Saturday, October 10, 2009

Reformasi TNI, Sudah Tuntas atau Masih Harus Berlanjut?

Berbagai ketangkasan bela diri diperagakan anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Hari Ulang Tahun Ke-64 TNI yang berlangsung di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (5/10). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertindak sebagai inspektur upacara dalam acara tersebut. (Foto: KOMPAS/Alif Ichwan)

10 Oktober 2009, Jakarta -- Dalam sebuah jumpa pers, beberapa hari menjelang upacara peringatan hari ulang tahun yang ke-64 Tentara Nasional Indonesia, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengaku yakin proses reformasi internal institusinya sudah dan masih terus berjalan dengan baik sesuai jalur (on the right track) seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Walau mengakui penilaiannya itu bisa dengan gampang dicap teramat subyektif, Djoko mempersilakan masyarakat menilai sendiri proses dan perkembangannya. Aturan UU TNI mengamanatkan sejumlah isu substantif yang harus dituntaskan untuk mereformasi TNI.

Beberapa isu substantif itu seperti larangan TNI berpolitik praktis dan berbisnis. Selain itu, TNI juga harus tunduk pada peradilan sipil terkait pelanggaran hukum pidana sipil oleh para prajuritnya. Dua hal substantif lainnya adalah menciptakan TNI yang profesional dan terjamin kesejahteraannya.

”Kalau tiga poin substantif pertama, kan, masyarakat bisa melihat dan menilai sendiri. Sejak reformasi, TNI sudah tidak lagi berpolitik di Senayan. Pada tanggal 16 Oktober mendatang pemerintah juga akan mengeluarkan peraturan presiden soal penertiban bisnis TNI,” ujar Djoko.

Selain itu, TNI juga mempersilakan dan akan mematuhi proses legislasi terkait revisi UU tentang Peradilan Militer oleh pemerintah ataupun DPR. Sayangnya, memang, setelah empat tahun dibahas dan berujung di Panitia Khusus RUU Peradilan Militer, rancangan legislasi itu mengalami kebuntuan (deadlock).

Kebuntuan terutama lantaran pemerintah, khususnya Departemen Pertahanan, masih menginginkan proses penyelidikan dan penyidikan tetap dilakukan oleh institusi peradilan militer dan bukan sipil.

Meski begitu, terkait dua poin susbtantif terakhir terkait profesionalisme prajurit TNI dan pemenuhan tingkat kesejahteraannya, Panglima TNI Djoko Santoso terkesan ”angkat tangan”. Hal itu, menurut dia, akan sangat terkait dengan banyak faktor, terutama soal kemampuan, kesediaan, dan niat baik pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan.

”Profesionalisme tidak bisa begitu saja ditingkatkan hanya dengan mengandalkan semangat patriotik. Untuk bisa profesional, tentu saja harus didukung adanya peralatan dan teknologi sistem persenjataan (alutsista) yang menunjang. Begitu juga soal pemenuhan kesejahteraan prajurit kami,” tegas Djoko.

Semangat dan penilaian senada juga disampaikan dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Edy Prasetyono. Menurut dia, proses reformasi internal TNI jauh lebih baik dari upaya serupa yang dilakukan institusi lain, bahkan jika dibandingkan dengan proses reformasi birokrasi di Indonesia.

Komitmen untuk mereformasi diri tersebut, tambah Edy kemudian, dikonkretkan dengan keluarnya TNI dari legislatif di DPR dan MPR sekaligus menghapus doktrin peran ganda (Dwi Fungsi) ABRI (TNI ketika itu).

Komitmen TNI seperti itu, menurut Edy, terus berlanjut, bahkan hingga saat ini. Tidak ada lagi jabatan Kepala Staf Teritorial di jajaran TNI seperti pada masa lalu. Bagi prajurit ataupun perwira TNI yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah langsung, mereka wajib mundur dan mengajukan pensiun dini.

Bisa dikatakan, tambah Edy, proses reformasi internal yang menjadi tanggung jawab institusi tersebut telah sepenuhnya dijalankan secara konsekuen. Sayangnya, hal itu tidak diikuti dengan langkah dan komitmen serupa oleh pemerintahan sipil sejak pascareformasi.

Menurut Edy, bukan TNI yang seharusnya bertanggung jawab dan berperan aktif dalam meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan para prajurit mereka. Profesionalisme dan kesejahteraan hanya bisa ditingkatkan dengan dukungan penuh anggaran dari pemerintah, yang tentu saja disahkan oleh DPR.

”Kalau saya hitung-hitung, kebijakan untuk menaikkan gaji prajurit TNI rata-rata Rp 1 juta per tahun tidak bakal terlalu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, keberanian untuk mengambil kebijakan macam itu akan sangat berdampak positif yang sangat besar,” ujar Edy.

Meski begitu, penyikapan berbeda tentang proses reformasi TNI disampaikan pemerhati militer dari sebuah lembaga swadaya masyarakat bidang penelitian sosial politik, Mufty Maakarim. Menurut dia, sejumlah kalangan yang mengklaim keberhasilan proses tersebut hanya melihatnya dari sejumlah indikator yang normatif.

Pihak-pihak itu mengklaim reformasi TNI melebihi ekspektasi dan bahkan berlangsung mendekati sempurna lantaran hanya melihatnya dari sebatas perubahan struktur, kebijakan legislasi, serta sejumlah hal normatif lainnya.

Hal seperti itu, menurut dia, sah-sah saja walau kemudian menjadi tidak lazim ketika kalangan yang mengklaim keberhasilan tersebut ”dibenturkan” dengan kondisi dan kenyataan lapangan, di mana sejumlah pelanggaran dan perilaku lama masih terus terjadi dan belum menunjukkan perubahan signifikan.

”Biasanya kalau (dalam praktiknya) terjadi penyimpangan, orang-orang yang mengklaim proses reformasi TNI telah berhasil tadi akan dengan gampang menyatakan penyimpangan hanya dilakukan oleh para oknum di lapangan,” tegas Mufty.

Padahal, jika ditilik lebih jauh, tambah Mufty, masih banyak pekerjaan rumah masa lalu serta agenda penting transisi demokrasi yang belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan, terutama seperti dihadapi masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan.

KOMPAS

Kapal Perang Kembali Angkut Bantuan Gempa

KRI Teluk Sibolga 536.

9 Oktober 2009, Tanjung Priok, Jakarta -- Pos Komando Satuan Tugas Laut (Posko Satgasla) TNI Angkatan Laut Penanggulangan Bencana Sumatera Barat, memberangkatkan kapal perang ke ketujuh yaitu KRI Teluk Sibolga - 536 dari Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara.

