Saturday, September 4, 2010

Ketegasan Terhadap Malaysia Tidak Harus Dengan Perang

Pengunjuk rasa dari Front Merah Putih membakar boneka replika Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak saat menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Gladak, Solo, Jateng, Jum'at (3/9). Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa menuntut tindakan tegas dari pemerintah terkait konflik dengan Malaysia serta pemboikotan produk dan penarikan pelajar dan tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia. (Foto: ANTARA/Hasan Sakri Ghozali/ss/pd/10)

04 September 2010, Jakarta -- Sikap tegas pemerintah terhadap Malaysia tidak harus dilakukan dengan cara perang tapi bisa dilakukan dengan melancarkan perang urat syaraf, seperti ancaman pemutusan hubungan diplomatik, kata mantan pimpinan Komisi I DPR Arief Mudatsir Mandan.

"Memang yang dibutuhkan ketegasan tidak harus dengan perang tapi bisa melalui perang urat syaraf seperti pemanggilan duta besar, ancaman pemutusan hubungan diplomatik serta penghentian pengiriman tenaga kerja," kata Arief Mudatsir Mandan, di Kantor PBNU Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut dikemukakan usai dirinya menghadiri acara buka puasa bersama oleh jajaran PBNU yang dihadiri antara lain Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Menteri PDT Ahmad Helmi Faisal Zaini serta sejumlah duta besar.

Menurut Arief Mudatsir , sikap tegas seperti itu yang seharusnya diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi sikap pemerintah Malaysia yang menangkap tiga warga Indonesia dan memperlakukannya secara tidak sepatutnya.

Dia juga sangat mendukung sikap pemerintah Indonesia yang tidak bersikap emosional dengan cara mengancam melakukan perang terhadap Malaysia.

Perang, katanya, memang harus mengerahkan seluruh sumber daya manusia termasuk tentara dan dana yang sangat besar.

"Perang memang merupakan pilihan paling akhir dan harus dilihat manfaat dan mudaratnya, sepanjang bisa diselesaikan secara diplomasi, maka saya kira jalur diplomasi lebih baik," tegas Arief Mandan.

Dia menambahkan ketegasan memang berbeda dengan perang dan ketegasan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga bisa dengan cara memperingatkan secara keras terhadap Malaysia agar tidak mengulangi perbuatan serupa itu lagi.

Menanggapi pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang oleh banyak pihak dianggap terlalu lemah, dia mengatakan bahwa dirinya bisa memahami karena pemerintah dianggap terlalu lunak.

"Pemerintah Indonesia menawarkan untuk segera melakukan perundingan batas kedua negara. Nah disitulah yang membuat rakyat merasa jengkel karena mereka menilai pemerintah tidak tegas," katanya.

Dirinya justru mengkhawatirkan, pemerintah Malaysia akan mengulur-ulur waktu perundingan batas kedua negara, sambil mencari dukungan dari badan atau organisasi internasional seperti PBB.

"Kalau memang Malaysia mengulur-ulur waktu maka bisa jadi negara itu memiliki kepercayaan makin tinggi karena merasa mendapat dukungan pihak internasional. Kita mesti ingat kasus Sipadan-Ligitan," katanya.

Arief Mudatsir Mandan juga mengingatkan jika diplomasi pemerintah Indonesia terhadap Malaysia masih menggunakan cara-cara lama, maka kecil kemungkinan upaya penyelesaian berbagai masalah kedua negara bisa selesai.

ANTARA News

Royal Navy To Use Merlin’s Magic To Fight Pirates


02 September 2010 -- A Royal Navy Helicopter Squadron is deploying to the Horn of Africa and the Gulf of Aden to carry out specialist anti-piracy operations over the coming months. Personnel from 820 Naval Air Squadron including Aircrew and Engineers and their Merlin helicopter, will be embarked on a Royal Fleet Auxiliary ship (RFA Fort Victoria) and will be equipped to counter the threat of piracy and maritime terrorism.

Piracy in the Gulf region and the Indian Ocean has grown more prevalent in recent years and the Royal Navy is committed to protecting the UK national interests and those of the Commonwealth and its allies overseas. The international anti-piracy efforts are co-ordinated by the Combined Maritime Force (CMF) based in Bahrain.

Using state-of-the-art sensors and communications equipment, the Merlin helicopter will provide surveillance of shipping routes and will detect and deter pirate activity as well as providing the capability to board and search vessels. The aircraft, in conjunction with Royal Naval ships in the region, will also have the ability to use force to neutralise any threat to commercial and leisure vessels in the area.


The primary role of the Merlin helicopter, the Royal Navy’s most modern aircraft, is Anti Submarine warfare, however due to its size, speed and proven technological capability, this versatile aircraft is also used in Maritime Security operations. The helicopter is large enough to carry Royal Marines for sniper operations and boarding via fast roping, both which are vital to counter the threat of pirates, and it is fitted with heavy duty machine guns and thermal imaging equipment.

“Deploying one of the most capable and versatile helicopters in the world to this region will enhance the Royal Navy’s ability to counter the constant threat that piracy poses to vessels of all nations,” said Lieutenant Commander Neil Brian, Deputy Force Commander of the Merlin Helicopter Force. “All Royal Navy Merlin helicopter crews are trained in Maritime Security Operations and having the opportunity to contribute to the ongoing work of the Combined Maritime Force demonstrates the Royal Navy’s ability to protect our interests overseas”.

One of Europe’s largest helicopter bases, RNAS Culdrose delivers highly capable Helicopter Squadrons specialising in Anti-Submarine Warfare, Anti-Surface Warfare and Airborne Surveillance and Control. Its frontline Squadrons are deployed to ships all over the world to support the Royal Navy in its global operations. These include tasking in Afghanistan, around the Horn of Africa and the Gulf regions, and the Indian Ocean. Deployments to the Far East, the Eastern Seaboard of the USA, the north and south Atlantic are also regular destinations for the frontline Squadrons.

Back at the Air Station, trainee Aircrew, Engineers, Air Traffic Controllers, Fire-fighters and Flight Deck crews undergo intensive training prior to joining Naval Air Squadrons for duties at sea. Additionally, the ‘Search and Rescue’ Squadron is on constant standby 365-days a year to react to emergencies throughout the Southwest region. Its red and grey helicopters can be seen braving all types of weather responding to calls for help on land and sea.

Royal Navy

Satu Batalion Tentara Dikirim ke Perbatasan Malaysia


04 September 2010, Jakarta -- Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabes AD) membenarkan ada pengiriman pasukan satu Batalion 641 Tanjungpura ke perbatasan Indonesia – Malaysia.

“Ini hanya pergantian pasukan rutin. Pengiriman pasukan untuk menghindarkan kejenuhan dari Batalion 642,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI S. Widjonarko kepada Pos Kota semalam.

Menurut dia, pergantian pasukan ini tidak perlu dibesar-besarkan karena kebijakan rutin untuk menjaga perbatasan. Kadispenad juga tidak menjelaskan secara pasti berapa jumlah pasukan yang dikirim.

“Pengiriman pasukan ini untuk menggantikan Batalion 642 Sintang yang sebelumnya sudah bertugas di sana dan sekarang digantikan dengan Batalion 641 Singkawang,” katanya lagi.

Sebagaimana ramai diberitakan, hubungan Indonesia-Malaysia kembali memanas menyusul ditangkapnya tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh polisi Diraja Malaysia. Penangkapan tersebut menimbulkan sikap anti-Malaysia di sejumlah daerah.

Sikap anti-Malaysia ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan menggelar sejumlah aksi mulai demosntrasi, pembakaran bendera Malaysia sampai pada aksi pelemparan kotoran ke Kebubes Malaysia.

Pos Kota

USS George Washington Kunjungi Filipina

04 September 2010 -- Sebuah helikopter SH-60F Seahawk terbang di atas kapal induk USS George Washington saat lego jangkar di Teluk Manila, Sabtu (4/9). USS George Washington berlabuh di Manila selama 4 hari, kunjungan ini untuk memperkokoh hubungan historis antara AS dan Filipina. (Foto: Reuters)

(Foto: AP)

Awak kapal USS George Washington berjalan di atas dek saat lego jangkar di perairan Teluk Manila, Sabtu (4/9). (Foto: Reuters)

(Foto: Reuters)

Berita HanKam

CN-235 ROKAF Beraksi


04 September 2010 -- CN-235 AU Korsel menyebarkan kembang api saat peringatan Pertempuran Sungai Nakdong saat, sekitar 290 km arah Tenggara ibu kota Seoul, Jumat (3/9). Korsel membeli CN-235 dari PT. DI. (Foto: Getty Images)

Berita HanKam

Latihan Pra-Tugas Kontingen Garuda ke Lebanon Usai

Kepala Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (Ka PMPP) TNI Brigjen TNI I Gede Sumertha memeriksa pasukan. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

03 September 2010, Surabaya -- Latihan penyiapan Satgas Batalyon Infanteri Mekanis TNI, Satgas "Military Police Unit TNI" dan Satgas "Force Protection Company TNI" sebagai Kontingen Garuda ke Lebanon telah usai pada 2 September lalu.

Informasi dari anggota Tim Penerangan Satgas Konga XXIII-E/Unifil Serda Mar Kuwadi kepada ANTARA di Surabaya, Jumat, melaporkan latihan pra-tugas Kontingen Garuda itu telah ditutup secara resmi.

