Saturday, March 24, 2012

Presiden: Usut Pengadaan Sukhoi

Sejumlah prajurit TNI AU bersama tentara AU Rusia menurunkan pesawat sukhoi dari perut pesawat Antonov milik Rusia setibanya di Bandara Hasanuddin Makassar, Jumat (26/12). Dua pesawat tersebut merupakan pesanan TNI AU dari enam yang akan dibeli. (Foto: As/Yusran Uccang/ant)

24 Maret 2012, Beijing: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat penegak hukum dan intansi terkait untuk mengusut dan menginvestigasi dugaan pelanggaran hukum dalam proses pengadaan pesawat tempur Sukhoi.

"Buka dan investigasi secara utuh. Kalau ada penggelembungan, tindak siapapun, baik dari (pemerintahan) dulu sampai sekarang," kata Kepala Negara di sela-sela kunjungan kenegaraan di Beijing, Republik Rakyat China, Sabtu.

Menurut Presiden Yudhoyono, rakyat memiliki hak untuk mengetahui kebenaran, apalagi sudah ada pihak yang mempertanyakan proses pengadaan pesawat tempur buatan Rusia itu.

Terlepas dari polemik pesawat Sukhoi, Yudhoyono menegaskan TNI tetap harus dipersenjatai secara layak.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat harus memperkuat sistem pertahanan.

Oleh karena itu, peremajaan alat utama sistem persenjataan harus dilakukan.

"Setelah perekonomian kita baik, tentara kita perkuat untuk mempertahankan setiap jengkal Tanah Air," katanya.

Kewenangan di Tangan Pemerintah

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, kewenangan kontrak pembelian enam jet tempur Sukhoi Su-30MK2 ada di tangan pemerintah. Sjafrie yang ditemui di sela Jakarta International Defense Dialogue, Kamis (22/3), menerangkan, ada bagian legislative dan peran eksekutif dalam pembelian senjata.

“Kalau ini merupakan kewenangan pemerintah. Mari kita melihat secara jernih.” ujar Wakil Menhan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin sebelumnya menyanggah keterangan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang mengatakan kontrak pembelian Sukhoi sudah disetujui Komisi I DPR. Bahkan, disebutkan Menhan, Wakil Ketua Komisi I terlibat dan memimpin tim DPR dalam panitia kerja tersebut.

“Sampai saat ini Komisi I belum final menyetujui pembelian tersebut. Pembahasan kedua justru baru akan dilakukan hari Senin, 26 Maret. Panja tidak berhak memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Keputusan ada di siding pleno Komisi I,” kata Tubagus.

Dia juga mempertanyakan, mengapa sudah dilakukan kontrak, padahal belum mendapat persetujuan DPR.

Dipermasalahkan

Para aktivis antikorupsi yang dipimpin Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mempermasalahkan pembelian Sukhoi yang diduga terjadi penggelumbungan harga dan indikasi korupsi. Total biaya pembelian enam unit pesawat tanpa senjata tersebut mencapai 470 juta dolar AS.

Hal tersebut lebih mahal daripada nilai pembelian oleh Vietnam yang membeli pesawat sejenis dua tahun lebih awal dengan senjata lengkap. Harga tersebut juga masih lebih mahal daripada produk tercanggih Sukhoi Su-30MKM oleh Tentara Udara Diraja Malaysia yang sudah lengkap dipersenjatai.

Imparsial, Indonesia Corruption Watch, bersama tujuh lembaga mengadukan dugaan penggelembungan harga dan kemungkinan terjadinya korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi awal pekan ini.

Sumber: ANTARA News/KOMPAS

Desa Simulasi Siapkan Pasukan Penjaga Perdamaian

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Wapres Boediono (kanan) memimpin sidang kabinet terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/2). Sidang tersebut membahas soal rencana kelanjutan pengembangan pembangunan Indonesian Peace and Security Centre (IPSC) di kawasan Canti Dharma, Sentul, Bogor, Jawa Barat. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ss/mes/12)

24 Maret 2012, Jakarta: Di suatu bukit yang bisa untuk melihat Jakarta, sejumlah alat berat beroperasi meratakan sebidang tanah.Tidak jauh dari sana sebuah danau buatan terisi air kecokelatan.

Lokasi itu akan dibangun lapangan tembak sepanjang 600 meter.Ini untuk sarana latihan para prajurit tentara Indonesia maupun asing yang mengikuti pendidikan kilat (diklat). Kawasan ini disebut bukit Merah Putih karena di puncak bukit terdapat menara berbendera merah putih yang berkibar sepanjang hari. Sedangkan nama resminya, Canti Dharma,dengan fungsi utama sebagai Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau Indonesia Peace and Security Center (IPSC).

Menurut Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin,kompleks ini mulai dibangun sejak 2010 atas prakarsa presiden ketika 2009.“Ini dalam rangka menyiapkan prajurit dan untuk negara sahabat menyiapkan pasukan penjaga perdamaian,”katanya di kompleks itu,Selasa (20/3). Kala itu hanya tiga fungsi yaitu peacekeeping center, operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana, serta counter terrorism.Kemudian bertambah standby force batalion mekanis Mabes TNI untuk kebutuhan operasi reaksi cepat.“Ada pemukiman di sana sehingga bisa digerakkan secara cepat,” sebut dia.

Fungsi-fungsi itu terus bertambah seperti pusat bahasa internasional.Ini digarap Kemendikbud dengan target dihasilkan orang-orang yang mampu menguasai berbagai jenis bahasa asing. Lulusannya diharapkan bisa menjadi solusi atas kesulitan pemerintah dalam mendapat penerjemah untuk bahasa tertentu.Bahasa yang diajarkan adalah bahasa yang sering digunakan dalam kepentingan internasional seperti Inggris,Rusia,China, Korea,dan Arab. Tidak gampang untuk membangun kompleks ini. Faktor alam menjadi yang kendala utama.

Sjafrie menceritakan, kondisi lahan di area yang masuk wilayah Sentul,Bogor itu sangat sulit.Faktor kemiringan yang cukup curam membuat kawasan ini rawan longsor.Apalagi ada banyak mata air di sana.“Ada sekitar 20 mata air yang ditemukan. Supaya tidak longsor,kami bikin beberapa danau buatan,”tuturnya. Ketinggian menjadi tantangan berikutnya.Berada di ketinggian 450 meter dpl, cuaca di area seluas 261 hektare ini kerap berubah. Belum lagi dengan tiupan angin yang bisa mencapai ratarata 15 knot per jam.“Kita butuh pekerja yang memiliki spesifikasi khusus,”kata dia.

Proyek yang masih terus berlangsung dengan target selesai 2014 ini dikucuri dana Rp40 miliar pada pos Kementerian Pertahanan 2012,lebih rendah dari alokasi kebutuhan Rp132 miliar. Pengerjaan dilakukan kontraktor dan swakelola TNI. Pelibatan prajurit TNI dalam pembangunan ini memberi beberapa manfaat. Selain menekan anggaran, juga merupakan bagian dari praktik kurikulum teknis korps zeni TNI Angkatan Darat.Dari swakelola ini, prajurit juga mendapat penghasilan tambahan.

Walau titik berat dari kawasan ini untuk aktivitas militer,ada area-area tertentu yang bisa diakses publik. Apalagi di sana juga akan berdiri kompleks untuk Universitas Pertahanan. Museum tentang kiprah pasukan penjaga perdamaian PBB serta outbond direncanakan ada. “Diharapkan IPSC bisa menjadi kebanggaan nasional,”tambah Sjafrie. Dengan penekanan fungsi sebagai diklat pasukan penjaga perdamaian,kompleks ini juga didesain khusus sesuai standar PBB.

Desain disesuaikan dengan kondisi alam riil di negara tempat bertugas misalnya Lebanon. Di buat area yang menggambarkan wilayah perbatasan Lebanon-Israel. “Lengkap dengan pos penjagaan,”ucap Komandan Fasilitas Diklat PMPP Brigjen TNI Imam Edi Mulyono.

Sumber: SINDO

Industri Pertahanan Ada Peluang Kerja Sama

Bronco buatan industri pertahanan Singapura. Inggris memborong 115 unit untuk Angkatan Bersenjata Inggris. (Foto: Mindef)

24 Maret 2012, Jakarta: Krisis ekonomi global selain membuat ketidakpastian juga mendorong militer sejumlah negara meningkatkan industri pertahanan masing-masing karena lebih effisien dan effektif. Hal ini membuka peluang adanya kerja sama regional industri pertahanan.

Hal ini dikatakan Jenderal Darat Hurley, Panglima Angkatan Bersenjata Australia, dalam diskusi di Jakarta International Defense Dialog, Jumat (23/3).

Menurut David, pihaknya memandang penting bagaimana membelanjakan uang rakyat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan persenjataan Angkatan Bersenjata Australia. Ada komitmen pemerintah untuk membuat perencanaan jangka panjang angkatan bersenjata 2030.

“Industri pertahanan berkolaborasi dengan angkatan bersenjata dengan demikian menurunkan resiko,” kata David.

Penghematan juga menjadi perhatian utama di Singapura. Panglima Angkatan Bersenjata Singapura LG Neo Kian Hong mengatakan, pihaknya banyak mengembangkan dan memperbaiki dibandingkan membeli alat baru. Misalnya Singapura membeli Main Battle Tank Leopard bekas 2A4 untuk diperbaiki dan modifikasi sesuai kebutuhan angkatan bersenjata Singapura.

Baik David maupun Neo Kian Hong mengatakan, penguatan industri pertahanan dalam negeri memberikan banyak keuntungan. Memang, ada prasyarat yang harus dipenuhi dari berbagai pihak, seperti militer, universitas, pemerintah, dan industri.

”Walau kami ada keterbatasan dari segi tenaga kerja, industri pertahanan Singapura bisa ekspor ke Inggris, Kanada, Selandia Baru, dan Australia,” kata Neo Kian Hong.

Ekspor Senjata Singapura 2000-2011
- 1 unit kapal pengangkut tank kelas Endurance senilai 132 juta dolar ke Thailand pada 2008, diterima 2012;
- 115 unit ranpur Bronco (Warthog) senilai 233 juta dolar pada 2008 ke Inggris, diterima 2010-2011;
- 48 unit mortar SRAMS 120mm senilai 106 juta dolar pada 2007 ke Uni Emirat Arab, dipasang di ranpur Agrab (RG-31), diterima 2009-2011;
- 72 unit mortar SRAMS 120mm senilai 214 juta dolar pada 2011 ke Uni Emirat Arab, dipasang di ranpur Agrab (RG-31);
- 2 unit kapal patroli cepat FPB-38 Sea Eagle ke Nigeria pada 2007, diterima 2009;
- 2 unit kapal patroli kelas Grajau ke Brasil pada 1996, diterima 1999-2000.

Hibah Senjata Singapura 2000-2011
- 7 unit pesawat tempur F-16A/B ke Thailand pada 2004;
- 7 unit helikopter Bell-205/UH-1 ke Filipina pada 2003, helikopter dimodernisasi senilai 12 juta dolar sebelum diserahkan, diterima 2004-2005;
- 9 unit mortar 120mm ke Sri Lanka pada 2000;
- 1 unit kapal patroli RSS Jupiter ke Indonesia pada 2002;
- 19 unit pesawat latih SF-260 ke Indonesia pada 2002;
- 6 unit helikopter ringan AS-350/AS-550 Fennec ke Chad pada 2008, diterima 2009-2010.

Sumber: KOMPAS/SIPRI
@Berita HanKam

Transfer Alutsista Indonesia Kurun Waktu 2000-2011

Hawk 109 alutsista terakhir yang dibeli Jakarta dari London.

24 Maret 2012, Jakarta: Inggris tersingkir dari pemasok alutsista ke Indonesia, karena melakukan embargo ke Indonesia terkait insiden Santa Cruz dan pelarangan penggunaan pada konflik Aceh. Pembelian frigate ringan kelas Ragam buatan BAE System, membuka kembali Inggris menjadi pemasok alustsista. Pembelian tank Scorpion dan Hawk ditenggarai terjadi "mark up".