KRI Teluk Sibolga yang dikomandani oleh Mayor Laut (P) Rubiyantoro adalah kapal ke tujuh yang telah diberangkatkan oleh Satgasla TNI Angkatan Laut yang mengangkut berbagai jenis kebutuhan masyarakat korban becana alam gempa bumi di Rana Minang antara lain berupa delapan unit mobil, 40 karung beras, 613 dus mie instan, 456 koli pakaian, 42 bok obat-obatan serta berbagai kebutuhan lainnya. .

Menurut Kadispenarmabar Letkol Laut (KH) Drs. Supriyono, bahan bantuan yang diangkut KRI Teluk Sibolga menuju Teluk Bayur, Padang berasal dari berbagai instansi pemerintah, swasta, masyarakat umum, mahasiswa maupun elemen masyarakat lainnya dan hingga saat ini bantuan untuk korban bencana gempa bumi di Sumatra Barat masih terus berdatangan ke Posko Satgasla TNI Angkatan Laut di Dermaga Kolinlamil untuk terus diangkut dengan kapal berikutnya.

Sementara itu, KRI Teluk Mandar Rabu (7/10) bertolak dari Dermaga Ujung Surabaya menuju Padang, juga mengangkut berbagai macam kebutuhan untuk masyarakat korban bencana gempa bumi di Sumatra Barat.

Dengan demikian hingga saat ini Satgasla TNI AL untuk penanggulangan bencana alam di Sumatera Barat telah memberangkatkan tujuh kapal perang menuju pelabuhan Teluk Bayur, Padang yang terdiri dari KRI Teluk Cirebon, KRI Teluk Gilimanuk, KRI Teluk Parigi, KRI dr. Suharso, KRI Makassar, KRI Teluk Mandar dan KRI Teluk Sibolga.

Dispenarmabar/POS KOTA

Pasukan Spanyol Dapat Pembekalan TNI


9 Oktober 2009, Lebanon -- Indonesian Battalion (Indobatt) atau Satgas Yonif Mekanis TNI Kontingen Garuda XXIII-C/Unifil kembali memberikan pembekalan kepada para perwira Angkatan Darat Spanyol yang akan bertugas di Lebanon atau bergabung dengan Unifil (United Nations Interim Force In Lebanon) dua bulan ke depan, di Markas Batalyon Indonesia, Adshit al Qusayr UN POSN 7-1.

Perwira Penerangan Satgas Konga XXIII-C/UNIFIL, Letkol Arh Hari Mulyanto, mengatakan hal ini merupakan tradisi dari Kontingen Spanyol yang selalu mengirimkan pewiranya terlebih dulu untuk melaksanakan peninjauan daerah operasi yang akan menjadi tanggung jawabnya kelak di kemudian hari.

Rombongan yang berjumlah sekitar dua puluh lima personel tersebut dipimpin oleh Letnan Kolonel Vicente Lunar Bravo (Senior Next Spanish Contingent Staff), diterima oleh Komandan Satgas Letkol Inf. R. Haryono dan Wadansatgas Letkol Mar. Suherlan serta segenap perwira staf Indobatt.

Kasiops Satgas Mayor Psk Sumarsono memberikan penjelasan tentang kondisi terkini yang sedang terjadi di wilayah operasi Indobatt yang meliputi tugas dan tangung jawab, kegiatan yang dilaksanakan, kekuatan personel satgas serta kondisi kewilayahan yang menjadi tanggung jawab satgas yang meliputi 13 desa dengan luas 80 km2 sepanjang 11 km blue line (batas operasi Unifil).

Selesai menerima paparan, rombongan bergerak ke lapangan untuk meninjau batas operasi Unifil yang berada di UN POSN 8-33 Syeikh Abbad Tomb, yang merupakan home base Kompi Bravo Indobatt.

Di lokasi ini, Kapten inf. Totok Prio Kismanto selaku Komandan Kompi Bravo memberikan penjelasan seputar daerah operasi yang langsung berbatasan dengan Israel.

Sebelumnya, Brigadir Jenderal Casimiro Sanjuan Martinez juga berkunjung ke Indobatt untuk mendapatkan masukan seputar kondisi terakhir daerah operasi Unifil yang menjadi tanggung jawab Indobatt. Brigjen Sanjuan adalah merupakan perwira tinggi Angkatan Darat Spanyol yang akan diplot sebagai Komandan Sektor Timur Unifil, menggantikan Brigjen Espejo Garcia, yang akan berakhir masa tugasnya pada pertengahan Desember mendatang.

Sanjuan bukanlah personel baru di lingkungan Unifil, sebelumnya dia pernah bertugas sebagai staf Mabes Unifil, Naquora pada saat berpangkat kolonel, dan juga sebagai Komandan Sektor Timur Unifil tahun 2007. Kondisi seperti ini tidak mengherankan bila terjadi pada personel militer Spanyol, yang sedang bertugas di Lebanon, dikarenakan kontingen Spanyol melakukan rotasi pasukannya yang bertugas pada misi Unifil setiap 4 bulan sekali.

Selama berada di Indobatt Jenderal Sanjuan yang didampingi oleh dua orang stafnya mengatakan bahwa selama ini Indobatt telah melaksanakan kerja sama yang baik dengan Brigade Spanyol. Dia juga sudah mengenal beberapa perwira Indonesia yang bernah bertugas pada tahun 2007, salah satunya adalah Kolonel Inf Surawahadi yang merupakan Komandan Satgas Konga XXIII-A/Unifil.

Puspen/POS KOTA

DCNS Terima Order Pembelian 3 FREMM Dari Perancis

Konsep FREMM. (Grafis: DCN)

9 Oktober 2009 -- DCNS (Direction des Constructions Navales Services) mengumumkan telah menandatangani pembelian tiga Frégate Européen MultiMission (FREMM) dengan Departemen Pertahanan Perancis, pembelian ini melengkapi kebutuhan 11 frigate Angkatan Laut Perancis, Kamis (8/10).

Dua frigate merupakan versi pertahanan udara sedangkan satu frigate dilengkapi dengan peperangan anti kapal selam. Kontrak meliputi juga peningkatan sensor untuk deteksi udara, permukaan dan bawah laut untuk seluruh frigate, jadwal pengiriman satu frigate setiap 10 bulan. Frigate pertama diserahkan 2012 dan terakhir 2022.

FREMM mempunyai panjang 137 meter, lebar 19 meter dan berat 5800 ton. (Grafis: DCN)

Saat program FREMM diluncurkan, 17 kapal direncanakan akan dibeli, setiap unitnya senilai 388.5 juta euro (574 juta dolar), total 8,51 milyar euro. Dibawah tekanan keuangan, pemerintah Perancis memotong pembelian FREMM menjadi 11 dan membatalkan versi serangan permukaan.

DCNS berusaha menjual FREMM ke negara lain untuk mempertahankan volume pekerjaan. Perancis telah menjual satu frigate FREMM ke Maroko, sedang tahap pembicaraan dengan Yunani untuk pembelian antara 4 dan 6 frigate. Perancis berharap dapat menjual FREMM ke Arab Saudi.

