Saturday, February 11, 2012

Yuddy Chrisnandi: Pembelian UAV Israel Ditolak DPR Periode 2004-2009

Searcher milik India. (Foto: bharat-rakshak)

11 Februari 2012, Senayan: Rencana pembelian pesawat tanpa awak buatan Israel melalui negara ketiga oleh Kementerian Pertahanan dan TNI sebenarnya pernah menjadi wacana pada DPR periode 2004-2009. Namun, Komisi I DPR ketika itu menyatakan penolakan.

"Komisi I DPR periode lalu telah menolak mentah-mentah. Pemerintah sengaja mencari celah dan lengah DPR, dengan cara apapun untuk tetap mewujudkan keinginannya memiliki pesawat tanpa awak dari bangsa penjajah rakyat Palestina itu," kata mantan anggota Komisi I DPR Yuddy Chrisnandi pada Jurnalparlemen.com.

Mantan politisi Golkar yang kini menjabat Ketua DPP Partai Hanura ini menjelaskan, pada periode DPR lalu pemerintah belum sampai mengajukan anggaran ke DPR,untuk realisasi pembelian pesawat tanpa awak itu.

"Hal itu bisa jadi lantaran Pemerintah sudah tidak nyaman dengan sikap Komisi I DPR, yang memang sangat keras menolak rencana pembelian pesawat tanpa awak dari Israel itu," ujarnya.

Karena itu Yuddy mengaku terkejut, saat muncul informasi jika Pemerintah telah merencanakan dan mempersiapkan pembelian pesawat tanpa awak dari Israel itu sejak 2004 lalu. Bahkan hingga akhirnya pada 2006 telah terjadi kesepakatan dengan perusahaan asal Filipina (Kital Philippine Corporation-KPC) untuk kepentingan pembelian pesawat dari Israel tersebut.

"Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata pesawat tanpa awak yang dipesan itu akan segera tiba di tanah air pada tahun ini," tegasnya.

Yang jadi pertanyaan kemudian,kata Yudi, pemerintah membeli pesawat tanpa awak dari Israel itu menggunakan uang yang bersumber dari mana. Mengingat DPR periode lalu dan DPR periode saat ini tidak pernah menyetujui alokasi anggaran untuk pembelian pesawat tanpa awak dari Israel itu.

"Saya rasa tugas DPR saat inilah yang harus memastikan dan mendesak Pemerintah untuk menjelaskan dalam masalah ini.terutama menyangkut sumber pembiayaan untuk pembelian pesawat tanpa awak dari Israel tersebut," ujarnya.

Menurut Yudi,jika benar Pemerintah telah memasan pesawat tanpa awak buatan Israel dan akan segera tiba ditanah air pada tahun ini, pembelian pesawat itu menjadi ilegal.

Sumber: Jurnal Parlemen

Pengamat Dukung Pembelian Helikopter Apache dan UAV Searcher

AH-64 Apache AD Yunani. (Foto: Hellenic Army)

10 Februari 2012, Jakarta: Rencana pembelian helikopter serang dari Amerika Serikat (AS), AH-64 Apache mendapat dukungan dari pengamat penerbangan Dudi Sudibyo.

“Kita butuh Alutsista seperti Apache,” dukung pengamat penerbangan ini ketika dihubungi itoday, Jum’at (10/2).

Dudi menilai, jika negara dengan wilayah sekecil Singapura saja memiliki Apache, kenapa Indonesia yang wilayahnya jauh lebih luas tidak punya barang sejenis.

Tetapi Dudi juga mengingatkan, Indonesia sudah memiliki helikopter serbu Mil Mi-35 Hind buatan Rusia, yang memiliki peran serta fungsi yang mirip. Jangan sampai, adanya perbedaan dari sisi teknis dan sistem, malah menjadi bumerang untuk TNI.

“Jika memang memiliki dananya, silakan beli, tapi jangan lupakan logistiknya,” tutur Dudi.
Indonesia sepertinya memang hobi sekali mengkoleksi berbagai persenjataan dari berbagai negara, dengan dalih menghindari embargo. Namun disadari atau tidak, hal itu juga menciptkan bencana lain, yakni logistic nightmare.

Setiap negara tentunya memiliki sistem yang berbeda, hal itu juga akan membedakan kebutuhan suku cadang masing-masing Alutsista sejenis. Hal itu tentunya akan merepotkan.

Dan satu hal lagi, dengan beragamnya asal negara Alutsista yang dimiliki TNI, maka pertahanan Indonesia tentunya akan semakin sulit terintegrasi dalam satu sistem yang efisien.

“Jika pemerintah dan TNI memang sanggup menghadapi masalah tersebut, silakan jalankan,” dukung Dudi. “Tetapi ada baiknya pemerintah melakukan penelitian tentang logistik itu,” pungkasnya.

Alasan DPR Tolak UAV Israel Tidak Tepat

Belum selesai dengan masalah rencana pembelian tank Leopard 2, Komisi I DPR RI kembali berkoar menentang rencana pembelian pesawat pengintai tanpa awak (UAV) buatan Israel. Dengan alasan, Indonesia tidak mengakui keberadaan Israel di muka bumi.

“Alasan DPR menolak UAV hanya karena masalah pemerintah membelinya dari Israel tidak tepat,” ujar Bambang Kismono Hadi. “Seharusnya yang diperhatikan adalah, apakah pembelian UAV dari Israel itu akan memberikan manfaat postif bagi pengembangan UAV dalam negeri,” sambung pengamat pertahanan ini ketika dihubungi itoday via telepon, Jum’at (10/2).

Harus diakui, teknologi UAV Israel memang canggih, dan salah satu yang tercanggih di dunia, bahkan AS pun harus mengakui keunggulan produk Israel itu.

“Hingga saat ini, Indonesia memang sudah bisa membuat UAV, tapi baru sebatas platform. Sedangkan masalah payloadnya, harus kita akui, Indonesia masih belum bisa mengejar Israel,” ungkap Bambang.

Payload dalam UAV sendiri berisikan sistem seperti elektronik, software dan lainnya. Hal ini yang belum bisa menyamai produk Israel, karena industrinya di Indonesia belum bagus.

Bambang berpendapat, untuk mengejar ketertinggalan itu, pemerintah seharusnya tidak hanya membeli barang untuk dipakai, tetapi juga menjalin kerjasama seperti pengembangan KFX/IFX. Dengan kerjasama seperti itu, pasti akan meningkatkan kemampuan UAV Indonesia.

“Saya setuju saja jika Indonesia bekerjasama dengan Israel dalam hal pengembangan teknologi UAV. Saya yakin Israel pun tertarik,” kata pengamat pertahanan yang juga dosen di ITB dan Universitas Pertahanan ini.

Namun Bambang juga mempertanyakan, apakah kebutuhan akan UAV secanggih itu benar-benar mendesak? Menurutnya, pemerintah ada baiknya menunda rencana tersebut dan mencari cara untuk bekerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan UAV canggih, seperti pola yang digunakan KFX.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan terulangnya Operasi Alpha yang mendatangkan pesawat A4 Skyhawk dari Israel secara diam-diam. Bambang tidak berani memberikan pendapatnya. Namun menurutnya, kemungkinan hal itu tetap saja bisa terjadi.

Sumber: itoday

Friday, February 10, 2012

TNI AL Gelar Operasi Alur Hiu-12

KRI Ahmad Yani-351. (Foto: Lantamal VI)

10 Februari 2012, Makassar: Bertempat di Perairan Selat Makassar, Komandan Gugus Keamanan Laut Armada RI Kawasan Timur (Guskamlatim) Laksamana Pertama TNI Siwi Sukma Adji memimpin pelaksanaan Operasi/Latihan Tempur Laut dengan sandi “Alur Hiu-12”. Operasi Alur Hiu-12 merupakan operasi keamanan laut yang dilaksanakan rutin sepanjang tahun oleh TNI AL dengan tujuan untuk menjaga keamanan perairan Indonesia di sepanjang ALKI II dan III.

Empat KRI yang melaksanakan latihan tempur laut terpadu di Perairan Selat Makassar yaitu KRI Ahmad Yani-351 dengan Komandan Kolonel Laut (P) Ariantyo Condrowibowo, KRI Ajak-653 dengan Komandan Letkol Laut (P) Joni Sudianto dan KRI Birang-831 dengan Komandan Mayor Laut (P) Lewis N Nainggolan. Sebelum melaksanakan latihan tempur laut, dilaksanakan pemantapan dan pemaparan rencana latihan di Mako Lantamal VI Makassar.

Dalam sambutan Komandan Gugus Keamanan Laut Armada RI Kawasan Timur Laksamana Pertama TNI Siwi Sukma Adji menyampaikan arahan bahwa melihat perkembangan situasi saat ini, maka dalam melaksanakan operasi jangan terpaku pada kegiatan rutinitas, dinamika kegiatan harus selau diikuti dan diantisipasi terutama dalam melaksanakan operasi pengamanan ALKI II dan III. Kesiapsiagaan setiap unsur harus selalu diuji keterampilannya. Ancaman ke depan akan semakin berat, untuk itu perlu adanya peningkatan profesionalisme pengawak Alut Sista. Diharapkan TNI AL dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara di laut dapat terlaksana dengan baik.

KRI Ajak-653. (Foto: Lantamal VI)

Hadir dalam kegiatan tersebut Wadan Lantamal VI, Asops Danlantamal VI, Aslog Danlantamal VI, Asintel Guskamlatim, Aslog Guskamlatim, dan seluruh Perwira KRI dan Perwira Lantamal VI yang terlibat dalam kegiatan latihan tersebut. Adapun materi latihan tempur laut terpadu yang dilaksanakan meliputi latihan Lawan Sabotase Bawah Air (LSBA), Keluar Masuk Alur Pelabuhan, Melewati Medan Ranjau, Flag Hoist, Flashex, Manuvra Taktis dan Pertahanan Udara.

Secara bersamaan Lantamal VI juga menggelar latihan Pertahanan Pangkalan. Komandan Lantamal VI Brigadir Jenderal Marinir Suwandi Thahir mengharapkan melalui Latihan Pangkalan yang digelar ini dapat mengsinergikan kerjasama yang baik antara KRI dengan Pangkalan sehingga dapat meningkatkan kemampuan tempur Prajurit Matra Laut yang senantiasa siap sedia dalam menghadapi medan penugasan.

Sumber: Dispen Lantamal VI

Legislator Permasalahkan Pembelian UAV Searcher

Searcher MK-II milik AB India ditampilkan pada parade Hari Republik ke-58 di India, 26 Januari 2007. (Foto: Embassy of India, Moscow)

10 Februari 2012, Senayan: Anggota Komisi I DPR Al Muzzammil Yusuf kecewa atas keputusan sepihak pemerintah, yang ternyata secara diam-diam telah merencanakan pembelian pesawat tanpa awak dari Israel lewat negara ketiga, Filipina, sejak 2004 lalu.

"Ini membuktikan jika sesungguhnya pemerintah tidak benar-benar menghormati lembaga DPR, sebagai institusi pembuat UU, anggaran, dan pengawasan. Sebagai contoh dalam pembelian pesawat tanpa awak dari Israel, yang telah ditolak DPR sejak Periode lalu," ujar Al Muzamil Yusuf di DPR, Jumat (10/2).

Politisi PKS ini mengatakan, dalam kasus pembelian pesawat tanpa awak dari Israel, meski lewat negara ketiga ini, mencerminkan pemerintah tidak transparan, tidak jujur pada DPR dan memutuskan sepihak dalam urusan belanja alutsista, untuk pembelian pesawat tanpa awak ini.

