ketiga.

ANTARA JATIM

Wednesday, September 9, 2009

Brasilia Beli 36 Pesawat Tempur Rafale

Dassault Rafale. (Foto: Dassault)

9 September 2009 -- Brasilia memutuskan membeli 36 pesawat tempur buatan Perancis Rafale dengan nilai kontrak sekitar 5 milyar euro (7,2 milyar dolar), Senin (7/9). Sedangkan Perancis akan membeli 10 pesawat angkut militer dari Brasilia.

Pengumuman ini dibuat saat Presiden Perancis Nicolas Sarkozy berkunjung ke Brasilia untuk menghadiri upacara perayaan kemerdekaan Brasilia sebagai tamu kehormatan Presiden Brasilia Inacio Lula da Silva.

Dassault Aviation Rafale bersaing dengan Boeing F/A-18 E/F dan SAAB Gripen NG dalam tender pengadaan pesawat tempur Brasilia FX-2.

Pembelian ini menjadikan Brasilia sebagai pembeli pertama Rafale diluar Perancis, saat in Rafale sedang berkompetisi merebutkan tender pesawat tempur di India, Swiss dan Yunani. Libya dalam pembicaraan bilateral membuat pesawat tempur buatan Perancis.

Kapal Selam Nuklir Brasilia

Kapal selam konvensional kelas Tupi tipe 209 milik AL Brasilia.

Angkatan Laut Brasilia merencanakan membangun kapal selam bertenaga nuklir pertama dengan bantuan Perancis. Kapal selam akan dilengkapi dengan persenjataan konvensional, kemungkinan kapal selam nuklir berasal dari varian kelas Barracuda.

Kesepakatan yang ditandatangani antara Brasilia dan Perancis termasuk konstruksi 4 kapal selam konvensional senilai 9 milyar dolar.

Saat ini AL Brasilia mengoperasikan 5 kapal selam konvensional buatan Jerman kelas Tupi tipe 209.

AFP/@beritahankam

Jangan Temajuk Seperti Sipadan-Ligitan Jilid Dua

Salah satu sudut Desa Temajuk di Kabupaten Sambas. (Foto: istimewa)

9 September 2009, Pontianak -- Aktivis mahasiswa Kabupaten Sambas mengkritisi lambannya pemerintah membangun perbatasan akan berdampak penguasaan oleh negara lain. “Kami tidak menginginkan Desa Temajuk, Kabupaten Sambas seperti Sipadan-Ligitan jilid dua,” kata Ketua Asrama Mahasiswa Kabupaten Sambas Pantai Utara Nasaruddin kemarin di Pontianak.Ia mengatakan wilayah perbatasan sangat terbelakang karena lokasinya yang relatif terisolir dengan tingkat aksesibilitas rendah. Selain itu, kata dia, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

“Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan. Termasuk langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan,” ungkapnya.Nasaruddin mengatakan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup warga setempat. Menurutnya, hal itu berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. “Kami khawatir daerah perbatasan sebagai pintu masuk atau tempat transit pelaku kejahatan dan teroris. Melihat kompleksitas permasalahan di atas, kami mencoba memfasilitasi upaya mencari solusi yang dihadapi masyarakat perbatasan di Temajuk, Kecamatan Paloh menggelar dialog perbatasan,” paparnya.

Ia mengatakan rencananya dialog perbatasan ini dilaksanakan 13 September 2009, bertempat di Aula Desa Temajuk. Dikatakannya, dengan dialog ini diharapkan masyarakat mengetahui secara detail masalah-masalah yang ada dan sedang dihadapi.“Kami berharap selanjutnya dapat mencarikan solusi atas masalah tersebut. Selain itu, kedepannya diharapkan pada pemerintah memberi perhatian lebih kepada wilayah perbatasan agar tak terjadi pencaplokan Sipadan-Ligitan jilid dua, secara nyata, tak hanya sekedar master plan untuk jualan,” ungkap Nasaruddin.

