Wamenhan Harapkan Program Pembangunan Pertahanan Berkelanjutan

(Foto: DMC)

2 Oktober 2013, Jakarta: Wamenhan selaku Ketua HLC (High Level Committee) berharap Pemerintah yang akan datang memiliki navigasi kebijakan yang sama dan komitmen untuk melanjutkan program pertahanan yang sudah dibangun saat ini. karena Jika kebijakan kelanjutan tersebut tidak dapat dilakukan, maka dikhawatirkan akan terjadi degradasi sistem pertahanan.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin saat menyampaikan perkembangan modernisasi Alutsista TNI yang dilaksanakan pemerintah untuk periode Tahun 2010-2014 pada pertemuan silaturahmi dengan para Pimpinan Redaksi (Pemred) media massa, Rabu (2/10) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Wamenhan juga mengatakan, seluruh pembiayaan modernisasi alutsista memakan biaya yang begitu besar, diharapkan pemerintah mendatang juga memikirkan anggaran yang diperlukan untuk mendukung program pemeliharaan dan perawatan Alutsista baru termasuk penyediaan bahan bakarnya.

“Kalau pemerintah yang akan datang itu tetap memiliki pemikiran yang sama bagaimana kemampuan pertahanan negara itu harus dijaga akan tidak masalah, tetapi kalo berubah navigasi akan berpengaruh terhadap sistem pertahanan,” ungkap Wamenhan.

Lebih lanjut Wamenhan menjelaskan selama 2010-2014 ini, kekuatan militer Indonesia sudah mampu memenuhi sekitar 40 persen kekuatan pokok minimal (Minimum Essential Forces/MEF). Wamenhan memberikan Gambaran kekuatan alutsista yang dimiliki oleh negara hingga tahun 2014 ini dapat mencapai kemampuan mobilitas yang tinggi dan sebagai daya pukul yang besar.

Wamenhan mengungkapkan sejumlah Alutsista unggulan yang sudah dibeli dari negara lain diantaranya 180 tank kelas berat Leopard dan Marder dari Jerman,16 pesawat tempur Sukhoi dari Rusia, 8 unit helikopter serang Apache dari AS, 37 unit meriam 155 MM Howitzer system digital dari Perancis, 38 unit Rudal MLRS dari Brazil, dan program khusus pembangunan 3 unit kapal selam dari Korea Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Wamenhan mengatakan bahwa beberapa Varian teknologi yang dimiliki dari program modernisasi Alutsista TNI hanya berada di posisi regional Power. Ditambahkan Wamenhan program moderinsasi Alutsista yang dilaksanakan pemerintah bukanlah untuk perlombaan senjata dengan negara lain, namun hal itu diperlukan hanya untuk suatu kesetaraan.

“Pengadaan alutsista bukan dalam rangka untuk weapon rase di Asia regional, akan tetapi bertujuan untuk mengembalikan kemampuan kita yang selama ini sebenarnya masih jauh dari harapan tuntutan tugas pokok TNI dalam hal ini menjaga kedaulatan,” Ujar Wamenhan.

Sumber: DMC

Kemhan Perkuat Pertahanan di Sulawesi Barat

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (tengah) bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen Budiman (kanan) dan Panglima Kodam (Pangdam) VII Wirabuana Mayjen TNI Bachktiar (kiri), disambut sejumlah pasukan saat melakukan kunjungan ke Makodam VII/Wirabuana Makassar, Sulsel, Rabu (25/9). Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berkunjung ke Makassar sekaligus melakukan serah terima pesawat shukoi di Lanud Hasanuddin Makassar. (Foto: ANTARA FOTO/Yusran Uccang/13)

26 September 2013, Mamuju: Pemerintah pusat mematok pembangunan fasilitas militer di Sulbar paling lambat tahun depan. Itu demi kepentingan ekonomi, serta memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara.

Hadirnya kekuatan militer di Sulbar dinilai sudah saatnya. Sebab daerah yang kaya akan hasil bumi dan sumber daya alam ini dianggap membutuhkan dukungan keamanan maksimal. Terlebih letaknya yang berhadapan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menjadi jalur pelayaran dan penerbangan internasional.

Olehnya, pemerintah memastikan segera membangun Pangkalan Laut (Lanal) TNI AL, Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU, dan Komando Resort Militer (Korem) TNI AD di Sulbar.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, pemerintah telah lama memantau perkembangan teritorial Sulbar yang berada pada titik strategis nasional. Daerah ini, menurut Menhan, memiliki potensi ekonomi tinggi yang berkaitan dengan kepentingan strategis nasional, namun sangat rentan dalam urusan pertahanan keamanan.

“Pembangunan nasional, seperti dua keping mata uang. Di sisi satu ada ekonomi, di sisi lain adalah pertahanan dan kemanan. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, provinsi ini (Sulbar, red) luar biasa. Provinsi ini mencatat hampir tiga kali lipat income perkapitanya dibandingkan income perkapita nasional. Itu karena hasil produksi sumber daya alamnya, hasil produksi olahan bumi sangat menjanjikan. Sisi ekonomi berkembang, tapi bagaimana sisi keamanan?,” tutur Menhan di Bandara Tampa Padang Mamuju, Rabu 25 September.

Sekarang ini Sulbar hanya memiliki tiga komando daerah militer (kodim) TNI AD. Kemudian pos angkatan laut hanya satu, dan tugasnya harus menjaga garis pantai Sulbar sepanjang 700 km. “Ada kesepatakan-kesepakatan tertentu untuk kita tindaklanjuti. Kami memberi apresiasi karena Gubernur Sulbar telah memfasilitasi pembangunan korem, lanal dan lanud,” kata Purnomo Yusgiantoro yang siang kemarin juga meninjau pelabuhan Belang-belang di Kecamatan Kalukku, Mamuju.

Menurut Menhan, meningkatkan kekuatan militer di Sulbar, maupun udara sebagai supaya mewujudkan keseimbangan pembangunan nasional dari sisi ekonomi dan keamanan.

Hadir bersama Menhan, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, serta Kepala Staf Angkatan Laut.

Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada pemprov dan masyarakat Sulbar yang bersedia memfasilitasi pengembangan kekuatan militer di Sulbar. “Kita nanti akan membangun satu Korem, dua sampai tiga Kodim, pangkalan angkatan laut tipe C dan fasilitas angkatan udara akan kita tingkatkan,” jelasnya.

Alasan utamanya membangun semua fasilitas itu, Sulbar merupakan bagian dari ALKI II. Sehingga, daerah ini nantinya diharapkan bisa menjadi Logistic Base kapal-kapal yang melintas di jalur strategis tersebut.

“Karena pertumbuhan ekonomi sangat baik dan resources yang ada disini, maka kami semua mempertimbangkan perlu ada kekuatan baru disini (Sulbar, red). Paling lambat 2014 kita jalankan, apakah itu (dimulai pembangunan fasilitas) Korem, Kodim atau Lanal, 2014 kita jalan,” ungkap Pangdam.

Pemprov Sulbar menyambut baik rencana pemerintah menambah kekuatan militer di provinsi ke-33 ini. Dibuktikan dengan penyediaan lahan dan keperluan lain di daerah. Salah satunya, kesiapan lahan Korem di dekat kantor Gubernur. Untuk Lanud akan didirikan di sekitar Bandara Tampa Padang Mamuju.

Kepada Radar Sulbar, gubernur menegaskan bahwa pemerintah serius membangun pangkalan militer dengan kehadiran sejumlah jenderal di Sulbar. “Ini penting sebab posisi Sulbar berada di jalur ALKI II sehingga pemerintah melihat perlunya keberadaan komando gabungan pertanahan wilayah. Agar kita bisa mengawasi jalur pelayaran internasional yang melintas di perairan Sulbar,” urai Anwar.

Jika rencana ini terealisasi, akan mempermuda mobilisasi masyarakat dan pemerintah karena stabilitas dan ketertiban masyarakat lebih terjaga. Dari sisi pembangunan, bisa meyakinkan investor untuk bisa menanamkan modalnya di Sulbar.