Latihan itu ditutup oleh Kepala Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (PMPP) TNI Brigjen TNI I Gede Sumertha di Pusat Pendidikan Infanteri TNI AD Cipatat Bandung.

Brigjen TNI I Gede Sumertha menutup latihan pra-tugas Kontingen Garuda itu untuk mewakili Asisten Operasi Panglima TNI Mayjen TNI Tono Suratman yang berhalangan hadir.

Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kepala Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Asops Panglima TNI mengatakan peserta telah mengikuti latihan selama kurang lebih empat minggu.

"Selama itu, kalian telah dibekali dengan materi yang berkaitan dengan tugas pokok sebagai 'peacekeeper' (penjaga perdamaian dunia)," katanya.

Oleh karena itu, ia berharap peserta mampu memahami tugas seorang "peacekeeper" sesuai ketentuan/aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di daerah operasi.

Materi latihan yang diberikan merupakan materi berstandar PBB, sehingga pemahaman materi-materi, kesiapan mental dan fisik serta peralatan pendukung lainnya juga mutlak diperlukan, sehingga "peacekeeper" dapat tampil secara maksimal di daerah penugasan.

"Yang tidak kalah pentingnya adalah pendalaman terus menerus tentang karakteristik wilayah penugasan operasi di Lebanon yang sangat berbeda dengan negara kita, baik geografis, demografis, maupun sosial budaya," katanya.

Sebagai "peacekeeper" yang bekerja sesuai "Standart Operating Procedure" (SOP) dan "Rule Of Engagement" (ROE) PBB, kata Asops Panglima TNI itu, maka peserta harus mampu sebagai penengah antara pihak-pihak yang sedang bertikai secara impartial atau tidak memihak salah satu kelompok.

"Penugasan mulia itu telah menjadi momen sejarah bangsa Indonesia, karena tugas mulia ini telah dilaksanakan sejak tahun 1950-an, kita harus merasa bangga bahwa hasil yang dicapai Kontingen Garuda memperoleh pengakuan positif dari dunia internasional," katanya.

Bertindak sebagai Komandan Satgas Batalyon Mekanis Konga XXIII-E/Unifil adalah Mayor INF Hendy Antariksa. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

Kepala Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia (Ka PMPP) TNI Brigjen TNI I Gede Sumertha melepas tanda peserta latihan. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

Latihan ini diikuti Satgas Batalyon Infanteri Mekanis TNI, Satgas Military Police Unit TNI dan Satgas Force Protection Company TNI. (Foto:Serda Mar Kuwadi)

Asisten Operasi Komandan Korps Marinir Kolonel Marinir Kasirun Situmorang memberikan pengarahan kepada prajurit Korps Marinir yang tergabung dalam Satgas sesaat setelah upacara penutupan latihan. (Foto: Serda Mar Kuwadi)

ANTARA Jatim

BAE Systems Awarded Contract to Enhance Capability of Finnish Air Force

F-18 Finnish Air Force. (Photo: militaryphotos.net)

03 Septmber 2010, Yeovil, United Kingdom -- BAE Systems has been awarded a contract to provide a Link 16 network management system to the Finnish Air Force. Supporting the operation of Finland's F-18 aircraft, the system will enable ground command and control operators to connect to, and maintain contact with, their fast jets across the entire country.

BAE Systems will work in partnership with Rockwell Collins, the prime contractor and team leader for the Ground Station programme.

Under the contract, BAE Systems will provide all the software to set up the infrastructure, configure and control the various remote sites and configure and manage the Link 16 network. BAE Systems will also provide a simulation environment which that will provide the Finnish Air Force with the ability to participate in high fidelity collaborative training exercises whilst still supporting live operations.

Built upon a set of proven systems the network management system provides a low risk, innovative solution to meet the complex operational requirements of the Finnish Air Force, along with the challenges of the terrain and environment in which the system will operate.

The Link 16 network management solution offered by BAE Systems allows the Finnish Air Force to dynamically monitor the connectivity between the various ground sites and the aircraft, and to continuously measure how the network is performing to maintain an uninterrupted service.

Paul Burke BAE Systems Business Director said: "We are delighted to be part of the team delivering this capability as we have unparalleled experience in the provision of complex data link network management and support systems. The solution for the Finnish Air Force is based on systems successfully delivered by us to the UK MOD that allow monitoring and management of the UK's Link 16 network, achieving greater than 99% reliability over the period since their introduction.

About BAE Systems

BAE Systems is a global defence, security and aerospace company with approximately 107,000 employees worldwide. The Company delivers a full range of products and services for air, land and naval forces, as well as advanced electronics, security, information technology solutions and customer support services. In 2009 BAE Systems reported sales of £22. 4 billion (US$ 36. 2 billion).


BAE Systems

Friday, September 3, 2010

India Buat Empat Kapal Perusak Siluman Senilai 6,5 Milyar Dolar


03 September 2010 -- Pemerintah India menyetujui anggaran 6,5 milyar dolar untuk pembangunan empat kapal perusak siluman AL India dibawah Project-15B.

Kementrian Pertahanan India mengumumkan proyek tersebut akhir 2009, tetapi pemerintah baru menyetujui anggaran akhir bulan, ujar seorang pejabat senior Kemenhan.

Keempat kapal akan dibangun di galangan kapal AL di Mazagon Dock setelah menyelesaikan konstruksi tiga kapal perang siluman dibawah Project-15A, Diharapkan dapat dirampungkan 2012-2014.

Kapal perusak baru lebih siluman serta dilengkapi sensor dan persenjataan canggih. Dipersenjatai rudal jelajah 1000 km berkemampuan nuklir yang sedang dikembangkan oleh DRDO (Defense Research and Development Organisation) dibantu Israel, menurut sumber AL India.

Kapal juga dipersenjatai rudal permukaan-udara dikembangkan kerjasama Israel dan India.

AL India telah mempensiunkan kapal-kapal tua dan membangun 39 kapal baru di sejumlah galangan kapal dalam dan luar negeri. AL India mempunyai sekitar 140 kapal saat ini, sebagian besar buatan Rusia.

Kementrian Pertahanan menyetujui pembelian enam kapal selam konvensional senilai 10 milyar dolar Juli lalu. Tiga kapal dibangun di Mazagon Docks, satu kapal di Hindustan Shipyard di Visakhapatnam dibantu pihak asing, serta dua kapal di luar negeri.

Defense News/Berita HanKam

Rekind Bangun Pabrik Bahan Peledak di Bontang

03 September 2010, Jakarta - PT Rekayasa Industri (Rekind) mengembangkan sayap bisnisnya lewat pembangunan pabrik ammonium nitrate prill (ANP) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. ANP merupakan bahan baku peledak yang menjadi salah satu bahan baku operasional industri pertambangan, seperti emas, batu bara, dan batu kapur.

Menurut Manajer Proyek, Gito Waluyo, permintaan terhadap kebutuhan ANP per tahun untuk dalam negeri saat ini mencapai 300-350 ribu ton. “Prediksi ini akan meningkat tiap tahun. Sedangkan jumlah produksi ANP dalam negeri tak mencukupi permintaan tersebut,” kata Gito di Jakarta, Kamis (2/9).

Dalam proyek ini Rekind menggunakan teknologi lisensi UHDE Germany. Teknologi ini membutuhkan banyak pekerja sehingga diharapkan mampu menyerap tenaga karyawan hingga seribu orang. Proyek bernilai US$ 300 juta atau sekitar Rp 2,7 triliun yang berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur ini dijadwalkan rampung tahun depan.

Dengan selesainya pembangunan pabrik ANP ini, diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai produsen ANP terbesar dunia. Menurut Gito, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan pabrik ANP yang baik akan memberikan dampak positif bagi pengembangan bisnis serta membawa keuntungan terhadap mitra lokal.

Proyek yang dimiliki oleh PT Kaltim Nitrate Indonesia tersebut sahamnya dimiliki oleh perusahaan Australia yaitu Orica Ltd. Melalui proyek ini, Rekind akan membuka pintu pasar EPC Australia. Saat ini, Rekind sudah menerima permintaan pembuatan pabrik dengan kapasitas serupa di beberapa negara lain.

TEMPO Interaktif

Exercise Kakadu 2010 Draws to a Close

Forecastle party fall in as HMAS Warramunga departs Fort Hill Wharf, Darwin, for Exercise Kakadu 2010.

03 September 2010 -- Twelve visiting Navy vessels from four different countries are farewelling Darwin as Exercise Kakadu draws to a close for 2010 following 19 days of intense training.

The Royal Australian Navy (RAN) hosted naval forces from Singapore, Thailand and Japan. Royal Malaysian Naval officers participated as part of Exercise Control staff. Exercise Kakadu was also observed by representatives from India, Indonesia, Papua New Guinea, Philippines, France and Republic of Korea.

Participating naval forces were supported by the Royal Australian Air Force (RAAF), the Royal New Zealand Air Force and a Japanese Maritime Self Defense Force air detachment.

During Exercise Kakadu the RAN was represented by the Replenishment Vessels HMA Ships Sirius and Success; three ANZAC-class frigates HMA Ships Warramunga, Arunta and Toowoomba; two submarines, HMA Ships Dechaineux and Collins; and an Armidale-class Patrol Boat HMAS Albany. Australia was also represented by RAAF assets, including AP-3C, F111 and Hawk Fighter Aircraft.

Exercise Director of Kakadu 2010, Captain John Vandyke, was delighted with this year's outcomes.