PONTIANAK POST

TNI-AL Kaji Percepatan Penggantian Nomad

CN-235 MPA buatan PT. IPTN. (Foto: jhon ipenk)

9 September 2009, Jakarta -- Mabes TNI Angkatan Laut mengkaji percepatan penggantian pesawat udara Nomad dengan CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia, menyusul kecelakaan yang menimpa pesawat Nomad P-837 di Kalimantan Timur, Senin (7/9), hingga mengakibatkan empat orang meninggal dunia.

"Saat ini, kita masih nyatakan pesawat udara Nomad masih layak pakai meski usianya sudah sangat tua dan kini jumlahnya tinggal tujuh unit dari semula 42 unit," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul ketika dikonfirmasi ANTARA News di Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan, untuk sementara waktu tujuh unit pesawat Nomad yang tersisa tidak dioperasionalkan guna penyelidikan lebih lanjut tentang sebab-musabab jatuhnya pesawat Nomad tersebut.

"Sambil melakukan penyelidikan, kita juga mengkaji kemungkinan untuk mempercepat penggantian Nomad dengan CN-235 MPA dari PT DI," kata Iskandar.

Setidaknya dalam waktu dekat ini, akan ada tiga pesawat jenis CN-235 yang dipesan TNI AL dari PT DI.

Rencana pembelian ini diharapkan menjadi tonggak penambahan sekaligus peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) di Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal).

Pesawat jenis CN-235 ini dilengkapi dengan patroli maritim, radar, dan sarana lain pendukung pelaksanaan tugas. Saat ini, TNI AL menerapkan standar baru operasional alutsista yang ada. Ia menegaskan, hanya ada dua kriteria operasional alutsista TNI AL, yakni siap dan tidak siap operasional.

Pesawat Nomad P-837 yang jatuh pada awal pekan ini merupakan buatan Australia 1982. Keseluruhan pesawat Nomad yang dimiliki TNI AL sebanyak 42 unit, dan sebanyak 23 unit telah disimpan, sedangkan 19 unit lainnya masih dapat dioperasionalkan, namun dari 19 unit tersebut hanya 14 unit yang akan disiapkan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Dari jumlah tersebut, baru delapan unit yang sampai saat ini dinyatakan sudah laik terbang. Namun, kini tinggal tujuh karena kecelakaan pada Senin (7/9).

ANTARA News

Sebelum Jatuh, Nomad ‘Sekarat’, Tinggal Memiliki 86 Jam Terbang


9 September 2009, Jakarta -- Pesawat milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (AL) jenis Nomad tipe N24 Nomor P-837, yang jatuh di sekitar perairan Kalimantan Timur (Kaltim), ternyata telah “sekarat” dan tinggal memiliki 86 jam terbang. Sebelum terbelah dua tatkala jatuh tambak di Bulungan, pesawat tersebut terlebih dulu mengalami gangguan mesin.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal), Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, ketika dimintai konfirmasi di Jakarta mengakui bahwa jam terbang pesawat buatan Australia tahun 1982 itu hanya tersisa 86 jam lagi. Namun ia membantah bahwa pesawat intai dan patroli tersebut sudah tak layak jalan.

“Ketika beroperasi kemarin, pesawat tersebut masih laik jalan. Hal ini berdasarkan sertifikat kelaikan terbang dengan nomor SLU/44 V 2009 tanggal 28 Mei 2009,” ujar Iskandar Sitompul, seperti dilansir Kompas.com, Selasa (8/9).

Mengutip data di Pusat Penerbangan TNI AL, Iskandar menjelaskan, TNI AL memiliki 44 pesawat Nomad, yang dulu didatangkan dari Australia dalam tiga gelombang. Gelombang pertama, 1975-1980, sebanyak 20 unit; gelombang kedua, 1997, sebanyak 20 unit –termasuk yang jatuh di Bulungan– dan gelombang ketiga, 2003, sebanyak empat unit.

Menurut Kadispenal, sebagian besar Nomad sudah digroundedkan, dan sekarang sisa 19 unit. Dari jumlah itu, yang stand by sebanyak 14 unit, dan yang masih laik terbang ada delapan unit. “Nomad yang jatuh di Kalimantan Timur itu tergolong pesawat Nomad yang masih laik terbang sesuai dengan sertifikat kelaikan udara,” tegasnya.

