Saturday, July 11, 2009

Kapal Selam Yury Dolgoruky dan Nerpa Uji Pelayaran

RFS Yury Dolgoruky. (Foto: dutchintell)

11 Juli 2009 -- Kapal selam bertenaga nuklir strategis kelas Borey Yury Dolgoruky menyelesaikan uji pelayaran pertama dan sedang dalam pelayaran kembali ke galangan kapal Sevmash di bagian Utara Rusia, Jumat (10/7). Kapal selam akan dipersenjatai rudal balistik Bulava dan akan melakukan sejumlah uji pelayaran pada tahun ini untuk menguji perlengkapan dan tingkat kinerja.

Kapal selam mempunyai pajang 170 meter (580 kaki), diameter lunas 13 meter (42 kaki), jumlah awak 107 termasuk 55 perwira, maksimum menyelam 450 meter (1500 kaki), dan kecepatan menyelam 29 knot. Borey dapat membawa 16 rudal dan torpedo.

Konstruksi kapal selam senilai 23 trilyun rubel (713 juta dolar), termasuk 9 trilyun rubel untuk riset dan pengembangan.

Peresmian peluncuran Yury Dolgoruky. (Foto: RIA Novosti)

Dua kapal selam kelas Borey Alexander Nevsky dan Vladimir Monomakh sedang dalam proses pengerjaan di galangan kapal Sevmash dan diharapkan selesai 2009 dan 2011. Rusia merencanakan membuat delapan kapal selam kelas Borey sampai 2015.

Menurut pejabat angkatan laut, kapal selam bertenaga nuklir kelas Borey generasi keempat akan menjadi kapal selam strategis modern utama dalam jajaran armada angkatan laut Rusia, dan akan bergabung pada Armada Utara dan Pasifik Rusia

Kapal Selam Nerpa

Kapal selam bertenaga nuklir kelas Akula II Nerpa K-152 berbobot 12,000 ton meneruskan uji pelayarannya di laut Jepang selama dua minggu menurut pejabat tinggi departemen pertahanan Rusia, Jumat (10/7).

Seluruh kerusakan yang ditemukan saat insiden terlepasnya gas Freon karena kesalahan memasukan data temperatur oleh salah satu awak kapal selam sudah diperbaiki. Ongkos perbaikan kerusakan diperkirakan 1,9 trilyun rubel (60 juta dolar), kapal selam akan menuntaskan uji pelayaran dan dinyatakan laik beroperasi sebelum diserahkan ke Angkatan Laut Rusia. Kemudian kapal selam ini akan disewakan ke AL India pada akhir 2009. India membayar biaya sewa 650 juta dolar untuk penyewaan selama 10 tahun.

Nerpa mengalami kecelakaan saat menjalani uji pelayaran di laut Jepang pada 8 November 2008. Insiden ini menewaskan 3 orang awak kapal selam dan 17 pekerja galangan kapal. Saat itu kapal selam mengangkut 208 orang, diantaranya 81 awak kapal sedangkan sisanya pekerja galangan kapal.

Harapan India

India mengharapkan kapal selam Nerpa dikirimkan akhir tahun ini menurut sumber di departemen pertahanan India.

India sedang membangun kapal selam bertenaga nuklir di galangan kapal dalam negeri, diharapkan bertugas 2010. Kapal selam ini mampu meluncurkan rudal nuklir.

Komodor Laut (Purn) Zack Mathews yang menjadi analis pertahanan independen mengatakan AL India memerlukan kapal selam bertenaga nuklir untuk menangkal peningkatan ancaman Cina di Samudra India.


RIA Novosti/DefenseNews/@beritahankam

Harapan untuk Presiden Terpilih

Nelayan bagan dari Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, Senin (8/6) pagi, menurunkan ikan bilis hasil menjaring di bagan yang berada di perairan ambang batas laut (ambalat) Indonesia-Malaysia. Setelah dijemur kering, ikan itu kemudian dijual ke Tawau, Malaysia. (Foto: Kompas/M Syaifullah)

Oleh M Hernowo

Jangan gunakan sebutan indon...

Gunakan sebutan Indonesia!!!

Bukan indon...

Demikian salah satu peringatan yang dipasang di kantor imigrasi di Dermaga Sungai Nyamuk, Sebatik, Kalimantan Timur.


Oleh karena dipasang persis di atas loket tempat mendapatkan cap di buku Pas Lintas Batas, sejenis paspor yang dimiliki warga Sebatik untuk pergi ke Tawau, Malaysia, peringatan itu akan terbaca oleh siapa saja yang berniat pergi atau pulang dari Tawau.

”Indon” merupakan sebutan umum di Malaysia untuk orang Indonesia. Namun, sekarang indon sering dipersepsikan negatif, yaitu sebutan untuk ”orang kelas dua” seperti TKI yang bekerja kasar di Malaysia.

Misalnya sebagai pembantu rumah tangga, buruh bangunan, atau di perkebunan kelapa sawit. Indon juga sering dipersepsikan sebagai orang Indonesia yang menjadi salah satu sumber masalah sosial di Malaysia.

Selain ”direndahkan” dengan sebutan indon, para TKI itu juga sering kali mendapat perlakuan yang tidak pantas di Malaysia. Bahkan, perlakuan ini sudah harus dirasakan saat menjalani pemeriksaan dokumen di Tawau yang kadang kurang manusiawi. Penganiayaan kerap harus diterima jika dianggap tidak bekerja dengan baik.

”Banyak dari TKI kita yang diperlakukan seperti binatang di Malaysia. Ironisnya, perlindungan pemerintah terhadap mereka juga amat kurang,” kata M Sain, Ketua Komisi Pemilihan Umum Nunukan yang juga penggiat gerakan untuk perlindungan buruh migran.

Sikap ini sejatinya tidak adil sebab seburuk-buruknya TKI, mereka juga turut membangun Malaysia. Tanpa kehadiran TKI, Malaysia akan kesulitan untuk mengurus perkebunan sawit hingga melanjutkan sejumlah proyek pembangunannya.

Namun, meski diperlakukan tidak adil, lalu lintas TKI ke Malaysia seolah tiada habisnya. Sain memperkirakan, ada 300.000-400.000 TKI yang menggunakan Nunukan sebagai titik untuk menuju Malaysia. Antrean TKI ini hampir setiap pagi dapat dilihat di Pelabuhan Nunukan. Penampilan mereka terlihat mencolok, seperti bergerombol untuk masuk kapal dan membawa banyak barang.

Lewat sungai

Selain para TKI yang umumnya bukan warga asli Nunukan, sejumlah warga kabupaten itu juga banyak yang bekerja di Malaysia. Selain lewat Pelabuhan Nunukan, mereka masuk ke Malaysia melalui Dermaga Sungai Nyamuk di Sebatik.

Berbeda dengan para TKI yang untuk masuk Malaysia harus memakai paspor, mereka cukup memakai Pas Lintas Batas yang berlaku selama satu tahun.

”Sebenarnya saya ingin bekerja di negara sendiri. Namun, di sini tidak ada kerjaan,” keluh Dadu, warga Sebatik yang bekerja di salah satu bagan ikan milik orang Malaysia yang didirikan di perairan milik Malaysia. Kerja yang membuatnya hanya 10 hari sekali pulang ke rumah ini menghasilkan pemasukan sekitar Rp 1,5 juta tiap bulan. Pemasukan itu sama dengan upah buruh di Tawau, sekitar 13 ringgit (Rp 50.000) per hari.

Namun, uang yang didapat Dadu dan rekannya, khususnya dari Sebatik yang bekerja di Malaysia, tidak semuanya dibawa pulang ke Indonesia. Sebagian besar justru berputar kembali di negeri jiran tersebut. Ini karena sebagian besar kebutuhan warga Sebatik, seperti beras, minyak goreng, sabun mandi, dan minuman ringan, diproduksi oleh Malaysia dan dibeli di Tawau.

”Orang sini lebih suka barang dari Malaysia. Selain timbangannya pas, kualitasnya juga lebih baik dan harganya lebih murah dibandingkan dengan barang dari Indonesia,” kata Ani, pedagang kelontong di Desa Pancang, Sebatik.

Ani mencontohkan, dengan kulakan di Tawau, dia bisa menjual 1 kilogram gula pasir seharga 2 ringgit (sekitar Rp 6.000) dan minyak goreng 3 ringgit (Rp 9.000) tiap liter. Jika kulakan di Tarakan, gula pasir itu harus dijualnya Rp 9.000 per kilogram dan minyak goreng Rp 12.000 per liter.

Hal ini terjadi karena Tawau merupakan kota besar dan cukup ditempuh selama 15 menit dari Sebatik dengan perahu kecil. Adapun untuk mencapai Tarakan dibutuhkan waktu 3 jam dengan perahu. Barang di Tarakan sering kali juga harus didatangkan dari Balikpapan hingga rantai ekonominya menjadi lebih panjang.

Pegang ringgit

Kondisi seperti di atas membuat warga Sebatik lebih suka memegang ringgit Malaysia daripada rupiah. Padahal, uang menjadi salah satu bukti kehadiran dan kedaulatan sebuah negara. ”Sudah banyak pejabat pemerintah pusat yang datang ke sini dan kemudian berjanji untuk membangun Sebatik agar warga di sini dapat hidup lebih makmur dan mandiri sehingga tidak perlu lagi tergantung dengan Tawau. Namun, semuanya masih sebatas janji,” kata Suaedi, Camat Sebatik Induk.