DefenseNews/@beritahankam

Polri Belum Pastikan Identitas Teroris

Syaifudin Zuhri dan Mohamad Syahrir tewas dalam pengrebekan di rumah kos. (Foto: detikFoto/Andi Saputra)

9 Oktober 2009, Jakarta -- Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Polisi Nanan Soekarna, mengatakan bahwa pihaknya belum memastikan identitas dua orang teroris yang tewas dalam penggerebekan oleh Tim Densus 88 Antiteror di Kota Tangerang Selatan, Banten, Jumat Siang.

Kepada pers di Jakarta, Jumat sore, Nanan mengatakan pihaknya menduga kuat keduanya adalah Syaifudin Zuhri bin Djaelani alias Udin alias Soleh, dan Mohamad Syahrir alias Aing (41).

Nanan yang didampingi Kabid Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Ketut Untung Yoga mengatakan pihaknya akan memastikan identitas kedua orang yang tertembak tersebut setelah melihat hasil pemeriksaan forensik oleh Tim Disaster Victim Investigation (DVI) Mabes Polri pada jenazah keduanya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

Dua orang DPO itu sudah diintai polisi 5 hari yang lalu. (Foto: detikFoto/Andi Saputra)

Iring-iringan mobil jenazah keluar dari lokasi pengrebekan. (Foto: detikFoto/Andi Saputra)

Lebih lanjut dia menjelaskan, aparat terpaksa menembak mati dua orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) polisi tersebut dalam penggerebekan di Jalan Semanggi II RT02/RW03, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten pada Jumat pukul 11.15 WIB.

Polisi, kata dia, terpaksa mengeluarkan tembakan karena keduanya mengancam petugas dengan melempar tiga buah bom ke arah petugas.

Ia menambahkan, dalam penggerebekan itu polisi juga berhasil menemukan tujuh buah bom ketika menggeledah kamar yang ditempati pelaku.

Selain menembak dan mengamankan bom yang ditemukan, lanjut dia, Tim Densus 88 Antiteror sebelumnya juga berhasil menangkap satu orang berinisial FR yang diduga terkait dengan pelaku.

Terkait dengan kronologis seluruh penggerebekan, Nanan mengatakan saat ini pihaknya belum bisa memberikan penjelasan rinci.

"Kami tidak bisa menjelaskan secara rinci sekarang, penjelasannya akan dilakukan hari Senin (12/10), sekaligus menunggu hasil pemeriksaan forensik," katanya.

ANTARA News

TNI AD Kerahkan Helikopter Distribusikan Bantuan Korban Gempa Sumbar

9 Oktober 2009, Agam -- Seorang pria mengambil bantuan kemanusiaan yang diangkut dengan menggunakan helikopter yang dipiloti Kapten CPN Trisaksono dan co-pilot Lettu CPN Athenius Murip, di kawasan Batukambing, Agam, Sumatera Barat, Jumat (9/10). Sebanyak 22 ton bantuan dalam bentuk barang dan bahan makanan telah disalurkan TNI AD dengan menggunakan helikopter kepada warga korban gempa di sejumlah daerah terisolir dan minim bantuan di Sumatera Barat. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/nz/09)





Friday, October 9, 2009

KPK Bisa Masuk Jika Ada Kasus

Tank Scorpion buatan Alvis Vehicle Limited (AVL). (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

9 Oktober 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan menyatakan bahwa KPK bisa terlibat dalam pengadaan alutsista jika terjadi penyimpangan dalam prosesnya. Dephan sendiri menggalakkan inspektorat untuk meningkatkan pencegahan penyimpangan.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dephan Sjafrie Sjamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/10).

"KPK hanya jika ada kasus. Kita juga jangan ajak orang bekerja di luar otoritasnya. Kalau ada laporan bernuansa penyimpangan meningkat ke penyalahgunaan lalu meningkat ke pelanggaran hukum, baru lapor ke KPK. Tidak serta merta," terangnya.

Ia menerangkan bahwa dalam proses pengadaan alutsista, Dephan dan TNI punya instrumen yang dinamakan inspektorat. Menjadi tugas Dephan dan TNI untuk mendorong peran aktif dari inspektorat tersebut. Jika biasanya dia bekerja saat kegiatan pengadaan berlangsung, lima tahun kebelakang para inspektorat diminta bekerja saat perencanaan. Itu, terangnya, merupakan bagian dari usaha prevensi dan monitoring.

"Setelah lima tahun, kerjanya dimajukan. Mulai dari perencanaan untuk prevensi dan monitoring," ucapnya.

Perpres Segera Keluar, Permen Menyusul

Peraturan presiden tentang alih bisnis TNI segera keluar setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani dikabarkan telah menandatangani draf perpres tersebut. Peraturan menteri sudah siap untuk dikeluarkan jika perpres tersebut keluar.

Hal itu disampaikan oleh Sekjen Dephan Letjen Sjafrie Sjamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/10). "Kabarnya, dia (Menkeu) sudah paraf. Maka, lengkaplah lima menteri itu, Presiden tinggal tandatangan," kata dia.

Perpres, ujar Sjafie, merupakan payung hukum dalam pelaksanaan undang-undang. Sementara, permen berisi aturan teknis terkait pengalihan bisnis. "Perpres itu payung hukum pelaksanaan UU. Permen sendiri mengarah teknis. Permenhan akan menjadi regulator didalam mengendalikan pengalihan bisnis itu, sementara permenkeu ada berhubungan dengan domain PNBP," jelasnya.

Imparsial Desak Pemerintah Rinci Bisnis TNI yang Akan Diatur Perpres

Imparsial mendesak pemerintah untuk bersikap transparan terkait bisnis yang dikelola TNI. Pemerintah semestinya menjabarkan rinci jenis bisnis TNI yang akan dialihkan sebelum peraturan presiden tentang alih bisnis TNI dikeluarkan 16 Oktober mendatang.

"Sebelum keluarkan perpres, pemerintah harus jelaskan audit finansial dari bisnis TNI sehingga ada waktu buat publik untuk menguji," kata Peneliti Imparsial Al Araf kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/10).

Menurutnya, Senin atau Selasa pekan depan merupakan waktu yang tepat untuk mengungkapkan itu sebelum perpres dikeluarkan. Dengan adanya penjelasan, ia menyatakan masyarakat masih bisa memberi masukan kepada pemerintah.

"Sebenarnya, kita ragu dengan komitmen pemerintah terkait pengambilalihan ini, lima tahun berjalan belum tuntas. Proses ini tidak berjalan optimal dilakukan oleh pmerintah dan tim. Tiga atau empat tahun sebenarnya sudah bisa," sambungnya.

Ke depan, ia berharap agar pengelolaan bisnis TNI diserahkan sepenuhnya pada Meneg BUMN. Ini menjadi bagian solusi untuk menjawab keraguan publik terkait niat pemerintah untuk mengalihkan bisnis TNI. TNI pun dimintanya agar tidak lagi ikut campur terhadap bisnis yang sudah dialihkan ke pemerintah.