"Pemerintah seolah-olah mengajukan anggaran untuk belanja pesawat tanpa awak ini Ke DPR, dalam mata anggaran 2012 ini. Namun kenyataannya pesawat itu dikabarkan akan segera tiba pada tahun ini," ujarnya.

Al Muzzammil mengatakan, jika ternyata pesawat tanpa awak dari Israel yang dipesan, akan tiba di tanah air pada tahun ini, logikanya pesawat itu sudah dibayar, terlepas baru dibayar separuh atau lunas. Sementara, selama ini DPR belum menyetujui anggaran untuk pembelian pesawat tanpa awak dari Israel lewat Filipina itu.

"Berarti pemerintah membeli pesawat itu kan tidak menggunakan uang dari anggaran APBN. Ini yang akan ditanya oleh DPR, pemerintah gunakan sumber keuangan dari mana? Selain itu, belanja alutsista tidak lewat APBN jelas ilegal dan melawan amanat dalam UU yang ada," tegasnya.

Sebelumnya, Wamenhan Syafrie Syamsuddin, mengatakan, pemesanan pembelian pesawat intai Israel buatan Israel Aerospace Industries (IAI) dilakukan dengan sistem pemesanan melalui perusahaan asal Filipina, Kital Philippine Corporation (KPC), pada tahun 2004 lalu.

Dalam prosesnya, setelah memesan dua tahun sebelumnya, Kemhan kemudian menandatangani kontrak pemesanan pada tahun 2006 melalui perusahaan tersebut.

Dimana pesawat sesuai kontrak pemesanan akan datang tahun ini. Hanya saja, ia tidak menyebut secara tegas bulan apa pesawat itu datang, termasuk banyaknya pemesanan pesawat.

Muzani Anggap Pemerintah Tak Jujur Soal Pembelian Pesawat dari Israel

Anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani menilai Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI tidak pernah secara terbuka dan jujur menjelaskan soal pembelian pesawat tanpa awak dari Israel lewat negara ketiga, Filipina.

"Inilah saya rasa perilaku buruk pemerintah selama ini. Angkatan bersenjata kita datang ke DPR hanya untuk minta persetujuan atau sekadar ngasih kabar saja dalam belanja alutsista dan pertimbangan-pertimbangan dari DPR soal rekomendasi dalam belanja alutsista tidaklah menjadi pertimbangan mereka (pemerintah dan TNI)," ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Jumat (10/2).

Kata Muzani, kalau penyusunan anggaran antara DPR dan pemerintah dijalankan secara benar, praktiknya tidak seperti ini. Karena itu kata Muzani, bisa saja DPR lepas tangan atas keputusan pemerintah membeli pesawat tanpa awak dari Israel lewat Filipina. "Karena dalam kasus ini realitasnya DPR tidak diajak bicara. Dan pemerintah tidak jujur dalam masalah ini," tegasnya.

Politisi Gerindra ini mengatakan, jika benar pesawat tanpa awak yang dibeli itu buatan Israel, meski dibeli lewat Filipina, berarti pemerintah telah membohongi rakyat dan DPR.

"Karena apa yang disampaikan pemerintah dalam permasalahan ini pada DPR sebelumnya, pemerintah memastikan tidak akan membeli pesawat tanpa awak dari Israel lewat Filipina. Sehingga jika kenyataannya saat ini seperti itu, berarti pemerintah telah membohongi rakyatnya sendiri," tegasnya.

Lebih lanjut Muzani mendesak pemerintah segera menjelaskan masalah ini secara gamblang agar masyarakat tidak kian merasa dibohongi. "Tentu pekan depan akan kita usulkan agar komisi I DPR segera memanggil Menhan dan Panglima TNI untuk menjelaskan soal pembelian pesawat tanpa awak dari Israel lewat Filipina itu," tegasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

KRI Dewa Ruci Tiba di Republik Marshaal


10 Februari 2012, Kwajelain: Dalam rangka muhibah pelayaran internasional tahun 2012, Kapal Latih Kadet Akadeni TNI AL buatan Jerman yang kini berusia 59, pagi ini Jumat (10/2) pukul 10,00 waktu setempat atau pukul 06.00 WIB tiba di Kwajelain, Negara Republik Marshaal disambut oleh Athase Laut Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Kolonel Laut (KH) Anwar Saadi dan beberapa perwira dari US Army yang sedang bertugas di Kwajelain.

Komandan KRI DWR Letkol Laut (P) Bima Bayuseta saat akan merapatkan kapal di dermaga Kwajelain, disambut sebuah speet boat Polisi perairan yang membawa Athase Laut Kolonel Laut (KH) Anwar Saadi di dampingi dua perwira US Army, Mayor Mili.S dan Mayor Parris, selanjutnya Komandan KRI DWR mendapat kalungan bunga yang diberikan oleh anak laki-laki berumur 6 th bernama Andrian Peterson, kemudian acara diteruskan dengan peninjauan ke kapal. Athan RI ini sebenarnya sudah tiba di Kwajelain hari Rabu,(8/2) karena menurut rencana KRI DWR tiba di kota ini hari Rabu. Namun karena kendala gelombang dan angin yang kurang bersahabat di Pasific, sehingga kedatangan kapal di Kwajelain tertunda 2 (dua ) hari.

Selama di Kwajelain Satgas akan melakukan beberapa aktifitas antara lain jam 18.00 melakukan kirab kota dan BBQ / portuck ( jamuan makan serba ikan bakar ) dan sepak bola persahabatan antara US Army dengan Prajurit KRI Dewaruci seperti yang pernah dilaksanakan pada saat tahun 2007 setelah selesai pelaksanaan kirab kota, di tempat tersebut juga berbagai jenis hiburan yang di tampilkan oleh tentara US Army dan Band KRI DWR hingga pukul 21.00.

Keeesokan harinya akan melaksanakan open ship, kemudian pada pukul 15.00 waktu setempat KRI Dewaruci akan melanjutkan perjalanannya menuju Honolulu USA, yang direncanakan akan memakan waktu 17 hari.

Sumber: Dispenarmatim

Skuadron 16 Lanud Pekanbaru akan Mengoperasikan F-16

F-16B Fighting Falcon TNI AU. (Foto: Dispenau)

10 Februari 2012, Pekanbaru: Kepala Dinas Pengembangan Operasi TNI AU (Kadisbangopsau), Marsekal Pertama TNI R. Hari Muljono beserta tim survei Mabesau diterima Komandan Lanud Pekanbaru, Kolonel Pnb Bowo Budiarto, S.E beserta para Pejabat dan Komandan Satuan di jajaran Lanud Pekanbaru dalam rangka meninjau lokasi rencana pembangunan Skadron Udara 16 di Lanud Pekanbaru, Rabu (9/2).

Pangkalan TNI AU Pekanbaru yang saat ini hanya terdiri satu Skadron yaitu Skadron Udara 12 yang mengawaki jenis pesawat tempur Hawk 100/200 Skadron Tehnik, kedepan akan di tambah menjadi dua Skadron, yaitu Skadron Udara 16 yang direncanakan akan mengawaki jenis pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dari America Serikat, sehingga dengan adanya dua Skadron tersebut, Lanud Pekanbaru akan ada peningkatan, yang semula tipe B akan menjadi tipe A.

Kedatangan tim survei yang berlangsung selama tiga hari, selain mengunjungi lokasi rencana pembangunan Skadron Udara 16 di Lanud Pekanbaru, juga mengunjungi lapangan tembak, Komplek Rajawali baru, Mes Garuda yang rencana akan ditempati untuk mes remaja, Gedung ACMR dan BMP Lanud Pekanbaru.

Sumber: TNI AU

Jajaran Direktur PT PAL Diganti

PT. PAL Surabaya. (Foto: BUMN)

10 Februari 2012, Surabaya: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara mendadak mengganti direksi PT PAL Surabaya, Kamis kemarin. Hampir seluruh direksi lama diganti, kecuali Direktur Keuangan, Imam Sulisytanto. Acara ini digelar di kantor kementerian BUMN Jakarta.

Direktur utama PT PAL yang selama ini dijabat oleh Ir Harsusanto, diganti oleh Ir M Firmansyah Arfin, alumnus ITS yang sebelumnyaa menjabat sebagai dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS). Dialah yang dipercayai menteri BUMN Dahlan Iskan untuk memimpin PT PAL yang 2011 lalu memiliki hutang Rp 1 triliun ini.

Firmansyah, sapaan akrab M Firmansyah Arifin, sejak dua bulan lalu sebenarnya sudah diminta untuk membuat program PT PAL kedepan. Sejak itu pula, dia sudah memiliki perencanaan yang matang. "Saya sejak dua bulan lalu sudah diberitahu untuk memimpin PT PAL. Hanya saja, kapan baru serah terima, saya tidak tahu," cerita ayah seorang gadis ini.

Bahkan dia mengaku terkejut begitu acara serah terima tersebut, berlangsung Kamis kemarin. Kementerian BUMN mendadak menggantikan direksi perusahaan strategis ini, karena sejak sebulan lalu terjadi ketidak harmonisan, antardireksi. Pasalnya, ketika komisaris utama meminta untuk meroling jabatan para direksi, tiga diantaranya "ngambek". Mereka mengancam untuk keluar bila pindah dari jabatannya.

Adanya hal itu pula yang mempercepat proses menggantian direksi perusahaan yang selama ini banyak membangun dan memelihara kapal dari berbagai jenis, termasuk kapal perang TNI AL tersebut. Puncaknya, Rabu lalu, para direksi dipanggil ke BUMN dan diberhentikan dengan hormat dari jabatannnya. Dan Kamis kemarin melantik direksi baru.

Ditanya rencana Firmansyah ke depan mengatakan, dia bersama seluruh direksi dan karyawan berupaya agar PT PAL segera keluar dari kondisi terpuruk saat ini. Caranya, dengan mengoptimalkan kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki PT PAL saat ini. Dengan demikian, diharapkan ke depan PT PAL akan mengalami kemajuan serta kejayaan dunia perkapalan di Indonesia, serta maritim pada umumnya.

"Mudah-mudahan dengan semboyan bekerja-bekerja-bekerja yang dicanangkan Pak Dahlan Iskan, kami akan lepas dari kesulitan yang tengah dihadapi sekarang," tutur putra kelahiraan Surabaya 9 Juli 1962 ini, dengan nada merendah.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos, bahwa derita kerugian yang dialami selama ini, sebenarnya akibat salah perencanaan. Sebab, order yang diterima untuk pembangunan kapal cukup banyak. Belum lagi dengan pemeliharaan. Tapi karena perencanaan yang keliru, akibatnya perusahaan milik negara yang menjadi kebanggaan warga Surabaya ini, selalu merugi. "Kami memang salah dalam bidang perencanaan, sehingga setiap tahun selalu menderita kerugian," ujar sebuah sumber di PT PAL.

Sumber: JPPN

Pemerintah dan Parlemen Berdebat Alutsista, Calo Mengintai

MBT T-90 buatan Rusia jadi alternatif pengganti Leopard. (Foto: Uralvagonzavod)

9 Februari 2012, Jakarta: Pernyataan mengenai rencana pembelian Alutsista TNI kembali dilontarkan salah satu anggota Komisi I DPR RI, TB. Hasanuddin. Kali ini sang purnawirawan Mayjen TNI, mempertanyakan dana pinjaman luar negeri sebesar AS$ 6,5 miliar. Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengaku, tidak mengetahui dari mana sumber pinjaman dana tersebut.