Pesawat
- 16 unit pesawat tempur Hawk 2009 (Inggris), diterima 1999-2000;
- 4 unit pesawat nirawak Fox AT-1 (Perancis), diterima 2000;
- 19 unit pesawat latih SF-260WS hibah Singapura, diterima 2002;
- 2 unit pesawat tempur Su-27SMK (Rusia), diterima 2003;
- 2 unit pesawat tempur Su-30MK (Rusia), diterima 2003;
- 4 unit pesawat intai maritim Nomad Searchmaster N-24 (Australia), diterima 2003;
- 5 unit pesawat latih TB-10 Tobago-GT (Perancis), diterima 2004-2005;
- 7 unit pesawat latih KT-1B Woong Bee (Korea Selatan), diterima 2003-2005;
- 1 unit pesawat tempur F-5E Tiger-2 (Amerika Serikat) dalam kondisi bekas dimodernisasi di Amerika Serikat, diterima 2006;
- 8 unit pesawat latih/tempur ringan EMB-314 Super Tucano (Brazil) diterima 2012;
- 24 unit pesawat tempur F-16C hibah Amerika Serikat, dimodernisasi menjadi F-16 Block 32, diterima 2012;
- 6 unit pesawat intai maritim NC-212-200MP (Spanyol) dirakit di PT DI, diterima 2005-207;
- 6 unit pesawat angkut NC-212 (Spanyol) dirakit di PT DI, dipesan 2009;
- 9 unit pesawat angkut C-295 (Spanyol) dirakit di PT DI, dipesan 2011 dan diterima 2012-2014;
- 18 unit pesawat latih G-120TP (Jerman), diterima 2012;
- 5 unit pesawat latih KT-1 Wong Bee (Korea Selatan), diterima 2007-2008;
- 16 unit pesawat latih/tempur ringan T-50 (Korea Selatan), diterima 2012;
- 3 unit pesawat tempur Su-27SKM2 (Rusia), diterima 2010;
- 3 unit pesawat tempur Su-30MK2 (Rusia), diterima 2009;
- 6 unit pesawat tempur Su-30MK2 (Rusia), diterima 2012-2012.

Helikopter
- 2 unit helikopter ringan Mi-2 Hoplite (Rusia) dalam kondisi bekas dan bermasalah dalam proses pengadaan, diterima 2003;
- 2 unit helikopter angkut Mi-17 Hip-H (Rusia), diterima 2003;
- 4 unit helikopter angkut Mi-17 Hip-H (Rusia), diterima 2004;
- 2 unit helikopter tempur Mi-35P (Rusia), diterima 2003;
- 15 unit helikopter ringan EC-120 Colibri (Perancis) sebagai helikopter latih TNI AU, diterima 2001-2003;
- 2 unit helikopter ringan EC-120 Colibri (Perancis) sebagai helikopter latih TNI AU, diterima 2009;
- 27 unit helikopter angkut taktis Bell-412EP (Amerika Serikat), dirakit di PT DI, mulai diterima 2012;
- 57 unit helikopter ringan NB0-105CB/CBS (Jerman) termasuk digunakan oleh Polri, dirakit di PT DI, diterima 52 unit 1997-2009;
- 10 unit helikopter AS-532 Cougar/AS-332/NAS-332 (Perancis) dirakit di PT DI, diterima 4 unit 2001-2011;
- 6 unit helikopter angkut taktis Mi-17V5 (Rusia), diterima 2008;
- 6 unit helikopter angkut taktis Mi-17V5 (Rusia), diterima 2011;
- 3 unit helikopter tempur Mi-35P (Rusia), diterima 2010.

Kapal
- 1 unit kapal patroli (RSS Jupiter/KRI Cucut-866) hibah Singapura, diterima 2002;
- 1 unit kapal rumah sakit KRI dr. Soeharso (Korea Selatan), diterima 2003;
- 4 unit kapal patroli PB-57 Nav-5 (Jerman) dibangun di PT PAL, diterima 2000-2004;
- 3 unit kapal patroli cepat kelas Waspada hibah Brunei Darussalam, digunakan sebagai kapal latih;
- 4 unit kapal jenis LPD 122m (Korea Selatan), 2 LPD dibuat di Korsel dan 2 LPD di PT PAL, diterima 2007-2011;
- 3 unit kapal selam tipe 209/1400 (Korea Selatan), 2 dibuat di Korsel dan 1 dibuat di PT PAL, diterima mulai 2018;
- 2 unit korvet SIGMA-90 (Belanda), diterima 2007;
- 2 unit korvet SIGMA-90 (Belanda), diterima 2008-2009;
- 1 unit frigate kelas SIGMA-105 (Belanda) dibuat di PT PAL, diterima 2012.

Kendaraan tempur
- 11 unit ranpur BVP-2 (Slowakia), diterima 2000;
- 12 unit ranpur amphibi BTR-80A (Rusia), diterima 2002;
- 2 unit ranpur angkut pasukan Casspir (Afrika Selatan), digunakan KOPASSUS, diterima 2004;
- 32 unit APC VAB-VTT (Perancis), termasuk 6 versi ambulance dan 2 versi CP, digunakan TNI di Lebanon, diterima 2007;
- 100 unit kendaraan taktis Sherpa/Elang (Perancis) dibuat di PT PINDAD, 4 unit diterima 2011;
- 22 unit IFV Black Fox/Tarantula (Korea Selatan), diterima 2013 termasuk 11 unit diproduksi di PT PINDAD;
- 10 unit ranpur amphibi LVTP-7A1 hibah Korea Selatan, diterima 2009;
- 17 unit ranpur amphibi BMP-3F (Rusia), diterima 2010;
- 54 unit ranpur amphibi BMP-3F (Rusia), diterima 2012-2013.

Rudal
- 25 unit rudal anti-tank 9M114/AT-6 Spiral (Rusia) untuk helikopter tempur Mi-35P, diterima 2003;
- 16 rudal anti-pesawat udara Igla-1/SA-16 Gimlet (Rusia) untuk helikopter tempur Mi-35P, diterima 2003;
- 74 unit rudal anti-pesawat udara Grom (Polandia), diterima 2007;
- 81 unit rudal anti-pesawat udara Grom (Polandia), diterima 2009;
- 3 unit rudal anti-kapal C-802 (China) dipasang di kapal patroli jenis PB-57;
- 130 unit rudal panggul anti-pesawat udara QW-3 (China) digunakan TNI di Lebanon, diterima 2006-2007;
- 80 unit rudal rudal panggul anti-pesawat udara QW-3 (China) untuk sistem pertahanan udara TD-200B diterima 2009;
- 15 unit rudal panggul anti-pesawat udara QW-3 (China) diterima 2010;
- Rudal anti-kapal C-802 (China) akan dipasang di kapal patroli jenis PB-57 (Todak) dan frigate kelas Ahmad Yani, kontrak belum diketahui;
- 80 unit rudal anti-pesawat udara Mistral (Perancis) untuk korvet SIGMA, diterima 2007;
- 80 unit rudal anti-pesawat udara Mistral (Perancis) untuk korvet SIGMA, diterima 2008-2009;
- 30 unit rudal anti-kapal MM-40 Block-2 Exocet (Perancis) untuk korvet SIGMA diterima 2010;
- 200 unit rudal anti-kapal C-705 (China) untuk KCR-40, dipesan 2011;
- 50 unit rudal anti-kapal Yakhont (Rusia) untuk frigate kelas Ahmad Yani, diterima 10 unit 2011;
- 10 rudal anti-kapal Kh-31P (Rusia), diterima 2011.

Torpedo
- 40 unit torpedo A244 324mm (Italia) untuk korvet SIGMA, diterima 2007;
- 12 unit torpedo A244 324 mm (Italia) untuk korvet SIGMA, diterima 2008-2009.

Meriam/Roket
- 6 unit peluncur roket multi-laras RM-70 112mm (Ceko), diterima 2003-2004;
- 4 unit meriam SAK-70 Mk-2 57mm (Swedia) untuk kapal patroli PB-57, diterima 2000-2004;
- 3 unit peluncur roket multi-laras RM-70 112mm (Ceko), diterima 2008;
- 2 unit meriam 76mm untuk 2 korvet SIGMA (Italia), diterima 2007;
- 2 unit meriam 76mm untuk 2 korvet SIGMA (Italia), diterima 2008-2009;
- 54 unit meriam KH-178 105mm (Korea Selatan), diterima 27 unit 2011.

Sistem Pertahanan Udara
- 1 unit sistem pertahanan udara MMSR Kobra (Polandia), diterima 2007;
- 1 unit sistem pertahanan udara MMSR Kobra (Polandia), diterima 2009.

Radar
- 4 unit radar maritim (Belanda) digunakan kapal patroli PB-57 NAV-5, diterima 2000-2004;
- 1 unit radar udara Master-T (Perancis) digunanakan satuan radar TNI AU, diterima 2006;
- 9 unit Ocean Master (Perancis) untuk 6 pesawat intai maritim NC-212MP dan 3 helikopter NBo-105, diterima 2000-2007;
- 3 unit Ocean Master (Perancis) untuk 3 pesawat intai maritim CN-235MPA, diterima 2008;
- 7 unit Ocean Master (Perancis) untuk 7 pesawat intai maritim CN-235MPA, dipesan 2009;
- 3 unit radar udara Master-T (Perancis) digunanakan satuan radar TNI AU, diterima 2 unit 2009 dan sisanya 2012;
- 16 unit radar tempur AN/APG 66 (Amerika Serikat) untuk 16 Hawk 209, diterima 1999-2007;
- 2 unit radar maritim untuk KCR-40, diterima 2011.

Sonar
- 2 unit sonar TSM-2633 Spherion-B (Perancis) untuk 2 korvet SIGMA diterima 2007;
- 2 unit sonar TSM-2633 Spherion-B (Perancis) untuk 2 korvet SIGMA diterima 2008-2009.

Sistem Tempur
- 4 unit sistem kontrol penembakan Lirod untuk 4 kapal patroli PB-57, diterima 2000-2004;
- 2 unit sistem kontrol penembakan untuk KCR-40, diterima 2011.

Turret
- 22 unit AV turret CM-90 90mm (Belgia) untuk IFV Black Fox CSE-90.

Mesin
- 12 unit mesin diesel TBD-620 (Jerman) untuk modernisasi korvet kelas Parchim, diterima 2000-2005;
- 12 unit mesin diesel MTU-400 (Jerman) untuk modernisasi korvet kelas Parchim, diterima 2000-2005;
- 6 unit turboshaft Makila 1A1 (Perancis) untuk modernisasi helicopter SA-330L/NSA-330L menjadi NSA-330SM, diterima 2004-2006;
- 7 unit turboprop PT-6A-62A (Kanada) untuk 7 pesawat latih KT-1B, diterima 2003-2005;
- 5 unit turboprop PT-6A-62A (Kanada) untuk 5 pesawat latih KT-1B, diterima 2007-2008;
- 8 unit turboprop PT-6 (Kanada) untuk 8 pesawat latih/tempur ringan EMB-314;
- 18 unit turboprop/turboshaft PW-100 (Kanada) untuk 9 pesawat angkut C-295;
- 2 unit mesin diesel B&W 8L (Denmark) untuk 1 kapal jenis LPD 122 meter, diterima 2003;
- 8 unit mesin diesel B&W 8L (Denmark) untuk 4 kapal jenis LPD 122 meter, diterima 2000-2011;
- 6 unit mesin diesel PA6 (Perancis) untuk 2 korvet SIGMA dan modernisasi 1 frigate kelas Ahmad Yani, diterima 2006-2007;
- 4 unit mesin diesel PA6 (Perancis) untuk 2 korvet SIGMA, diterima 2008-2009;
- 150 unit mesin diesel MIDR untuk 150 Panser Anoa 6x6, diterima 2008-2010;
- 12 unit mesin diesel MIDR untuk 12 Panser Anoa 6x6, dipesan 2010;
- 16 unit turbofan F404 untuk 16 pesawat latih/tempur ringan T-50, diterima 2011;
- 8 unit mesin diesel Caterpillar 3516 untuk modernisasi 4 korvet kelas Parchim, diterima 2002-2005;
- 2 unit mesin diesel Caterpillar 3612 untuk modernisasi 1 frigate kelas Ahmad Yani, diterima 2003;
- 8 unit mesin diesel Caterpillar 3616 untuk modernisasi 4 frigate kelas Ahmad Yani, diterima 2007-2008;
- 76 unit turboprop CT-7 9C3 untuk 38 CN-235 dan CN-235 MPA, diterima 36 unit 1993-2008.

Sumber: SIPRI
@Berita HanKam

Thursday, March 22, 2012

136 Marinir Dikirim Ke Pulau Terluar di Papua

Sejumlah personel Sejumlah personel Intai Amfibi (Taifib) Marinir TNI-AL lengkap dengan persenjataan mengikuti defile pasukan ketika upacara serah terima jabatan di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jatim (9/3). Dalam upacara sertijab tersebut Kasal, Laksamana TNI Soeparno melantik Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) dari Laksamana Muda TNI Ade Supandi diserah terimakan kepada Laksamana Muda TNI Agung Pramono, dan jabatan Pangkolinlamil dari Laksamana Muda TNI Agung Pramono diserah terimakan kepada Laksamana Pertama TNI Sri Mohamad Darojatim. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/ed/nz/12)

22 Maret 2012, Jakarta: Sebanyak 136 prajurit Marinir TNI AL dikirim ke pulau terluar di wilayah Papua, Kamis (22/3/2012).

