Saturday, April 17, 2010

Helikopter Lynx AL Korsel Jatuh


17 April 2010 -- Sebuah helikopter Angkatan Laut Korea Selatan jatuh di bagian Barat-Daya, menewaskan satu orang dan tiga orang hilang, diumumkan Kementrian Pertahanan Korea, Jumat (16/4).

Helikopter jenis Lynx dari Armada Ketiga saat melakukan patroli dekat Kepulauan Chuja 14,5 km Tenggara Jindo, Provinsi Jeolla Selatan, jatuh sekitar pukul 20.58 waktu setempat, Kamis (15/4). Lynx helicopter jenis anti kapal selam buatan Inggris.

Militer dan Polisi segera mengirimkan kapal-kapalnya ketempat insiden terjadi, guna melakukan operasi pencarian dan penyelamatan.

Menurut pihak militer Korsel helikopter ini berusia 11 tahun, kondisinya masih layak pakai da cuaca saat kejadian dilaporkan dalam kondisi baik.

AL Korsel mengoperasikan 25 Lynx sejak 1990-an, termasuk 13 Super Lynx dengan peningkatan pada rotornya. Satu helicopter Lynx jatuh 1993 saat melakukan misi pengangkutan dekat Pohang, Provinsi Gyeongsang Utara.

Pada tahun ini, militer Korsel telah kehilangan dua jet tempur F-5, satu helikopter milik AD, satu korvet tenggelam dan terakhir helikopter Lynx.

Air Crash Observer/@beritahankam

Kosekhanudnas I Tangkap Pesawat Tak Dikenal


16 April 2010, Jakarta -- “Siaga 1, Waspada Merah, Siap Tempur 1”, demikian perintah Pangkosekhanudnas I, Marsekal Pertama TNI J.F.P Sitompul saat mengetahui adanya pelanggaran wilayah udara nasional oleh kekuatan udara asing melalui Pusat Operasi Sektor Makosekhanudnas I, sebagai Pos Komando Pengendalian kepada unsur TS yang siaga di Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Diketahui bahwa kekuatan udara negara asing telah melakukan unjuk kekuatan yang sangat mencolok dengan terus memperkuat kedudukannya di pangkalan aju dalam rangka mewujudkan kekuatan politiknya untuk menguasai Pulau Jawa dan seringkali melakukan penerbangan pengintaian yang melanggar jalur penerbangan wilayah udara nasional Indonesia.

Kosekhanudnas I beserta jajaran Satuan Radar di bawahnya menangkap kegiatan pesawat tidak dikenal yang melakukan pengintaian diwilayah NKRI khususnya diwilayah Kosekhanudnas I. Guna menindak lanjuti kondisi tersebut, Satuan Radar jajaran Kosekhanudnas I melaporkan langsung dan meningkatkan intensitas operasi untuk memotong garis perhubungan udara lawan dengan cara menghancurkan kekuatan udara asing tersebut yang memasuki wilayah udara Indonesia dengan melibatkan unsur TS sebagai Interceptor.

Setelah mendapatkan perintah dari Pangkosekhanudnas I Marsekal Pertama TNI J.F.P Sitompul, unsur TS dengan pesawat F-5 E Tiger dalam kondisi siap tempur diterbangkan untuk mengejar dan melakukan tindakan Force Down terhadap kekuatan udara negara asing yang tertangkap radar telah melanggar wilayah udara nasional Indonesia.

Hal tersebut merupakan rangkaian skenario kegiatan Latihan Cakra A/2010 yang melibatkan unsur dari Popunas Kohanudnas, Satuan Radar di jajaran Kosekhanudnas I dan mengerahkan kekuatan 4 pesawat tempur F-5 E Tiger Skadron Udara 14 lanud Iswahyudi serta satu pesawat angkut berat C-130 Hercules Skadron Udara 32 Lanud Abd. Saleh dengan jumlah total personel sebanyak 405 orang.

Latihan Hanud Cakra A/2010 ini bertujuan untuk melatih kesiapsiagaan unsur Hanud jajaran Kosekhanudnas I dan Radar Sipil dalam rangka menjaga kedaulatan udara di wilayah tanggung jawabnya.

Berkat kesiapsiagaan jajaran Kohanudnas dan seluruh satuan samping yang terlibat, segala kegiatan yang berdampak kepada terganggunya kedaulatan, keselamatan dan kesatuan negara dapat diatasi.

Hasil yang diharapkan dalam menggelar Latihan Cakra A/2010 adalah untuk memantapkan prosedur pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara Nasional bersama seluruh jajaran dan sistem komunikasi dalam mendukung kelancaran Operasi Pertahanan Udara Nasional untuk menjaga kedaulatan wilayah udara.




Pentak kosekhanudnas

Menhan Menerima Ka Lapan


16 April 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro menerima Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) DR. Ir. Adi Sadewo Salatun beserta rombongan, rabu 14/4, di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta. Maksud kedatangannya adalah menjalani kerjasama dalam pengembangan teknologi roket pertahanan dengan Kemhan.

Dalam acara penyampaian paparan oleh Ka Lapan, Menhan sangat menyetujui keinginan Ka Lapan untuk bekerjasama dengan Balitbang Kemhan. Menhan menyambut baik kerjasama tersebut dan meminta agar kerjasama ini dibuatkan MoU antara Kemhan dan Lapan. Selain roket pertahanan, Menhan mengharapkan ada teknologi pertahanan lainnya yang bisa di kembangkan oleh Balitbang Kemhan dan Lapan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemhan DR. Ir. Pos M. Hutabarat, MA mengatakan bahwa Balitbang mempunyai rencana bekerjasama dengan Lapan untuk meluncurkan warhead milik Balitbang Kemhan yang bekerjasama dengan PT. pindad. Dalam proses peluncurannya, Lapan akan menggunakan roket buatannya dan Kemham akan menggunakan warhead berukuran 120 mm. Saat ini, roket dan warhead sudah siap dan akan diluncurkan hingga ketinggian 12 Km yang di rencanakan pada bulan September 2010.

Selain roket, Ka Lapan menambahkan bahwa Lapan telah membuat satelit pengintaian. Satelit milik Lapan ini bernama Satelit Mikro Lapan-Tubsat dan telah diluncurkan pada tahun 2007 yang lalu. Satelit ini berada pada ketinggian 600 km dan masih bekerja dengan baik hingga saat ini.

Keunggulannya adalah satelit tersebut bisa dikendalikan langsung dan pengambilan gambarnya bisa diperoleh secara instan. Sedangkan satelit milik luar negeri tidak seperti itu. Prosesnya sangat lambat, gambar yang diinginkan difoto dulu, lalu foto diproses dan hasilnya akan terlihat tiga hari sampai seminggu kemudian.

Selain satelit tersebut di atas, Lapan juga akan meluncurkan kembali satelit kembar. Satelit itu terdiri dari satelit surveilance dan satelit imager. Posisi satelit berada di equator pada ketinggian 650 Km. Keberadaan satelit ini dimaksudkan penggunaannya untuk berkomunikasi darurat ketika bencana terjadi di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebuat, turut mendampingi menhan Dirjen Renhan Kemhan Marsda TNI Bonggas S. Silaen, SIP, Dirjen Ranahan Kemhan Laksda TNI Gunadi, MDA, Kabalitbang Kemhan Dr. Ir. M. Hutabarat, MA dan Karo Humas Kemhan Brigjen TNI I wayan Midhio.

DMC

TNI Kian Pahami Hak Asasi

Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Lodewijk P memeriksa pasukan saat berlangsungnya upacara peringatan HUT ke 58 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang berlangsung di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta, Jum'at (16/4). Upacara yang berlangsung sederhana tersebut dihadiri para petinggi di lingkungan Kopassus (Foto: ANTARA/Prabu Pandya/Koz/nz/10)

17 April 2010, Jakarta -- Institusi Tentara Nasional Indonesia belakangan mengalami banyak kemajuan, terutama terkait penghargaan dan pemahaman terhadap isu-isu hak asasi manusia. Hal itu tampak dari berbagai pendidikan HAM dan Konvensi Geneva yang sejak masa reformasi sudah mulai diajarkan dalam materi pendidikan di kemiliteran.

Penilaian itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I (Bidang Pertahanan dan Keamanan) DPR Tubagus Hasanuddin di Jakarta, Jumat (16/4). Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan hal tersebut seusai berbicara dalam diskusi tentang intelijen di Lembaga Pemantau HAM Imparsial, Jakarta.

Akan tetapi, soal apakah TNI lebih maju dalam menerapkan prinsip HAM, Hasanuddin meminta TNI tak perlu menilai dirinya sendiri dan menyerahkan hal itu kepada masyarakat sebagai penilainya.

”Dalam pendidikan di militer sekarang memang wajib belajar soal HAM dan Konvensi Geneva. Jujur, yang dahulu tidak ada soal itu. Selain itu, juga ditegaskan, tentara hanya untuk menghadapi agresor asing dalam perang,” ujar Hasanuddin.

Soal beban masa lalu yang masih terus menempel dan mengikuti institusi militer, terutama terkait pelanggaran HAM yang dilakukan pada masa lalu, Hasanuddin menyatakan, justru di situ TNI ditantang untuk menunjukkan diri telah berubah dan lebih profesional.

”Saya juga berharap masyarakat bisa bersikap lebih obyektif menilai TNI, yang sekarang sudah berubah dan jauh lebih baik. Setidaknya militer sekarang punya komitmen untuk netral dan tingkat disiplin mereka juga jauh lebih baik,” ujar Hasanuddin.

Pelatihan HAM

Secara terpisah, Jumat, Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) Mayor Jenderal Lodewijk F Paulus menuturkan, aspek HAM dan humaniter menjadi bagian yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan Kopassus. Setiap prajurit Kopassus paham HAM dan harus bisa menghormati HAM.

”Namun, orang selalu melihat masa sekarang dengan menggunakan kacamata lama. Itu tidak adil,” kata Lodewijk seusai upacara hari ulang tahun ke-58 Kopassus di Jakarta.

Menurut Lodewijk, berkaitan dengan aspek doktrin dalam Kopassus, aspek hukum HAM dan humaniter selalu menjadi masalah. Apalagi berbagai pihak selalu memandang Kopassus dengan perspektif masa lalu. Kini, materi HAM masuk dalam semua pelajaran dan kurikulum Kopassus.

Untuk itu, Kopassus bekerja sama dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menggeluti HAM untuk mengadakan pelatihan. ”Saya jamin, tidak ada satu prajurit Kopassus pun yang tidak memahami HAM. Pada gilirannya, dia harus hormati HAM,” ujarnya.