Iskandar juga mengungkapkan bahwa Kepala Staf TNI AL (KSAL), Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, bereaksi keras atas jatuhnya Nomad yang menelan empat korban jiwa dan lima korban luka itu. KSAL pun melarang semua pesawat Nomad terbang.

“Bapak KSAL telah mengeluarkan larang terbang untuk semua jenis pesawat Nomad sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Nomad TNI AL jatuh saat melakukan patroli maritim mencari data intleijen di perbatasan Malaysia-Kaltim. Nomad ini jatuh dalam perjalanan dari Long Bawan, Kabupaten Nunukan, ke Bandar Udara Juwata, Tarakan, Senin (7/9) pukul 11.11 Wita.

Pesawat yang dipiloti Lettu (P) Erwin Wahyuono, warga Waru, Kabupaten Sidoarjo, ini terbelah sesudah jatuh di sebuah tambak di Bulungan. Saat jatuh, pesawat militer tersebut memuat sembilan orang –enam di antaranya warga sipil. Empat dari enam warga sipil itu tewas, sedangkan dua lainnya luka-luka. Demikian pula tiga anggota TNI AL –termasuk Lettu (P) Erwin– juga luka sehingga harus dirawat di RSAL Tarakan.

Dimakamkan

Dari Balikpapan, Kaltim, dilaporkan, dua dari empat jenazah korban kecelakaan Nomad akan dibawa ke Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). “Dua jenazah tersebut adalah Fikri dan Srihadi, yang akan dibawa dengan menggunakan pesawat Batavia via Surabaya,” kata Kombes Pol Rudi Pranoto, kepala bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Kaltim, di Balikpapan, Selasa (8/9).

Adapun dua korban lain sudah diambil keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Mereka, Yakob Kayang, dibawa keluarga e Longsam, Kabupaten Bulungan; dan Muslimin, dibawa ke Pamusian RT 25, Tarakan Timur.

“Sedangkan lima korban yang selamat saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Tarakan,” kata Rudi kemudian menambahkan bahwa tiga dari lima korban luka –Erwin, Lettu Syaiful (kopilot), dan Serma SAA Sodikin (teknisi)– mengalami luka parah, sedangkan Uhip dan Muhamir luka ringan.

Rudi juga menyatakan bahwa upaya evakuasi Nomad yang jatuh tersebut belum dilakukan, dan baru akan dilaksanakan Rabu (9/9) hari ini. “Pihak Polda Kaltim menurunkan persone dengan melibatkan Polres Bulungan untuk mengamankan lokasi jatuhnya pesawat Nomad,” katanya kepada Antara.

Selain mengirim sejumlah petugas, kepolisian bertugas untuk mengamankan lokasi. “Untuk olah tempat kejadian perkara (TKP, Red) dan evakuasi bangkai pesawat akan dilaksanakan besok (hari ini, Red) oleh tim Mabes TNI AL dengan menggunakan transportasi air menuju lokasi,” ujar Rudi.

Dijaga Ketat

Sementara itu, rumah Lettu (P) Erwin Wahyuono, di Jalan Raya Taman Bunga Nomor 84, Perumahan Garden Dian Regency, Kecamatan Waru, Sidoarjo, dijaga ketat oleh aparat keamanan, Selasa (8/9). Banyak aparat keamanan –dari pihak satpam perumahan maupun dari POMAL– berjaga-jaga di rumah tersebut. Bahkan semua wartawan yang hendak mewawancara Ny Erwin dihadang di depan pintu perumahan.

Dua satpam –Imam S dan Ari Susanto– yang berjaga-jaga di pintu masuk perumahan melarang wartawan masuk . “Instruksi yang kami terima seperti itu,” ujar Imam kepada Surya, Selasa (8/9).

