Presiden Terima Panglima Komando Pasifik AS

Presiden SBY menyalami Panglima Komando Pasifik AS, Laksamana Robert F Willard saat menerima kedatangannya di Kantor Presiden. (Foto: Dudi Anung)

10 Pebruari 2010, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu, menerima kunjungan Panglima Komando Pasifik Amerika Serikat Laksamana Robert S Williard.

Presiden Yudhoyono menerima Williard di Kantor Presiden Jakarta sekitar pukul 11:00 WIB.

Kepala Negara didampingi oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menlu Marty Natalegawa, Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Pembicaraan keduanya antara lain diperkirakan terkait rencana kunjungan Presiden AS Barrack Obama Maret mendatang ke Indonesia.

ANTARA News

TNI-Polri Tak Tergiur Baja Murah China

9 Februari 2009, Jakarta -- Banjirnya baja murah asal China tak menyurutkan niat Kementerian Pertahanan untuk tetap menggunakan produk baja dalam negeri, dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista).

"Serbuan baja impor China tak jadi masalah buat pengadaan kami. Sebab, pemerintah sudah ada preferensi menggunakan produk dalam negeri. Kami siap beli dengan harga lebih mahal, karena itu cost untuk industri pertahanan kita," kata Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Gunadi kepada VIVAnews usai Seminar Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa, 9 Februari 2010.

Pemerintah, dia menambahkan, berkomitmen tetap menggunakan produk pelat baja tahan peluru bikinan PT Krakatau Steel karena terkait kualitas. Kualitas baja China yang rendah meski murah, justru menimbulkan kekuatiran atas tingkat keamanan alutsista. "Kami punya standar sendiri, jadi tidak bisa sembarangan menggunakan bahan baku," ujarnya.

Kementerian Pertahanan, kata Gunadi, mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp 7,3 triliun pada tahun ini dan berpotensi bertambah lagi melalui APBN-Perubahan. Sebanyak Rp 6,5 triliun dialokasikan untuk pinjaman luar negeri, sementara sisanya sekitar Rp 800 miliar untuk pengadaan dalam negeri.

Rencananya, anggaran sebesar Rp 800 miliar tersebut akan dialokasikan untuk empat institusi, yakni Mabes Polri, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, yang masing-masing Rp 200 miliar.

Pengadaan alutsista untuk Mabes Polri mencakup pembelian satu paket senjata (Rp 19,6 miliar), satu paket munisi kaliber besar (Rp 48,855 miliar), satu paket munisi kaliber kecil (Rp 100,81 miliar), satu paket alat komunikasi perbatasan (Rp 15 miliar), dan 350 buah payung udara orang (Rp 15,75 miliar).

Untuk TNI AD, dialokasikan untuk pengadaan 12 unit retrofit AMX-13 (Rp 90 miliar), satu paket senjata infanteri (jatri) dan senjata kelompok (japok) senilai Rp 41,6 miliar, satu paket munisi kaliber besar (Rp 32 miliar), satu paket munisi kaliber kecil (Rp 32 miliar), dan satu paket helm anti peluru (Rp 4miliar).

Sedangkan TNI AL akan membeli satu unit refurbishment torpedo senilai Rp 12,5 miliar, satu paket platform KCR type 40 (Rp 75 miliar), satu paket senjata perorangan (Rp 20 miliar), satu paket munisi kaliber kecil (Rp 50 miliar), satu paket helm anti peluru (10 miliar), satu paket radar navigasi (Rp 7,5 miliar), dan satu paket combat management system (Rp 25 miliar).

Kemudian TNI AU akan mengalokasikan Rp 200 miliarnya untuk pengadaan tiga pesawat lanjutan NAS-332 Tactical Transport senilai Rp 133 miliar, dua pesawat Check D B-737 senilai Rp 40 miliar, tiga pesawat Alins/Alongins senilai Rp 27 miliar.

Mandiri-BRI Jamin Pengadaan Alutsista

Dua bank nasional, Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia, memimpin konsorsium perbankan yang menjamin pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sepanjang 5 tahun ke depan.

Program revitalisasi industri pertahanan yang masuk dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II akan memprioritaskan penggunaan produk 6 industri strategis di bidang pertahanan, di antaranya PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Krakatau Steel.

"Lima sampai enam industri strategis kita yang dominan ada di Bandung nanti akan memperoleh order dari Departemen Pertahanan plus Kepolisian RI untuk pengadaan alutsista," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di sela-sela Seminar Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa, 9 Februari 2010.

Hidayat menjelaskan, pengadaan alutsista nantinya akan dijamin oleh pemerintah melalui APBN selama 5 tahun (multiyears). "Dengan adanya jaminan dari pemerintah, maka perbankan mau back up," kata Hidayat.

Program revitalisasi industri pertahanan juga menelurkan kesepakatan bersama antara Menteri Pertahanan dengan Menteri Negara BUMN, Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian per 11 Desember 2009, yang memuat kewajiban moral bagi pengguna untuk menggunakan alutsista hasil produksi industri pertahanan dalam negeri.

VIVAnews

Balada Panser Tua TNI dan Kemacetan Ibu Kota

10 Februari 2010, Jakarta -- Imbas kekurangan dana TNI untuk pemeliharaan alat-alat persenjataannya, ternyata tidak hanya dirasakan di medan latihan, di perbatasan, atau di lautan lepas. Kemarin malam, akibat sebuah panser milik Marinir ngadat di jalan tol, ribuan warga Jakarta terjebak kemacetan parah berjam-jam.