Menurut Lodewijk, Kopassus terus-menerus melakukan evaluasi internal. Dalam setahun terakhir ini ada tiga hal yang menjadi bahan evaluasi, yaitu perang teror, sandi yudha (intelijen), dan parakomando. Ketiga unsur ini mendapat perhatian khusus dan ke depan ditingkatkan sebagai upaya untuk menghadapi tantangan.

Untuk pengembangan setahun ke depan, Kopassus mengharapkan ada pembinaan personal dan peningkatan alat. Namun, menurut Lodewijk, Kopassus belum menerima dana tambahan untuk pembelian material khusus, sebagaimana yang disampaikan kepada Kementerian Pertahanan, beberapa waktu lalu. Dengan mengacu pada kebutuhan esensial minimum, salah satu pertimbangan sistem persenjataan adalah jangan sampai dalam latihan dengan negara lain, alat yang dimiliki Kopassus jauh tertinggal.

”Latihan dengan Malaysia, alat sudah cukup sama. Kalau soal mental dan skill, silakan wartawan yang menjawab,” katanya.

Berkaitan dengan normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat, Lodewijk menyatakan, bola kini di pihak AS. ”Saya sudah ke sana. Sekarang, menurut pantauan saya, semua berjalan lancar,” katanya.

Kompas

Indonesia Butuh KRI Rumah Sakit Lagi


15 April 2010, Laut Jawa -- Indonesia membutuhkan satu unit kapal perang Republik Indonesia (KRI) yang berfungsi sebagai rumah sakit seperti KRI dr. Soeharso yang berada di bawah jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim).

"Kalau melihat kondisi geografis Indonesia yang kepulauan ini setidaknya ada dua KRI rumah sakit," kata Kepala Dinas Kesehatan Koarmatim Kolonel Laut (Kh) dr. Arie Zakaria, Sp.Ot., FICS, di atas geladak KRI dr. Soeharso yang sedang berlayar di perairan Laut Jawa, Kamis.

Saat ini jajaran TNI Angkatan Laut (AL) hanya memiliki satu KRI rumah sakit, yakni KRI dr. Seoharso. Selanjutnya dibutuhkan satu KRI rumah sakit lagi untuk memperkuat Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar).

Sehingga saat terjadi bencana alam atau peristiwa kecelakaan di laut kawasan barat Indonesia, pemerintah tidak perlu mendatangkan KRI rumah sakit dari Markas Koarmatim di Dermaga Ujung, Surabaya.

Seperti saat peristiwa bencana alam gempa bumi di Sumatera Barat beberapa waktu lalu. Pemerintah meminta bantuan KRI dr. Soeharso untuk menangani korban gempa karena sejumlah rumah sakit di Padang dan sekitarnya tidak berfungsi.

Pada saat itu kegiatan operasi pembedahan dan penanganan medis untuk para korban bencana dilakukan di atas geladak KRI Soeharso yang bersandar di Dermaga Padang Pariaman dan membuka layanan untuk umum mulai pukul 06.00 hingga 18.00 WIB.

"Peralatan medis di KRI Soeharso sendiri sebenarnya tidak lengkap. Masih dibutuhkan penambahan sarana dan prasarana sekaligus pembenahan di beberapa ruang," kata Arie menambahkan.

Menurut dia, KRI dr. Soeharso tidak dilengkapi peralatan operasi pembedahan, peralatan restitusi, dan laboratorium. Saat ini yang ada hanya unit gawat darurat (UGD), apotek, dan beberapa peralatan evakuasi korban kecelakaan di laut.

KRI dr. Soeharso resmi ditetapkan sebagai KRI rumah sakit sejak 2007. Kapal buatan Korea Selatan yang dibeli seharga Rp100 miliar itu awalnya bernama KRI Teluk Dalpele dan sejak 2004 bergabung dengan jajaran Koarmatim.

Untuk menyulap KRI Teluk Dalpele menjadi KRI dr. Soeharso yang berfungsi sebagai rumah sakit itu, pemerintah mengeluarkan dana sedikitnya Rp100 miliar lagi.

Selain mengangkut 133 anak buah kapal dan 60 tenaga medis, kapal tersebut dilengkapi dengan tempat tidur pasien yang mampu menampung hingga ratusan orang.

Sementara itu, latihan pencarian dan penyelamatan (SAR) korban kecelakaan kapal di perairan Laut Jawa pada 14-15 April 2010 dikendalikan dari KRI dr. Soeharso. Latihan itu berlokasi sekitar 30 mil laut arah utara Markas Koarmatim.

Selain KRI dr. Soeharso, latihan gabungan personel TNI-AL dan Badan SAR Nasional itu juga melibatkan pesawat udara Cassa NC-212, helikopter BO-105, KRI Sura, dan KRI Warakas.

Latihan dibawah pimpinan Komandan Satgas SAR 2010, Kolonel Laut (P) Sutaryono, itu berjalan lancar. Selain faktor cuaca di Laut Jawa yang kondusif, para personel yang terlibat dalam latihan itu menjalankan materi latihan sesuai skenario.

ANTARA JATIM

TNI Tak Berwenang Eksekusi Aset Pemda

Asap hitam mengepul dari mobil yang dibakar massa setelah terjadi bentrok antara warga dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang di bantu Polisi di daerah Koja, Jakarta Utara, Rabu (14/4). Kerusuhan yang dipicu pembebasan lahan makam keramat mbah Priok tersebut mengakibatkan beberapa orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. (Foto: ANTARA/Muhamad Sridipo/Koz/hp/10)

17 April 2010, Jakarta -- Juru Bicara Mabes TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen menyatakan, TNI tidak berwenang melakukan eksekusi terhadap aset-aset pemda, termasuk di kawasan Terminal Peti Kemas Koja, Jakarta Utara.

"Eksekusi terhadap aset pemda hanya dapat dilakukan oleh aparat pemda dan kepolisian. TNI hanya akan bertindak jika ada permintaan bantuan dari Polri," kata Sagom Tamboen di Jakarta, Sabtu (17/4/2010).

Ia menjelaskan, tugas pokok TNI adalah pertahanan negara, bukan ketertiban keamanan masyarakat yang menjadi tugas pokok Polri. "Jika dalam menjalankan tugasnya Polri merasa tidak sanggup dan meminta bantuan TNI, maka TNI akan bergerak. Itu pun sudah ada mekanismenya. Tidak asal meminta bantuan begitu saja, ada aturan perundang-undangannya," kata Sagom.

Tak hanya itu, perbantuan itu pun akan diberikan proporsional sesuai kewenangan yang dimiliki TNI. "Jadi tidak serta-merta minta bantuan, ada mekanismenya dan itu harus dikoordinasikan dengan cermat ’siapa berbuat apa’," katanya menegaskan.

Dalam kasus kerusuhan di Terminal Kemas Koja, kewenangan utama eksekusi ada di tangan pemda dan aparatnya. Jika tidak bisa teratasi maka Polri bisa diminta bantuan. "Jika Polri tidak juga bisa mengatasi, maka mereka bisa meminta bantuan TNI melalui mekanisme yang telah diatur dalam undang-undang, dan itu harus dikoordinasikan benar. Jadi, keberadaan TNI ada di lapis ketiga, bahkan keempat," kata Sagom.

Keberadaan TNI, seperti POM TNI Angkatan Laut dan Kodim, semata mengamankan obyek-obyek vital dan sarana prasarana TNI yang ada di Tanjung Priok.

Kepala Satpol PP Kepulauan Seribu Hotman Sinambela mengungkapkan, kepolisian dan TNI seolah lepas tangan dan menyerahkan tugas eksekutorial kepada Satpol PP.

"Rapat itu sebenarnya tertutup, rahasia. Tapi saya ungkapkan. Pada rapat itu, kami bilang, polisi jangan meng-outsourcing-kan pekerjaan ini ke kita (Satpol PP). Ini bukan hajat murni Satpol PP," ujar Hotman.

Ia memaparkan, untuk penertiban lahan milik PT Pelindo II itu, Satpol PP mengerahkan 1.750 personel yang berasal dari seluruh wilayah DKI Jakarta. Perintah kepada seluruh Satpol PP diterima sehari sebelum eksekusi, Selasa (13/4/2010).

Sementara Polda hanya memberikan bantuan 2 SSK Brimob dan Polres menerjunkan 2 SSK Samapta. Dengan bantuan personel Garnisun, POM TNI Angkatan Laut dan Kodim, jumlah aparat yang berada di lapangan mencapai 2.000 orang.

Namun, kata Hotman, saat eksekusi di lapangan, personel Polri dan TNI justru meninggalkan ribuan pasukan Satpol PP yang berada di garis depan.

Tak hanya itu, Hotma mengungkapkan, pihaknya sempat mendapat informasi intelijen Kodim setempat yang mengabarkan situasi pada Rabu (14/4/2010) subuh kondusif.

KOMPAS.com

Danrem 033 Wira Pratama Diganti

Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjend TNI M Noer Muis (tengah) melakukan salam komando dengan Komandan Komando Resor Militer (Danrem) 033/Wirapratama Kolonel Czi Zainal Arifin (kanan) dan mantan Danrem 033/Wirapratama Kolonel Arh Mardimin di Markas Korem 033/Wirapratama, Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (15/4). Salam komando tersebut dilakukan usai serah terima jabatan Danrem 033/Wirapratama dari Kolonel Arh Mardimin kepada Kolonel Czi Zainal Arifin. (Foto: ANTARA/ HENKY MOHARI/ed/hp/10)

13 April 2010, Tanjungpinang -- Tongkat komando Jabatan Komandan Resor Militer (Korem) 033/Wira Pratama Pangdam I Bukit Barisan bakal berpindah berpindah tangan dari Kolonel Arh Mardimin ke Kolonel CZI Zaenal Arifin dalam waktu dekat.

Mutasi pucuk pimpinan Danrem 033/WP ini menurut Dandim 0316 Batam Letkol Hartono akan berlangsung pada hari Kamis (15/4) nanti di Makorem 033/WP Tanjungpinang.

"Proses serah terima jabatan (sertijab) dipimpin langsung oleh Pangdam I Bukit Barisan Mayjen Inf M. Noer Muis," ujar Hartono di Makodim, Batuampar kemarin (12/4).

Dijelaskannya, Danrem baru Kolonel CZI Zaenal Arifin adalah staf direktorat Zeni Mabes TNI Angkatan Darat. Ia dimutasikan mengganti Kolonel Arh Mardimin yang telah berdinas di daerah ini sejak tahun 2008 lalu.

Kolonel Arh Mardimin sendiri menjabat Danrem 033/WP sejak tanggal 23 Mei 2008 lalu. Ia menggantikan posisi Kolonel Inf Ridwan yang ditarik ke Mabes TNI-AD.