"Exercise Kakadu has provided an invaluable training opportunity for the Royal Australian Navy and visiting Navies to work together and build our effectiveness when we operate together in the areas of maritime operations and security," he said.

Exercise Kakadu provided graduated training activities and weapons practices, which culminated in simulated warfare at sea that tested the effectiveness of participating forces.

"The participation of two submarines made it a great opportunity for the ships to further enhance their skills at anti-submarine operations, while also providing excellent training for Australian submariners," said Captain Vandyke.

During Kakadu the ships and submarines were tested on their ability to react and deal with many different maritime scenarios, while increasing their ability to operate effectively with other Navies.

"It has been a very busy and intense period for the ship's companies and air crews involved in Kakadu as they have been challenged by the exercise scenarios. Everyone involved has performed very well and has gained valuable training and experiences," said Captain Vandyke.

"As always, the people of Darwin and Northern Territory have been exceptional hosts to us, and I thank them for their support during Exercise Kakadu," he said.

Australia DoD

Manuver Militer Perlu untuk Dukung Diplomasi ke Malaysia

Foto dirilis kantor berita Cina Xinhua, Kamis (29/7), kapal perang Cina menembakan rudal saat latihan dengan menggunakan peluru tajam di Laut Cina Selatan, Senin (26/7). Cina mengklaim sebagian gugusan pulau di Laut Cina Selatan milik Cina. Cina dan Vietnam pernah terlibat bentrok di Laut Cina Selatan, tanpa meluas menjadi perang terbuka. Pemerintah Cina akan mengadakan latihan laut sebagai respon latihan gabungan AS-Korsel di dekat perairan territorial Cina. Sejumlah pengamat militer Indonesia menyesalkan pemerintah tidak memerintahkan TNI melakukan latihan tempur di perbatasan sebagai bagian dari usaha diplomasi. Orang berbicara lembut dengan senjata disandang, berbeda orang berbicara lembut tanpa senjata bahkan terkesan kemayu. (Foto: AP)

03 September 2010, Surabaya -- Pengamat hubungan internasional Basis Susilo MA menilai manuver militer perlu mendukung jalur diplomatik untuk menekan Malaysia berkaitan dengan penangkapan tiga petugas KKP belum lama ini.

"Untuk menekan Malaysia, saya kira setiap jalur diplomatik perlu didukung manuver militer, tapi bukan perang," katanya kepada ANTARA News di Surabaya, Jumat.

Ia mengemukakan hal itu ketika dikonfirmasi tentang sikap pemerintah yang terkesan lunak dalam menghadapi Negeri Jiran, Malaysia.

Menurut dosen Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu, manuver militer yang mendukung jalur diplomatik itu sudah biasa.

"China selalu menggunakan manuver militer di kawasan terluar bila menyikapi Taiwan, tapi manuver militer itu tetap bukan untuk perang," tuturnya.

Dekan Fisip Unair itu menyatakan, aksi militer merupakan show force dari militer untuk memaksa negara lain supaya "tidak mempermainkan" negara lain.

"Misalnya, kita perlu mendesak Malaysia untuk meminta maaf atas perlakuan tidak manusiawi terhadap petugas DKP. Itu tidak ada kaitannya dengan hukum, tapi etika hubungan internasional," katanya menegaskan.

Ia menilai petugas DKP di perbatasan terluar itu merupakan "wakil" dari Pemerintah Indonesia, karena itu perlakuan terhadap mereka berarti perlakuan terhadap Indonesia.

"Etika itu bergantung kepada sikap dari negara lain terhadap petugas DKP itu. Kalau sampai ada perlakuan tidak manusiawi maka kita berhak menuntut permintaan maaf itu," ucapnya.

Hal itu, akan berbeda dengan perlakuan terhadap nelayan, karena nelayan itu tidak dapat dikatakan mewakili Malaysia.

"Secara substansi, saya kira pidato Presiden Yudhoyono terkait perilaku Malaysia sudah cukup keras, tapi gayanya memang lunak," paparnya.

Namun, katanya, pidato Presiden Yudhoyono untuk menyelesaikan ketegangan dengan menata ulang batas wilayah Indonesia-Malaysia itu saja tidak cukup.

"Masalah batas wilayah saja tidak cukup, sebab kalau main tangkap, ya harus disikapi secara keras melalui manuver-manuver yang bukan untuk perang," katanya menegaskan.

ANTARA News

BAE Systems Receives $629 Million Contract to Upgrade Caiman MRAP


01 September 2010 -- HOUSTON, Texas-BAE Systems has been awarded a $629 million contract from the U.S. Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) Joint Program Office (JPO) to upgrade 1,700 Caiman MRAP vehicles. This award demonstrates how BAE Systems' Readiness and Sustainment capabilities are supporting the customer's current and future requirements by rapidly improving product performance to protect troops during combat missions.

The upgraded vehicle, called the Caiman Multi-Terrain Vehicle (MTV), integrates a refurbished and improved armored capsule from an existing Caiman with a new high-power automotive power train, chassis and independent suspension. These enhancements will provide greater levels of mobility and survivability necessary for challenging and varied environments and enemy threats.

"The Caiman MTV meets the urgent and enduring needs of our troops for greater mobility and survivability," said Dennis Morris, president, BAE Systems Global Tactical Systems. "The Caiman MTV is a very adaptable configuration that can be customized to meet a variety of missions, and we look forward to getting these to the field."

BAE Systems introduced the Caiman MTV earlier this year following a rapid design and development program to respond to user needs. Caiman MTV provides an effective combination of interior capacity, tactical mobility, operator comfort and survivability.

Caiman MTV achieves greater survivability through an enhanced monolithic floor, a strengthened chassis frame and highly effective blast absorbing seats. The vehicle's improved mobility is achieved with a greater vehicle track width, a strong independent suspension and an upgraded powertrain. Caiman MTV provides optimum stability, agility, payload and power-to-weight for a tactical vehicle of its size, delivering to the user a high level of performance in multiple environments and terrain. The upgraded interior includes an upgraded HVAC temperature control system to protect soldiers and critical computer equipment from hot and cold extremes.

Under the contract, the driveable rolling chassis will be produced in Sealy, TX and delivered to the JPO starting in November 2010 with final integration being completed jointly by BAE Systems' and U.S. Government personnel. BAE Systems is actively supporting the sustainment of MRAP vehicles in theater with field service representatives serving directly alongside our service members.

About BAE Systems

BAE Systems is a global defense, security and aerospace company with approximately 107,000 employees worldwide. The Company delivers a full range of products and services for air, land and naval forces, as well as advanced electronics, security, information technology solutions and customer support services. In 2009 BAE Systems reported sales of £22.4 billion (US $36.2 billion).


BAE Systems

Sudah 100 Nelayan Ditangkap Malaysia Tanpa Pembelaan RI

(Foto: KOMPAS)

03 September 2010, Jakarta -- Selama setahun ini setidaknya sudah 100 nelayan Indonesia ditangkap Malaysia karena dianggap memasuki perairan wilayah Malaysia. Tidak hanya ditangkap, para nelayan ini bahkan banyak yang diadili tanpa ada perlindungan kuat dari pemerintah.

Data itu diungkapkan oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) melalui sekjennya Riza Damanik kepada kompas.com, Kamis (2/9/2010).

"Data kita menunjukkan lebih dari 100 nelayan Indonesia yang ditangkap Malaysia. Padahal menurut pernyataan nelayan, mereka cari ikan masih di wilayah kita," ujar Sekjen KNTI, Riza Damanik.

Ia mengungkapkan kebanyakan kasus penangkapan tersebut tidak diberitahukan ke pihak KBRI ataupun kepada keluarga. Sebagai contoh, Riza berujar, kasus penangkapan enam orang nelayan asal Langkat, Sumatera Utara, pada Juli 2010.

"Ini yang banyak tidak diketahui. Keluarga melapor kepada kami setelah 20 hari nelayan tersebut tidak ada kabar dan mendapati info justru dari TKI yang bekerja di Malaysia" ungkap Riza.

Keenam nelayan tersebut kini tengah diproses hukum di Malaysia. Riza mengungkapkan selama ini ada sekitar 50 nelayan asal Langkat yang tiap tahunnya ditangkap Malaysia. Sikap Malaysia ini dinilai Riza sebagai trik negeri tersebut untuk menegaskan kekuasannya di wilayah kedaulatan Indonesia.

"Kenapa mereka tidak mudah melepaskan nelayan kita? Ini karena mereka menunggu sampai ada proses hukum dan putusan dulu baru dilepaskan. Putusan inilah yang kemudian dijadikan bukti bahwa perangkat hukum Malaysia bekerja di wilayah Indonesia," ujarnya .

Apa yang dilakukan Malaysia tersebut, serupa dengan apa yang terjadi pada kasus Sipadan dan Ligitan.

"Untuk mendapatkan pulau tersebut, Malaysia hanya memungut pajak. Mereka mengumpulkan bukti untuk menegaskan kekuasaan hukum Malaysia lah yang bekerja di tempat itu. Ini yang dikhawatirkan ke depannya, Malaysia berbuat yang sama seperti kasus Sipadan dan Ligitan," tandas Riza.

Tribun News

C-5 Becomes A ‘Superstar’

Another Lockheed Martin C-5 is being transformed into the world’s most capable strategic airlifter, the C-5M Super Galaxy.