Selain dari keluarga, instruksi tersebut berasal dari teman-teman Erwin di TNI AL. Alasannya, keluarga dan teman-teman Erwin tak mau diganggu dan enggan semakin terbebani pemberitaan media massa. “Apalagi bapak (mertua) Pak Erwin kan seorang jenderal di TNI AL,” sambung Ari.

Selain itu, Erwin yang tinggal di Perumahan Garden Dian Regency sejak lima tahun lalu tersebut juga menjabat ketua RW. Bapak tiga anak ini pun ditunjuk sebagai koordinator satpam perumahan sejak 2007 silam. “Makanya jangan heran bahwa warga di sini proaktif ikut mendukung larangan terhadap wartawan untuk meliput di rumah keluarga Pak Erwin,” tegas Imam.

Di Jakarta, beberapa pihak meragukan apakah saat jatuh pesawat Nomad itu benar-benar sedang melakukan patroli maritim. Mereka juga menyesalkan keberadaan para penumpang sipil dalam Nomad. “Kalau dilihat dari jalurnya, pengintaian TNI AL seharusnya menuju ke pantai,” ujar Jaleswari Pramowardhani, analis militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian alat utama sistem senjata (alutsista) digunakan untuk mengangkut para warga sipil. Mereka, kata Jaleswari, membayar sejumlah uang untuk jasa tumpangan tersebut.

“Hal ini (dilakukan dengan alasan) atas nama kesejahteraan prajurit. Saya pikir, kejadian jatuhnya beberapa pesawat tahun ini harus mendorong TNI untuk selalu memprioritaskan keamanan,” tegasnya.

Sedangkan menurut Anggota Komisi I (Komisi Pertahanan) DPR RI yang juga Ketua Pansus RUU Peradilan Militer, Andreas Pareira, adanya warga sipil dalam Nomad merupakan pelanggaran. “Harus ada tindakan tegas sesuai dengan mekanisme di tubuh TNI AL. Komandan juga harus bertanggung jawab,” ungkapnya.

Di pihak lain, Iskandar Sitompul menegaskan bahwa Nomad tersebut memang tengah melaksanakan patroli rutin maritim. Iskandar mengatakan, Nomad, yang bertolak dari Tarakan pada pukul 11.00 Wita, tengah mengumpulkan data intelijen maritim ketika di Bandara Long Apung.

Namun, dia mengakui adanya warga sipil yang tidak ada kaitannya dengan tugas kemiliteran. “Mereka menumpang karena kesulitan transportasi,” ujarnya.

SURYA

Nomad, MPA, dan Kemaritiman Kita

GAF Nomad TNI AU dengan nomer registrasi P-801. (Foto: rhariprasetyo)

9 September 2009 -- Berita jatuhnya pesawat Nomad TNI Angkatan Laut di Kalimantan Timur, Senin (7/9), selain menimbulkan rasa sedih juga membangkitkan momentum. Mungkin di satu sisi kita masih terus merisaukan jatuhnya alat utama sistem persenjataan (alutsista) tua kita. Namun, tidak kalah fundamental adalah bagaimana kita menempatkan pesawat seperti Nomad dalam visi kemaritiman kita.

Dalam perspektif negara maritim, yang kemarin banyak mendapat sorotan dengan acara Sail Bunaken yang dihadiri kapal-kapal perang asing, pesawat patroli maritim sebenarnya merupakan komponen yang vital. Negara-negara besar atau negara yang punya visi kemaritiman punya pesawat jenis ini, yang dikenal sebagai MPA (maritime patrol aircraft). AS punya P-3C Orion, Inggris punya Nimrod, Perancis punya Atlantique, dan Spanyol punya Persuader.

Nomad N24 yang dibuat oleh pabrik Government Aircraft Factory Australia ini tidak pertama-tama dirancang untuk pesawat patroli maritim, tetapi hanya sebagai pesawat berciri transpor serba guna dengan kemampuan STOL (short take-off and landing).