Pasukan TNI AD dari Yonif 134 Tuah Sakti menembak mati seorang teroris untuk menyelamatkan sandera dalam atraksi pengamanan gangguan keamanan nasional yang dilakukan usai serah terima jabatan Danrem 033/Wirapratama Kepulauan Riau (Kepri) di Tanjungpinang, Kamis (15/4). (Foto: ANTARA/HENKY MOHARI/ed/hp/10)

Mutasi ditubuh TNI-AD itu menurut Hartono adalah hal wajar untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier perwira bersangkutan.

Dalam rangkaian proses sertijab Danrem menurut pengganti Letkol Ahadi Martanto belum lama ini, Pangdam Mayjen Inf M. Noer Muis akan melakukan serangkaian lawatan di beberapa pulau terluar seperti pulau Nipah dan pulau Niko.

Jenderal TNI bintang dua di pundak itu menurutnya akan melakukan kegiatan diving (menyelam) di beberapa kawasan terumbuh karang yang menjadi ikon bahari daerah ini disela-sela kunjungan kerjanya nanti.

batampos

Pemerintah Bentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar (tengah) berbincang dengan Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri (kanan) dan Kepala BIN Sutanto sebelum mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/4). Presiden SBY memimpin rapat terbatas mengenai revitalisasi industri pertahanan dan permasalahan kehutanan serta perubahan iklim. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/nz/10)

16 April 2010, Jakarta -- Pemerintah akan membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagai langkah awal merealisasikan revitalisasi industri pertahanan di Indonesia.

Usai rapat kabinet terbatas membahas revitalisasi industri pertahanan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan KKIP bukan badan hukum namun merupakan forum koordinasi di antara beberapa kementerian terkait revitalisasi industri pertahanan, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Riset dan Teknologi, dan Kementerian Perindustrian.

KKIP yang dikepalai Menteri Pertahanan sebagai pembina teknis merupakan usulan dari hasil lokakarya yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan untuk membahas revitalisasi pertahanan.

Purnomo memaparkan tugas KKIP adalah membina industri dalam negeri untuk membangkitkan kembali industri pertahanan yang runtuh setelah krisis moneter 1998.

"Kita coba membuat master plan blue print dari kebijakan untuk membangun dengan banyak menggunakan produk dalam negeri. Misalnya pembangunan kapal perang besar sekarang hanya membangun kapal patroli 50-60 meter, nah sekarang bagaimana kita membangun kapal korvet 120 meter dan juga pesawat tempur," jelasnya.

Selain itu, KKIP juga direncanakan akan mendorong percepatan pembangunan kekuatan pokok minimal TNI untuk berbagai operasi militer dan operasi selain perang.

Berbeda dengan sektor usaha milik negara lainnya, Purnomo mengatakan, untuk industri pertahanan sudah pasti harus dibiayai oleh BUMN.

"Kita tidak bisa dapat dari swasta, berbeda dengan sektor lain. Ujungnya adalah APBN. Kalau APBN tidak bisa memenuhi, kita tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok minimal," ujarnya.

Untuk anggaran 2010, Purnomo mengatakan, Kementerian Pertahanan mendapatkan tambahan anggaran Rp42 triliun namun habis untuk kesejahteraan personel.

Sedangkan untuk revitalisasi pertahanan pemerintah masih harus mencari solusi sumber pendanaan.

Untuk mempertajam rencana revitalisasi industri pertahanan yang masuk ke dalam prioritas program pembangunan selama 5 tahun mendatang, pemerintah akan menggelar rapat khusus yang melibatkan tiga staf angkatan TNI.

ANTARA News

Presiden Harap Industri Pertahanan Tembus Pasar Internasional

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/4). Rapat terbatas tersebut mengenai revitalisasi industri pertahanan dan permasalahan kehutanan serta perubahan iklim. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/nz/10)

17 April 2010, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhohoyono berharap Indonesia memiliki kemandirian dalam pengadaan sistem persenjataan dan peralatan pertahanan. Tak hanya itu, ia juga berharap agar industri pertahanan Indonesia dapat memiliki daya saing tinggi dan menembus pasar internasional.

"Kita juga ingin dengan daya saing yang makin tinggi, maka industri kita itu bisa memproduksi perlengkapan pertahanan yang bisa dipasok ke negara negara sahabat," kata Presiden di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/4).

Presiden SBY memimpin rapat terbatas kemarin khusus membicarakan mengenai industri pertahanan. Pada kesempatan itu, ia mengatakan, industri pertahanan di Indonesia harus makin optimal karena investasi untuk membangun industri tersebut sangat besar. Penyiapan sumber daya manusia dalam industri tersebut juga memiliki biaya yang tak rendah.

Kepala negara mengingatkan, sebelum krisis ekonomi pada 1998, industri pertahanan di Tanah Air memiliki daya saing yang tinggi. Namun saat krisis, industri ini terganjal masalah pendanaan.

Oleh karena itu menurutnya, setelah perekonomian pulih kembali, kini saatnya untuk melakukan revitalisasi dan pengembangan dan industri pertahanan. Ia mengatakan, revitalisasi industri pertahanan menjadi prioritas dan agenda utama pemerintah dalam lima tahun mendatang.

Ia berjanji pemerintah akan mencari solusi pendanaan dan manajemen dalam industri pertahanan agar Indonesia memiliki industri pertahanan yang tangguh.

"Agar dari segi market di dalam negeri, ada kepastian dan cukup kuat untuk memproduksi sistem persenjataan dan perlengkapan militer itu, sekaligus bagaimana inovasi dan langkah-langkah lain untuk benar-benar menuju ke industri pertahanan yang tangguh," katanya.

JURNAS

Danjen: Prajurit Kopassus Paham dan Hormati HAM

Ratusan prajurit korp baret merah dengan menenteng senjata tampak khidmat mengikuti upacara peringatan HUT ke-58 Kopassus. (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

16 April 2010, Jakarta -- Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat (Kopassus) Majyen TNI Lodewijk F Paulus menyatakan, prajuritnya memahami dan menghormati prinsip hukum humaniter dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Sebagai bentuk reformasi internal, maka Kopassus telah memasukkan prinsip-prinsip humaniter dan HAM dalam setiap materi pendidikan di seluruh unsur," katanya, usai peringatan HUT ke-58 Kopassus di Jakarta, Jumat.

Ia mengakui, selama ini penilaian masyarakat bahwa Kopassus tidak dapat dilepaskan dari kasus pelanggaran HAM.

"Masyarakat masih melihat Kopassus saat ini, dengan kerangka masa lalu. Ini sebenarnya tidak adil, tetapi sebagai prajurit Kopassus kami terus berbenah diri, dengan memasukkan prinsip-prinsip humaniter dan HAM dalam setiap materi pendidikan di seluruh unsur," ujar Lodewijk.

Ia mengatakan, pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa LSM dan CSIS untuk lebih memahami prinsip-prinsip hukum Humaniter dan HAM.

"Sehingga saya yakini, saat ini tidak ada satu pun prajurit Kopassus yang tidak memahami dan menghormati prinsip-prinsip Humaniter dan HAM," kata Danjen Kopassus.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan, dalam kerangka HUT ke-58 Kopassus pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap kinerja korps yang dipimpinnya.

"Evaluasi dilakukan terhadap semua kemampuan Kopassus yaitu penanggulangan teror, sandhi yudha, dan para komando, untuk ditingkatkan kemampuannya di masa datang," katanya.

ANTARA News

PDIP Kritik Lemahnya Sistem Pengamanan Laut RI

Sejumlah orang berada di sekitar sejumlah kapal yang diamankan di Stasiun Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), Pontianak, Kalbar, Jumat (16/4). Sebanyak 10 kapal ikan asal Vietnam berhasil ditangkap Kapal Hiu 001 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan saat sedang menebar jaring ikan, di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sekitar Laut Cina Selatan. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ed/pd/10)

17 April 2010, Jakarta -- Ketua Bidang Pertahanan Keamanan dan Hubungan Internasional DPP PDI Perjuangan, Andreas H Pareira, mengkritik sistem pengamanan laut RI yang hingga kini sangat lemah dalam perlindungan terhadap berbagai aksi pencurian ikan oleh nelayan asing.

"Pencurian ikan secara massive oleh nelayan sejumlah negara, termasuk yang terakhir diberitakan sebuah harian nasional dilakukan nelayan Vietnam di Laut Cina Selatan, menunjukkan lemahanya sistem pengamanan laut kita," katanya di Jakarta, Jumat (16/4).

Doktor politik yang juga mantan anggota Komisi I DPR RI (bidang Politik Luar Negeri dan Pertahanan) periode 2004-2009 ini lantas mendesak Pemerintah, yakni Kementerian Kelautan, TNI AL, dan Bakorkamla melalui Kementerian Koordinator Polhukam, harus segera duduk bersama untuk membenahi sistem keamanan laut RI.

"Pemerintah tidak boleh membiarkan kekayaan laut kita dijarah secara 'massive' dan terus-menerus oleh nelayan-nelayan asing. DPR RI pun perlu memberikan perhatian khusus terhadap aspek keamanan laut untuk segera bersama Pemerintah membenahi regulasi dan wewenang kendali keamanan laut," katanya menandaskan.

Termasuk di dalam, demikian Andreas Pareira, mendesaknya menyediakan anggaran yang cukup untuk peralatan dan tugas operasi keamanan laut. "Tidak bisa lagi kita mengejar para pencuri dan penjarah kekayaan kita dengan hanya bermodalkan bambu runcing kan. Artinya, Pemerintah jangan terkesan membiarkan pengamanan perairan di wilayah teritori Nusantara ini dijaga oleh para nelayan tradisional kita," ujarnya.

Pemerintah RI melalui berbagai instrumennya, menurut Andreas Pareira, perlu ada keperdulian dan keseriusan untuk mengatasi masalah keamanan laut dari Pulau Natuna, Pulau Miangas hingga Pulau Rote, serta Laut Arafura di Merauke sampai Laut Sabang.

MI.com

Kopassus Masih Tunggu Keputusan AS

Ratusan prajurit Kopassus mengikuti peringatan HUT ke-58 Kopassus. (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

16 April 2010, Jakarta -- Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat (Kopassus) hingga kini masih menunggu keputusan Amerika Serikat (AS) tentang kelanjutan kerja sama pasukan elit kedua negara.

"Kami masih menunggu, normalisasi hubungan kerja sama pasukan elit kedua negara masih berjalan," kata Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus di Jakarta, Jumat.

Tetapi, lanjut dia, proses normalisasi itu mengisyaratkan perkembangan yang positif. "Saya mendengar seluruh proses normalisasi berjalan bagus," ungkapnya.

Kopassus menjalin kerja sama pendidikan dan latihan dengan sejumlah negara seperti AS. Namun, kerja sama itu terhenti menyusul embargo militer yang diterapkan AS terhadap Indonesia pada 1999.