02 September 2010, MARIETTA, Ga. -- Another Lockheed Martin [NYSE: LMT] C-5 is being transformed into the world’s most capable strategic airlifter, the C-5M Super Galaxy. With more than 70 improvements, the Super Galaxy is rapidly becoming the linchpin of success in achieving global reach. The next C-5M Super Galaxy will be delivered on Sept. 30, 2010 and will be stationed at Dover Air Force Base, Del. The C-5M Super Galaxy recently achieved a 96 percent departure reliability rate while delivering critical cargo to troops in Afghanistan and was called upon to carry the 7.5-ton Alpha Magnetic Spectrometer to be launched on the last space shuttle flight next year.

Lockheed Martin

TNI Sudah Kirim Infanteri Satu Batalion ke Perbatasan


03 September 2010, Pontianak -- Sesaat sebelum pidato politik Presiden SBY Rabu kemarin, ternyata TNI telah mengirim satu batalion ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan. Pengiriman ini lebih cepat dari yang direncanakan sebelumnya yaitu pascalebaran.

Sebanyak satu batalion sekitar 700-1000 personel telah dikirim untuk bertugas mengamankan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Komandan Brigade Infanteri 19/Khatulistiwa, Letkol Inf Rochadi, melepas satu batalion plus 641 Beruang untuk menempati 31 pos di perbatasan.

"Rencananya penugasan ini pascalebaran. Karena berbagai dinamika dan lain hal, kita berangkatkan sekarang. Ini perintah dari Mabes TNI," jelas Rochadi, kepada Tribun Pontianak, Rabu (1/9).

Para personil tersebut menempati 31 pos yang ada di perbatasan, diantanya, Entikong, Kabupaten Sanggau, Tanjung Datuk, Badau, Sajingan, Bengkayang, Sambas dan daerah lain yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Ini tugas mulia, prajurit harus bangga mengemban amanah ini, ini bentuk pengabdian kepada Nusa dan Bangsa, jangan kecil hati, kalau kecil hati, lebih baik mundur dari prajurit, kalau sudah tugas, besok lebaran, sekarang ditugaskan, harus berangkat," tegas Rochadi lagi.

Rochadi juga meminta kepada para istri prajurit untuk mendukung sepenuhnya para suami yang bertugas dan senantiasa berdoa terhadap keselamatan para prajurit.

Batalion ini akan menggantikan Batalion 642 Sintang, yang sebelumnya ditugaskan diperbatasan RI-Malaysia.

Tribun News

Boeing Receives AC-130U Gunship Support Contract

AC-130U gunship. (Photo: U.S. Air Force/Senior Airman Julianne Showalter)

02 September 2010, FORT WALTON BEACH, Fla. -- Boeing [NYSE: BA] today announced that it has received a contract from the U.S. Air Force to provide spare servo-actuators for the AC-130U gunship. The five-year contract, which includes a base year plus four out-year ordering periods, is worth up to $7.2 million. A total of $1.2 million of the first phase has been obligated.

Between now and July 2011, Boeing will provide 10 servo-actuators for the Trainable Gun Mount Systems needed to install 40-millimeter guns on four AC-130Us. The contract was issued by Robins Air Force Base, Warner Robins, Ga., to Boeing’s Special Operations Forces subdivision. The work will be performed by Boeing teams in Fort Walton Beach.

"These servo-actuators are a critical part of the Air Force's ability to maintain readiness for the AC-130U gunship, which is a vital platform supporting missions around the world," said Ken Hill, director, Boeing Special Operations Forces. "Tight turnaround times are required to repair these aircraft and get them back in the fight. We are fully committed to meeting our customer's expectations."

Boeing has manufactured the AC-130U from existing C-130 airframes since 1987. In 2009, the company received its first contract award under the Air Force’s Future Flexible Acquisition and Sustainment Tool (F2AST) program. The initial $19.1 million F2AST contract was for the sustainment and maintenance of operational flight and simulation software, field service representative support, intermediate-level repairs and other services.

Boeing's work on the C-130 platform extends to the Avionics Modernization Program; the Avionics Part Task Trainer and Cockpit Familiarization Trainer; the C-130H aerial refueling tanker for the Japan Air Self-Defense Force; and the Precision Container Aerial Delivery System (PCADS) program, designed to help combat wildfires.

Boeing's Fort Walton Beach site employs approximately 500 people who primarily support the U.S. Air Force Special Operations Forces.

A unit of The Boeing Company, Boeing Defense, Space & Security is one of the world's largest defense, space and security businesses specializing in innovative and capabilities-driven customer solutions, and the world's largest and most versatile manufacturer of military aircraft. Headquartered in St. Louis, Boeing Defense, Space & Security is a $34 billion business with 68,000 employees worldwide.

Boeing Company

AL Pakistan Terima Frigate Bekas AL AS

Lagu kebangsaan AS dan Pakistan diperdengarkan saat upacara purna bakti frigate kawal rudal USS McInerney (FFG 8) di AL AS di Pangkalan AL Mayport, Florida. Saat bersamaan di gelar upacara pengoperasian PNS Alamgir (F 260) oleh AL Pakistan. (Foto: USN/ Mass Communication Specialist 2nd Class Gary Granger Jr)

03 September 2010 -- Amerika Serikat menyerahkan frigate kelas Oliver Hazard Perry PNS Alamgir (eks-USS McInerney FFG 8) ke Angkatan Laut Pakistan di Mayport, Florida, Selasa (31/8). Pakistan diwakili Duta Besar Pakistan di AS Husain Haqqani serta dihadiri KASAL Pakistan Laksamana Madya Muhammad Asif Sandila HI(M), sejumlah pejabat dan perwira termasuk anggota parlemen.

PNS Alamgir akan berlayar ke Pakistan Januari 2011 setelah menjalani perbaikan dan pelatihan para awak kapal. Frigate diawaki 245 pelaut, termasuk 17 perwira.

Frigate dipersenjati meriam 76 mm yang mampu menembak sasaran di udara dan permukaan serta dapat membawa dua helicopter. Panjang kapal 445 kaki, berbobot 4100 ton, dapat dipacu hingga 30 knot. Frigate dilengkapi persenjataan peperangan anti kapal selam.

USS McInerney (FFG 8) berlabuh di Caldera Bay, Chile saat masih bertugas di AL AS. (Foto: USN/ Mate 1st Class Marthaellen L. Ball)

Seorang pelaut menurunkan union jack saat upacara. (Foto: USN/ Mass Communication Specialist 2nd Class Gary Granger Jr)

Kapten Naveed Ashraf akan menjadi komandan PNS Alamgir. (Foto: USN/ Mass Communication Specialist 2nd Class Gary Granger Jr)

Pelaut AS dan Pakistan berparade di depan frigate saat upacara. (Foto: USN/ Mass Communication Specialist 2nd Class Sunday Williams)

APP/Berita HanKam

TNI AL Ambil Alih Tugas DKP 2011


03 September 2010, Jakarta -- Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menegaskan, usulan penyerahan tugas pengawasan laut ke TNI AL mulai 2011 merupakan hasil Rapat Kabinet.

"Ya, itu hasil dari Rapat Kabinet, bukan dari saya," kata Fadel kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan, dalam Rapat Kabinet beberapa waktu lalu telah diputuskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mengurus ekonomi dan kesejahteraan rakyat saja.

"Sedangkan tugas keamanan diserahkan kepada TNI AL," ujar Fadel.

Tugas pengawasan yang bertahap diserahkan kepada TNI AL tersebut termasuk penegakan hukum seperti penanganan "illegal fishing".

Pengalihan tugas pengawasan tersebut akan dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Begitu pula pengalihan kapal-kapal pengawas yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebelumnya Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik menyatakan, penyerahan tugas pengawasan laut ke TNI AL merupakan keputusan Fadel.

Terdapat masa transisi selama dua tahun sebelum akhirnya tugas pengawasan tersebut diserahkan sepenuhnya ke TNI AL.

Tudingan tersebut berdasar pada pengurangan porsi anggaran pengawasan di Kementeriannya. Padahal, menurut Riza, peran TNI AL berbeda dengan peran pengawas kelautan dan perikanan.

Sesuai dengan Undang-undang (UU) 34 Tahun 2004 tentang TNI bahwa peran untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI merupakan milik TNI. Sedangkan dalam UU 45 Tahun 2009 tentang Perikanan peran pengawasan perikanan di serahkan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

ANTARA News

Thursday, September 2, 2010

Pidato Presiden "Tampar" Petinggi TNI

(Foto: Abror Rizki/Setpres)

02 September 2010, Jakarta -- Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Markas Besar TNI di Cilangkap, Rabu (1/9/2010), terkait insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Diraja Malaysia, dikatakan seperti menampar wajah petinggi TNI.

Pasalnya, pidato yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut dinilai menunjukkan sikap Indonesia yang tak tegas. Pernyataan tak tegas Presiden, yang juga panglima tertinggi TNI, kontras dengan pemilihan tempat Markas TNI Cilangkap yang identik dengan ketegasan dan cerminan kekuatan.

"Pernyataan ini menampar petinggi-petinggi TNI sendiri bahwa lembeknya kepemimpinan politik di Indonesia menunjukkan lembeknya tentara Indonesia," kata pengamat militer dari Propatria Institute Hari Prihartono ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (2/9/2010). Hari mengibaratkan pidato Presiden seperti pernyataan seorang kepala keluarga yang memilih berdamai setelah para anggota keluarganya disiksa dan dilukai orang lain.

"Dan hal ini disampaikannya di tengah keluarga besarnya. Inilah konyolnya pilihan sikap SBY semalam. Makanya, banyak perwira TNI yang semalam shocked," kata Hari.