“Salah satu yang menjadi kendala kurangnya investor yang masuk ke Sulbar memang disebabkan oleh keamanan. Baik darat, laut, dan udara. Dengan adanya komando wilayah pertahanan, tentunya tidak ada alasan lagi untuk investor untuk tidak masuk,” terang Gubernur.

Mengenai anggaran, sambungnya, pemprov masih menunggu keputusan dari pihak Menhan dan TNI.

Apakah agenda ini terkait dengan tingginya kandungan uranium di Sulbar? “Wallahualam. Kalian yang menilai. Saya tidak tahu apakah ada rencana ke sana. Karena ini di bawah koordinasi menteri pertahanan,” jawab gubernur.

Demikian pula penyampaikan Bupati Mamuju Suhardi Duka saat ditanya apakah rencana pembangunan pangkalan militer terkait pelaksanaan ekspedisi NKRI yang telah berlangsung di Mamuju beberapa waktu lalu. “Saya rasa tidak,” ringkasnya.

Di Bandara Tampa Padang, bupati menyatakan kesiapannya membackup penambahan kekuatan militer. “Kita pasti berikan dukungan. Yang pertama saya akan studi tentang kelautan kerjasama dengan panglima KSAL, kemudian pembangunan Lanal itu kita rencanakan di daerah Desa Kabuloang Kecamatan Kalukku. Korem di Rangas, itu sudah ada tanahnya,” urai Suhardi Duka.

Lanal, sambungnya, memasang sangat dibutuhkan, bukan hanya Mamuju tapi Indonesia secara keseluruhan. “Pertumbuhan ekonomi bagus harus dibarengi dengan pertahanan agar tidak terjadi kemandekan,” pungkasnya.

Sumber: Radar Sulbar

Kemhan Berencana Bangun Pangkalan AL di Mamuju, Sulbar

(Foto: istimewa)

25 September 2013, Mamuju: Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro meninjau pelabuhan Belang Belang Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka membangun daerah pertahanan di daerah itu.

Menhan didampingi Panglima TNI, Jendral Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, serta Kepala Staf Angkatan Laut mengunjungi pelabuhan Belang Belang Mamuju, Rabu didampingi Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, Bupati Mamuju, Drs Suhardi Duka MM, dan karateker Bupati Mamuju Tengah (Mateng), Junda Maulana.

Menhan mengatakan, Sulbar merupakan daerah berkembang, karena pendapatan masyarakatnya tinggi sehingga butuh dibangunkan daerah pertahanan di Pelabuhan Belang Belang Mamuju.

"Sulbar memiliki masyarakat yang pendapatan perkapitanya mencapai 12 juta perbulan, itu cukup tinggi sehingga mesti, dilakukan pembangunan daerah pertahanan mengamankan aset ekonomi yang dimiliki," katanya.

Menurut dia, di pelabuhan Belang Belang Mamuju, direncanakan pembangunan pangkalan angkatan laut, guna mengamankan aset ekonomi Sulbar yang ada dilaut maupun yang didistribusikan melalui laut.

"Perairan Sulbar merupakan daerah alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) II yang merupakan jalur perdagangan, untuk mengamankan itu maka harus dibangun pangkalan angkatan laut di pelabuhan Belang Belang Mamuju," katanya.

Ia mengatakan, rencana pembangunan pangkalan angkatan laut di Sulbar akan mulai dilaksanakan pada tahun 2014 mendatang.

Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh menanggapi itu mengatakan, pemerintah di Sulbar sangat mendukung rencana pembangunan pangkalan angkatan laut mengamankan perairan Sulbar dalam jalur perdagangan serta aset ekonominya.

"Pemerintah menyediakan lahan sekitar 20 hektare di pelabuhan Belang Belang Mamuju untuk mendukung rencana pemerintah pusat itu," katanya.

Sumber: ANTARA News

Menhan: Kekuatan TNI Terkuat di Asteng pada 2014

Meriam swagerak Nexter Caesar dibeli dari Perancis akan memperkuat Batalyon Artileri Medan 9/Pasopati, Purwakarta dan Yon Armed 12/Agicipi Yudha, Nagwi.(Foto: Berita HanKam)

5 September 2013, Batam: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pada 2014, TNI akan memiliki daya kekuatan yang terbesar di antara negara lain di Asia Tenggara.

"Renstra pertama 2014, kekuatan TNI yang terkuat di Asia Tenggara," kata Menteri saat meresmikan dua Kapal Republik Indonesia di Batam, Kamis.

Kekuatan itu tercermin dari pengadaan alutsista oleh pemerintah yang melengkapi TNI AL, TNI AU dan TNI AD dengan senjata dan peralatan baru.

Menteri mengatakan ada banyak alutsista yang ditambah untuk ketiga angkatan bersenjata, di antaranya kapal patroli cepat untuk TNI AL, tank leopard untuk TNI AD dan penambahan pesawat sukhoi untuk TNI AU.

"Sukhoi akan diganti semua. Negara kita akan kuat, itu penting," kata Menteri.

Sementara untuk TNI AD, selain 45 unit tank leopard, pemerintah juga mengadakan 28 unit helikopter dan delapan unit Apache.

Menurut dia, TNI yang kuat memiliki banyak arti, baik bagi dalam negeri maupun luar negeri.

Meski begitu, Purnomo mengatakan penambahan alutsista dan penguatan TNI tidak ada hubungannya dengan pendirian pangkalan militer AS di Singapura dan Australia.

"Ini tidak untuk perlombaan senjata, ini memordernisasi," katanya.

Ia mengatakan hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga amat baik. Namun, bukan berarti Indonesia tidak membangun kekuatan militernya.

Di tempat yang sama, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Madya TNI Marsetio mengatakan pemerintah merencanakan pembangunan Kapal Cepat Rudal dengan panjang 40 meter sebanyak 16 unit dan kapal patroli cepat sebanyak 16 unit.

Sumber: ANTARA Kepri

Parlemen Awasi Realisasi Pembelian Helikopter Apache

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kedua kiri) didampingi Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9). (Foto: ANTARA /Widodo S. Jusuf)

2 September 2013, Jakarta: Komisi I DPR RI memastikan akan mengawasi realisasi pengadaan delapan unit helikopter Apache produksi Amerika Serikat. Kontrak pengadaan heli jenis serbu itu sudah diteken Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro, Senin pekan lalu.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, kebijakan pembelian alutsista tersebut disepakati DPR dan pemerintah dengan syarat ada komitmen alih teknologi, jaminan suku cadang, serta bebas pakai.

"Adapun yang akan kita awasi adalah bagaimana realisasi pembelian helikopter itu, sudahkah sesuai syarat. Kalau perlu kemudian alutsista itu kita produksi sendiri di dalam negeri," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (2/9).

Pembelian Apache sudah direncanakan sejak awal 2013. Namun, TNI Angkatan Darat belum merealisasikannya karena Kementerian Keuangan memasukkannya dalam anggaran reguler sehingga bikin berat. Khawatir biaya operasional terganggu, TNI AD lalu meminta tambahan anggaran khusus pada APBN 2014.

Pembelian alutsista itu menghabiskan anggaran Rp 6,4 triliun. Pada Oktober 2014, helikopter tersebut diharapkan sudah datang lengkap dengan senjata dan suku cadangnya.

Legislator Sarankan TNI AD Beli Chinook

Setelah menyetujui pengadaan helikopter Apache dari Amerika Serikat, Komisi I berharap TNI Angkatan Darat melanjutkan pembelian alutsista lain dari negara itu, yakni helikopter multifungsi Chinook.

Anggota Komisi I DPR Muhammad Najib mengungkapkan, saat muncul gagasan TNI Angkatan Darat membeli helikopter Apache, Komisi Pertahanan juga memberikan pandangan untuk pembelian helikopter multifungsi berukuran besar. Bahkan Komisi I menyarankan TNI AD terlebih dulu membeli helikopter Chinook sebelum Apache.