Setelah AS mencabut embargo militernya terhadap Indonesia pada November 2005, pelatihan dan pendidikan bagi anggota Kopassus masih belum diberikan pihak negara Paman Sam itu, kata Lodewijk.

Padahal, pascapencabutan embargo militer itu, AS telah membuka kembali kerja sama "International Military Education and Training" (IMET), "Foreign Military Sales" (FMS), "Foreign Military Financing" (FMF), maupun "Defence Export" dengan Indonesia.

Terkait itu, awal pekan bulan lalu Indonesia mengirimkan tim ke AS untuk menjajaki kembali kemungkinan prajurit Kopassus kembali berlatih di AS. Tim terdiri atas unsur Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan Mabes TNI.

"Dan proses normalisasi yang telah dijajaki, masih berlangsung. Ya kami masih menunggu bagaimana pihak AS melihat dan menyikapinya," kata Danjen Kopassus.

ANTARA News

Latgabma Malindo Darsasa-7 AB/2010 Diharapkan Mampu Tangkal Niat Lawan

Panglima angkatan bersenjata dari kedua negara menyalami para peserta yang mengikuti latihan bersama ini. (Foto: Puspen TNI)

15 April 2010, Jakarta -- Indonesia dan Malaysia adalah dua negara besar yang posisinya sangat strategis di kawasan regional Asia Tenggara. Dua negara serumpun, bertetangga secara langsung, serta memiliki latar belakang tradisi dan budaya yang relatif sama.

Demikian dikatakan Asops Panglima TNI Mayjen TNI Supiadin AS pada upacara penyambutan pasukan Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Malaysia Indonesia (Malindo) Darat Samudera Angkasa (Darsasa)-7 AB/2010, di Lapangan GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (15/4).

Salah satu nilai strategis itu adalah karena eksistensi dan peran Selat Malaka, memposisikan Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang bertanggung jawab dalam mengawal, menjaga, dan menjamin keamanan jalur logistik dunia. Berkaitan dengan kondisi tersebut Latgabma Malindo Darsasa-7 AB/2010, memiliki arti dan manfaat yang sangat besar bagi kedua negara yaitu meningkatkan kualitas dan kapasitas kerjasama militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Tentara Malaysia (ATM) di segala bidang, terutama berkaitan dengan upaya peningkatan profesionalisme prajurit kedua negara, sehingga tercipta kesamaan prosedur pelaksanaan serta meningkatkan kemampuan dalam menjaga stabilitas keamanan regional Asia Tenggara, terutama bagi kedua negara dari segala bentuk ancaman terorisme dan bencana alam.

Asops Panglima TNI juga menyatakan bahwa, disisi lain Latgabma Malindo Darsasa-7 AB/2010 yang telah dilaksanakan bisa memberikan dampak penangkalan yang ampuh sehingga pihak lawan akan mengurungkan niat jahatnya. Pada akhirnya akan berdampak pada kondisi keamanan kawasan Asia Tenggara semakin mantap.

Pelita

KSAD: Kopassus Harus Tingkatkan Kemampuan

Danjen Kopassus, Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus (kiri), ketika menerima penghormatan pasukan pada saat defile dalam rangka HUT ke-58 Kopassus di Lapangan Upacara Makopassus Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (16/4). (Foto: ANTARA/Penerangan Kopassus/HO/Koz/nz/10)

16 April 2010, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta mengingatkan seluruh prajurit Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat (Kopassus) untuk selalu meningkatkan kemampuannya hingga siap menghadapi berbagai ancaman.

"Ingat, hanya dengan belajar dan berlatih, kemampuan serta keterampilan dapat dipertahankan, ditingkatkan, untuk menjaga citra Kopassus sebagai pasukan elit," katanya, dalam amanat tertulis pada HUT ke-58 Kopassus yang dibacakan Komandan Jenderal Kopassus Mayjen Lodewijk F Paulus di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, sebagai satuan khusus dengan tugas khusus yang bersifat strategis, Kopassus dituntut untuk selalu meningkat profesionalisme, kepekaan dan kepeduliannya serta kecepatan untuk digerakkan ke seluruh wilayah Indonesia.

Karena itu, membangun kesiapan satuan dan kesiapsiagaan seluruh unsur korps baret merah, harus menjadi tekad dan komitmen prajurit Kopassus dalam menjaga dan mempertahankan NKRI, kata George.

"Kehormatan, kepercayaan serta pengakuan terhadap kemampuan kemampuan dan profesionalitas Kopassus hanya dapat diasah dan dipeoleh dengan terus berlatih dan belajar," katanya mengingatkan.

Sementara itu, Komandan Jenderal Kopassus Mayjen Lodewijk F Paulus, mengatakan, dalam kerangka HUT ke-58 Kopassus pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap kinerja korps yang dipimpinnya.

"Evaluasi dilakukan terhadap semua kemampuan Kopassus yaitu penanggulangan teror, sandhi yudha, dan para komando, untuk ditingkatkan kemampuannya di masa datang," katanya.

Lodewijk menilai, profesionalisme prajurit Kopassus selama ini telah berjalan baik.

"Sebagai komandan saya melihat prajurit Kopassus cukup baik, punya semangat, keterampilan, yang memadai di semua tingkatan kemampuan tadi. Dan siap mendukung tugas pokok TNI menjaga kedaulatan NKRI," ujarnya.

Peringatan HUT ke-58 Kopassus dilakukan dengan sangat sederhana tanpa atraksi kemampuan dan ketangkasan prajurit, tanpa terjun payung. Hanya defile unsur-unsur Kopassus.

Beberapa sesepuh Korps Baret Merah juga tidak tampak hadir, selain memberikan karangan bunga selamat ulang tahun, seperti yang diberikan mantan Danjen Kopassus Letjen TNI (purn) Prabowo Subianto.

ANTARA News

RI-AS Gelar Latihan Bersama Pengangkutan Udara Taktis


16 April 2010, Jakarta -- TNI Angkatan Udara Republik Indonesia (RI) dan Amerika Serikat (AS) melakukan latihan bersama pengangkutan udara taktis bersandi "cope west 10" mulai 19 hingga 23 April 2010.

Siaran pers Kedubes AS di Jakarta, Jumat menyatakan, latihan bersama akan digelar di Pangakalan Udara Halim Perdana Kusuma melibatkan satuan pesawat C-130 Hercules TNI AU dan tiga unit pesawat sejenis dari Wing 374 pangkalan udara AS di Yakoda, Jepang.

Latihan bersama yang dimulai sejak 1997 menunjukkan meningkatnya hubungan militer yang baik antara RI-AS.

"Cope west 10" merupakan latihan pengangkutan udara taktis bilateral yang melibatkan angkatan udara RI dan AS yang dirancang untuk meningkatkan inter-operabilitas antara angkatan udara kedua negara.

Latihan bersama tersebut, juga memungkinkan pertukaran teknik yang berkaitan dengan operasi pengangkutan, operasi pendaratan dan penerjunan dari pesawat-pesawat TNI AU RI dan AS.

"Cope west 10" juga mendukung stabilitas regional melalui kerja sama dan kesatuan tujuan.

Latihan bersama itu dapat meningkatkan kombinasi kesiapan dan inter-operabilitas serta memperkuat komitmen AS dalam operasi pengangkutan udara taktis bilateral.

Personil angkatan udara kedua negara telah bertemu di pangkalan Halim Perdana Kusuma untuk memulai latihan bersama.

ANTARA News

Friday, April 16, 2010

Kasau: Air Power Menjadi Penting


16 April 2010, Jakarta -- Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dalam sebuah negara kepulauan terbesar di dunia mempunyai posisi yang strategis ditinjau dari berbagai aspek kehidupan, maka Air Power menjadi penting dan harus dikelola dengan baik bersama aspek-aspek kehidupan lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat yang dibacakan Wakil Kasau Marsdya TNI Sukirno pada Seminar Air Power bertema "Upaya Membangun Angkatan Udara yang Profesional" di Executif Club Persada Halim Perdanakusuma, Kamis (15/4).
"Menyadari eksistensi ruang udara dan dirgantara nasional sebagai wilayah kedaulatan dan sekaligus wilayah kelangsungan hidup bangsa, maka segenap komponen pertahanan negara, khususnya yang berkecimpung dengan matra udara harus merasa terpanggil untuk senantiasa memadukan upaya mewujudkan suatu postur National Air Power yang handal," ungkapnya.

Menurutnya, membangun kekuatan National Air Power yang diinginkan tentunya tidak bisa dalam waktu singkat, namun tidak bisa juga menunggu sampai musuh datang menyerang bahkan mengeksplorasi potensi yang ada di wilayah dirgantara nasional.

JURNAS

Kemenhan Ajukan Tambahan Anggaran Rp2,7 Triliun


15 April 2010, Jakarta -- Kementerian Pertahanan telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun untuk diakomodasi dalam APBN-Perubahan. Namun, DPR baru bisa meloloskan 6%-nya.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI dari FPD Guntur Sasono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (15/4).

"Mereka mengajukan Rp 2,7 triliun, tapi yang disetujui Rp 359 miliar. Kami masih berkoordinasi dengan Komisi VII dan Komisi XI untuk meloloskannya," ujar Guntur.

Ia mengaku tak ingat detil yang diajukan terkait penggunaan anggaran. Salah satu prioritas adalah untuk tunjangan bagi prajurit di perbatasan. Hal ini sesuai dengan amanat Inpres serta saran Komisi I DPR RI dalam RDP dengan pemerintah beberapa waktu lalu.

"Tunjangan perbatasan itu prioritas," tukasnya.

Wakil Menhan Letjen Sjafrie Sjamsuddin sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya menginginkan tambahan anggaran untuk biaya pemeliharaan dan perawatan alutsista sebanyak Rp5 triliun.

Selain itu, tambahan anggaran juga diperlukan untuk membiayai tunjangan perbatasan sebesar Rp 159 miliar untuk 9940 personel yang bertugas di perbatasan. Pengaturannya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan S-15/MK.02/2010 tentang tunjangan prajurit di perbatasan.

MI.com

Alutsista TNI AL Sudah Tua

KRI Teluk Tomini.

16 April 2010, Surabaya -- Panglima Komando Armada Timur TNI AL Laksamana Madya TNI Among Margono mengatakan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang digunakan TNI AL masih kalah dengan negara Malaysia dan Singapura. Padahal Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang terdiri dari ribuan pulau.

"Senjata yang kita miliki bila dibanding Singapura dan Malaysia jauh tertinggal. Apalagi dengan Australia senjata TNI AL tidak ada apa-apanya. Saat ini senjata yang kita miliki didominasi teknologi era tahun 80-an. Bahkan ada kapal perang LST buatan Amerika tahun 1942 yang masih beroperasi. Kalau ketemu dengan kapal AS, mereka akan hormat kepada kita. Karena kalah senior," kata Among Margono. ketika menjadi pembicara dalam seminar "kajian Pertahanan dan Pengembangan Teknologi Tempur AL di ITS, Surabaya.