Oleh karena yang selama ini diterima warga Sebatik umumnya masih janji, kondisi daerah itu sampai sekarang tetap memprihatinkan. Jalanan rusak, pabrik es belum ada sehingga nelayan harus menjual hasil tangkapannya di Tawau, dan lampu sering mati. Kondisi itu berbeda sekali dengan Tawau yang amat gemerlap di waktu malam.

Namun, meski hanya memegang janji, warga Sebatik tetap tidak kehilangan harapan terhadap Indonesia. Buktinya, dari 15.708 pemilih yang tercatat di Kecamatan Sebatik Induk pada pemilihan umum presiden lalu, diperoleh suara sah 9.426 atau sekitar 60,01 persen. Dengan ikut memilih, mereka menjaga sejumlah harapan bahwa Presiden Indonesia 2009-2014 dapat lebih cepat mengubah keadaan Sebatik.

Dengan demikian, Merah Putih dapat lebih tegak berkibar di Dermaga Sungai Nyamuk dan warga Indonesia yang ada di Tawau, dan bahkan tempat lain di luar Indonesia, dapat lebih tegas berbicara, ”Kami orang Indonesia, bukan indon.”

Harian KOMPAS, Sabtu 11 Juli 2009

Panser Pindad Hemat Rp 1,5 T


11 Juli 2009, Bandung -- Sebanyak 40 unit panser berjajar rapi di depan hanggar PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Bandung, Jumat kemarin (10/7). Itu adalah panser produksi PT Pindad, yang siap diserahterimakan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setahun silam, panser jenis itu telah menarik hati Wapres Jusuf Kalla (JK). Dinilai tangguh, dan biaya lebih murah, JK memesan panser jenis itu kepada PT Pindad untuk digunakan TNI.

Pesanan ia tulis pada secarik kertas, langsung dibuat di atas prototipe panser itu. Beberapa kali, JK juga mengunjungi proses pembuatannya. Pembelian panser buatan dalam negeri itu, diperkirakan menghemat anggaran negara hingga Rp 1,5 triliun jika dibandingkan dengan mengimpor. Kini, 40 panser itu telah siap diserahterimakan kepada TNI. Itu adalah bagian dari 154 panser yang dipesan kepada PT Pindad.

Sebagai presiden, kemarin (10/7) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyaksikan kerja sama itu. Turut hadir, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jendral Djoko Santoso, Kepala Staf tiga angkatan, Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar, dan Men BUMN Sofyan Djalil, serta Menseskab Sudi Silalahi. Pelaksanaan serah terima panser itu sempat maju-mundur.

Agenda semula, direncanakan digelar pada 5 Juli lalu, sebelum Pilpres digelar. Kemudian ditunda, dan direncanakan digelar 7 Juli, sehari sebelum tanggal pencontengan. Akhirnya, serah terima dilangsungkan kemarin. Usai pidato dan peninjauan, SBY langsung menaiki panser tersebut. Ia berdiri, melambaikan tangan, dan memberi acungan jempol untuk kendaraan tempur buatan dalam negeri itu.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, panser bikinan PT Pindad itu adalah kendaraan tempur pertama yang diproduksi di dalam negeri sejak era reformasi. Keempat puluh panser yang diserahkan kepada TNI merupakan bagian dari kontrak pembelian kepada PT Pindad sebanyak 154 unit panser senilai Rp 1,12 triliun.

Presiden SBY mengatakan, panser buatan PT Pindad tersebut merupakan prestasi gemilang putra dan putri bangsa. "Inovasi ini tidak kalah dari negara lain," katanya. SBY mengatakan, keinginan agar TNI menggunakan produk dalam negeri sudah ia ungkapkan sejak 2005. Menurut SBY, jika industri strategis di dalam negeri bisa memproduksi, wajib menggunakannya, asalkan kualitasnya kompetitif dibanding impor.

"Malu, jika kita harus mengimpor senapan atau sepatu dari luar negeri," ucap SBY. Sedangkan untuk alat utama sistem senjata (alutsista) canggih yang belum bisa diproduksi, seperti pesawat tempur dan kapal selam, bisa dibeli dari negara lain. "Itu pun tidak boleh ada kondisionalitas," tambahnya. SBY mengatakan, pembelian alutsista harus didasarkan pada skala prioritas. "Jangan tiba-tiba beli," pinta SBY.

Karena ini juga terkait bisnis, SBY juga meminta audit dilaksanakan agar sesuai standar. SBY mengungkapkan, anggaran pertahanan dalam RAPBN 2010 diusulkan meningkat Rp 7 triliun, yakni dari Rp 33,6 triliun tahun ini menjadi Rp 40,6 triliun. "Itu naik lebih dari 20 persen," katanya. Dari tahun ke tahun, lanjut SBY, akan diusahakan mendekati kebutuhan minimum essential force Rp 100-120 triliun.

KALTIM POST

Israel Beli 25 F-35 Untuk Lawan S-300 Iran

Lockheed Martin F-35 Lightning II. (Foto: jsf.mil)

11 Juli 2009 -- Harian Israel Jerusalem Post memberitakan Israel memesan sedikitnya 25 pesawat tempur siluman F-35 Lightning II buatan Lockheed Martin, Jumat (10/7). Tel Aviv telah mengirimkan Letter of Request (LoR) ke Pentagon, tetapi pembicaraan harga pesawat diperkirakan diatas 100 juta dolar dan kesepakatan teknis secara detil masih berlanjut.

Israel meminta pembicaraan masalah teknis berfokus pada tiga isu - integrasi sistem peperangan elektronika buatan Israel kedalam pesawat, intergrasi sistem komunikasi buatan Israel kedalam pesawat dan kemampuan secara mandiri memperbaiki masalah teknis dan struktural pesawat.

LoR akan diikuti dengan penandatanganan kontrak awal 2010 dan pesawat pertama tiba di Israel pada 2014. Angkatan Udara Israel merencanakan membeli tambahan pesawat hingga 50 unit, sebagian akan dilengkapi dengan kemampuan mendarat dan lepas landas secara vertical.

Tel Aviv membeli pesawat F-35 untuk menangkal ancaman sistem pertahanan udara buatan Rusia S-300 yang dibeli Iran dan Syria. Tel Aviv membutuhkan pesawat F-35 karena pesawat F-15 dan F-16 yang dimiliki oleh AU Israel tidak berkutik melawan sistem pertahanan udara S-300. Berdasarkan sejumlah simulasi komputer didemonstrasikan secara jelas pesawat siluman F-35 mampu menaklukkan rudal Rusia.

Sistem pertahanan udara S-300 PMU2. (Foto: enemyforces.net)

Sementra itu, Israel secara intensif berusaha mencegah pengiriman sistem pertahanan udara S-300 ke Iran dibawah kontrak tahun 2007. Israel dan Amerika Serikat bersikeras pengiriman sistem pertahanan udara ini akan merusak keseimbangan kekuatan militer di kawasan.

Hingga saat ini, Rusia masih menunda realisasi kesepakatan dengan Iran. Meskipun Iran belum menerima S-300, tetapi Moskow telah mengulangi pernyataan untuk berkomitmen memenuhi kontrak tersebut yang bernilai jutaan dolar.

Sistem pertahanan udara S-300 versi terakhir S-300PMU2 Favorit mempunyai jarak jangkau hingga 195 kilometer (120 mil) dan mampu menyergap pesawat tempur dan rudal balistik pada ketinggian dari 10 meter hingga 27 kilometer. Sistem ini dapat dibandingkan dengan sistem pertahan udara buatan Amerika Serikat MIM-104 Patriot.

JERUSALEM POST
/RIA Novosti/@beritahankam

Anggaran Pertahanan Rp40,6 Triliun

10 Juli 2009, Bandung -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) memimpin rapat terbatas soal alat utama sistem senjata (Alutsista) di Kantor PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/7). Di hari yang sama, Kepala Negara menyaksikan serah terima 40 Panser Armoured Personal Carrier (APC) 6x6 dari PT Pindad ke Departemen Pertahanan yang selanjutnya diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/mes/09)

11 Juli 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah akan menaikkan anggaran pertahanan sebesar 20 persen tahun depan. Dengan demikian, anggaran pertahanan 2010 mencapai Rp40,6 triliun, naik dari Rp33,6 triliun pada tahun ini.

Hal itu dikemukakan Presiden SBY saat menyaksikan serah terima 40 panser 6x6 dari Direktur Utama PT Pindad kepada Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di kawasan PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jumat (10/7) siang.

"Kita matangkan dua minggu ini untuk menambah Rp7 triliun sehingga akan mencapai Rp40,6 triliun. Itu kenaikan lebih dari 20 persen," kata SBY.

Kepala Negara menjelaskan, peningkatan anggaran pertahanan akan dilakukan terus secara bertahap sehingga dapat dicapai kekuatan minimum yang diperlukan atau setara dengan Rp100 triliun hingga Rp120 triliun. Peningkatan anggaran pertahanan itu dapat diwujudkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Presiden mengakui anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir memang masih di bawah kebutuhan karena pemerintah menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dia mengatakan, peningkatan anggaran secara signifikan pada tahun 2010 itu hendaknya digunakan secara tepat sesuai kebutuhan, tetap mengutamakan prioritas, menggunakan audit dan berorientasi pada pengguna.