Pandangan Komisi itu didasarkan pada pertimbangan bahwa helikopter multifungsi sangat berguna untuk penanganan bencana alam. Kebutuhan akan helikopter jenis itu makin besar jika dilihat dari rentannya kondisi geografis Indonesia terhadap bencana seperti gunung berapi, banjir, tsunami, dan gempa bumi.

Sementara helikopter Apache yang dilengkapi persenjataan canggih belum terlalu dibutuhkan karena Indonesia belum menghadapi ancaman serius penyerbuan pihak asing. Dengan demikian, kebutuhan terhadap helikopter multifungsi dan berbadan besar lebih dibutuhkan ketimbang helikopter jenis serbu.

"Namun pada akhirnya keputusan akhir di internal TNI, Khusus AD, tetap memprioritaskan pembelian Apache. Sehingga seperti yang terjadi saat ini, realisasi pengadaan Apache akan segera dilakukan pada 2014 mendatang," ujar Muhammad Najib di Kompleks Parlemen, Senin (2/9).

Sumber: Jurnal Parlemen

Jokowi dan Sjafrie Bahan Strategi Pertahanan Jakarta

Hari ini Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyambangi kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota Jakarta. (Foto: Tribunnews.com/Imanuel Nicolas)

21 Agustus 2013, Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan Sjafriee Sjamsoeddin didampingi Sekjen Kemhan Letjen TNI Budiman, Rabu Siang (21/8) bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di Kantor Gubernur DKI, Jakarta. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas strategi tata ruang pertahanan wilayah, khususnya dalam hal sinkronisasi strategi penataan wilayah Ibu Kota dengan strategi pertahanan.

Wamenhan mengatakan pembangunan infrastruktur Jakarta perlu diselaraskan dengan rencana penguatan alutsista. Sebab sabagai Ibukota RI, bagaimana pun juga Jakarta mendapat prioritas dalam segi pertahanan dan keamanan.

Disamping itu, menurut Wamenhan secara bersamaan Pemprov DKI sedang giat menata ruang wilayah DKI dan Kementerian Pertahanan yang tengah memodernisasi peralatan militer TNI. Sehingga modernisasi peralatan Militer ini diperlukan adanya suatu akses dan fasilitas didalam suatu tata ruang pertahanan dilingkungan penataan wilayah DKI di Ibu Kota.

Dijelaskan Wamenhan, salah satunya adalah pengadaan jalur protokol yang bisa menahan beban 62 ton. Karena dalam waktu dekat TNI akan menerima ratusan tank berat dari luar negeri yang tentunya akan masuk di Jakarta, dan disebarkan di satuan-satuan operasional. Contoh lain disebutkan Wamenhan adanya pengadaan jalur selebar 50 meter untuk akses tank amfibi di Pantai Mutiara, Jakarta Utara.

“ Kita juga akan menerima roket jarak jauh yang akan mengamankan ibu kota, kita menerima sejumlah tank ampibi dan pesawat tempur, dan tentunya sebagai Ibu Kota harus diseleraskan antara sistem pertahanan Ibu Kota dengan pembangunan di wilayah DKI Jakarta,” Ungkap Wamenhan.

Wamenhan mengatakan kebutuhan-kebutuhan tersebut ini akan difasilitasi Pemprov DKI dalam program kerja tahun 2014. Karena menurut Sjafrie Sjamsoeddin bahwa pembangunan wilayah Jakarta itu harus juga ditopang oleh Security Belt agar pembangunan tersebut bisa lebih maksimal. “Wilayah DKI Jakarta tidak hanya harus nyaman, tapi aman secara strategis dengan menggunakan kekuatan TNI,” kata Sjafrie Sjamsoeddin.

Sementara itu Gubernur DKI Joko Widodo menambahkan program penataan wilayah DKI ini bentuknya seperti pembangunan basement di bawah monas yang luasnya sekitar 160 hektar, fungsinya bisa digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Selain itu fungsi jalan yang ada di Kemayoran pada saat darurat bisa diaktifkan kembali sebagai jalur pendaratan pesawat militer. Jokowi juga mengatakan pihaknya akan mengakomodasikan segala kepentingan-kepentingan pertahanan tersebut pada proyek pembangunan tahun 2014, baik yang dikerjakan oleh Pemprov DKI ataupun pihak swasta. “segala kepentingan untuk negara kita akan dilakukan,” tutur Jokowi.

Sumber: KEMHAN

Legislator: Anggaran Pertahanan Lebih Kecil Dibandingkan Anggaran Kepolisian

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kedua kiri), Mohamad Sohibul Iman (tengah), Pramono Anung (kedua kanan) dan Wakil ketua DPD GKR Hemas (kanan) saat tiba untuk membacakan pidato kenegaraan mengenai RAPBN 2014 di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/mes/13)

19 Agustus 2013, Jakarta: Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 83,4 Triliun yang disebutkan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/7) dinilai tidak berimbang, dibandingkan dengan anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun. Pasalnya anggaran Kementerian Pertahanan Rp 83,7 Triliun tersebut untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 dan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPR RI, Jumat (16/7).

"Di pengantar nota keuangan ini memang Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Tetapi yang harus dipahami, anggaran Rp 83,7 Triliun itu untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU," papar Mahfudz.

"Semuanya itu bukan untuk Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Itu untuk Alutsista, Modernisasi, Belanja Rutin termasuk Gaji personil," tambahnya.

Yang dibutuhkan sekarang adalah Tunjangan Khusus untuk prajurit yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil atau tugas-tugas khusus, karena memang kebutuhan mereka itu jauh melampaui tunjangan minimal yang mereka dapatkan. Jadi ini yang masih harus dieksplorasi lagi.

"Sebenarnya melihat anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun itu hanya untuk satu unit Polri, ya memang tidak berimbang, tetap Polisi jauh lebih tinggi proporsinya dibandingkan TNI," kata politisi PKS ini. Mestinya anggaran ini berimbang, modernisasi alut sista berjalan tapi kesejahteraan prajurit tertinggal ini terjadi demoralisasi juga.

Sumber: Suara Ksrya

Pemerintah Siapkan Anggaran Modernisasi Alutsista pada RAPBN 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) usai memberi laporan RAPBN 2014 kepada Ketua DPR Marzuki Alie (kedua kiri) dalam pidato kenegaraan RAPBN 2014 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). Pidato tersebut memaparkan sejumlah isu strategis di antaranya pertumbuhan ekonomi, asumsi makro, dan estimasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/mes/13.

16 Agustus 2013, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah dalam tahun anggaran 2014 menganggarkan dana untuk mendukung terlaksananya modernisasi dan peningkatan alat utama sistem persenjataan atau Alutsista, agar tidak tertinggal dengan negara lain.

"Tujuannya agar percepatan pembangunan kekuatan dasar minimum dan pengembangan industri pertahanan nasional dapat kita capai. Di samping penyediaan anggaran, kita juga telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kontribusi industri pertahanan nasional," kata Presiden Yudhoyono Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014, beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Jumat.

Yudhoyono mengatakan, upaya ini dilakukan dengan memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional, dan mengutamakan pengadaan alutsista hasil produksi industri dalam negeri.

Dengan modernisasi dan pembangunan kekuatan pertahanan ini, TNI akan makin berkemampuan untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dari ancaman manapun.

"Generasi dan teknologi persenjataan kita juga tidak tertinggal dibandingkan negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangga kita," kata Presiden.

Ditambahkan Presiden, tidak kalah pentingnya dengan pertahanan negara, prioritas alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diprioritaskan.

Alokasi ini ditujukan untuk peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat melalui pelaksanaan reformasi Polri.

Anggaran juga disediakan untuk memenuhi fasilitas, sarana dan prasarana, serta peralatan Polri, untuk meningkatkan kemampuan pengamanan di daerah hingga pelosok-pelosok.