Kepala Dinas Penerangan Komando Lintas Laut Militer (Kadispen Kolinlamil) Letnan Kolonel (KH) Maman Sulaeman menjelaskan, para prajurit Marinir ditempatkan di Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Marampit, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Batek dan Pulau Bras.

"Mereka diangkut KRI Teluk Hading-538, salah satu unsur Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) dan bertolak dari Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta utara," kata Maman.

Menurut Komandan KRI Mayor Laut (P) Teguh Iman, KRI Teluk Hading akan melaksanakan operasi lintas laut menuju Indonesia Timur dengan menurunkan pasukan TNI di pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga.

Satgas pengamanan Pulau terluar ini, juga membawa alat penjernih air yang akan ditempatkan di pulau-pulau terluar itu.

KRI ini selain mengangkut pasukan yang akan bertugas ke daerah penugasan, juga akan mengangkut pasukan TNI yang telah bertugas mengamankan beberapa pulau-pulau terluar itu untuk dipulangkan ke kesatuan awalnya.

KRI Teluk Hading-538 merupakan satu dari empat kapal perang jenis Angkut Tank tipe Frosch yang berada di bawah pembinaan Kolinlamil. Kapal ini memiliki berat 1.900 ton dengan dimensi 90,70 meter x 11,12 meter x 3,4 meter, dapat mengangkut 9 tank di tank deck.

Sumber: KOMPAS

Lantamal VIII Tingkatkan Pantauan Perbatasan Indonesia, Filipina dan Malaysia


22 Maret 2012, Manado: Danlantamal VIII Manado Laksamana Pertama TNI Guguk Handayani melaksanakan pantauan secara Live perairan perbatasan Indonesia – Filipina serta Malaysia dari Ruang Pusat Komando dan Kendali Regional (Regional Command and Control Center-RCC) Markas Komando Lantamal VIII sekaligus melaporkan kondisi terkini wilayah perbatasan melalui tele-conference dengan Pusat Komando dan Pengendalian TNI AL yang berkedudukan di Mabes TNI AL Cilangkap, Jakarta.

RCC yang berkedudukan di Markas Komando Lantamal VIII Manado ini memungkinan untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara Live sekaligus mengendalikan 10 (sepuluh) Coastal Surveillance Station (CSS) yang telah terpasang di wilayah titik – titik perbatasan Indonesia – Filipina dan Malaysia dengan system pengawasan maritime yang terintegrasi (Integrated Maritime Surveillance System - IMSS). Daya jangkau Radar di CSS adalah 96 Nautical Miles dan Kamera 30 Nautical Miles. System pengawasan yang terintegrasi ini memungkinkan untuk menjangkau wilayah ALKI I dan II sehingga bisa digunakan sebagai acuan dalam mengambil keputusan di bidang pertahanan oleh para pimpinan TNI – AL, terutama dalam hal Pelanggaran Lintas – Batas, untuk mengoptimalkan penggunaan kekuatan yang dimiliki, karena system pengawasan ini bisa memberi informasi yang cepat, akurat secara real time. “Selama ini, IMSS bekerja sangat bagus dan kami akan selalu berusaha menyempurnakan system pengawasan ini dengan didukung dengan kekuatan unsur (KRI) kita yang rutin berpatroli di daerah perbatasan”, ujar Danlantamal saat Tele-Conference dengan Puskodal yang dihadiri juga oleh Laksamana Muda Haris Chan, Komandan Gugus Keamanan Laut Singapura dan beberapa delegasi dari Angkatan Laut Australia .

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya peningkatan keamanan dan pengawasan daerah perbatasan yang rutin dilaksanakan oleh Lantamal VIII. Dengan perangkat dan system ini, memungkinkan kita untuk selalu memantau dan mengawasi perkembangan terkini kondisi perairan perbatasan, sehingga TNI AL (Lantamal VIII) selalu sigap jika sewaktu – waktu terjadi tindak pelanggaran di laut perbatasan Indonesia – Filipina dan Malaysia, terutama masalah Illegal Fishing dan pelanggaran lintas batas teritorial. “Kami selalu memantau, mengawasi serta mengumpulkan informasi dan memperbaharui (update) data di lapangan untuk panduan kami melaksanakan tugas menjaga wilayah perbatasan dan untuk dikoordinasikan dengan Komando Atas”, ungkap Danlantamal VIII sesaat setelah Tele-Conference selesai. “ Untuk saat ini situasi dan kondisi perairan perbatasan Indonesia – Filipina dan Malaysia aman”, pungkasnya.

Sumber: Dispenlant8

Prajurit TNI Pelajari Enam Bahasa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) dan Sekjen PBB Ban Ki-moon (ketiga kanan) didampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro (keempat kanan) mengunjungi Indonesia Peace and Security Centre (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3). Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Yudhoyono, Ban Ki-moon mengunjungi IPSC di Sentul, Bogor untuk melihat secara langsung sarana dan fasilitas yang tersedia di pusat misi pemeliharaan perdamaian itu. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/12)

21 Maret 2012, Sentul: Sejalan dengan permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk penambahan prajurit TNI dalam misi perdamaian, dibutuhkan kemampuan penguasaan bahasa asing yang memadai.

Menurut Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, pusat bahasa sedang dibangun untuk membekali prajurit TNI dalam misi PBB. "Kita prioritaskan mempelajari bahasa internasional, seperti Inggris, Mandarin, Arab, Korea, Rusia, dan Perancis," kata Sjafrie, Selasa (20/3/2012) di Pusat Misi Pemelihara Perdamaian TNI di Sentul, Jawa Barat.

Pengajar bahasa asing tersebut bisa penutur asli, anggota staf Kementerian Pertahanan, ataupun tenaga profesional lainnya. Saat ini sedang dibuatkan modul oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengajaran bahasa asing bagi prajurit TNI.

Selain bahasa internasional tersebut, menurut Sjafrie, dimungkinkan pula mempelajari bahasa setempat yang digunakan di daerah penugasan.

Sumber: KOMPAS

Guspurla: Bangun Arsitektur Komando dan Pengendalian Lau

Sejumlah anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL Armada Kawasan Timur (Armatim) saat melakukan patroli laut tak jauh dari jembatan Suramadu di perairan Surabaya, Jatim, Kamis (8/3). Patroli laut tersebut merupakan serangkaian dari pengamanan laut di wilayah timur Indonesia sebagai pengawal samudera untuk antisipasi kejahatan jalur laut serta menjaga keutuhan NKRI. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/Koz/mes/12)

21 Maret 2012, Jakarta: Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat, Laksamana Pertama TNI Achmad Taufiqoerrochman mengatakan salah satu prioritas ke depan adalah bagaimana membangun komando dan pengendalian (kodal).

"Komando dan pengendalian harus kita bangun. Sebab saat ini masih mengandalkan penggunaan radio. Padahal kemampuan ilmu dan teknologi (IT) berkembang begitu pesat. Ini belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga kita masih mengandalkan untuk menggunakan radio. Oleh karena itu, saat ini sedang dipikirkan bagaimana menggunakan satelit,” kata Komandan Guspurla Koarmabar, Laksma TNI Achmad Taufiqoerrochman di kantornya di Jakarta, Rabu (21/3).

Mantan Komandan Satuan Patroli Komando Armada RI Kawasan Timur ini, menjelaskan, meski sudah ada Puskodal (Pusat Komandan dan Pengendalian) di Koarmabar, namun kemampuannya masih terbatas dimana belum tersambung sampai ke kapal. “Jika mau disambungkan ke kapal tentu membutuhkan teknologi agar kapal bisa mampu menangkap satelit. Namun tentu membutuhkan biaya yang cukup mahal,” kata Komandan Pembebasan Sandera KM Sinar Kudus di Somalia ini.

Dia menegaskan kodal itu sangat strategis. Sebab begitu kalah dalam hal kodal, kalah kita. Karena pasukan sulit dikoordinasi apabila kodal dipotong oleh lawan. “Sebab perintah komandan dari satuan-satuan yang ada pasti tidak akan jalan. Jadinya satuan bisa bingung sendiri dan keluar. Ya menyerah. Jadi di situlah peran teknologi,” katanya.

Achmad Taufiqoerrochman adalah sosok perwira tinggi TNI AL yang cerdas dan memiliki keberanian. Tidak hanya memiliki kemampuan bertempur di laut tetapi juga memiliki wawasan dan strategi dalam melihat perkembangan regional dan global. Salah satu pandangannya adalah bahwa strategi yang paling baik untuk memenangkan peperangan sebenarnya tanpa harus bertempur.

Taufiqoerrochman juga menjelaskan bahwa kemampuan dasar Gugus Tempur laut adalah bertempur di laut. Karena itu, harus mengetahui bagaimana kemampuan anti serangan udara atau serangan rudal, peperangan permukaan laut, dan peperangan kapal selam.

Menurutnya, tantangan kedepan adalah bagaimana peduli pada lingkungan maritim. Prinsipnya harus peduli pada aspek maritim karena akan berdampak kepada aspek keamanan, ekonomi dan lingkungan.

Berdasarkan pengalaman di Somalia, kata Taufiqoerrochman, ternyata pengguna laut itu mempunyai ancaman bersama yaitu aspek keamanan (perompakan) dan lingkungan hidup. Laut masih menjadi lalu lintas yang berdampak ekonomi.

Karena itu, untuk menghadapi tantangan di laut, negara-negara di dunia sudah menyadari bahwa tidak bisa sendiri tetapi perlu bekerja sama. “Ke depan perlu mempunyai jaringan untuk sharing informasi. Artinya kita mendapatkan informasi dari negara lain, sebaliknya kita menyampaikan kepada mereka,” katanya.

Taufiq yang pernah memimpin pembebasan sandera di Selat Malaka ini, menyatakan sampai saat ini selalu bertemu dengan jaringan negara-negara lain guna berkoordinasi dalam hal operasi pengamanan di wilayah laut.

Dikatakannya, isu terorisme juga menjadi perhatian Gugus Tempur Laut. Namun sejauh ini belum ada kejadian teroris melancarkan serangan melalui laut. Terkait posisi Selat Malaka, dia menilai bahwa posisi Selat Malaka tetap menjadi wilayah sangat strategis.

Sumber: Jurnas

Yonif 514 "Bebaskan" Ketua DPRD Jember dari Teroris

Beberapa anggota pasukan Penanggulan Teror (Gultor) Yonif 514/Raider Bondowoso melakukan simulasi pembebasan sandera dari teroris di Kantor DPRD Jember, Jawa Timur, Selasa (20/3). Simulasi tersebut untuk meningkatkan kemampuan penanggulangan teror dan pembebasan sandera di pusat perkantoran. (Foto: ANTARA/Seno S./Koz/mes/12)

20 Maret 2012, Jember: Pasukan Batalyon Infanteri (Yonif) 514 Raider Bondowoso membebaskan Ketua DPRD Jember, Jawa Timur, dari serangan teroris dengan menggunakan sebuah helikopter menurunkan anggota Raider di sekitar bundaran DPRD setempat, Selasa.

Hal tersebut merupakan skenario dari simulasi yang dilakukan pasukan antiteror Yonif 514 Raider dalam menyelamatkan Ketua DPRD Jember yang menjadi sandera empat teroris di gedung DPRD setempat.

"Kegiatan simulasi ini merupakan latihan rutin untuk menanggulangi serangan teroris melalui jalur udara dengan menggunakan helikopter," kata Komandan Yonif 514 Bondowoso, Letkol Infanteri Ade Rizal M.

Menurut dia, pasukan yang dilibatkan dalam simulasi tersebut sebanyak 650 orang dengan mengamankan sejumlah objek vital di Kabupaten Jember seperti Gedung DPRD, Bank Mandiri Syariah, Universitas Muhammadiyah, dan Pasar Tanjung.

"Latihan penanggulangan teroris melalui jalur laut rencananya dilakukan di pasir putih Kabupaten Situbondo, dan jalur darat akan dilaksanakan di Kabupaten Bondowoso," tuturnya.

Untuk menyelamatkan Ketua DPRD Jember, lanjut dia, sejumlah pasukan antiteror terlibat baku tembak dengan teroris dan empat teroris berhasil dilumpuhkan oleh Yonif 514 Raider Bondowoso.

"Para teroris yang melakukan penyanderaan itu berhasil dilumpuhkan hingga tewas dalam operasi penyelamatan yang dilakukan anggota Raider," katanya menjelaskan.