Sebelum menyaksikan serah terima panser, Kepala Negara menggelar rapat terbatas dengan Panglima TNI, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi untuk membahas cetak biru modernisasi pertahanan Indonesia.

Menurut SBY, cetak biru modernisasi sistem pertahanan diperlukan untuk betul-betul mewujudkan postur pertahanan yang kokoh. Cetak biru tersebut akan disesuaikan dengan anggaran negara sehingga diperlukan suatu prioritas.

Menteri Pertahanan mengatakan 40 panser tersebut merupakan produksi PT Pindad yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Rp1,12 triliun untuk 154 panser.

"Panser-panser itu merupakan produksi pertama kendaraan tempur dalam negeri sejak era reformasi," katanya.

Usai menyaksikan serah terima, Presiden melakukan peninjauan dan pemeriksaan panser-panser tersebut, dan sempat naik ke salah satu panser tersebut.

Ubah Manajemen

Pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan kenaikan anggaran harus disertai perubahan manajemen pertahanan di Departemen Pertahanan dan TNI agar penggunaannya makin efektif dan efisien.

"Kontrolnya harus jelas. Percuma kalau masih banyak kebocoran," katanya.

Dia menyarankan Departemen Pertahanan menyusun rencana strategis pertahanan yang berbeda dibanding sebelumnya.

Menurutnya, saat ini ada ketimpangan cukup besar antara yang dirancang dengan kenyataan. Dia mencontohkan, rencana strategis Departemen Pertahanan tahun 2009 disusun berdasarkan anggaran yang diajukan, yakni Rp127 triliun. Padahal, realisasinya hanya Rp33,6 triliun. "Rencana harus disesuaikan dengan anggaran yang ada," kata Jaleswari.

Pemerintah harus memiliki inovasi dalam pembelian persenjataan baru, kata dia. Jangan lagi bergantung pada kredit ekspor yang membutuhkan proses lama. "Modernisasi senjata bisa dilakukan lewat imbal beli."

Produk industri strategis dalam negeri, kata dia, bisa ditukar dengan armada terkini. Semisal, pesawat CN-235 produksi PT Dirgantara Indonesia ditukar dengan kapal selam jenis Changbogo dari Korea Selatan.

JURNAL NASIONAL

PTDI Kembangkan CN-235 Anti-Kapal Selam

CN235-220 MPA. (Foto: antarafoto.com)

11 Juli 2009, Bandung -- PT Dirgantara Indonesia (PTDI) akan mengembangkan pesawat terbang CN-235 Anti-Submarine atau antikapal selam yang menjadi varian terbaru dari produk pesawat terbang berbaling-baling itu.

"Teknologinya sudah siap, SDM sudah kita miliki. Mereka punya pengalaman merakit dan memodifikasi pesawat jenis itu," kata Direktur Aircraft Integration PTDI, Budi Wuraskito di Bandung, Sabtu.

Menurut dia, PTDI memiliki SDM yang cukup untuk membuat pesawat terbang antikapal selam. Selama ini sekitar 40 SDM PTDI terlibat dalam pembuatan dan modifikasi pesawat terbang anti kapal selam di Turki.

Pesawat terbang jenis itu dimodifikasi versi militer yang dilengkapi teknologi, persenjataan dan rudal untuk melumpuhkan kapal selam.

"Mereka baru kembali empat bulan lalu setelah menuntaskan pengerjaan pesawat antikapal selam di Turki, teknologinya sudah kita kuasai," kata Budi.

PTDI sendiri saat ini telah mampu mengembangkan dan memproduksi CN-235 MPA atau patroli maritim yang menjadi andalan produk perusahaan dirgantara Indonesia itu.

Sedangkan pesawat anti-submarine, katanya segera akan dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi dan keunggulan CN-235.

"Beberapa negara tertarik dan berminat membeli CN-235 antikapal selam ini, salah satunya Malaysia yang memanfaatkan kunjungan Menteri Pertahanannya untuk melakukan pembicaraan dengan pihak PTDI," ungkapnya.

Malaysia merupakan salah satu negara pengguna CN-235 di samping Korea Selatan dan beberapa maskapai penerbangan lokal di beberapa negara lainnya.

PTDI hingga saat ini telah memproduksi pesawat CN-235-220 sebanyak 250 unit, NC 212-200 sebanyak 102 unit, helikopter Super Puma NAS 332 sebanyak 19 unit, Helikopter NBELL 412 sebanyak 31 unit dan Helikopter NBO 105 sebanyak 122 unit.

Sedangkan produk pesawat terbang yang sedang dikerjakan dan akan selesai adalah satu unit CN-235 MPA pesanan Korsel (2010), satu NC 212-400 lisensi EADS-CASA pesanan PT Airfast (2010), satu N19 prototype hasil rancang bangun PTDI (2013) dan satu unit pesawat ampibi lisensi Donier Seawings (2013).

ANTARA JATIM

Tiga jabatan Dan KRI Satfibarmatim Diserahterimakan


10 Juli 2009, Surabaya -- Tiga jabatan Komandan Kapal Perang RI (KRI) jajaran unsur Satuan Kapal Amfibi Komando Armada RI Kawasan Timur (Satfib Koarmatim) masing-masing Komandan KRI Teluk Mandar-514, Komandan Teluk Jakarta-541 dan Komandan KRI Kupang-582 diserahterimakan. Komandan Satfib Koarmatim Kolonel Laut (P) Ahmadi Heri Purwono memimpin upacara serahterima jabatan tersebut yang berlangsung diatas Geladak KRI Makasar-590 Ujung Surabaya, kemarin, Kamis (9/7).

Ketiga Komandan KRI yang melaksanakan serah terima tersebut yaitu jabatan Komandan KRI Teluk Mandar-514 diserahterimakan dari Letkol Laut (P) Phundi Rusbandi kepada penggantinya Letkol Laut (P) Prio Budie Leksono. Jabatan Komandan KRI Teluk Jakarta-541 diserahterimakan dari Mayor Laut (P) Agus Cahyono kepada penggantinya Mayor Laut (P) Yanu Madawanto. Jabatan Komandan KRI Kupang-582 diserahterimakan dari Kapten laut (P) Deni Indra Murdiyanto kepada Kapten Laut (P) Sigit Sugihartono. Selain upacara serah terima tiga jabatan Komandan KRI, dalam waktu bersamaan juga dilaksanakan pengukuhan Letkol Laut (P) Phundi Rusbandi sebagai Komandan KRI Makasar- 590.

Dalam amanatnya Komandan Satfib Koarmatim mengatakan, bahwa pergantian jabatan dalam suatu organisasi merupakan suatu dinamika yang akan berlangsung terus menerus secara berlanjut, dengan tujuan memberikan pengalaman serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, guna proses kematangan dalam jenjang karier pejabat yang bersangkutan serta untuk menjamin tetap terpeliharanya kesegaran dalam organisasi.

Meskipun masih ada keterbatasan sumber daya personel dan materiel, lanjut Komandan Satfib Koarmatim, berkat ketekunan, kedisiplinan dan semangat kerja, unsur Satfib Koarmatim tetap dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai tuntutan tugas yang dibebankan kepada seluruh personel yang ada.

“Saya berharap kondisi yang demikian dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, mengingat tantangan yang dihadapi di masa yang akan dating semakin bertambah berat dan kompleks,”kata Komandan Satfib Koarmatim.

PENARMATIM

Chile Tetap Membeli Helikopter Rusia Dibawah Tekanan AS

Mi-17 AU India. (Foto: DID)

10 Juli 2009 -- Chile bermaksud melanjutkan pembicaraan dengan Rusia terkait pengiriman 5 helikopter serba guna Mi-17 ke Angkatan Udara Chile meskipun mendapat tekanan dari Amerika Serikat, ujar juru bicara pemerintah Chile.

Pada awalnya pemerintah Chile akan membeli helikopter S-70A Black Hawk dari AS, tetapi berubah pikiran setelah perusahaan Rusia Rosoboronexport menawarkan 80 juta dolar untuk helikopter Rusia Mi-17 V5, hampir setengah dari harga Black Hawk. Sekretaris Perdagangan Amerika Serikat Gary Locke mengirimkan surat kepada duta besar Chile untuk AS Jose Goni, Rabu (1/7), menyatakan kecewa atas keputusan Chile.

Menteri Pertahanan Chile Francisco Vidal mengatakan sebelumnya, “kami tidak memilih penjual (senjata) berdasarkan kebangsaan, dan keputusan pembelian senjata harus berdasarkan hasil dari suatu tender terbuka.”

Helikopter Mi-17 akan digunakan untuk operasi SAR terutama keadaan darurat warga sipil, menurut pejabat militer Chile.

Persenjataan buatan Rusia populer di sejumlah negara di kawasan Amerika Latin, tetapi Chile pembeli tradisional peralatan militer buatan barat.

RIA Novosti/@beritahankam

Pemerintah Perlu Memodernisasi Persenjataan TNI

Presiden SBY menyerahkan 40 unit panser buatan PT Pindad kepada TNI, Jumat (10/7). Penyerahan panser ini berlangsung di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Presiden SBY berkeliling kompleks PT DI sambil berdiri di atas panser. (Foto: detikFoto/Dudi Anung/Setpres)

10 Juli 2009, Jakarta -- Pemerintah perlu memodernisasi sistem persenjataan secara tepat dan terarah. Karena pertahanan keamanan merupakan sektor penting yang membutuhkan biaya tidak sedikit.