Secara bergurau, Hari mengatakan, Presiden mungkin keliru menilai bahwa Mabes TNI itu Kementerian Luar Negeri. Pasalnya, apa yang disampaikan semalam juga tak sinkron dengan identitasnya sebagai Panglima Tertinggi TNI.

"Pemimpinnya mantan tentara, yang kemudian berbicaranya mendayu-dayu seperti melantunkan lagu, kau yang memulai/ kau yang mengakhiri," sambung Hari.

Seperti diwartakan, ketika berpidato kemarin, Presiden di antaranya menegaskan bahwa kedaulatan negara dan keutuhan wilayah adalah kepentingan nasional yang sangat vital. Ditekankan Presiden bahwa pemerintah sangat memahami kepentingan itu dan bekerja sungguh-sungguh untuk menjaga dan menegakkannya.

"Namun, tidak semua permasalahan yang muncul dalam hubungan dengan negara sahabat terkait dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah," katanya.

KOMPAS.com

Korsel Publikasikan Destroyer Aegis Kedua

02 September 2010 -- Korea Selatan mempublikasikan foto kapal perang jenis destroyer Aegis kedua Yulgok Yi Yi saat melakukan uji pelayaran di Geoje, sekitar 470 km Tenggara ibu kota Korsel Seoul. Destroyer berbobot 7600 ton, dibangun di galangan kapal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Destroyer pertama King Sejong the Great diluncurkan Desember 2008. AL Korsel mengumumkan destroyer mampu melacak 100 sasaran saat bersamaan dan menyerang 20 sasaran secara simultan. Dipersenjatai sekitar 120 rudal dan torpedo jarak jauh, mampu dipacu hingga 30 knot dengan jumlah awak 300 orang. (Foto: Reuters)

Berita HanKam

Trinidad & Tobago Peringati HUT Kemerdekaan dengan Parade Militer

Prajurit AB Trinidad and Tobago mengikuti parade militer memperingati HUT kemerdekaanKe-48. (Foto: Reuters)

02 September 2010 -- Trinidad and Tobago merayakan hari kemerdekaan ke-48, Selasa (31/8), dengan mengelar parade militer di Queen Park Savannah. Seluruh kekuatan AB Trinidad and Tobago terwakili termasuk Resimen, Polisi, Pemadam Kebakaran, Penjaga Pantai, Penjaga Udara, Sipir dan Para Kadet. Pemimpin Trinidad and Tobago tidak mengelar bazar buku gratis maupun mendendangkan lagu ciptaan para pemimpin Trinidad and Tobago. Sejumlah band tampil saat perayaan diiringi marching band. Pada malam hari dimeriahkan pesta kembang api.

Newsday
/Berita HanKam

Menhan Sampaikan Pencapaian Kebijakan Pertahanan


01 September 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro didampingi jajaran pejabat Kementerian Pertahanan berbuka puasa bersama dengan Pemimpin Redaksi (Pemred) Media Massa, Selasa (31/8) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menhan menyampaikan kebijakan – kebijakan Kemhan di bidang legislasi, pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.

Hadir mendampingi Menhan antara lain Wamenhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Heryanto, S.IP, M.A, dan sejumlah pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemhan. Sementara itu dari media massa hadir Pemred dan wartawan Media Massa cetak maupun elektronik .

Acara berbuka puasa bersama tersebut didahului dengan penyampaian oleh Menhan tentang kebijakan di bidang pertahanan negara yang telah dan akan diselesaikan Kemhan antara lain di bidang legislasi, pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI.

Terkait dengan kebijakan di bidang legislasi, Menhan mengatakan bahwa kurang dari satu tahun ini Kemhan telah menyelesaikan dua Undang Undang yaitu Undang Undang antara RI dengan Brunei Darussalam tentang perjanjian kerjasama pertahanan dan Undang Undang Perjanjian RI dengan Singapura tentang Perbatasan.

Sedangkan dari lima Undang Undang yang belum diselesaikan, ada tiga Undang Undang diantaranya sudah masuk Prolegnas dan siap untuk dibahas antara pemerintah dengan DPR yaitu Undang Undang Kamnas, Komcad dan KKIP. Sementara itu, dua Undang Undang lainnya yaitu Undang Undang Rahasia Negara dan Peradilan Militer baru akan dibahas pada tahun depan.

Terkait dengan pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri, Menhan menjelaskan banyak hal sudah dicapai oleh Kemhan diantaranya telah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) dan Road Map tentang revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.

Menurut Menhan, salah satu hal yang membanggakan adalah beberapa waktu yang lalu Kemhan telah meresmikan pembuatan Kapal Perang Perusak Kawal Rudal. Pembangunan Kapal Perang PKR yang merupakan persembahan anak bangsa tersebut akan dibuat oleh industri stratgis dalam negeri di PT. PAL, Surabaya.

Pada tahun ini, Kemhan juga berencana akan mendeklarasikan pembangunan kapal selam di dalam negeri. “Sekarang jajaran Kemhan sedang mencari satu master plan bagaimana kita dapat membangun kapal selam di Indonesia”, ungkap Menhan.

Selain itu, Menhan menambahkan pada tahun ini Kemhan juga akan menyelesaikan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), pembentukan produk Litbang Kemhan dan Alutsista produk domestik.

Sementara itu terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan prajurit TNI yang merupakan salah satu prioritas Kemhan, Menhan menjelaskan bahwa telah menyelesaikan Perpres dan Permenhan tentang pemberian tunjangan khusus bagi prajurit TNI yang bertugas di perbatasan. Pemberian tunjangan tersebut telah efektif berlaku mulai bulan Januari 2010.

“Pemerintah juga telah menaikan tunjangan lauk pauk dari 35 ribu menjadi 40 ribu per hari dan penyediaan perumahan bagi prajurit TNI”, tambah Menhan.

Lebih lanjut Menhan menambahkan, untuk meningkatkan kesejehteraan prajurit TNI pada saat ini Kemhan juga sedang mengupayakan reformasi birokrasi, remunerasi, dan penyelesaian MoU tentang kesehatan dengan Kementerian Kesehatan. Melalui MoU ini, Kemhan berupaya agar prajurit TNI juga dapat berobat dan memeriksakan kesehatannya di Pukesmas dan Rumah Sakit milik pemerintah lainnya.

DMC

TNI AU Gelar Latihan Antisipasi Perang

02 September 2010, Surabaya -- Ratusan prajurit TNI Koops AU II menggelar latihan perang di Pantai Selatan Lumajang dan lapangan tembak di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh, Kamis (2/9) pukul 05:30 WIB. Tema latihan rutin tahunan TNI AU itu dinamakan Sikatan Daya 2010 dan dipantau oleh Pangkoopsau II, Marsekal Muda TNI R. Agus Munandar.

Dalam latihan bersama kesatuan Koops AU II diikuti dari kesatuan Lanud Iswahyudi, Hasanuddin, Abdurahman Saleh dan Paskhas. Sedangkan pesawat tempur yang dikerahkan, Sukoi sebanyak 2 pesawat, F 16 sebanyak 4 pesawat, F5 sebanyak 4 pesawat, Hawk MK5 sebanyak 3 pesawat dan Hercules 2 pesawat.

Menurut Marsekal Muda, Agus Munandar, latihan sikatan daya adalah latihan tempur di kesatuan Koops AU II medan perang. Dimana pesawat tempur sebagai pelumpuh daerah konfilk yang dikuasai musuh. Setelah dikuasai nantinya ada tim penyusup, kemudian Pasukan Khas TNI AU menguasai wilayah dengan terjun Payung.

“Kami ingin mengetahui kesiapaan prajurit jika dibutuhkan untuk bertempur melawan pengacau negara,” jelas Agus Munandar didampingi Komadan Lanud Abdurahman Saleh – Malang, Marksekal Dwi Putranto.

Dengan hasil latihan yang diperagakan prajurit AU II, Agus mengaku sangat kagum dengan sejumlah pesawat tempur yang membidik sasaran selalu tepat. Selain itu, kerjasama parjurit sudah maksimal dan tetap pada satu komando.”Latihan hari ini sunggu Excelent,” ungkap Jendral bintang dua itu.

Tinggal tunggu perintah

Meski presiden SBY lebih mementingkan jalur diplomasi menghadapi Malaysia namun TNI-AU telah menggelar persiapan dengan latihan perang di pantai Lumajang.

Pangkops AU II Marsekal Muda TNI R Agus Munandar mengatakan bahwa prajuritnya siap tempur di medan perang jika dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. “Kami tinggal tunggu komando dari presiden jika kami disuruh perang nantinya,” kata Agus Munandar dengan tegas pada sejumlah wartawan.

Menurut Agus, terkait konflik Indonesia- Malaysia pihaknya tidak tahu menahu, namun jika dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan RI dan ada perintah komando siap menjalankan. “Pokoknya Koops AU II, parjuritnya siap tempur dan ditugaskan bila dibutuhkan,” tambahnya.

Pos Kota

Menhan Dampingi Menkopolhukam Raker dengan Komisi I DPR Bahas Pengelolaan Wilayah Perbatasan


01 September 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mendampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, menghadiri Rapat Kerja antara pemerintah dalam hal ini jajaran Kementerian Politik Hukum dan Keamanan dengan Komisi I DPR RI membahas tentang pengelolaan wilayah perbatasan berbasis maritim, Selasa (31/8) di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta.