Ditambahkan Among, saking tuanya alutsista yang dimiliki, TNI seringkali kehabisan anggaran untuk melakukan perawatan. "Kita ini pandai merawat. Sampai-sampai kita mampu merawat kapal supaya tidak tenggelam. Padahal untuk merawat itu justru lebih mahal dari pada membeli yang baru," katanya.

Kata Among, sebagian besar KRI yang dimiliki TNI AL merupakan teknologi tahun 1980 hingga 1990. Ada juga sebagian kecil KRI buatan tahun 1970 dan tahun 2000. Begitu juga untuk pesawat udara yang dimiliki TNI AL merupakan teknologi tahun 1970 hingga tahun 1990 dan hanya sebagian kecil saja yang berteknologi tahun 2000. Bahkan, untuk kendaraan tempur marinir sebagian besar masih berteknologi tahun 1960 hingga tahun 1970.

Padahal, Australia sebagian besar alutsistanya merupakan pruduk tahun 1990 hingga 2007. Bahkan Australia saat ini berencana melakukan pengadaan kapal perang jenis Air Warfare Destroyer klas Hobart dengan system tempur terbaru. Dalam sepuluh tahun terakhir, Australia juga bekerja sama dengan Amerika untuk mendatangkan 10 kapal selam.

Begitu juga Singapura, memiliki empat kapal selam siluman. Singapura juga memiliki kapal tempur terbaru yang dilengkapi dengan stealth technology yang mampu mengadapi ancaman multidimensi dari udara, permukaan laut dan bawah laut. Malaysia juga tak kalah, selain mendatangkan dua kapal selam berteknologi tinggi, Malaysia sejak tahun 1980-an telah meremajakan alutsistanya. Bahkan sejak tahun 1980 itu, Malaysia telah mendatangkan empat korvet kelas laksamana buatan Italia. Kapal inipun ternyata dilengkapi dengan rudal permukaan dan rudal anti pesawat tempur.

Selain itu, Malaysia saat ini juga melaksanakan program pembelian satu kapal selam diesel electrik kelas scorpene untuk melengkapi kapal selam KD Tuanku Abdul Rahman yang dimiliki. Malaysia juga sedang melakukan pengadaan 27 kapal patrol generasi baru kelas kedah serta beberapa pesawat patrol bahari. "Di satu sisi hubungan kita di Ambalat sedang memanas. Saat ini saja, kita selalu siagakan tujuh KRI di sana," kata Among Margono.

Kalahnya persenjataan TNI AL, menurut dia bisa dimaklumi karena keterbatasan anggaran, dimana 60 persen anggaran masih untuk gaji personel dan hanya 40 persen anggaran untuk peralatan. "Idealnya dibalik, 60 persen untuk peralatan dan gaji personel 40 persen," kata dia.

Meski begitu, TNI AL saat ini telah merumuskan untuk segera memiliki kekuatan pokok minimum alutsista. Syarat memiliki kekuatan minimum, menurut Among, TNI AL telah memiliki 151 KRI, 54 Pesawat Udara, 310 Kendaraan Tempur, tiga batalyon tempur marinir, satu yonif siaga kota, dan satu yonif tambahan.

JURNAS

KRI Soeharso Ambil Bagian dalam Latihan SAR

Personel Search and Rescue (SAR), mengangkat korban kecelekaan kapal laut dari rescue net (jala pertolongan), pada latihan SAR (Latsar) TNI AL dan Basarnas Surabaya, di perairan laut Jawa, Kamis (15/4). Latsar ini melibatkan kapal rumah sakit KRI dr Suharso-990, peswat Cassa TNI AL, serta halikopter SAR Surabaya serta KRI Sura-802, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan unsur-unsur operasi Komando Aramad Kawasan Timur (Koarmatim) TNI AL dalam melaksanakan tugas SAR di laut. (Foto: ANTARA/Bhakti Pundhowo/Koz/nz/10)

15 April 2010, Jakarta -- KRI dr Soeharso-990 Kamis (15/4) pagi bergerak menuju ke 'lokasi penyelamatan' yang menjadi pusat latihan 'Search and Resque' (SAR) setelah bermalam di perairan Laut Jawa sekitar 15 mil utara Pulau Madura.

Kapal yang berfungsi sebagai rumah sakit itu meninggalkan posisi lego jangkar, Kamis pagi sekitar pukul 06.30 WIB, kemudian dalam selang beberapa saat tampak pesawat Cassa NC-212 terbang memutar.

Setelah menemukan beberapa titik lokasi yang diskenariokan sebagai lokasi penemuan korban kapal tenggelam, Cassa melapor kepada komandan Satgas SAR yang berada di KRI Soeharso.

Komandan Satgas menindaklanjuti dengan memerintahkan Helikopter BO-105 yang berada di landasan heli (helipad) KRI Soeharso untuk menjalankan tugas Heli Cast dengan membawa tiga personel Pasukan Katak TNI Angkatan Laut (AL).

KRI Soeharso yang dikomandani Letkol Laut Heri Bertus Yudho Warsono berada di perairan Laut Jawa sejak Rabu (14/4) malam sekitar pukul 20.00 WIB.

Kapal tersebut membawa 128 personel TNI-AL dan 133 anggota Satgas SAR itu menuju empat titik penyelamatan, yakni di koordinat 06.45 derajat LS-112.47 derajat BT, 06.50 derajat LS-112.47 derajat BT, 06.50 derajat LS-112.58 derajat BT, dan 06.45 derajat LS-112.58 derajat BT.

Kapal yang juga mengangkut enam dokter spesialis korban tenggelam dan luka bakar itu dilengkapi berbagai alat penyelamatan dan kesehatan.

Saat latihan berlangsung, cuaca di Laut Jawa tampak cerah dengan ketinggian gelombang antara 0,2 hingga 0,5 meter.

MI.com

Menhan Minta Sebagian Alutsista Dibuat di Indonesia


15 April 2010, Surabaya -- Staf Ahli Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Industri Teknologi Prof Dr Ir Edi Siradj M. Eng menyatakan bahwa Menhan meminta sebagian alat utama sistem senjata (alutsista) TNI dipesan dari industri pertahanan di Indonesia.

"Misalnya, pembelian dua kapal selam dari Prancis itu, maka satu kapal dibuat di Prancis dan satu lagi dibuat di Indonesia," katanya setelah berbicara dalam seminar nasional kemaritiman di rektorat ITS Surabaya, Kamis.

Menurut guru besar thermo mechanical process itu, pesanan yang dibuat di Indonesia itu harus dilakukan orang Indonesia dengan supervisi ahli dari Prancis, sehingga akan terjadi alih teknologi.

"Saat ini ada tiga negara yang setuju dengan keinginan Indonesia untuk pembuatan alutsista dengan cara seperti itu, yakni Jerman, Korsel, dan Prancis, sehingga nantinya akan ada kemandirian," katanya.

Oleh karena itu, pemerintah sekarang merumuskan regulasi yang diberlakukan mulai tahun depan. "Ada tujuh regulasi yang lima di antaranya untuk mendorong kemandirian, seperti regulasi industri petahanan dan regulasi pengadaan alutsista," katanya.

Ia mengatakan alutsista Indonesia saat ini masih 80 persen tergantung kepada luar negeri, sehingga Indonesia hanya sekadar membeli dan menggunakan saja.

"Tapi dengan cara baru yang kita tawarkan itu akan terjadi alih teknologi, sehingga kalau alutsista yang kita pesan itu mengalami kerusakan, maka kita akan bisa memperbaiki dan tak perlu mendatangkan tenaga asing atau harus dikirim ke negara asalnya," katanya.

Sementara itu Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Among Margono yang juga pembicara dalam acara itu mengaku ada sejumlah alutsista di Koarmatim yang sudah waktunya tidak dipakai lagi.

"Kami usulkan ada beberapa kapal LST (landing ship tank) yang sudah tak efisien diganti baru, bahkan tahun ini juga akan kami usulkan tambahan empat kapal korvet Sigma dan empat kapal LPD (landing platform dock)," katanya.

Orang nomor satu di Koarmatim terhitung sejak 1 Maret 2010 itu menambahkan, usulan penambahan, penghapusan, dan pergantian itu akan dimasukkan dalam perencanaan baru pada kurun 2010-2014.

Seminar nasional kemaritiman yang dibuka Rektor ITS Prof Ir Priyo Suprobo MS PhD itu juga menampilkan pembicara lain yakni Ir Tjahjono Roesdianto dari PT DKB dan Dr Ir Ade Bagdja MME dari PT Pindad.

ANTARA News

Wednesday, April 14, 2010

Armada Laut Hitam Rusia Akan Terima 8 Kapal Perang Baru 5 Tahun Kedepan


14 April 2010 -- Armada Laut Hitam Rusia akan menerima empat frigate dan empat kapal selam diesel dalam lima tahun kedepan, menurut sumber di AL Rusia pada RIA Novosti, Selasa (13/4).

Seorang pejabat Rusia mengatakan kapal perang baru tersebut guna menggantikan kapal perang yang telah dioperasikan lebih dari 30 tahun dan tidak layak dioperasikan untuk suatu misi laut.

Sebelumnya, diberitakan Armada Laut Hitam akan mempensiunkan kapal perusak Ochakov dan sebuah kapal selam diesel yang dibuat pada 1982. Selanjutnya kapal perusak Kerch dan sejumlah kapal pendukung berukuran besar.

Frigate Admiral Gorshkov dan kapal selam diesel kelas Lada Sevastopol yang masih dibangun, akan menjadi kapal perang baru pertama yang bergabung dengan Armada Laut Hitam dalam waktu dekat.

Rusia memerlukan menjaga kemampuan tempur di Laut Hitam dan Mediterania tidak hanya mengaja kepentingan regional Rusia tetapi juga turut serta dalam misi internasional dalam memerangi perompakan dan penyelundupan obat terlarang.

Kapal-kapal perang Armada Laut Hitam rutin berpartisipasi dalam latihan laut Blackseafor, Black Sea Harmony dan operasi anti teroris Endeavor.

“Kapal-kapal baru tersebut memastikan armada aktif berpartisipasi dalam berbagai operasi tersebut dan misi lainnya yang direncanakan oleh AL Rusia,” menurut sumber tersebut.

Ia menambahkan rencana pembaharuan kapal tidak melanggar kesepakatan tahun 1997 dengan Ukraina mengenai kehadiran Armada Laut Hitam di Krimea.
“Rencana kami sangat transparan dan mereka akan mendiskusikan saat pertemuan Rusia-Ukraina subkomite Armada Laut Hitam.”

