Saturday, March 31, 2012

DPR, Tolaklah Rencana TNI Beli Kapal Perang Bermasalah


31 Maret 2012, Jakarta: Indonesian Police Watch (IPW) mendesak Komisi I DPR RI untuk menolak rencana TNI AL membeli tiga kapal perang jenis korvet buatan Inggris. Sebab, kapal tersebut dinilai bermasalah dan pernah ditolak oleh Brunei dan Vietnam.

"Padahal kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) tersebut bermasalah. Sistem stabilsir senjatanya bermasalah, sehingga daya tembakannya tidak akurat. Dalam kecepatan tinggi, posisi kapal kerap agak miring," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, Rabu (21/3).

Menurutnya, kapal perang tersebut sebelumnya merupakan pesanan Brunei pada tahun 2002. Tapi setelah tiga kali melakukan uji coba Brunei menolak membelinya. Lalu kapal ini ditawarkan juga ke Vietnam, tapi Vietnam juga menolak untuk membelinya.

"Ironisnya TNI AL malah ingin membeli kapal perang bermasalah ini," kata Neta curiga.

Untuk itu, Neta juga meminta kepada KPK agar ikut mencermati proyek alutsista TNI AL yang mencurigakan itu.

"Alutsista TNI jangan sampai dipecundangi mafia-mafia proyek yang membuat TNI hanya mendapatkan alutsista 'sampah' dari negara-negara Barat," tegasnya.

Selain itu IPW juga mengingatkan kepada DPR dan KPK untuk mengarahkan TNI dalam membeli alutsistanya harus konsisten sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) TNI.

"Sehingga kekuatan alutsista TNI dapat dimaksimlkan, dievaluasi dan terhindar dari mark up dan korupsi," tandasnya.

Sumber: Pelita

PT DI Jalin Kerja Sama dengan NSI dan DS Perancis

(Foto: PT DI)

31 Maret 2012, Bandung: PT Dirgantara Indonesia (PT DI) terus menunjukkan geliat optimisme dengan melakukan sejumlah kerja sama strategis tahun ini. Kemarin, bertempat di Gedung Pusat Manajemen Lt 9 PTDI telah berlangsung penandatanganan kerja sama antar 3 (tiga) pihak, yakni PT DI, Nusantara Secom Infotrch (NSI) dan Dassault Systemes (DS) Perancis.

Kerja sama masing-masing ditandatangani oleh Direktur Utama PT DI, Budi Santoso, Excecutive Vice President Dasault Systemes Mr. Forestier dan Managing Director NSI, Reinhard Sitorus. Kerja sama yang disebut Kemitraan Kreasi ini menurut Budi Santoso memiliki tujuan jangka panjang untuk membangun pusat unggulan bersama di bidang pertahanan dan dirgantara.

“Apa yang disepakati ketiga perusahaan bukanlah terjadi tiba-tiba. Ketiga pihak sudah saling mengetahui dan memahami kapabilitas masing-masing,” kata Budi. Baik dari sisi Sumber Daya Manusia, khususnya para insinyur (engineers) yang dimiliki, pengalaman dan fasilitas masing-masing.

Dalam rilis yang diterima bisnis-jabar, kerja sama ini PTDI yang memiliki bisnis utama pesawat terbang, berkomitmen untuk menyiapkan insinyur, tempat kerja, jaringan kerja dan proses bisnis (business process) untuk pengembangan dan sertifikasi. NSI yang sarat dengan pengalaman dan memiliki insinyur yang berkualitas (qualified) yang mampu menyiapkan perangkat lunak dan pelayanan.

NSI sendiri berkomitmen mendukung pusat rancang bangun, mengembangkan kemampuan staf serta membangun pusat pertahanan dan dirgantara bersama. Dan DS sebagai perusahaan terkemuka di Perancis merupakan inovator yang menginovasi para perancang (designer), insinyur, manajer marketing dengan revenue di atas 1700 billion Euro. Perusahaan ini berkomitmen menyiapkan solusi tingkat dunia serta mendukung kerjasama pusat pertahanan dan luar angkasa secara langsung.

Dengan pengalamannya DS telah mampu membuat “digital mock up” yang juga akan digunakan untuk pesawat prototipe N 219 yang sedang dirancang bangun PTDI. Dengan demikian maka akan memudahkan para insinyur PTDI di engineering untuk menyelesaikan proses pembuatan rancang bangun pesawat N 219.

Sebagai salah satu bukti kemampuan para insinyur PTDI adalah telah lulusnya mereka dalam audit (assesment) yang dilakukan para insinyur Airbus. Pada saat ini para insinyur di PTDI sedang melakukan pekerjaan berupa paket kecil untuk pesawat A 350 sebagai pintu masuk untuk proyek berikutnya. Menurut Bagus Eko paket tersebut merupakan salah satu jalan untuk membuka peluang proyek-proyek berikutnya yang lebih besar.

Sementara itu Dirut PTDI, Budi Santoso mengatakan bahwa kerjasama ini sungguh membuat PT DI semakin bernilai di mata internasional dan ini akan berdampak besar bagi kelancaran rancang bangun dan produksi N219, pesawat tempur KFX/IFX dan program-program lainnya.

Sumber: Bisnis Jabar

Kosekhanudnas III dan NADOC Gelar Latma Petir Malindo/12


30 Maret 2012, Jakarta: Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas III) Medan, gelar Operasi Pertahanan Udara (Hanud) bersama dengan National Air Difence Operation Centre (NADOC) Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) dengan sandi “Petir Malindo/12”, dilaksanakan mulai tanggal 28-29 Maret 2012 dan sebagai Home Base Lanud Medan, Sumatera Utara dan Butterworth, Malaysia.

Kolenel Pnb Yuyu Sutisna, SE., selaku Panglima Kosekhanudnas III mengatakan Operasi Hanud Petir Malindo ini bersifat operasi sepanjang tahun, dengan tujuan agar didapati kesamaan pengertian dan cara bertindak dalam melaksanakan Operasi Hanud dengan dasar kesepakatan kerja sama kedua negara dalam pertahanan udara, dengan mengadakan patroli terkoordinasi (Patkor) terhadap sasaran tidak dikenal di wilayah udara perbatasan kedua negara khususnya di atas wilayah Selat Malaka.

Unsur-unsur kesiapan pendukung dalam tercapainya operasi latihan Petir Malindo 12, melibatkan kesatuan Kosekhanudnas III Medan dengan Sektor Operation Center (SOC) I Butterworth, dan unsur Hanud satu flight pesawat tempur sergap Hawk 100/200 dari Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru, satuan radar (Satrad) jajaran Kosekhanudnas III, Helikopter Colibri sebagai SAR dari kompi A dan kompi B dari Paskhas dan pendukung angkutan pesawat C-130 Hercules serta Lanud Medan sebagai pusat Operasi Patroli Pertahanan Udara terkoordinasi.

Patroli Hanud terkoordinasi dengan sandi Petir Malindo/12 sasaran yang akan dicapai antara lain, melaksanakan pertukaran informasi situasi udara diwilayah udara Selat Malaka, pengamatan udara dengan mengoperasikan satuan radar dibawah jajaran Kosekhanudnas III, Pengendalian Operasi Hanud Terkoordinasi Petir Malindo/12.

Latihan Hanud Petir Malindo 12, merupakan pelaksanaan program kerja, guna menghadapi kontijensi permasalahan yang mungkin timbul di wilayah perbatasan kedua negara Malaysia dan Indonesia pada masa ke depan, dengan saling memberikan atau tukar informasi atas pengindraan wilayah udara antara Posek III Medan dengan SOC I Butterworth, dalam pelaksanaan patroli udara terkoordinasi.

Disamping itu, guna menjaga hubungan kerja sama yang selama ini telah terbina dengan baik dan untuk meningkatkan kemampuan personel dalam kesiapan operasi Hanud Terkoordinasi.

Sumber: TNI AU

Lanal Lhokseumawe Bentuk Tim Antiteror


30 Maret 2012, Lhokseumawe: Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Lhokseumawe salah satu pangkalan di bawah jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) dengan Pejabat sementara (Pjs)Komandan Letkol Laut (P) Tjatur Soniarto membentuk Tim Anti Teror, di Kompleks TNI Angkatan Laut Pulau Rungkom Lanal Lhokseumawe, Kamis (29/3).

Tim Anti terror tersebut di pimpin oleh Komandan Unit Intel Lanal Lhokseumawe Lettu Mar Deni Aprianto yang beranggotakan prajurit pilihan Lanal Lhokseumawe.

Adapun tujuan dari pembentukan tim anti terror tersebut adalah untuk menyikapi situasi Lhokseumawe yang kurang kondusif akhir-akhir ini, selain itu Tim Anti Teror tersebut juga akan diproyeksikan untuk menanggulangi masalah Perompakan kapal di wilayah perairan Lanal Lhokseumawe.

Kegiatan Tim Anti Teror Lanal Lhokseumawe yang baru terbentuk, melaksanakan latihan anti terror di Kompleks TNI Angkatan Laut Pulo Rungkom.

Sumber: Dispenarmabar

Satkopaska Koarmatim Latihan Tempur di Guam


30 Maret 2012, Surabaya: Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmatim mengikuti latihan tempur dengan US. Navy SEALs dengan sandi Flash Iron 12-02, di Guam Amerika Serikat, sebuah pulau yang berada di Samudera Pasifik. Satkopaska Koarmatim yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Latma Flash Iron 12-01 JCET (Joint Combine Exercise Training), diberangkatkan oleh Pangarmabar Laksamana Muda TNI Didit Herdiawan di Lapangan Arafuru Mako Koarmabar, Jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat, belum lama ini, Kamis (22/03).

Satkopaska Koarmatim menerjunkan satu tim pasukan terdiri dari 12 personel yang dipimpin langsung oleh Komandan Satuan (Dansat) Kopaska Koarmatim Kolonel Laut (P) Yeheskiel Katiandagho. Selanjutnya Tim Satkopaska Koarmatim bergabung dengan Tim dari Satkopaska Koarmabar bersama-sama dalam satgas Latma Flas Iron 12-01 di markas Naval Special Warfare Unit (NSWU)-1 Guam (AS). Rencananya Latma Flash Iron 12-01 dilaksanakan selama 23 hari mulai tanggal 24 Maret sampai 16 April 2012 di Guam (AS).

Materi latihan meliputi beberapa aspek pertempuran diantaranya penerjunan udara (Military Free Fall), pertempuran diruang tertutup (Close quarters combat), peperangan laut menggunakan kedaraan air cepat (Maritime Craft Areal Delivery System), penyelam tempur (Combat Diving) dan manufer lapangan (Final Training Exercise). Bertindak sebagai Dansatgas Flash Iron 12-01 JCET Kolonel Laut (P) R. Eko Suyatno yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Dansatkopaska Koarmabar.

Latihan bersama Flash Iron merupakan program latihan yang rutin dilaksanakan oleh Kopaska TNI Angkatan Laut dan US Navy SEALs dua kali dalam setahun. Penyelenggaraan latihan tersebut merupakan wujud kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat khususnya dalam bidang militer.

Gladi tempur antara Kopaska TNI AL dan US. Navy SEALs bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapsiagaan Satkopaska tentang doktrin taktis dan teknis peperangan laut khusus (Naval Special Warfare). Dari latihan bersama tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas serta kerjasama Kopaska TNI Angkatan Laut dan US Navy Seals. Selain itu juga untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Sumber: Dispenarmatim

Kemlu RI: Pangkalan Pesawat Intai AS di Kepulauan Cocos Hanya Isu

RQ-4 Global Hawk. (Foto: USAF)

30 Maret 2012, Jakarta: Australia belum menerima permintaan AS untuk mendirikan pangkalan militer di Pulau Cocos. pemerintah RI telah mengonfirmasi langsung kepada Pemerintah Australia terkait rencana Amerika Serikat (AS) membangun pangkalan pesawat pengintai tanpa awak di Kepulauan Cocos, Australia. Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Michael Tene, konfirmasi tersebut dilakukan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dengan meminta penjesan langsung kepada Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr.

"Menlu Marty Natalegawa tadi pagi sudah menelepon langsung Menlu Australia Bob Carr untuk menanyakan isu tersebut," ujar Michael kepada Jurnal Nasional, Jumat (30/3).

