Saturday, August 15, 2009

INS Airavat L24 Peserta Sail Bunaken 2009

INS Airavat (L24) berlayar keluar pelabuhan Visakhapatnam, Andhra Pradesh setelah diresmikan beroperasi di AL India 19 Mei 2009. (Foto: PIB)

15 Agustus 2009 -- INS Airavat L24 kapal jenis Landing Ship Tank (LST (L)) ketiga kelas Shardul, peningkatan dari LST kelas Magar.

INS Airavat dibangun di Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE), Kolkota, India, diresmikan masuk jajaran Angkatan Laut India pada 19 Mei 2009 oleh KASAL India Laksamana Sureesh Mehta, AVSM, PVSM, ADC di pangkalan AL IN Jetty di Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Airavat diluncurkan di Kolkota pada 27 Mei 2006 oleh istri KASAL Maria Teresa Mehta.

Kapal berukuran panjang 125 meter, lebar 17,5 meter, berat 5655 ton, kecepatan jelajah 15 knot dengan kemampuan berlayar selama 45 hari. Airavat dilengkapi dua peluncur roket produk dalam negeri WM 18A, dua meriam anti pesawat terbang buatan dalam negeri CRN 91 yang dikontrol secara auto oleh optronic sights, peluncur rudal permukaan ke udara IGLA, chaff, serta dilengkapi dua helikopter Westland Sea King atau helikopter buatan dalam negeri HAL Dhruv.





KASAL India Laksamana Sureesh Mehta menerima penghormatan saat peresmian pengoperasian INS Airavat. (Foto: PIB)

Airavat mampu membawa 10 MBT, 11 truk dan 500 prajurit, sesuai dioperasikan untuk misi kemanusian dan bantuan bencana alam seperti tsunami, badai, gempa bumi; operasi amphibi; operasi penyerangan; kapal rumah sakit dan kapal tanker dimana pada bagian buritan dapat mengisi bahan bakar ke kapal lainnya.

Sebagian besar peralatan dibuat oleh perusahaan pemerintah seperti Bharat Electronics Medak, HAL, Keltron serta perusahaan swasta seperti Larsen and Toubro, Kirloskar, Godrej.

PIB/@beritahankam

Sepuluh Kapal Perang Asing Berlabuh di Manado

KLD Tunas Samudera. (Foto: navy.mil.my)

15 Agustus 2009, Manado -- Hingga hingga hari keempat pelaksanaan Sail Bunaken 2009, telah masuk sepuluh kapal perang asing ke perairan Manado, Sulawesi Utara, untuk mengikuti "Sailing Pass" pada rangkaian "Flet Review" pada 19 Agustus.

"Tujuh kapal perang sudah tiba, dua dalam perjalanan mendekati Bitung hari ini," kata Sekertaris I Panitia Nasional Sail Bunaken 2009, Aji Sularso, di Manado, Sabtu.

Dari tujuh kapal perang asing yang berada di perairan Manado, empat diantaranya melego jangkar, yaitu HMS Echo H 87 dari Inggris, BRP Manuel L Quezon PS 70 dari Filipina, HTMS Phutthaloetla Naphalai FF 461 dan HTMS Rattanakosin FS 441 dari Thailand.

Sedangkan tiga kapal perang asing lainnya adalah KD Kedah 171 dan KLD Tunas Samudera (Tall Ship) dari Malaysia, serta RSS Tenacious dari Singapura sedang bersandar di Pelabuhan Bitung.

"Yang hari ini akan masuk USS McCampbell DDG 85 dari Amerika dan INS Airavat L 24 dan INS Khukri P 49 dari India," ujar Aji yang juga Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP).

HMAS Success AOR 304.

HMAS_Darwin_FFG 04. (Foto: wikipedia)

INS Khukri P 49.

USS McCampbell DDG 85. (Foto: navsource.org)

ROKS Dae Cheong AOR 58.

ROKS Choi Young DDH 981. (Foto: defence.lk)

JDS Kashima TV 3508. (Foto: wikipedia)

Menurut Aji, Minggu (16/8), delapan kapal perang asing berencana memasuki perairan Manado, yaitu ROKS Choi Young DDH 981 dan ROKS Dae Cheong AOR 58 dari Korea Selatan, JDS Kashima TV 3508, JDS Shimayuki TV 3513, dan JDS Yuugiri DD 153 dari Jepang, dan HMAS Darwin FFG 04, HMAS Success AOR 304, serta HMAS Leeuwin A245 dari Australia.

Sesuai rencana ada 26 kapal perang asing dari 14 negara akan hadir mengikuti "Fleet Review" pada tanggal 19 Agustus, yang juga akan disaksikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ke-26 kapal perang asing ini membawa awak 10.278 orang.