"Segala sesuatunya harus dilakukan secara sistemik berdasarkan sistem dan dengan manajemen yang benar. kalau tidak, kalau hanya parsial dan situasional, maka berpuluh-puluh triliun yang dikeluarkan, tidak mencapai sasaran yang kita kehendaki," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato penyerahan 40 panser APS-2 6x6 produksi PT Pindad di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/7).

Untuk itu penting adanya perencanaan strategis, blue print dan roadmap selama lima tahun sehingga postur TNI jauh lebih meningkat dibandingkan dengan keadaan sekarang. Dephan dan TNI harus membuat perkiraan yang dimutakhirkan terus menerus unutk mengenali ancaman yang bisa datang dan mengganggu kedaulatan dan keutuhan NKRI.

"Untuk mengenali ancaman itu kita harus memahami strategic environment, peluang dan tantangan. Dengan demikian, postur pertahanan akan dapat dirumuskan dengan tepat dan dibangun secara bertahap dengan tepat pula," tukasnya.

"Tentu ada mismatch sebagaimaan negara lain mengalami seperti ini antara strategic objectives dengan defence capabilities dengan budget yang tersedia. Kalau sudah begitu kita bicara prioritas, mana yang bisa kita lakukan optimasi terhadap penggunaan anggaran sampai lima tahun mendatang," tambahnya.

Presiden juga menuturkan tidak ingin ada bisnis di lingkungan TNI bukan berarti sistem persenjataan dan perlengkapan tidak sesuai dengna standar yang ada.

"Itu nyawa prajurit, jangan sampai membahayakan prajurti. Kemudian user oriented, libatkan pusat penelitian dan pengembangan sebelum kebijakan ditetapkan dan anggaran dialirkan," tukasnya.

Panser-panser yang diserahkan ini berjumlah 40 unit. (Foto: detikFoto/Dudi Anung/Setpres)

Terkait dengan produksi panser Presiden meminta dapat diproduksi di dalam negeri. Yang belum dapat diproduksi dalam negeri baru dibeli diluar negeri.

"Jangan sampai kita mengimpor perlengkapan, amunisi, sepatu. Itu tidak boleh terjadi, malu. Yang betul kita harus mengekspor. Oleh karena itu kita mendukung industri pertahanan," tuturnya.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan 40 panser itu sebagai realisasi kontrak jual beli dengan PT Pindad. Total panser yang diproduksi sebanyak 154 unit dan dibiayai oleh APBN. Total panser yang telah diserahkan sebanyak 60 buah. Pada akhir 2009 sebanyak 25 panser diserahkan kembali. Sisanya akan selesai tahun 2010.

Penyerahan panser itu dilakukan oleh Presiden ke Menhan, kemudian diserahkan ke Panglima TNI Djoko Santoso, dilanjutkan ke Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo.

MEDIA INDONESIA

Friday, July 10, 2009

Anggaran Pertahanan Naik 20 Persen

Presiden SBY menyerahkan 40 unit panser buatan PT Pindad kepada TNI, Jumat (10/7). Penyerahan panser ini berlangsung di hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat. (Foto: detikFoto/Dudi Anung/Setpres)

10 Juli 2009, Bandung -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah akan menaikkan anggaran pertahanan sebesar 20% pada 2010.

Hal itu dikemukakan oleh Kepala Negara saat menyaksikan serah terima 40 panser 6 x 6 dari Direktur Utama PT Pindad kepada Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di kawasan PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jumat (10/7).

"Mulai 2010 ,anggaran pertahanan akan kita tingkatkan secara signifikan pada 2009 sebesar Rp33,6 triliun, kita naikkan sekitar Rp7 triliun atau 20% menjadi Rp40,6 triliun," katanya.

Menurut Kepala Negara, peningkatan anggaran pada 2010 itu akan menjadi awal dari peningkatan bertahap anggaran pertahanan. "Tahun demi tahun akan kita tingkatkan, (sehingga) kita makin dekat dengan kekuatan minimum yang diperlukan," ujarnya seraya menambahkan bahwa kekuatan minimum yang diperlukan memerlukan dana setara Rp100 trilun hingga Rp120 trilun.

Presiden mengatakan bahwa peningkatan anggaran pertahanan dapat diwujudkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Kepala Negara menilai anggaran pertahanan dalam beberapa tahun terakhir memang masih dibawah kebutuhan karena beberapa tahun terakhir pemerintah
menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa peningkatan anggaran secara signifikan itu hendaknya digunakan secara tepat sesuai kebutuhan, tetap mengutamakan prioritas, menggunakan audit dan berorientasi pda pengguna.

MEDIA INDONESIA

Latihan Rajawali Perkasa 2009 Ditutup

Setelah melakukan pendaratan darurat pesawat CN-235 yang mengalami ban pecah masih berada di Run Way dalam waktu yang singkat dilakukan evakuasi awak pesawat yang terluka (Foto: Pentak Lanud Halim).

10 Juli 2009, Jakarta -- Suara dentuman menggelegar desertai rentetan senjata dan pelepasan tanda peserta latihan oleh Komandan Lanud Halim Perdanakusuma tanda berakhirnya latihan Raja Wali Perkasa (Rajasa) 2009 kepada perwakilan masing-masing komando latihan dan pelaku latihan. Latihan ini dilaksanakan selama tiga hari dan berakhir dengan sukses tanpa ada insedent. Latihan ini secara resmi ditutup oleh Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama TNI Boy Syahril Qamar, SE di Taxy Way Echo Lanud Halim Perdanakusuma, Jumat (10/7).

Komandan Lanud Halim Perdanaksuma Marsekal Pertama TNI Boy Syahril Qamar, S.E dalam sambutan menjelaskan Latihan Rajawali Perkasa yang telah dilaksanakan untuk melatih dan menambah pengetahuan tentang penerapan protap yang ada di satuan Lanud Halim Perdanakusuma serta untuk mengembangkan taktik dan teknik operasi udara oleh setiap unsur yang terlibat didalam latihan. Oleh karenanya latihan ini suatu proses latihan yang bertahap dan berlanjut serta lebih meningkatkan kualitas serta diusahakan yang sebenarnya.

Lebih lanjut dikatakan dengan selesainya pelaksanaan latihan ini maka kita sudah mempunyai pengalaman yang sangat berharga untuk dijadikan pelajaran di masa yang akan datang dan evaluasi mekanisme tersebut untuk dikembangkan dalam tahap-tahap selanjutnya. Evaluasi yang dimaksud yaitu sudah sejauh mana pelaksanaan latihan, apakah telah sesuai dengan petunjuk maupun skenario latihan, sejauhmana telah memenuhi dan sasaran yang harus dicapai, demikian pula harus dicari faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga pada latihan yang akan datang tidak terulang lagi, harap Komandan Lanud.

Begitu juga kelebihan dan kekurangan yang mewarnai selama latihan merupakan hal yang wajar akibat dari keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi sehingga dapat dijadikan acuan dan bahan evaluasi, dan yang paling penting selama latihan adalah kesungguhan setiap individu untuk melaksanakan tugasnya masing-masing.sesuai prosedur yang telah digariskan secara baik dan benar, ini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan latihan sesuai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Selanjutnya, prestasi yang dicapai selama latihan hendaknya jangan membuat kita merasa puas, tetapi tetap berusaha untuk lebih meningkatkan terhadap apa yang telah di capai selama ini. Hal tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan latihan-latihan saja, tetapi juga dituntut untuk menentukan keberhasilan tugas-tugas lain pada porsi yang lebih besar, jelas Komandan Lanud Halim.

PENTAK LANUD HALIM P.

Presiden: Prioritaskan Alat Pertahanan Produksi Dalam Negeri

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2 kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso (kanan) menaiki salah satu dari 40 Panser jenis Armoured Personal Carrier (APC) 6x6 seusai serah terima dari PT Pindad ke Departemen Pertahanan di kawasan hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/7). (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/mes/09)

10 Juli 2009, Bandung -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau bahwa alat-alat pertahanan yang dapat dibuat di dalam negeri hendaknya tidak dibeli dari luar negeri.

"Alat-alat pertahanan yang bisa dibuat di dalam negeri saya larang dibeli dari luar negeri," kata Presiden saat menyaksikan serahterima 40 panser APC 6x6 dari Direktur Utama PT Pindad kepada Menteri Pertahanan di PT Dirgantara Indonesia Bandung, Jumat.

Kepala Negara menilai kebijakan itu bukanlah suatu bentuk dari proteksionisme melainkan wujud dari komitmen pada 2005 untuk memproduksi sendiri alat-alat yang dapat dibuat di dalam negeri.

"Untuk pertahanan kita prioritaskan produk dalam negeri, itupun kita masih membeli persenjataan yang lain (dari luar negeri)," katanya.

Namun, lanjut Presiden, hal itu hanya dapat dilakukan jika industri pertahanan dalam negeri kompetitif sehingga rakyat tidak dirugikan karena membeli produk yang sama dengan produk luar negeri dengan harga yang lebih mahal.

Menurut Kepala Negara, industri pertahanan harus kompetitif jika tidak ingin mati akibat kalah bersaing.

(Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/mes/09)

Selain kompetitif, lanjut dia, agar dapat memberikan sumbangan signifikan pada pembentukan postur pertahanan, industri pertahanan juga harus efisien dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan itu semua, Kepala Negara berjanji bahwa pemerintah siap membantu dengan berbagai inovasi, teknologi dan investasi.

Saat memberikan penjelasan antara perlunya kesesuaian antara cetak biru moderenisasi sistem pertahanan dengan kesediaan anggaran negara, Presiden sempat menegur tiga orang tamu undangan yang sibuk bercakap-cakap.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) mencoba duduk di bagian belakang salah satu dari 40 Panser jenis Armoured Personal Carrier (APC) 6x6 seusai serah terima dari PT Pindad ke Departemen Pertahanan di kawasan PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Jumat (10/7). (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/mes/09)

Sebelumnya Kepala Negara juga pernah menegur seorang tamu undangan yang mengantuk di saat pidatonya di Lemhanas tahun lalu.

Sebelum menyaksikan serah terima itu, Kepala Negara menggelar rapat terbatas dengan Panglima TNI Djoko Santoso, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Mensesneg Hatta Rajasa dan Seskab Sudi Silalahi untuk membahas mengenai usulan cetak biru modernisasi pertahanan Indonesia.

Kepala Negara mengatakan cetak biru moderenisasi sistem pertahanan diperlukan untuk betul-betul mewujudkan postur pertahanan yang kokoh.

Cetak biru tersebut, menurut Kepala Negara, juga akan disesuaikan dengan anggaran negara sehingga diperlukan suatu prioritas.

Sementara itu Menhan mengatakan bahwa 40 buah panser APS 6x6 tersebut merupakan produksi PTB Pindad yang dibiayai oleh APBN --Rp1,12 trilun untuk 154 panser.

ANTARA News

SAAB Gripen Masih Bertahan di MMRCA

Saab Gripen. (Foto: military-aircraft.org.uk)

10 Juli 2009 -- Pabrik pesawat Saab menolak berita harian Jerussalem Post, Saab telah tersingkir dari kompetisi Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) India bernilai 10 milyar dolar.

Harian Jerussalem Post memberitakan Amerika Serikat menolak Israel mengirimkan radar Active Electronically Scanned Array (AESA) untuk digunakan pada pesawat tempur Saab Gripen. Pentagon menekan Israel Aerospace Industries (IAI) menarik diri dari kerjasama dengan Saab terkait teknologi Amerika yang digunakan Israel, dimana dapat diintegrasikan dengan pesawat tempur Gripen NG (Next Generation). Pesawat tempur ini ditawarkan ke India dan berkompetisi dengan pesawat tempur buatan Amerika Serikat Lockheed Martin F-16IN Super Viper dan Boeing F-18 E/F.

Tidak hubungan antara Saab dan IAI dalam AESA, Saab melakukan kerjasama dengan Selex Galileo salah satu perusahaan dari grup Finmeccanica Italia. Kerjasama meliputi pengembangan radar baru berbasis teknologi Selex AESA Vixen dan PS-05/A, menurut juru bicara Saab.

Peserta kompetisi MMRCA yang masih bertahan Mikoyan MiG-35, Eurofighter Typhoon, SAAB Gripen NG, Boeing F-18 E/F, Lockheed Martin F-16IN Super Virage. Sedangkan pesawat tempur buatan Perancis Rafale telah tersingkir.

Defense News/@beritahankam

Presiden Hadiri Penyerahan 40 Unit Panser APS

PT Pindad menyerahkan 20 panser kepada Departemen Pertahanan (Dephan) di PT Pindad Bandung, Jabar, Jumat (27/2). Panser Anoa 6x6 ini akan diserahkan kepada Mabes TNI untuk kebutuhan pasukan TNI AD. 20 Panser merupakan bagian awal dari nota kerjasama Dephan dan PT Pindad untuk pengadaan panser produksi dalam negeri sebanyak 154 panser. (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

10 Juli 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menghadiri acara penyerahan 40 unit Panser APS buatan PT Pindad kepada Departemen Pertahanan .

Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen mengatakan kepada ANTARA News di Jakarta, Jumat bahwa penyerahan 40 panser buatan putra-putra Indonesia itu akan dilakukan di Hanggar CN- 235 PT Dirgantara Indonesia Jalan Padjadjaran 154 Kota Bandung, Jumat (10/7) . Serah terima dilakukan di PT DI karena lokasi di PT Pindad tidak memungkinkan untuk memajang 40 panser sekaligus saat serah terima dilakukan.

"Ke-40 panser APS itu merupakan bagian dari 154 panser yang dipesan pemerintah kepada PT Pindad. Sebelumnya, 20 unit sudah diserahkan oleh PT Pindad ke Pemerintah dan kini telah digunakan TNI. Jadi total sudah 60 unit selesai," ujarnya.

Penyerahan panser-panser ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan. Sebelumnya Februari 2009, PT Pindad juga menyerahkan 20 unit panser kepada Departemen Pertahanan. Total panser yang akan diserahkan berjumlah 154 unit.

Acara penyerahan panser ini sempat tertunda dua kali, yaitu pada Minggu dan tertunda lagi pada Selasa lalu karena kesibukan menjelang pilpres.

Untuk memproduksi 150 unit panser APS itu, PT Pindad mendapat dana talangan dari Bank Mandiri, Bank BNI dan BRI. Satu unit panser memiliki harga Rp5,5 miliar atau lebih rendah dari produksi Perancis seharga Rp10 miliar.

Pembuatan kendaraan lapis baja atau panser (VAB) 4 x 4 produksi PT Pindad itu dipesan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah rapat dan meninjau hasil produksi PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, pada Desember 2007. Panser itu diminta selesai pada hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, 5 Oktober 2008.

Proyek panser itu berawal dari kerjasama PT Pindad serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Namun, pemerintah mengubah kerjasama itu dengan melibatkan Krakatau Steel dan 25 perusahaan lain.

Pengadaan sebanyak 154 panser oleh PT Pindad ini dijadwalkan selesai pada akhir 2009 ini.

Panser APS-2 6X6 memiliki dimensi 6000x2500x2500, berat 11/14 ton, kecepatan 90 km/jam, dengan radius putar 10 meter, dan daya tanjak 31 derajat. Panser ini juga telah dilengkapi dengan persenjataan 7,62 mm, 12,7 mm (infanteri) dan AGL 40 mm (kavaleri).

Tidak itu saja, panser PT Pindad ini juga dilengkapi peralatan khusus seperti sarana penglihatan malam dan Winch 6 ton. Untuk alat komunikasi, terdapat intercom set plus VHF/FM (anti jamming dan hopping) serta GPS.

ANTARA News
/okezone/TEMPO Interaktif

Pulau Ransang Terancam Tenggelam

(Foto: satudunia.net)

10 Juli 2009, Selat Panjang -- Seorang pakar, Dr Agusnimar, MSc menegaskan pembangunan kanal di Pulau Ransang yang dilakukan PT Sumatera Riang Lestari sebagai upaya merealisasikan program pembangunan HTI di pulau tersebut, mengamcam keberadaan pulau itu sebagi pulau terluar di negara RI. Pulau yang luasnya sekitar 92.200 hektare tersebut terancam tenggelam.

Pernyataan ini diungkapkannya kepada RPG kemarin terkait kebijakan pemerintah mengeluarkan izin pengeloalan HTI di Pulau Ransang seluas 18.000 hekater kepada PT Sumatera Riang Lestari dan PT Lestari Unggul Makmur.

"Kalau Pulau Ransang tenggelam, jelas garis terluar pantai akan ikut bergeser. Hal ini tidak hanya akan merugikan masyarakat Meranti, tapi akan merugikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini akan menjadi ancaman serius bagai perogram penyelamatan pulau-pulau terluar bagi kepentingan pertahanan negara. Untuk itu, izin pengeloalan HTI bagi kedua perusahan harus dicabut," tegas dosen ahli kelautan pada Fakultas Pertanian Perikana Universitas Islam Riau tersebut.

Menurut Agusnimar, saat ini luas Pulau Ransang sudah tergerus dengan abrasi yang terjadi sepanjang tahun. Diperkirakan, luas daratan pulau yang penuh kekayaan itu yang sudah runtuh ke laut mencapai puluhan kilometer. Mulai dari Bantar sampai ke Sungai Gayung Kiri di Kecamatan Ransang.

Kondisi ini diperburuk pula dengan program pembangunan kanal oleh PT SRL dan PT LUM, membelah kawasan Pulau Ransang di Kecamatan Ransang mulai dari Desa Sungai Gayung Kiri hingga ke Desa Repan. Kondisi ini tentunya akan semakin mempercepat tenggelamnya pulau Ransang. Betapa tidak dengan dibangunnya kanal akan menimbulkan terjadinya erosi yang kemudian berdampak negatif bagai ekologis Pulau Ransang.

Apalagi tekstur tanah di Pulau Ransang merupakan kawasan gambut. Secara geograrfis sangat tidak layak untuk dibangun kanal ataupun program HTI. Pembangunan kanal menembus laut kata Agus, akan menyebabkan masuknya air laut ke pedalaman daratan Pulau Ransang. Hal ini tentunya akan menimbulkan kerusakan pada areal perkebunan milik masyarakat. Di sisi lainnya, dengan pembangunan kanal tesebut, air darat yang turun hingga ke kawasan pantai akan berdampak buruk bagi kelestarian hutan bakau yang hidup di sepanjang bibir pantai Pulau Ransang.