Perang pernyataan mengenai rencana TNI membeli Alutsista belakangan ini memang menjadi perdebatan menarik, antara DPR dan Pemerintah/TNI. DUa instansi ini seakan berdebat di media, saling tidak mau mengalah satu sama lain, sehingga membuat bingung publik.

Kepada itoday, pengamat pertahanan Mufti Makarim mengatakan, mekanisme pembelian Alutsista dengan menggunakan pinjaman luar negeri sebenarnya sudah menjadi hal biasa, sejak jaman Juwono Sudarsono, dan itu relatif membantu.

Mufti juga menambahkan, beberapa tahun terakhir, anggaran TNI untuk membeli Alutsista memang meningkat cukup signifikan. Namun hal itu belum bisa membuat Indonesia membeli Alutisista secara masif.

“Pembelian Alutsista TNI hanya berdasarkan kepada kebutuhan minimum, sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF) saja,” jelas Mufti ketika dihubungi itoday, Kamis, (9/2).

Lucunya, DPR seharusnya sudah mengetahui detil jumlah anggaran dan dari mana anggaran pembelian Alutsista TNI. Karena pemerintah/TNI pasti akan melaporkan sumber dana kepada DPR sesuai mekanisme yang ada.

Mengenai banyaknya perang pernyataan antara DPR dan Pemerintah/TNI, mengenai hal yang berkaitan dengan rencana pembalian Alutsista. Menurut Mufti, ada kemungkinan ada orang-orang yang memiliki kepentingan yang masuk dari perang di media tersebut.

“Broker bisa saja masuk ke dua instansi setelah melihat perdebatan antara DPR dan Pemerintah/TNI,” terangnya.

Hal itu bisa terjadi, karena publik bisa mengetahui apa yang sedang diperdebatkan. Masalah Leopard 2 misalnya, broker senjata jadi memiliki kesempatan untuk menawarkan tank ringan-medium entah lewat DPR atau masuk ke TNI dengan menyodorkan spesifikasi barangnya, sekaligus memberitahu jika barangnya sesuai dengan apa yang diributkan.

Tidak hanya itu, Mufti menganggap, perdebatan mengenai anggaran Alutsista ini hanya masalah politik saja. Karena jika dilihat, pernyataan yang menolak rencana pemerintah selalu berasal dari kalangan partai oposisi. “Kalangan oposisi akan selalu menjadi pihak yang bertolak belakang dengan pemerintah penguasa,” jelasnya.

Untuk mengurangi adanya penyusupan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan, Mufti menyarankan agar perdebatan dilakukan secara paralel, bukan dilakukan di gelanggang terbuka.

“Publik diuntungkan dengan adanya perdebatan ini, dan memang berhak tahu, sebab menyangkut dana besar,” ungkap Mufti. “Tetapi ada baiknya DPR dan Pemerintah melakukan debat secara paralel, agar saling mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, jangan saling tuduh tak berdasar. Ini jadi lucu, karena yang terjadi adalah siapa mengawasi siapa,” pungkasnya.

Sumber: itoday

RI Punya Pesawat Kepresidenan


10 Februari 2012, Jakarta: Presiden Indonesia kini resmi memiliki pesawat kepresidenan.Pesawat seri 737- 800 Boing Busness Jet 2 (BBJ 2) yang dibeli langsung dari pabrik Boeing telah diserahterimakan pada tanggal 21 Januari 2012 di Amerika Serikat.

Jika tidak aral melintang, pesawat tersebut akan mulai melayani tugas kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Agustus 2013 nanti. Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) Lambock V Nahattands mengungkapkan, pemerintah telah melunasi pembayaran senilai USD58,6 juta atau Rp525,91 miliar kepada Boeing Company yang seluruhnya diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Namun dana sebesar itu baru untuk pembelian “green aircraft” atau pesawat kosong yang belum dilengkapi dengan interior dan sistem keamanan. Untuk pengerjaan interior kabin pemerintah menganggarkan dana sebesar USD27 juta sedangkan sistem keamanan sebesar USD4,5 juta. Dengan demikian, total biaya yang dikeluarkan untuk membeli pesawat kepresidenan sebesar USD91 juta.

Namun, biaya interior kabin dan sistem keamanan itu masih bisa berubah tergantung pada pemenang lelang. “Saat ini dalam proses pelelangan yang pemenangnya diperkirakan akan ditentukan pada akhir Februari 2012. Pekerjaan interior cabin dan security system akan dimulai Mei 2012 dan diperkirakan selesai Agustus 2013,” jelas Lambock, dalam keterangan persnya di gedung Sekretariat Negara,Jakarta.

Saat ini pesawat kepresidenan masih berada di AS untuk proses pemasangan enam tangki bahan bakar. Proses selanjutnya adalah penyelesaian interior kabin dan pemasangan sistem keamanan. “Semua itu dilakukan oleh completion center yang berpengalaman mengerjakan cabin interior dan security system pesawat VVIP. Saat ini sedang dalam proses pelelangan yang dilakukan secara internasional dan pemenangnya diperkirakan akan ditentukan pada akhir Februari 2012,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) TB Hasanuddin mendukung keputusan pemerintah membeli pesawat kepresidenan. Menurut dia, untuk keperluan Presiden memang sangat dibutuhkan pesawat yang bukan sewaan. “ Dari sisi anggaran, beli jauh lebih effisien dari menyewa terus menerus. Saya pernah alami saat di Sekmil.Kalau sewa dan terus menerus setidaknya sebulan empat kali,maka sewa jauh lebih mahal, ”katanya.

Biaya itu, lanjut dia, belum termasuk untuk modifikasi yang harus disiapkan sebelum hari H pemakaian. Sebab, untuk kepergian Presiden juga harus disiapkan untuk seting tempat duduk serta keperluan lain termasuk tempat istirahat. Dari sisi keamanan,memiliki pesawat kepresidenan jauh lebih aman dibandingkan sewa. Selain perawatannya bisa dilakukan setiap saat,dengan status pesawat kepresidenan maka pesawat tersebut akan dilengkapi dengan alat komunikasi khusus untuk standar presiden.

Lebih lanjut, politikus PDIP itu menyebut, sebagai bangsa besar Indonesia perlu menjaga dan menunjukkan marwahnya di hadapan bangsa lain. Ini terkait dengan harga diri yang semuanya harus bisa ditunjukkan oleh simbol negara. ”Masak kita kalah sama Papua Nugini sih,” ujarnya. Untuk diketahui, Presiden RI selama ini lebih banyak menggunakan pesawat sewaan dari Garuda Indonesia.

Selama menjabat presiden, SBY seringkali menggunakan jenis Airbus A330 milik Garuda Indonesia. Presiden sebelumnya pun melakukan hal yang sama. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sering memakai Boeing Bussiness Jet (BBJ) 737-800 atau Boeing 707, sedangkan Megawati Soekarno Putri sering memakai MD- 11 atau RJ-85 PAS.

Berdasar data yang ada, Indonesia sebenarnya pernah mempunyai pesawat kepresiden sendiri. Soekarno tercatat pernah memiliki tiga pesawat jetstar C-140. Presiden RI pertama itu sebelumnya juga pernah memiliki pesawat Ilyushin II-14 yang merupakan hadiah dari Rusia. Namun pada era Soeharto, presiden terlama Indonesia itu lebih banyak menggunakan pesawat Garuda atau TNI.

Tercatat Soeharto pernah memanfaatkan pesawat DC-8 Garuda Indonesia, DC-10 Garuda Indonesia, C-130 Hercules TNI Angkatan Udara, Helikopter SA- 330 Puma, atau SA 332 Super Puma TNI AU. Selain itu Soeharto pernah membeli Fokker 28 yang dioperasionalkan Pelita Air Service dan membeli Avro RJ-185 PAS.

Lebih Hemat dan Optimal

Keputusan membeli pesawat kepresidenan dilalui setelah melalui proses panjang sejak rapat kerja Sekretariat Negara dengan Komisi II DPR pada 31 Mei 2010. Walaupun sempat menimbulkan pro-kontra, DPR telah menyetujui pengadaan pesawat kepresidenan karena lebih efektif dan efisien dibanding menyewa dari PT Garuda Indonesia seperti yang dilakukan selama ini.

Lambock menyebutkan, biaya sewa pesawat untuk presiden pada periode 2005 hingga 2009 adalah Rp813,794 miliar atau USD81,379 juta dengan kenaikan biaya sewa setiap tahun sebesar 10% atau USD8,137 juta. Sedangkan jika membeli pesawat dengan harga USD91 juta, biaya perawatan dan operasional selama 5 tahun USD36,5juta.

Jika diperhitungkan depresiasi pesawat selama 5 tahun senilai USD10,423 juta dan nilai buku aset pesawat sebesar USD80,785 juta, maka penghematan yang dihasilkan senilai USD32,136 juta.

Sumber: SINDO

Thursday, February 9, 2012

TNI Operasikan UAV Mulai 2012

IAI Searcher yang dibeli oleh Indonesia. (Foto: Wikipedia)

9 Februari 2012, Jakarta: Pesawat intai tanpa awak (UAV) TNI yang dipesan dari PT Kital Philipine Corp mulai operasional pada 2012. Keperluan intelijen menjadi hal mendasar pengadaan wahana udara militer ini.

"Pesawat ini merupakan pesawat baru dan akan dikirim tahun ini," kata Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa pesawat intai tanpa awak itu memiliki kemampuan jelajah hingga radius 200 km dalam waktu 15 jam saja.

Sjafrie mengungkapkan pengadaan pesawat intai tanpa awak tersebut merupakan program pengadaan 2004, dan kontraknya sudah dilakukan sejak 2006. Kemhan pun telah melakukan uji teknis pesawat tersebut.

Ia berpendapat Indonesia sangat memerlukan pesawat itu, terutama untuk operasi intelijen. Namun begitu, pesawat itu juga dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti mendeteksi cuaca.

Pada tahun 2006, TNI menggelar tender pembelian empat UAV untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang akhirnya dimenangi Searcher Mk II melalui perusahaan Filipina, Kital Philippine Corp.

Berdasar laman kantor berita internasional United Press International (UPI), untuk pembelian UAV yang satunya senilai enam juta dolar AS tersebut, Indonesia menggandeng Bank Leumi dari Inggris dan Bank Union dari Filipina sebagai penyandang dana untuk kredit ekspor.

Belakangan karena ramai dikritik DPR, proyek pengadaan tersebut tertunda.

UAV buatan Divisi Malat Israeli Aircraft Industries (IAI) dinilai paling unggul untuk penggunaan di angkasa Nusantara.

Indonesia kali pertama memakai produk militer Israel dengan meminjam pesawat pengintai tanpa awak (UAV) Searcher Mk II milik Singapura untuk mencari lokasi sandera peneliti asing yang ditawan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, pada 1996.

Namun, Singapura bukan satu-satunya negara yang memakai senjata buatan Israel. Malaysia telah mengoperasikan 15 unit, sedangkan Singapura 35 unit.

Dalam pengujian tim Kementerian Pertahanan, UAV Searcher Mk II mengalahkan pesaingnya dari Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.

Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Heriyanto menegaskan, dalam setiap pengadaan alat utama sistem senjata dari mancanegara, pihaknya mengutamakan teknologi yang sesuai dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi TNI.

"Jadi, yang kami lihat teknologinya, bukan dari negara mana produk alat utama sistem senjata itu diadakan," katanya menambahkan.