"Perpres harus tegas, koperasi dan yayasan yang berorientasi bisnis tidak boleh lagi dikelola dan digunakan oleh TNIuntuk yg orientasi bisnis. Kalau otoritas, sesuaikan saja dengan bentuknya. Kalau di Dephan banyak yang ragu, biar BUMN yang kelola," imbuhnya.

MEDIA INDONESIA

TNI Bantah Pemberian Izin Penggunaan Peralatan Militer Asing di Padang

Personil AU AS dan Marinir AS menurunkan bantuan dari helikopter CH-53E Super Stallion untuk korban gempa di Padang, Sumatera Barat, Jumat (9/10). (Foto: USN/Mass Communication Specialist 2nd Class Byron C. Linder)

9 Oktober 2009, Padang -- Kepala Danrem 032 Wirabraja, Kolonel Infantri Mulyono membantah kabar yang menyatakan bahwa TNI memberikan izin kepada pesawat pengintai asing dalam proses rehabilitasi dampak gempa Padang-Pariaman. “Tidak benar itu,” katanya.

Mulyono menjelaskan, TNI hingga kini belum sekalipun memberikan izin kepada instalasi peralatan militer negara asing dalam proses rehabilitasi pasca gempa. Meski demikian, ia mengakui jika sejumlah negara telah menawarkan bantuan tersebut.

“Kalau ada pesawat pengintai yang meminta izin hanya untuk memotret dampak kerusakan dan struktur geologi wilayah yang terkena gempa, Indonesia sebenarnya sudah memiliki data tersebut. Mereka bisa meminta dengan kami," katanya.

Mulyono menerangkan, izin penggunaan instalasi militer negara asing hanya diberikan untuk keperluan bantuan kemanusiaan. Hal mana tampak dari banyaknya pesawat Hercules yang difungsikan untuk mengangkut barang bantuan.

Guna mempercepat distribusi bantuan korban gempa, kata Mulyono, TNI juga memfungsikan landasan yang berada di bekas bandara Tabing. "Tapi itu hanya beberapa saja. Sebagian besar masih dikonsentrasikan di Bandara Internasional Minangkabau," ujarnya.

Departemen Pertahanan Belum Tahu Ada Pesawat Pengintai di Lokasi Gempa


CH-53E Super Stallion dari Dragon Marine Medium Helicopter Squadron (HMM) 256 tergabung dalam kekuatan Amphibi Armada Ke-Tujuh. (Foto: USN/Mass Communication Specialist 2nd Class Byron C. Linder)

Departemen Pertahanan memastikan setiap aktifitas asing di wilayah Indonesia harus sepengetahuan dan seizin otoritas RI. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan Letnan Jenderal Sjafrie Syamsudin mengatakan semua bantuan dan kegiatan dari luar yang masuk yurisdiksi nasional harus sepengetahuan dan seizin otoritas RI. "Kalau aktifitas militer yang harus seizin markas besar TNI, tidak bisa begitu saja masuk," kata Sjafrie kepada wartawan di kantor Departemen Pertahanan Jakarta, Jumat (09/10).

Pernyataan Sjafrie tersebut menjawab pertanyaan tentang masuknya pesawat pengintai milik Amerika Serikat ke wilayah Sumatra Barat. Gubernur Sumatra Barat Gamawan Fauzi mengatakan pesawat tersebut akan melakukan pemetaan. Kedatangan pesawat, kata Gamawan telah seizin Jakarta.

Sjafrie mengatakan bahwa terkait pernyataan Gubernur Sumatra Selatan pihaknya belum mengetahui. "Untuk operasional seperti ini silahkan konfirmasi ke mabes TNI," ujarnya. Namun dia menjelaskan bahwa pihaknya memang berkewajiban mengkanalisasi, memonitor memfasilitasi tetapi proses yang bersikap regulasi tetap jalan. "Itu kalau ada gempa dengan skala diatas 8,5 skala ritcher. Sebab dalam kondisi seperti ini internasional wajib masuk".

Kepala Pusat Penerangan TNI, Marsekal Muda Sagom Tamboen mengatakan belum bisa berkomentar. "Saya belum bisa berkomentar, akan coba cari info dulu dari bagian terkait," tulis Sagom dlam pesan pendek yang diterima Tempo.

Gamawan Fauzi : Pesawat Amerika untuk Pemetaan Udara

Marine Cpl. Casey Hannan dan seorang personil AU Indonesia menaikan bantuan ke helikopter CH-53E Super Stallion untuk dibagikan ke para korban gempa. (Foto: USN/Mass Communication Specialist 2nd Class Byron C. Linder)

Dua hari terakhir beredar kabar yang mengatakan pesawat pengintai Amerika Serikat akan Padang, Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat, Gamawan Fauzi, yang dikonfirmasi Tempo membenarkan pihaknya dikabarkan pihak TNI tentang akan datangnya pesawat Amerika. Namun dia tidak mengetahui kapan dan di mana pesawat itu kini berada.

Menurut Gamawan, pesawat tersebut bukan pengintai untuk kepentingan mata-mata, melainkan resmi untuk melakukan pemotretan. “Mereka akan datang untuk melakukan pemotretan udara,” kata Gamawan di ruang kerjanya, Padang, Jumat (9/10). “Pemetaan udara, bukan pengintai. Kan ini supaya tahu geologisnya, daerah yang terkena gempa”.

Pesawat itu, kata dia, harus resmi atas izin Markas Besar TNI di Jakarta. “Resmi atas izin TNI. Dia kan tidak bisa masuk wilayah kita tanpa izin”. Meski begitu Gamawan mengaku tidak dalam kapasitas untuk memberi keterangan lebih lanjut. “Saya tidak dalam kapasitas. Sudah ada protap (prosedur tetap) kalau asing TNI (yang menangani),” ujar Gumawan. “Silakan konfirmasi ke Danrem”.

TEMPO Interaktif

Pemerintah Akui Pembahasan Penjaga Laut Terkendala

Dua dari empat kapal patroli cepat Polair melakukan latihan manuver di perairan Batu Ampar, Rabu (16/1/08). Rencananya besok Kapolri Jendral Polisi Sutanto akan meresmikan kapal patroli cepat ini. (Foto: ANTARA/Andika Bayu/Koz/pd/08)

9 Oktober 2009, Jakarta -- Pemerintah mengakui pembentukan penjaga laut dan pantai (coast guard) masih terkendala berbagai kewenangan dari instansi pemerintah yang menangani masalah kelautan.

"Ya begitu, masih terkendala realisasinya," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS usai menghadiri peringatan 50 Tahun Peersatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan, keberadaan penjaga pantai sangat diperlukan Indonesia mengingat kondisi geografis Indonesia. Dia terus mendorong keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pembentukan penjaga pantai Indonesia. "Terus digodok dan dibahas," kata Widodo. Pemerintah menargetkan peraturan kelar akhir tahun ini.