Yang jelas, dengan dibangunnya kanal sekarang ini wilayah Pulau Ransang di bagian Timur terputus. "Kita perhitungkan dalam kurun waktu 20-30 tahun ke depan, Pulau Ransang akan hilang tenggelam. Dampak sosial yang akan timbul, akan lebih parah dari kasus lumpur Lapindo. Kemana puluhan ribu warga yang tinggal di Pualu Ransang akan diungsikan. Terlalu besar kerugian yang harus ditanggung masyarakat," papar Putra Selatpanjang yang menyelesaikan study S3 nya di Universitas Of Nagasaki di Jepang dalam program Ekologi Kelautan.

Terus Galang Penolakan

KRI Pulau Rangsang jenis penyapu ranjau kelas Kondor harus berganti nama jika Pulau Rangsang benar-benar tenggelam. (Foto: den_bgs79)

Sementara itu upaya penggalangan penolakan pembangunan HTI di Pulau Ransang semakin meluas. Selain mengajukan surat ke Menhut agar mencabut rekomendasi izin HTI bagi PT SRL dan PT LUM, Forum Kepala Desa di Ransang Barat turut mendukung upaya masyarakat Kecamatan Ransang mendesak pemerintah untuk menutup HTI bagi dua anak perusahaan RAPP tersebut.

"Ini bukan hanya menyangkut kerugian materil, tapi menyangkut soal keutuhan Pulau Ransang sebagai salah satu pulau terluar yang dimiliki Negarai RI. Untuk itu, rekomendasi izin pengeloalaan HTI di Kecmatan Ransang harus dicabut. Kita siap untuk menggalang tanda tangan dari masyarakat Ransang Barat menolak pembangunan HTI tersebut," kata Mahadi Kepala Desa Tanah Merah yang juga Ketua Forum Lepala Desa Kecamatan Ransang Barat.

Sementara itu Pemerintahan Kecamatan Ransang tetap bersikukuh mendukung penuh upaya penolakan pembangunan HTI yang digalang oleh masyarakat Ransang. Menurut Camat H Sudarwito, 18.000 hektare hutan alam terancam gundul untuk disulap menjadi HTI. Kalaupun kemudian ditanami dengan kayu akasia, akan memakan waktu puluhan tahun.

'Menjelang kayu yang ditanam tumbuh besar, banjir dan air pasang sudah menenggelamkan pulau Ransang. Untuk itu, pemda tidak mau ambil resiko dan tetap mendukung komitmen masyarakat mendesak agar rekomendasi izin HTI harus segera dicabut oleh pemerintah pusat," tegas Camat Ransang tersebut.

DUMAI POS

Thursday, July 9, 2009

Paska Koarmatim Bebaskan Sandera


9 Juli 2009, Surabaya -- Satu Tim Prajurit Satuan Pasukan Katak Komando Armada RI Kawasan Timur (Paska Koarmatim) berhasil membebaskan 1 orang ABK (Anak Buah Kapal) yang disandera di atas kapal Tangker Tentrem yang sedang lego di perairan APBS (Alur Pelayaran Barat Surabaya), Kamis (9/7).

Kejadiannya pagi itu, setelah menerima informasi adanya perompakan dan penyanderaan di atas kapal Tangker, dua tim Pasukan Katak Koarmatim dengan gerakan cepat menggunakan kendaraan tempur air Sea Rider langsung menuju daerah sasaran.

Begitu tiba ditempat kejadian, dua tim pasukan Katak yang masing-masing tim 7 orang dan dipimpin komandan tim Serka Kom Susanto ini dengan menggunakan tali merayap naik keatas kapal kemudian mengendap-ngendap mencari sasaran musuh. Setelah diketahui keberadaan musuh, dengan cekatan langsung menyerbu dan melumpuhkan para penyandera tersebut.

Selama dalam penyerbuan, tidak ada perlawanan berarti dari para perompak yang diketahui sebanyak 10 orang itu. Mereka langsung menyerah tanpa memberikan perlawanan. Setelah menguasai keadaan, prajurit pasukan Katak Koarmatim ini segera membebaskan sandera untuk dibawah keluar dari kapal tersebut.

Kronologis kejadian tersebut, merupakan salah satu simulasi latihan yang digelar Satpaska Koarmatim dalam latihan penanggulangan teror diatas kapal Tangker yang sedang lego perairan ABPS , dengan nama materi latihan ship craf movement (penguasaan kapal laut).

Latihan yang digelar selama 10 hari dan berakhir besok Jumat (10/7) itu, disamping latihan penguasaan kapal laut, juga melaksanakan latihan ship boarding, ship movement, CQC (closed quarter combat), psisoner handing, fast rope, air craf movement (penguasaan pesawat udara), penguasaan sea rider, dan mark man ship. Adapun macam latihan yang dilaksanakan, yaitu latihan teknis dan taktis di lapangan, baik perorangan maupun dilakukan dalam bentuk tim.

Latihan yang dilaksanakan di sekitar basis Makoarmatim, Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak itu, bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit Satpaska Koarmatim khususnya dalam melaksanakan operasi penanggulangan teror yang terjadi baik di laut, maupun di darat (Bandara umum).


“Selesainya latihan ini diharapkan setiap prajurit Pasukan Katak Koarmatim mampu melaksanakan operasi penanggulangan teror yang terjadi di laut maupun di darat, dengan unit kecil ataupun besar guna mendukung operasi militer yang lebih besar,”kata Komandan Satpaska Koarmatim Kolonel Laut (P) Yulius Bustani selaku Papelat dalam latihan tersebut.

TNI

Alutsista Lanud Sultan Hasanuddin di Audit


9 Juli 2009, Makassar -- Tim Audit Departemen Pertahanan (Dephan) Alut Sista ( Alat Utama Sistem Senjata) TNI yang dipimpin Wakil Ketua Tim Audit Letjen TNI Liliek AS didampingi Marsekal Pertama TNI Bambang Wahyudi dari Irjen TNI AU, mengadakan audit alut sista di Lanud Sultan Hasanuddin, Rabu (8/7).

Pelaksanaan audit alut sista diawali laporan Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI Ida Bagus Putu Dunia, tentang kesiapan alut sista yang berada di jajaran satuan Lanud Sultan Hasanuddin, di ruang rapat yang dihadiri Pangkoopsau II Marsekal Muda TNI Yushan Sayuti, Dan Wing 5 Kolonel Pnb Arif Mustofa, Para Kadis dan Komandan Satuan serta pejabat staf Lanud Sultan Hasanuddin.

Mengawali laporannya, Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI IB.Putu Dunia menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim audit alut sista dari Irjen TNI dan Irjen TNI AU , mudah-mudahan tugas yang kita embank bersama dapat terlaksana dengan baik, dimana pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan TNI yang kita cintai, khususnya TNI Angkatan Udara.

Sementara Wakil Ketua Tim Audit Alut Sista Letjen TNI Liliek AS. mengatakan bahwa kunjungan kerja di Lanud Sultan Hasanuddin adalah untuk melaksanakan audit alut sista untuk melihat secara riil mengingat berbagai kecelakaan yang dialami oleh pesawat TNI belakangan ini. Disampaikan juga bahwa Marsma TNI Bambang Wahyudi dari Irjen TNI AU adalah berada dalam satu Tim dalam rangka melaksanakan audit alut sista, dan selaku Ketua Tim dan sekaligus sebagai penanggung jawab tim audit adalah Menhan yang selanjutnya hasil pelaksanaan audit akan dilaporkan kepada Presiden RI.

Selanjutnya Letjen TNI Liliek A.S. mengatakan bahwa kita harus terfokus pada pembinaan dan pemeliharaan kemampuan profesi, untuk mencapai profesionalisme masing-masing matra yang harus berpedoman kepada aturan yang telah tertuang pada undang-undang TNI No 34 tahun 2004.

Selanjutnya, Wakil Ketua Tim mengatakan bahwa Komandan Lanud telah menjelaskan secara global, namun secara teknis tim perlu pendalaman, “Dan kami dari tim menghendaki buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi” tegas Letjen TNI Liliek.

Usai menerima paparan kunjungan yang berlansung sehari tersebut dilanjutkan peninjauan alut sista Skadron Udara 5, Skadron Udara 11 Wing 5 dan Skadron Terknik 044.

PENTAK LANUD SULTAN HASANUDDIN

Korea Selatan Tawarkan Kerjasama Jasa Pelatihan Bagi TNI AU

KT-1 Wong Bee TNI AU produksi KAI. (Foto: KAI)

9 Juli 2009, Jakarta -- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia Kim Ho young, Senin (6/7) di kantor Departemen Pertahanan, Jakarta.

Saat menerima tamunya menhan didampingi oleh Dirjen Ranahan Dephan Marsda TNI Eris Heriyanto, S.Ip, MA, Kabalitbang Dephan Prof. Ir. Lilik Hendrajaya, M.Sc, PH.D, Karo Humas Setjen Dephan Brigjen TNI S Hariyanto dan Karo TU Setjen Dephan Laksma TNI Agus Purwoto.