Sumber: ANTARA News

Kemhan Borong 8 Helikopter Apache

AH-64 Apache milik AD Yunani. (Foto: Hellenic Army)

9 Februari 2012, Jakarta: Pemerintah berencana untuk membeli sejumlah helikopter tempur jenis Apache dari Amerika Serikat. Hal itu dilakukan untuk menambah kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Kalau tidak salah sebanyak delapan unit," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantornya, Kamis, 9 Februari 2012.

Menurut dia, pengadaan delapan unit helikopter tempur jenis Apache itu bukan karena ditawarkan begitu saja oleh pihak Amerika kepada pemerintah Indonesia. Rencana pembelian helikopter sejumlah itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan Indonesia. "Mereka tidak menawarkan, kita yang mencari," ujar Sjafrie.

Namun, ia menambahkan, hingga kini belum ada deal antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat ihwal pembelian helikopter tempur tersebut. Sejauh ini, yang sudah disepakati adalah pembelian pesawat tempur jenis F16 dari Amerika Serikat. "Kita semua tahu yang F16 sudah deal," katanya.

Seperempat Anggaran Pertahanan untuk Alutsista

Pemerintah tahun ini telah menganggarkan seperempat dari seluruh total anggaran pertahanan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). "Kurang lebih 25 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 74 triliun," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2012.

Menurutnya 52 persen dari total alokasi anggaran tahun ini sudah ditujukan untuk kebutuhan belanja pegawai, seperti membayar gaji. "Sisanya untuk belanja barang dan modal, khususnya alutsista," ujar Sjafrie.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengakui saat ini banyak proyek pengadaan alutsista. Jenis alutsista yang dibeli Indonesia pun beragam, ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Tapi pemerintah mengusahakan agar pembelian senjata sesuai dengan kebutuhan. "Prosesnya dari pengguna (TNI AD, TNI AL atau TNI AU), ke Mabes TNI, baru ke Menhan. Dari situ baru ada pembelian," kata Purnomo.

Sumber: TEMPO

Kemhan Anggarkan US$ 80 Juta Untuk Pembelian 6 UAV

UAV Searcher milik RSAF. (Foto: Mindef)

9 Februari 2011, Jakarta: Pesawat intai nir awak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang akan dibeli Kementerian Pertahanan (Kemhan) berharga US$8 juta per unit. Sebagian pembayarannya dialokasikan dari APBN 2012. “Harganya US$16 juta untuk dua unit,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantor Kemhan Jakarta, Kamis (9/2).

Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto kemarin, Rabu (8/2), menyatakan Kemhan mengalokasikan dana sebesar US$80 juta untuk pembelian pesawat tersebut. Kemhan merencanakan membeli enam unit UAV.

Menurut Sjafrie, dengan pembelian UAV ini Indonesia bisa mengadopsi teknologi pesawat intai. Harapannya, dimasa mendatang Indonesia dapat memproduksi pesawat ini melalui industri pertahanan nasional dengan pembelian ini. “Dengan membeli Indonesia akan menyerap teknologi, nantinya bisa dikembangkan oleh teman-teman di industri pertahanan dalam negeri,” jelas Sjafrie.

Sjafrie juga meminta agar masyarakat tidak mengaitkan hal ini ke ranah politik. Dia menegaskan, Kemhan membeli pesawat itu selain untuk keperluan pertahanan negara, juga untuk mengadopsi teknologi pesawat tersebut.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menolak rencana pembelian UAV yang disebut-sebut berasal dari Israel. DPR beralasan, Israel kerap melakukan pelanggaran HAM. “Kami membeli teknologi dan teknologi itu tidak punya batas teritorial, dan memang betul membeli teknologi susah. Teknologi tidak ada kaitannya dengan politik,” imbuh Sjafrie.

Pembelian pesawat tersebut, lanjut dia, sebagiannya dibayar menggunakan alokasi anggaran 2012. Hal ini disebabkan anggaran tahun 2012 telah digunakan untuk belanja pegawai. “Sebanyak 25 persen dari alokasi anggaran Rp74 triliun, karena 52 persen sudah dipakai untuk kebutuhan belanja pegawai dan bayar gaji. Anggaran 25 persen itu untuk belanja barang dan belanja modal,” pungkasnya.

Sumber: Jurnas

Airbus Tunjuk PTDI Sebagai Produsen Tunggal C212-400

C212-200 MPA TNI AL. (Foto: Berita HanKam)

9 Februari 2012, Bandung: PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah ditunjuk oleh Airbus Military sebagai produsen tunggal pesawat C212-400 satu-satunya di dunia.

Asisten Direktur Utama Bidang Sistem Manajemen Mutu Perusahaan PTDI, Sonny Saleh Ibrahim, dalam penjelasannya kepada ANTARA News, Kamis (9/2), mengatakan saat ini seluruh fasilitas produksi untuk C212-400 telah dipindahkan dari San Pablo, Spanyol, ke PTDI di Bandung.

"Airbus Military selanjutnya akan fokus pada pembuatan pesawat terbang berbadan lebar AM-400 yang sekelas dengan C-130 Hercules," kata Sonny yang mengungkapkan dasar kerjasama pemindahan industri Airbus Military dari Eropa ke Indonesia itu sudah ditandatangani kedua pihak pada tahun 2006 dan diperbaharui tahun 2011.

Sonny menjelaskan, "Airbus Military sebelumnya EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) konsorsium Airbus bersama Perancis, Jerman dan Inggris yang didirikan tahun 1999, dan kemudian memasukkan pula CASA (Construcciones Aeronuticas SA) sehingga nama CASA pun melebur menjadi Airbus."

Perkembangan terakhir, CASA dijadikan produsen untuk seluruh pesawat Airbus untuk penggunaan militer.

Pesawat C212-400 merupakan versi terakhir dari pesawat C212-200 yang sudah dikerjakan PTDI sejak tahun 1980-an. Dalam pengerjaan C212-400, tidak beda halnya dalam pengerjaan C212-200 yang sudah terlebih dahulu dikerjakan tersebut.

Tenaga yang diperlukan lebih banyak untuk menangani pekerjaan-pekerjaan seperti pre-cutting, hand forming dan pekerjaaan lainnya dibagian sheet metal forming, dimana pekerjaan tersebut tidak terlalu banyak melibatkan bagian machining.

Pesawat C212-400 merupakan pesawat untuk jarak pendek, penumpang maksimum 26 orang yang dirancang sebagai pesawat multiguna sipil dan militer. Pesawat ini mempunyai dayaangkut maksimum hingga 2.950 kg dan ditenagai dua mesin Garret TPE 331-12JR-701C dan kecepatan maksimum 200 knots..

Salah satu keunggulan pesawat ini dibandingkan dengan pesawat lain sekelasnya adalah C212-400 memiliki pintu belakang (ramp door), kabin lebih tinggi dan dayaangkut lebih besar. Pesawat ini juga dapat dipasangi tanki bahan bakar tambahan sehingga pesawat dapat terbang lebih jauh.

Perbedaan pesawat C212-400 dibanding C212-200 antara lain interior lebih luas karena lebih panjang, dilengkapi wing tip untuk memperkecil hambatan udara (drag), sistem avionic lebih modern, yaitu dilengkapi dengan EFIS (Electronic Flight Instrument System) dan sistem data mesin terpadu (Integrated Engine Data System).

Pesanan perdana datang dari C212-400 datang dari PT. Airfast Indonesia satu unit, pada bulan Februari 2009, pada Agustus 2011, PTDI melakukan penandatanganan kontrak penjualan dengan T.K.S Thailand sebanyak satu unit pesawat.

Pengadaan satu unit pesawat C212-400 ini, merupakan bagian dari kebutuhan total T.K.S Thailand sebanyak 12 unit, dua di antaranya sudah dikirimkan dari Airbus Military.

Dari kebutuhan T.K.S sebanyak 12 unit tersebut, sebelumnya sebanyak 2 unit pesawat telah dipenuhi oleh Airbus Military, dan sisa kebutuhan selanjutnya akan dipenuhi oleh PTDI.

Selain itu, PTDI tahun lalu telah mengirimkan tiga pesawat CN-235 versi intai maritim untuk Badan Penjaga Pantai Korea Selatan (Korea Coast Guard), dari total empat pesanan. Pesanan terakhir akan dikirimkan Maret mendatang.

Sumber: ANTARA News

Kemhan Anggarkan US$80 Juta untuk Kapal Latih TNI AL

KRI Dewa Ruci saat berlabuh di Kolombo. KRI Dewa Ruci akan digantikan kapal baru denggan anggaran 80 juta dolar. (Foto: Kemlu)

8 Februari 2012, Jakarta: Kementrian Pertahanan (Kemhan) telah menetapkan anggaran sebesar US$80 juta untuk pengadaan kapal latih TNI Angkatan Laut yang akan menggantikan KRI Dewaruci. Kemhan akan melakukan tender guna mencari produsen yang mampu memenuhi kebutuhan TNI AL. “Pengadaannya baru diproses, tapi kami sudah menetapkan anggaran yaitu sebesar US$70 juta-US$80 juta,” kata Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto di Jakarta, Rabu (8/2)

Menurutnya, kapal latih yang diminta TNI AL sudah tidak diproduksi dimanapun. Karenanya dia memperkirakan pengadaan kapal tersebut akan memakan waktu cukup lama. Eris juga mengungkapkan, TNI AL membutuhkan kapal latih yang lebih besar dari KRI Dewaruci. “Kami akan melakukan tender pengadaannya. Kalau tidak salah yang sudah menjajaki dari Polandia, Belanda, dan Spanyol,” sebut Eris.

KRI Dewaruci adalah kapal latih tiang tinggi buatan Jerman tahun 1952. Kapal ini memulai pelayaran keliling dunia pertamanya pada 1964 dan terakhir kali pada 15 Januari 2012 lalu. KRI Dewaruci memiliki 16 layar berbagai ukuran dengan panjang kapal 58,30 meter, lebar 9,50 meter, draft 4,5 meter, berat 874 ton. KRI Dewaruci memiliki kecepatan 10,5 knot dan layar 9 knot serta luas layar 1.091 meter persegi.

Sumber: Jurnas

Menhan Terima Delegasi US-ASEAN Business Council Jajaki Kerjasama Industri Pertahanan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan) didampingi Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo (kedua kanan) saat mempimpin pertemuan dengan delegasi US-ASEAN Business Council di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (8/2). Pertemuan dengan US-ASEAN Business Council yang mewakili sekitar 100 perusahaan Amerika tersebut membahas hubungan bilateral di sektor perdagangan, penguatan ekonomi dan integrasi ekonomi. (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari/pd/12)

8 Februari 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Pramono Yusgiantoro menerima kunjungan Delegasi US-ASEAN Business Council, yang dipimpin Alexander C Feldman, di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Rabu (8/2).

"Kunjungan ini adalah bagian dari serangkaian kunjungan rutin tahunan ke Indonesia dalam rangka mempererat hubungan dan kerjasama dengan pemerintah Indonesia," kata Sekjen Kemhan Marsekal Madya Erris Hariyanto, usai mendampingi Menhan RI dalam pertemuan dengan Delegasi US-ASEAN Business Council.

Menurut Erris, delegasi tersebut ke menteri pertahanan untuk membicarakan kemungkinan kerjasama industri pertahanan. Sementara ini baru sebatas penjajakan. "Dia mau bekerjasama kalau diperlukan di Indonesia. Tadi sudah disampaikan juga kita sudah bekerjasama dengna Amerika. Intinya hanya mengenalkan ada bisnis council ASEAN yang bisa bekerjasama belum sampai pada penawaran," ujar Erris.