Selain itu, kita juga meningkatkan rasio polisi dengan jumlah penduduk sebesar satu berbanding 575, yang dilaksanakan antara lain dengan menambah jumlah personil Polri sebanyak 20.350 personil pada tahun 2014.

"Dalam tahun 2014, akan kita penuhi persentase alat utama dan alat khusus kepolisian secara bertahap, yang direncanakan mencapai 41 persen," kata Presiden.

Dengan pembangunan ini, diharapkan Polri dapat menjalankan tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan lebih baik lagi.

Dalam RAPBN tahun 2014 Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran Rp83,4 triliun, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp41,5 triliun.

Sumber: ANTARA News

Legislator: Alutsista TNI Ketinggalan Zaman

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kanan) dan Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Moeldoko berjabat tangan usai menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta, Rabu (24/7). Kementerian perdagangan menggandeng TNI AD untuk pengamanan dan perlindungan konsumen di wilayah perbatasan Indonesia sehingga mampu memperlancar distribusi dan suplai kebutuhan konsumen. (Foto: ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan/ss/PD/13)

30 Juli 2013, Jakarta: Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso mengatakan, alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI sudah out of date atau ketinggalan zaman dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

"Alutsista TNI sudah bisa dikatakan dan dinilai out of date, ketinggalan dibanding dengan negara lain seperti Singapura. Alutsista TNI sudah tak layak digunakan," kata Priyo di Jakarta, Selasa.

Dikatakan Priyo, postur TNI yang ada sekarang ini terlalu gemuk dan perlu perampingan.

"Perlu dirampingkan jumlah tentara seraya memperbaiki alutsista dengan peningkatan teknologi alutsista TNI," kata dia.

Terkait rencana tersebut disampaikan kepada calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko. Ternyata, Moeldoko mempunyai pandangan yang sama, "Saya bicarakan dengan Pak Moeldoko dan dia menyambut baik, Bahkan Pak Moeldoko mempunyai mimpi untuk membangun tentara yang kuat dengan teknologi canggih," kata Priyo.

Soal pencalonan Moeldoko sebagai calon Panglima TNI oleh Presiden SBY, Priyo menilai, pengajuan tersebut sangat tepat.

"Jenderal Moeldoko, tidak pernah mengomentari politik. Dia adalah figur tentara profesional. Dia bukan jenderal yang suka berpolitik. Saya kira, perjalanan Moeldoko di DPR RI akan berjalan mulus dan tak ada hiruk pikuk," ungkap Priyo.

Pimpinan DPR sendiri telah menerima surat dari Presiden SBY yang mengusulkan calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono tanggal 23 Juli 2013.

Sumber: ANTARA News

Dilema Modernisasi Alutsista TNI Beli Bekas atau Baru

Menhan Purnomo Yusgiantoro (kedua kiri) didampingi Wamenhan Syafrie Syamsudin (tengah), Sekjen Kemhan Letjen TNI Budiman (kedua kanan), Kabaranahan Kemenhan Laksda TNI Rachmad Lubis (kanan) berbincang dengan Kepala Quantas Aviation Services Glen Brown (kiri) seusai menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Australia terkait hibah empat pesawat angkut jenis Hercules di Jakarta, Jumat (19/7). (Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir/ed/Spt/13)

23 Juli 2013, Jakarta: Di tengah semangat pemerintah Indonesia melakukan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, rencana mendatangkan senjata bekas pakai dari luar negeri kembali memantik debat.

Dalam rancangan Kementrian Pertahanan hingga 2014, mulanya akan datang enam pesawat jet F16 asal AS. Tetapi saat negosiasi berjalan, rencana berubah.

"(Anggaran) yang tadinya kita pakai untuk membeli enam pesawat F16, sekarang kita pakai meng-upgrade yang 24, ini belum tapi sekarang kita di-offer 10 lagi ," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Pilihan mendatangkan pesawat bekas pakai menurut Menhan tak berisiko sebesar klaim pengkritik kebijakan ini.

"Kalau pesawat itu dia tidak brand new pun kalau dia sudah di-upgrade engine-nya ya bagus, avionic dan airframe bagus, itu sudah cukup," tegas Purnomo.

Bagaimanapun para pengkritik beralasan rekondisi belum tentu mengatrol kemampuan pesawat seperti kualitas baru.

Selain itu usia pesawat bekas pakai yang sudah uzur justru merugikan TNI karena ongkos pemeliharaan yang lebih besar.

"Pemeliharaan dan rekondisinya kan besar juga biayanya. Bukan canggih dipakai, nanti malah membebani," kata TB Hasanuddin, anggota Komisi Pertahanan DPR dari PDI Perjuangan.

Hasanuddin mencontohkan dalam kasus rencana pembelian pesawat F16 itu, anggaran justru melampaui pagu karena tiba-tiba banting setir pada pesawat bekas.

"Anggarannya untuk 6 pesawat kan US$600 juta, sekarang rekondisi untuk 24 pesawat malah jadi $700 juta," kritik Hasanuddin.

Tetapi saat diwawancarai BBC Indonesia, juru bicara Kementrian Pertahanan Klik menyatakan biaya upgrade hanya mencapai US$460 juta.

Pilihan hibah

TNI sendiri juga beberapa kali dikabarkan menolak keputusan membeli alat perang bekas pakai negara lain.

"Mabes TNI dan Dephan sekarang saya kira sudah profesional, kalau tidak cocok ya ditolak," kata Djoko Susilo, mantan anggota Komisi Pertahanan DPR yang kini menjadi Duta Besar untuk Swiss.

Saat duduk di parlemen antara 2004-2009, Djoko mengatakan praktik beli alutsista bekas pakai juga terjadi beberapa kali dengan alasan mengirit anggaran.

Tahun 2008 menurut Djoko ada tawaran menggiurkan dari Jerman Timur: pesawat heli BO-108 hanya dilego dengan harga US$70 ribu.

"Usut punya usut ternyata umurnya sudah 25 tahunan dengan ongkos rekondisinya sampai US$2 juta," kata Djoko sambil tertawa.

Tahun ini tawaran satu skuadron pesawat murah bekas pakai asal Korea Selatan, jenis F5, juga ditolak TNI AU.

Meski juga memiliki F5 sejenis, Kepala Staf TNI AU, Marsekal Putu Dunia, mengatakan variannya tak seragam dengan versi Korea.

"Sebagusnya kita tidak terima, tapi terserah. Karena berbeda dengan pesawat (F5) yang kita miliki, kita sudah modifikasi banyak. Dia masih yang lama," tegas Putu.

Putu mengatakan penolakan bukan karena skema pembeliannya, hibah atau bukan, tetapi perbedaan tipe pesawat dianggap akan memboroskan anggaran.

Meski demikian dengan alasan keterbatasan anggaran, skema hibah nampaknya masih akan jadi pilihan penting TNI.

Tujuannya mengejar kuantitas alat guna memastikan Indonesia benar-benar memenuhi kuota Kekuatan Pertahanan Minimum pada 2024.

Pesawat uzur

Pesawat CN 295 saat tiba di Lanud Wiriadinata, Cibeureum, Tasikmalaya, Jabar, Selasa (11/6). Pesawat CN 295 merupakan pesawat angkut taktis menengah hasil kerjasama Airbus Military Spayol dan PT Dirgantara Indonesia. Kedatangan pesawat pertama di Lanud Wiriadinata tersebut sebagai uji coba ladasan pendek. (Foto: FOTO ANTARA/Adeng Bustomi/ed/mes/13)

Pemerintah misalnya telah menerima tawaran Australia untuk empat pesawat Hercules dengan skema hibah ditambah enam lagi dengan tawaran harga murah.

"Tadinya kita cukup punya CN295, yang bekerjasama dengan Airbus Military Industry (dan PTDI). Kita mau beli 9-10 (pesawat). Tadinya," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Tawaran alternatif dari Australia segera disambar Kemhan karena kekuatan Hercules TNI AU yang sudah sangat memprihatinkan saat ini.