Dalam pertemuan tersebut dibicarakan beberapa hal tentang peningkatan kerjasama di bidang pertahanan antara kedua negara, antara lain tentang rencana kerjasama di bidang industri pertahanan, kerjasama pelatihan, transfer of technology seperti pesawat tempur dan kapal perang.

Disampaikan oleh Duta Besar Republik Korea Selatan, bahwa saat Kepala Staf Angkatan Udara Korea Selatan berkunjung ke Indonesia beberapa waktu yang lalu telah menyampaikan kepada Menhan Juwono, bahwa Korea akan memberikan jasa pelatihan lanjutan pesawat terbang, negara-negara ASEAN termasuk Indonesia.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut pihak Korea Selatan memerlukan suatu Lanud, dan meminta jawabannya atau tanggapannya dari pihak Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, menhan RI Juwono Sudarsono menjelaskan hal ini sudah diusahakan dan koordinasikan oleh Dephan dengan Mabes TNI khususnya dengan Mabes TNI AU termasuk kapan dapat dilaksanakan.

Lebih lanjut Menhan Juwono menjelaskan, Duta Besar Republik Korea Selatan berkaitan dengan kunjungan Presiden Korea ke Indonesia pada tanggal 6 Maret yang lalu, yaitu dengan telah ditandatanganinya Letter of Intens antara Dafa dan Departemen Pertahanan yaitu tentang kerjasama pembuatan pesawat fighter. Menhan berharap dukungan program ini dengan adanya road map bersama, sehingga dapat diikuti oleh intansi-instansi terkait seperti Bapennas, Depkeu, Dephan dan mabes TNI.

Menhan juga berharap mudah-mudahan kerjasama ini, terdapat suatu komitmen bersama untuk menentukan tahapan selanjutnya. Informasi yang diterima, saat ini tahapan sudah memasuki pada tahapan visibility study sampai pada bulan Juli, setelah itu ada design selama 3 tahun, dan dilanjutkan dengan development selama 7 tahun. Sehingga pada tahun 2020 mendatang diharapkan terdapat prototype 5 buah pesawat. “ Jadi kita perlu ada road map lebih kongkrit lagi”, tambah Menhan Juwono.

DMC

Latihan Perang Caucasus 2009

(Foto: RIA Novosti/Vladimir Semenuk)

Sekitar 8500 prajurit, 200 tank, 450 kendaraan lapis baja, 250 pucuk artileri terlibat pada latihan Caucacus 2009. Latihan dibawah pengawasan Kasad Rusia Jenderal Nikolai Makarov. (Foto: RIA Novosti/ Vladimir Semenuk)

(Foto: RIA Novosti/Vladimir Semenuk)

Tahapan akhir latihan Caucasus 2009 di teritori Stavropol. (Foto: RIA Novosti/ Vladimir Semenuk)

(Foto: RIA Novosti/Vladimir Semenuk)

Mengunjungi Wilayah Perbatasan di Pulau Sebatik (1)

Untuk menuju Dermaga Sungai Nyamuk harus melewai jalan kayu ulin sepanjang 1 km. Bila tak sanggup bisa naik ojek dengan biaya Rp 10 ribu. (Foto: kaltimpost)

9 Juli 2009 -- Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) akhir pekan lalu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengunjungi Pulau Sebatik wilayah Indonesia. Kaltim Post turun serta dalam rombongan Gubernur dan pejabat Kaltim itu. Berikut tulisan dari perjalanan ke wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.

H Pallalo, warga RT 09 Desa Sungai Nyamuk, Sebatik, Kabupaten Nunukan duduk menunggu calon penumpang speedboat-nya di tepi Dermaga Sungai Nyamuk. Sabtu (4/7) pagi itu cuaca cukup baik, tak terik dan tidak mendung. Namun tak demikian dengan Pallalo. Bapak empat anak ini gelisah karena beberapa bulan belakangan ini penumpang speedboat-nya sepi.

“Kadang belum tentu tiap hari dapat penumpang. Kalau ada juga paling-paling 2-3 orang saja. Sekalipun saat Ramadan atau Lebaran, saya tak yakin penumpang akan ramai,” ujar lelaki kelahiran Bone, 31 Desember 1967 yang sudah menunaikan ibadah haji pada 2001 lalu ini.

Pekerjaan Pallalo sehari-hari adalah mengangkut penumpang ke Tawau, Sabah-Malaysia dengan menggunakan speedboat dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Satu speedboat bisa menampung 6-8 orang. Satu penumpang dikenai biaya 15 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp 45 ribu. Mata uang Indonesia dan Malaysia sama-sama berlaku di daerah ini.

“Belakangan ini masyarakat Sebatik yang pergi ke Tawau memang berkurang. Dulu, sekitar 8 tahun lalu, masyarakat masih ramai ke Tawau. Biayanya waktu itu memang masih 5 ringgit, tapi yang berangkat banyak, jadi kami tak rugi,” tutur lelaki yang sudah memulai usahanya sejak 2000 silam.

Pallalo mengatakan, ongkos penumpang memang dinaikkan menjadi 15 ringgit akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia terkadang membeli bensin (bahan bakar speedboat) di Malaysia. Harganya 2 ringgit atau Rp 6 ribu per liter.

Pengusaha jasa angkutan seperti ini sekitar 15 orang. Speedboat mereka biasanya diparkir di sekitar pemukiman dan cukup jauh dari Dermaga Sungai Nyamuk. Untuk diketahui di Sebatik tak ada dermaga yang dekat dengan pantai. Dermaga menjorok ke laut agar kapal tak terjebak di perairan dangkal. Jarak dermaga rata-rata 1 sampai 1,5 kilometer. Untuk mencapai dermaga, warga bisa menggunakan ojek, dan tak perlu kesulitan mendapatkan ojek, karena jumlahnya mencapai 50 orang. Biaya sekali naik ojek Rp 10 ribu.

Angkutan speedboat kebanyakan memasang dua bendera, yaitu Indonesia dan Malaysia. Tiap tiba di dermaga Tawau, para pengemudi harus menunjukkan dua pas, yaitu pas lintas batas (PLB) dan pas juragan (khusus untuk pengusaha kapal yang mengangkut penumpang ke Tawau) untuk distempel petugas imigrasi Malaysia. Sementara penumpang kapal cukup menunjukkan PLB.

***

Sebatik adalah pulau yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Luas wilayah Indonesia di pulau ini sekitar 243.434 km2. Di Sebatik wilayah Indonesia terdapat dua kecamatan, yaitu Sebatik Induk dan Sebatik Barat serta 8 desa. Sementara total penduduknya lebih 29 ribu orang. Saat pemekaran kecamatan menjadi dua, kini berkembang wacana untuk memekarkan Sebatik menjadi kabupaten.

“Pemekaran bisa dilakukan karena Sebatik merupakan salah satu daerah memiliki prospek tinggi untuk dijadikan kabupaten. Baik dari sektor pertanian dan sektor lainnya yang mendukung. ”Ini juga merupakan wacana dari pimpinan sendiri, untuk melepaskan Sebatik dari Nunukan,” kata Kabag Ekonomi Pemkab Nunukan Asmar beberapa waktu lalu.

Rencananya, Sebatik akan memiliki 4 atau 5 kecamatan. Di dalam kecamatan ini, ada 11 desa yang dipersiapkan. Yakni 4 desa di Sei Pancang, 2 desa di Sei Nyamuk, 3 desa di Tanjung Aru dan dua desa di Tanjung Karang. “Jika 2009 ini semua sudah terbentuk, 2010 mendatang akan kita persiapkan untuk pemekaran kecamatan,” ungkap Asmar yang juga mantan camat Sebatik.

Sementara Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menyatakan, dukungan untuk pemekaran Sebatik menjadi kabupaten sendiri. Lewat pemekaran katanya, diharapkan Sebatik bisa berkembang lebih pesat. “Namun demikian harus benar-benar dikaji dan Sebatik harus benar-benar siap mandiri,” ujar Gubernur.

Dia mengatakan, sangat mendukung pemekaran wilayah di seluruh Kaltim. Bahkan pemekaran wilayah Kaltim bagian utara menjadi provinsi Kaltara pun katanya, tak menjadi masalah. “Tapi harus benar-benar siap. Mengapa saya katakan begitu, karena dipastikan daerah akan kehilangan bagi hasil dari migas yang jumlahnya ratusan miliar. Berau tak ingin pisah dari Kaltim juga karena alasan itu,” ujarnya.

***

Seperti yang disebutkan Asmar, Sebatik memang merupakan daerah yang sangat potensial. Seorang warga bahkan berujar,” apa saja yang ditanam, akan tumbuh, karena tanahnya subur. Apa sih yang tak ada di Sebatik. Mau buah-buahan lengkap, durian mangga, rambutan sampai pisang. Bahkan tangkapan ikannya pun berlimpah.”

Namun, potensi daerah ini ternyata lebih banyak dimanfaatkan Malaysia ketimbang Indonesia. Bagaimana tidak, puluhan ton hasil pertanian dan perkebunan serta tangkapan ikan nelayan tiap hari dipasarkan di Tawau, Sabah-Malaysia dengan harga murah. Mereka tak menjual ke Tarakan atau Nunukan karena cukup jauh dan penjualan tak terlalu tinggi.