RIA Novosti/@beritahankam

Pangdam Jaya: Situasi Keamanan Menghangat


14 April 2010, Jakarta -- Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Darpito Pudyastungkoro mengatakan, situasi keamanan akan makin menghangat seiring situasi perkembangan politik dan ekonomi nasional.

"Tidak menutup kemungkinan situasi politik dan ekonomi ke depan makin menghangat seiring dengan kecenderungan yang ada saat ini," katanya pada apel komandan satuan jajaran Kodam Jaya di Jakarta, Rabu.

Darpito mengatakan, secara umum kondisi keamanan ibukota dan sekitarnya kondusif dan dinamis. Namun, aksi-aksi unjukrasa tetap terjadi dengan intensitas tinggi seiring dengan perkembangan situasi politik dan ekonomi nasional.

"Bahkan tidak menutup kemungkinan ke depan situasinya akan semakin memanas karena poros utama yang krusial seperti melemahnya daya beli masyarakat, sempitnya lapangan pekerjaan belum tertangani dengan baik," ujarnya.

Apalagi, kata dia, dalam beberapa waktu ke depan pemerintah berniat untuk menaikkan harga jual gas, listrik dan tarif tol yang berimbas langsung pada masyarakat.

Karena itu, prajurit Kodam Jaya bersama komponen masyarakat lain harus dapat mengatasi permasalahan tersebut secara bijak dan tenang.

"Saya juga meminta seluruh jajaran, terutama aparat kewilayahan, dan intelijen agar segera mengantisipasinya sehingga dapat memberikan penjelasan yang benar, agar masyarakat dan komponen bangsa mendapat penjelasan yang benar dan tidak mudah terprovokasi pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tidak menguntungkan ini," tutur Pangdam Jaya.

Apel komandan satuan Kodam Jaya diikuti oleh 450 personel dan pada acara itu dibahas berbagai perkembangan aktual selain taktik tempur.

ANTARA News

Kapal Selam Severodvinsk Batal Diluncurkan 7 Mei


14 April 2010 -- Rusia membatalkan mengapungkan kapal selam serang tenaga nuklir baru karena masalah teknis. Galangan kapal Severodvinsk sebelumnya berencana mengapungkan kapal selam pada 7 Mei bertepatan peringatan ke-65 kemenangan atas Nazi Jerman pada Mei 1945.

“Peluncuran kapal selam baru Severodvinsk tertunda karena alasan teknis,” menurut sumber di perusahaan galangan kapal, ditambahkannya kapal selam akan diapungkan dan lolos uji pelayaran pada tahun ini.

Konstruksi kapal selam kelas Yasen (Graney) Project 885 pertama Severodvinsk dimulai 1993 di galangan kapal Sevmash, Severodvinsk tetapi terhenti karena masalah keuangan.

Konstruksi kapal selam kedua Kazan telah dimulai tahun lalu, akan dilengkapi perangkat elektronik dan persenjataan lebih maju.

Severodvinsk diharapkan dioperasikan oleh AL Rusia akhir 2010 atau awal 2011.

KASAL Rusia Admiral Vladimir Vysotsky mengatakan konstruksi kapal selam tenaga nuklir rudal balistik dan serang baru merupakan prioritas utama untuk AL Rusia.

Kapal selam nuklir kelas Graney dirancang mampu menembakan rudal jelajah jarak jauh hingga 5000 km bermuatan nuklir, menghancurkan sasaran di darat, kapal perang permukaan dan kapal selam.

Kapal selam dipersenjatai 24 rudal jelajah, termasuk 3M51 Alfa SLCM, SS-NX-26 Oniks SLCM atau SS-N-21 Granat/Sampson SLCM serta delapan tabung torpedo guna meluncurkan ranjau laut atau rudal anti kapal permukaan SS-N-16 Stallion.

RIA Novosti/@beritahankam

Tiga Batalion TNI Jaga Perbatasan RI-PNG


13 April 2010, Biak -- Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hotma Marbun mengatakan tiga batalion TNI AD siap dikerahkan untuk menjaga perbatasan wilayah teritorial NKRI dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG).

"Pengamanan wilayah perbatasan RI-PNG tidak hanya untuk menjaga kedaulatan NKRI, namun juga mencegah ancaman kelompok sipil bersenjata yang kerap berkeliaran di wilayah tapal batas kedua negara bertetangga," katanya.

Kehadiran tiga batalion prajurit TNI di daerah perbatasan untuk menjalankan tugas negara yakni memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menjaga keutuhan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri.

"Kami berharap penugasan yang dilakukan prajurit TNI di wilayah perbatasan dapat memberi rasa nyaman kepada warga negara Indonesia yang bermukim di daerah `tapal batas` RI-PNG," katanya.

Pangdam Hotma Marbun mengakui berdasarkan kenyataan di lapangan hingga saat ini ada beberapa prajurit TNI yang bertugas di daerah perbatasan menjalankan fungsi mengajar kepada siswa di sekolah pedalaman.

Hal ini dilakukan prajurit TNI, kata Pangdam, karena di berbagai sekolah wilayah pedalaman masih dirasakan kekurangan tenaga guru.

"Saya sangat senang dengan kepedulian prajurit TNI yang rela menjadi tenaga guru di wilayah pedalaman Papua akibat kurangnya tenaga pengajar pada sekolah tertentu," katanya.

Menyinggung kesejahteraan prajurit TNI yang menjaga wilayah perbatasan, ia mengatakan sebagai alat negara yang diberikan tugas operasi menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan RI-PNG maka setiap hak dan kewajiban prajurit akan tetap menjadi perhatian pimpinan TNI.

"Selama beroperasi menjalankan misi menjaga wilayah perbatasan antara kedua negara bertetangga itu, setiap prajurit tetap diberikan hak-hak sesuai aturan dan kebijakan pimpinan TNI," kata Pangdam Hotma Marbun.

ANTARA News

Tuesday, April 13, 2010

Kunjungan Atase Pertahanan Singapura


14 April 2010, Jakarta -- Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Marsetio, M.M menerima kunjungan Atase Pertahanan Singapura Letkol Tan Bian di Markas Komando Koarmabar Jalan Gunung Sahari No. 67 Jakarta Pusat, Senin (12/4). Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mempererat hubungan kerjasama antara kedua Angkatan Laut yang telah terbina dengan baik. Dalam kunjugan itu Pangarmabar didampingi Komandan Guspurlabar Laksamana Pertama TNI Didit Hardiawan MPA, MBA, dan Asintel Pangarmabar Kolonel Laut (E) Suwarno. Kunjungan tersebut diakhiri dengan pemberian cendera mata oleh Pangarmabar.

Dispenarmabar

Boroujerdi: Iran Akan Buat S-300 Sendiri


13 April 2010 -- Iran akan membuat rudal S-300 sendiri jika Rusia wanprestasi kesepakatan pengiriman rudal ke Tehran, ucap anggota parlemen Alaeddin Boroujerdi, Senin (12/4) saat diwawancarai kantor berita Iran Mehr.

Rusia dan Iran menandatangani kontrak pembelian sistem rudal S-300 pada 2007, tetapi hingga saat ini rudal tidak dikirimkan oleh Moskow ke Tehran.

Seorang pejabat Rusia bulan lalu mengatakan masalah teknis penyebab tertundanya pengiriman sistem S-300 ke Iran. Akan tetapi, Moskow telah mengirimkan sejumlah rudal S-300 ke Cina awal bulan ini.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengumumkan akhir Februari bahwa Moskow akan mengirimkan rudal pertahanan udara ke Iran setelah sejumlah isu teknis terselesaikan.
Rusia mendapat tekanan dari Israel dan Amerika Serikat membatalkan kesepakatan dengan Iran.

Para ahli pertahanan Rusia meragukan Iran mampu membuat sistem pertahanan udara setaraf dengan S-300.

Sistem pertahanan udara S-300 mampu melacak dan menghancurkan sasaran berupa pesawat terbang, rudal jelajah maupun balistik hingga jarak 120 km, dilengkapi fitur anti-jamming.

Tehran Times/@beritahankam

Koarmatim Gelar Latihan Penyapuan Ranjau


13 April 2010, Surabaya -- Komando Armarda RI Kawasan Timur (Koarmatim) melaksanakan kegiatan latihan penyapuan ranjau I/2010, pada minggu pertama di bulan April tahun 2010 dengan melibatkan Satuan Kapal Penyapu Ranjau, KRI Pulau Rengat (PRE)-711, 1 Tim dari Pasukan Katak, Dinas Penyelamatan Bawah Air, Arsenal, Laboratorium Induk Senjata (Labinsen), Dinas Hydro Oceanografi (Dishidros) di sepanjang Alur Pelayaran Barat Surabaya, belum lama ini Kamis (8/4/2010).

Latihan yang digelar dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama antar unsur/satuan terkait dalam tindakan perlawanan ranjau, guna menjamin keamanan alur pelayaran dari bahaya ranjau dan bahan peledak lainnya.

Latihan dibawah tanggung jawab Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksda TNI Among Margono ini, mengambil daerah latihan disekitar Pangkalan TNI AL Surabaya, APBS, Laut Jawa dan Tanjung Pakis Lamongan.

Materi yang diberikan dalam latihan ini meliputi, prosedur tindakan perlawanan ranjau secara benar, peran Posko dan monitoring dan pengendalian unsur TPR, analisa data kontak bawah air berbasis komputer, pendeteksian dan penyapuan ranjau.

Dengan menekankan pada aspek meningkatkan kerjasama antara unsur dan satuan dalam operasi tindakan perlawanan ranjau, meningkatkan kemampuan alat deteksi bawah air yang diharapkan, meningkatkan demolisi kontak yang diduga ranjau dalam keadaan aman, mengingatkan dari bahaya ranjau dan bahan peledak serta keamanan personel dan material.

Dispen Armatim/detikSurabaya

Kemhan Jamin tak Ada Mafia Pengadaan Alutsista

Helikopter jenis Mi-2 yang dipesan TNI AL sampai saat ini belum jelas kelanjutannya. (Foto: kaskus)

2 April 2010, Jakarta -- Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjamin tak ada mafia dalam pengadaan alat utama sistem senjata TNI. "Sangat kecil kemungkinannya. Karena Irjen pun terlibat dalam Tim Evaluasi Pengadaan (TEP), untuk pengawasannya, " kata Irjen Kemhan Erris Heriyanto kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, setiap proses pengadaan alat utama sistem senjata telah diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) No 7 untuk pengadaan melalui Kredit Ekspor (KE) dan No 6 bagi pengadaan dari dalam negeri.
"Prosesnya berjenjang mulai dari Mabes angkatan, Mabes TNI dan kemhan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki. Sangat sulit jika ada pejabat TNI atau kemhan yang membawa rekanan ikut dalam pengadaan alat utama sistem senjata," tutur Erris.