Sebelumnya, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) meminta perhatian khusus Departemen Perhubungan (Dephub) sebagai penjuru pembahasan. "Jadwalnya ketat. Satu tahapan molor, dipastikan mengganggu proses selanjutnya," kata Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla, Laksamana Madya Budhi Hardjo, tiga hari lalu.

Undang-Undang nomor 17/2008 tentang Pelayaran mengamanatkan pembentukan penjaga pantai selambat-lambatnya tiga tahun setelah payung hukum disahkan atau akhir 2011.
Namun, setelah satu tahun dibahas, Dephub belum menyelesaikan rancangan peraturan. Padahal, setelah peraturan keluar masih perlu dilakukan sosialisasi dan pelaksanaan yang masing-masing diperkirakan memakan waktu satu tahun.

Dia memperkirakan pembahasan tidak mudah karena menyangkut setidaknya 13 instansi, antara lain TNI AL, Kepolisian, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Bea Cukai, dan Imigrasi. Pihaknya meminta payung hukum tidak parsial. "Semua pihak mesti diwadahi," katanya.

Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno juga meminta agar penjaga pantai secepatnya terwujud. Menurutnya, badan baru tersebut akan mengefektifkan penjagaan keamanan laut.

"Kami siap memberikan kapal dan personel untuk dioperasikan mereka," kata dia.

JURNAL NASIONAL

Pangkohanudnas Kuker Satrad 212 Ranai


9 Oktober 2009, Ranai -- Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsda TNI Dradjad Rahardjo, S.IP, beserta Ibu, Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I (Pangkosekhanudnas I) Marsma TNI J.F.P Sitompull beserta Ibu dan rombongan tiba di Lanud Ranai dalam rangka Kunjungan Kerja (Kuker) ke Satuan Radar (Satrad) 212 Ranai pukul 15.00 wib, Rabu (7/10).

Komandan Lanud Ranai Letkol Pnb Bambang Somantri, DanSatrad 212 Ranai beserta Muspida Kabupaten Natuna menyambut kedatangan Panglima dan rombongan setibanya di Lanud Ranai dengan menggunakan pesawat TNI AU jenis Fokker-27, dilanjutkan kunjungan ke Kantor Satrad 212 Ranai.

Dalam kunjungan kerjanya selama satu hari Pangkohanudnas Marsda TNI Dradjad Rahardjo, S.IP memberikan pengarahan kepada seluruh personel Satrad 212 bertempat di ruang rapat Satrad 212 Ranai dan rombongan juga mengadakan peninjauan Radar Head Satrad 212 Ranai .

Setelah mengadakan peninjauan-peninjauan Panglima dan rombongan beristirahat di Mess Antariksa Lanud Ranai dan malamnya dilanjutkan acara malam ramah tamah Pangkohanudnas bersama Muspida Pemerintah Kabupaten Natuna dan Keluarga Besar Satrad 212 Ranai.

PENTAK LANUD RANAI

Kesiapan Pesawat Ditarget Naik 25 Persen

Aero L-159. (Foto: AERO Vodochody a.s.)

9 Oktober 2009, Jakarta -- Tahun depan, TNI Angkatan Udara menargetkan naiknya kesiapan operasi pesawat hingga 25 persen.

"Kesiapan diupayakan lebih dari 50 persen," kata Panglima Komando Operasi TNI AU (Koopsau) I, Marsekal Muda Imam Sufaat usai serah terima jabatan komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma di Jakarta, Kamis (8/10).

Hasil audit alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang dilakukan Departemen Pertahanan (Dephan) dan TNI mengungkapkan, kondisi pesawat yang siap saat ini hanya 30,88 persen. Kemampuan pemeliharaan menurun karena terkendala keterbatasan suku cadang, serta fasilitas pendukung seperti hanggar dan bengkel yang kurang memenuhi syarat.

TNI AU berjanji kucuran dana sekitar Rp5 triliun pada 2010 akan difokuskan untuk pemeliharaan dan pembelian suku cadang yang sebelumnya tidak bisa terbeli.

"Pembelian dilakukan dengan prioritas tinggi dan sangat selektif agar benar-benar bisa meningkatkan kemampuan," katanya.

Ketimbang angkatan lain, pemeliharaan pesawat memang menyedot anggaran terbesar. Berdasarkan data Dephan tahun 2009, dari Rp684,69 miliar, lebih dari Rp354 miliar atau 52 persen untuk TNI AU.

Untuk menyiasati minimnya kesiapan pesawat, kata Imam, dilakukan optimalisasi intelijen dan radar yang dimiliki. Koopsau I juga fokus pada pengamanan pulau-pulau terluar dan Selat Malaka. "Sembari mengantisipasi kegiatan ilegal di titik-titik rawan dengan pesawat pengintai," kata dia.

Yakolev Yak-130. (Foto: A.S. Yakolev Design Bureau)

Aermacchi M-346 Master. (Foto: Aermacchi)

KAI A-50. (Foto: KAI)

Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI AU, Marsekal Muda Erry Biatmoko mengatakan, fokus pada pemeliharaan tidak membuat pihaknya melupakan pengadaan baru. TNI AU menargetkan pengadaan pesawat OV-10 Bronco dan Hawk MK-53 dapat terwujud dalam jangka waktu 2010-2014.

"Terus dibahas dengan departemen terkait agar realisasinya dipercepat," kata dia. Anggarannya lewat kredit ekspor dengan total nilai US$400 juta atau sekitar Rp4 triliun.

Bronco sudah dikandangkan sejak medio 2007 lalu. Matra udara sudah merekomendasikan Super Tucano dari Brasil. Sementara pengganti Hawk MK-53, baru diajukan setelah penggantian Bronco direalisasikan.

TNI AU memperkirakan, pengganti Hawk baru terwujud mulai 2013. "Itu pun didatangkan bertahap," katanya.

Untuk pengganti MK-53, TNI AU mengaku menggodok berbagai jenis pesawat. Setidaknya terdapat lima alternatif, yakni, L-159B dari Republik Ceko, Yak-130 dari Rusia, Aermacchi M346 asal Italia, Chengdu FTC-2000/JL-9 dari China, dan A-50 asal Korea.