“Tangkapan ikan dari Tarakan saja masih ada yang dipasarkan ke Tawau, karena Tawau cepat terserap pasar,” ujar Lasian, kepala Dusun Seberang, Desa Aji Kuning, Sebatik. Dia mengatakan, komoditas perkebunan yang paling potensial dipasarkan ke Tawau adalah kakao. Di Sebatik, terdapat paling sedikit 985 kepala keluarga (KK) yang menggarap lahan seluas 6.161 hektare.

Hasil penjualan digunakan masyarakat Sebatik untuk berbelanja berbagai kebutuhan hidup di Tawau. Dibandingkan harga barang dari Indonesia dengan Malaysia memang berbanding cukup jauh. Barang Indonesia di Sebatik rata-rata lebih tinggi 50-60 persen dari harga normal. Sementara harga barang di Tawau menjadi lebih murah karena sudah mendapat subsidi dari pemerintah Malaysia.

“Masyarakat lebih suka berbelanja ke Tawau ketimbang ke Nunukan atau Tarakan, selain karena lebih dekat dan harga di sana (Tawau, Red.) murah juga karena sudah terbiasa,” ujar Pallalo.

Bukan hanya berbelanja, urusan berobat pun masyarakat lebih suka ke Tawau. Pasalnya di Sebatik cuma ada 3 puskesmas, satu di antaranya puskesmas plus. Sementara di Tawau terdapat rumah sakit dengan fasilitas yang cukup lengkap. Di Nunukan sebenarnya ada rumah sakit yang baru beroperasi satu tahun. Namun bila warga Sebatik harus ke sana paling tidak diperlukan waktu hingga 2 jam. Sementara ke Tawau hanya 30 menit.

“Sebatik sebenarnya sudah pantas membangun rumah sakit bertaraf internasional, karena daerah ini berbatasan dengan negara lain. Selama ini bila ada kejadian darurat, warga harus naik speedboat untuk berobat ke Tawau. Ini sepertinya merendahkan martabat bangsa,” ujar Saleh, salah seorang tokoh masyarakat Sebatik, menyampaikan uneg-unegnya di hadapan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, Sabtu (4/7).

Gubernur mengatakan, sebenarnya tak harus rumah sakit bertaraf internasional, rumah sakit pemerintah namun fasilitas lengkap saja sudah cukup. Menurutnya, masyarakat Sebatik memang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. “Tapi seharusnya DPRD Nunukan yang memperjuangkan ruamh sakit ini. Bila sudah siap dibangun, Pemprov Kaltim akan mendukung pendanaan,” ujarnya.

KALTIM POST

Super Hornet AU Australia Pertama Selesai Dirakit

F/A-18F Super Hornet. (Foto: boeing)

8 Juli 2009 -- Australia mengumumkan pesawat tempur pertama F/A-18F Block II Super Hornet keluar dari jalur perakitan pabrik pesawat Boeing di St. Louis, Amerika Serikat.

Senator John Faulkner mengatakan pesawat Super Hornet ini akan meningkatkan secara signifikan kemampuan tempur Angkatan Udara Australia. Super Hornet merupakan pesawat tempur multi guna termasuk mampu menyerang sasaran di laut.

F/A-18F Super Hornet. (Foto: boeing)

F/A-18F Super Hornet. (Foto: boeing)

F/A-18F Super Hornet akan ditempatkan di pangkalan udara Amberley, akan membantu proses transisi sebelum diterimanya pesawat tempur F-35 JSF serta mengantikan peran pesawat pembom F-111 Aardvark. Pesawat pertama diharapkan tiba di Amberley pada Maret - April 2010.

Ministry of Defence/@beritahankam

KRI Amankan Kapal Ikan Dengan ABK Asal Filipina

Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Sultan Iskandar Muda-367.(Foto: koarmatim)

9 Juli 2009, Surabaya -- Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Sultan Iskandar Muda-367 berhasil mengamankan kapal ikan yang seluruh anak buah kapalnya (ABK) berkewarganegaraan Filipina.

Kepala Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Letkol Laut Toni Syaiful, di Surabaya, Rabu, mengatakan saat ditangkap Kapal Motor (KM) Cisadane II itu kedapatan mengangkut 7 ton ikan dari berbagai jenis.

"Anehnya di kapal berbendera Indonesia yang ditangkap di perairan Arafuru itu tidak ada nakhodanya," katanya menambahkan.

Penangkapan kapal ikan KM Cisadane II itu bermula saat KRI Sultan Iskandar Muda-367 itu melakukan patroli keamanan laut di perairan wilayah timur Indonesia.

Saat melintasi perairan Arafuru, KRI yang dikomandani Letkol Laut (P) Ariantyo Condro Wibowo itu memergoki kapal ikan yang sedang melakukan aktivitas mencurigakan.

"KRI Sultan Iskandar Muda mengejar kapal berbobot 202 gross ton itu. Saat dilakukan pemeriksaan, dokumen kapal itu tidak lengkap," katanya.

Sebanyak 29 ABK yang semuanya warga negara Filipina juga tidak melengkapi diri dengan dokumen-dokumen resmi sebagai tenaga kerja asing yang dipekerjakan di kapal ikan berbendera Indonesia.

Kapal ikan tersebut juga menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan surat izin penangkapan ikan (SIPI).

Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, kapal ikan dengan anjungan berwarna putih dan lambung berwarna hijau serta seluruh ABK diamankan di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) Tual, Maluku Tenggara.

ANTARA JATIM

Wednesday, July 8, 2009

Warga Sebatik Minta Presiden Terpilih Lebih Perhatikan Perbatasan

Presiden SBY dengan menumpang sepeda motor yang dikemudian Paspampres dari dermaga Senyamuk ke posko marinir di Pulau Sebatik, Kaltim. Saat mengunjungi daerah perbatasan RI-Malaysia di Tarakan, Kalimantan Timur, Rabu 09/03/2005. (Foto: detikFoto/Dudi Anung)

8 Juli 2009, Samarinda -- Warga Sebatik mengharapkan presiden terpilih periode 2009-2014 lebih memperhatikan pembangunan perbatasan. Pasalnya, dari semua pemenuhan kebutuhan pembangunan selama ini Sebatik selalu tertinggal.

Herman HB atau yang dikenal H. Andeng tokoh masyarakat Sebatik mengungkapkan tak mempermasalahkan ketiga capres terpilih nanti. Menurutnya, kawasan perbatasan kedepan jangan lagi hanya dijanjikan pembangunan tapi tak pernah terealisasi. "Presiden SBY pernah ke Sebatik dan menjanjikan pembangunan kawasan perbatasan seperti Sebatik, tapi sampai sekarang Sebatik tak berubah," kata Herman yang dihubungi di Samarinda, Rabu (8/7).

Menurutnya, saat penyambutan Presiden ke Sebatik, tahun 2005 warga bergotong-royong memperbaiki semua fasilitas yang ada. Harapan besar warga kepada Presiden kata Herman sangat menunggu kepastian.

Kecamatan Sebatik merupakan pulau yang memiliki batas darat dengan Malaysia. Panjang garis batas negara sepanjang 25 kilometer yang ditandai dengan 18 patok membentang dari timur hingga barat.

Sekitar 36 ribu jiwa hidup di Pulau Terluar Indonesia ini. Mayoritas warga Sebatik adalah warga Sulawesi Selatan. "Saya tak memilih siapa yang terbaik, tapi saya meminta presiden nanti lebih peduli," ujarnya.

Herman mengungkapkan perolehan suara di Pulau Sebatik, perolehan pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto unggul. "Saya tak tahu karena apa JK menang, karena warga yang memilih langsung," ujarnya.

Jika Presiden RI periode 2009-2014 kembali dijabat SBY, Herman meragukan percepatan pembangunannya. Meski demikian ia tetap berharap adanya persepsi yang sama dimasing-masing kandidat tentang pentingnya pembangunan perbatasan. "Kami sangat mendambakan Sebatik bisa maju, mudah-mudahan presiden terpilih nanti bisa menjawab," ungkapnya.

TEMPO INTERAKTIF

AU India Menambah Pesawat Su-30 Pada 2015

Su-30MKI. (Foto: spacetrans.tripod.com)

8 Juli 2009 -- India merasa puas kinerja pesawat tempur buatan Rusia Su-30MKI, meskipun pada 30 April sebuah Su-30 mengalami kecelakaan. Pesawat jatuh saat melakukan penerbangan latihan rutin disebuah desa 170 kilometer dari kota Jaisalmer, insiden ini menewaskan dua orang pilot. Insiden jatuhnya pesawat Su-30 merupakan pertama kalinya sejak dioperasikan Angkatan Udara India pada 2002.

Departemen Pertahanan India merencanakan melipatgandakan jumlah pesawat Su-30 memperkuat AU India pada 2015, menjadi 230 pesawat menurut Menteri Pertahanan India A.K. Antony dihadapan parlemen. Ditambahkannya, AU India puas dengan pesawat tempur ini dan percaya Su-30 salah satu pesawat tempur terbaik di dunia.

AU India membeli 50 pesawat Su-30MKI dari Rusia pada 1996 - 1998 dan menambah 40 pesawat pada 2007. Hindustani Aeronautics (HAL) mendapatkan kontrak membuat 140 pesawat di India antara 2003 dan 2017 dibawah sebuah kesepakatan produksi berlisensi.

Rusia mengirimkan sebuah grup terdiri 20 orang ahli pada bulan Mei, guna mempelajari bangkai pesawat dan membantu AU India dalam investigasi.

RIA Novosti
/@beritahankam