Sementara Kepala Staf Distrik Militer 0824 Jember Letkol Infanteri Junaedi menjelaskan simulasi antiteror merupakan program rutin yang dilakukan Yonif Raider yang memang dilatih untuk menangani terorisme.

"Simulasi penanggulangan terorisme di Jember rencananya dilakukan selama dua hari dengan mengamankan sejumlah objek vital," katanya.

Simulasi yang dilakukan pasukan Yonif 514 Raider Bondowoso di sejumlah lokasi di Kabupaten Jemhber sempat mendapat perhatian dari masyarakat sekitar, bahkan mereka memadati beberapa tempat yang menjadi lokasi simulasi pasukan antiteror.

Sumber: ANTARA Jatim

Unjani Kembangkan Teknologi Militer

Pengunjung ITB Fair 2012 memerhatikan senjata buatan SS1-V2 di kampus ITB Bandung, Jawa Barat, Sabtu (4/2). Pameran ini diselenggarakan agar mahasiswa tergerak untuk terus menciptakan inovasi. (Foto: ANTARA/Agus Bebeng/ss/ama/12)

22 Maret 2012, Medan: Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) bertekad mengembangkan teknologi militer melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia (DI).

Hal itu diungkapkan Rektor Unjani yang baru, Bambang Sutjiatmo, seusai dilantik menggantikan Rektor Unjani sebelumnya,Mayjen Purn Heriyono, di Gedung Sasana Krida (GSK) Unjani, Jalan Terusan Jenderal Sudirman, Kota Cimahi, Selasa (20/3) kemarin. “Kami kan punya saudara, PT Pindad, PTDI, PT PAL. Kami akan minta diberikan kesempatan seluas-luasnya agar mahasiswa dapat belajar di sana.

Tentu saja,fakultas lain seperti kedokteran, pangan, kesehatan juga kami perhatikan sungguh- sungguh,”ujar Bambang. Mengawali periode kepemimpinannya hingga 2016, Bambang berjanji akan memberikan penekanan akademik di semua level, meneruskan program-program yang tengah berjalan dan telah disusun bersama agar Unjani lebih maju dan unggul, serta mampu berkontribusi terhadap masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional sesuai visi misi Unjani. “Potensi-potensi akan kami cari, untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkarya di tengah masyarakat, baik nasional maupun internasional,” kata mantan staf ahli Kementerian Riset dan Teknologi itu.

Rektor Unjani sebelumnya, Mayjen Purn Heriyono, mengucapkan selamat kepada rektor baru.Dia berharap,rektor baru Unjani mampu menjaga komitmen membangun Unjani. Menurut dia, hal itu akan membuat Unjani tetap pada jalur yang benar. “Unjani berangkat dari kondisi yang sangat sulit 2006-2007 lalu, setelah membangun Unjani berdasarkan komitmen dan hati tadi, kita bisa merangkul seluruh civitas akademika dan membawa Unjani pada posisi bergengsi,” katanya.

Unjani merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Eka Paksi TNI AD. Saat ini Unjani berada di peringkat 22 nasional dan kedua di Jawa Barat.Sejumlah penelitian mendapatkan apresiasi nasional dan jumlah mahasiswa meningkat hampir 300%. Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Eka Paksi Brigjen (Purn) Djoko Darjanto mengatakan, yayasan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada rektor untuk mengolah organisasi sesuai sumber daya yang dimiliki.

Diharapkan rektor dapat memberikan yang terbaik dalam mencapai visi misi kampus untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sumber: SINDO

Senapan Pindad SS-2-V5a1 Akurat dan Mematikan

(Foto: Berita HanKam)

21 Maret 2012, Jakarta: Senapan serbu buatan PT Pindad yaitu SS2-V5 a1 memiliki daya akurasi lebih tinggi dengan pengoperasian lebih mudah.

Engineering Divisi Senjata PT. Pindad Hera Rosmiati mengatakan varian senapan serbu SS-2 terbaru itu dipesan Brigadir Mobil (Brimob) Indonesia dan memiliki popor senjata yang extended, penambahan picatinny rail yang memudahkan telescope keluar-masuk, telescope yang membuat tembakan lebih akurat dan front handle yang memudahkan pengoperasian senjata.

"Telescopic terbaru ini membuat bidikan senjata lebih akurat walaupun musuh dalam keadaan bergerak," katanya dalam pameran Asia-Pasific Security Defense Exhibition di Jakarta pada Rabu (21/3).

SS2-V5 a1 memiliki tiga model fire mode yaitu otomatis, single shot dan machine. Senapan serbu itu sudah diuji diberbagai medan sesuai standar TNI baik air sungai, rawa dan laut dan kekuatan karet.

Keakurasian senapan serbu itu sekitar 300 - 400 meter. Magasin ukuran 30 dan berat tanpa magasin sekitar 3 Kg.

Hera mengatakan Pindad sedang mengembangkan 6x6 Anoa-2 dengan lapisan keramik polimer. Lapisan keramik polimer lebih kuat dibanding lapisan baja. Teknologi keramik polimer sudah dipakai dalam pembuatan tank-tank modern untuk tipe main battle tank oleh negara asing.

Sumber: ANTARA News

Wednesday, March 21, 2012

Menakar Ambisi TNI AL Membeli "Light Frigate" Tolakan Brunei

KDB Nakhoda Ragam, KDB Bendhara Sakam, KDB Jerambak teronggok 10 tahun di Glasgow, setelah Brunei menolak mengoperasikan "Light Frigate" ini. Rencana pembelian ketiga kapal perang oleh pemerintah jalan pintas memenuhi target MEF sampai 2014. Patut dipertanyakan keajegkan pemerintah dalam perencanaan alutsista, dimana kapal perang modern TNI AL berbasis pada kelas SIGMA. Keterlambatan pembangunan PKR, apakah dijawab dengan pembelian kapal perang ini?. (Foto: skyscrapercity)

21 Maret 2012: Rencana pembelian 3 kapal "light multi role light frigate Ragam class" oleh TNI AL dari Inggris senilai US$380 juta sepintas sangat masuk akal.

Harga tersebut jelas lebih murah dibandingkan harga korvet kelas Sigma yang dibeli oleh TNI AL dari galangan kapal Damen Schelde Naval Shipbuilding, Vlissingen, Belanda dengan nilai mencapai total US$680 juta untuk empat kapal.

Meski dimensi persenjataan kapal korvet kelas Sigma jelas lebih lengkap dengan 2×4 rudal anti serangan udara Mistral Tetral, meriam Oto Melara 76 mm dek depan dan samping kanan kiri 20 mm, 4 peluncur rudal permukaan Exocet MM40 Block II, 2 peluncur torpedo, komputerisasi persenjataan Thales Tacticos, radar 3 dimensi, radar pelacak Lirod Mk2, Sonar Thales Kinglip aktif pasif, sistem penghindar serangan Thales DR3000, dan Therma SKWS.

Maklumlah, kapal frigate jenis Ragam ini sebenarnya bekas dan semula dipesan oleh Brunei Darussalam yang dibangun di galangan kapal BAE Systems Naval Ships, Scotland pada 2001. Namun, setelah muncul masalah legal (versi lain menyebutkan terbatasnya jumlah personel Tentera Laut Diraja Brunei untuk mengoperasikan mesin perang ini), negara yang dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah tersebut memutuskan batal menggunakan kapal itu dan menjual kembali kapal perang tersebut.

Kapal frigate kelas Ragam memiliki kecepatan maksimal 30 knot yang dilengkapi sensor radar dan avionik buatan Thales, Prancis. Selain itu, kapal ini dilengkapi dengan satu meriam 76 mm, dua meriam penangkis udara kaliber 30 mm, torpedo, Thales Sensors Cutlass 22, Rudal permukaan ke udara Sea Wolf, rudal Exocet MM40 Block II yang berjangkauan 180 km, dan hanggar yang mampu menampung satu helikopter anti kapal selam jenis Sikorsy S-70 Seahawk.

Kemampuan persenjataan yang sebenarnya standar apalagi dibandingkan sejumlah Kapal Republik Indonesia (KRI) lama seperti frigate Kelas Van Speijk yang dilengkapi dengan rudal Yakhont buatan Rusia.

Maklumlah rudal tersebut sempat membuat gempar kekuatan militer di kawasan Asean setelah TNI AL sukses mengintegrasikan sistem rudal tersebut dengan sejumlah KRI yang dimilikinya dan sukses menggelar uji coba pada April tahun lalu.

Ada sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan dalam proses pembelian kapal frigate jenis Ragam.

Pertama, pastikan Inggris tidak melakukan campur tangan dalam penggunaan kapal perang ini. Jangan sampai kejadian penggunan tank Scorpion dan panser Alvis Stormer buatan Alvis Vickers, Inggris oleh TNI ketika terjadi konflik di Aceh dipertanyakan dan bahkan dilarang oleh produsennya. Selain itu, penggunaan pesawat Hawk MK-109 dan Hawk MK-209 buatan British Aerospace System (BAe) juga sempat mendapat hambatan dari Inggris ketika TNI menggelar operasi penumpasan Gerakan Aceh Merdeka. Pengiriman pesawat Hawk ke Indonesia juga sempat mengalami masalah ketika terjadi konflik di Timtim yang saat itu masih tergabung dengan Indonesia.

Kedua, memastikan TNI AL harus memastikan berhak melakukan perubahan terhadap kapal ini termasuk menginstalasi sistem persenjataan baru ke kapal perang tersebut. Sistem persenjataan rudal yang ada di frigate ragam class didesain untuk jenis Exocet MM40 Block II. Tentu TNI AL berhak untuk misalnya menginstalasi sistem rudal Yakhont yang mempunyai daya ledak yang kuat maupun jangkauan yang lebih jauh.

Ketiga, harus dimaklumi apabila pembelian ini direalisasikan hanya bersifat solusi praktis terhadap keperluan pengadaan kapal tempur milik TNI AL. Sehingga jangan berharap ada proses alih teknologi mengingat barangnya sudah ada. Artinya, terlepas dari proses pembelian frigate kelas Ragam, rencana pembuatan korvet nasional tentunya harus segera direalisasikan di PT PAL yang dilakukan melalui jalinan kerja sama dengan perusahaan galangan kapal Damen Schelde Naval Shipbuilding, Belanda.

Pembelian frigate kelas Ragam jangan sampai mengganggu perencanaan TNI AL untuk membeli 4 kapal perusak kawal rudal dari PT PAL, 16 kapal cepat rudal jenis Trimaran dari galangan kapal lokal. Selain itu terdapat rencana pembelian 2 kapal survei, 1 kapal latih pengganti KRI Dewaruci, 2 unit kapal survei hidro oseanografi maupun 12 kapal pendarat tank (landing ship tank).

TNI AL dan Kementerian Pertahanan tentu harus menyiapkan sumber pendanaan untuk pembelian kapal yang di luar rencana ini. Terakhir, pembelian dilakukan secara goverment to goverment dan jangan melibatkan pihak ketiga yang menimbulkan biaya tambahan yang tidak diperlukan. Jales Veva Jaya Mahe.

Sumber: Bisnis Jabar

Laporan Dugaan Mark up Pembelian Sukhoi oleh LSM Terlalu Dini

Poengki Indarti mewakili Koalisi Masyarakat untuk Sektor Keamanan melakukan jumpa pers usai melaporkan kasus pembelian pesawat Sukhoi ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (20/3). Gabungan sejumlah LSM itu melaporkan ketidakwajaran dan kemahalan harga serta kejanggalan mekanisme pembellian pesawat Sukhoi. (Foto: ANTARA/FANNY OCTAVIANUS/ss/ama/12)

21 Maret 2012, Senayan: Anggota Komisi I DPR RI Mohammad Syahfan Badri Sampurno secara prinsip mengapresiasi terhadap gerakan LSM pegiat anti korupsi yang melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang ada dugaan penyimpangan atau mark up dalam pengadaan pesawat tempur Sukhoi buatan Rusia oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan)/TNI.

Menurut Anggota POKSI I F-PKS ini, laporan LSM tersebut merupakan bentuk kontrol publik terhadap lembaga penyelenggara negara. "Hanya saja, sedikit disesalkan, karena terlalu terburu-buru," ujar Syahfan dalam rilisnya yang diteriman Jurnalparlemen.com, Rabu (21/3).

Meski demikian, kata Syahfan, Komisi I DPR RI sebagai mitra Kemhan/TNI yang memiliki peran sebagai pengawas politik, saat ini sedang mendalami laporan masyarakat tersebut dan akan memanggil Kemhan/TNI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan pengadaan Sukhoi, Leopard, dan sebagainya.