Hadir pula sejumlah menteri di jajaran Polhukam antara lain Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Kepala BIN Sutanto, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol Nanan Soekarna.

Dalam rapat tersebut, sejumlah Anggota Komisi I DPR RI diantaranya menyoroti tentang koordinasi dan sinergi diantara stake holder yang terkait didalam operasi pengamanan wilayah perairan laut Indonesia. Ada beberapa wacana yang berkembang diantaranya adalah memberdayakan peran Bakorkamla agar lebih operasional. Disamping itu diamanatkan dalam Undang -Undang untuk membentuk Sea and Cost Guard yang bertugas dalam pengamanan wilayah perairan Indonesia.

Sebagaimana pada akhir rapat tersebut, salah satu dari lima kesimpulan Komisi I DPR RI diantaranya mendesak pemerintah untuk merevitalisasi fungsi dan tugas Badan Koordinasi Keamanan laut (Bakorkamla).

Sebelumnya Menkopolhukam menjelaskan, ada enam instansi yang aktif didalam penanganan pengamanan di laut antara lain TNI Angkatan Laut, Polisi Perairan, Bea Cukei, KKP, KPLP dan Bakorkamla yang masing - masing mengacu kepada Undang - Undangnya sendiri.

Oleh karena itulah, pemerintah membentuk Bakorkamla yang berfungsi untuk mensinergikan fungsi - fungsi dari keenam stake holder tersebut agar tidak jalan sendiri –sendiri dan bertabrakan satu dengan yang lainnya.

“Dibentuknya Bakorkamla dalam rangka menformulasikan suatu kegiatan pengamanan laut yang terpadu antara satu dengan yang lain untuk saling mendukung menuju ke titik yang sama dalam pelaksanaan kegiatannya”, jelas Menkopolhukam.

Menkopolhumam lebih lanjut menjelaskan, Bakorkamla adalah suatu tempat dimana untuk memonitor semua informasi tentang pengamanan laut, sehingga semua perjalanan dan pergerakan stake holder yang terkait dengan pengamanan perairan laut dapat diamanati di Bakorkamla.

DMC

DPM Teo visits SAF task group in Gulf of Aden

Deputy Prime Minister and Minister for Defence Teo Chee Hean being briefed by Weapon Systems Operator Military Expert 1 Kelvin Ong, during his visit on board RSS Endurance.

01 September 2010 -- Deputy Prime Minister and Minister for Defence Teo Chee Hean visited the Singapore Armed Forces (SAF) task group deployed in the Gulf of Aden for international counter-piracy operations at sea yesterday. He was accompanied by Chief of Navy Rear-Admiral Chew Men Leong and other senior SAF officers.

During the visit on board the Republic of Singapore Navy's Landing Ship Tank (LST) RSS Endurance, Mr Teo was briefed on the task group's operations and observed a drill by the task group when activated to respond to a pirate attack on a merchant vessel. Mr Teo also interacted with the men and women of the SAF task group, who shared with him their operational experiences during their two months of deployment. Speaking to the media after his visit, Mr Teo emphasised the important role that the SAF is playing as part of the multinational effort to safeguard shipping in the Gulf of Aden. Mr Teo said, "Our guys are out here contributing to an international mission, they are 3,000 miles away from home, it looks like it is far away but it actually has a direct relevance to our security in Singapore."

The SAF task group deployed in the Gulf of Aden conducting a drill in response to a pirate attack.

The SAF task group deployed to the Gulf of Aden in June this year comprises a Landing Ship Tank and two Super Puma helicopters on board.

The 221-strong SAF task group, consisting of personnel from the Army, Navy and Air Force, was deployed in June this year, and operates under the ambit of Combined Task Force (CTF) 151, a multinational task force established in 2009 to conduct counter-piracy operations in the Gulf of Aden. Comprising an LST with two Super Puma helicopters on board, the SAF task group has been conducting daily helicopter surveillance flights and sector patrols to deter and disrupt piracy activities. The SAF first deployed a task group, consisting of LST RSS Persistence with two Super Puma helicopters on board, to the Gulf of Aden from April to July last year. The SAF was also in command of CTF 151 from January to April this year.

Following this visit, Mr Teo will visit the Sultanate of Oman where he will call on His Highness Sayyid Fahd Bin Mahmoud Al-Said, Deputy Prime Minister for the Council of Ministers, His Excellency Sayyid Badr Bin Saud Al-Busaidi, Minister Responsible for Defence Affairs and other Omani Ministers.




Mindef

Masalah Perbatasan Laut

Middlerock. (Foto: ourplaypen.com)

02 September 2010 -- Penetapan garis pangkal perairan kepulauan (archipelagic waters) Indonesia di utara dan timur Pulau Bintan pada dasarnya sudah tidak menjadi persoalan lagi.

Daftar-daftar koordinat terakhir dari garis-garis pangkal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 47 (9) Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS), telah didaftarkan di Sekretariat PBB tanggal 4 Maret 2009 dan oleh PBB telah diedarkan ke seluruh dunia. Di samping itu,sudah ada garis perbatasan laut teritorial antara Indonesia dan Singapura sejak tahun 1973.Ke sebelah barat dari garis batas 1973 ini, Indonesia dan Singapura juga sudah menyetujui perpanjangannya dengan perjanjian tanggal 10 Maret 2009 dan telah diratifikasi oleh DPR RI dengan UU No 4/2010 tanggal 20 Juni 2010.

Perjanjian Indonesia-Singapura 1973 menentukan enam titik perbatasan yang ke sebelah timurnya berakhir sekitar antara Pulau Batam dengan sekitar Changi Airport. Juga sudah ada Persetujuan Indonesia-Malaysia tentang Batas Landas Kontinen di Laut China Selatan yang berhenti sekitar 12 mil dari pantai masing-masing di Johor dan Bintan sebelum mencapai batu karang Pedra Branca.

Jadi, antara titik paling timur Perjanjian Indonesia Singapura 1973 dan titik paling barat Persetujuan Indonesia-Malaysia tentang Batas Landas Kontinen memang belum ada persetujuan tentang garis batas maritim. Persoalan terutamanya adalah ada konflik teritorial antara Malaysia dan Singapura mengenai kelompok batu karang Pedra Branca (Batu Putih) yang terletak di mulut Laut China Selatan sebelum memasuki Selat Singapura.Singapura dan Malaysia sudah lama mempertengkarkan kepemilikan atas Pedra Branca tersebut.

Kelompok Pedra Branca terdiri dari tiga batu karang yaitu, pertama, yang paling utara berhadapan dengan Johor (terbesar) terdiri dari batu karang Pedra Branca yang luasnya kira-kira 8.560 meter persegi pada waktu pasang surut. Panjangnya adalah kira-kira 137 meter dan lebarnya sekitar 60 meter. Letaknya kira-kira 24 mil laut di sebelah timur Singapura, 7,7 mil laut dari Johor,7,6 mil laut dari Pantai Pulau Bintan. Di batu karang tersebut Inggris/Singapura sudah sejak lama membangun fasilitas pelayaran (mercu suar) dan lapangan helikopter.

Kedua, di sebelah selatan dari Pedra Branca terdapat Middle Rocks yang terdiri dari tumpukan dua batu karang kecil yang terpisah satu sama lain sekitar 250 meter.Tingginya antara 0,6 dan 1,2 meter di atas permukaan air pada waktu pasang naik. Middle Rocks terletak 0,6 mil di sebelah selatan Pedra Branca. Ketiga, paling selatan adalah South Ledge yaitu sebuah batu karang yang kelihatan pada waktu pasang surut (low tide elevation). Letaknya 1,7 mil sebelah selatan Middle Rocks dan 2,2 mil laut di barat daya Pedra Branca.

Lawan diplomasi?

Sementara itu,Malaysia dalam peta lautnya tahun 1979 memasukkan kelompok Pedra Branca dalam laut teritorial Malaysia, yang diprotes oleh Singapura dan tidak diakui oleh Indonesia. Setelah melalui proses yang lama, Malaysia dan Singapura akhirnya membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Sementara itu, Indonesia tidak pernah mengklaim Kelompok Pedra Branca sebagai bagian dari titik pangkalnya walaupun jaraknya kurang dari 12 mil dari Bintan.

Mahkamah Internasional dalam bulan Mei 2008 memutuskan bahwa Pedra Branca adalah punya Singapura, Middle Rocks adalah punya Malaysia, dan South Ledge adalah milik negara di laut teritorial siapa batu karang South Ledge itu berada. Karena itu, persoalan yang selama ini di hadapi antara lain adalah: Pertama, dengan siapa Indonesia harus berunding mengenai penentuan garis batas laut teritorial di daerah itu, dengan Malaysia atau dengan Singapura?

Hal itu tetap tidak jelas sampai sekarang. Kedua,apa hak “maritime zone” ketiga batu karang tersebut? Dalam ketentuan Hukum Laut ada Pasal 121:3 yang mengatakan bahwa ”rocks yang can not sustain human habitation or economic life of their own, tidak berhak atas zone ekonomi dan continental shelf.”

Tidak jelas apakah rocks tersebut berhak atas laut teritorial Dalam Konvensi Hukum Laut ada ketentuan tentang artificial islands, installations, and structures di ZEE dan landas kontinen yang hanya berhak atas “safety zone”di tengah laut, yaitu sampai maksimum 500 meter di sekeliling instalasi tersebut (Pasal 60:4 dan Pasal 80 UNCLOS).