Menurut mantan KASAU Marsekal Imam Syufaat, negara sebesar Indonesia sangat membutuhkan alat angkut udara serbaguna seperti Hercules.

Tetapi dengan anggaran hanya Rp8 triliun untuk TNI AU tahun ini, pilihan pesawat bekas pakai nampaknya dianggap cukup masuk akal.

"Seperti hercules kita hanya punya 13 pesawat. Kalau kita ada uang jadi ada tambahan 10 Hercules nanti dari Australia," kata Imam kepada media, sesaat setelah TNI merayakan hari jadi Oktober lalu.

Seperti juga dalam kasus F16, Hercules eks Australia ini memerlukan rekondisi sebelum bisa dikirim ke Jakarta.

Tujuannya mengejar kuantitas alat guna memastikan Indonesia benar-benar memenuhi kuota Kekuatan Pertahanan Minimum pada 2024.

Pemerintah misalnya telah menerima tawaran Australia untuk empat pesawat Hercules dengan skema hibah ditambah enam lagi dengan tawaran harga murah.

"Tadinya kita cukup punya CN295, yang kita kerjasama dengan Airbus Military Industry (dan PTDI). Kita mau beli 9-10 (pesawat). Tadinya," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.

Tawaran alternatif dari Australia segera disambar Kemhan karena kekuatan Hercules TNI AU yang sangat memprihatinkan saat ini karena minim dan uzur.

Beberapa kali Klik kecelakaan pesawat milik TNI disebut-sebut akibat peralatan yang sudah terlalu tua.

Menurut mantan KASAU Marsekal Imam Syufaat, negara sebesar Indonesia sangat membutuhkan alat angkut udara serbaguna seperti Hercules.

Tetapi dengan anggaran hanya Rp8 triliun untuk TNI AU tahun ini, pilihan pesawat bekas pakai nampaknya dianggap cukup masuk akal.

"Seperti Hercules kita hanya punya 13 pesawat. Kalau kita ada uang jadi ada tambahan 10 Hercules nanti dari Australia," kata Imam kepada media, sesaat setelah TNI merayakan hari jadi Oktober lalu.

Seperti juga dalam kasus F16, Hercules eks Australia ini memerlukan rekondisi sebelum bisa dikirim ke Jakarta.

Peluang makelar

Yang juga kerap dipersoalkan dalam belanja alutsista bekas pakai menurut Djoko Susilo adalah lebih terbukanya peluang ketidakberesan.

"Transaksi senjata baru yang dalam kontrak disebut brand new saja dulu kita sering diakali, apalagi bekas. Lebih sulit mengeceknya, kelaikan dan kualitasnya," kata mantan pengurus PAN ini.

Senjata-senjata ini ditawarkan agen, atau lebih sering disebut makelar senjata swasta, yang menurut Djoko bukan berasal dari internal TNI maupun Kementrian, tetapi punya hubungan dekat dengan dua lembaga itu.

"Misalnya mungkin saudaranya Menteri atau Dirjen atau kalangan politik gitu lah."

Praktek para makelar ini menurut Djoko beberapa kali terjadi sampai dengan tahun 2008.

DPR juga sempat dituding jadi sarang calo alutsista di tengah pembahasan anggaran pertahanan tahun 2007, karena masuknya beberapa item senjata yang sebelumnya tak direncanakan.

Komisi I DPR waktu itu menuding Menhan Juwono Sudarsono menebar fitnah tanpa bukti.

Adalah Juwono juga yang kemudian menetapkan pakta integritas dan menyusun Buku Putih Pertahanan 2008, sebagai acuan pengadaan alutsista hingga 2024 agar tidak muncul pembelian senjata di luar rencana.

"Saya kira Dephan sudah jauh lebih baik setelah itu," kata Djoko yang sempat menyebut Juwono 'kurang ajar' akibat kontroversi itu.

Tetapi boleh jadi sepak terjang makelar senjata belum benar-benar berakhir.

Saat membuka Sidang Kabinet Terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan Februari lalu, Presiden Yudhoyono tiba-tiba menyebut soal kebiasaan penggelembungan anggaran dan 'kongkalikong' pengadaan alutsista.

Tiga bulan kemudian -saat menerima KASAD baru pengganti Jendral Pramono Edhie Wibowo, Presiden berpesan agar Jendral Moeldoko membereskan urusan kongkalikong itu.

"Langkah-langkah dalam penertiban pengadaan alutsista dan keuangannya harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, sehinggga tidak ada kesan penggunaan anggara yang kurang tepat," kata Pramono menirukan pesan SBY. (Dewi Safitri/Produser BBC Indonesia)

Sumber: BBC Indonesia

Komponen Cadangan Mengoptimalkan Sistem Pertahanan Indonesia

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kedua kiri) dan Sekjen Kementerian Pertahanan Letjen TNI Budiman (kedua kanan), menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5). Raker tersebut digelar antara lain membahas RUU Komponen Cadangan Pertahanan dan program legislasi nasional bidang pertahanan serta tindak lanjut kerjasama pembuatan jet tempur dengan Korea Selatan. (Foto: ANTARA FOTO/Ismar Patrizki/ama/13)

16 Juli 2013, Jakarta: Sesuai dengan sistem pertahanan negara, komponen pertahanan terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Kini, Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan (RUU Komcad) sudah berada di DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2013. Legislasi tersebut mengatur bagaimana perekrutan komponen cadangan, kompensasi, dan statusnya, sehingga memberikan kejelasan bahwa komcad bukan wajib militer.

Pembentukan komponen cadangan juga memberikan keuntungan dalam rangka mengoptimalkan sistem pertahanan RI ke depan. Dengan keberadaan komcad, kekuatan pengganda untuk komponen utama (TNI) yang dihasilkan, jauh lebih besar dari yang ada sekarang. "Biaya yang dikeluarkan negara untuk operasional pertahanan negara pun akan lebih murah," kata Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemhan) Dr Ir Pos M Hutabarat, di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut dia, anggaran pendidikan, pelatihan, dan kompensasi, untuk para anggota komcad nanti tak semahal total biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk komponen utama saat ini. Jika UU Komcad diterapkan, tutur dia, negara bisa menghemat anggaran belanja pegawai.

Ia berpendapat, pembentukan komcad sama pentingnya dengan program pengadaan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. "Begitu pula halnya dengan peningkatan kesejahteraan prajurit," katanya.

Untuk itu, jelas Pos Hutabarat, pemerintah kini terus membangun modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit secara simultan. "Ini adalah sebuah sistem, jadi semua saling mengisi," ujarnya. Dirjen Pothan mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan dana sangat besar untuk pengadaan dan modernisasi alutsista hingga 2014 nanti.

Jumlah anggaran yang disediakan mencapai Rp 150 triliun. Dana ini digunakan untuk pembelian sejumlah unit peralatan militer seperti Tank Leopard buatan Jerman, kapal perang jenis Multi Role Light Frigate dari Belanda, dan pesawat angkut jenis C-295. Di samping itu, anggaran ini juga digunakan untuk biaya produksi tank panser oleh PT Pindad, serta beberapa kerja sama alutisista dengan negara-negara lain.

Bukan Wajib Militer

Dia memaparkan, komcad meski dilatih secara ketentaraan, bukanlah wajib militer. Tetapi, lebih merupakan pelatihan dasar kemiliteran kepada masyarakat yang terpilih, dengan status tetap warga sipil, untuk selanjutnya diorganisasi dalam rangka menjaga kesiapsiagaan bila sewaktu-waktu dibutuhkan bagi kepentingan pertahanan NKRI.

Dirjen Pothan, menjelaskan, RI menganut sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, yang berada dan dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ini dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut, untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.Pos Hutabarat menambahkan, proses pembentukan komponen cadangan melalui beberapa tahapan.