"Tetapi saya sangat menyayangkan LSM-LSM tersebut terlalu terburu-buru melaporkan ke KPK, padahal kita di Komisi I sedang mendalami dan segera memanggil Kemhan/TNI terkait pembelian Sukhoi, Leopard dan lain-lain," tegas Syahfan.

Syahfan menegaskan bahwa Komisi I sangat setuju dengan adanya kontrol publik terhadap pemerintah. "Tetapi khusus untuk TNI, demi menjaga kewibawaan dan kedaulatan bangsa, jangan sampai keinginan kita untuk pengawasan, kemudian mengganggu soliditas TNI," ujarnya.

Syahfan yakin, di era keterbukaan informasi publik saat ini, pihak Kemhan/TNI akan mengerahkan inspektoratnya untuk menyelidiki, mengusut, dan membuka informasi ke publik.

"Kita setuju ada kontrol dari masyarakat, namun khusus untuk TNI untuk menjaga kewibawaan dan soliditas, berikan keleluasaan Komisi I DPR sebagai pengawas politik untuk melakukan peran. Saya pun yakin, di era keterbukaan informasi publik saat ini Kemhan/TNI akan menindaklanjuti laporan ini dan segera meresponnya dengan melakukan pengusutan melalui mekanisme internal di Kemhan/TNI," pungkas Syahfan.

Mahfudz Shiddiq Dukung Laporan Dugaan Mark-up Pembelian Sukhoi ke KPK

Langkah Koalisi Masyarakat Sipil yang melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan mark up dalam pembelian enam pesawat Sukhoi Su-30MK2 mendapat dukungan Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Shiddiq. Menurutnya, Kementerian Pertahanan perlu memberikan klarifikasi terkait pembelian pesawat tempur buatan rusia itu. "Laporan masyarakat itu tidak ada masalah. KPK bisa melakukan klarifikasi dan verifikasi, serta melihat apakah ada indikasi mark up itu,”kata Mahfudz di sela acara Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) 2012 di Jakarta, Rabu (21/3).

Menurutnya, Kemhan harus memberikan klarifikasi kepada publik untuk menunjukkan transparansi penggunaan anggaran. Terlebih, kemhan dan KPK telah menjalin kerja sama melalui penandatangan nota kesepahaman terkait transparansi penggunaan anggaran. “Kalau memang Kemhan tidak menggunakan makelar yang membuat bengkak anggaran, maka penting untuk segera diverifikasi kebenarannya,”jelasnya.

Dia menambahkan, meski pengadaan Sukhoi Su-30MK2 ini telah melalui penandatanganan kontrak, Kemhan masih bisa merevisinya karena pembelian tersebut tidak dilakukan secara sekaligus. “Pesawat yang datang itu kontrak lama, dan kita bisa revisi kontrak baru,”ujar Mahfudz.

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan pembelian enam unit Sukhoi Su-30MK2 pada KPK kemarin, Selasa (20/3) karena diduga terjadi mark-up dalam prosenya. Mereka menduga pembengkakan anggaran untuk pembelian Sukhoi itu diakibatkan pembelian dilakukan melalui pihak ketiga.

Sumber: Jurnal Parlemen/Jurnas

Membangun Postur TNI-AL Harus Konsisten

Anggota TNI AL melakukan penghormatan ketika kapal selam KRI Nanggala-402 tiba di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jatim, Senin (6/2). Kapal selam tersebut kembali bergabung dengan TNI AL usai menjalani perbaikan menyeluruh di galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Okpo, Korea Selatan. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/Koz/12)

21 Maret 2012, Jakarta: TNI-AL menyusun dokumen kebijakan perencanaan holistik 2013 dengan target mewujudkan pembangunan kekuatan pokok minimum. Kepala Staf TNI-AL, Laksamana TNI Soeparno, menegaskan, hal itu mutlak memerlukan konsistensi agar tidak bias dan meleset dari target.

"Untuk itu kita perlu terus menyamakan visi, misi serta kesatuan tekad dalam melaksanakan pembangunan TNI-AL yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan, karena sangat rentan terhadap dinamika lingkungan dan kondisi riil negara," katanya, di Markas Besar TNI-AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.

Dia memimpin Olah Yudha Rencana Strategis TNI-AL tahun anggaran 2013 yang diikuti segenap pemimpin puncak matra laut TNI itu. Rapat kerja tahunan itu bertujuan menyinkronisasikan perkiraan intelijen jangka pendek, penyelenggaraan operasi, sistem dukungan logistik, perencanaan personel, program, hingga anggaran pada 2013 nanti.

Pembangunan yang telah direncanakan, baik dalam dokumen Minimum Essential Force (MEF) TNI AL maupun rencana strategis TNI-AL 2010-2014, harus dikawal dan dijamin bersama. Sebagai gambaran, TNI-AL menginginkan armada kapal selam sekelas KRI Nanggala/402 sebanyak enam unit hingga tiga tahun ke depan.

Kapal cepat kelas KRI Clurit yang sangat efektif dalam patroli perairan dangkal dan menengah, dibeli dari galangan kapal dalam negeri hingga puluhan unit, lengkap dengan sistem arsenalnya.

"Kita perlu menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan kekuatan pokok minimum. Hal tersebut juga langkah strategis yang paling realistis dapat dilaksanakan TNI-AL sebagai bagian integral TNI," kata Soeparno.

Tanpa konsistensi, maka arah pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan postur TNI-AL yang diingginkan akan menjadi bias dan makin sulit untuk dicapai.

Sumber: ANTARA News

Pesawat Patroli TNI AL Halau Pesawat Malaysia di Ambalat

Seorang anggota TNI AL melakuakn koordinasi dengan rekannya saat melakukan patroli udara di Bitung Sulawesi Utara, Senin (5/3). Kegiatan rutin tersebut sekaligus latihan guna meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sinergi antara unsur kapal perang, satuan radar, dan pangkalan udara TNI AL. (Foto: ANTARA/Basrul Haq/ed/ama/12)

20 Maret 2012, Surabaya: Pesawat patroli TNI-AL mengusir satu pesawat Tentara Diraja Malaysia yang melanggar wilayah Indonesia dengan terbang di atas Karang Unarang, Perairan Ambalat, Kalimantan Timur.

Direktur Perencanaan Dan Pengembangan Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal), Kolonel Laut (P) Imam Musani, ketika dihubungi ANTARA di Surabaya Selasa (20/3) mengatakan, pesawat Malaysia yang melakukan pelanggaran itu berjenis CN-235 dengan nomor lambung M44-05.

"Peristiwa pengusiran terjadi sekitar pukul 10.32 WITA. Saat itu pesawat patroli TNI-AL jenis Casa NC-212-200 melihat pesawat Malaysia melintas masuk wilayah RI di atas Karang Unarang," katanya.

Pesawat Casa TNI-AL yang dipiloti Mayor Laut (P) Imam Safii dan sedang melakukan Operasi Tameng Hiu di wilayah Tarakan, Perairan Ambalat dan sekitarnya, langsung bergerak membayang-bayangi pesawat milik Malaysia dan selanjutnya melakukan pengusiran.

Kolonel Imam Musani menambahkan, peristiwa pelanggaran batas wilayah yang dilakukan pihak Tentara Diraja Malaysia tersebut, bukan terjadi kali ini saja.

Selain melanggar batas wilayah udara, kapal perang milik Tentara Diraja Malaysia juga beberapa kali memasuki wilayah perairan RI dan diusir kapal perang Indonesia yang sedang patroli.

"Ke depan, kami akan lebih mengintensifkan kegiatan operasi dengan menambah frekuensi kegiatan patroli udara," ujar Musani.

Menurut ia, Puspenerbal saat ini tengah menunggu kedatangan lima unit pesawat baru jenis CN-235-220 yang dipesan TNI-AL dari PT Dirgantara Indonesia untuk memperkuat armada udara yang ada saat ini.

Beberapa waktu sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno menegaskan bahwa masalah pengamanan di wilayah pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga tetap menjadi prioritas dari TNI-AL.

Sumber: ANTARA News

DPR Segera Tuntaskan RUU Industri Pertahanan

Pesawat CN-235 MPA Korean Coast Guard pesanan Korea Selatan menjalani persiapan untuk diterbangkan menuju Gimpo Korea Selatan dari Hanggar PTDI di Bandung, Jumat (9/3). Pesawat itu akan menempuh perjalanan tiga hari melalui rute Bandung - Tarakan - Clark Filipina - Taipe (Taiwan) - Gimpo Korea Selatan. (Foto: ANTARA/Syarif Abdullah/ed/NZ/12)

21 Maret 2012, Jakarta: Rancangan Undang- Undang Revitalisasi Industri Pertahanan dan Keamanan ditargetkan bisa selesai Juli mendatang.UU ini dibuat untuk menguatkan industri pertahanan dalam negeri.

Pemerintah telah menyerahkan 478 daftar inventaris masalah (DIM), terdiri atas 88 DIM tetap, 71 DIM perubahan substansial, 80 DIM rumusan baru, dan 168 DIM dihapus. Pembahasan awalnya mulai dilakukan kemarin. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menuturkan, tidak ada perbedaan yang krusial antara DIM dari pemerintah dan rancangan dari DPR.“Karena itu, ditargetkan sebelum pertengahan Juli sudah selesai,” katanya di Gedung DPR,Jakarta,kemarin.

Menurut dia,peraturan tentang industri pertahanan perlu diterbitkan agar industri pertahanan dalam negeri mampu bangkit. Dengan begitu, kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dan alat material khusus (almatsus) Polri bisa dipenuhi dari dalam negeri. Sejauh ini, kebangkitan industri pertahanan dalam negeri sudah mulai terlihat. Dengan bekerja sama industri lain, PT Dirgantara Indonesia membuktikannya dengan mampu memproduksi pesawat sayap tetap,ataupun helikopter.

PT Pindad juga bisa memproduksi panser,tank medium, dan berbagai jenis senjata berikut amunisinya. Industri galangan kapal, baik PT PAL maupun swasta, berhasil menciptakan kapal cepat rudal hingga kapal tempur jenis fregat. Semua rencana pembangunan industri pertahanan itu nantinya akan dikelola Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).“KKIP dibuat agar kebutuhan alutsista dalam negeri bisa segera terpenuhi. BUMN industri pertahanan diharapkan ikut bergabung dalam KKIP,” kata wakil rakyat asal Fraksi PDIP itu.

Selain itu, UU juga mengatur terkait kemampuan produksi industri. Untuk bisa memenuhi kebutuhan pengguna (TNI/Polri), industri yang tingkat kapasitas produksinya rendah harus bekerja sama dengan industri lain. Sementara itu,Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berharap kata “keamanan” dalam RUU Industri Pertahanan dan Keamanan sebaiknya dihapus.

Pasalnya, fokus dari UU ini adalah untuk pertahanan. Usulan ini tidak menjadi persoalan bagi Komisi I DPR. Enam fraksi yang hadir dalam rapat menyetujui RUU diberi judul RUU Industri Pertahanan. Purnomo sebelumnya menuturkan ada banyak kebutuhan alutsista TNI, misalnya helikopter dan kapal cepat rudal.

Di pasar ekspor, alutsista juga banyak dibutuhkan. Karena itu, dia mengajak kepada BUMN industri pertahanan agar berupaya semaksimal mungkin peluang pasar itu didapat. “Itu harus dilakukan secara profesional,”katanya. Dia menerangkan,dari hasil rekaman statistik yang Kementerian Pertahanan buat, kondisi industri dalam negeri, terutama BUMN, sudah pada posisi kapasitas maksimum.

Hal ini membuat jumlah order pada 2012 menurun dibandingkan saat kondisi tertinggi pada 2010- 2011. Mantan menteri ESDM ini mengatakan untuk mengatasinya maka industri harus meningkatkan kapasitasnya.

Sumber: SINDO

Indonesia Siapkan Tiga Heli Mi-17 bagi Misi Perdamaian PBB

Sejumlah pasukan perdamaian Indonesia melakukan simulasi penyelamatan yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen PBB Ban Ki-moon di Indonesia Peace and Security Centre (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3). Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Yudhoyono, Ban Ki-moon mengunjungi IPSC di Sentul, Bogor untuk melihat secara langsung sarana dan fasilitas yang tersedia di pusat misi pemeliharaan perdamaian itu. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/12)

20 Maret 2012, Jakarta: Pemerintah Indonesia berencana menyiapkan tiga helikopter angkut untuk membantu misi perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon telah meminta Indonesia untuk menyiapkan heli tersebut. “Saya minta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono apakah bisa menyumbang heli. Presiden mengatakan akan mempertimbangkannya,” kata Sekjen PBB saat memberikan ceramah dalam tinjauannya ke Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3).