Iring-iringan panser tersebut terpaksa berhenti di Km 2 Tol Jagorawi dari Arah Cawang, Selasa (9/2/2010), mulai pukul 16.30 WIB, dan baru berhasil dievakuasi pukul 20.55 WIB. Kemacetan di ruas tol dalam kota dan Jagorawi pun menggila.

Pihak Marinir sendiri membantah panser tersebut mogok. "Hanya pendinginan mesin saja," ujar Kadispen Marinir Letkol Said Latuconsina pada detikcom kemarin malam.

Alat-alat perang ini memang kurang dana untuk pemeliharaan. Tahun ini, TNI AL mendapat kucuran anggaran sekitar Rp 6,3 triliun untuk tahun anggaran 2010. 60 persen dari anggaran itu akan digunakan untuk kesejahteraan prajurit. Hanya 40 persen yang digunakan untuk pemeliharaan dan pembelian alutsista baru. Tentunya jumlah ini jauh dari cukup.

Secara bergurau, Dirjen Sarana Pertahanan (Ranahan) Kementerian Pertahanan Laksda Gunadi, pernah menyatakan keprihatinannya pada peralatan lapis baja milik TNI. Diungkapkannya hanya fisik kendaraan saja yang gagah dan mengkilat. Saat dinyalakan, raungan suaranya mengalahkan kecepatannya.

"Karena kekurangan biaya, belinya bukan sparepart tapi semir dan oli, biar mengkilat," canda jenderal bintang dua ini.

Masih untung kendaraan lapis baja tersebut ngadat saat di Jalan tol, bayangkan jika ngadat saat melakukan operasi amfibi dari tengah laut. Akan berapa jumlah prajurit yang gugur sia-sia.

Negara ini sudah terlalu sering berduka akibat kehilangan para prajuritnya. Bukan karena bertempur, tapi karena kecelakaan akibat alutsista yang sudah tua.

detikNews

Bikin Kapal Selam, PAL Incar Jerman dan Korea

Kapal selam buatan HDW Jerman tipe U-212. (Grafis: naval-technology)

10 Februari 2010, Jakarta -- PT PAL Indonesia tengah mengincar teknologi dua negara, Jerman dan Korea Selatan, untuk digandeng membuat kapal selam di Indonesia.

Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Gunadi menjelaskan, produsen kapal PT PAL masih terkendala teknologi untuk memproduksi sendiri kapal selam di galangannya.

"Sebetulnya PT PAL bisa buat sendiri tapi terkendala teknologi dan peralatan sehingga tidak mau gambling di tingkat safety pengguna," kata Gunadi kepada VIVAnews di Jakarta, 9 Februari 2010.

Selain berencana membuat kapal selam dan telah berhasil membuat kapal perang FPG-57, PT PAL juga tengah mempersiapkan untuk membuat kapal perang jenis Perusak Kawal Rudal (PKR). PT PAL yakin bisa membuat kapal perang bersenjatakan peluru kendali tersebut dalam waktu 4 tahun. Harga satu kapal PKR mencapai 170 juta euro.

Gunadi menjelaskan, industri strategis di Indonesia telah mampu memasok alutsista dengan teknologi menengah. Dia mencontohkan, PT Dirgantara Indonesia yang sudah bisa memproduksi pesawat MPA dan telah diekspor ke Eropa. "Kemampuan kita sudah cukup memadai untuk teknologi menengah, tapi untuk teknologi tingkat tinggi memang harus pelan-pelan," ujarnya.

Untuk peralatan dengan teknologi tinggi, kata dia, jika tidak diproduksi dalam jumlah banyak (massal), malah "jatuhnya" akan mahal. Seperti pembuatan pesawat jet tempur, akhirnya bermitra dengan Korea Selatan untuk menekan biaya produksi. "Itupun baru bisa dipakai pada 2020," ujarnya.

Meski Indonesia masih cukup tersengal-sengal mengembangkan industri strategis berteknologi maju, namun industri pendukung pertahanan seperti pabrik amonium nitrat di Kalimantan Timur akan terus dikembangkan. Pabrik amonium nitrat akan dikembangkan untuk bahan baku peledak.

Sementara di industri pengapalan, kata Gunadi, telah dikembangkan produksi kapal-kapal cepat berbahan komposit di banyuwangi dan kapal patroli cepat berbahan alumunium di Batam.

VIVAnews

PAK FA Dioperasikan AU Rusia 2015

T-50 prototipe pertama PAK FA saat uji terbang perdana 29 Januari lalu. (Foto: Sukhoi)

10 Februari 2010 -- Angkatan Udara Rusia mulai menerima jet tempur generasi kelima PAK FA 2015, sebelumnya diumumkan 2013.

Prototipe PAK FA dipiloti Sergey Bogdan mengudara pertama kalinya 29 Januari selama 47 menit di Komsomolsk-on Amur Timur Jauh Rusia. Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin mengatakan batch pertama PAK FA akan beroperasi 2013, setelah uji pernerbang dilakukan.

PAK FA (Prospective Aviation System of Frontline Aviation) dikembangkan Rusia sejak tahun 1990-an. Prototipe sekarang dikenal dengan T-50 dirancang oleh biro disain Sukhoi dan dibuat di KnAAPO (Komsomolsk-on-Amur Aircraft Production Organisation).

Pengembangan PAK FA diperkirakan menelan biaya 8 - 10 milyar dolar. Harga satu unit pesawat PAK FA sekitar 100 juta dolar, sedangkan jet tempur generasi kelima buatan Amerika Serikat F-35 diperkirakan 122 juta dolar perunit. Kebutuhan AU Rusia mencapai 250 unit pesawat.

RIA Novosti/@beritahankam