Erris menambahkan, dalam pertemuan tersebut juga menyinggung soal-soal prinsip yang sudah berjalan, di antaranya terkait dengan keamanan ASEAN. Selain itu, mereka juga menanyakan hasil pertemuan ASEAN. "Untuk menjaga keamanan ASEAN selama ini. Khususnya hasil pertemuan ASEAN Defence Minister Meeting," urai Erris.

Sebelumnya, Menhan telah bertemu utusan Amerika Serikat untuk bicara soal strategi pertahanan terkait komitmen keamanan di Asia Pasifik.

US-ASEAN Business Council mewakili sekitar 100 perusahaan besar Amerika Serikat, yaitu perusahaan-perusahaan yang telah mempunyai usaha selama lebih dari 100 tahun sampai dengan perusahaan-perusahaan yang baru saja mempunyai kegiatan usahanya di ASEAN. US ASEAN Business Council telah didedikasi untuk mengefektifkan hubungan bilateral negara-negara ASEAN dengan Amerika Serikat melalui kekuatan ekonomi dan perdagangan. Di sektor finacial, salah satu agendanya adalah integrasi ekonomi ASEAN.

Sumber: InfoPublik

Pengadaan UAV dari Perusahaan Filipina Sejak 2006


8 Februari 2012, Jakarta: Pengadaan Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) yang disebut-sebut berasal dari Israel ternyata telah dilakukan sejak 2006. UAV ini merupakan kebutuhan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. “Pengadaan itu sudah kita mulai sejak 2006. Kita akan membeli satu paket tapi jumlah persisnya saya lupa,” kata Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Marsekal Madya TNI Eris Herryanto usai menghadiri pertemuan Menhan RI dengan delegasi US-ASEAN Bussiness Council di Kemhan Jakarta, Rabu (8/2).

Eris mengakui proses pengadaan UAV ini tergolong lama. Karenanya Kemhan akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pengadaannya. Menurut dia, salah satu penyebab lambatnya pengadaan ini adalah belum ditetapkannya anggaran pengadaan tersebut. “Sekarang akan kami percepat (pengadaannya). Kami akan memotong penyebab kelambatan yang sebagiannya karena penetapan anggaran. Kami tidak bisa menandatanani kontrak jika tidak ada penetapan anggaran,” jelas Eris.

Eris menuturkan, UAV ini merupakan kebutuhan Bais TNI. Tapi karena merupakan alat utama sistem senjata (alutsista) wahana udara, pengadaannya diserahkan pada TNI AU sebagai operator. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI Azman Yunus menyatakan pengadaan UAV ini baru diajukan pada Kemhan. “Belum ada proses yang berjalan. Kami masih menunggu Kemhan. Yang pasti sudah ada program untuk pengadaan PUNA itu,” kata Azman.

Kemhan Pastikan Beli PUNA dari Filipina

Kementrian Pertahanan memastikan pengadaan PUNA dari Kital Philippine Corp. Indonesia tinggal melakukan pembayaran uang muka untuk pengadaan pesawat intai tersebut.

“Kita tinggal bayar uang muka. Baru mereka memproduksi dan datang ke Indonesia,” kata Sekjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Marsdya TNI Eris Herryanto usai menghadiri pertemuan Menhan RI dengan delegasi US-Asean Bussiness Council di Kemhan Jakarta, Rabu (8/2).

Sebelumnya pengadaan UAV ini disebut-sebut dari Israel. Sebagian anggota DPR RI menolak karena Israel dianggap kerap melakukan pelanggaran HAM. Eris meminta masyarakat tidak mempersoalkan hal tersebut, karena dalam prakteknya teknologi saat ini bersifat global.

Dia mencontohkan teknologi panser Anoa buatan PT Pindad yang bermesin buatan Perancis. “Jadi kita tidak bisa bilang itu buatan mana. Yang pasti kami membelinya dari Kital Filipina,” kata Eris. Saat ini Kemhan akan meyakinkan DPR terkait rencana pengadaan itu.

“Pengadaannya sudah pasti, tinggal meyakinkan Komisi I karena ada hal-hal yang harus disetujui oleh Komisi I,” katanya. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Azman Yunus menyatakan pengadaan UAV ini baru diajukan ke Kemhan dan belum ada proses apapun.

Sumber: Jurnas

TNI Gandeng 8 Perusahaan Lokal Bangun Rantis 4x4

(Foto: Kaskus)

8 Februari 2012, Jakarta: TNI dan delapan mitra pendukung menyepakati pembuatan Prototipe ke-2 Kendaraan Taktis (Rantis) 4 x 4 TNI guna memenuhi standardisasi Kendaraan Taktis 4 x 4 TNI (AD, AL dan AU) dengan bentuk working group TNI.

Kesepakatan ditandatangani melalui MoU oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono bersama delapan mitra pendukung di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/2). "Kerjasama tersebut merupakan bagian dari Rencana Strategis II (2010-2014) yang memprioritaskan pada postur Minimum Essential Force secara bertahap dan berlanjut," jelas Panglima.

Dalam rangka mewujudkan kekuatan pokok minimum TNI dan sesuai dengan arahan Presiden RI, Mabes TNI telah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka memenuhi kemandirian alutsista dengan bekerjasama dan memberdayakan industri pertahanan nasional guna mengurangi ketergantungan kebutuhan alutsista pada negara lain.

Pada TA 2009, TNI telah membentuk tim working group yang bekerjasama dengan industri pertahanan nasional untuk membuat Prototipe Rantis 4x4 dengan mengadopsi filosofi humvee Amerika Serikat yang terbukti cukup tangguh dan stabil. Pembuatan Prototipe ke-2 Rantis ini merupakan tindaklanjut dari Rantis Prototipe ke-1 yang telah dipamerkan di PTDI Bandung bersamaan dengan peresmian pesawat CN-235 oleh Presiden RI. Selanjutnya tim working group bersama delapan mitra TNI siap untuk memenuhi tantangan Presiden untuk memproduksi Rantis tersebut.

Kedelapan mitra pendukung adalah PT Pindad (Persero) sebagai leading sector industri, termasuk pelaksana integrator desain, pengerjaan break system, steering system, serta senjata, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai penyedia material baja bahan baku Rantis 4 x 4, PT Autocar Industri Komponen sebagai pelaksana penyedia power train/drive line, power pack (engine dan transmisi), electrical AC dan engine, wich, driver set/tool kit, pengerjaan pengecatan body assembling.

Kemudian PT Yudistira Komponen sebagai pelaksana pengerjaan chassis dan komponen body, PT Petrodriil Manufaktur Indonesia sebagai pelaksana pengerjaan suspension assy, hub reduction, transfer case dan propeller shaft, CV Indopulley Perkasa sebagai penyedia mounting engine dan transimisi, rubber part, seal, velg dan ban run flat, PT Gajah Tunggal Tbk sebagai penyedia ban, dan PT Pilarmas Kursindo Persada, sebagai penyedia jok/kursi kompartemen, glass dan griil, body dashboard dan aksesories/interior.

Saat ini, Rantis yang digunakan TNI terdiri dari berbagai tipe dan jenis yang dibuat dari berbagai negara. Dihadapkan dengan medan yang ada dan kondisi yang semakin tua menyebabkan manuver taktisTNI dalam melaksanakan tugas pokoknya kurang maksimal, sehingga diperlukan Rantis pengganti yang dibuat oleh industri dalam negeri disesuaikan dengan kebutuhan operasional serta didukung spesifikasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.

Panglima TNI berharap kepada tim working group dan 8 mitra industri dapat menghasilkan karya nyata terbaik bangsa berupa Rantis 4x4 yang menggunakan komponen dalam negeri dan mengurangi penggunaan komponen luar negeri, guna memenuhi kebutuhan alutsista dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI, khususnya bagi satuan satuan manuver TNI di lapangan.

Adapun Rantis yang akan dibuat adalah tipe komando dan tipe angkutan personel dengan spesifikasi berat kendaraan 2.500 kg, berat muatan 250 1.500 kg, panjang 480 540 cm, lebar 200 cm, tinggi 183 cm, jarak bebas dasar 39 cm, lintas kedalaman air 78 cm, Vmaks di jalan raya 120 km/jam, mesin diesel 4200 cc 6000 cc Turbo Charger Intercooler, sistem kemudi power steering, sistem rem hydraulik dengan cakram depan dan belakang + Anti Blocking System (ABS),Transmisi Automatic, suspensi independen Suspension Modul Portal, daya jelajah 500 km, sistem komunikasi VHF, HF dan Intercom Set.

Sumber: InfoPublik

Wednesday, February 8, 2012

Mahfudz Siddiq Optimistis dengan Kemampuan KRI Nanggala

KRI Nanggala-402 saat uji pelayaran di Korsel. (Foto: Kaskus)

8 Februari 2012, Senayan - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq optimistis kapal selam TNI AL KRI Nanggala-402 yang baru selesai diperbaiki di Korea Selatan selama 2 tahun, akan kembali mampu memperkuat tugas menjaga wilayah kedaulatan NKRI.

Menurut Mahfudz Siddiq, peningkatan kemampuan kapal selam KRI Nanggala-402 itu di antaranya engine, combat management system, dan perbaikan fisiknya. "Setelah KRI Nanggala-402 ini selesai diperbaiki, kini KRI Nanggala-402 mampu melakukan penembakan dalam satu waktu langsung ke empat penjuru," tegasnya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2).

Kata Mahfudz, KRI Nanggala-402 kini juga mengalami peningkatan dalam hal kemampuan sistem radar dan sonar, untuk melakukan pendeteksian objek lawan. "KRI Nanggala-402 juga kini mengalami peningkatan dalam kemampuan penembakan sasaran. sekarang ini melakukan penembakan pada 4 sasaran berbeda dalam satu sistem kontrol," tegasnya.

Seperti diketahui, setelah menjalani perawatan total di galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Korea Selatan, dan berlayar selama 17 hari, kapal selam TNI AL KRI Nanggala-402 tiba di Dermaga Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Senin (6/2).

Sumber: Jurnal Parlemen

Rusia Modernisasi Pembom Tu-160 "Blackjack"


8 Februari 2012, Moskow: Angkatan Udara Rusia akan menerima lebih dari 10 pembom strategis Tu-160 Blackjack yang telah dimodernisasi hingga 2020, diumumkan Kementrian Pertahanan Rusia, Selasa (7/2).

Angkatan Udara Rusia mengoperasikan sedikitnya 16 Tu-16 dan direncanakan mencapai 30 unit.

Modernisasi Tu-16 meliputi persenjataan baru, peningkatan sistem elektronik dan avionik, menjadikan keefektifan pertempuran berlipat dua kali.

Pembom supersonik Tu-160 dirancang menyerang sasaran strategis daerah musuh terdalam dengan senjata nuklir atau konvensional pada suatu operasi militer.

Tu-16 akan dioperasikan AU Rusia hingga pembom strategis generasi kelima yang sedang dikembangkan siap dioperasikan.

Rusia memodernisasi juga 30 pembom strategis Tu-22M3 Backfire-C menjadi Tu-22M3M.

@Berita HanKam
Sumber: RIA Novosti

Korps Marinir Segera Realisasikan Yonif-10 di Kepri


7 Februari 2012, Surabaya: Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) A. Faridz Washington menyampaikan rencana Korps Marinir untuk segera merealisasikan Batalyon Infantri-10 (Yonif-10) Marinir/Berdiri Sendiri (BS) di Kepulauan Riau (Kepri).