JURNAL NASIONAL

TMMD Reguler Ke-83 Kodam IV/Diponegoro

9 Oktober 2009, Semarang -- Sejumlah prajurit TNI berbaris saat mengikuti upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-83, di Desa Godoriyo, Ngaliyan, Semarang, Jateng, Jumat (9/10). TMMD yang akan berlangsung selama 21 hari dan dilaksanakan di seluruh wilayah Kodam IV/Diponegoro itu diarahkan pada pembangunan fisik dan non fisik di wilayah pedesaan dan daerah kumuh, termasuk di kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/hp/09)

Kepala Pengadilan Militer (kadilmil) II/10 Semarang, Kolonel Sunarso (kiri), menyerahkan peralatan kerja kepada prajurit TNI. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/hp/09)

Thursday, October 8, 2009

Pemda Enggan Menggunakan Helikopter TNI

Anggota TNI dibantu masyarakat menurunkan bantuan untuk korban gempa dari helikopter TNI Angkatan Darat di Koto Tinggi, Kanagarian Gunung Padang Alai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (7/10). Helikopter TNI AD terus berupaya mengirimkan bantuan ke daerah yang terpencil dan terisolasi akibat gempa 30 September lalu. (Foto: KOMPAS/Danu Kusworo)

8 Oktober 2009, Padang -- Pemerintah daerah yang wilayahnya terisolir karena gempa bumi dan tanah longsor di Sumatera Barat, dinilai enggan menggunakan helikopter milik TNI untuk mendistribusikan bantuan melalui udara. Mereka malah meminta izin menggunakan helikopter tersebut untuk meninjau lokasi, sementara banyak korban gempa di daerah terisolir masih membutuhkan bantuan logistik secepatnya.

Sebanyak empat helikopter milik TNI yang disiagakan di Pangkalan Udara Tabing, Padang, hingga Kamis (8/10) masih lebih banyak menganggur karena Satkorlak Provinsi Sumbar maupun pemerintah kabupaten yang wilayahnya terisolir karena gempa, masih enggan menggunakan transportasi udara mendistribusikan bantuan. Salah satu di antaranya, yakni heli jenis Mi 17 yang memiliki kapasitas angkut logistik hingga 2,5 ton, malah belum pernah sekali pun digunakan mendistribusikan bantuan, sejak heli tersebut datang ke Padang Jumat pekan lalu.

"Pemda malah minta helinya untuk meninjau. Ya jelas enggak boleh. Menghabiskan bahan bakar saja," ujar Asisten Operasi Komando Daerah Militer I Bukit Barisan Kolonel (Inf) Binarko.

Helikopter TNI baru mengangkut bantuan yang diambil dari Posko Utama Satkorlak Pemprov Sumbar di Gubernuran, sejak Rabu. Tercatat dua hari terakhir, dari 19 trip perjalanan heli TNI mendistribusikan bantuan, logistik bantuan yang bersumber dari Satkorlak Pemprov Sumbar hanya lima trip.

Menurut Wakil Asisten Logistik Kodam I Bukit Barisan Letnan Kolonel Broto Guncahyo, TNI terpaksa berinisiatif sendiri mengambil logistik bantuan dari gudang posko utama Satkorlak Pemprov Sumbar di Gubernuran. "Kalau kami enggak meminta, mereka (Satkorlak) enggak mendrop bantuan ke sini (Lanud Tabing). Padahal kami sudah bilang ke mereka, kami punya sarana transportasi cepat untuk mendistribusikan bantuan di daerah terisolir dan sulit dijangkau kendaraan roda empat," kata Broto.

Broto mengaku heran, sarana transportasi udara berupa heli TNI yang bisa mengangkut bantuan logistik dengan efisien dan cepat tak dimanfaatkan maksimal. "Padahal korban gempa membutuhkan kecepatan pendistribusian bantuan," ujar Broto.

Meski pemerintah daerah enggan menggunakan heli TNI, distribusi bantuan melalui udara ini berjalan lancar. Hampir semua wilayah yang sebelumnya tak bisa ditembus mengunakan kendaraan roda empat, telah bisa dijangkau bantuan yang dibawa heli TNI. "Ada beberapa spot yang tadinya terisolir dan bisa kami tembus seperti di daerah Lubuk Basung Kabupaten Agam. Kami juga melihat kemungkinan mendaratkan heli Mi 17 di daerah-daerah yang terisolir tersebut agar bantuan yang terangkut bisa lebih banyak," kata Binarko.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengakui, keengganan pemerintah kabupaten menggunakan heli. Syamsul mengungkapkan, dalam rapat koordinasi pemerintah kabupaten mengaku sanggup mendistribusikan bantuan dan menyebutkan tak ada wilayahnya yang terisolir. "Faktanya banyak wilayah mereka yang terisolir dan membutuhkan transportasi udara dalam mendistribusikan bantuan secepatnya. Tetapi herannya, mereka mengaku wilayahnya tak terisolir," ujar Syamsul.

Bupati Agam Aristo Munandar menuturkan, pemda memang sempat tak mengetahui informasi bagaimana meminta bantuan pengoperasian heli TNI. "Sehingga baru hari Rabu, kami minta bantuan heli TNI mendrop ke beberapa titik yang terisolir karena tak ada jalan menuju ke sana. Saya sudah tanya informasi tentang bagaimana minta bantuan distribusi lewat heli ke Dandim," katanya.

Wali Kota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan, Pemkot Pariaman bukan enggan menggunakan heli dalam mendistribusikan bantuan. "Hanya saja daerah kami memang relatif bisa dijangkau menggunakan kendaraan roda empat. Berbeda dengan Kabupaten Padang Pariaman atau Agam," katanya.

Direktur Logistik BNPB Mulatno mengatakan, dalam rapat koordinasi BNPB, Satkorlak dan pemda, persoalan penggunaan heli untuk mendistribusikan bantuan ke wilayah yang terisolasi akan didorong. Dia mengaku tidak tahu, mengapa pemerintah daerah enggan menggunakan heli mendistribusikan bantuan ke wilayah terisolir padahal bisa lebih efektif dan cepat." Anda lihat sendiri sajalah kondisinya," kata Mulatno.

Sementara itu, di gudang di posko utama Satkorlak Pemprov Sumbar masih terlihat beberapa logistik bantuan meski jumlahnya sedikit. Beberapa di antaranya adalah alat penjernih air dari UNICEF, beras, makanan instan dan air mineral. Salah seorang penjaga gudang logistik bantuan mengatakan bantuan dari UNICEF tersebut tak bisa langsung didistribusikan Satkorlak. "UNICEF sendiri yang akan mendistribusikannya. Beras, air mineral dan lainnya yang masih tersimpan di gudang, merupakan bahan masakan dapur umum untuk relawan," katanya.

KOMPAS.com

Manajemen Senjata Dinilai Menyimpang

Puluhan anggota TNI malakukan evakuasi korban jatuhnya pesawat C-130 Hercules Alpha 1325 di Desa Geplak, Kecamatan Karas, Magetan, Jawa Timur, Rabu (20/5). (Foto: Antara)

8 Oktober 2009, Jakarta -- Manajemen pengadaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dijalankan Departemen Pertahanan (Dephan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai masih bermasalah.

"Anggaran minim tidak dibarengi kinerja yang baik," kata Pakar Manajemen Pertahanan, Dephan, Koesnadi Kardi saat seminar "Manajemen Alutsista dan Postur Pertahanan Masa Depan" di Jakarta, Rabu (7/10).