Setelah prototipe pertama Nomad N2 terbang pada 23 Juli 1971, unit produksi pertama —N22—diserahkan kepada militer Filipina tahun 1975. Tipe N22 ini juga menjadi dasar bagi pembuatan pesawat patroli pantai Searchmaster, yang selain digunakan oleh militer juga oleh dinas pabean Australia dan AS. Dari N22 ini pula dikembangkan N24, pesawat Nomad yang badannya lebih panjang 1,14 meter dibandingkan dengan N22. N24 memang lalu dipasarkan sebagai pesawat komuter yang kabinnya bisa menampung 16 kursi penumpang. Selain untuk penumpang, N24 juga ditawarkan sebagai pesawat barang Cargomaster dan ambulans udara Medicmaster.

Pesawat yang produksinya berakhir tahun 1984 ini untuk tipe Searchmaster B dilengkapi radar pencari Bendix RDR 1400 dan punya awak normal empat orang. Sementara itu, untuk Searchmaster L yang lebih canggih punya radar Litton LASR (AN/APS504) yang berada di bawah hidung pesawat dan punya kemampuan pindai 360 derajat.

Kebutuhan

Memang untuk negara-negara besar, pengertian patroli maritim terkait dengan perang antikapal selam (anti-submarine warfare/ASW). Karena misi tersebut, pesawat patroli dipasangi sistem sonar berteknologi canggih, lalu ada juga yang dipersenjatai dengan bom dan rudal Exocet.

Kini ketika argumen perang konvensional relatif surut, muncul argumen patroli maritim yang dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi dan keamanan laut. Patroli maritim terus digelar dari Laut Utara hingga di ribuan pulau di Filipina dan Indonesia. Dan—seperti disebut dalam kutipan pada awal tulisan ini—metode yang paling efektif adalah melalui, dan dengan, pesawat udara.

Bagi Indonesia yang dua pertiga wilayahnya laut, patroli maritim tak diragukan lagi merupakan keniscayaan. Memantau gerakan kapal musuh, memburu pelaku penangkapan ikan ilegal, penyelundup barang maupun manusia, dan aktivitas polutif bisa disebut sebagai aktivitas yang membutuhkan dukungan pesawat patroli maritim.

Untuk maksud dan tujuan itu, pesawat patroli maritim punya kemampuan untuk menemukan tempat (locating), mengenali (identifying), dan bila diperlukan menghadapi (dealing) problem yang ada.

Nomad TNI AL bisa dikatakan terlalu tua dan terlalu simpel untuk tujuan dan tugas besar ini. PT Dirgantara Indonesia pernah menawarkan pesawat MPA yang berbasis CN-235. Pesawat juga ditawarkan ke pasar lebih luas dalam pameran kedirgantaraan seperti Singapore Airshow. Namun, sebegitu jauh belum ada deal.

Seperti yang sering kita dengar, problem yang selalu disebut dalam pengadaan alutsista adalah anggaran. Namun, ketika ada wilayah seluas 8,5 juta kilometer persegi yang harus diawasi, pemenuhan kewajiban itulah yang seharusnya dilakukan. Kalau tidak, kita hanya akan berhenti pada wacana saat mengatakan bahwa setiap tahun kita menderita kerugian 4 miliar dollar AS karena penangkapan ilegal, 5 miliar dollar AS karena penyelundupan bahan bakar minyak, dan 600 juta dollar AS karena penyelundupan kayu. Selain itu, juga akan terus berlangsung pencemaran laut sepanjang garis 167.000 kilometer dan adanya lebih dari 3.000 kapal nelayan asing yang beroperasi tanpa izin.

Sebegitu jauh, Indonesia hanya punya satu atau dua Boeing 737-200 dan sebuah Hercules C-130H-MP untuk memantau perairannya.

Nomad yang hanya punya kemampuan untuk patroli pantai jelas jauh dari memadai untuk mematroli perairan Indonesia. Dengan demikian, misalnya penambahan C-130MP dirasakan masih membutuhkan persiapan alokasi anggaran lebih besar, pengadaan CN-235 MPA dalam jumlah yang optimal mestinya harus lebih fisibel.

Kerugian yang ada akibat pencurian ikan memang mestinya bisa digunakan untuk membeli pesawat MPA. Namun, jelas orang akan dihadapkan pada pertanyaan mana lebih dulu, ayam atau telurnya.