Di antaranya, pertama, pengumuman pendaftaran calon anggota komcad di instansi pemerintah, swasta dan media massa. Kedua, calon anggota secara suka rela mendaftarkan diri. Ketiga, seleksi calon yang memenuhi persyaratan umum dan kompetensi selanjutnya dilatih dasar kemiliteran. "Komponen cadangan adalah warga sipil yang dilatih militer dan bila terjadi perang dikerahkan melalui mobilisasi oleh Presiden dengan status sebagai kombatan di tiga matra. sewaktu-waktu meraka dapat dikerahkan untuk memperbesar serta memperkuat kekuatan dan kemampuan TNI. Jadi, mereka akan digunakan ke tiga angkatan tersebut bila terjadi perang," katanya.

Konsepnya, tutur Pos Hutabarat, mereka akan dilatih dalam enam minggu. Selama latihan, gaji mereka ditanggung pemerintah. Setelah kembali ke pekerjaan masing-masing, dalam setahun mereka masih diwajibkan berlatih selama satu bulan. "Ini agar kemampuannya sebagai komcad tetap terjaga," katanya.

Pos Hutabarat menegaskan, program komcad amat penting. Sebagai posisi tawar terhadap negara lain. "Karena keberadaan mereka memiliki efek gentar bila jumlah pasukan kita besar," ujarnya.

Dia mencontohkan China yang memiliki tiga juta tentara, dengan lima juta komcad. Jika RUU Komcad lolos, Dirjen Pothan menyebutkan, pemerintah menargetkan jumlah anggota komponen cadangan RI antara 100-120 ribu orang dalam 20 tahun. "Jika respon masyarakat positif dan anggarannya cukup, maka akan diperbesar," katanya. Anggaran program ini akan diambilkan dari APBN. Dirjen Pothan mengatakan, RUU Komcad sudah menjadi salah satu prioritas dalam Prolegnas 2009-2014. Saat ini, legislasi tersebut sudah berada di parlemen.

"Diharapkan tahun ini sudah mulai dibahas dan bisa selesai pada 2014. Sosialisasi di media massa sudah dilakukan Kemhan, dan kita melihat bahwa masyarakat menginginkan RUU Komcad ini bisa diselesaikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Pos Hutabarat menambahkan, tak ada batas maksimum untuk komponen cadangan, yang penting mereka memiliki keahlian dan sudah mempunyai pekerjaan tetap. Setelah selesai, mereka akan kembali bekerja dan kalau dibutuhkan seandainya terjadi perang, mereka akan dipanggil untuk memperkuat komponen utama (TNI). Sementara itu, untuk perusahaan swasta wajib mengizinkan karyawannya menjadi anggota komponen cadangan.

"Mereka tak perlu memberikan gaji, karena akan ditanggung pemerintah melalui kompensasi yang diberikan saat mengikuti pelatihan," ucapnya.

Sumber: Suara Karya

Pembaharuan Alutsista TNI Untuk Pertahanan Negara

21 Juni 2013, Jakarta: Pembaharuan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI), bukan untuk perang.

"Pembaharuan alutsista TNI itu bukan untuk perang. Kita dengan semangat Asean ingin memelihara perdamaian, tapi itu untuk mempertahankan diri," kata anggota Komisi I DPR Hayono Isman, di Banda Aceh, Kamis (20/6).

Hayono Isman bersama anggota Komisi I DPR antara lain Mirwan Amir, Nany Sulistyani Herawati, dan Mardani Ali Sera, melakukan pertemuan dengan pejabat Pemerintah Aceh dan legislatif setempat, dalam rangka RDPU RUU Perjanjian Internasional.

Komisi I telah memberikan dukungan optimal kepada pemerintah untuk memperbaharui alutsistanya dengan adanya pesawat tempur canggih (F-16), Tank Leopard, dan beberapa kapal TNI AL yang modern. "Pembaruan itu juga untuk menunjukkan jika ada pihak yang ingin mengambil pulau kita, maka harap berhati-hati sebab kita juga punya persenjataan yang kuat dan canggih," katanya menegaskan.

Sebab, politisi Partai Demokrat itu menilai jika hanya dengan pendekatan diplomasi saja maka orang lain bisa mengatakan "Indonesia punya apa".

"Artinya, kalau hanya bicara saja tanpa didukung kekuatan militer kita bisa ditipu oleh negara lain. Sudah terbukti," kata Hayono menegaskan.

Ketika ditanya terkait dengan ancaman desintegrasi bangsa, anggota Komisi I DPR itu mengatakan kalau ada elemen internasional yang ingin mengganggu kedaulatan NKRI sering kali untuk kepentingan bisnis. "Saya menilai mereka yang ingin mengganggu kedaulatan kita hanya untuk kepentingan bisnis. Dan itu harus kita hadapi dengan arif dan bijak," katanya menjelaskan.

Sumber: Suara Karya

Legislator: Peremajaan Alutsista Hindari Insiden Kecelakaan

(Foto: KOMPAS/Hendra Cipto)

14 Juni 2013, Jakarta: Peremajaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) menurut Anggota Komisi I DPR, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati penting guna menghindari terjadinya kecelakaan yang berpotensi menimbulkan korban.

Meski demikian, Susaningtyas ini mengingatkan pemilihan Alutsista baru juga harus hati-hati dan berkwalitas. "Tidak semata-mata bicara harga. Saya rasa harus segera ada peremajaan bagi Alutsista TNI meski tentu harus disesuaikan dengan dana yang terbatas dan harus diseimbangkan dengan pembinaan, pendidikan serta kesejateraan prajurit," katanya di Jakarta, Jumat(14/6).

Jatuhnya helikopter latih jenis Hughes 300 HL 4094 milik TNI AD di landasan Bandara Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, Selasa (11/6) lalu membuat Anggota Komisi I DPR, prihatin, "Ini risiko yang harus diambil dari alutsista yang sudah renta," tandasnya.

Sementara pengamat militer Universitas Indonesia, Andi Widjajanto menjelaskan, sejak 2009 sebenarnya TNI telah melakukan pemetaan untuk konsep toleransi 0 kecelakaan (zero accident). Hal ini dapat terlihat dari berkurangnya angka kecelakaan Alutsista sejak 2011 silam.

Dirinya meyakini TNI tidak akan menggunakan Alutsista yang tak layak beroperasional. "Alutsista yang dipakai memang layak operasional. Jika tidak layak tidak akan dapat izin," tukasnya.

Renstra 2010 - 2014 pemerintah, menurutnya sudah mengalokasikan dana signifikan untuk pemerliharaan dan pembelian alutsista. Mestinya kalau ada kecelakaan bukan karena sistem, tapi hal-hal teknis, human error, cuaca, komunikasi. Lebih jauh Andi berpendapat peristiwa kecelakaan jatuhnya helikopter TNI AD di Semarang tidak menggambarkan rentannya usia alutsista. "Bisa dikarenakan berbagai macam hal seperti faktor cuaca, teknis ataupun miss komunikasi antara instruktur dengan siswa latih," imbuh Andi.

Sumber: Info Publik

Indonesia Naikkan Anggaran Pertahanan

1 Juni 2013, Singapura: Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengatakan Pemerintah dan DPR sepakat untuk menaikkan anggaran pertahanan guna mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang itu.

"Kami yakin anggaran (pertahanan--red) akan tetap bahkan mungkin dinaikkan pada tahun-tahun depan," kata Purnomo dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Keamanan ke-12 atau Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu.

Anggaran militer Indonesia mendapat prioritas rendah dengan alokasi rata-rata di bawah 1 persen dari PDB hingga 10 tahun setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi bahkan pada 2001 tercatat pengeluaran untuk militer 0,60 persen dari APBN, katanya.

"Akibatnya terjadi gap untuk memenuhi keperluan pokok pasukan dan ini merupakan tantangan bagi kami," kata dia.