Ia menambahkan, "Sangat sulit, kalau pun ada yang membawa rekanan tidak ada jaminan dia bakal lulus dengan mudah. Sangat selektif,". Pada kesempatan terpisah Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso mengingatkan jajarannya untuk memegang prinsip kehati-hatian dan profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset TNI.

"Semua harus mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan secara akuntabel dan transparan, didukung tertib administrasi yang baik," katanya. Tak hanya itu, perlu dilakukan pula pengawasan internal yang efektif di setiap jajaran agar tidak terjadi pelanggaran dan penyelewengan, demikian Panglima TNI Djoko.

REPUBLIKA

Be-200ChS Pesawat Amphibi Pemadam Kebakaran

Bahas Kesehatan Makanan Pasukan Perdamaian


13 April 2010, Lebanon -- – Satgas Force Headquarter Support Unit (Indo FHQSU) Konga XXVI-B1 dan Satgas Force Protection Company (Indo FPC) Konga XXVI-B2, yang berada di dalam satu markas menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi logistik yang berkaitan dengan makanan (Food Conference) se-UNIFIL (United Nation Interim Forces in Lebanon), di Sudirman Camp, Naqoura Lebanon Selatan.

Konferensi logistik yang diselenggarakan oleh UNIFIL ini diikuti oleh seluruh perwira yang membidangi masalah makanan dari semua kontingen negara yang tergabung dalam UNIFIL, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang kebutuhan akan logistik dari masing-masing kontingen guna mendukung tercapainya tugas dalam misi perdamaian di Lebanon.

Konferensi yang berlangsung sehari itu membahas berbagai hal, mulai dari masalah operasional serta administrasi logistik (khususnya makanan), manajemen penyimpanan makanan, masalah kesehatan makanan, proses penyiapan sampai dengan cara penyajian makanan. Tampil sebagai pembicara pada Food Conference adalah Major Vinay Ahuja (India) yang menjabat sebagai Staff Officer Food, Major Franklin Staff Officer (Ghana), Mustofa Fahez dari Unit Logistik UNIFIL serta Letda CPL Edwin Sudjatmiko dari Indo FPC.

Misi pemeliharaan perdamaian merupakan penggelaran misi bidang logistik yang besar. Tanpa dukungan logistik yang tepat dan akurat, maka penugasan dari setiap kontingen yang tergabung dalam misi PBB akan mengalami kendala. Banyaknya sektor yang terkait dalam bidang logistik menyebabkan perwira logistik di UNIFIL menangani beberapa bidang, diantaranya makanan dan bahan bakar. Secara umum, makanan yang diinginkan oleh setiap kontingen akan di dukung dan diberikan oleh staf logistik UNIFIL. Ini berlaku sama terhadap semua misi PBB yang ada dimanapun. Saat ini, jenis beras, roti, susu, makanan ringan dan lauk-pauk yang diinginkan oleh pasukan yang ada di daerah operasi terdukung dengan baik, sementara untuk mengolahannya disesuaikan dengan selera setiap negara.

Melalui konferensi logistik yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya oleh UNIFIL, diharapkan dapat mempertahankan standar mutu kesehatan yang ditetapkan UN maupun prosedur distribusi makanan dari UN kepada segenap kontingen yang melaksanakan misi perdamaian di Lebanon, baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya sekalipun personel dari masing-masing kontingen yang mengalami rotasi. Untuk itu diharapkan, melalui konferensi tersebut akan diperoleh berbagai masukan dari masing-masing kontingen agar tidak ada kendala di lapangan baik menyangkut jumlah maupun jenis-jenis makanan yang dipesan oleh masing-masing kontingen.

Dalam konferensi tersebut juga ditegaskan, bahwa masing-masing kontingen bertanggung jawab terhadap bahan makanan yang diajukan ke UNIFIL disamping bertanggung jawab terhadap keseimbangan nutrisi personel di tiap kontingen. Menurut standar PBB, jumlah maksimum kalori yang dapat di konsumsi setiap personel perhari adalah 4.500 kalori. Oleh karena itu, untuk mencapai konsumsi 4.500 kalori perorang perhari, UNIFIL menyarankan kepada kontingen untuk mengatur menu makanan disesuaikan dengan kebutuhan kalori yang diperlukan serta menghilangkan atau mengurangi konsumsi pangan yang memiliki jumlah kalori rendah.

Disamping itu, PBB juga memiliki standar tinggi dalam masalah makanan. Hal ini terbukti dengan adanya Quality Assurance Surveilance Programme / Food Inspector yang berfungsi untuk memastikan kontraktor dan makanan yang dikonsumsi personel penjaga perdamaian PBB aman, ber-nutrisi baik, memenuhi standar yang telah ditetapkan serta memenuhi kebutuhan berbagai suku bangsa yang tergabung dalam misi PBB.

Menurut Perwira Penerangan Satgas Konga XXVI-B1 dan B2 Lettu Laut (KH) Rully Ramadhiansyah, terdapat satu orang perwakilan dari Kontingen Indonesia yang ikut memberikan paparan pada konferensi tersebut yakni Letda CPL Edwin Sudjatmiko (sehari-hari menjabat sebagai Perwira Peralatan Satgas Indo FPC Konga XXVI-B2). Sedangkan perwakilan kontingen Indonesia terdiri dari Plh Dansatgas FPC Mayor Mar R Saragih, Perwira Logistik Indo FHQSU Mayor Laut (KH) Koko Komarudin, Perwira Logistik Indo FPC Lettu Laut (E) Yudho Maju serta Perwira Kesehatan Lettu Laut (K) dr. Rama.

Setelah acara Food Conference selesai kegiatan dilanjutkan degan foto bersama untuk lebih mempererat rasa kebersamaan bertempat, di Senotape Sudirman Camp.

Puspen TNI

Kol (Inf) Robert Lumempouw Pimpin Korem 131/Santiago

Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Hari Krisnomo (tengah) melakukan salam komado bersama Komandan Korem (Danrem) 131 Santiago yang lama Kol Inf Istu Hari Subagyo (kanan), Danrem yang baru Kol Inf Robert R Lumempow seusai serahterima jabatan di Manado, Sulawesi Utara, Senin (12/4). Kol Inf Robert R lumempow sebelumnnya menjabat Komandan Resimen Induk Kodam (Dan Rindam) VII Wirabuana di Makassar, Sulawesi Selatan. (Foto: ANTARA/Basrul Haq/Koz/hp/10)

13 April 2010, Manado -- Serah terima jabatan Komandan Korem 131/Santiago dari Kolonel Inf Istu Hari Subagyo kepada Kolonel Inf Robert R Lumempouw berlangsung di Makorem 131/Santiago, Senin (12/4/2010). Panglima Kodam VII/Wirabuana Mayjen TNI Hari Krisnomo menjadi inspektur upacara dalam Sertijab tersebut.

Pangdam VII mengatakan, serah terima jabatan seperti ini merupakan realisasi dari kebijakan pembinaan personel dan satuan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan organisasi.

"Tujuannya tidak lain untuk mengembangkan kemampuan perwira dalam menerapkan sistem kepimpinannya dalam memberikan karya terbaik dalam mengembangkan tugas organisasi," ujar Mayjen Hari.

Selain itu, mengenai wilayah tugas yang menjadi tanggungjawab Korem 131/Santiago meliputi provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo memiliki dimensi dan tantangan tugas yang kompleks dan tidak terlepas dari berbagai tantangan.

"Wilayah yang merupakan pintu gerbang antara Indonesia dan Filipina, yang memiliki permasalahan tersendiri dan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat," katanya.

Kepada Danrem yang baru Hari menekankan agar senantiasa mengupayakan pemberdayaan dan pembinaan terhadap potensi wilayah yang ada. Seingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai kekuatan nyata guna menghada[i berbagai tantangan tugas, baik dimasa kini maupun pada masa akan datang. ""Upayakan terus pembinaan dan peningkatan kerjasama di segala aspek kehidupan secara terpadu dan bersinergi dengan unsur Muspida lainnya," ungkapnya.

Selain itu, sebagai Danrem harus memiliki pemahaman tentang organsasi satuan yang menjadi tanggung jawabnya, dan memiliki kemampuan dalam menganalisa aspek kewilayahan , baik geografi, demografi dan kondisi sosial. "Hal ini penting karena wilayah Korem 131/Santiago memiliki wilayah yang tersebar dalam beberapa pulau terluar, sekaligus berbatasan dengan negara Filipina," katanya.

Nantinya Kolonel Inf Istu Hari Subagyo akan menempuh pendidikan di Lemhanas RI tahun 2010. Sedangkan Kolonel Inf Robert R Lumempouw sebelumnya menjabat sebagai Komandan Resimen Induk Kodam (Danrimdam) VII/ Wirabuana.

Dalam sertijab tersebut turut dihadiri Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang, Danlamal VIII Brigjen Willem Rampangilei, Dalanud Sri Yudi Mandega serta para Bupati dan unsur Muspida lainnya.

Tribun Manado

TNI AD Latihan Perang Kota di Bireuen


13 April 2010, Bireuen -- Satu regu anggota pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) Batalyon Infanteri 113/Jaya Sakti dan Kodim 0111/Bireuen, menggempur markas persembunyian musuh di pusat Kota Bireuen, Aceh, Senin (12/4). TNI berhasil memukul kekuatan musuh dengan menggunakan taktik perang kota.

Latihan taktik tempur kota itu dilaksanakan di lapangan Yonif 113/Jaya Sakti di selatan Kota Bireuen. Selain masing-masing personel dilengkapi senjata SS 1, pasukan khusus TNI-AD dari satuan infanteri berkekuatan 28 personel, juga dilengkapi dengan senjata lawan tank (SLT) LRAC 89-F1 buatan Perancis, mortir sedang serta senjata mesin sedang (SMS).

Komandan Yonif (Danyon) 113/Jaya Sakti, Letkol (Inf) Trenggono didampingi Dandim 0111/Bireuen Letkol (Inf) R Suharto mengatakan latihan taktik tempur digelar secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan latihan dasar guna menguasai taktik perang kota. Seluruh personel TNI-AD dibekali dengan pemantapan latihan tanda-tanda visual dalam patroli, teknik melintasi bangunan, serta tenik penyerangan pemukiman dan kota. "Taktik tempur kota ini juga secara terus-menerus disosialisasikan kepada seluruh prajurit sehingga mereka diharapkan mampu menguasai seluruh teknik tempur dasar," kata Trenggono.