Solusi teknologi

Sementara solusi finansial masih belum tampak, teknologi telah banyak menawarkan solusi. Dengan radar canggih yang kini terpasang pada pesawat seperti CN-235 MPA, misi penemuan, identifikasi, dan bila perlu menghadapi problem di laut dapat dipecahkan.

Adanya pesawat patroli yang andal akan bisa setiap kali memberi informasi kepada TNI AL, Polri, Departemen Kelautan dan Perikanan, serta Departemen Perhubungan untuk ditindaklanjuti (Kompas, 15/9/2004).

Tampaknya di sini yang lebih dulu perlu ada ialah visi kemaritiman, yang memberi kerangka dan cetak biru pemanfaatan laut, baik untuk pertahanan maupun pendayagunaan sumber daya untuk kesejahteraan bangsa. Dengan adanya visi yang gamblang di sini, pengadaan pesawat MPA sebagai sistem dan metode sahih untuk mencapai tujuan di atas tak harus menjadi problem. Dengan itu, negara seperti Indonesia tidak akan lagi merasa nyaman untuk menerbangkan pesawat era 1970-an seperti Nomad. (Ninok Leksono)

KOMPAS

TNI AL Terus Awasi Pulau Jemur

Pos pengintai TNI AL di Pulau Jemur. (Foto: pulaujemur.com)

9 September 2009, Dumai -- Pasca klaim Pulau Jemur oleh negara jiran, Malaysia, beberapa waktu lalu menjadi pelajaran berharga bagi Bangsa Indonesia. Setidaknya, membuka mata instansi terkait bahwa ancaman 'pencaplokan' pulau-pulau wilayah perbatasan maupun pulau terluar tidak boleh dianggap sebelah mata. Paling tidak, Sipadan dan Lingitan menjadi cerita pahit.

Kendati klaim Malaysia terhadap pulau yang berada di Kabupaten Rokan Hilir mereka seiring counter yang dilakukan pihak Indonesia, namun tidak membuat TNI AL (Lanal Dumai, red) lengah.

Bahkan, Danalal Dumai Kol Laut (P) Arif Sumartono kepada RPG usai peringatan Nuzul Quran Senin (7/9) malam menegaskan, meski teritorial Pulau Jemur berada di real kerja institusinya, namun Lanal tidak mau gegabah untuk bertindak.

Sebab, lanjut perwira menengah ini, terkait statemen atau komentar menyusul klaim tersebut kewenangan Deplu RI. Sedangkan Lanal, ingat Danlanal, menjaga eksistensi pulau yang memang menjadi wilayah kerja instasinya plus Dumai, Bengkalis, Meranti, dan Siak.

Pulau Jemur. (Foto: pulaujemur.com)

" Keberadaan pulau masih dalam aman dan terkendali, anggota kita di perairan Rohil juga melakukan patroli rutin di pulau tersebut, karena pulau itu benar-benar berada di wilayah Indonesia dan masuk kedalam wilayah pengamanan kita (Lanal, red) maka sebagaimana seharusnya pengamanan pulau sudah sejak lama kita lakukan,'' tegasnya.

Lebih lanjut Danlanal menjelaskan, pulau tersebut milik NKRI, sebagai kekuatan TNI di laut, notabene pihaknya akan mengamankan, apalagi ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa teritorial pulau yang dikenal elok itu masuk dalam wilayah NKRI.

'' Sebenarnya jika kita membaca atau mendengar statmen dari gubernur bahwa klaim yang dilakukan melaysia itu ada sisi baiknya juga, sisi baiknya Pulau Jemur tambah dikenal, karena adanya promosi yang dilakukan negara jiran, disisi lain kita tetap siaga dan siap mempertahankan milik kita,'' pungkasnya serius.

Danlanal mengharapkan petugas yang bertugas di pulau tersebut dapat memberikan rasa aman, dan menjaga pulau itu dari unsur asing. ''Biar saja ada yang mengklaim keberadaan pulau tersebut, yang jelas secara geografis memang pulau itu milik Indonesi," ingatnya.