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, Presiden telah menginstruksikan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk menyiapkan heli tersebut. “Presiden telah menginstruksikan Panglima dan KSAD untuk mempersiapkan tiga helikopter angkut untuk membantu misi perdamaian di Kongo," kata Sjafrie.

Menurut Sjafrie, tiga unit helikopter tersebut adalah heli Mi-17. Selain itu, Indonesia berencana mengajukan penjualan produk-produk militer non-alutsista agar bisa diakomodasi oleh PBB.

Indonesia, kata Sjafrie, juga unggul dalam produk-produk militer non-alutsista. “Seperti ransum tentara, pakaian, atau sepatu, bisa juga diakomodasi oleh PBB,” katanya.

Sumber: Jurnas

IPSC Bentuk Kontribusi RI Bagi Perdamaian Dunia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) dan Sekjen PBB Ban Ki-moon (kiri) melihat sejumlah simulasi kegiatan pasukan perdamaian Indonesia di Indonesia Peace and Security Centre (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3). Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Yudhoyono, Ban Ki-moon mengunjungi IPSC di Sentul, Bogor untuk melihat secara langsung sarana dan fasilitas yang tersedia di pusat misi pemeliharaan perdamaian itu. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/12)

20 Maret 2012, Sentul, Jawa Barat: Menjaga perdamaian dunia telah menjadi bagian utama dari kebijakan luar negeri Indonesia semenjak menjadi anggota PBB pada tahun 1957. Indonesia Peace and Security Centre (IPSC) merupakan salah satu bentuk kontribusi Indonesia dalam upaya tersebut. 


"Melalui pasukan perdamaian, Indonesia memainkan peranan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya ketika bersama Sekjen PBB Ban Ki-moon mengunjungi IPSC di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3) siang. 


Indonesia baru-baru ini mengirimkan sekitar 1.974 pasukan perdamaian yang ditempatkan di tujuh wilayah operasi. "Kehadiran Pusat Perdamaian dan Keamanan ini memiliki tujuan yang lebih tinggi. Kami berharap akan menjadi salah satu dari 10 negara teratas yang turut berkontribusi dalam perdamaian dunia," SBY menjelaskan.

Menurut Kepala Negara, Indonesia ingin menambah jumlah personel perdamaian hingga 4 ribu orang. "Tapi jumlah saja tidak cukup. Saat ini, operasi perdamaian mencapai lingkungan yang lebih kompleks," SBY menambahkan.

Sebelumnya, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan pasukan penjaga perdamaian dunia ditugaskan untuk melindungi rakyat sipil dari kekerasan. Misalnya seperti yang terjadi di Darfur, Sudan Selatan, dan Republik Demokratik Kongo. 


"Semua itu bisa dilakukan jika para personel perdamaian dapat bertindak cepat dan fleksibel. Mereka juga membutuhkan peralatan dan teknologi yang mutakhir untuk menyelesaikan tugas mereka," kata Ban Ki-moon. 


Helikopter merupakan alat transportasi yang sangat dibutuhkan, terlebih untuk kondisi wilayah seperti Sudan Selatan. "Saya berulang kali meminta negara anggota PBB yang memiliki helikopter mau menyumbangkan helikopter mereka agar misi dapat diselesaikan," kata Ban Ki-moon.

IPSC dibangun di atas tanah seluas 261 hektar, termasuk pusat pelatihan yang mempunyai lima fungsi. IPSC adalah sebuah institusi yang didedikasikan untuk meningkatkan kapasitas dalam operasi perdamaian dunia, mencakup terorisme dan manajemen penanggulangan bencana alam. Di sini juga melatih pasukan siap tempur Indonesia, juga pusat bahasa. 


Pembangunan IPSC akan selesai pada tahun 2014. Di masa depan, lanjut SBY, IPSC juga untuk mengembangkan pelatihan bagi tenaga ahli sipil. "Mereka akan dilatih cara berdiplomasi, membuat perdamaian, mediasi, dan perdamaian pasca konflik," ujar Presiden.

Indonesia punya komitmen kuat dan harus bekerja keras menyelesaikan pembangunan IPSC ini. Tapi Indonesia tidak dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi dengan PBB dalam pengembangan kapasitas nasional diperlukan. 


"Saya akan meminta IPSC untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pelatihan, berkolaborasi dengan departemen operasi perdamaian PBB," kata SBY.

Usai memberikan sambutan, Ban Ki-moon memberikan hadiah simbolis berupa helm biru yang biasa dipakai pasukan perdamaian PBB. Hadiah ini merupakan apresiasi PBB terhadap Indonesia.


Terlihat hadir, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan Seskab Dipo Alam. Hadir pula isteri Ban Ki-moon, Ban Soon-taek.

Sumber: Presiden RI

Tuesday, March 20, 2012

Kapal Perang Kebanggaan TNI AL Itu Jadi Monumen

Kasal Laksamana TNI Soeparno (kanan) bersama mantan Kasal Laksamana TNI (Purn) Sudomo (kiri) dan mantan Kasal Laksamana TNI (Purn) Tanto Koeswanto (belakangs) seusai mengunjungi Monumen KRI Harimau-607 yang menjadi salah satu bukti sejarah peristiwa pertempuran Laut Aru di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Jumat (16/3). Silahturahim tersebut digelar sebagai upaya pewarisan nilai-nilai kejuangan pertempuran Laut Aru kepada generasi penerus TNI AL. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/Spt/12)

20 Maret 2012, Jakarta: Kepala Staf TNI AL (Kasal), Laksamana TNI Soeparno, beserta puluhan perwira tinggi bersilaturahim dengan para sesepuh TNI AL dan pelaku sejarah pertempuran Laut Aru di Monumen KRI Harimau 607. Ya..., para pejabat aktif dan purnawirawan perwira TNI AL tersebut saling bertukar pengalaman di Kompleks Monumen KRI Harimau, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Jumat (16/3).

"Pertemuan dengan sesepuh dan pelaku sejarah akan lebih memahami tentang pentingnya membangun TNI AL. Kami harapkan pertemuan ini bisa dilakukan secara rutin," kata Kasal.

Menurut dia, tidak semua kapal yang sudah tua akan dimuseumkan, seperti KRI Harimau 607 dan KRI Pasopati yang memiliki andil besar dalam perebutan Irian Barat dan Timor Timur dari tangan penjajah. "Kita akan lihat lagi sejarah perjuangannya seperti apa sehingga bisa kita buat museumnya. Kapal yang akan dimuseumkan akan diseleksi," katanya.

KRI Harimau 607 merupakan kapal perang jenis motor torpedo boat tipe Jaguar yang pernah dimiliki oleh Angkatan Laut Republik Indonesia. Harimau 607 merupakan kapal cepat kebanggaan TNI AL saat itu. Kapal tersebut memiliki sejarah dalam pertempuran di Laut Aru untuk merebut Irian Barat dari tangan penjajah Belanda.

Pertempuran Laut Aru merupakan peristiwa sejarah heroik dan sarat dengan nilai-nilai kejuangan. Sejarah mencatat tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran sengit antara pihak KRI Matjan Tutul 602, KRI Matjan Kumbang 606, dan KRI Harimau 607 di Laut Aru serta pihak kapal perang Angkatan Laut Belanda.

Pertempuran Laut Aru telah merenggut jiwa putraputra terbaik TNI AL. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan samudra, salah satunya Komodor Yos Sudarso. "Apa yang dilaksanakan saat ini merupakan salah satu bentuk serta upaya untuk tetap mengenang, menjaga, serta melestarikan bukti-bukti sejarah TNI AL," ujarnya.

KRI Harimau 607 merupakan kapal buatan Jerman Barat tahun 1957 yang bergabung dengan jajaran TNI AL pada 1960. Dalam perjalanan tugasnya, KRI Harimau 607 ikut serta di berbagai penugasan, di antaranya ikut dalam pertempuran di Laut Aru pada operasi pembebasan Irian Barat tahun 1962 serta Operasi Buaya Timbul di Perairan Belawan dan Tanjung Pinang tahun 1967 dan 1969.

Kapal itu memiliki ukuran panjang 42,6 meter dan lebar 7,1 meter dengan kecepatan 42 knot dan berbobot 183,4 ton. Pada sistem persenjataannya, kapal itu dilengkapi dengan dua meriam anti serangan udara kaliber 40 mm, dua senapan mesin 12,7 mm, dan empat tabung torpedo kaliber 533 mm. KRI yang sejenis ini adalah KRI Matjan Tutul, KRI Srigala, KRI Matjan Kumbang, KRI Adjak, KRI Anoa, KRI Beruang, dan KRI Singa.

Prioritas Pengadaan


Kasal, saat meresmikan Monumen KRI Harimau, mengatakan selain menambah alat utama sistem senjata (alutsista) baru, strategi TNI AL ke depan adalah memelihara semua alutsista yang ada, merevitalisasi kemampuan alutsista yang sudah lama, merelokasi alih fungsi sesuai kebutuhan alutsista, dan menghapus alutsista yang sudah tua.

"Prioritas pengadaan alutsista kami adalah produk dalam negeri," tegasnya. Alutsista yang dimiliki TNI AL sudah harus segera direvitalisasi. Kekuatan alutsista TNI AL saat ini antara lain kapal perang 151 unit, pesawat terbang 54 unit, dan kendaraan tempur 339 unit.

"Alutsista kami umumnya sudah berusia di atas 30 tahun dan fungsinya sudah jauh berkurang," katanya. TNI AL akan membeli empat kapal perusak kawal rudal yang dipesan dari PT PAL. Pesanan dari industri dalam negeri berikutnya adalah 16 unit kapal cepat rudal (KCR) dengan panjang 40 meter dan empat unit kapal cepat rudal Trimaran.

"KCR 40 meter diperkirakan akan selesai akhir 2014," katanya. TNI AL pun sudah memesan 15 unit kapal cepat rudal dengan panjang 60 meter, dua kapal survei, kapal latih pengganti KRI Dewa Ruci, dan 12 kapal angkut tank. "Kapal latih pengganti KRI Dewa Ruci diharapkan tiba sebelum 5 Oktober 2014," ujarnya.

Sumber: Koran Jakarta

Menhan Dilaporkan ke KPK oleh LSM


20 Maret 2012, Jakarta: Sejumlah lembaga pegiat antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 20 Maret 2012. Menteri Purnomo diduga melakukan korupsi dalam pembelian enam pesawat tempur Sukhoi jenis SU-30 MK2 dari Rusia.

"Kami menduga ada penggelembungan dana dalam proyek ini," kata Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial, salah satu lembaga yang bergabung dalam koalisi tersebut saat mendatangi KPK.

Poengky mengatakan dugaan penggelembungan dana beserta dokumen-dokumennya bakal diserahkan kepada Ketua KPK Abraham Samad. Ia berharap Abraham segera menindaklanjuti laporan tersebut. "Kami telah menyiapkan sejumlah data dan informasi yang menguatkan dugaan penggelembungan dana ini," ucap dia.

Kasus ini pertama diembuskan oleh Komisi Pertahanan DPR yang melihat kejanggalan pembelian pesawat tersebut. Pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch, yang juga tergabung dalam koalisi masyarakat itu, kemudian mengkaji dan menemukan dugaan keterlibatan pihak ketiga, yakni PT Trimarga Rekatama, dalam membeli Sukhoi ke perusahaan Rusia, JSC Rosoboronexport Rusia.

Menurut Poengky, pelibatan pihak ketiga yang akrab disebut broker itu melanggar aturan pembelian. "Apalagi ada perwakilan kantor perusahaan Rusia itu di Indonesia," ucap dia.

Bahkan, kata Poengky, kebijakan ini mengakibatkan harga per unit melambung dari US$ 55 juta pada 2010 menjadi US$ 83 juta pada 2011. "Kami menduga ada fee 15-20 persen dari harga barang untuk rekanan itu (PT Trimarga)," kata dia.

Koalisi menduga kerugian negara yang ditimbulkan dari kebijakan ini mencapai US$ 70 juta atau sekitar Rp 700 miliar. Menurut Poengky, kondisi ini terjadi karena Kementerian Pertahanan tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola pembelian pesawat.

Koalisi mendesak penegak hukum mengawasi setiap kebijakan Kementerian ke depannya. "Apalagi pembelian alat utama sistem senjata ini ditaksir mencapai Rp 150 triliun," ujar dia.

Menteri Purnomo sebelumnya telah membantah adanya penggelembungan dana dalam pembelian pesawat tersebut.