Ada gejala bahwa Singapura berpendapat bahwa rocks di Pedra Branca itu pun bukan hanya mempunyai laut teritorial 12 mil tapi juga berhak atas ZEE dan landas kontinen.Tentunya itu akan membuat masalahnya menyangkut Indonesia pula karena keinginan Singapura tersebut bisa pula mempengaruhi laut teritorial,ZEE,dan landas kontinen Indonesia.

Memperhatikan sikap Indonesia dalam permasalahan Sipadan- Ligitan,maka pulau-pulau yang sangat kecil yang berhadapan dengan daratan yang sangat luas tidak bisa disamakan haknya dan karena itu tidak perlu harus merupakan garis tengah dan sama jarak. Mengingat kecilnya ketiga batu karang itu,kiranya Indonesia akan sulit menerima prinsip sama jarak antara ketiga titik itu dengan Pulau Bintan.

Kiranya Indonesia akan berpegang kepada prinsip sama jarak antara Johor dan Pulau Bintan dengan menganggap kedudukan Pedra Branca sebagai “special circumstances”. Paling-paling Pedra Branca diberi hak “safety zone” 500 meter mengingat di atas Pedra Branca sudah ada mercu suar dan lapangan helikopter. Karena itu, garis batas laut teritorial Indonesia di utara Pulau Bintan harus diukur kira-kira sama jarak antara Bintan dan Johor.

Tripartit

Pembicaraan antara kedudukan Pedra Branca dalam soal penentuan batas laut teritorial ini kiranya akan perlu dijajaki dalam konteks tripartit (Indonesia-Malaysia- Singapura), apalagi setelah putusan Mahkamah Internasional mengenai Pedra Branca. Sementara itu,penentuan garis batas laut teritorial antara Indonesia (Batam-Bintan) dengan Singapura (Changi) dan Malaysia (Johor) juga perlu dilakukan menuju ke timur dari titik paling timur Perjanjian Indonesia - Singapura 1973 sampai ke dekat Pedra Branca.

Tentunya garis batas laut teritorial Indonesia ke timur dari Pedra Branca juga harus ditetapkan sampai ke titik paling barat dari persetujuan Indonesia-Malaysia tentang batas landas kontinen. Memperhatikan hal-hal di atas, maka kiranya peristiwa Tanjung Berakit yang baru lalu antara Indonesia dan Malaysia kiranya jelas terjadi dalam batas laut teritorial Indonesia, baik jika diukur dari ketiga karang Pedra Branca ataupun garis tengah antara Pantai Johor dengan garis pangkal perairan kepulauan Indonesia di daerah tersebut.

Dengan demikian, maka sangat wajarlah jika Indonesia memprotes tindakan Malaysia, apalagi memprotes perlakuan Malaysia terhadap pejabat/petugas resmi Indonesia di laut.Keras lunaknya protes tersebut tentu perlu memperhatikan hubungan antara kedua negara, termasuk kerja sama Indonesia- Malaysia-Singapura selama 40 tahun terakhir dalam pengelolaan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut di Selat Malaka-Selat Singapura.

Indonesia juga perlu melanjutkan usahanya yang telah dimulai sejak lebih dari 40 tahun yang lalu untuk menetapkan berbagai batas maritim antara Indonesia dengan tetangganya, baik batas laut teritorial maupun ZEE, dan penyelesaian masalah-masalah perbatasan lainnya.Batas yang jelas dan disepakati antara tetangga/negara akan dapat meningkatkan hubungan dan kerja sama; sebaliknya batas yang tidak jelas akan menimbulkan kerancuan-kerancuan.

Akhirnya, peristiwa Tanjung Berakit ini sepatutnya dapat meningkatkan perhatian kita untuk memperkuat unsur-unsur penegakan hukum dan kedaulatan Indonesia di laut. Baik dengan menambah ataupun meningkatkan kemampuan peralatan maupun teknologi pengamanan, pertahanan dan pengelolaan laut, antara lain dengan meningkatkan porsi anggaran untuk maksud-maksud tersebut.(Prof Dr Hasjim Djalal MA - Pakar Hukum Laut)

SINDO

Perjanjian RI-Singapura Belum ke Daerah

Pulau Nipah berbatasan dengan Singapura, direklamasi setelah hampir tenggelam karena pasir lautnya ditambang guna proyek reklamasi pantai Singapura. TNI AL membangun Posal untuk menjaga garis perbatasan Indonesia-Singapura. (Foto: puspenerbal.mil.id)

02 September 2010, Jakarta -- Koordinat yang disepakati dalam perjanjian batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura untuk segmen barat belum turun sampai aparat di lapangan meski secara resmi perjanjian itu berlaku per Senin (30/8). Sampai Rabu, batas yang sudah menjadi kepastian hukum tersebut belum menjadi acuan satu pun lembaga terkait di daerah.

Perjanjian batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura di bagian barat disepakati kedua negara dan ditandatangani di Jakarta, 10 Maret 2009. Namun, secara resmi, perjanjian tersebut baru berlaku mulai Senin saat Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yong Boon Yeo melakukan tukar-menukar instrumen ratifikasi di Singapura.

Sehubungan dengan pelaksanaan di lapangan, minimal ada empat lembaga yang terkait langsung di Kepulauan Riau karena memiliki tugas kepatrolian di laut. Mereka adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Perairan, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP).

Saat dihubungi, masing-masing pimpinan di daerah belum mendapat tembusan hasil perjanjian. Komandan Pangkalan TNI AL Batam Kolonel Iwan Isnurwanto dan Direktur Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepri Ajun Komisaris Besar M Yassin Kosasih, yang dihubungi terpisah, menyatakan, masing-masing belum mendapat koordinat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Untuk itu, keduanya masih menunggu informasi dari markas besar institusinya masing-masing.

”Saya belum dapat. Jadi, kami masih tunggu dari Mabes Polri. Tetapi, sebelum ada tembusan dari Mabes pun tidak ada masalah. Selama ini kami melakukan patroli dengan mengacu peta hidros yang dikeluarkan TNI AL. Di situ jelas di mana jalur internasionalnya,” kata Yassin.

Kepala KPLP Batam Agusman juga mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi tentang hasil perjanjian. Demikian pula dengan Kepala Satuan Kerja PSDKP Batam Yulisbar.

”Sampai sekarang kami belum dapat. Paling informasinya ke kantor pusat dulu baru ke kami,” kata Agusman.

Garis perbatasan di segmen barat berada di antara Pulau Nipa di Kepulauan Riau dan Tuas di Singapura. Mengacu siaran pers yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura, garis batas wilayah Indonesia ditarik dari empat titik koordinat, yakni 1 (1’10’46.0” LU dan 103’40’14.6” BT), 1A (1’11’17.4” LU dan 103’39’38.5” BT), 1B (1’11’55.5” LU dan 103’34’20’4” BT), serta 1C (1’11’43.8” LU dan 103’34’00.0” BT).

Dua Besar RI untuk Singapura Wardana menyatakan, semestinya hasil perjanjian bisa segera diturunkan dari kementerian yang terlibat dalam perundingan teknis ke jajaran di bawahnya. Kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, Mabes TNI, serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.

Sebagaimana dikemukakan Marty seusai tukar-menukar instrumen ratifikasi di Singapura, Senin, penetapan garis batas tersebut akan mempermudah aparat keamanan dan pelaksana keselamatan pelayaran dalam menjalankan tugasnya. Hal itu juga akan menjadi faktor yang semakin meningkatkan kerja sama bilateral RI dengan Singapura.

KOMPAS

Argentina Beli Helikopter dari Rusia

Helikopter Mi-17. (Foto: RIA Novosti/Alexei Kudenko)

02 September 2010 -- Rusia dan Argentina menandatangani kontrak pembelian dua helikopter angkut Mi-17, Selasa (31/8). Helikopter akan digunakan Angkatan Udara Argentina.

Penjualan alutsista Rusia ke Argentina untuk pertama kalinya.

RIA Novosti/Berita HanKam

Hawk Advanced Jet Trainer Offers Strong Bilateral Economic Benefits


02 September 2010, WARSAW, Poland -- Poland’s plans to procure a new advanced jet training system can act as a catalyst for Polish industry in a number of industrial sectors, not just in aerospace and defence, according to Alan Garwood, group business development director at BAE Systems - the world’s second largest defence, security and aerospace company.

Speaking ahead of his company’s participation in the MSPO defence exhibition in Kielce (September 6-9) Garwood said that a key requirement for the Polish government should be ensuring that large defence procurements, such as the advanced jet trainer programme, sustain Polish jobs and support the development of skills and high-end technology transfer, through mutually beneficial industrial partnerships.

“BAE Systems delivers on its promises and has an unrivalled track record of producing economic and industrial benefits for its customers, in support of defence equipment sales,” Garwood says. “If our Hawk advanced jet trainer is selected to meet Poland’s new generation pilot training requirements, it will present opportunities for Polish industry to become part of a global supplier network, not just of BAE Systems but also its partners such as Rolls-Royce, which already has a significant presence in Poland.

“This would give Polish companies access to and involvement in the development of the latest emerging technologies in both the defence and commercial business sectors,” he adds.

In neighbouring Czech Republic, where BAE Systems is delivering a 10 year
US$1.3 billion industrial partnership programme in support of the Gripen fighter lease, delivery is approaching 80% of requirement, some 2 years ahead of plan.

“Our approach has been to provide Czech companies with access to inward investment, export promotion, research and development and manufacturing opportunities, linked to the global footprint of BAE Systems and its supplier base,” states Garwood.