"Yonif-10 itu tugas utamanya untuk menghadapi perompakan di Selat Malaka. Setelah itu juga akan direalisasikan pembentukan Batalyon Infantri-11 (Yonif-11) Marinir di Sorong," katanya saat menghadiri olahraga bersama dengan Prajurit Marinir Wilayah Timur (Marwiltim) di Bhumi Marinir, Gunungsari, Surabaya, Selasa.

Dalam acara yang diprakarsai Komando Pendidikan Marinir (KODIKMAR) dan dimeriahkan dengan senam dan jalan sehat keliling ksatrian itu, Komandan Pasmar-1 menyampaikan pesan dari Komandan Korps Marinir bahwa Marinir itu besar dan yang mampu membesarkan Korps Marinir adalah prajurit Marinir.

"Sebaliknya justru prajurit Marinir pula yang mampu merongrong dan mengerdilkan Korps Marinir itu sendiri melalui perbuatan-perbutan yang tidak terpuji, namun saya jamin Kasgartap III Surabaya sebagai penegak disiplin dan prajurit Marwiltim berkomitmen untuk mengurangi pelanggaran," katanya.

Dalam olahraga bersama yang juga dihadiri Kasgartap III Surabaya Brigjen TNI (Mar) Chaidir Pantonnory, Wadan Lantamal V Surabaya Kolonel Marinir I Ketut Suardana, dan Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir Saud Tambatua itu, Komandan Pasmar-1 juga menyampaikan pesan dari Komandan Korps Marinir.

"Jaga Korps Marinir, jaga kebesaran nama Korps Marinir dan jaga citra nama baik Korps Marinir. Hanya kitalah prajurit-prajurit Marinir yang mampu membesarkan nama Korps Marinir," katanya.

Setelah sambutan selesai, ia menyerahkan hadiah kepada Atlet Bisam Marwiltim ke-10/2012 yang mendapatkan medali emas, perak dan perunggu di Brunei Darussalam dan "doorprize" oleh Komandan Pasmar-1.

Sementara itu, empat tim dinyatakan lolos dalam semifinal turnamen sepak bola antarsatuan/batalyon bertajuk "Danbrigif-1 Marinir Cup 2012" yang dibuka Komandan Brigif-1 Marinir, Kolonel Marinir Amir Faisol pada 20 Januari lalu.

"Pertandingan semifinal akan digelar pada Rabu (8/2). Dalam turnamen yang diikuti 21 tim itu, empat tim akan berlaga di semifinal, yaitu Yonangmor-1 Marinir, Yonif-1 Marinir, Yonzeni-1 Marinir, dan Yonif-5 Marinir," kata ketua panitia pelaksana turnamen, Letkol Mar Dodi Mugiat.

Ia mengatakan, pertandingan pertama mempertemukan Yonangmor-1 Marinir melawan Yonif-1 Marinir, sedangkan pertandingan kedua antara Yonif-5 Marinir melawan Yonzeni-1 Marinir.

"Partai final akan digelar pada 9 Februari 2012, sekaligus penyerahan piala dan uang pembinaan sebesar Rp10 juta untuk juara pertama, Rp7 juta untuk juara kedua dan Rp5 juta untuk juara ketiga," katanya.

Sumber: ANTARA Jatim

DPR Dorong TNI Beli Pesawat Tanpa Awak Produksi Dalam Negeri

Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) Wulung produksi dalam negeri. Rusia memesan PUNA produksi Israel sebagai bahan pembelajaran bagi industri pertahanan Rusia. Kualitas PUNA Rusia tidak dapat menandingi kehebatan PUNA buatan Israel dalam konflik di Ossetia Utara. (Foto: BPPT)

7 Februari 2012, Senayan: Wakil Ketua Komisi I DPR RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, DPR akan mendorong TNI untuk membeli pesawat tanpa awak produksi dalam negeri, atau tidak membeli dari Israel, lewat negara Filipina, sebagaimana mengemuka belakangan ini.

"Kami dengar di dalam negeri, seperti PT Dirgantara Indonesia sudah bisa membuat pesawat tanpa awak sendiri. Jadi kita akan mendorong agar untuk pemenuhan pesawat tanpa awak TNI dapat memesan dari industri strategis dalam negeri sendiri," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).

Pesawat intai yang diinginkan TNI AU ini, merupakan semacam pesawat pengindera yang bisa membawa sebuah kamera untuk memotret. Pesawat ini dikendalikan semacam remote untuk diterbangkan ke wilayah tertentu yang sulit dijangkau.

"Informasinya di dalam negeri saat ini bukan saja di PT DI telah bisa mengembangkan pesawat tersebut. Termasuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bahkan Institut Teknologi Bandung sudah mampu membuat pesawat intai itu baik untuk tujuan sipil maupun militer," ujar politisi Golkar ini.

BPPT bahkan sudah memiliki sejumlah jenis pesawat tanpa awak seperti Alap-Alap dan Wulung. Masing-masing berbobot 20 kilogram dan 120 kilogram. Wulung bahkan bisa mengintai selama empat hingga enam jam dengan rentang kendali hingga 200 kilometer. Sementara pesawat intai Slipi seberat sembilan kilogram yang lihai digunakan di laut dan bisa dikendalikan sejauh 30 kilometer.

Agus mengatakan, dari segi kebutuhannya, TNI saat ini memang membutuhkan pesawat jenis ini. "Pesawat tersebut dibutuhkan untuk memantau perbatasan, melaksanakan patroli keamanan di Selat Malaka, dan pendeteksian dini dari gangguan keamanan pihak luar," tegasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

PPRC TNI Fokus Pengamanan di Perbatasan

Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Indonesia Lakma TNI Y. Didik Heru Purnomo (duduk kanan) dan Sekretaris Majelis Keselamatan Negara Malaysia Dato Mohamed Thajudeen Abdul Wahab (duduk kiri) menandatangani nota kesepahaman tentang pedoman umum penanganan masalah laut perbatasan RI-Malaysia disaksikan Menkopolhukam Djoko Suyanto (belakang kanan) dan Menteri di Departemen Keperdanamenterian Malaysia Dato' Seri Mohamed Nazri Bin Abdul Aziz (belakang kiri) di Nusa Dua, Bali, Jumat (27/1). Kesepakatan itu untuk meningkatkan kerjasama antar otoritas koordinator keamanan laut perbatasan kedua negara terutama upaya meminimalisir terjadinya penangkapan nelayan kedua negara. (Foto: ANTARA/Nyoman Budhiana/Koz/Spt/12)

7 Februari 2012, Jakarta: Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI akan memfokuskan tugas pada pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. "Segera disusun mekanisme pengamanannya," kata Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, di Jawa Barat, Selasa.

Dia memimpin upacara alih komando pengendalian PPRC dari Divisi-2/Kostrad di Malang (Jawa Timur) kepada Divisi-1/Kostrad di Cilodong (Depok, Jawa Barat).

Suhartono mengatakan, perkembangan lingkungan srategis di masa datang sangat kompleks dan beragam. Sehingga diperlukan perubahan paradigma penugasan dan strategi yang lebih komprehensif dan antisipatif.

Pada tingkat regional, beberapa potensi ancaman gangguan keamanan yang berdampak pada kepentingan nasional adalah masalah perbatasan nasional dengan sejumlah negara, separatisme, kejahatan lintas nasional dan lainnya.

Menurut dia, sangat tepat jika kami fokuskan perhatian pada wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.

"Penanganan terhadap wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar itu, sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya, pulau-pulau terluar ada yang berpenghuni dan tidak, maka penanganannya pun berbeda," katanya.

Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni, Malaysia, Papua Nugini, dan negara Timor Timur. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten- kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda.

Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, negara Timor Timur dan Papua Nugini.

Terdapat 92 pulau terdepan sebagai batas laut perairan nasional, 12 pulau diantaranya memerlukan perhatian khusus baik dari sisi keamanan, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakatnya. Mereka adalah Pulau Rondo, P Nipah, P Marore, P Miangas, P Batek, P Fani, P Fanildo, P Berhala, P Sekatung, P Dana I dan II, dan P Bras.

Komando pengendalian PPRC selama dua tahun sekali beralih dari wilayah barat (Divisi-1 Kostrad) ke wilayah timur (Divisi-2/Kostrad), dan sebaliknya secara rutin, guna memberikan pengalaman tugas PPRC secara luas dan komprehensif.

"PPRC bertugas melaksananan tindakan reaksi cepat terhadap berbagai ancaman yang terjadi, yakni menangkal, menyanggah awal dan menghancurkan musuh yang mengganggu kedaulatan Republik Indonesia," katanya.

Panglima TNI mengatakan dalam mengemban tugas itu, PPRC TNI harus mampu meningkatkan kecepatannya dalam melaksanakan manuver, tepat dalam menuju sasaran dan wilayah tertentu dan singkat dalam proses dan waktu yang dibutuhkan.

"Pelaksanaan tugas PPRC hanya satu pekan, kemudian bisa ditindaklanjuti dengan operasi oleh satuan lain. Jika PPRC bisa menuntaskan operasi dalam satu pekan itu, ya berarti kita tidak perlu ada operasi lanjutan," katanya, menambahkan.

Sumber: ANTARA News

Parlemen Belanda Tolak Jual Tank Leopard ke RI

Leopard 2A6 HEL. (Foto: Hellenic Army)

7 Februari 2012, Senayan: Parlemen Belanda telah bersikap dan memutuskan secara resmi melarang menjual tank Leopard pada Pemerintah RI. Bahkan, Parlemen Belanda mengancam memberikan sanksi pada pemerintahannya, jika tetap nekat menjual Tank Leopard ke tentara RI.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, atas hasil pertemuan anggota Parlemen Belanda dengan anggota Komisi I DPR pada pekan kemarin.

"Jadi, pada Minggu kemarin (5/2), salah satu anggota parlemen Belanda dari Partai Groenlink bernama Mariko Peters, datang dan melakukan pertemuan dengan Komisi I DPR," tegas Tubagus Hasanuddin di Gedung DPR, Selasa (7/2).

Menurut Hasanuddin, anggota Parlemen Belanda tersebut diterima oleh anggota Komisi I Helmy Fauzi. Intinya, dalam pertemuan tersebut, anggota Parlemen Belanda tersebut menyampaikan informasi bahwa Parlemen Belanda memutuskan, melarang penjualan Tank Leopard.

"Bahkan mereka mengancam pemerintahannya sendiri, jika sampai nekat menjual Tank Leopard itu ke Indonesia," tambahnya.

Menurut Hasanuddin, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh anggota parlemen Belanda tersebut, salah satu alasan Parlemen Belanda tidak menyetujui penjualan tank Leopard ke RI adalah terkait pelanggaran HAM.

"Kalau itu alasannya, jelas kita juga membantahnya,soal praktek pelanggaran HAM itu. Karena Belanda juga telah melanggar HAM berat dengan menjajah rakyat dan bangsa Indonesia selama 3,5 abad. Itu riil dan fakta,"ujarnya.

Jadi,kata Hasanuddin, dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh anggota Parlemen Belanda tersebut, tertutup sudah pintu pembelian Tank Leopard sebagaimana direncanakan Kemenhan selama ini.

"Cukup berat Belanda menjual Leopardnya ke RI. Jadi pemerintah sudah tidak perlu lagi banyak berharap dapat memiliki Tank Leopard dari Belanda. Karena Parlemen Belanda sudah mengeluarkan larangan penjualan Leopard ke RI. Makanya, saya juga setuju dengan sikap KASAD. 'Lu jual,gua beli. Lu tidak jual, gua tidak maksa'. Itu sudah pas sikap seperti itu, saya setuju," tegasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Siapa Pengusaha Beruntung di Balik Tank Leopard?