ANTARA News

TNI Latihan Penanggulangan Bencana Alam


14 Agustus 2009, Lebanon -- Pasukan TNI di Lebanon dan negara kontingen yang tergabung dalam UNIFIL, mengikuti Latihan Penanggulangan Bencana Alam di daerah Srifa, Lebanon Selatan.

Latihan tersebut digelar oleh UNIFIL, dengan sandi “United Beacon Exercise 01/9”.

Perwira Penerangan Satgas POM TNI Konga XXV-A, Lettu Sus M. Soleh, S.IK, mengemukakan dalam skenario latihan, telah terjadi gempa bumi berkekuatan 6 skala richter di Desa Srifa-Libanon Selatan, dimana respon pertama yang penting adalah menyelamatkan kehidupan manusia, penanganan korban dan mencegah cidera lebih lanjut serta bentuk-bentuk kerugian lainnya.

Ia menjelaskan, latihan ini berkolaborasi dengan Lebanese Armed Forces (LAF), Internal Security Forces Lebanese, Pertahanan Sipil, Palang Merah Lebanon dan LSM lokal yang bertujuan untuk melatih keterampilan dan kemampuan seluruh bagian yang terkait yang ada di Lebanon Selatan, agar mempunyai gambaran yang jelas bagaimana penanganan bencana alam, khususnya gempa bumi.

Sehingga, ketika bencana terjadi masing-masing unit sudah mengetahui apa yang harus diperbuat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Juga mencoba sistem pelaporan yang tepat agar komando atas dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat untuk menangani situasi yang sebenarnya serta menghitung kecepatan waktu Pasukan Reaksi Cepat UNIFIL bergerak untuk menangani bencana alam.

Force Commander UNIFIL, Mayjen Claudio Graziano bersama pejabat UNIFIL lainnya ketika meninjau secara langsung jalannya proses latihan mengatakan, bahwa latihan gabungan ini bertujuan untuk mempersiapkan rantai komando UNIFIL serta kemampuan gabungan LAF dan pasukan UNIFIL dalam operasi penanganan bencana multi kontingen di Lebanon dalam merespon permintaan bantuan pertolongan darurat apabila terjadi bencana alam gempa bumi di wilayah Lebanon.

Selain penanganan terhadap pasukan penjaga perdamaian (peacekeeper) yang bertugas di UNIFIL juga dilatihkan pemberian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Lebanon apabila terjadi bencana alam gempa bumi sesuai dengan kemampuan fasilitas yang dimiliki oleh UNIFIL. Dengan demikian, diharapkan terpeliharanya kemampuan dan reaksi ketanggapsegeraan dari seluruh elemen kontingen yang bertugas di UNIFIL Lebanon dalam menghadapai bencana yang memang datang secara mendadak dan tidak terduga, tambah Force Commander.

POS KOTA

Kobangdikal Cetak 20 Perwira Ahli Peperangan Modern


14 Agustus 2009, Surabaya -- Setelah mendalami berbagai ilmu peperangan modern selama tiga setengah bulan di Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal), sebanyak 20 perwira TNI AL berhak atas brevet PWO (Principle Warfare officer) yang merupakan adopsi dari Royal Australian Officer.

Brevet ahli peperangan modern tersebut disematkan langsung oleh Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut (Dankodikopsla) Laksma TNI Toto Permanto pada upacara penutupan Kursus PWO di Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa), Kobangdikal, Surabaya (14/8).

Dankodikopsla meminta agar brevet PWO yang telah disematkan di dada tidak hanya sebagai kebanggaan semata melainkan harus dapat dipertanggung jawabkan melalui kiprah nyata pada tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya.

Tujuan akhir dari pendidikan ini, lanjut Dankodikopsla, bukan hanya untuk mendapat brevet PWO, namun untuk peningkatan kemampuan seorang perwira pelaut dalam menganalisa dan mengevaluasi ancaman, merespon ancaman, menguasai prosedur peperangan laut, mampu mengoperasionalkan Sewaco di KRI Kombatan dan menerapkan manajemen ertempuran sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, taktik tempur laut merupakan seni atau ilmu penggunaan berbagai jenis kesenjataan di laut dalam menghancurkan lawan untuk mencapai tujuan tertentu.

“Taktik tempur di laut lebih memanfaatkan keunggulan teknologi senjata untuk memenangkan pertempuran dan keuntungan geografi kepulauan demi keunggulan pertempuran,” ujar dankodikopsla yang juga mantan Danlantamal Kupang.

Penkobangdikal

Pemerintah Tak Serius Urus Perbatasan

Perbatasan Indonesia - Malaysia. (Foto: pillandia.blogspot.com)

14 Agustus 2009, Jakarta -- Panitia Khusus (Pansus) Ambalat dan Kawasan Perbatasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pelaksanaan kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, terkait pengelolaan kawasan perbatasan.