BAE Systems will be using its participation in MSPO Kielce to highlight its capabilities in the land systems, security and aerospace sectors, with a particular focus on its ability to meet Poland’s stated need for a new fast jet pilot training system.

The company’s Hawk advanced jet trainer is already training frontline pilots to fly the world’s most advanced and capable combat aircraft, including F16 Block 50/60, F18 Super Hornet, F35, Su30, Gripen and Eurofighter Typhoon. Air powers ranging from Australia to the United States, with 20 others in between, choose Hawk to meet their lead-in fighter trainer requirements.

Last month, India committed to buying a further 57 Hawk advanced jet trainers, in addition to the 66 already in manufacture. These aircraft, to be built in India through a partnership with local aerospace company Hindustan Aeronautics, will be used to train Navy and Air Force pilots in preparation for flying the Su30 and India’s next generation fighter aircraft. Eurofighter Typhoon, Gripen NG, F18 Super Hornet and a number of other combat aircraft are currently being evaluated by the Indian MoD.

The advanced training systems built into today’s new generation Hawk jet trainers enable one aircraft to carry out a number of tasks, for which its rivals may need two or more aircraft.

“Today’s Hawk advanced jet trainer will be training some of the world’s most capable frontline pilots for decades to come. It builds on a pedigree of success, established by previous generations of this highly successful platform which, although entirely different to today’s aircraft, share the same name,” comments Garwood.

“For Poland, we will offer a low risk solution based on the aircraft selected by the UK to train its frontline F-35 and Eurofighter Typhoon pilots. This will provide a seamless entry into service and delivery of the required training capability, from day one.”

About BAE Systems

BAE Systems is a global defence, security and aerospace company with approximately 107,000 employees worldwide. The Company delivers a full range of products and services for air, land and naval forces, as well as advanced electronics, security, information technology solutions and customer support services. In 2009 BAE Systems reported sales of £22.4 billion (US $36.2 billion).


BAE Systems

Wednesday, September 1, 2010

Tiga Alasan Indonesia Emoh Perang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9) malam. Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden yang akan mengganggu hubungan baik kedua bangsa adalah dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/10)

01 September 2010, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikukuh bahwa penyelesaian masalah bilateral dengan Malaysia harus dilakukan dengan cara damai. Dalam pidatonya menyikapi masalah hubungan bilateral dengan Malaysia di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (1/9/2010), Presiden tak menyinggung sama sekali kemungkinan konfrontasi atau bahkan perang.

"Perkembangan dan dinamika kedua negara, salah satu hubungan bilateral Indonesia yang paling penting," ujar Presiden. Tiga alasan diungkapkan Presiden untuk menjaga hubungan Indonesia dan Malaysia tetap berjalan dengan erat.

Pertama, kata Presiden, Indonesia dan Malaysia memilik hubungan sejarah, budaya, dan kekerabatan yang sangat erat dan mungkin yang paling erat dibanding negara-negara lain dan sudah terjalin selam ratusan tahun. "Kita mempunyai tanggung jawab sejarah untuk memelihara dan melanjutkan tali persaudaraan ini," ujar Presiden.

Kedua, hubungan Indonesia dan Malaysia adalah pilar penting dalam keluarga besar ASEAN. "ASEAN bisa tumbuh pesat selama empat dekade terakhir ini, antara lain karena kokohnya fondasi hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia," lanjut Presiden.

Ketiga, ada sekitar dua juta orang Indonesia yang bekerja di Malaysia baik di perusahaan, di bidang pertanian, maupun di berbagai lapangan pekerjaan. Ini adalah jumlah tenaga kerja Indonesia yang terbesar di luar negeri. "Tentu saja keberadaan tenaga kerja Indonesia di Malaysia membawa keuntungan bersama bagi Indonesia maupun bagi Malaysia," jelas Presiden.

Sementara itu, ada sekitar 13.000 pelajar dan mahasiswa asal Indonesia yang belajar di Malaysia dan sekitar 6.000 mahasiswa Malaysia di Indonesia. "Ini merupakan aset bangsa yang harus dibina bersama dan menjadi modal kemitraan," kata Presiden.

Menurut Presiden, kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia menjadi alasan penting hubungan kedua negara harus dipertahankan. Wisatawan Malaysia yang berkunjung ke Indonesia merupakan ketiga tebesar dengan 1,18 juta orang dari total 6,3 juta wisatawan macanegara. Investasi Malaysia di Indenesia dalam lima tahun terakhir pada 2005-2009 berupa 285 proyek dengan nilai investasi berjumlah 1,2 miliar dollar AS. Sementara investasi Indonesia di Malaysia mencapai 534 juta dollar AS. Jumlah perdagangan kedua negara selama tahun 2009 mencapai 11,4 miliar dollar AS.

Pelepasan nelayan Malaysia dinilai lazim

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, dikembalikannya tujuh nelayan Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia merupakan kelaziman di lingkungan ASEAN selama ini.

"Perlu diketahui, dalam kasus yang sama, banyak nelayan Indonesia yang diduga memasuki perairan negara sahabat juga dikembalikan ke negeri kita," kata Presiden. Tujuh nelayan Malaysia pun dikembalikan setelah diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Dikatakan Presiden, solusi yang paling tepat untuk mencegah insiden serupa adalah dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah baik darat maupun laut antara Indonesia dan Malaysia.

"Termasuk di wilayah Selat Singapura dan perairan Sulawesi maupun Ambalat. Perundingan ini dapat dipercepat. Semua ini mesti berangkat dari niat dan tujuan yang baik agar insiden serupa dapat dicegah dan ditiadakan," kata Presiden.

Seperti diketahui, pengembalian tujuh nelayan itu menjadi polemik. Berbagai kalangan menilai, pengembalian tujuh nelayan itu sebagai bentuk "barter" dengan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia di wilayah Indonesia.

Jaga citra dan martabat

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta rakyat Indonesia agar menghindari kekerasan dalam menyikapi masalah hubungan Malaysia dan Indonesia menyusul insiden di perairan Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Sikap yang sama akan dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah bilateral dengan Malaysia.

"Kita harus senatiasa menjaga citra dan jati diri kita sebagai bangsa yang bermartabat dalam menjalin hubungan internaisonal tanpa kehilangan prinsip dasar politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan untuk kepentingan nasional," kata Presiden.

Presiden mengajak seluruh rakyat untuk menjauhi tindakan yang berlebihan seperti aksi kekerasan karena hanya akan menambah masalah yang ada. Kekerasan sering memicu terjadinya kekerasan yang lain. Presiden berharap dapat menyelesaikan masalah dengan serius dan tepat tanpa destruktif.

"Cara menangani hubungan Indonesia dan Malaysia akan disimak dan diikuti oleh negara sahabat di Asia dan dunia internasional. Sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia sering jadi panutan dalam menyelesaikan konflik di negara ASEAN dan belahan bumi yang lain," ujar Presiden.

Ditekankan Presiden SBY, karakter dan peran internasional Indonesia yang konstruktif dalam menjaga perdamaian tetap dikedepankan. Presiden berjanji, insiden yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia yang terjadi akhir-akhir ini akan dituntaskan secepatnya.

Percepat perundingan batas wilayah


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, perundingan batas wilayah Indonesia-Malaysia harus segera dituntaskan agar tidak terjadi insiden yang mengganggu hubungan kedua negara.

"Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden serupa adalah, dengan cara segera menuntaskan perundingan," kata Presiden.

Presiden menjelaskan, perundingan yang dilakukan meliputi perundingan batas wilayah darat dan maritim termasuk di wilayah selat Singapura, dan perairan Sulawesi, atau perairan Ambalat.
"Indonesia berpendapat bahwa perundingan menyangkut batas wilayah ini dapat kita percepat dan kita efektifkan pelaksanaannya," kata Presiden.

Presiden menambahkan, perundingan harus didasari niat dan tujuan yang baik, agar insiden-insiden serupa yang mengganggu hubungan baik kedua bangsa dapat dicegah dan tiadakan.
Presiden menegaskan, memelihara hubungan baik dengan negara sahabat, apalagi dengan Malaysia, sangat penting.

"Tetapi, tentu kita tidak bisa mengabaikan kepentingan nasional, apalagi jika menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI," katanya menegaskan.

Terkait itu Presiden mengatakan dirinya telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia, yang intinya menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh aparat Malaysia. "Saya juga mendorong agar proses perundingan batas maritim dapat dipercepat dan dituntaskan," ungkapnya.

Presiden menekankan, Indonesia menginginkan agar perundingan yang akan dilangsungkan kembali mulai 6 September 2010 dapat mencapai kata sepakat. Indonesia akan terus mendorong Malaysia untuk benar-benar menyelesaikan perundingan batas wilayah yang sering memicu terjadinya insiden dan ketegangan.

"Dengan demikian, dengan dapat dicegahnya ketegangan dan benturan-benturan yang tidak perlu, saya yakin permasalahan, hubungan baik dan kerjasama bilateral antara Indonesia-Malaysia akan berkembang lebih luas," tuturnya.

Kepala Negara menegaskan, dalam hubungan antarbangsa yang lebih luas, kedaulatan dan keutuhan wilayah adalah sangat vital dan harus tetap dijaga. "Kita harus terus membangun diri menjadi negara yang maju, sejahtera, dan bermartabat, dengan tetap menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan negara-negara sahabat," demikian Presiden Yudhoyono.

KOMPAS.com