Leopard 2. (Foto: KMW)

7 Februari 2012: Rencana TNI AD untuk membeli Tank Leopard diprediksi akan berjalan mulus tanpa hambatan. Kepiawaian KSAD Jenderal Pramono Edy Wibowo dalam berdiplomasi dan melaksanakan “operasi intelijen” terhadap anggota dewan, diperkirakan akan sukses mendatangkan Leopard ke Indonesia.

Ada apa sesungguhnya yang terjadi dengan pengadaan kendaraan tempur berat ini, sehingga menyulut pro dan kontra di tanah air. Banyak pihak menyatakan bahwa tank berat sebenarnya tidak dibutuhkan di negara kepulauan seperti Indonesia. Karena selama ini, tank berat seperti Leopard lebih banyak digunakan di negara-negara kontinental.

Namun yang pasti, dibalik pro dan kontra ini, ada satu pihak yang paling diuntungkan bila tank ini jadi didatangkan. Fulus akan membanjiri kantong pengusaha Indonesia yang jadi principle dari perusahaan Jerman, Krass Mafei pembuat Tank Leopard. Bagi pengusaha ini, mendatangkan 100 tank Leopard adalah lebih baik, bila dibandingkan hanya mendatangkan 44 tank.

“Salahkah kami, kalau dengan US$287 juta untuk 44 tank ternyata bisa dapat 100 unit? Itulah yang dikatakan KSAD saat bertemu Anggota DPR RI beberapa waktu lalu. Kalimat itu disampaikan orang nomor satu di Angkatan Darat itu, karena keinginannya untuk mempersempit ruang gerak percaloan dalam pengadaan tank ini.

Apa yang disampaikan KSAD itu bisa jadi benar, tapi mendatangkan 100 Tank Leopard, justru akan semakin membebani anggaran negara pada setiap tahunnya. Apalagi, begitu tank itu tiba di tanah air, harus segera dilakukan banyak penyesuaian atau biasa disebut dengan “Upgride”, istilah dalam peremajaan alutsista.

Belum lagi biaya pemeliharaan yang harus dianggarkan pada tiap tahunnya. Status sebagai tank bekas, semakin melegitimasi dibutuhkannnya biaya tambahan yang cukup besar untuk menjadikan Leopard selalu dalam kondisi “siap pakai”.

Lalu siapa yang bisa melakukan pemeliharaan tank ini, termasuk mensuplai segala suku cadangnya? Tentu saja yang bisa melakukan itu hanya principle dari perusahaan Jerman Krass Mafei yang ada di Indonesia. Bisa dipastikan, perusahaan Jerman itu sudah menunjuk siapa perusahaan Indonesia yang akan jadi kepanjangan tangannya.

Bisa dibayangkan berapa banyak fulus yang akan mengisi kantong pengusaha tersebut? Bila Leopard dipakai TNI AD selama 30 tahun, maka selama itu pula, duwit akan terus membanjiri kantong pengusaha pemegang priciple tank buatan Jerman itu. Datangnya 100 tank itu, semakin memastikan dan menjamin masa depan sang pengusaha.

Akhirnya, bila terjadinya pro dan kontra terkait rencana pembelian Tank Leoprad itu hanya karena berhulu dan bermuara pada persoalan fulus semata, maka sungguh sangat disayangkan bila hal ini terjadi. Tapi bila karena berpijak pada alasan ideal demi membangun sistem pertahanan negara, maka harus diacungi jempol oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: INTELIJEN

Panglima: Pesawat Intai Tanpa Awak Belum Final

Searcher Mk. III. (Foto: IAI)

7 Februari 2012, Jakarta: Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan rencana pengadaan pesawat intai tanpa awak belum final.

"Semua masih berproses di Kementerian Pertahanan, jadi belum final," katanya menjawab ANTARA usai memimpin upacara alih komando pengendalian Pasukan Pemukul Reaksi Cepat di Markas Divisi-1/Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat, Selasa.

Ia menegaskan, TNI sebagai pengguna tidak mempersalahkan dari negara mana alat utama sistem senjata yang akan digunakan itu diadakan.

"Bagi TNI jika persenjataan yang beli sesuai spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi yang dibutuhkan maka semua `clear`... tidak masalah," ujar Panglima TNI.

Agus menambahkan, "...dan semua pengadaan alat utama sistem senjata itu dilakukan sesuai kerangka kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan,".

Rencananya TNI akan membangun satu skuadron pesawat intai tanpa awak.

Pada 2006, TNI menggelar tender pembelian empat pesawat pengintai tanpa awak (UAV) untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang akhirnya dimenangkan oleh Searcher Mk II melalui perusahaan Filipina, Kital Philippine Corp.

Berdasar laman kantor berita internasional United Press International (UPI), untuk pembelian UAV yang satunya senilai enam juta dolar AS tersebut, Indonesia menggandeng Bank Leumi dari Inggris dan Bank Union dari Filipina sebagai penyandang dana untuk kredit ekspor.

Belakangan karena ramai dikritik DPR, proyek pengadaan tersebut tertunda.

UAV buatan Divisi Malat Israeli Aircraft Industries (IAI) dinilai paling unggul untuk penggunaan di angkasa Nusantara.

Indonesia kali pertama memakai produk militer Israel dengan meminjam UAV Searcher Mk II milik Singapura untuk mencari lokasi sandera peneliti asing yang ditawan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, pada 1996.

Namun Singapura bukan satu-satunya negara yang memakai senjata buatan Israel. Malaysia telah mengoperasikan 15 unit, sedangkan Singapura 35 unit.

Dalam pengujian tim Kementerian Pertahanan, UAV Searcher Mk II mengalahkan pesaingnya dari Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.

Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Heriyanto menegaskan dalam setiap pengadaan alat utama sistem senjata dari mancanegara pihaknya mengutamakan teknologi yang ditawarkan disesuaikan dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi TNI

"Jadi, yang kita lihat teknologinya, bukan dari negara mana produk alat utama sistem senjata itu diadakan," katanya.

Sumber: ANTARA News

Tuesday, February 7, 2012

Kohanudnas Akan Diperkuat 70 Pesawat Tempur


6 Februari 2012, Jakarta: Salah satu unsur penting didalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Negara Indonesia (NKRI) salah satunya terletak pada kiprah dan peran dari Kohanudnas. Hal tersebut lebih dikhususkan dalam memberikan perlindungan dan patroli udara serta pertahanan strategis mengawal yuridiksi wilayah udara nasional Indonesia.

Demikian diungkapkan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro saat berbicara pada lokakarya dalam rangka HUT ke 50 Komando Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS), Senin (6/1) di Halim, Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, Menhan mengharapkan bahwa kamampuan Kohanudnas perlu terus ditingkatkan agar memiliki kemampuan pertahanan udara dengan efek tangkalnya.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan, sejalan dengan itu pemerintah telah menetapkan kebijakan pertahanan udara yang disusun dalam cetak biru (Blue Print) untuk mewujudkan kekuatan pokok pertahanan.

Pada cetak biru tersebut secara bertahap kemampuan Kohanudnas akan ditingkatkan, dengan melengkapi alutsista dan peralatan yang diperlukan. Hingga tahun 2014 nanti Kohanudnas akan dilengkapi oleh 70 pesawat. Diantaranya sekitar 3 Skuadron penuh Ligth Fighter, Super Tucano, Shukoi dan Pesawat tempur F 16 setara Block 52.

Ditambahkan Menhan untuk lima tahun 2010-2014 sebagai renstra pertama pembangunan Kekuatan Pokok Minimum pertahanan, pemerintah akan mengucurkan dana sebesar 150 Triliun Rupiah. Salah satunya anggaran ini digunakan untuk mendukung belanja barang dan belanja modal alutsista TNI Angkatan Udara.

Selain modernisasi alutsista, menurut Menhan peningkatan kemampuan dan profesionalime unsur SDM dan Organisasi yang efektif juga harus terus ditingkatkan agar tidak tertinggal didalam perkembangan di bidang Revolution In Military Affairs. Karena sesuai dengan karakteristikanya kekuatan matra udara sangat dipengaruhi oleh perkembanganteknologi.

Sementara itu Panglima Kohanudnas, Marsda TNI J.F.P Sitompul mengatakan Kohanudnas memiliki tugas menyelenggarakan pertahanan terpadu atas wilayah udara nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan menjaga keutuhan serta kepentingan dari NKRI.

Memasuki usia 50 tahun dengan sesuai kemampuan yang ada sekarang ini Kohanudnas terus berupaya secara maksimal dan terus menerus untuk tetap mewujudkan kedaulatan Negara diudara. Pangkohanudnas menekankan hal ini terbukti dengan adanya beberapa kejadian intersepsi, pengusiran, hingga pemaksaan mendarat kepada pesawat asing yang memasuki wilayah Negara tanpa ijin.

Diungkapkan Pangkohanudnas belajar dari sejarah di era 60 an dimana Kohanudnas pernah menjadi yang terkuat diwilayah bumi di bagian selatan. Kohanudnas juga mampu membawa wibawa Indonesia di tingkat regional maupun internasional.

Belajar dari pengalaman tersebut diharapkan menjadi starting point bagi Kohanudnas untuk menata organisasi, Alutsista, Doktrin dan Siskodal sehingga dimasa depan Kohanudnas mampu melaksanakan tugas dengan lebih optimal.

Lokakarya berlangsung selama dua hari dengan tema “ Strategi Pengembangan Kohanudnas Kedepan” mengundang beberapa pembicara seperti Wakil Ketua Komisi I DPR, T.B Hasanudin, Sekjen Kemhan, Marsdya TNI Eris Harryanto, Direktur SDM Universitas Pertahanan Marsma TNI, Suparman Djapri, dan Panglima Komando Sektor Hanudnas III, Marsma TNI Bonar Hutagaol.

Sumber: DMC

Skadron Udara 12 Latihan Terbang Malam


7 Februari 2012, Pekanbaru: Sebagai satu-satunya Pangkalan Induk TNI Angkatan Udara yang mengawaki alutsista pesawat tempur di pulau Sumatera, Lanud Pekanbaru harus selalu siap operasional dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan udara, selain kesiapan alutsista dan para penerbang yang mengawakinya, tentunya kesiapan seluruh komponen pendukung harus tetap terjaga termasuk para crew pesawat yang memiliki andil sangat besar dalam keberhasilan setiap operasi udara yang dilaksanakan, demikian disampaikan Danlanud Pekanbaru, Kolonel Pnb Bowo Budiarto, S.E disela-sela latihan terbang malam yang digelar “Black Panther” Skadron Udara 12 yang berlangsung selama empat hari kedepan, Senin (6/2).

Lebih lanjut Danlanud menyampaikan bahwa, Lanud Pekanbaru terus berupaya meningkatkan kesiapan operasional seluruh satuan-satuan yang ada di bawah jajarannya. Khusus pelaksanaan latihan operasi terbang malam yang digelar ini, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme baik skill (keahlian) maupun kemampuan terbang (profesiensi) para penerbang dan seluruh crew pesawat dalam mengantisipasi kemungkinan akan terjadinya gangguan, ancaman serta pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pihak lain, baik yang datang pada siang hari maupun pada malam hari. Sedangkan bagi para penerbang tempur “Black Panther” sendiri, terbang malam bukan merupakan sesuatu yang baru, namun harus tetap dilatihkan secara berkala mengingat pelaksanaan terbang malam lebih mengandalkan instrument yang ada disamping visual dengan alat bantu lampu penerangan yang ada di dua sisi landasan. Untuk itu para penerbang dituntut lebih teliti dan hati-hati dalam menerbangkan pesawat serta melakukan manuver-manuver tertentu.