Sumber: TEMPO

Sekjen PBB Kunjungi Fasdiklat TNI

(Foto: bintang rock)

20 Maret 2012, Jakarta: Sekjen PBB Ban Ki-moon, akan mengunjungi Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (Fasdiklat PMPP TNI) yang baru diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Selasa.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin, di Jakarta, Selasa, mengatakan, Sekjen PBB didampingi istrinya Ban Soon Taek dan sejumlah anggota delegasi PBB, pada Selasa akan menyempatkan mengunjungi Fasdiklat PMPP TNI, dalam sela-sela kunjungannya di Indonesia selama tiga hari mulai 19-21 Maret 2012.

Sekjen PBB juga memberikan kuliah umum mengenai United Nations Peace Keeping Challenge and Opportunities.

Selain memberikan paparan mengenai pasukan perdamauan dunia, Ban Ki-noon juga direncanakan akan melakukan penanaman pohon bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Peace Keeping Center tersebut.

Hartind mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian kungjungan Sekjen PBB ke Indonesia selama tiga hari. Ban Ki-moon direncanakan hadir dalam pembukaan dan menjadi keynote speaker Jakarta International Defence Dialogue II yang akan berlangsung pada Rabu (21/3) di Balai Sidang Jakarta.

Sumber: ANTARA News

Menhan: Kredit Ekspor untuk Sukhoi Agar tak Didikte Rusia

(Foto: Kedubes Federasi Rusia)

19 Maret 2012, Jakarta: Tuduhan indikasi mark up terkait rencana pembelian enam unit pesawat tempur Sukhoi tipe SU-30MK2 dari pemerintah Rusia dibantah oleh Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro. Ia menegaskan pilihan menggunakan kredit ekspor karena pemerintah tidak ingin ada pinjaman yang mengikat.

‘’Kami menghindari hal itu. Kami harus melihat flesksibilitas pinjaman tersebut. Apakah mengikat atau tidak, menyulitkan kita atau tidak." katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/3). Diskresi masalah pinjaman Sukhoi, ujarnya, di Kementerian Keuangan cq Ditjen Pengelolaan Hutang Negara,’’ katanya di gedung DPR, Jakarta, Senin (19/3).

Sebelumnya, kementerian pertahanan mendapatkan banyak tekanan terkait pembelian enam unit Sukhoi menggunakan mekanisme kredit ekspor yang lebih mahal. Bukan fasilitas state loan yang telah disediakan oleh Pemerintah Federasi Rusia sebesar satu miliar dolar AS.

Menurut Purnomo, rencana pembayaran pembelian enam buah pesawat melalui agen Rosoborontexport asal Rusia ini, dinilai akan lebih efektif dan efisien dengan menggunakan kredit ekspor atau state kredit milik Indonesia.

Dengan mekanisme kredit ekspor, pemerintah bisa lebih memberdayakan keuangan dalam negeri. berbeda dengan menggunakan fasilitas kredit dari negara lain yang dikhawatirkan dapat mengganggu kedaulatan bangsa.

‘’Karena kita akan didikte untuk segala hal. Makanya, hal ini tolong dilihat dan bisa dijadikan dijadikan pertimbangan,’’ jelas dia.

Apalagi, tambahnya, saat ini perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi yang bagus. Sehingga, ada keinginan dari pemerintah untuk menggunakan konten lokal. Dalam konteks ini, berupa sindikasi perbankan nasional dalam pembelian pesawat Sukhoi.

Ia pun menegaskan kalau kementerian pertahanan tidak pernah menunjuk agen seperti diindikasikan oleh beberapa LSM. ‘’Perjanjian kita adalah dengan pemerintah Rusia yang menunjuk Rosoborontexport, agen untuk pembelian pesawat Sukhoi. Kalau ada agen-agen lain, kami tidak pernah mengadakan deal dengan agen tersebut,’’ tambah dia.

Sumber: Republika

Monday, March 19, 2012

Danpasmar-1 Kunjungi Latihan Tempur Di Purboyo


19 Maret 2012, Malang: Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar) Tommy Basari Natanegara mengunjungi prajurit Brigif-1 Marinir dan prajurit Yontaifib-1 Mar yang sedang melaksanakan latihan TW I di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Korps Marinir Purboyo, Malang, Jumat (16/3).

Sedikitnya 1.200 prajurit Brigif-1 Marinir dan 400 prajurit Yontaifib-1 Marinir melaksanakan Latihan TW I tahun 2012.

Dalam kunjungannya ke daerah latihan, Danpasmar-1 melihat langsung rangkaian kegiatan latihan Rubber Duck yang dilakukan prajurit Yontaifib-1 Mar di pantai Sendang Biru, Malang, kemudian dilanjutkan melihat rangkaian latihan prajurit Brigif-1 Marinir mulai dari patroli penyelidik, patroli tempur, sermujam, menembak diatas pohon, menembak sniper serta menembak senjata bantuan batalyon hingga kegiatan terakhir lintas medan (Limed) dengan menempuh jarak sekurangnya 35 km.

Orang nomor satu dijajaran Pasmar-1 itu juga berkesempatan mencoba menembak dengan menggunakan senjata RPG-7 (Roket Pelontar Granat) dan senjata Sniper.

Selain itu, Komandan Pasmar-1 juga berpesan kepada seluruh prajurit yang sedang melaksanakan latihan agar selalu semangat dan berlatih dengan sungguh-sungguh dengan mengutamakan keselamatan, sehingga latihan ini mendapatkan hasil yang maksimal.

Turut serta dalam kunjungan tersebut, Komandan Brigif-1 Marinir Kolonel Marinir Amir Faisol, Komandan Resimen Bantuan Tempur-1 Marinir Kolonel Marinir Nurri A. Djatmika, Komandan Resimen Kavaleri-1 Marinir Kolonel Marinir Sarjito dan para Asisten Kaspasmar-1.

Komandan Korps Marinir Tutup Kursus PTAL


Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin menutup secara resmi kursus Penangulanggan Teror Aspek laut (PTAL) Angkatan XI TA. 2011 di lapangan apel Ksatrian Marinir Arthur Solang, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka), Senin (19/3).

Kursus PTAL yang dilaksanakan selama 4 bulan tersebut diikuti oleh 24 personel pilihan dari prajurit Intai Amfibi Korps Marinir dan Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska). Mereka yang lulus selanjutnya akan bergabung dengan Denjaka yang merupakan salah satu satuan elite TNI.

Dalam amanatnya Dankormar mengatakan, kegiatan kursus PTAL ini merupakan program khusus Mabesal yang tertuang dalam Rencana Pendidikan (Rendik) TNI AL TA. 2011 yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pembekalan untuk melengkapi pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh prajurit Intai Amfibi Marinir dan Pasukan Katak sehingga dapat mencapai standar kualifikasi perorangan dasar untuk menjadi personel Detasemen Jala Mangkara, sebagai pasukan anti teror TNI yang beraspek laut.

Mencermati perkembangan situasi dewasa ini, di mana kegiatan aksi terorisme sudah merambah ke seluruh dunia dan khususnya di Indonesia, di mana aktifitas kelompok jaringan terorisme belum sepenuhnya dapat diatasi maka perlu adanya peran nyata satuan-satuan khusus, dengan menyiapkan sedini mungkin satuan yang mampu menanggulangi teror-teror yang terjadi. Denjaka Korps Marinir TNI AL sebagai salah satu satuan khusus yang mempunyai tugas pokok untuk menanggulangi teror aspek laut harus berperan aktif dan melakukan tindakan nyata di lapangan, namun tentunya tetap sesuai dengan prosedur dan rantai komando yang ada. “ Berkaitan dengan hal tersebut maka para anggota Denjaka harus mempunyai suatu tingkat kemampuan perorangan dan satuan yang benar-benar handal. Anggota Denjaka di samping harus menguasai kemampuan taktik dan teknik bertempur juga dituntut untuk memiliki keterampilan dan penguasaan terhadap penggunaan alat peralatan yang canggih sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi” kata Dankormar.

Pada akhir amanatnya Dankormar mengingatkan kepada mantan siswa PTAL untuk selalu meningkatkan kemampuan masing-masing, “ Yang penting bagi saudara yang lulus adalah bahwa saudara telah resmi menjadi anggota Denjaka. Namun apa yang telah saudara dapatkan pada kursus ini belumlah menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas anti teror secara optimal. Masih diperlukan pengalaman tugas serta pembekalan diri untuk senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan masing-masing “ kata orang nomor satu di jajaran Korps Marinir TNI AL itu.

Sumber: Dispenkormar

Pembahasan RUU Industri Pertahanan di Komisi I DPR Masuk Babak Pembahasan DIM


19 Maret 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama kementerian terkait lainnya mengadakan Rapat Kerja dengan Anggota Komisi I DPR terkait pembahasan lanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Industri Pertahanan, Senin (19/3) di Gedung DPR, Senayan Jakarta. Rapat yang di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, TB. Hasanudin saat ini masuk kepada babak Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM).

Sebelumnya Pemerintah yang diwakili Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Industri Pertahanan dan Keamanan, kepada Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, pada Senin 27 Febuari 2012.

Dikatakan TB. Hasanudin, saat membuka Raker Komisi I DPR, bahwa pembahasan DIM RUU Industri Pertahanan akan berkaitan juga dengan Cluster DIM. Menurut TB Hasanudin pembahasan Cluster DIM nantinya akan meliputi masalah Judul, masalah DIM yang bersifat tetap, DIM bersifat Redaksional, perubahan substansi, rumusan baru dan DIM yang dihapus. Total dari keseluruhan DIM yang dibahas tersebut adalah 478 DIM.

Lebih lanjut TB Hasanudin menjelaskan, bahwa kedepannya untuk masalah DIM Redaksional akan di bahas didalam Tim perumus. Sedangkan DIM yang bersifat perubahan substansi, rumusan baru dan DIM yang dihapus akan diselesaikan di Tim Panja.

Pada kesempatan Raker tersebut, TB. Hasanudin menekankan harus ada kesepakatan antara pemerintah dengan DPR dalam penetapan judul RUU. Karena dianggap sangat penting untuk mengacu kepada substansi-substansi yang tercantum di dalam RUU tersebut.

Menanggapi masalah judul RUU, Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan terdapat dua dasar yang digunakan untuk menetapkan judul RUU. Dasar pertama, yakni Defakto, istilah yang dipakai adalah industri pertahanan, walaupun industri ini akan memproduksi Alat Material Khusus, (Almatsus).

Sedangkan dasar yang kedua dasar Deyure, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara, dan UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian. Berdasarkan dua hal tersebut, menurut Menhan memang sebaiknya undang-undang ini bisa disebut industri pertahanan. Menhan menambahkan RUU ini akan menjadi landasan dasar bagi pengembangan industri yang terkait di sektor pertahanan.

Semenjak tanggal 10 Januari 2012, melalui surat R08/pers/nomor.01/2012, Presiden telah menunjuk Menteri Pertahanan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Negara BUMN untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU Industri Pertahanan dan Keamanan bersama DPR.

Perkembangan yang telah dilaksanakan hingga saat ini, selain menyerahkan DIM RUU kepada DPR, Pemerintah bersama DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja). Yang mana perwakilan dari Pemerintah menunjuk Dirjen Pothan, Dr. Ir. Pos. M Hutabarat selaku Ketua Panja dari Pemerintah, dan Perwakilan dari Komisi I DPR Ketua Panja yang ditunjuk adalah TB. Hasanudin. Meski demikian didalam pembahasan RUU Industri Pertahanan ini juga akan di bentuk Tim Perumus dan Tim Singkronisasi bersama yang saat ini masih dalam proses peyusunan.

Diharapkan pembahasan RUU Industri Pertahanan di Forum Komisi akan selesai pada pertengahan Juli 2012, sehingga tidak akan menambah masa sidang untuk membahas RUU Industri Pertahanan ini.

Turut menghadiri dalam Rapat Kerja Komisi I DPR kali ini, Dirjen Perundang undangan Kementerian Hukum dan Ham, Dirjen UBTT Kementerian Perindustrian, Deputi Menteri BUMN, Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Syarat Beli Senjata Impor Diperketat

Untuk memperkuat industri pertahanan milik pemerintah dan swasta di Indonesia, syarat pembelian senjata impor diperketat. Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanudin yang ditemui Kompas, Senin (19/3/2012), di Jakarta, usai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Industri Pertahanan, menjelaskan bahwa senjata impor boleh dibeli asal belum mampu dibuat di dalam negeri.

"Impor senjata itu masih disertai sejumlah persyaratan untuk mendorong pertumbuhan industri strategis Indonesia. Impor senjata harus disertai transfer teknologi atau setidaknya sebagian produksi dikerjakan di Indonesia dan dibuka keran imbal beli dengan barang produksi Indonesia," papar Hasanudin.