Michael menjelaskan, dari hasil pembicaraan melalui sambungan telepon itu, diperoleh kepastian bahwa, Pemerintah Australia belum menerima permintaan dari Pemerintah AS menyangkut pembangunan pangkalan pesawat pengintai di Kepulauan Cocos. Sebaliknya lanjut Michael, Menlu Australia Bob Carr juga menyatakan, negaranya juga tidak pernah menawarkan usulan pembangunan pangkalan tersebut.

"Jadi antara Pemerintah Australia dan AS belum ada pembicaraan sama sekali mengenai pangkalan tersebut," kata Michael lagi.

Untuk itu tegas Michael, Pemerintah RI tidak akan menyampaikan nota protes kepada Pemerintah AS.

"Nota protes untuk apa? Karena kabar pangkalan ini baru sebatas isu dan bisa dikatakan belum bisa dipastikan kebenaranya," katanya.

Seperti diberitakan, Kepulauan Cocos yang terletak di sebelah Barat Samudera Hindia atau sekitar Selatan Indonesia dikabarkan akan dijadikan pangkalan pesawat pengintai oleh militer AS. Rencana Pemerintah AS itu diduga terkait keinginan untuk memantau perkembangan situasi di kawasan Laut China Selatan.

TB Hasanuddin: Pesawat Intai AS di Australia, Tak Usah Khawatir

Rencana Amerika Serikat untuk menggunakan Pulau Cocos, Australia, sebagai pangkalan pesawat-pesawat intai ditanggapi santai oleh TB Hasanuddin. Menutut Wakil Ketua Komisi I DPR, itu, langkah AS merupakan sesuatu yang tidak luar biasa.

"Biasa saja tidak apa-apa, ndak usah dipikirin," katanya saat dihubungi Jurnal Nasional, Jumat (30/03). Bagi dia selama itu masih di wilayah Australia dan bukan di wilayah Indonesia tidak akan menjadi masalah. "Ini aturan permainannya yah," katanya.

Bila suatu saat nanti ada yang masuk ke wilayah Indonesia, baru disebut melanggar integritas Indonesia. "Itu kan masih rencana untuk pangkalan pesawat pengintai berawak atau tidak pakai awak. Bila itu nanti terbang masuk wilayah kita itu baru pelanggaran, tapi kalau di luar wilayah kita tidak bisa," katanya menjelaskan.

TB Hasnuddin meluruskan pemberitaan selama ini yang mengatakan Indonesia telah melakukan protes terhadap wacana tersebut. "Saya sudah telpon (juru bicara Kemhan). Dia bilang diralat salah, itu pemberitaan di luar itu tidak benar menurut dia," katanya menjelaskan sikap Brigjen Hartind Asrin, Juru Bicara Kementrian Pertahanan RI yang dikutip oleh beberapa media asing.

"Kebetulan saya mempunyai pengalaman yang beginian, selama dia tidak masuk ke wilayah teritori kita selama itu juga kita akan tetap membiarkannya," katanya. Menurut dia, Indonesia tidak dalam posisi memprotes hal tersebut. Tidak pada tempatnya melakukan protes. Itu juga berlaku jika pesawat pengintai Indonesia lewat di pinggiran perbatasan.

"Negara lain juga tidak boleh mengganggu. Tapi kalau masuk ke wilayah, itu baru pelanggaran," katanya. Anggota DPR dari PDIP ini juga mengungkapkan bahwa bila rencana tersebut diwujudkan kelak, itu tidak menjadi ancaman bagi keamanan Indonesia.

"Wong kita juga melakukan (pengintaian) itu di pinggir-pinggir itu. Ibaratnya begini, anda lewat saya melihat saja. Selama anda tidak masuk pekarangan saya yah, ndak akan saya tegor kan begitu. Bahwa anda dari jarak jauh melihat gerak-gerik saya, yah sah-sah saja. Itu hukumnya begitu yah," katanya.

Sumber: Jurnas

Friday, March 30, 2012

Pangarmatim Tinjau Glagaspur III di Puslatlekdalsen


30 Maret 2012, Surabaya: Panglima Komando Armada RI Kwasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Agung Pramono, S.H., M.Hum meninjau Tactical Game (simulasi peperangan di laut) Gladi Tugas Tempur (Glagaspur) Tingkat III (L3) di ASTT Pusat Latihan Elektronika dan Pengendalian Senjata (Puslatlekdalsen) Kobangdikal, Kamis (29/3). Turut mendampingi, Asops Pangarmatim, para Komandan Satuan Kapal dan Komandan Unsur yang terlibat dalam latihan ini.

Latihan yang direncanakan mulai tanggal 2 April hingga 6 April mendatang tersebut, akan melibatkan 13 kapal perang dari berbagai jenis dan type. Disamping unsur laut, juga melibatkan pesawat Cassa dan dua buah helikopter jenis Bolko. Dalam latihan ini, bertindak sebagai Komandan Satuan Tugas (Satgas) Kolonel Laut (P) Yudo Margono, yang sehari-hari menjabat Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmatim.

Dikatakan Pangarmatim, bahwa latihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit matra laut dalam mengawaki dan menggunakan peralatan tempur. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai, yaitu agar setiap prajurit mampu melaksanakan peperangan dan pertahanan dalam tugas tempur laut yang meliputi peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan air, Pertahanan Udara, prosedur komunikasi taktis, dan pembekalan di laut.

“Disamping itu, para prajurit Koarmatim diharapkan mampu melaksanakan peperangan dengan melibatkan beberapa unsur udara dalam formasi tugas tempur laut serta mampu mengaplikasikan pelajaran teori kepelautan serta pengenalan doktrin-doktrin peperangan laut,”tegas Pangarmatim.

Sementara itu, daerah latihan meliputi Pangkalan Surabaya, Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS), Laut Jawa, Pulau Gundul, kemudian kembali ke Pangkalan Surabaya.

Sumber: Dispenarmatim

Wamenhan Mengecek Hercules Hasil Overhaul di AS

Wamenhan RI Syafrie Syamsoedin didampingi Dirjen Renhan Kemhan Marsda TNI Sunaryo sedang berdialog dengan Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI A. Adang Supriyadi, SE; setelah meninjau Hercules C-130B A-1323. (Foto : Pentak Lanud Halim)

29 Maret 2012, Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan RI Syafrie Syamsoedin beserta rombongan didampingi Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI A. Adang Supriyadi, SE; melakukan pengecekan langsung pesawat Hercules C-130 A-1323, Rabu sore (28/03) di Skadron Udara 31 Wing 1 Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, yang belum lama ini tiba kembali di Indonesia setelah menjalani perawatan total di Oklahoma, Amerika Serikat.

Pesawat Hercules tersebut tiba kembali di Indonesia pada tanggal tujuh belas Februari 2012 yang diawaki langsung oleh Komandan Skadron Udara 31 Letkol Pnb Eko Sudjatmiko selaku Captain-Pilot bersama tujuh belas awak pesawat dari TNI Angkatan Udara. Didukung oleh empat personel dari pihak ARINC, AS.

Pesawat tersebut diserahkan secara resmi pada hari Jumat (24/2) dari Pemerintah Amerika yang diwakili Duta Besar AS untuk RI Mr. Scot Marciel kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi, di Ruang VIP Suma 2 Base-Ops Lanud Halim Perdanakusuma.

Sumber: TNI AU

Penyiapan Sorong Sebagai Pusat Armada Kawasan Timur Masih Sebatas Konsep


30 Maret 2012, Sorong: Komandan Lantamal X Papua dan Papua Barat Laksamana Pertama F.X.Agus Soesilo, MM mengatakan konsep penyiapan Sorong sebagai pusat armada kawasan timur Indonesia saat ini masih sebatas konsep dari petinggi TNI dan petinggi TNI-AL.

Menurutnya, memang hal itu pernah disampaikan dalam arahan petinggi Angkatan Laut berupa konsep, karena wilayah Sorong dilihat dari tempatnya yang sangat strategis.

Kendati demikian, saat ini pihaknya telah mengatisipasi dengan menyiapkan sarana dan prasarana, seperti pembangunan Mako Angkatan Laut yang baru, pelabuhan dan pembangunan Mako Marinir di Katapop, Kabupaten Sorong.

Ketika ditanya tentang apakah sudah ada pergeseran pasukan organik, menurutnya memang hinga saat ini belum adanya pergeseran karena semuanya pasti ada berbagai tahapan yang harus dilakukan dan semuanya tergantung keputusan politik Pemerintah Pusat bersama petinggi TNI dan TNI-AL.

Diakuinya, memang pernah mendapat informasi dan arahan tentang konsep pembangunan pangkalan AL, khususnya tentang penyiapan Sorong sebagai armada laut kawasan timur dan barang tentu kita sebagai satuan pelaksana tinggal menunggu apa bentuk dari keputusan itu selanjutnya.

Kehadiran Danlantamal X itu di Sorong pada Kamis (29/3), sebagai inspektur upacara pada serah terima jabatan Danlanal Sorong dari pejabat lama Kolonel Laut (P) Antongan Simatupang kepada pejabat yang baru Kolonel Laut (P) Ifansyah.

Selanjutnya pejabat lama akan menduduki jabatan baru sebagai Aster Gugus Tempur Laut Armada Kawasan Timur dan pejabat baru sebelumnya sebagai Komandan Puslabser Kodam III Surabaya.

Serah terima jabatan itu turut dihadiri para unsur Muspida, petinggi TNI, Polri serta undangan lainnya. Usai serah terima jabatan dilanjutkan dengan acara pisah sambut yang berlangsung di Mariat Hotel Sorong.

Sumber: InfoPublik

RI Bantah Kirim Nota Protes ke AS

Foto kota di Haiti dipotret RQ-4 Global Hawak dari Pangkalan AU Beale, California. (Foto: USAF)

30 Maret 2012, Jakarta: Indonesia membantah telah mengirim nota protes kepada Pemerintah Amerika Serikat dan Australia, dan meminta penjelasan seputar beredarnya kabar bahwa AS akan membangun pangkalan militer di Pulau Cocos, Australia.

Demikian ditegaskan Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri RI PLE Priatna dalam layanan pesan singkat kepada Kompas, Kamis (29/3) malam. ”Tidak benar dan tidak pernah ada nota semacam itu,” ujar Priatna.

Kabar soal nota protes itu pertama kali dimuat situs berita BBC Indonesia, Kamis sore. BBC mengutip keterangan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan RI Brigadir Jenderal Hartind Asrin yang mengatakan, Pemerintah Australia dan AS sebaiknya segera menjelaskan tujuan pembangunan pangkalan militer itu untuk menghindari kesalahpahaman.

”Secara prinsip Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, kami meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia,” kata Hartind seperti dikutip BBC.

Namun, saat dihubungi Kompas, Hartind membantah telah mengatakan hal itu. Menurut Hartind, pihak Kementerian Pertahanan tidak berwenang meminta penjelasan dari negara lain. ”Itu wewenang Kemlu,” ujar Hartind.

Menurut Hartind, dari kacamata Kemhan, yang bisa dilakukan saat ini adalah meningkatkan kewaspadaan, memperkuat intelijen dan kesiagaan Komando Pertahanan Udara Nasional untuk bersiap apabila kabar tersebut benar. ”Sekarang itu kan masih sebatas wacana,” tutur dia.

Sehari sebelumnya, kantor berita Reuters mengutip Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith yang mengatakan, suatu hari nanti Australia akan mengizinkan pesawat mata-mata AS beroperasi dari Pulau Cocos.

Smith menambahkan, kemungkinan penggunaan pangkalan di Pulau Cocos oleh militer AS sudah sempat dibicarakan dengan AS, tetapi belum sampai tahap perundingan serius dan menjadi bagian rencana kerja sama saat ini.

”Kami memandang (Pulau) Cocos sebagai lokasi berpotensi strategis dalam jangka panjang. Tetapi itu masih jauh,” ujar Smith.

Pernyataan Smith itu disampaikan untuk menanggapi artikel di harian The Washington Post di AS pada hari Selasa (27/3). Dalam artikel itu disebutkan, para pejabat AS dan Australia memandang Pulau Cocos sebagai lokasi ideal untuk mengoperasikan pesawat mata-mata berawak dan tak berawak milik AS.

Lokasi Cocos, yang hanya berjarak sekitar 1.000 kilometer sebelah barat daya wilayah Indonesia, itu, dianggap ideal untuk menerbangkan pesawat mata-mata ke kawasan Laut China Selatan.