Menhan Purnomo berbicara dalam sesi ketiga The Shangri-La Dialogue bertema "Modernisasi Militer dan Transparansi Strategik" bersama dengan Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith dan Menteri Negara untuk Pertahanan Inggris Philip Hammond.

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak 31 Mei hingga 2 Juni, dia menjelaskan modernisasi militer dalam konteks reformasi nasional, modernisasi militer sebagai bagian dari pembangunan nasional, serta modernisasi militer dan transparansi strategik.

"Di Indonesia modernisasi militer merupakan unsur kunci reformasi militer, yang jadi bagian reformasi nasional mulai 1998," katanya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak krisis finansial Asia pada 1997-1998. Pemerintah saat itu memperketat anggaran dan memberikan prioritas pada pemulihan ekonomi. Pada pertengahan 2000-an Indonesia akhirnya dapat mengatasi krisis dan ekonomi mulai tumbuh. Prioritas anggaran saat itu diberikan pada pembangunan sosial terutama pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

Menurut Menhan, perundang-undangan yang direformasi sengat jelas menekan bahwa pertahanan nasional Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan rakyat, lingkungan hidup, hukum nasional dan juga prinsip-prinsip serta norma-norma internasional. Ini menjadi acuan tingkah laku atau bahkan tata perilaku tentara Indonesia.

Sumber: ANTARA News

Legislator: Skuadron Sukhoi Harus Dilengkapi Paket Persenjataanya

(Foto: Kedubes Republik Federasi Rusia)

26 Mei 2013, Jakarta: Empat unit pesawat Sukhoi pesanan TNI Angkatan Udara telah datang dari Rusia, Februari lalu. Kedatangan pesawat tempur itu menggenapkan satu skuadron yang sudah masuk dalam rencana strategis modernisasi alutsista TNI AU hingga 2014 mendatang.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berencana meninjau fisik dan kelengkapan pesawat tersebut. Pihaknya ingin memastikan bahwa pesawat sudah dilengkapi paket persenjataannya. Sebab, pesawat Sukhoi yang sebelumnya datang tanpa kelengkapan peluru.

"Kalau ada senjatanya, ini akan benar-benar bisa memberi efek penggentar lawan. Kalau tidak tidak ada pelurunya, sama saja itu pesawat tidak banyak memberi efek penggentar lawan. Begitu kan?" ujar Mahfudz Siddiq, Minggu (26/5).

Untuk memodernisasi alutsista, TNI AU berupaya melengkapi pesawat tempur jenis Sukhoi di Skuadron Udara II Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sebanyak 16 unit di tahun 2013. Kini skuadron tersebut sudah memiliki 14 unit pesawat jet tempur Sukhoi tipe Su-27 SKM dan Su-30 MK2 buatan industri pesawat terbang Rusia, Konsomolks-Na Amure Aircraft Production Association (KNAPO).

Berdasarkan target pada 2013, TNI AU kini tinggal menunggu dua unit pesawat dari enam unit terakhir yang dipesan oleh Indonesia dari pabrikan Rusia. Dua unit pesawat tersebut diharapkan sudah tiba di Tanah Air pada Juni mendatang.

"Sesuai dengan perencanaan semestinya tahun 2014 baru lengkap. Namun, khusus skadron 11 yang alutsistanya pesawat tempur Sukhoi kita akan dorong di tahun 2013 sudah lengkap. Jadi ini persiapan bahwa pada 2014 pesawat sudah lengkap 16 unit dan siap mengudara semua," ujar Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddi, Kamis (18/5) saat meninjau Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Sumber: Jurnal Parlemen

Menhan dan Parlemen Bahas Proyek Pesawat Tempur KF-X

20 Mei 2013, Jakarta: Seusai membahas nasib RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (Komcad), Senin (20/5), Komisi I DPR melanjutkan raker dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, membahas soal penghentian kerja sama sepihak dari Korea Selatan, dalam hal produksi bersama pesawat tempur Korean Fighter eXperiment (KFX). Namun, rapat kali ini digelar secara tertutup.

Sebelum rapat membahas hal ini dimulai, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, bahwa Komisi I memandang penting pembahasan persoalan ini. "Sehingga Komisi I perlu mendapat penjelasan dari Menhan khususnya soal di balik langkah sepihak Korsel menghentikan kerja sama pengadaan pesawat tempur KFX dari Korsel tersebut," ujar Agus.

Kata Agus, Komisi I melihat pembatalan kerja sama pengadaan KFX/IFX itu dampaknya tidak sederhana. "Kita mesti lihat apa akar permasalahan yang sesungguhnya. Apakah ada langkah embargo dari pemilik teknologi itu dalam hal ini AS? Seperti itu yang akan kita pelajari," jelasnya.

Agus menambahkan, hal lain yang perlu diungkap, apakah akibat pembatalan sepihak dari Korsel, akan berdampak pada kerja sama yang lainnya. Misal, pembuatan tiga kapal selam yang juga bekerja sama dengan Korsel. "Apakah ada penundaan-penundaan juga. Ini yang mesti kita pastikan dan bicarakan," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan bahwa RI sudah membayar 70 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1,6 triliun untuk modal awal pembuatan pesawat tersebut. "Sehingga kalau pihak Korsel menghentikan sepihak produksi bersama pesawat KFX itu, jelas RI pihak yang telah dirugikan," ujarnya.

Kerja sama antara Indonesia dan Korsel untuk membangun pesawat super canggih KFX berlangsung sejak 2001. Proyek itu dibiayai bersama oleh Indonesia dan Korsel. Dalam proyek itu, pemerintah Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total dana yang dibutuhkan sekitar Rp 80 triliun.

Sumber: Jurnal Parlemen

Pengamat: Pembelian MBT Leopard Perlu Dikomunikasikan dengan Negara Tetangga

MBT Leopard. (Foto: Berita HanKam)

17 Mei 2013, Jakarta: Pembelian 164 tank Leopard 2A4 dari Jerman perlu dikomunikasikan dengan baik kepada negara-negara tetangga, terutama yang memiliki perbatasan darat secara langsung dengan Indonesia, di antaranya Malaysia dan Papua Nugini.

"Komunikasi itu diperlukan agar tidak menimbulkan kecurigaan mengenai kebijakan militer," kata pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Razasyah, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

"Supaya pembelian ini tidak menimbulkan rasa terancam, terutama sekali bagi Malaysia dan Papua Nugini yang memiliki perbatasan darat," katanya.

Pada sisi lain, dia menilai, sikap Jerman yang menyetujui penjualan kendaraan militer dapat diartikan sebagai sinyal positif terhadap proses demokratisasi di Indonesia yang sering disangkut-pautkan dengan pelanggaran HAM dan proses pemerintahan yang bersih.

Semula TNI AD ingin mengadakan tank-tank berat ini dari Belanda yang kelebihan arsenal militer. Akan tetapi parlemen Kerajaan Belanda tidak sepenuhnya sepakat dengan langkah pemerintahan mereka.

Setelah melalui liku-liku perundingan, akhirnya negara produsernya, Jerman, yang malah memberi lampu hijau penjualan Leopard 2A4 ini kepada Indonesia. Pekan lalu, Kanselir Jerman, Angela Merkel, telah memberi sinyal positif kepada produsen senjata Rheinmetall AG, di Duesseldorf, Jerman, untuk menjual tank ke Indonesia.

Sejumlah kendaraan yang dipesan dari Jerman itu, sebagaimana dikutip AFP, termasuk 104 tank Leopard 2A4 dan 50 kendaraan tempur infanteri serta amunisi dan 10 kendaraan untuk medan pegunungan, pemasang jembatan dan penggusur tanah lapis baja. Seluruhnya dijual murah, hanya 3,3 juta euro saja.

Dari sisi operasionalisasi, tank seberat hingga 70 ton itu memerlukan infrastruktur penunjang, mulai dari bengkel dan manajemen pemeliharaan hingga sarana transportasi darat yang tepat. Lazimnya pembelian arsenal militer, paket suku cadang dan asistensi hanya diberikan sekali saja untuk komponen-komponen yang tidak terlalu vital sampai masa garansi berakhir.