Dia mencontohkan, sistem yang salah namun masih berlanjut saat ini adalah kanibalisasi. Agar tetap layak (serviceable), militer mengorbankan armada serupa yang masih baik.

Sebenarnya langkah ini ditempuh saat embargo diberlakukan negara-negara barat. "Tapi keterusan sampai sekarang," katanya.

Begitu pula dengan maraknya kolusi antara vendor dan para pengambil kebijakan di TNI dalam pemilihan dan pengadaan senjata.

Suku cadang yang kualitas rendah dari agen ditawarkan dengan harga tinggi karena kepentingan oknum pejabat dan agen yang nakal. "Fenomena ini harus segera dihentikan," kata Koesnardi.

Dia mengakui sudah ada perbaikan yang dilakukan Dephan guna mengurangi bocor dan boros. "Namun, baru berkurang 15 persen saja," katanya.

Dephan mengakui hingga tahun 2004 pengadaan senjata belum teratur. "Terkadang senjata yang dibeli tidak sesuai kebutuhan atau postur TNI," kata Kolonel Bambang Eko, anggota direktorat pengadaan, Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan, Dephan.

Bahkan, dia tidak menampik, dahulu orientasi pelaksanaan pengadaan tidak ke pabrikan, tapi pada agen. "Ketika itu pengawasan internal tidak maksimal," kata Bambang.

Lima tahun terakhir, kata dia, Dephan terus berbenah. Pengawasan internal dilakukan secara proaktif, efektif, dan akuntabel.

Membeli produksi luar negeri juga tanpa persyaratan dengan pola G to G (antarpemerintah). "Tak ada lagi perantara atau broker," katanya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Effendy Choirie melihat, belum ada kesepahaman dalam internal militer itu sendiri. Ego antarangkatan masih sering terjadi.

Belum lagi tidak adanya sinkronisasi antara Dephan sebagai penentu kebijakan pengadaan dan pengguna senjata, dalam hal ini TNI.

"Alhasil, penentuan sasaran program tidak sesuai kebutuhan pengguna," katanya.

Selama 10 tahun berada di komisi I (bidang pertahanan) DPR, Effendy menilai belum ada perubahan yang berarti terkait pengadaan dan pemeliharaan.

JURNAL NASIONAL

Meski Anggaran Kecil, TNI Tak Terbebani Tanggap Darurat

Bansos untuk masyarakat yang tertimpa musibah gempa bumi di Padang dan sekitarnya saat dinaikkan di pesawat Hercules C-130 TNI AU. (Foto : Dispenau)

8 Oktober 2009, Jakarta -- Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan TNI tidak merasa terbebani oleh operasi tanggap darurat, meski anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk TNI kecil.

"Tidak. Itu kan sudah termasuk dalam operasi rutin OMSP (Operasi Militer Selain Perang) dan alokasi anggarannya sudah ada," katanya usai menghadiri peringatan 50 Tahun Pepabri di Jakarta, Kamis.

Djoko mengatakan, dalam setiap operasi baik militer maupun non militer TNI selalu memiliki skala prioritas.

"Jika dalam pelaksanaannya, kita tengah menghadapi tanggap darurat ya kita prioritaskan untuk itu, TNI kan menolong dalam kondisi darurat, terkait korban jiwa dan material," katanya.

Sementara itu, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Pangkoopsau) I Marsekal Muda TNI Imam Sufa`at mengatakan, meski armada helikopter terbatas TNI tetap mengerahkan personel untuk membantu penanganan pasca gempa Sumatera Barat.

"Karena rata-rata kesiapan armada helikopter kita kurang, maka kita mengirimkan personel helikopter kita mengoperasikan ke lokasi bencana, yang lainnya dari Badan SAR Nasional dan TNI Angkatan Darat," katanya.

Hanya saja, tambah Imam, Pemerintah Daerah setempat kurang memanfaatkan maksimal armada helikopter TNI untuk mendukung distribusi bantuan kemanusiaan ke lokasi bencana terpencil yang tidak dapat dijangkau kendaraan darat.

Selain personel dan wahana lain, TNI telah mengerahkan dua helikopter dari Medan dan Jakarta, enam pesawat C-130 Hercules, Fokker, dan C-130 Hercules VIP.

ANTARA News

Slovakia Tawarkan Kerja Sama Industri Pertahanan

BVP-2 buatan Slovakia telah dimiliki Marinir, dipesan saat pemerintahan Presiden Megawati. (Foto: army.cz)

8 Oktober 2009, Jakarta -- Slovakia menawarkan kerja sama industri pertahanan. Salah satu produksi yang diajukan adalah peralatan Marinir, khususnya tank amfibi.

Hal ini diungkapkan Duta Besar Slovakia untuk Indonesia, Stefan Rozkopal, saat bertemu Panglima TNI Djoko Santoso, di markas TNI, Cilangkap, Jakarta, dua hari lalu.

TNI menyambut baik kerja sama yang diajukan. Kolaborasi dianggap strategis karena Slovakia, yang merupakan negara pecahan Cekoslovakia, pernah jadi produsen alat pertahanan terbesar keempat di dunia. Kini, Slovakia masih bertengger sebagai produsen kendaraan militer terbesar.

"Kelanjutannya bisa disampaikan melalui Departemen Pertahanan," kata Djoko.

Sedangkan peralatan militer yang ditawarkan bisa langsung dibahas dengan pejabat terkait di Indonesia atas koordinasi Dephan.

TNI juga merespons positif ajakan kerja sama yang diungkapkan Duta Besar Sri Lanka Nanda Mallawarachichi.

"Kesempatan perwira Srilanka untuk belajar di Indonesia sangat terbuka lebar," kata Djoko.

Srilangka memang mengharapkan peningkatan hubungan, seperti tukar kunjungan pejabat militer, pendidikan dan latihan.

Selain pendidikan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) Angkatan yang telah diikuti perwira Sri Lanka selama ini, Nanda mengajukan usulan untuk pendidikan Sesko TNI dan pendidikan perwira pertama.

"Termasuk pendidikan yang bersifat teknis kemiliteran," kata Nanda.