Sumber: KOMPAS

Kalakhar Bakorkamla Resmikan RCC Tual

(Foto: Lantamal XI)

29 Maret 2012, Tual: Badan Koordinasi Keamanan Laut meresmikan Rescue Coordinating Center (RCC) di Tual, Maluku. Dengan alat ini kapal-kapal yang melintas dapat dideteksi.

"RCC ini menjadi sarana pengumpulan informasi maupun data terpadu sebagai penunjang tugas-tugas operasi keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut,"kata Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla) Laksamana Madya TNI Y. Didik Heru Purnomo saat meresmikan RCC Tual, Kamis (29/3).

Pada intinya, tambah dia, RCC adalah alat untuk memonitor situasi tentang lalu lintas pelayaran yang terintegrasi dengan National Picture Compilation (NPC) yang berpusat di Crisis Center Bakorkamla di Jakarta.

Selain di Tual, Bakorkamla juga telah meresmikan RCC di Natuna (12/03), Aceh (16/03), Merauke (26/03) dan Jayapura (27/03).

Menurut Kepala Bagian Persidangan, Humas, dan Protoko Bakorkamla Kolonel Laut (KH) Edi Fernandi dalam pernyataan tertulisnya, RCC yang telah berhasil dibangun Bakorkamla tersebar di wilayah Aceh, Tanjung Balai Karimun, Tarakan, Kema-Bitung, Karangasem-Bali, Kupang, Ranai-Natuna, Lampu Satu-Merauke dan Jayapura.

"Selain RCC, Bakorkamla juga memiliki empat Maritime Rescue Coordinating Center (MRCC) di Teluk Mata Ikan-Batam, Manado, Ambon dan Bangka Belitung, serta 2 (dua) Ground Station (GS) berada di Bangka-Belitung dan Manembo-nembo Bitung,"ungkap Edi.

RCC Bakorkamla ini dilengkapi dengan Radar, Automatic Identification System (AIS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) Radio VHF, Camera Long Range Surveillance, Weather System dan CCTV. "Dengan peralatan ini kapal-kapal yang melintas di wilayah perairan terutama di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tempat unit RCC berada dapat dideteksi,"tambahnya.

Sumber: Jurnas

Koarmatim Gelar Latihan LIII Terpadu 2012


29 Maret 2012, Surabaya: Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) akan menggelar latihan tempur laut dengan Sandi LIII terpadu tahun 2012 yang akan dilaksanakan pada bulan April 2012. Latihan tempur laut ini melibatkan unsur-unsur laut dan udara yang dimiliki oleh Koarmatim. Latihan dibawah komando Komandan Satuan Tugas (Dantsatgas) Kolonel Laut (P) Yudo Margono yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmatim. Latihan ini berlangsung selama empat hari mulai tanggal 2 sampai dengan 6 April 2012 dengan melibatkan 13 Kapal Tempur dari berbagai tipe, satu pesawat Cassa dan dua helicopter jenis Bolco.

Dalam latihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit matra laut dalam mengawaki dan menggunakan peralatan tempur. Sedangkan yang menjadi sasaran latihan adalah agar prajurit mampu melaksanakan peperangan dan pertahanan dalam tugas tempur laut yang meliputi peperangan anti kapal selam (AKS), peperangan anti kapal permukaan air (AKPA), Pertahan Udara, Prosedur komunikasi taktis (Proskomtis) dan pembekalan di laut. Selain itu para prajurit Koarmatim diharapkan mampu melaksanakan peperangan dengan melibatkan beberapa unsur udara dalam formasi tugas tempur laut serta mampu mengaplikasikan pelajaran teori kepelautan serta pengenalan doktrin-doktrin peperangan laut. Daerah latihan adalah mulai dari Pangkalan Surabaya, Alur Pelayaran Barat Surabaya (APS), Laut Jawa, Pulau Gundul kemudian kembali ke Pangkalan Surabaya.

Sumber: Dispenarmatim

Thursday, March 29, 2012

Indonesia Protes, AS Bangun Pangkalan Pesawat Tanpa Awak di Australia

UAV Global Hawk. (Foto: USAF)

29 Maret 2012, Jakarta: Pemerintah Indonesia mengirim nota protes kepada pemerintah Australia dan Amerika Serikat dan meminta penjelasan tentang rencana pembangunan pangkalan militer AS di Australia.

Pangkalan AS yang akan dibangun kabarnya akan ditempatkan di Pulau Cocos, yang hanya berjarak sekitar 3.000km sebelah barat daya Jakarta.

Dan menurut rencana di pangkalan itu, Amerika Serikat akan menempatkan pesawat-pesawat intai tak berawaknya.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin mengatakan untuk menghindari kesalahpahaman sebaiknya pemerintah Australia dan AS segera menjelaskan tujuan pembangunan pangkalan itu.

"Secara prinsip Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, kami meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia," kata Asrin seperti dikutip Reuters.

Asrin menambahkan upaya untuk memperjelas masalah ini didasarkan pada keinginan untuk menjaga hubungan baik dan rasa saling percaya antara Indonesia dengan Australia dan AS.

"Tujuan utama kami adalah menghindarkan adanya salah paham dan salah kalkulasi di lapangan," lanjut dia.

Pulau Cocos

Sebelumnya pada Rabu (28/3) Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengatakan kemungkinan AS menggunakan Pulau Cocos yang terpencil sebagai pangkalan militer AS.

Namun rencana ini tidak menjadi perhatian utama dan tidak menjadi bagian rencana besar penguatan hubungan militer antara Canberra dan Washington.

"Kami menilai Cocos sebagai lokasi yang bernilai strategis untuk jangka panjang," kata Smith.

Sementara itu, harian The Washington Post menyatakan Amerika Serikat tertarik menggunakan Pulau Cocos sebagai pangkalan pesawat-pesawat intai dalam melakukan pengawasan di Kepulauan Spratly yang diperebutkan sejumlah negara.

Menurut Washington Post, Amerika Serikat menilai Pulau Cocos tak hanya ideal untuk pangkalan pesawat-pesawat tempur berawak namun juga untuk pesawat-pesawat tak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk.

Apalagi Angkatan Laut AS kini tengah mengembangkan Global Hawk model terbaru yang disebut pesawat intai kawasan maritim luas (BAMS) yang dijadwalkan beroperasi pada 2015.
Keuntungan AS
Kepulauan Spratly

Pulau Titu, salah satu pulau di Kepulauan Spratly yang disengketakan.

Kementerian Pertahanan Indonesia belum menganggap pesawat-pesawat intai itu merupakan ancaman bagi keamanan Indonesia.

"Namun jika kami mendapati satu pesawat itu memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, maka angkatan udara kami akan melakukan pencegatan," tegas Asrin.

Namun pengamat masalah militer dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengatakan Amerika Serikat sudah merencanakan penguatan pengaruh mereka di Asia Pasifik sejak lama.

Itulah sebabnya Amerika Serikat mendirikan pangkalan-pangkalan militer di Guam, Darwin dan Singapura.

"Tak bisa dihindari lagi wilayah Indonesia akan dimasuki karena pesawat-pesawat pengintai AS ini sangat sulit dilacak dan mereka memiliki kemampuan melakukan pengintaian tanpa henti," kata Andi.

Dia menambahkan AS memiliki keuntungan hukum jika suatu saat mereka melintasi wilayah Indonesia, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Kondisi ini memungkinkan AS menembus wilayah abu-abu Indonesia seperti kepulauan Natuna, yang berdekatan dengan lokasi Kepulauan Spratly.

Sumber: BBC

Kaskoopsau I meninjau latihan Demo Udara Pesawat EC 120 B Colibri


29 Maret 2012, Subang: Kepala Staf Komando Operasi TNI AU I (Kas Koopsau I), Marsma TNI Agus Supriatna didampingi Asops Kaskoopsau I, Kolonel Pnb Ismet Ismaya, Kalambangja Koopsau I Kolonel Pnb Ferdinand Roring serta Kaku Koopsau I Letkol Adm Kris meninjau Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma, Rabu (28/3). Dalam kunjungan ini Kas Koopsau I disambut Komandan Pangkalan TNI AU Suryadarma, Kolonel Pnb H. Dumex Dharma, S AP, M Si (Han), Komandan Skadron Udara 7 Letkol Pnb Sapuan, S Sos beserta perwira Skadron Udara 7 dan pejabat lanud.

Dalam kunjungan tersebut Kaskoopsau I sekaligus meninjau persiapan Demo Udara oleh pesawat Helikopter Colibri yang akan tampil pada peringatan HUT ke 66 TNI AU 9 April mendatang. Dalam pengarahannya Kaskoops mengharapkan Demo Udara ini dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasi (SOP) atau ketentuan yang selama ini dilaksanakan. “Dengan penampilan pertama ini sudah membuat kesan yang bagus dan akan tampil untuk ditonton, untuk itu tampilkan trik-trik untuk memukau penonton” katanya. Selanjutnya menurut Marsma Agus , Demo Udara Helikopter ini tidak gampang dan dan harus dilatih dengan sungguh-sungguh , ini merupakan kebanggaan, dengan latihan kalian punya kemampuan untuk menampilkan gerakan-gerakan yang dinamis namun perlu diingat perhatikan Safety dengan baik dan jaga kepercayaan pimpinan, tidak lupa berdoa dan saling percaya diantara semua tim,tegasnya.

Sementara itu Komandan Pangkalan TNI AU Suryadarma, Kolonel Pnb H. Dumex Dharma, S AP, M Si (Han) dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih atas kehadiran Kas Koopsau I dalam meninjau kesiapan Lanud Suryadarma, Khususnya Skadron Udara 7 dalam persiapan menyambut HUT ke 66 TNI AU. “Selamat datang di Suryadarma mudah-mudahan kunjungan ini akan menjadi pemicu bagi kami dalam melaksanakan tugas selanjutnya” harapnya.

Selanjutnya Rombongan menyaksikan latihan Demo Udara dengan 6 pesawat Colibri dan bertindak sebagai Leader Letkol Pnb Sapuan “Pulanggeni”. Demo Udara menampilkan formasi–formasi antara lain Pegasus Cross Over Break, Pegasus Head On, Waterfall, Spiral Dive, dan Sparkling Pegasus. Selesai melaksanakan latihan, Kaskoopsau I kembali memberikan arahan-arahan dan koreksi serta mengevaluasi kegiatan yang baru dilaksanakan.

EC 120 B Colibri Siaga di Lanud Halim

Pesawat Helikopter EC-120 B Colibri HL-1205 dari Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma, Kalijati, Subang, dengan Captain Pilot Lettu Pnb Antonius dan Co Pilot Lettu Pnb Nodhi Bayu turut dilibatkan dalam mendukung kegiatan Latihan Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dalam gelar Operasi Alur Elang, di Terminal Selatan Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Rabu (28/03).

Lettu Pnb Antonius menerangkan, selain pengamanan ALKI, pesawat Heli Colibri saat ini bertugas sebagai pesawat yang siap untuk Operasi Search And Rescue (SAR). Disamping itu, bertugas dalam misi mendukung pengecekan kesiapan unsur demo udara ke Pangkalan TNI Suryadarma dengan rute Halim Perdanakusuma Sasaran-Halim Perdanakusuma.

Sesungguhnya tugas yang kami emban sudah sejak tanggal 22 Maret 2012, dengan mendukung Latihan Kilat, Latihan Cakra, Latihan Tangkis Petir dan Kalibrasi Radar Cibalimbing, dan direncanakan akan berakhir sampai dengan tanggal 29 Maret akhir bulan ini, kata Penerbang AAU lulusan tahun 2005 ini.

Suatu kebanggaan pula, Rabu (28/03), dipercayakan Pimpinan untuk menerbangkan Kepala Staf Koopsau I Marsma TNI Agus Supriyatna dalam kunjungan kerjanya di Cibarusa. Ini sangat berkesan, sebab sejak dikukuhkan sebagai Captain Pilot pada Oktober 2011, ini kali pertama saya menerbangkan VIP, ungkap Penerbang muda ini.