JURNAS

Monday, April 12, 2010

Dansatlinlamil Lantik 3 Komandan Kapal Perang


12 April 2010, Jakarta -- Komandan Satuan Lintas Laut Militer (Dansatlinlamil) Jakarta, Kolonel Laut (P) Dri Suatmaji, melantik tiga Komandan dalam suatu upacara yang dihadiri pejabat teras Satuan Lintas Laut Militer Jakarta di Dermaga Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (12/4).

Tiga jabatan Komandan KRI yang diserahterimakan tersebut, yakni Komandan KRI Teluk Amboina-503 dari Letkol Laut (P) Joko Sumitro kepada Dansatlinlamil Jakarta, Komandan KRI Kambani-971 dari Letkol Laut (P) Bambang Irawan kepada Letkol Laut (P) Mayor Franki Pasuna Sihombing, dan Komandan KRI Tanjung Nusanive-973 dari Dansatlinlamil Jakarta kepada Letkol Laut (P) Heri Widodo.

Usai melantik Komandan KRI tersebut, Dansatlinlamil Jakarta Kolonel Laut (P) Dri Suatmaji mengatakan bahwa serah terima jabatan dilingkungan TNI AL diselenggaakan sesuai dengan tuntunan organisasi dan memberikan kesempatan bagi perwira pilihan untuk mengembangkan kepemimpinannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban.

Jabatan Komandan KRI merupakan jabatan yang sangat strategis yang memiliki kewenangan yang sangat luas oleh karena itu berbanggalah kepada para perwira yang dipercaya oleh TNI AL dan negara untuk menjadi seorang Komandan KRI.

Lebih lanjut Dansatlinlamil Jakarta mengatakan bahwa wawasan kepemimpinan saat ini sangat diperlukan terlebih lagi dimasa yang akan datang, dengan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang komprehensif, sistematis dan integral serta antisipatif terhadap dinamika lingkungan strategik yang sekarang ini terasa semakin cepat berubah.

Selain itu perlu dipelihara dan dipertajam kepekaan terhadap permasalahan anak buah yang diaktualisasikan pada kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan prajurit dan keluarganya.

Lebih lanjut disampaikan pada prajurit yang berdinas di KRI tugas dan tanggungjawab merawat dan memelihara seluruh elemen yang ada dikapal sehingga kapal selalu berada pada kondisi yang siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan.

Bagi Seorang Komandan papar Dansatlinlamil Jakarta, harus mengetahui, menguasai dan memahami kondisi peralatan dan kondisi seluruh anak buah, segala permasalahanya yang ada pada mereka. Dan seorang Komandan diharapkan dapat dijadikan sebagai guru, bapak dan sekaligus sebagai atasan bagi seluruh anak buahnya.

Kepada seluruh ABK agar tetap melaksanakan tugas yang anda emban secara ikhlas dan maksimal sehingga siap untuk melaksanakan setiap tugas-tugas yang dibebankan oleh pimpinan.

Kolinlamil

Kapal Perang USS Blue Ridge Kunjungi Lantamal III

Seorang anggota marinir AS berpatroli di atas Kapal USS Blue Ridge bagian dari Armada ke-7 Amerika Serikat, yang bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (12/4). Kedatangan kapal perang Amerika tersebut dalam rangka kunjungan kerjasama militer antara Indonesia - Amerika, dalam bidang sosial serta pertukaran informasi teknologi maritim kelautan. (Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma/ama/10)

12 April 2010, Jakarta -- Komandan Pangkalan Utama TNI AL III (Danlantamal III) Laksma TNI Iskandar Sitompul, SE menerima kunjungan kehormatan Komandan kapal perang USS Blue Ridge Capt. Rudy Lupton, Senin (12/04) di Danlantamal III.

Kunjungan USS Blue Ridge selama di Jakarta dari tanggal 11 s/d 13 April 2010 mengadakan kegiatan Bakti Sosial di daerah Papanggo Tanjung Priuk dan pertunjukan Band di Mall Margoda City Depok.


Seorang anggota marinir AS berpatroli di atas Kapal USS Blue Ridge. (Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma/ama/10)

Pangarmabar Terima Panglima Armada 7 Amerika Serikat


Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar), Laksamana Muda TNI Marsetio, MM menerima kunjungan kehormatan Panglima Armada VII US NAVY Laksamana Madya Jhon M. Bird yang didampingi beberapa staf di Markas Komando Koarmabar Jalan Gunung Sahari No. 67 Jakarta Pusat, Senin (12/4).

Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kedua Angkatan Laut yang telah lama terbina. Armada VII US merupakan armada terbesar dalam jajaran Angkatan Laut Amerika Serikat yang ditempatkan di luar Amerika yang bermarkas di Yokosuka Jepang.

Pada kesempatan tersebut Pangarmabar didampingi Komandan Guspurlabar Laksamana Pertama TNI Didit Hardiawan MPA, MBA, Asintel Pangarmabar Kolonel Laut (E) Suwarno.
Sebelumnya, Panglima Armada 7 Angkatan Laut Amerika Serikat berkunjung ke Mabesal, diterima oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Agus Suhartono.


Dispen Lantanal III/Dispenarmabar

Kasal Periksa Teropong Intai di Pulau Sebatik


12 April 2010, Sebatik -- Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Agus Suhartono, SE., memeriksa kemampuan Material Khusus (Matsus) teropong intai yang terpasang di Pos Pengamat TNI AL Seipancang di Pulau Sebatik yang berbatasan dengan negara Malaysia/Tawau.

Kemampuan teropong ini mampu melihat setiap aktifitas yang ada di sekitar perbatasan laut antara Pulau Sebatik – Tawau.

Pemeriksaaan peralatan ini saat Kasal kunjungan kerja ke daerah perbatasan.

Dispenal/POS KOTA

AL Indonesia-AS Sepakat Tingkatkan Kerjasama

KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono menyalami Panglima Armada 7 Angkatan Laut Amerika Serikat VADM John M. Bird saat menerima kedatangannya. (Foto: Dispenal)

12 April 2010, Jakarta -- TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) sepakat untuk meningkatkan kerja sama keamanan maritim di kawasan Asia Pasifik.

Hal itu terungkap dalam pertemuan tertutup Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono dengan mitranya Panglima Armada ketujuh Angkatan Laut AS Laksamana Madya John M. Bird, di Jakarta, Senin.

"Selain kunjungan kehormatan, dalam pertemuan itu juga disinggung komitmen kedua pihak untuk meningkatkan kerja sama maritim di kawasan," kata juru bicara TNI Angkatan Laut Kolonel Laut Herry Setianegara ketika dikonfirmasi ANTARA.

Ia menambahkan, selain untuk meningkatkan kerja sama, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mempererat hubungan antara angkatan laut kedua negara yang selama ini telah terjalin.

Dari markasnya di Yokosuka, Jepang, Armada Ketujuh rutin berlayar menjaga kepentingan AS yang mencapai 52 juta mil persegi membentang dari "International Date Line" hingga Pantai Timur Afrika serta dari Kuril Island di sebelah utara hingga Antartika di belahan selatan.

Pertemuan ini untuk mempererat hubungan kedua negara. (Foto: Dispenal)

Komandan Armada Ketujuh memiliki tiga kewenangan utama yakni sebagai komandan Gabungan Gugus Tugas penanganan bencana alam maupun operasi militer.

Kedua, sebagai komandan operasi angkatan laut di wilayah kekuasaannya yang merupakan tugas sehari-hari Komando Armada Ketujuh. Selain itu, Komandan Armada Ketujuh juga berwenang sebagai komandan pertahanan.

Dalam setiap pertemuan dengan para koleganya di negara yang kunjungi Komandan Armada Ketujuh kerap menekankan pentingnya kerja sama antara AS dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia.

Terkait itu, Armada Ketujuh AS rutin melakukan latihan bersama dengan militer dari sejumlah negara Asia Pasifik, seperti CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training) dengan TNI AL, "Bilateral SEA readiness and training exercise" dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam dan Indonesia.

ANTARA News

Iran Sukses Uji Coba Hanud Mersad

High Power Illuminator Radar (HPIR).

12 April 2010 -- Iran telah mengembangkan dan sukses menguji coba sistem pertahanan udara pertama buatan dalam negeri, sistem ini lebih canggih dibandingkan rudal Hawk buatan Amerika Serikat, yang telah dioperasikan sejak 1970-an oleh Iran.

Menteri Pertahanan Iran Ahmad Vahidi mengatakan Minggu (11/4) bahwa rudal anti pesawat, Mersad, mampu menghancurkan pesawat terbang pada ketinggian rendah maupun sedang. Serta dilengkapi teknologi pengolah signal radar canggih, peluncur modern dan peralatan elektronik untuk pengarah dan penentu sasaran.

Teknologi terkini yang digunakan Mersad terhubung dengan sistem baterai pertahanan udara lainnya, ujar Vahidi.

Jarak tembak rudal Mersad tidak diumumkan, tetapi rudal Hawk mempunyai jarak tembak hingga 15 mil.

Iran mulai memproduksi skala massal rudal jarak menengah dan berencana mengirimkan ke angkatan bersenjata pada akhir tahun ini.

Iran terus berusaha meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya secara mandiri guna melindungi dari serangan Amerika Serikat dan Israel.

Rusia belum merealisasi pengiriman sistem pertahanan udara S-300 ke Iran karena tekanan dari AS dan Israel. Iran mengancam Rusia akan mengajukan ke mahkamah internasional jika tidak menghormati kontrak yang sudah ditandatangani.

Sistem S-300 menyulitkan jet-jet tempur Israel jika diputuskan menyerang fasilitas nuklir Iran.

Continuous Wave Acquisition Radar (CWAR).

Pulse Acquisition Radar (PAR).

Left: Supplemental HPIR.

Press TV/@beritahankam

Perusahaan Rusia Peringkat Ke-18 Eksportir Senjata Dunia

S-400 Triumf.

12 April 2010 -- Perusahaan Rusia Almaz-Antei menempati urutan ke-18 perusahaan eksportir senjata dunia menurut laporan SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) 2010.

Almaz-Antei berhasil membukukan penjualan senjata senilai 4,3 milyar dolar pada 2008.
Almaz-Antei salah satu pabrik sistem pertahanan udara terbesar yang dimiliki Rusia, memproduksi sistem pertahanan udara jarak pendek, sedang dan jauh, termasuk S-300 dan S-400 Triumf.

Almaz-Antei belum lama ini mengumumkan sedang mengembangkan enam jenis sistem pertahanan udara/rudal baru, termasuk sistem pertahanan generasi kelima S-500, diharapkan dapat dioperasikan pada 2012.

S-400 Triumf (Kode NATO SA-21 Growler) dirancang mencegat dan menghancurkan sasaran udara, termasuk pesawat siluman, rudal jelajah dan balistik, pada jarak hingga 3500 km dengan kecepatan mencapai 4,8 km/detik.

RIA Novosti/@beritahankam