Pelaksanaan latihan terbang malam yang akan berlangsung selama empat hari kedepan, mulai hari Senin (6/2) hingga Kamis (9/2) tersebut diawali dengan kegiatan doa bersama untuk memohon keselamatan yang dihadiri oleh Danlanud beserta para Pejabat Lanud Pekanbaru dan seluruh anggota Skadron Udara 12. Dengan adanya perubahan jadwal latihan tersebut, pada malam harinya langit di kota Pekanbarupun bergemuruh oleh suara pesawat tempur Hawk 100/200 saat melaksanakan Take off/Landing, sehingga hal tersebut merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Riau dengan adanya pelaksanaan latihan terbang malam ini.

Sumber: Dispenau

Wamenhan Serahkan Draft Kerjasama Pertahanan RI-Belanda Kepada Dubes Belanda Untuk Indonesia


6 Pebruari 2012, Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Senin (6/2), menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia HE Tjeerd D Zwaan, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Saat menerima Dubes Belanda, Wamenhan menyerahkan draft peningkatan kerjasama pertahanan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Draft kerjasama pertahanan yang didalamnya terdapat draft kerjasama kesehatan dan pengadaan alutsista ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan baik antara dua Kementerian Pertahanan masing-masing negara. Saat menerima Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Wamenhan didampingi oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Mayjen TNI R Ediwan Prabowo S.IP dan Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso.

Kemhan RI - Jerman Siapkan MoU untuk Peningkatan Kerjasama Pertahanan


Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Senin (6/2), menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Jerman untuk Indonesia HE Dr Norbert Baas di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Wamenhan menyampaikan keinginannya agar Dubes Jerman untuk Indonesia membantu menghubungkan dengan Kementerian Pertahanan Jerman untuk meningkatkan kerjasama pertahanan khususnya kerjasama pengadaan alutsista. Hal ini berhubungan dengan akan berangkatnya Wamenhan ke Berlin Jerman pada 27 Februari mendatang.

Sementara itu, menurut Dubes Jerman, MoU yang disiapkan Kemhan RI sudah disetujui dan hanya menunggu penandatanganannya saja. Saat menerima Dubes Jerman, Wamenhan didampingi oleh Dirjen Strategi Pertahanan Mayjen TNI Puguh Santoso, Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Mayjen TNI R Ediwan Prabowo dan Direktur Kerjasama Internasional Ditjen Strahan Kemhan Kol. Dr Jan Pieter Ate.

Sumber: DMC

Kodal Pasukan Reaksi Cepat TNI Beralih


7 Februari 2012, Depok: Komando pengendalian Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI kembali beralih dari Divisi-2/Kostrad ke Divisi-1/Kostrad.

Upacara alih kodal dilaksanakan di Markas Komando Divisi-1/Kostrad di Cilodong, Depok, Jawa Barat, Selasa, dipimpin Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono.

Panglima TNI mengatakan PPRC adalah komando tugas gabungan TNI yang dibentuk khusus dan langsung bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Komando pengendalian PPRC selama dua tahun sekali beralih dari wilayah barat (Divisi-1 Kostrad) ke wilayah timur (Divisi-2/Kostrad), dan sebaliknya secara rutin, guna memberikan pengalaman tugas PPRC secara luas dan komprehensif.

"PPRC bertugas melaksananan tindakan reaksi cepat terhadap berbagai ancaman yang terjadi, yakni menangkal, menyanggah awal dan menghancurkan musuh yang mengganggu kedaulatan Republik Indonesia," katanya.

Agus menegaskan perkembangan lingkungan strategis global kini tengah dihadapkan pada ancaman pemanasan global, bencana alam, perkembangan teknologi yang tidak merata di negara berkembang, perdagangan dan investasi.

"Sedangkan pada tingkatan regional kita dihadapkan pada isu-isu perbatasan negara, separatisme, kejahatan lintas nasional yang berujung pada permasalahan di tingkat nasional," ujarnya.

PPRC sebagai bagian dari TNI selaku komponen pertahanan negara dituntut mampu mempersiapkan diri sebaik-baiknya guna menghadapi berbagai ancaman dan gangguan keamanan yang terkait dengan kedaulatan negara serta keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa Indonesia, tukas Agus.

Panglima TNI mengatakan dalam mengemban tugas itu PPRC TNI harus mampu meningkatkan kecepatannya dalam melaksanakan manuver, tepat dalam menuju sasaran dan wilayah tertentu dan singkat dalam proses dan waktu yang dibutuhkan.

Terkait itu, lanjut dia, TNI telah melakukan beberapa tahapan pendidikan dan latihan untuk mewujudkan personel PPRC yang profesional, tangguh dan memiliki mental juang yang tinggi menghadapi berbagai situasi dan kondisi, dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.

Usai memimpin upacara alih kodal, Panglima TNI meninjau sejumlah persenjataan dan perlengkapan PPRC seperti SS2 V4, senjata FN Minimi, perlengkapan Lintas Udara, dan senapan mesin berat M2HB Browning.

Tak hanya itu, Panglima TNI juga meresmikan gedung pusat PPRC TNI dan melakukan telewicara dengan sejumlah komando satuan tugas PPRC di beberapa titik.

Sumber: ANTARA Jatim

Dilema Leopard Belanda: HAM atau Dagang?

Leopard 2. (Foto: KMW)

7 Februari 2012, Den Haag: "Belanda mau mengobral 119 tank Leopard dan Indonesia tertarik. Ada harapan untuk meraih kontrak dagang besar-besaran bagi Belanda." Demikian koran Belanda NRC Handelsblad mengawali editorialnya.

Tapi ada keberatan praktis dan kendala politik yang mengganjal. Pertama apakah tank Leopard bermanfaat di negara kepulauan seperti Indonesia yang banyak rawa-rawa? DPR RI meragukan hal itu. Kedua, kenapa Belanda mau memasok senjata ke negara yang tidak mengindahkan hak asasi manusia (HAM)?

Jiwa Dagang


Di internal kabinet Belanda sendiri ada dua pendapat. Menteri Pertahanan Hans Hillen menonjolkan jiwa dagang Belanda. "Dalam hal ini saya melihat uang bukan moral," katanya. Selain berjiwa dagang atau koopmansgeest, Belanda juga dikenal berjiwa pendeta, yang mementingkan masalah moral.

Makanya ada kriteria dalam mengekspor senjata. HAM dan hukum humaniter internasional harus dihormati. Selain itu mulai sekarang konflik internal suatu negara juga menjadi bahan pertimbangan untuk mengekspor senjata ke negeri tersebut.

Hak Asasi Manusia


Oleh karena itulah Parlemen Belanda tidak setuju atas rencana pemerintah Belanda untuk menjual tank ke Indonesia. Alasan yang disebut dalam mosi adalah, tentara Indonesia "pernah melanggar HAM di Aceh, Timor Timur dan Papua Barat."

Alasan ini dinilai kurang kuat oleh Menlu Belanda Uri Rosenthal, karena hal itu terjadi di masa silam. Tapi argumen yang disampaikan PVV dan SP, bahwa sekarang masih terjadi pelanggaran HAM terhadap warga Maluku dan Papua dan posisi umat Kristiani Indonesia, tidak bisa disangkal Menlu Rosenthal.

Jiwa dagang Belanda tampaknya tidak bisa mengalahkan argumen ini. Kalau kehendak parlemen Belanda dituruti, sehingga pemerintah Belanda tidak jadi menjual tank ke Indonesia, maka Indonesia terpaksa membeli tank di negara lain.

Tidak Mempan

Dapat disimpulkan, isyarat Belanda sebagai negara yang mau menegakkan HAM tidak mempan. Dan Belanda mempersulit diri sendiri kalau hanya mau menjual senjata kepada calon pembeli yang berkelakuan baik. Demikian tulis editorial NRC Handelsblad.

Sumber: RNW

Monday, February 6, 2012

KASAL: Idealnya Indonesia Punya 12 Kapal Selam

Awak KRI Nanggala-402 foto bersama di depan kapal selam KRI Nanggala di Korsel. (Foto: Kaskus)

6 Februari 2012, Surabaya: Luas laut Indonesia sekitar lima juta kilometer persegi dengan tiga alur laut kepulauan Indonesia yang terbuka untuk kepentingan pelayaran damai. Kini Indonesia memiliki 155 kapal perang berbagai tipe dan jenis dan khusus untuk kapal selam, diperlukan minimal enam unit dalam status siap operasi tempur.

"Begini, kekuatan minimal kita itu enam. Dengan perhitungan dua kapal selam disiagakan bertugas, dua siaga operasi, dan dua lagi servis berkala," kata Kepala Staf TNI-AL, Laksamana TNI Soeparno, Senin, seusai menyambut kehadiran kembali KRI Nanggala-402 dari pelayaran 17 hari selepas perbaikan menyeluruh di Korea Selatan.

Kapal selam tipe U-209/1300 buatan Jerman pada 1981 itu diperbaiki menyeluruh di Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering di Okpo, Korea Selatan, sejak dua tahun lalu. Kini kapal selam itu semakin berotot dan makin awas semua "panca indera"-nya setelah banyak sistemnya diperbarui memakai teknologi terkini di kelasnya.

Salah satunya adalah teknologi sistem manajemen tempur dan operasi secara digital dari Norwegia menggantikan sistem Sinbad buatan Belanda hasil teknologi dasawarsa '80-an. Kapal selam berkelir hitam ini sudah mampu meluncurkan empat torpedo sekaligus secara salvo dalam tempo sangat rapat adalah salah satu bentuk kemampuan yang ditingkatkan itu.

Pemimpin pelayaran pulang KRI Nanggala-402 itu adalah Letnan Kolonel Pelaut Purwanto, didampingi belasan perwira dan belasan bintara serta tamtamanya. Masih ada dalam pelayaran itu beberapa teknisi kunci dari pihak Daewoo untuk mengawasi kinerja instrumen-instrumen dan program komputer yang diadopsi.

Dengan begitu, TNI-AL kini memiliki dua kapal selam siap operasi tempur dan misi khusus lain, yaitu KRI Nanggala -402 dan KRI Cakra-401 dari kelas yang sama dan tergabung dalam Satuan Kapal Selam Komando Armada Indonesia Kawasan Timur TNI-AL.

Menyinggung keperluan ideal kapal selam Indonesia, Soeparno yang didampingi Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, menyatakan, "Yang ideal, Indonesia memiliki 12 kapal selam seperti waktu dasawarsa '60-an itu."

Jika tiada halangan, tiga tahun ke depan Indonesia akan menambah lagi kekuatan flotila kapal selammnya menjadi lima secara keseluruhan. Ada wacana pangkalan kapal selam ini akan ditempatkan di lokasi baru di Indonesia bagian tengah.

Komisi I DPR, kata Siddiq, menghendaki pemerintah menambah anggaran belanja arsenal militer nasional hingga angka Rp78 triliun dari sekitar Rp1.300 triliun APBN tahun depan. "Kerugian negara akibat ketidakmampuan kita menjaga wilayah maritim bangsa ini sebanyak Rp40 triliun memakai data pada 2007. Kini angka itu bisa bertambah lagi," katanya.

Sumber: ANTARA News