Sumber: TNI AU

Wednesday, March 28, 2012

TNI Kirim Pasukan ke Perbatasan Malaysia

Panglima Divisi 2 Kostrad Mayjen TNI Ridwan (kanan) memimpin para prajuritnya meneriakan yel-yel kesatuan, pada upacara pelepasan anggota TNI dari Batalyon 413 Divisi 2 Kostrad yang akan bertugas di perbatasan RI-Malaysia di Kaltim, di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jateng, Rabu (28/3). Sebanyak 620 prajurit yang diberangkatkan dengan menumpang KRI Teluk Bone itu antara lain akan bertugas mencegah penyelundupan kayu dan menjaga patok batas negara RI-Malaysia agar tidak bergeser. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/ed/ama/12)

28 Maret 2012, Semarang: TNI mengirim pasukan dari Batalyon 413 Divisi 2 Kostrad ke Kalimantan Timur dari Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/3/2012).

Pasukan sebanyak 650 orang ini akan bertugas selama enam bulan untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Ini merupakan tugas rutin untuk menggantikan pasukan sebelumnya. Mereka akan mengawasi wilayah perbatasan sepanjang 1.043 kilometer yang rawan terhadap kejahatan seperti penyelundupan dan pembalakan liar.

Panglima Divisi 2 Kostrad Mayor Jenderal Ridwan memberikan pesan agar pasukan menjaga nama baik saat bertugas dan mematuhi standar operasi yang berlaku. "Pasukan harus bertugas dengan baik jangan bertindak melanggar hukum dan jangan cepat pingin kaya dengan tindakan yang tidak benar," pesan Ridwan terhadap pasukannya.

Ridwan juga mengatakan, mereka akan selalu mengawasi dan melindungi titik batas agar tidak bergeser yang nantinya merugikan wilayah kedaulatan Indonesia.

Sumber: KOMPAS

Ketua HLC dan Komisi I DPR Bahas Rencana Modernisasi Alutsista Melalui APP 2010-2014


28 Maret 2012, Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan dalam hal ini selaku Ketua High Level Comitte (HLC), Sjafrie Sjamsoeddin, bersama anggota Komisi I DPR RI, Senin (26/3) di Ged. DPR, Jakarta membahas rencana Modernisasi Alutsista dalam rangka kebutuhan TNI 2014 dengan menggunakan Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) atau Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Ketua HLC pada kesempatan Raker tersebut mengatakan hingga tahun 2014 didalam proyeksi Minimum Esential Force khususnya modernisasi untuk Alutsista bergerak, Kemhan dan TNI ingin melengkapi postur kekuatan pertahanan di setiap Angkatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemhan juga memiliki rencana kebutuhan belanja alutsista (Shoping List) bergerak prioritas hingga tahun 2014 akan mempergunakan pinjaman pemerintah dari luar negeri.

Lebih lanjut Wamenhan menjelaskan, untuk Mabes TNI hingga 2014 memerlukan kendaraan taktis dan kendaraan angkut amunisi 5 ton dengan jumlah besar yang menurut jumlah pagu mencapai 110 juta Dolar.

Sementara untuk Angkatan Darat, terdapat empat prioritas yang ingin dicapai, diantaranya Helikopter serang dan serbu termasuk persenjataan sebanyak 24 Unit, kendaraan tempur Main Battle Tank (MBT) jenis Leopard 2A6 sebanyak 44 Unit, ME Armed 155 Howitzer, Rudal MLRS dan Rudal Arhanud.

Sedangkan untuk proyeksi kebutuhan modernisasi Alutsista untuk Angkatan Laut, Kapal Pemukul dengan jenis Klas Korvet, Kapal Pendukung, pesawat Udara jenis CN-235 MPA dan Helikopter AKS, Tank Amfibi BMP-3F serta Panser Ambfibi BTR 80 A. untuk penawaran baru yakni 3 kapal Selam dan 2 Unit PKR namun bisa dikirim setelah tahun 2014 dan 3 unit Fregat (MRLF) namun juga masih dalam proses pengusulan anggaran.

Untuk Angkatan Udara, Shoping list ini tertuju kepada pengadaan SU-30 MK2 dan dukungannya, pengadaan pesawat angkut CN-295 sebagai pengganti pesawat F-27. Ditambah lagi pengadaan Helikopter Full Combat SAR Mission, pengadaan pesawat latih sebagai pengganti AS-202 & T-34C. Totalitas pagu yang di butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan khusus untuk alutsista bergerak pioritas mencapai 3,741 juta Dollar.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, pada akhir raker itu mengatakan, Komisi I DPR RI mendukung daftar pengadaan Alutsista TNI TA. 2010-2014 yang sumber pembiayaannya di alokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI TA. 2010-2014.

Namun demikian Komisi I DPR RI memberikan beberapa saran, antara lain agar dapat mengupayakan dilakukannya amandemen terhadap daftar State Loan Agreement Tahun 2007 antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Federasi Rusia, sehingga pengadaan 6 unit Sukhoi SU-30 MK2 dapat menggunakan skema pembiayaan State Credit.

Memperhitungkan dengan cermat kondisi dan spesifikasi, dislokasi serta proyeksi biaya pemeliharaan dan perawatan dalam pengadaan MBT Leopard 2A6. Memperhatikan dengan serius dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak (UAV) terhadap kerahasiaan pertahanan dan keamanan RI. Memastikan kelayakan pembelian 3 unit kapal perang kelas Fregat (MRLF) oleh TNI AL.

Dikatakan Mahfudz Siddiq, Komisi I DPR RI mendesak Kemhan/TNI untuk terus melakukan pembenahan terhadap sistem adminstrasi dalam pengadaan Alutsista TNI. Menurut dirinya Komisi I DPR RI akan menyelesaikan pembahasan terkait permohonan pencabutan dana bertanda bintang untuk pengadaan barang/jasa melalui PHLN/KE, sebelum penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011 – 2012.

Forum Raker pembahasan tentang rencana modernisasi alutsista ini juga dihadiri oleh Para Kepala Staf Angkatan, Sekjen Kemhan dan sejumlah pejabat di jajaran Kemhan dan TNI.

Sumber: Kemhan

Salim Mengga Setuju Audit Sukhoi Diberlakukan Sejak Era Mega


28 March 2012, Jakarta: Pengusutan pembelian jet tempur Sukhoi sampai era Presiden Megawati tak hanya didukung Ruhut Sitompul. Rekannya sesama Partai Demokrat Salim Mengga juga membuka peluang untuk itu.

“Saya kira mengacu ke pernyataan Pak Presiden saja. Kalau memang diaudit ya seluruhnya mulai audit sejak pertama sampai ke terakhir ini," kata anggota Fraksi PKS Salim Mengga, di Jakarta, Rabu (28/3).

Sebelumnya, Presiden SBY meminta agar kasus Sukhoi diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan baik pembelian saat ini maupun sebelumnya. Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyatakan pembelian Sukhoi era Presiden Megawati terindikasi ada kejanggalan.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi Pertahanan itu menilai pembelian Sukhoi periode Mega bisa saja diungkap kembali. Hanya, katanya, saat ini Komisi Pertahanan belum melebar sampai ke pembelian sebelumnya.

"Saat ini masih fokus pada Sukhoi yang sekarang," kata pensiunan mayor jenderal itu. Rekan Salim di Komisi Pertahanan Lily Wahid setuju saja periode masa lalu diusut juga.

Namun memang harus ada korelasinya dengan era itu. “Persoalan kalau tidak ada korelasinya, ini seperti mencari-cari masalah saja,” katanya.

Ia malah menuding pengawasan DPR saat itu dianggap lemah, sehingga menyebabkan terjadinya pembelian yang melanggar aturan undang-undang.

Di lain pihak, Salim menyatakan, keterlibatan swasta dalam pembelian enam unit Sukhoi sekarang ini tidak lepas dari reaksi PT Trimarga Rekatama, agen pembelian Sukhoi di Jakarta. Padahal jamak diketahui, transaksi kali ini mengambil pola G to G.

Menurut Salim Mengga, nama Trimarga mucul lantaran ada surat dari salah satu pihak di internal manajemen perusahaan itu yang dikirimkan ke Kemhan. Intinya, surat itu meminta Kemhan agar tidak membayar uang muka Sukhoi.

“Ternyata, di internal PT Trimarga sedang ada masalah,” kata Salim. Tahun 2003, pemerintah membeli empat Sukhoi jenis SU-27 dan SU-30, serta dua unit helikopter Mi tipe Mi-35P. Transaksi tersebut nilainya US$193 juta atau sekitar Rp1,74 triliun (kurs Rp9.000 saat itu).

Permasalahan saat itu, pembelian pesawat tidak masuk dalan rencana belanja TNI AU tahun 2003-2004. Diduga pembiayaan tidak berasal dari APBN. Skema pembelian dengan counter trade, yakni imbal beli dengan minyak sawit. Selain itu, banyak pejabat penting dikabarkan tidak tahu menahu, seperti Menko Perekonomian, Menko Polkam, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan.

Sumber: Jurnas

Kemhan Uji Coba Roket R-Han 122

(Foto: Berita HanKam)

28 Maret 2012, Baturaja: Dalam upaya meningkatkan kemandirian bangsa dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama Kementerian Riset dan Teknologi melalui Direktorat Teknik Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Dittekindhan Ditjen Pothan) Kemhan, kembali melakukan uji coba penembakan Roket Pertahanan (R-Han) 122 MM.

Uji coba dilakukan di Pusat Latihan Tempur TNI AD, Baturaja, Sumatera Selatan, Rabu (28/3) dan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang didampingi sejumlah pejabat Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan. Hadir pula Tim Asistensi Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan beberapa pejabat perwakilan dari instansi terkait antara lain Kemenristek, Bappenas, Kemenkeu dan LAPAN.

Dalam uji coba ini, Kemhan melibatkan pihak-pihak terkait antara lain Kemenristek dan LAPAN serta perusahaan industri pertahanan dalam negeri yaitu PT. Pindad, PT. DI dan PT. Dahana. Selain itu, Kemhan juga mengundang TNI AL sebagai calon pengguna Roket R-Han 122 MM.

Uji tembak kali ini merupakan hasil dari evaluasi uji coba yang dilakukan sebelumnya pada bulan November 2011 di tempat yang sama, dimana dengan uji coba serta evaluasi secara terus menerus, diharapkan Program Roket Nasional dengan nama R-Han 122 tersebut nantinya dapat mencapai hasil yang maksimal dan siap diproduksi sesuai keinginan pengguna dalam hal ini TNI.

Uji coba Roket R-Han 122 MM kali ini meliputi pengujian fungsi subsistem roket, fungsi peluncuran produksi Pindad (2 unit peluncur 16 tabung) dan sistem penembakan, dengan penembakan 50 roket (warhead tajam dan dummy).

Roket R-Han 122 MM merupakan derivasi dari pengembangan roket sebelumnya yang berkaliber 122 MM dengan kecepatan maksimum 1,8 mach. R-Han 122 MM berfungsi sebagai senjata yang berdaya ledak optimal dengan sasaran darat ke darat dan jarak tembak mencapai 15 km.

Roket R-Han 122 MM adalah hasil kerjasama yang sinergi antara Kemhan, Kemenristek, LAPAN, PT. Pindad, PT.DI, PT.Dahana dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengembangan roket R-Han 122 dalam rangka mengurangi ketergantungan pengadaan dari luar negeri dengan memberdayakan potensi dan kemampuan industri pertahanan dalam negeri.

Pengembangan Roket R-Han 122 MM melibatkan PT.DI yang berperan dalam pengembangan struktur dan desain roket, PT.Pindad mengembangkan launcher dan firing system menggunakan platform truk GAZ dan truk Nissan, warhead. PT.Dahana berperan dalam menyediakan propellant. Badan Meteorogi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendukung alat pemantau cuaca dan penentu posisi jatuh roket dan ITB turut menyediakan sistem kamera nirkabel untuk menangkap dan mengirim gambar di lokasi target/sasaran

“Penyempurnaan roket R-Han 122 akan dilakukan pada uji coba berikutnya pada tahun 2014 dan hasilnya diharapkan dapat mencapai jarak mencapai angka tiga digit, sehingga sudah dapat digunakan oleh Satuan Armed TNI AD serta Korps Marinir”, kata Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin.

50 Roket Berhasil Diujicobakan

Sebanyak 50 Roket R-Han 122 produksi Indonesia, berhasil diujicobakan dengan ditembakkan ke sasaran di udara, di Pusat Latihan Tempur TNI AD Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Rabu.

Deputi Menristek Bidang Produktivitas dan Relevansi Riset Iptek, Budi Teguh Raharjo sempat menunjukkan contoh roket R-Han 122 itu, kepada Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, sebelum melakukan uji coba roket tersebut.