RUU Industri Pertahanan merupakan produk legislasi inisiatif DPR. Saat ini sedang dilakukan inventarisasi masalah dalam RUU tersebut.

Sumber: Kemhan/Kompas

Roket R-Han 122 Siap di Uji Coba


16 Maret 2012, Jakarta: Dalam upaya meningkatkan kemandirian bangsa terutama dalam hal pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), Kementerian Riset dan Teknologi dan komunitas iptek serta industri strategis yang termasuk dalam konsorsium mendukung Kementerian Pertahanan dalam mengembangkan Roket R-Han 122.

Tujuan lain dari pengembangan roket R-Han 122 dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pengadaan dari luar negeri dengan memberdayakan potensi dan kemampuan riset anak bangsa serta industri pertahanan dalam negeri.

Roket R-Han 122 adalah roket hasil karya anak bangsa yang merupakan hasil kerjasama ini diwujudkan melalui penelitian yang dilakukan berbagai institusi diantaranya PT.Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT.Dahana yang didukung penuh oleh Kementerian Riset dan Teknologi.

Kementerian Pertahanan berencana kembali melakukan uji coba R-Han 122 dengan pengembangan terbarunya pada 28 Maret 2012 mendatang. Uji coba roket yang akan dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur TNI AD, Baturaja, Sumatera Selatan rencananya dihadiri langsung oleh Menteri Riset dan Teknologi, sejumlah anggota DPR RI dan para undangan lainnya.

Persiapan uji coba yang akan dilaksanakan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka pada tanggal 15 Maret 2012 bertempat di PT.Pindad diadakan rapat koordinasi dengan agenda pembahasan segala kesiapan peralatan dan personil serta bagaimana teknis mobilisasi keduanya yang akan diberangkatkan ke Baturaja. Sampai saat ini, roket yang rencananya akan diluncurkan sebanyak 50 buah dan peralatan pendukung sebagian telah siap diuji coba.

Masing-masing stakeholder yang terlibat didalam uji coba peluncuran mempunyai peran, seperti, PT. DI berperan dalam penyiapan roket, adapun PT. PINDAD mengembangkan launcher dan firing system menggunakan platform GAZ dan Nissan yang sudah dimodifikasi dengan laras 16. Selain itu, dalam sistem pendukung peluncuran roket ini BMKG akan mendukung dengan menyediakan alat untuk menentukan posisi jatuh roket dan ITB juga akan mendukung dalam uji coba sistem kamera nirkabel untuk menangkap dan mengirim gambar saat roket sampai dilokasi target sasaran.

Sumber: Ristek

PT Dahana Kantongi 15 Paten Produk "Enerjikal Material"


18 Maret 2012, Bandung: PT Dahana (Persero) mengantongi 15 paten atas penemuan perangkat maupun sistem produksi "enerjikan material" yang menjadi salah satu keunggulan perusahaan BUMN strategis itu.

"Hingga saat ini sudah ada 15 paten atas penemuan perangkat, mesin dan sistem produksi enerjikal material yang kami lakukan. Sejauh ini mendukung dan menjadi keunggulan Dahana," kata Kepala Litbang PT Dahana, Waspodo Kurniadi di Bandung, Minggu.

Menurut Waspodo paten itu diperoleh dari hasil pengembangan kreasi dan inovasi produk, terutama dalam mengembangkan mesin produksi yang memiliki kehandalan dan efektivitas dalam menghasilkan produk enerjikal material.

Peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan inovasi industri yang memproduksi bahan peledak itu makin terbuka menyusul relokasi pabrik dari Tasikmalaya ke Subang yang luasnya mencapai 600 hektar.

"Inovasi perangkat dan sistem produksi itu memberikan nilai lebih bai Dahana. Pengembangan ke depan akan diperluas dengan membentuk Institute Explosive yang merupakan wadah berkumpulnya ahli dan tenaga yang bekecipung di sektor enerjikal material," kata Waspodo.

Sementara itu, pabrik baru di Subang akan menjadi pabrik enerjikal material terbesar di Asia Tenggara dan dipastikan bisa meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan produk lainnya.

"Pembangunan pabrik baru itu sudah mencapai 90 persen, termasuk gedung Energical Material Center (EMC) yang akan menjadi pusat perkantoran PT Dahana di pabrik baru itu," katanya.

Pabrik yang didesain dengan "industri hijau" itu, nantinya akan terletak di kerimbunan pepohonan di lahan bekas perkebunan keret itu.

"Lokasi itu akan dibagi ke dalam dua ring yakni ring I untuk produksi dan ring II untuk perkantoran dan fasilitas lainnya non produksi," tambahnya.

Sumber: ANTARA News

Pengadaan Alutsista - Keterlibatan Agen Senjata Sulit Dihindarkan

Pembelian 6 jet tempur Sukhoi Su-30MK2 diduga terjadi "mark up" oleh LSM. (Foto: bintang rock)

19 Maret 2012, Jakarta: Pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) sulit dilepaskan dari keterlibatan agen. Hal ini membuat harga menjadi lebih mahal, apalagi jika pembiayaan memakai kredit ekspor.

Pengamat militer Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengatakan, pelibatan pihak ketiga berupa perusahaan privat untuk impor alutsista dari Eropa Barat dan Amerika Serikat sangat sulit dihindarkan. Biasanya pemerintah di sana, bahkan China, sudah menunjuk perusahaan di negerinya untuk mengendalikan seluruh proses ekspor senjata. Dia mencontohkan, untuk Rusia dipegang Rosoboronexport, sedangkan AS pelibatannya melalui tender.“Broker dalam arti agen orang per orang itu yang berusaha dihilangkan. Kalau perusahaan privat, cenderung sulit dihindarkan,” ungkap Andi di Jakarta kemarin.

Karena itu, menurut dia, mau tidak mau minimal ada pelibatan pihak ketiga swasta dari negara pengekspor alutsista. “Normalnya, pihak ketiga itu juga cenderung akan meminta pemerintah Indonesia menunjuk perusahaan lain supaya mereka kemudian bisa B to B. Mereka menginginkan ini kontrak privat, bukan kontrak dengan negara,”paparnya. Kondisi ini, ungkap Andi, makin sulit dihindari karena selain China, industri-industri pertahanan itu sudah milik swasta.

Seperti di Rusia yang sudah diprivatisasi dan di AS justru sudah dari dulu dimiliki swasta.Andi mengatakan, dengan melibatkan pihak ketiga, maka akan ada fee yang harus dibayarkan. Di Eropa, standar feemencapai 3% dari total nilai kontrak. Namun jika pembiayaan lewat kredit ekspor, ada fee lain yang harus dibayarkan,seperti administrasi dan asuransi.

“Kalau dibacakan aturan kredit ekspor dari negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development/ semacam Kadin di Eropa), itu sudah didetailkan. Fee untuk agen berapa, administrasi berapa, asuransi berapa, macam-macam. Ini belum termasuk bunga bank yang melakukan pembiayaan,” ungkapnya.

Sebelum OECD menyetujui kredit ekspor, lanjutnya,maka ada beberapa formulir yang diminta, termasuk persyaratan transparansi fee.Dengan demikian, di negara pengekspor transparansi tetap ada.Aturan ini, menurut Andi, bersifat mengikat di negara-negara Eropa.“Yang jelas,government officer tidak mendapatkan apaapa. Itu fee-nya betul-betul untuk perusahaan yang ditunjuk. Perusahaan itu macam-macam,” paparnya.

Dalam rencana pembelian enam unit Sukhoi oleh pemerintah Indonesia,Andi menilai seharusnya pembiayaan memakai kredit negara dari Pemerintah Federasi Rusia untuk Indonesia. Bukan lewat kredit ekspor,karena suku bunga kredit ekspor paling tinggi.“Lebih tinggi sekitar 1,2% hingga lebih dari 2% dibandingkan suku bunga yang ditetapkan oleh pasar keuangan di London,”ungkapnya.

Namun, menurut Andi, nampaknya pemerintah kesulitan untuk mengelola kredit negara dari Rusia. “Pemerintah lebih akrab dengan kredit ekspor yang mekanismenya memakai standar global. Nah, kalau kredit ekspor maka yang harus mengamankan itu menkeu, BI, Bappenas. Tidak melibatkan Kemhan dan TNI,”ujar Andi. Dia mengatakan, kredit negara dari Rusia mirip dengan foregn military financing dari AS.

Prinsip dari pembiayaan ini adalah sebagian besar uang balik ke negeri pemberi pinjaman, sehingga akan memunculkan paksaan tertentu. Misalnya ada tim Rusia berkunjung ke Indonesia untuk menginspeksi Sukhoi yang kita beli, maka aturannya akan dibuat sedemikian rupa sehingga biaya yang pemerintah keluarkan betul-betul kembali ke Rusia. “Contohnya, pesawat untuk mengangkut diupayakan itu dari National Carrier Rusia. Kesulitan-kesulitan itu ada di kredit negara,” paparnya.

Sedangkan jika lewat kredit ekspor, relatif tidak ada kesulitan,sebab pada dasarnya itu merupakan commercial loan yang mengikuti aturan pasar. Hanya, kelemahan kredit ekspor, selain suku bunga tinggi, rentang waktu pembayaran yang harus segera, baik pokok maupun bunga.Tidak bisa seperti pinjaman lunak.Menurut aturan OECD,tambah Andi,sebenarnya kredit ekspor itu harus diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif.

Misalnya pembangunan jalan tol dan infrastruktur listrik.Jadi, bisa langsung dilihat pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi nasional. “Biasanya, mereka tidak menyediakan kredit ekspor untuk persenjataan,” tandasnya. Hingga 2014,menurut Andi, yang dianggarkan kredit ekspor untuk alutsista sebesar USD10,34 miliar. Keputusan pemakaiannya ada di pihak Kementerian Keuangan dan Bappenas.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menuturkan, Kementerian Pertahanan harus menjelaskan secara detail terkait penggunaan anggaran USD470 juta dalam pengadaan Sukhoi SU 30 MK2. Sejauh ini, klarifikasi hanya sebatas garis besarnya saja, di antaranya untuk enam unit Sukhoi, 12 mesin, dan pelatihan 10 pilot.

Dia memperkirakan masih ada sisa dari anggaran itu sekitar USD56,7 juta atau sekitar Rp538,6 miliar. “Kemhan harus menjelaskan detil ruang lingkup USD470 juta ini untuk apa saja. Ini masih menjadi wilayah abu-abu yang tidak bisa dijelaskan pemerintah secara detil,”ujarnya.

Menhan: LSM Ngga 'Ngerti'

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah adanya korupsi dalam pengadaan enam pesawat tempur jenis Sukhoi SU-30 MK2 milik Rusia. Menurut Purnomo, lembaga swadaya masyarakat yang menyebut ada korupsi dalam pengadaan itu tak mengerti persoalan.

"LSM yang bilang begitu ngga ngerti mereka," kata Purnomo seusai rapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Senin ( 19/3/2012 ).

Sebelumnya, sejumlah LSM diantaranya Indonesian Corruption Watch, Kontras, Imparsial, Elsam, Human Right Working Grup melaporkan hasil penelusuran dugaan penyimpangan dalam pengadaan enam Sukhoi ke Komisi I DPR.

Dugaan penyimpangan yang terjadi, menurut mereka, yakni permainan harga, pemilihan skema kredit, dan keterlibatan pihak ketiga. "Baiknya sebelum diklarifikasi secara jelas, jangan komentar dulu. Orang cuma tahu sedikit kasih komentar macam-macam. Orang ngga ngerti, (tuduh) kita korupsi. Sekarang saya balik, (saya sebut) mereka anteknya asing mau ngga?," kata Purnomo.

"Tolong, jangan karena negara ini demokrasi. Demokrasi ada batasnya. Demokrasi bebas, tapi kebebasan itu ada tanggungjawabnya," tambah dia.

Purnomo belum mau menjelaskan mengenai masalah itu lantaran akan dijelaskan secara resmi oleh pemerintah pada 21 Maret 2012 di Panitia Kerja Alutsista Komisi I. Sebagai Menteri, katan Purnomo, ia tak mengetahui detail setiap pengadaan alutsista. "Tolong suruh mereka (LSM) datang tanggal 21 Maret. Nanti dengerin penjelasan pemerintah. Menteri kan hanya tahu kulitnya aja," pungkas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin mengatakan, pihaknya akan mengklarifikasi seluruh temuan berbagai LSM ke pemerintah. Komisi I, kata Tubagus, tak akan menggagalkan proses proses pembelian lantaran pesawat tempur merupakan kebutuhan.

Sumber: SINDO/KOMPAS