JURNAL NASIONAL

Yonif 742 Satya Wira Yudha Jaga Perbatasan Indonesia - Timor Leste

8 Oktober 2009, Mataram -- AsOps Panglima TNI, Mayjen Supiadin AS (kiri) mencermati seorang angota personil Yonif 742 SWY yang melakukan pengukuran jarak dengan kompas saat inspeksi keberangkatan di lapangan Batalyon Yonif 742 SWY, Gebang, Mataram, NTB, Kamis (8/10).Sebanyak 650 pasukan Yonif 742 SWY akan diberangkatkan dalam rangka tugas operasi pengamanan perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste di Atambua. (Foto: ANTARA/Ahmad Subaidi/Koz/hp/09)

Sejumlah anggota personil Yonif 742 SWY Mataram melakukan packing perbekalan, saat inspeksi keberangkatan oleh Asop Panglima TNI. Mayjen Supiadin AS. (Foto: ANTARA/Ahmad Subaidi/Koz/hp/09)

Sertijab Danmenart-1 dan Dankav-1 Marinir

8 Oktober 2009, Surabaya -- Danpasmar-1, Brigjend TNI (Mar) Wayan Mendra (tengah) melakukan salam komando dengan pejabat lama dan baru, saat sertijab Komandan Resimen Artileri-1 (Danmenart-1) Marinir dan Komandan Kavaleri-1 (Dankav-1) Marinir, di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Kamis (8/10). Pada sertijab tersebut, Kolonel Mar RB Heraspati (2 kanan) menjabat sebagai Danmenart-1 Marinir yang baru, menggantikan Kolonel Mar FX Deddy Susanto (kanan) dan LetKol Mar Lasmono (2 kiri) menjabat sebagai Dankav-1 Marinir yang baru, menggantikan Kolonel Mar Yuliandar (kiri). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/09)

Danpasmar-1, Brigjend TNI (Mar) I Wayan Mendra menyerahkan tongkat komando kepada Komandan Resimen Kavaleri-1 (Danmenkav-1) Marinir yang baru LetKol Mar Lasmono dan Komandan Resimen Artileri-1 (Danmenart-1) Marinir yang baru, Kolonel Mar RB Heraspati. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/09)

Komandan Resimen Artileri-1 (Danmenart-1) Marinir yang lama, Kolonel Mar FX Deddy Susanto bersama istri, naik kendaraan tempur saat perpisahan tradisi usai sertijab di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Kamis (8/10). (Foto: ANTARA/Serda Mar Kuwadi/EI)

Sertijab Danlamar Surabaya dan Dankolatmar

7 Oktober 2009, Surabaya -- Dankormar, Mayjend TNI (Mar) M Alfan Baharudin (kiri) membawa pataka Komando Latih Korps Marinir (Kolatmar), saat sertijab Komandan Pangkalan Korps Marinir (Danlanmar) Surabaya dan Komandan Komando Latih Marinir (Dankolatmar), di Kesatrian Marinir Usman, Surabaya, Rabu (7/10). Pada sertijab tersebut, Kolonel Mar Enjang Suryana menjabat sebagai Danlanmar Surabaya yang baru, menggantikan Kolonel Mar Amirudin Harun. Kolonel Mar Purwadi menjabat sebagai Dankolatmar yang baru, menggantikan Kolonel Mar Siswoyo HS. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/hp/09)

Dankormar, Mayjend TNI (Mar) M Alfan Baharudin menyematkan tanda jabatan kepada Komandan Pangkalan Korps Marinir (Danlanmar) Surabaya yang baru, Kolonel Mar Enjang Suryana dan Komandan Komando Latih Marinir (Dankolatmar) yang baru Kolonel Mar Purwadi. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/hp/09)

Dankormar, Mayjend TNI (Mar) M Alfan Baharudin (tengah) salam komando dengan pejabat lama dan baru. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ss/hp/09)

Presiden: Tuntaskan Agenda Reformasi TNI

Peringatan HUT ke-64 TNI digelar secara sederhana di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10). Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: detikFoto/Abror Rizki/Setpres)

5 Oktober 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada TNIagar menuntaskan agenda reformasi internal TNI yang telah berjalan selama satu dasawarsa.

"Saya instruksikan agar TNI melanjutkan dan menuntaskan semua agenda reformasi. Saya berterima kasih karena TNI yang telah berhasil melakukan reformasi internal selama satu dasawarsa," katanya saat memimpin peringatan HUT ke-64 TNI di Mabes TNI, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, selama satu dasawarsa melaksanakan reformasi internal, TNI telah dapat menghormati dan melaksanakan dengan baik prinsip-prinsip demokrasi, tatanan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan sistim nasional.

TNI, lanjut Kepala Negara, telah berkembang menjadi TNI yang profesional, berkemampuan dan dedikatif.

"Apa yang sudah tercapai hendaknya terus dilaksanakan dan dituntaskan," kata Yudhoyono.

Terkait pengalihan bisnis TNI sebagai salah satu agenda reformasi internal TNI, Kepala Negara mengatakan, hal itu dimaksudkan agar TNI benar-benar profesional dalam menjalankan tugas pokonya menjaga dan memelihara kedaulatan negara.

"Selanjutnya, semua unit bisnis dan usaha yang selama ini dilakukan TNI akan diatur kemudian oleh pemerintah melalui keputusan presiden," katanya.

Presiden meminta TNI agar menjadi tentara handal di atas jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional dan profesional berdasar Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Jadilah TNI yang semakin dicintai dan dibanggakan rakyat dan bangsa Indonesia," ujar Presiden menambahkan.

ANTARA News

Menhan: Kontrak Pengadaan Kapal Selam Ditunda

Kapal selam kelas Kilo buatan Rusia idaman TNI AL tertunda lagi masuk jajaran armada TNI AL. (Foto: naval-technologi.com)

4 Oktober 2009, Jakarta -- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, kontrak pengadaan dua kapal selam baru ditunda setahun, dari semula 2010 menjadi pada 2011.

"Dengan begitu, dua kapal selam baru akan memperkuat Indonesia pada 2012 atau 2013," katanya, kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Ia mengemukakan, anggaran yang terbatas membuat pihaknya harus melakukan skala prioritas tinggi dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan.

Berbagai bencana alam yang melanda negeri ini, mengharuskan pemerintah untuk memfokuskan diri pada pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan pada 2009-2010.

Terkait itu, meski terjadi kenaikan anggaran pertahanan menjadi Rp40,7 triliun pada 2010, namun Departemen Pertahanan dan Mabes TNI sepakat untuk tidak dulu mengadakan sistem persenjataan pemukul (strike force) melainkan pesawat, kapal, dan kendaraan angkut.

"Pesawat, kapal dan kendaraan angkut sangat dibutuhkan saat ini tidak saja untuk mobilitas pasukan TNI ke lokasi bencana tetapi juga untuk mengangkut logistik prajurit, dan bantuan sosial ke lokasi bencana. Jadi, kita tunda dulu alat utama sistem persenjataan strategis seperti kapal selam," tuturnya.

Saat ini, Departemen Pertahanan masih menggodok pengadaan dua kapal selam baru bagi TNI Angkatan Laut. Dari lima perusahaan dari lima negara, kini telah terjaring dua negara yakni Rusia dan Korea Selatan.

"Meski penandatanganan kontraknya di tunda, namun segala proses pengadaannya terus berlanjut hingga saat hari penentuan kami juga benar-benar matang dan yakin atas pilihan produk yang akan digunakan," kata Juwono.

ANTARA News