Sebanyak 50 buah Roket R-Han 122 diujicobakan sebagai hasil pengembangan konsorsium dari Kementerian Riset dan Teknologi dan komunitas iptek serta industri strategis, guna mendukung kemandirian roket 2014 bagi Kementerian Pertahanan.

Usai peluncuran, Wamenhan juga berkesempatan melakukan pengecekan pada mobil peluncur roket, untuk selanjutnya akan terus dikembangkan sebagai bagian program kemandirian penyediaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) nasional.

Uji coba dan demo penembakan Roket R-Han 122 itu menandai keberhasilan bangsa Indonesia untuk menuju kemandirian produksi roket nasional di masa depan.

Wakil Menhan Puas dengan Pengembangan Roket


Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengaku puas atas pengembangan Roket R-Han 122 yang diproduksi sendiri oleh bangsa Indonesia sebagai wujud kemandirian roket nasional.

Menurut Sjafrie usai uji coba Roket R-Han 122 di Puslatpur TNI AD di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel, Rabu, pengembangan kemandirian roket Indonesia diharapkan bisa terus ditingkatkan, termasuk kemampuan jangkauannya dari dua digit menjadi tiga digit.

"Berdasarkan hasil ini, maka kemandirian roket pada tahun 2014 harus tercapai," ujar Sjafrie.

Budi Teguh Rahardjo, Deputi Menristek Bidang Produktivitas dan Relevansi Riset Iptek meyakini, 90 persen industri roket di Indonesia dapat berkembang dengan pesat dan masuk dalam ranah industri, serta mampu memasok alat utama sistem pertahanan (alusista) dalam jumlah yang besar.

Guna menuju kemandirian dalam pengadaan alutsista, sejak tahun 2007 lalu, Kementerian Riset dan Teknologi dalam konsorsium bersama komunitas iptek serta industri strategis, melakukan pengembangan roket yang kali ini kembali diujicobakan.

Sumber: Kemhan/ANTARA News

Indonesia-Ukraina Jalin Kerja Sama Pertahanan

MBT T-80UD produksi KMDB, Ukraina. (Image: KMDB)

28 Maret 2012, Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Ukraina sepakat untuk menjalin kerja sama di bidang pertahanan. Kesepakatan kerja sama itu dibahas dalam pertemuan bilateral antara Presiden Yudhoyono dan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych di sela-sela pelaksanaan KTT Keamanan Nuklir di Seoul, Korea Selatan, Selasa (27/3) waktu setempat. "Ukraina memiliki industri pertahanan yang cukup matang, jadi perlu menjalin kerja sama. Tapi semua tetap dilakukan sesuai dengan kebutuhan nasional dan peraturan yang ada," kata Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa di sela mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan di Seoul, Korea Selatan, Rabu (28/3).

Marty menjelaskan, dalam setiap kerja sama pertahanan, Indonesia tidak hanya ingin melakukan jual beli alat, namun juga menjamin keberlangsungan kerja sama teknologi dan industri pertahanan.

Pada hari yang sama, Presiden Yudhoyono juga menggelar pertemuan bilateral dengan Deputi Perdana Menteri Inggris, Nick Clegg. Kemudian juga digelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan, Yousaf Raza Gilani.

Menurut Marty, Indonesia dan Pakistan memperkuat kerja sama di berbagai bidang, antara lain bidang perdagangan yang kini mencapai US$1,1 miliar dolar AS dan bidang pemberantasan terorisme.

Selain itu, kedua negara juga mempererat kerja sama dalam kerangka Organisasi Kerja sama Islam (dulu Organisasi Konferensi Islam).

Pertemuan bilateral berikutnya adalah antara Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg. "Yang sangat menonjol adalah kerja sama di bidang lingkungan hidup, terutama 'climate change'," papar Marty.

Norwegia adalah mitra Indonesia dalam pelaksanaan program pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi hutan (REDD+).

Kemudian, SBY juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Denmark, Helle Thorning Schmidt.

Sumber: Jurnas

Hawk Lakukan Operasi Elang untuk Amankan ALKI


27 Maret 2012, Jakarta: Pesawat Tempur Hawk 100 TT-0221 dan Hawk 200 TT-0229 melakukan pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dalam gelar Operasi Alur Elang, Selasa (27/03), lepas landas dari parking area Terminal Selatan Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma.

Menurut Mayor Pnb Agung Indrajaya dari Skadron Udara 1 Lanud Supadio Pontianak, latar-belakang adanya operasi ini adalah karena adanya tiga ALKI yang dimiliki Indonesia dan salah satunya tebentang secara imajiner dekat dengan Ibukota Negara, melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda. ” Ibukota negara sebagai pusat pemerintahan dan simbol identitas Negara Indonesia, haruslah mendapatkan pengawalan yang patut dan pantas”. Ujarnya sebelum melaksanakan terbang.

Lebih lanjut dikatakan, alur laut yang ditetapkan sebagai HAK alur untuk pelaksanaan lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Ini dilewati oleh berbagai kepentingan baik lintas militer maupun sipil seperti kargo barang. ALKI merupakan alur-alur diatas laut untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal ataupun oleh pesawat udara asing untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal.

“ALKI satu ini sangat penting sebab wahana udara dari Selat Sunda menuju ke Ibukota hanya dalam hitungan menit. Ini sangat riskan dalam segi pengamanannya”, kata Penerbang dengan call-sign Jupiter 696 saat di Yogya. “Penetapan ALKI ini bertujuan agar semua pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara kontinyu, dan cepat. Kapal maupun pesawat terbang punya hak untuk melintas damai tapi tidak berhak untuk eksplorasi, ataupun bongkar-muat disembarang tempat di wilayah perairan Indonesia, apalagi penyelundupan”, ujar Mayor Pnb Agung Indrajaya yang lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 99.

Selain itu, kesempatan ini digunakan sebagai peluang untuk optimalisasi kemampuan Penerbang-penerbang muda didalam mengemban tugas-tugas Negara yang penuh tantangan ini.

Pesawat F-16 Amankan Udara Ibukota

Selama 10 hari dari tanggal 19 sampai 28 Maret pesawat tempur F-16/Fighting Falcon dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta dipimpin langsung oleh Komandan Skadron Udara 3, Letkol Pnb Ali Sudibyo. Kedatangan pesawat tempur ini untuk melaksanakan misi pengamanan udara Ibukota dan sekaligus persiapan kegiatan HUT ke-66 TNI Angkatan Udara.

Selain pengamanan udara Ibukota, pesawat tempur F-16/Fighting Falcon tersebut juga melaksanakan Operasi Pertahanan Udara Tangkis Petir, Hanud Kilat, Hanud Cakra serta Kalibrasi.

Sumber: Pentak Lanud Halim

Tuesday, March 27, 2012

TNI dan TLDB Gelar Latma Helang 13B/12

Manuvra lapangan pada latihan bersama (Latma) antara TNI Angkatan Laut dan Tentera Laut Diraja Brunai Darusalam (TLDB) dengan sandi Helang Laut 13B/12 melaksanakan manuvra formasi “D” yang terdiri dari KDB Darussalam-06, KRI Lemadang-632 dan KDB Berkat-18 di Perairan Brunei. (Foto: Dispenarmabar)

27 Maret 2012, Jakarta: Latihan Bersama (Latma) antara TNI Angkatan Laut dan Tentera Laut Diraja Brunai Darusalam (TLDB) dengan sandi Helang Laut 13B/12 melaksanakan manuvra formasi “D” sebagai salah satu formasi dalam latihan bersama dengan TLDB di Perairan Brunei Darussalam, baru-baru ini.

TNI Angkatan Laut pada latihan tersebut melibatkan dua unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dari jajaran Koarmabar yaitu KRI Lemadang-632 dan KRI Barakuda-633 yang keberangkatannya ke Brunai Darusalam dilepas oleh Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda (Laksda) TNI Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., pada tanggal 12 Maret 2012 dari Dermaga Tanjung Priok Jakarta.

(Foto: Mindef)

Selain KRI Lemadang-632 dan KRI Barakuda-633, Satgas Latma Helang Laut 13B/12 juga melibatkan satu tim Pasukan Katak dari Satuan Komando Pasukan Katak Koarmabar (Satkopaskaarmabar) dan satu tim Penyelam dari Dinas Penyelamatan Bawah Air Koarmabar (Dislambairarmabar). Sementara unsur TLDB akan melibatkan 1 PV, 2FPB, dan Diving Team serta tiga kapal perangnya masing-masing KDB Darussalam-06, KDB Berkat-18 dan KDB Syafaat-19.

Menurut Komandan Satuan Tugas (Satgas) Latma Helang Laut 13B/12Mayor Laut (P) Daru Cahyo Sumirat, Satgas Latma Helang Laut 13B/12 selama latihan melaksanakan kegiatan berupa open ship, upacara pembukaan di Markas Besar TLDB Courtesy Call kepada Panglima Armada RBN, pembahasan penggunaan komunikasi, perencanaan NEX tim biru dan oranye, boarding theory, pengenalan latihan laut, cocktail reception, maritime interdiction familirization, teori FFDC, briefing pelayaran, latihan praktek FFDC, pembahasan NEX oleh tim biru dan tim oranye, peran pemeriksaan, pertandingan olahraga di Kompleks Olahraga Markas Besar RBN, pengenalan daerah latihan, pertukaran personel.

Sumber: Dispenarmabar

KRI Dewaruci Tiba di Mexico


27 Maret 2012, Surabaya: Gaung keliling dunia KRI Dewaruci sudah menggema sejak kapal ini di lepas keberangkatannya oleh Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Soeparno dari Pangkalan Utama TNI AL Koarmatim Surabaya (15/1). Kemudian menuju Jayapura, dari Jayapura langsung menerobos dahsyatnya Samudera Pasifik selama 60 hari sepanjang 7.369 Nm dengan singgah di Republik Marshall, Hawaii, San Diego dan kini tiba di Mexico (26/3) pada jam 09.00 waktu setempat atau 22.00 WIB.

Samudera Pasifik yang diprediksi merupakan etape terberat dalam misi ini, benar- benar terbukti dimana sepanjang perjalanannya Kapal Latih Kadet Akademi TNI AL tertatih-tatih di hantam ombak besar, badai dan kecepatan angin mencapai 30 knot/jam yang selalu menghadang di depannya. Kesemua rintangan dapat diatasi, berkat semangat yang menggelora prajurit – prajurit pilihan yang mengawaki kapal ini, bahkan dari pemimpin TNI Al melalui telepon satelit kapal, juga selalu memberi suport agar lebih semangat pantang menyerah dalam melaksanakan tugas.

Setibanya di Mexico, Komandan KRI Dewaruci Letkol Laut (P) Haris Bima Bayuseto di sambut Duta Besar ( luar biasa dan berkuasa penuh ) LB & BP Mexico Bapak Hamdani Djafar beserta Ibu Titi Suharyati Djafar dan staf kedutaan, Komandan Angkatan Laut Wilayah 6 Manzanillo Rear Admiral Jaimc Mejra Michel, Walikota Manzanillo Ibu Rosario Yeme Lopez dan Wakil Gubernur Colima Lic Rene Rodriquez Herera, serta masyarakat kota Manzanillo yang turut hadir dalam upacara penyambutan yang dilaksanakan di dermaga Pelabuhan Manzanillo.

Sesaat setelah upacara penerimaan di dermaga, rombongan menaiki kapal Dewaruci untuk menikmati suguhan kesenian andalan tari badinding yang ditampilkan oleh prajurit KRI Dewaruci dengan pakaian adat Minangkabau.

Selama di Mexico, beberapa kegiatan sudah tersusun antara lain, kunjungan ke Komandan Angkatan Laut Mexico ( Navy Region VI ) di Manzanillo, diteruskan ke Panglima Armada Pasifica, Walikota Manzanillo dan diakhiri dengan kunjungan ke Gubernur Columa.

Sementara itu, prajurit KRI Dewaruci di saat bersamaan mengadakan pertandingan persahabatan sepak bola di Base Naval Manzanillo dengan Angkatan laut setempat dengan hasil 6-4 untuk kemenangan Angkatan Laut Manzanillo.