Sumber: ANTARA News

Parlemen Agendakan Raker Pertanyakan Proyek KFX dan Kapal Selam

15 Mei 2013, Jakarta: Komisi I DPR RI mengagendakan rapat dengan Kemenhan dan jajaran TNI guna membahas proses modernisasi alutsista yang dalam prosesnya bermasalah. Komisi I akan menanyakan proyek bersama pembuatan pesawat canggih Korean Fighter eXperiment (KFX) yang dihentikan sepihak oleh Korea Selatan dan telah merugikan Indonesia sebagai mitranya.

"Dalam rapat internal di Komisi I Senin (13/5) kemarin diputuskan, kita akan mempertanyakan kenapa perjanjian itu lemah. Sehingga, Korea Selatan secara sepihak bisa dengan seenaknya membatalkan proyek kerjasamanya," ujar Wakil Ketua DPR RI Tubagus Hasanuddin. Padahal, untuk proyek ini, pemerintah sudah membayar sebesar 70 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1,6 triliun.

Kerja sama untuk membangun pesawat super canggih KFX ini sudah berlangsung sejak 2001. Proyek itu dibiayai bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan. Dalam proyek itu, pemerintah Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total dana Rp 80 triliun yang dibutuhkan.

Selain itu, Komisi I juga akan mempertanyakan kerjasama untuk pembelian 3 kapal selam dari Korsel. Karena, ternyata teknologi kapal selam dari Korsel itu menggunakan teknologi Jerman, di mana Jerman hanya memberikan lisensi teknologi kapal selam itu kepada Turki.

"Kita dapat surat dari pemerintah Jerman yang isinya mempertanyakan langkah pemerintah RI membeli kapal selam dari Korsel, yang menggunakan sistem teknologi yang dimiliki Jerman. Di mana, dalam surat tersebut disebutkan bahwa pihak Korsel tidak mendapat lisensi teknologi dari Jerman. Lisensinya hanya diberikan pada Turki saja," tuturnya.

Intinya, kata polotisi PDI-Perjuangan ini, surat dari Jerman itu memperingatkan Indonesia agar hati-hati saja atas kapal selam yang dibeli dari Korsel itu. Hal ini mengingat tidak ada jaminan lisensi dari negara pemilik teknologinya. Secara etika, semestinya Korsel harus minta ijin dulu ke Jerman. Tapi sampai saat ini, Korsel belum melakukannya.

Menurut Hasanuddin, kejadian ini akan berpengaruh pada upaya modernisasi alutsista TNI AL, khususnya dalam hal pengadaan kapal selam.

"Karena itu, saran Komisi I, TNI AL nyari lagi saja kapal selam yang tidak bermasalah. Karena, saat ini banyak negara produsen kapal selam kok," katanya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Penggadaan Alutsista Perlu Diperbaiki

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono berada di atas tank amfibi LVT-7A1 milik Korps Marinir TNI AL, ketika melakukan pendaratan pada Latihan Gabungan (Latgab) TNI di Pantai Banongan, Situbondo, Jatim, Jumat (3/5). Latgab TNI 2013 yang digelar di empat daerah (Jakarta, Situbondo, Sangatta Kaltim dan Bima NTB) ini, mengerahkan 16.745 prajurit TNI dan ratusan alat utama sistem persenjataan (alutsista). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/Spt/13)

Jakarta, 4 Mei 2013: Anggota Komisi I DPR RI Hayono Isman mengapresiasi Presiden SBY yang menyaksikan langsung latihan gabungan TNI dengan sandi Wibawa Yudha II di atas KRI Makassar 590 yang berlayar menuju Situbondo, Jawa Timur, Kamis (2/5).

Sudah selayaknya Presiden SBY mengecek langsung kesiapan TNI melaksanakan fungsi pertahanan negara. Dari kegiatan itu Presiden dapat memastikan bahwa modernisasi alutsista tiga matra TNI sudah terwujud sesuai peta jalan yang disetujui Komisi I DPR.

Komisi I sendiri, kata Hayono, memandang modernisasi alutsista TNI sudah sesuai alur. Hanya, pengadaannya perlu diperbaiki karena masih bergantung pada rekanan atau pihak ketiga. Komisi I meminta pemerintah agar mulai tahun ini pengadaan alutsista dilakukan secara langsung dengan negara produsen. Cara ini untuk menekan pembengkakan biaya akibat praktik makelar.

"Saya merasa bahwa dalam pengadaan alutsista seolah kepentingan vendor yang diutamakan. Padahal seringkali perantara menyebabkan penyimpangan dan penggelembungan dalam pembelian alutsista," kata Hayono Isman, Jumat (3/5).

Hayono mengungkapkan, pembahasan program modernisasi alutsista TNI di Komisi I berjalan dinamis. Terkait pembelian tank Leopard misalnya, suara fraksi terbelah antara setuju dan tidak setuju. Mereka yang menolak beralasan bahwa spesifikasi kendaraan lapis baja produksi Jerman itu tidak sesuai kontur dan geografis Indonesia.

Perbedaan pendapat di antara fraksi-fraksi di DPR seperti itu adalah hal biasa. Namun, secara umum bermuara pada tujuan yang sama, meningkatkan kualitas tentara dan kesejahteraan prajurit. "Toh, akhirnya tank Leopard resmi dibeli," kata Hayono.

Sumber: Jurnal Parlemen

Presiden: Kekuatan Militer Indonesia Harus Lebih Besar dan Modern Dibandingkan Negara Tetangga

(Foto: Dispenarmatim)

2 Mei 2013, Bangkalan, Madura: Lima tahun terakhir pemerintah melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) agar TNI bisa mendekati postur minimum essential force. Mengingat luas wilayah, Indonesia mutlak harus punya Kekuatan militer lebih besar dan modern dibanding negara tetangga.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal itu saat memberikan arahan kepada Komandan Latihan Gabungan (Latgab) TNI Letnan Jenderal Munir, di Lounge Room, KRI Makassar, Kamis (2/5) pagi. Saat ini, KRI Makassar sudah berada di perairan Bangkalan, Madura, untuk meninjau latgab di perairan Situbondo, Jawa Timur.

"NKRI adalah harga mati. Kekuatan militer kita harus lebih besar dan modern dibanding negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Australia, dan lain-lain. Mengingat luas negara kita, kekuatan militer Indonesia mutlak harus lebih besar," Presiden SBY menegaskan.

Presiden mengingatkan, dalam sebuah perang kita harus memahami kekuatan dan kampanye lawan. "Ambil pelajaran dari perang-perang modern yang terjadi di akhir abad 20," kata SBY.

Sebelumnya, Presiden mendengarkan paparan dar Komandan Latgab TNI Letjen Munir mengenai Latgab TNI tahun 2013. Latihan ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban TNI terhadap rakyat dan bangsa Indonesia.

"Tujuan Latgab adalah untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dalam melaksanakan operasi militer gabungan. Selain itu juga untuk meningkatkan dan menguji kemampuan prajurit dan satuan TNI dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan mekanisme operasi gabungan," Munir, yang juga Panglima Kostrad, menjelaskan.

Materi latihan yang dikembangkan adalah proses dan mekanisme pengambilan keputusan militer, proses dan mekanisme pengecekan, gelar kesiapan dan latihan pendahuluan serta komando pengendalian kampanye militer dan operasi militer gabungan TNI.

Siang ini, Presiden dijadwalkan menyaksikan sejumlah rangkaian latihan, antara lain latihan penembakan MFT, ADEX, Screnez, Aswex (RBU), Cross Deck Hely, RAS, SUL, SAg Ex (penembakan meriam 76 MM), dan Sailing Pass (Formasi Penghormatan).

Mendampingi Presiden pada kesempatan kali ini, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Timur Pradopo, dan Kasal Laksamana Marsetio.

Sumber: Presiden RI