DUMAI POS

Menhan: Audit Senjata TNI Segera Selesai

Super Tucano kandidat pengganti OV-10 Bronco yang sudah digrounded setelah serangkaian insiden yang menewaskan pilot TNI AU. Realisasi pembelian hingga saat ini belum terealisasi dengan alasan keterbatasan anggaran. (Foto: Embraer)

8 September 2009, Jakarta -- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan hasil audit alat utama sistem senjata yang dilakukan Departemen Pertahanan dan Mabes TNI segera selesai dan dilaporkan ke Presiden.

"Ya hasilnya untuk dilaporkan kepada bapak Presiden," katanya kepada ANTARA News di Jakarta, Selasa, saat ditanya seputar hasil audit alat utama sistem senjata yang dilakukan Departemen Pertahanan dan Mabes TNI dan telah selesai Juli lalu.

Mengenai kapan hasil audit tersebut dilaporkan kepada presiden, Juwono enggan berkomentar lebih jauh.

Sementara itu Kepala Biro Humas Departemen Pertahanan Brigjen TNI Slamet Heriyanto mengemukakan, proses audit alat utama sistem senjata masih memasuki tahap finalisasi mengingat banyaknya perlengkapan dan persenjataan yang harus diteliti satu per satu kondisinya.

"Alutsista yang diperiksa banyak sekali tidak saja satuan tetapi juga persenjataan perseorangan," katanya.

Pada kesempatan terpisah Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga meminta pemerintah untuk segera membeberkan hasil audit alat utama sistem senjata tersebut. "Hingga kini kami belum menerima laporannya seperti apa," katanya.

Ia mengatakan, dari hasil audit itu dapat dirinci perlengkapan dan persenjataan TNI yang masih layak pakai dan tidak, sehingga dapat ditindaklanjuti penanganannya.

Terkait itu, pihaknya akan mempertanyakan hasil audit itu dalam rapat kerja dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pekan depan.

Beberapa waktu lalu, Departemen Pertahanan dan Mabes TNI membentuk tim audit bersama terhadap manajemen pembinaan, teknik dan anggaran seluruh alat utama sistem senjata TNI menyusul kecelakaan yang menimpa beberapa pesawat TNI hingga menimbulkan korban jiwa.

Komisi I Minta Senjata Tak Layak Tidak Dipakai

Pesawat latih Hawk 53 tidak lama lagi akan berakhir usia pakainya, tetapi hingga saat ini belum dilakukan kontrak pembelian pesawat penggantinya. Meskipun kandidat kuatnya sudah ditentukan pesawat buatan Republik Ceko L-159. (Foto: istimewa)

Komisi I DPR RI mendesak pemerintah dan TNI untuk tidak memakai perlengkapan dan persenjataan yang tidak layak operasional menyusul kecelakaan pesawat Nomad TNI Angkatan Laut hingga menimbulkan korban jiwa pada Senin (7/9) kemarin.

"Pesawat, panser, tank dan kapal yang sudah tidak layak operasional harusnya segera dikandangkan jangan dipaksakan untuk digunakan," kata Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga.

Ia mengatakan, keterbatasan alat utama sistem senjata TNI menyusul pengkandangan senjata tersebut akan dipenuhi melalui modernisasi persenjataan TNI sesuai anggaran yang tersedia.

"Dari hasil audit alat utama sistem senjata itu, seharusnya dapat diketahui alat utama sistem senjata dan perlengkapan TNI yang segera dikandangkan dan diganti," ujar Theo.

Berdasar hasil audit juga dapat diketahui alat utama sistem senjata dan perlengkapan apa saja yang diprioritaskan pengadaannya, katanya menambahkan.

Beberapa waktu lalu, Departemen Pertahanan dan Mabes TNI membentuk tim audit bersama terhadap manajemen pembinaan, teknik dan anggaran seluruh alat utama sistem senjata TNI menyusul kecelakaan yang menimpa beberapa pesawat TNI hingga menimbulkan korban jiwa sipil maupun militer.