Kujungan Komandan Dewaruci didampingi oleh Dubes RI Mexico Bapak Hamdani Djafar dan Atase Pertahanan Laut RI untuk Amerika Serikat Kolonel Laut (KH) Anwar Saadi. Kunjungan pertama di Pangkalan Angkatan Laut Wilayah 6 Manzanillo diterima Komandan Pangkalan Rear Admiral Jaime Mejra Michel. Kunjungan diakhiri dengan pemberian cindera mata oleh Dubes dan Komandan KRI kepada Komandan Pangkalan Wilayah 6 Manzanillo. Kemudian diteruskan ke Panglima Armada Pasifik Rear Admiral Fretelin dan sfatnya.

Berikutnya, kunjungan ke Walikota Manzanillo yang di terima oleh Rosario Yame Lopes dan kunjungan di akhiri di Gubernur Coloma yang di terima oleh Mario Anguiano. Dalam setiap kunjungannya, baik Dubes maupun Komandan kapal selalu disambut dengan baik atas kerja samanya baik kerjasama diplomatik, perdagangan, pengenalan pariwisata tanah air, budaya dan ke kedepan akan dijajaki oleh Dubes untuk diadakannya kerja sama dalam pendidikan. Karena di Mexico ada Universitas Asia Pasifik yang memungkinkan mahasiswa Indonesia untuk bisa melanjutkan kuliah di Mexico.

Sumber: Dispenarmatim

Pembelian Sukhoi Abaikan Proses Alih Teknologi

(Foto: Kompas)

27 Maret 2012, Jakarta: Menjadi sebuah kelaziman bagi negara-negara yang ingin lebih mandiri industri pertahanannya, untuk menyertakan proses alih teknologi saat pembelian alusista. Indonesia pernah melakukan hal itu secara terbatas pada saat pembelian F 16.

"Anehnya pada saat pembelian Sukhoi, kita sama sekali mengabaikan alih teknologi ini. Kita tidak melibatkan BUMN bidang terkait seperti PT Dirgantara dan PT Pindad," kata juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Poengky Indarti dalam jumpa pers koalisi tersebut di kantor Kontras siang ini.

Menurut Poengky, Indonesia seharusnya tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi, pada saat kita mengalami embargo suku cadang persenjataan kita oleh AS.

"PT Dirgantara dan Pindad kami yakini bisa berperan dalam alih teknologi dalam porsi tertentu, berkaitan dengan teknologi alusista yang kita beli dari luar negeri," kata dia.

Komisi I Seharusnya Kejar Performa Invoice dan Kontrak Pengadaan Sukhoi

Komisi I DPR RI seharusnya berani 'mengejar' Pemerintah yang diwakili Wamenhan, mengenai performa invoice dan kontrak pengadaan Sukhoi. Hal ini penting dilakukan agar dapat menjawab hal-hal yang mencurigakan dalam pengadaan jet tempur buatan Rusia tersebut, yang berpotensi merugikan negara.

"Harusnya Komisi I langsung 'mengejar' Wamenhan soal performa invoice dan kontrak. Janganlah DPR takluk dengan alasan Wamenhan, yang selalu mengatasnamakan rahasia negara," kata peneliti Imparsial Al Araf, dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, di kantor Kontras siang ini.

Menurut Araf, Komisi I DPR juga harus berani meneliti lagi kontrak pengadaan Sukhoi, bahkan merevisi kontrak tersebut, bila memang ada hal-hal yang sangat merugikan keuangan negara. Terlebih lagi situasi keuangan negara saat ini sedang sulit, dan pemerintah sampai harus menaikkan harga BBM, yang berpotensi memberikan efek berganda bagi ekonomi rakyat banyak.

"Kami dari koalisi sangat mendukung modernisasi alusista TNI. Namun jangan sampai proses pengadaannya yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah sangat besar, sangat menyakitkan rakyat yang hidupnya masih susah. Ini yang ingin kami tekankan," kata lulusan Magister Menejemen Pertahanan ITB tersebut.

Selain itu Araf mendesak proses hukum harus dikedepankan terlebih dahulu, daripada proses politik dalam menyikapi kasus dugaan mark up pembelian Sukhoi. Terkait dengan hal itu Koalisi meminta KPK untuk serius menindaklanjuti laporan Koalisi tentang dugaan mark up, yang telah diserahkan pekan lalu.

"KPK harus bisa membuktikan sebagai lembaga super untuk pemberantasan korupsi, yang bisa juga mengusut kasus dugaan korupsi di TNI," kata Araf.

Transparansi Pengadaan Alutsista Dinilai Gagal

Pertemuan Wamenhan dengan Komisi I DPR RI terkait rencana pengadaan alusista berupa Sukhoi SU 30-MK2 yang jadi sorotan publik dinilai Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, tidak ada kemajuan dalam konteks penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

"Hal ini karena pemerintah belum bersedia membuka kontrak pembelian Sukhoi yang telah ditandatangani pada 29 Desember 2011. Dan pemerintah juga tidak menjawab secara tegas keterlibatan PT Trimarga Rekatama, apakah terlibat perencanaan pengadaan Sukhoi apa tidak. Disisi lain Rusia sudah membantah keterlibatan pihak Trimarga Rekatama. Jadi ini bisa-bisanya pemerintah saja," kata juru bicara Koalisi tersebut, Poengky Indarti, dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Selasa (27/3) siang ini.

Menurut Poengky dengan tidak dibukanya hal-hal tersebut, maka hal ini menunjukkan bukti kuat bahwa penggunaan anggaran senilai 470 juta Dolar AS untuk pembelian Sukhoi tidak transparan. "Hal ini juga berarti langkah pemerintah bertentangan dengan UU KIP," kata lulusan FH Unair tersebut.

Padahal prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, harus menjadi sebuah tahap yang esensial untuk menuju kepada proses pengambilan kebijakan publik yang dapat dipertanggungjawabkan. "Terlebih lagi ini memakai anggaran senilai 470 juta Dolar AS, ini jumlah yang besar sekali," kata Poengky.

Dalam kesempatan yang sama peneliti ICW, Adnan Topan Husodo, mengatakan bahwa koalisi menemukan adanya anggaran ganda dalam rencana pembelian Sukhoi. Menurut Adnan pemerintah membeli Simulator Sukhoi pada sumber anggaran yang berbeda, dan harga yang berbeda pula.

"Satu contoh, untuk APBN-P alokasi anggaran simulator Rp 376 Milyar lebih. Terus mengapa ada anggaran untuk alat yang sama dari alokasi state credit Rusia yang setara dengan Rp 427 Milyar lebih. Mengapa ada dua mata anggaran untuk beli satu alat, kenapa tidak jadi satu saja. Hal ini belum dijawab pemerintah," tanya dia.

Sumber: Suara Merdeka

Pimpinan Marinir AS Singgung Pangkalan di Darwin

Foto bersama pejabat teras Pasmar-1 dengan Komandan Marforpac. (Foto: Marinir)

26 Maret 2012, Surabaya: "Commander US Marine Corps Force Pasific" (COMMARFORPAC) atau pimpinan Korps Marinir AS untuk kawasan Asia-Pasifik, Letnan Jenderal Duane Thiessen, menyinggung soal keberadaan pangkalan Korps Marinir AS di Darwin, Australia.

Hal itu diungkap Letnan Jenderal Duane Thiessen saat disambut Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Tommy Basari Natanegara dalam pertemuan di Ruang VIP Lapangan Tembak FX. Soepramono, Karangpilang, Surabaya, Senin.

Sebelum diterima Danpasmar-1, orang nomor satu di jajaran Korps Marinir AS untuk kawasan Asia-Pasifik itu langsung mengelilingi Ksatrian Sutedi Senaputra di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya.

Dalam kunjungannya, Lt. Gen Duane Thiessen menyampaikan pangkalan Korps Marinir AS di Darwin Australia yang hanya berkekuatan satu kompi atau sekitar 250 personel akan ditambah secara bertahap menjadi satu divisi atau sekitar 2.500 personel hingga tahun 2014.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lt. Gen Duane Thiessen merencanakan pasukannya yang akan menempati pangkalan Marinir Amerika di Darwin itu untuk melakukan latihan bersama dengan Marinir di negara-negara Asia, termasuk Marinir Indonesia.

Di sela-sela kunjungannya, Jenderal Marinir AS berbintang tiga itu terkesima ketika melihat prajurit Pasmar-1 melaksanakan kegiatan rutin, seperti dayung, karate, cross country, drill senjata, dan sebagainya.

Apalagi, saat prajurit Korps Marinir mendemontrasikan tembakan ke arah sasaran untuk membuka baliho yang bertuliskan "General Thiessen Welcome to Pasmar-1".

Di akhir acara, Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Tommy Basari Natanegara dan Commander US Marine Corps Force Pasifik Letnan Jenderal Duane Thiessen saling bertukar cendera mata dan foto bersama.

Sumber: ANTARA Jatim

Super Cobra Jaga Perbatasan RI-Malaysia

Helikoter AH-1W Super Cobra milik Marinir Amerika Serikat. (Foto: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Tommy Lamkin/Released)

27 Maret 2012, Balikpapan: Selain akan dijaga dengan tank-tank Leopard 2A6, perbatasan Indonesia-Malaysia juga bakal dilengkapi satu skuadron heli tempur Bell AH-1W Super Cobra, kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman, Mayor Jenderal TNI Subekti.

"Kami akan tempatkan di Berau dan Nunukan," ujarnya di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa.

Saat ini Kodam VI Mulawarman sedang menyiapkan basis bagi skuadron heli tersebut. "Kami gunakan anggaran antara Rp17 miliar hingga Rp19 miliar untuk persiapan pangkalan skuadron heli tempur tersebut," katanya.

Super Cobra adalah helikopter buatan Bell, Amerika Serikat (AS), dan pengembangan dari Huey Cobra yang berjaya di perang Vietnam. Persenjataannya senapan mesin Gatling 20 mm, roket Hydra, rudal Sidewinder untuk pertempuran udara, dan rudal penghancur tank Hellfire.

"Super Cobra ini adalah pilihan utama. Namun demikian, kami punya pilihan lain yang lebih bersahabat dengan keuangan, yaitu heli serbaguna Agusta Westland," ujar mantan Asisten Perencanaan (Asrena) Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) tersebut.

Heli tempur buatan Bell itu senilai sekira 11,3 juta dolar AS (setara Rp96 miliar) per unit. Untuk komplet satu skuadron dengan 16 pesawat, maka pemerintah RI menyediakan tidak kurang dari Rp1,53 triliun. Harga tersebut belum termasuk persenjataannya.

Super Cobra berkemampuan jelajah hingga 510 km pada kecepatan maksimum 277 km per jam, kecepatan menanjak 8,2 meter per detik, dan bisa mengambang di udara pada ketinggian 3.720 meter.

Dengan berpangkalan di Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, maka SuperCobra hanya perlu beberapa menit untuk sampai di perbatasan dan menyelesaikan misinya.

Adapun helikopter Agusta Westland nilainya lebih murah. Heli tempur Agusta Westland AW 109LUH harganya 9 juta dolar AS (setara Rp76,5 miliar) per unit, atau total Rp1,22 triliun untuk satu skuadron.

Selanjutnya, Kodam Mulawarman akan dilengkapi tiga batalyon gabungan infanteri dan artileri yang memiliki persenjataan anti tank yang dapat membidik tank dari jarak 6 km, serta sistem peluncur roket serentak (multiple launch rocket system/MLRS) Astros II buatan Brazil.

"Dengan amunisi roket aslinya, jarak tembaknya bisa mencapai 300 km, atau 70 km dengan amunisi roket lain," jelas Subekti.

Bersama satuan tank Leopard, maka seluruh persenjataan dan personel baru ini akan tersedia secara bertahap mulai 2012. Menurut dia, akan sangat berdampak pada perimbangan kekuatan dengan negara-negara tetangga Indonesia, terutama yang berbatasan langsung di Kalimantan.

"Saat ini kita memang tidak memiliki musuh yang eksplisit, yang nyata. Tapi, setiap hari kita dilecehkan di perbatasan dengan adanya patok yang digeser-geser," demikian Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Subekti.

Sumber: ANTARA News

TNI AU dan Singapura Gelar Latihan Bersama Manyar Indopura VIII/11

(Foto: Mindef)

26 Maret 2012, Jakarta: TNI Angkatan Udara dan Royal Singapore of Air Force (RSAF) akan mengadakan latihan udara bersama dengan sandi “Manyar Indopura VIII/11” yang dilaksanakan pada 26 April – 9 Mei 2012 di Lanud Pekanbaru dan Siabu area.

Rencana latihan bersama telah disepakati pada kegiatan Exercise Planning Conference (EPC) yang dilaksanakan di 120 Squadron home of the Red Hawk sarangnya pesawat helikopter jenis AH 64 D Apache Longbow di Singapura.,Senin (26/3).

Latihan Bersama Manyar Indopura merupakan latihan bersama antara TNI AU dan RSAF khusus untuk jenis pesawat helikopter dalam melaksanakan SAR maupun Combat SAR

Pada EPC TNI AU menyertakan eman personel terdiri dari Kolonel Pnb Emir Panji, Letkol Pnb Atang Sudrajat, Letkol Supomo Danyon 462 Paskhas, Mayor Sus Dayan Butar Butar, Mayor Pnb Asep Wahyu Wijaya Skadron Udara 8 dan Mayor Pnb Anggit Budi Wibowo Skadron Udara 7.

Sedangkan RSAF terdiri dari Ltc. Sew Chun Liang, Ltc P.J. Andrew Ong, Ltc Christopher Chew, Major Shanmugam dan Major Andrew Ong 120 Squadron.

Dalam Latma Manyar Indopura TNI Angkatan Udara melibatkan Skadron Udara 8 dengan satu pesawat SA-330 Puma, Skadron Udara 7 dengan dua pesawat EC 120 B Colibri dan Batalyon Paskhas 462 Pulanggeni melibatkan satu team SAR Tempur (Sarpur) Paskhas, sedangkan RSAF melibatkan tiga pesawat AH 64 D Apache Longbow dari 120 Squadron.

Sumber: Pos Kota

Latihan Formasi Hercules Untuk HUT TNI AU

(Foto: Dispenau)

26 Maret 2012, Jakarta: Komandan Skadron Udara 31 Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma Letkol Pnb Eko Sudjatmiko memimpin latihan terbang formasi empat pesawat C-130 Hercules, take-off dan landing dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Latihan ini dalam rangka menyambut peringatan ke-enam puluh enam Hari TNI Angkatan Udara pada tanggal 9 April 2012, dimana pesawat ini akan digunakan untuk penerjunan statik dan free fall, yang kegiatannya dipusatkan di Lanud Halim Perdanakusuma.

“Untuk memeriahkan HUT ke-66 tersebut akan dilaksanakan demonstrasi yang meliputi demo udara dan demo darat”, demikian dikatakan Letkol Pnb Eko Sudjatmiko, sesaat sebelum menghidupkan mesin pesawat.

“Latihan memegang peranan penting bagi keberhasilan penerbangan, terutama untuk meningkatkan koordinasi, ketrampilan dan profesionalisme dari para penerbang. Hari ini dari Skadron Udara 31 empat pesawat C-130 Hercules yang akan melakukan latihan terbang formasi kurang lebih selama satu jam tigapuluh menit penerbangan,” kata Komandan Skadron Udara 31 ini.

“Pesawat Leader adalah C-130 Hercules A-1314”, lanjut Danskadron Udara 31 lulusan AAU Angkatan 94 ini sebelum persiapan terbang. Latihan ini juga direncanakan sekaligus dropping personel Pasukan Khas TNI Angkatan Udara sebanyak dua ratus sembilan puluh lima peterjun di taxy-way Lanud Halim.

Sumber: Pos Kota

Ini Rincian Harga Sukhoi dan Pendukungnya

Sejumlah prajurit TNI AU bersama tentara AU Rusia menurunkan pesawat sukhoi dari perut pesawat Antonov milik Rusia setibanya di Bandara Hasanuddin Makassar, Jumat (26/12). Dua pesawat tersebut merupakan pesanan TNI AU dari enam yang akan dibeli. (Foto: As/Yusran Uccang/ant)

26 Maret 2012, Jakarta: Pengadaan enam unit pesawat tempur jenis Sukhoi SU-30MK2 dari Rusia dinilai berbagai pihak, termasuk di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, terjadi dugaan penggelembungan harga atau mark up. Bahkan, masalah itu sampai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemerintah membantah tudingan itu. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya (TNI) Eris Herryanto menyebut pihaknya sudah menekan harga yang diajukan Rosoboron eksport selaku perwakilan pemerintah Rusia di Indonesia.

Eris menjelaskan, awalnya Rosoboron eksport mematok harga berbeda untuk tahun pengantaran yang berbeda. Satu unit pesawat yang diantar tahun 2012, kata dia, dipatok harga 55.980.000 dollar AS. Adapun pesawat yang diantar tahun 2013 seharga 59.000.000 dollar AS.

"Menurut kami itu tidak lazim harga berbeda," kata Eris saat rapat dengan Komisi I DPR, Jakarta, Senin (26/3/2012). Selain Eris, hadir Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan para pejabat Kemenhan dan Mabes TNI.

Singkat cerita, setelah negosiasi, harga berubah. Menurut Eris, satu unit Sukhoi tanpa membedakan tahun pengantaran seharga 54.800.000 dollar AS. Tak hanya untuk biaya enam unit pesawat. Adapula biaya lain dengan total 470 juta dollar AS.

Berikut rincian harga pengadaan Sukhoi dengan pendukungnya versi Kemenhan:

1. 6 pesawat @ 54.800.000 dollar AS: 328.800.000 dollar AS;
2. 12 unit engines AL-31F series 23 @ 6.490.000 dollar AS: 77.880.000 dollar AS;
3. Spare parts, tools, ground maintenance: 35.147.464 dollar AS;
4. Removable Role Equipment: 19.056.000 dollar AS;
5. Spare Parts for Removable Role Equipment: 1.026.223 dollar AS;
6. Pyrotecnical Means: 136.512 dollar AS;
7. Aircrew Equipment: 1.838.800 dollar AS;
8. Training 10 pilot dan 35-50 teknisi: 6.115.000 dollar AS.

Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin mengatakan, pihaknya baru menerima rincian harga dari pemerintah. "Selama ini hanya bentuk gelondongan. Rincian itu bisa kita cek nanti valid atau tidak," kata dia.

Sumber: KOMPAS

Wamenhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin-Kemhan Tidak Kenal Agensi

Sejumlah prajurit TNI AU bersama tentara AU Rusia menurunkan pesawat sukhoi dari perut pesawat Antonov milik Rusia setibanya di Bandara Hasanuddin Makassar, Jumat (26/12). Dua pesawat tersebut merupakan pesanan TNI AU dari enam yang akan dibeli. (Foto: ANTARA/As/Yusran Uccang)

27 Maret 2012, Jakarta: Seperti apa sebenarnya keterkaitan antara kontrak pengadaan Sukhoi ini dan PT Trimarga Rekatama?

PT Trimarga ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan).Partner Kemhan itu PT Rosoboronexport. Jadi, bukan PT Trimarga. Kita tidak pernah berhubungan dengan PT Trimarga.

PT Rosoboronexport yang menggunakan PT Trimarga untuk melancarkan kegiatan-kegiatan administrasi dalam rangka distribusi, dalam rangka proses-proses komunikasi Rosoboronexport di Jakarta. Persoalan Trimarga ini persoalan di luar manajemen Kemhan.

Tapi Kedutaan Besar Rusia di Jakarta membantahnya?

Ya, sebaiknya ditanyakan langsung kepada Rosoboronexport, karena yang menentukan siapa pembantunya itu ya mereka, Rosoboronexport, bukan kedutaan besar.

Dalam rapat-rapat yang selama ini dilakukan, apakah Trimarga juga ada di sana?

Saya ini memimpin tim evaluasi pengadaan, pada saat saya menjabat sekjen kemhan. Tidak ada satu pun agen yang ikut serta dalam tim evaluasi pengadaan,kecuali produsen.

Apakah keberadaan PT Trimarga berpengaruh terhadap nilai kontrak?

Tidak. Sama sekali tidak. Rosoboronexport itu menunjuk unsur bantuannya yang namanya PT Trimarga. Dan, dia secara administrasi menyatakan itu.

Apakah pada saat pengadaan Sukhoi tahap pertama saat dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri,sudah menggunakan PT Rosoboronexport?

Kita selalu interaksi dengan Rosoboronexport sejak 2003. Itu sudah diatur oleh pemerintah Rusia.

Lantas, apa bedanya pembelian sekarang dengan era saat itu?

Jauh berbeda. Perbedaannya, proses penyelenggaraan pengadaan di Kemhan itu adalah government to government. Kemudian kedua, government to production.Tidak menggunakan rekanan atau agen. Selain itu, Kemhan memiliki filter yang disebut Tim Evaluasi Pengadaan (TEP). Di situ diambil kesimpulan, apakah kebutuhannya pengguna sama tidak dengan kemampuan produsen?, sama tidak dengan operational equipment?, sama tidak dengan peraturan yang ada?

Kalau sama, Ketua TEP dalam hal ini Sekjen Kemhan, akan mengambil kesimpulan. Itu pun harus diperiksa kembali oleh Wamenhan. Pada waktu Wamenhan belum ada, semua itu dicounter checklagi oleh Menhan kepada Sekjen Kemhan. Tapi karena sekarang ada Wamenhan, itu menjadi filter terakhir Menhan untuk mengambil keputusan. Dan saat interaksi, kita tidak pernah melibatkan rekanan dalam mengambil keputusan. Di Kemhan tidak kenal agen. Agen itu hanya dipakai rekanan untuk memperlancar kerjanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin-Pembelian Itu Sudah Benar

Bagaimana tanggapan Bapak terkait proses pengadaan Sukhoi ini?

Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada siapa pun,termasuk ICW, karena dengan itu rincian menjadi terbuka. Selama ini,kita tidak mendapatkan itu.Ke depan,ini akan menjadi pembelajaran DPR dan pemer i n t a h agar proses lebih trans-parandan lebih valid dalam membuat perencanaan.

Nah, soal tadi itu, kita akan dorong, jadi tidak lagi menoleh masalah tadi, tapi kita akan dorong mungkin kita akan cari klarifikasi ke PT Rosoboronexport, mungkin ke kedutaan dan kalau mungkin pakai saja state credit.Dan diamendemen (shoping list) dimulai dari nol lagi.

Jadi belum ada skandal?

Yang bilang ada skandal siapa? Justru kita baru mulai, belum selesai,belum memproses. Tapi masalahnya bagus, ada masukan,lalu kita coba buka lagi karena kalau diteruskan ada potensi.Itu baru potensi (skandal).

PT Trimarga sudah bermitra sejak dulu. Bagaimana Bapak menanggapinya?

Wah, saya tidak tahu soal PT itu, soal broker yah. Saya tidak tahu. Kalau saya mempertanyakan juga tidak yakin mendapat. Tetapi, silakan publik mencari dan informasikan ke kami,bantu kamilah.

Adakah beda mekanisme pembelian Sukhoi yang sekarang dengan pada tahap pertama dulu?

Kalau pembelian secara langsung, saya tidak tahu, saya harus pelajari yang lama. Namun, menurut saya,dalam proses pembelian (yang dulu) itu, Kemhan sudah benar. Bahwa kemudian konon itu memakai sistem imbal beli, itu merupakan keputusan yang kemudian juga diakui oleh DPR saat itu.

Jadi,menurut Bapak tidak ada masalah?

Setahu saya tidak ada masalah. Dalam proses seperti ini, siapa pun presidennya, tidak sampai ikut dalam tawar-menawar harga dan lain sebagainya. Siapa pun presidennya,saya yakin tidak ikut tawar-menawar harga. Kami pun tidak tahu bahwa (untuk pembelian sekarang) akan terjadi tawar-menawar dan ternyata bisa,sehingga harga jatuh pada angka USD54,8 juta.Jadi,mari kita fokuskan pada prosedur unit-unit operasional itu yang harus kita benahi dan tadi juga ada pernyataan dari wamenhan agar struktur perencanaannya itu disesuaikan lagi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan jika pembelian Sukhoi pertama penuh skandal. Saat itu adalah proyek Presiden Megawati Soekarnoputri. Tanggapan Bapak?

Saya tidak tahu. Tapi saya harus menghormati Pak SBY. Siapa pun,yadiusut saja.Ya to? Silakan diusut. Sama kok, presiden tidak sampai mengurusi jual-beli. Kita yang ingin adalah tidak boleh terjadi penggelembungan harga pada pokok dan di DPR, di mana sajalah.