Namun, lanjut Theo, hingga kini pihaknya belum menerima hasil audit alat utama sistem senjata yang dilakukan tim audit bersama Departemen Pertahanan dan Mabes TNI itu.

Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul menyatakan, jumlah pesawat Nomad yang dimiliki tinggal tujuh unit.

Pesawat Nomad P-837 adalah buatan Australia tahun 1982 dan untuk nomor seri N24A-135 TNI AL memiliki dua unit.

7 Nomad Tidak Dioperasionalkan Sementara

Ian McPhedran menulis di Harian Herald Sun 27 Januari 2004, para pilot militer Australia menolak menerbangkan pesawat GAF Nomad setelah diketahui terjadi kesalahan perhitungan kekuatan. GAF memproduksi 170 pesawat sejak 1975 dan dihentikan produksinya 1985, sudah 100 pesawat jatuh, 24 total loss, 64 sedang dan ringan. Kemudian 18 pesawat Nomad dijual ke militer Indonesia senilai $2 juta. Ditangan para pilot militer Indonesia semua masalah yang terjadi di militer Australia hilang, angka insiden fatal tercatat 3 kali termasuk yang jatuh di Bulungan, Kaltim, Senin (7/9).

Penyebab jatuhnya pesawat Nomad P-837 TNI AL di 24 km barat Tarakan, Kalimantan Timur, sampai saat ini masih dalam penyelidikan tim investigasi TNI AL. 7 Pesawat Nomad lainnya yang kondisinya masih laik terbang untuk sementara waktu tidak dioperasionalkan.

"Tujuh pesawat Nomad lainnya yang kondisinya masih laik terbang diperintahkan oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijanto untuk tidak dioperasionalkan untuk sementara waktu," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Iskandar Sitompul dalam rilis yang diterima detikcom, Selasa (8/9/2009).

Perampingan Struktur TNI Perlu untuk Dukung Kesiapan Alutsista


Masalah anggaran pertahanan yang terbatas seringkali menjadi perdebatan begitu kasus yang berkaitan dengan alutsista mencuat. Salah satunya adalah kasus jatuhnya pesawat patroli AL di Kalimantan, Senin lalu.

Anggota Komisi I dari FPKB Effendi Choiri mengatakan perampingan struktur mutlak diperlukan untuk menanggulangi keterbatasan anggaran. Ia menilai, anggaran pertahanan tersebut lebih banyak dialokasikan untuk belanja birokrasi daripada untuk peningkatan kondisi alutsista TNI.

"Mayoritas terserap untuk belanja birokrasi, sehingga untuk alutsista ini menjadi kecil. Kalau strukturnya semakin diperkecil, anggaran yang tersedia bisa digunakan untuk pengadaan," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/9).

Menurutnya, struktur seperti korem, kodim dan kodam itu mesti diubah. TNI, ujar dia, sebaiknya hanya dialokasikan ke daerah perbatasan atau tempat konflik sesuai dengan tugas dan fungsinya menjaga pertahanan. Semestinya, tukas dia, hal ini sudah dilaksanakan sejak lama, tapi tidak juga dilaksanakan. Yang ada bahkan struktunya diperbesar. Maka itu, ia berpendapat bahwa reformasi itu hanya di undang-undang tetapi tidak sampai ke lapangan.

"Sebetulnya harusnya secara pelan sudah dilakukan, tapi ini tidak. Justru makin bengkak. Kita ini mengarah ke perang modern bukan tradisional, tapi kita malah tidak jelas arahnya. Perlu goodwill dari pemerintah dan TNI untuk itu," terang dia.
Jika hal itu bisa dilakukan, anggaran bisa dialihkan untuk pembaruan alutsista. Pasalnya, ia menilai banyak sekali alutsista yang harus diganti.

"Pesawat tempur lama smua, paling yang baru sukhoi. Kita juga perlu pesawat pengintai, untuk mengintai pelanggaran di udara, kapal pengintai yang belum jadi prioritas. Radar kita juga sudah bodong semua," pungkasnya.

ANTARA News/detikNews/MEDIA INDONESIA