Sumber: SINDO

Terkait Pembelian Sukhoi, Komisi I Pertanyakan Aturan State Credit

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoeddin (kanan) bersama (ke kiri), Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Kasal Laksamana TNI Soeparno, dan Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat menyimak pertanyaan anggota Komisi I DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3). Komisi I DPR mendukung daftar pengadaan alutsista TNI 2010-2014 yang sumber pembiayaannya dialokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2010-2012 sebesar 5,7 miliar dolar AS serta mengupayakan dilakukannya amandeman terhadap daftar stat loan agreement tahun 2007 antara pemerintah RI dengan pemerintah federasi Rusia sehingga pengadaan 6 unit Sukhoi SU-30 MK2 dapat menggunakan skema pembiayaan state credit. (Foto: ANTARA/Andika Wahyu/ama/12)

26 Maret 2012, Jakarta: DPR meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan amandemen terhadap daftar State Loan Agreement tahun 2007 lalu yang terjalin antara RI dan Rusia. Amandemen itu dinilai mampu membuka peluang agar pengadaan enam unit pesawat Sukhoi SU - 30 MK 2 bisa melalui skema State Credit.

"Coba pemerintah menelaah kembali kemungkinan amandemen kontrak tersebut, sehingga US$700 juta yang semula dialokasikan untuk kapal selam bisa dialihkan ke pembiayaaan untuk Sukhoi," ujar Anggota DPR Komisi 1 Mahfudz Siddiq usai Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/3).

Mahfudz menjelaskan, permintaan Komisi I itu didasari oleh aturan dalam MOU yang mengatur tentang State Credit itu sendiri. Pernyataan ini menyusul mencuatnya dugaan adanya mark up dalam pembelian enam Sukhoi oleh Kemhan.

"Kalau di dokumen MOU mengenai state credit, ini memang bisa diamandemen. Artinya ini tergantung pembicaraan antara Pemerintah Rusia dengan Pemerintah Indonesia," katanya. Kendati ia mengakui, MOU mengenai State Credit itu akan berakhir pada bulan Juli 2012 mendatang. Alhasil Mahfuds menilai, amandemen ini harus berpacu dengan waktu lantaran renegosiasi ini juga melibatkan Menteri Keuangan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengingatkan, penggunaan State Credit dimanfaatkaan oleh Pemerintah Rusia untuk menaikan harga pesawat Sukhoi. "Dengan State Credit semua seperti ditata kembali. Tapi justru yang harus dijaga jangan sampai Rusia membuka state credit untuk menaikan harga Sukhoi," katanya.

Rusia Paksakan State Credit untuk Kapal Selam, Kemhan Terpaksa Beli Sukhoi Pakai KE

PEMBELIAN enam unit pesawat tempur Sukhoi SU-30MK2 dilakukan dengan menggunakan kredit ekspor (KE) karena pemerintah Rusia tak mau menerima jika pembelian dilakukan melalui state credit.

"Padahal, penggunaan state credit lebih menguntungkan Indonesia," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja Komisi I dengan Kemhan dan TNI di DPR RI, Senin (26/3). State credit yang tersedia untuk Indonesia bernilai US$1 miliar dan baru digunakan US$300 juta.

Menurut Sjafrie, pemerintah Rusia meminta state credit digunakan untuk pembelian kapal selam. Namun, pengadaan kapal selam oleh Indonesia tidak dilakukan melalui Rusia melainkan dari Korea Selatan. “Mereka memaksa sisa kredit dihabiskan untuk membeli kapal selam,” ujarnya.

Karenanya, pemerintah Indonesia memutuskan membeli Sukhoi menggunakan kredit ekspor. Namun begitu, untuk menyiasati beban pembayaran, Kemhan memasukkan pembelian suku cadang Sukhoi menggunakan state credit.

Penggunaan state credit sebenarnya lebih menguntungkan bagi pemerintah. Misalnya, tenor (jangka waktu pinjaman) lebih panjang yaitu sekitar 15 tahun, dengan bunga rendah. Dengan kredit ekspor hanya 2-5 tahun dengan bunga yang lebih besar.

Sumber: Jurnas

Komisi I Pertanyakan Dugaan Mark Up Pembelian Sukhoi

TNI. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Samsoeddin (kanan) didampingi Kasad Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo (tengah) dan Kasal Laksamana TNI Soeparno menyampaikan jawabang kepada anggota Komisi I DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3). Komisi I DPR mendukung daftar pengadaan alutsista TNI 2010-2014 yang sumber pembiayaannya dialokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2010-2012 sebesar 5,7 miliar dolar AS serta mengupayakan dilakukannya amandeman terhadap daftar stat loan agreement tahun 2007 antara pemerintah RI dengan pemerintah federasi Rusia sehingga pengadaan 6 unit Sukhoi SU-30 MK2 dapat menggunakan skema pembiayaan state credit. (Foto: ANTARA/Andika Wahyu/ama/12)

26 Maret 2012, Senayan: Sejumlah anggota Komisi I DPR RI mencecar Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin soal dugaan mark up dalam pembelian enam pesawat Sukhoi dari Rusia.

"Dalam pengadaan pesawat Sukhoi SU-30MK2, diduga terjadi mark-up dalam prosesnya. Karena nilainya menggelembung dari harga Sukhoi yang dikenal di pasaran pada umumnya," ujar anggota Komisi I Muhammad Najib dalam raker dengan Wamenhan di DPR, Senin(26/3)

Kata Najib, pengadaan Sukhoi itu juga diduga melibatkan broker. Sehingga terjadi selisih harga pembelian enam Sukhoi SU-30MK2, sebesar US$ 56,7 juta atau setara dengan Rp 538,6 miliar.

"Dalam pengadaan tahun 2010, nilai pembelian Sukhoi dari produsen yang sama hanya berkisar US$ 55 juta. Jika harga kesepakatan adalah US$ 500 juta untuk enam Sukhoi, ini artinya harga per satu Sukhoi adalah US$ 83 juta," ujarnya.

Menurut politisi PAN ini, pembelian enam Sukhoi seharga US$ 470 juta itu juga tidak dilakukan secara langsung antara Kemhan dengan produsen Sukhoi, Rosoboronexport. Melainkan melalui perusahaan pihak ketiga, Trimarga Rekatama, yang menyebabkan harganya lebih mahal daripada harga yang dibeli negara lain.

Sementara anggota Komisi I lainnya dari Fraksi partai Gerindra Ahmad Muzani juga menduga keterlibatan pihak ketiga, yakni JSC Rosoboronexport Rusia, yang diageni PT Trimarga Rekatama, membuat harga per unit Sukhoi melambung dari US$ 55 juta pada 2010 menjadi US$ 83 juta pada 2011.

"Dari skema pembiayaan dengan kredit ekspor, agen mendapatkan fee 15-20 persen dari harga barang. Sehingga berpotensi kerugian negara lebih dari Rp 1 triliun," ujarnya.

Kemhan Bantah Ada Mark Up Pembelian Sukhoi

Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) membantah telah terjadi mark up dalam rencana pembelian enam unit pesawat tempur dari Rusia, Sukhoi seri SU 30MK2.

Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (26/3), Sekjen Kemhan Marsdya Eris Herryanto menjelaskan, pengadaan pembelian pesawat Sukhoi ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pertama terdiri dari pengadaan pada tahun 2003-2004 sebanyak empat unit, tahap kedua sebanyak enam Sukhoi tahun 2007, dan tahap ketiga sebanyak enam Sukhoi pada tahun 2011-2012.

"Sekilas pengadaan Sukhoi pada tahap kedua, pembayarannya dengan commercial credit tidak menggunakan state credit. Pada 14 Mei 2007, di lingkungan pemerintah dilakukan rapat antara Kemhan, Menkeu, Bappenas, Mabes TNI dan angkatan serta delegasi dari Rusia untuk membahas pengadaan alutsista dari Rusia dengan state credit. Namun tidak dicantumkan hal itu untuk membeli Sukhoi. Sehingga sampai saat ini pembelian Sukhoi tidak menggunakan state credit, tapi menggunakan commercial credit," ujarnya.

Eris mengatakan, dalam pembelian Sukhoi tahap kedua meski menggunakan commercial credit, saat itu Kemenkeu sudah berhubungan dengan sejumlah penerbangan swasta dan nasional untuk turut membiaya pembelian Sukhoi ini. "Jadi pembelian pesawat Sukhoi kedua juga dibiayai konsorsium bank-bank dalam negeri," ujarnya.

Kemudian pada tahap pembelian Sukhoi tahap ketiga, kata Eris, anggaran untuk pengadaan enam Sukhoi tahun 2010-2014 dengan menggunakan fasilitas kredit ekspor untuk TNI AU sebesar 470 juta dolar AS.

"Adapun kronologi pengadaannya, proses pengadaannya dimulai dari awal dengan pengecekan oleh pihak TNI AU dan pengecekan. Pada saat itu yang diajukan adalah Rosoboronexport di Moskow yang juga mempunyai perwakilan di Jakarta (PT Trimarga Rekatama)," ujarnya.

Lebih lanjut Eris mengatakan, pada 25 November 2011, sidang Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) diberhentikan karena dua hal. Pertama masih terdapat spesifikasi teknis yang akan disuplai Rosoboronexport tidak sesuai dengan kebutuhan TNI AU. Kedua, masih terdapat perbedaan penawaran harga cukup tinggi saat itu.

Saat itu, Rosoboronexport menawarkan satu pesawat Sukhoi yang nantinya akan diserahkan pada tahun 2012 satu pesawat Sukhoi nilainya 55,980 juta dolar AS. Sedangkan yang akan diserahkan pada 2013 harganya 59 juta dolar AS.

"Menurut kami, hal ini tidak lazim dilakukan bagi penyedia jasa. Bahwa kebutuhan alutsista mempunyai nilai yang berbeda pada saat delivery. Sehingga dari dua alasan tersebut kita menghentikan sidang TEP untuk memberikan waktu pada Rosoboronexport untuk meng-adjust harga dan menyampaikan spek pesawat yang diinginkan TNI AU," ujarnya.

Kemudian, kepada pihak Rosoboronexport sudah disampaikan bahwa pemberian harga dalam hal ini tidak terlalu mahal. "Kemudian kami meminta staf khusus Kemhan bidang ekonomi untuk menilai layak tidaknya eskalasi harga yang ditawarkan tersebut, dengan termasuk melihat eskalasi ekonomi di Rusia, harga-harga material dan sebagainya. Alasan perubahan harga ini terkait perkembangan inflasi," ujarnya.

Namun, dalam kunjungan ke Rusia terakhir, akhirnya pihak Rosoboronexport menurunkan harganya menjadi 54,800 juta dolar AS. "Dan, harga itu sama dengan harga pembelian untuk tahun 2013. Dari harga terakhir itu, karena kita membeli enam unit maka total harganya menjadi 328,800 juta dolar AS."

Dari alokasi dana untuk pembelian Sukhoi sebesar 470 juta dolar AS, sisa dari alokasi anggaran itu antara lain digunakan membeli 12 unit engine AL 31 F, spart dan tools.

DPR Belum Teken, DP 6 Sukhoi Belum Dibayar

Enam unit Sukhoi Su-30MK2 dari Rusia rupanya belum dibayar uang mukanya. Pemerintah belum ada uang lantaran DPR belum memberi persetujuan.

“Uang muka pembelian enam Sukhoi belum dibayar, karena masih menunggu persetujuan DPR,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja Komisi I dengan Kemhan dan TNI di DPR RI, Senin (26/3).

Pernyataan Sjafrie menanggapi Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq memersoalkan pembelian pesawat tempur Rusia itu karena tidak menggunakan state credit.

Menurutnya, daftar pembelian alutsista yang dapat dibeli dengan state credit bisa diubah sesuai kesepakatan kedua pihak. “Saya kira itu akan dijajaki Kementerian Keuangan dan Pemerintah Rusia,” kata Mahfudz.

Selain dari dalam, kendala pengadaan Sukhoi juga dari Rusia. Kata Sjafrie, Rusia menolak pembelian Sukhoi dengan state credit.

"Tidak disetujui federal service on military technical operation di Rusia. Maka pengadaan Sukhoi tetap menggunakan kredit komersial biasa. Tetapi suku cadang, persenjataan dimasukkan dalam list state credit,” katanya.

Dalam pertemuan itu, DPR tetap meminta penjelasan transaksi Sukhoi. “Ada perbedaan dengan negara tetangga Taiwan dan bedanya cukup besar,” kata Anggota Komisi I DPR RI Lily Wahid. (????)

Sumber: Jurnal Parlemen