Pemerintah juga didesak segera menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan yang seharusnya telah terbentuk enam bulan lalu setelah UU Nomor 43 tahun 2008 diundangkan. Kedua peraturan tersebut sangat mendesak keberadaannya untuk melakukan sinergitas pembangunan di wilayah perbatasan, yang selama ini dilakukan secara sektoral.

Seperti diketahui, perbatasan merupakan beranda terdepan bangsa Indonesia, namun selama ini keadaannya justru sangat memprihatinkan. Menurut Ketua Pansus Ambalat dan Kawasan Perbatasan DPD RI Adnan NS, dengan adanya suatu lembaga/badan yang kompeten dan akuntabel dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan negara, diharapkan mampu mendorong tingkat kesejahteran bagi masyarakat yang tinggal di sana.

Namun demikian Pemerintah diminta untuk lebih meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan negara, khususnya di Provinsi NAD, Sumut, Riau, Kepri, Kalbar dan Kaltim, agar terbukanya penyerapan tenaga kerja di negeri sendiri, dan menghentikan pengiriman TKI ke negara tetangga yang banyak mengalami kasus perlakuan yang merendahkan martabat bangsa.

“Masyarakat yang tinggal di perbatasan harus merasakan sejahtera juga,” terang Adnan di sidang paripurna DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). “Ini juga harus dibarengi pembangunan dan proyek-proyek infrastruktur di wilayah perbatasan agar diprioritaskan karena memiliki multiflier efek yang tinggi,” lanjutnya. Selain itu, pemerintah harus lebih proaktif lagi untuk menyelesaikan penetapan batas bersama, khususnya di Selat Malaka bagian Selatan, Selat Singapura, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, Samudera Pasifik, dan di sekitar pulau Timor, dengan melanjutkan dan meningkatkan intensitas program Border Diplomacy.

Secara terpisah, anggota Pansus Ambalat, Nursyamsa Hadis mengatakan, pihaknya juga meminta pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengawasan di wilayah perbatasan negara dengan memanfaatkan teknologi pemantauan secara spasial, dalam rangka menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Kemudian, lanjut anggota DPD RI asal pemilihan Kaltim ini, pemerintah juga harus memberikan perhatian yang lebih khusus kepada masalah-masalah aktual yang terjadi di daerah perbatasan, antara lain soal adanya lebih dari 10.000 jiwa WNI eksodus ke Papua New Guinea dan berharap dapat segera kembali ke Indonesia.

“Rekruitmen dan pengangkatan TNI, Polri, dan PNS di perbatasan harus memprioritaskan penduduk asli setempat, serta memberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan akibat mahalnya harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan. Lapangan kerja juga harus dibuka untuk menampung tenaga kerja non skill (TKI) seperti perkebunan dan pertambangan, dengan cara memanfaatkan kurang lebih 40 juta hektare lahan tidur di Kaltim yang telah dikonversi menjadi lahan perkebunan dan transmigrasi,” jelas Nursyamsa.

Ia menjelaskan, hasil laporan itu dibuat oleh pansus dari hasil kunjungan kerja mulai 5-9 Agustus 2009 ke empat provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Masing-masing, Kalimantan Barat yang berbatasan batas darat dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia, Sulawesi Utara yang berbatasan batas laut dengan Philipina, Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam, danPapua yang berbatasan batas darat dengan Papua New Guinea.

JPPN.com

Pesawat Tempur AS Ikuti Sail Bunaken

F/A-18 Hornet dari Strike Fighter Squadron Three Four (VFA-34) "Blue Blasters" lepas landas dari flight deck USS George Washington (CVN-73). (Foto: navsource.org)

15 Agustus 2009, Manado -- Sejumlah pesawat tempur dan pesawat intai marinir Amerika Serikat (AS), dipastikan mengikuti "flying pass" pada Sail Bunaken di perairan Manado, 19 Agustus 2009 mendatang.

"Sejumlah pesawat tersebut akan dilepas dari kapal induk USS George Washington yang berpangkalan di perairan Filipina," kata Humas Lantamal VIII Manado Andryanto di Manado, Sabtu.

Pesawat milik AS itu diantaranya empat unit F-18 Hornet, satu pesawat E AG dan pesawat E2C yang merupakan pesawat intai marinir.

Bahkan pesawat-pesawat tersebut akan melakukan latihan (cek rute) selama dua kali di Teluk Manado, yakni pada 16 dan 17 Agustus 2009.

"Kehadiran sejumlah pesawat tempur tersebut merupakan momen penting dan langkah untuk disaksikan di Indonesia," katanya.

Akan bergabung juga pada flying pass pada puncak acara yang akan disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah pesawat TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara, diantaranya tiga Sukhoi, MK-27/MK-30 dan empat unit F-16.

Khusus "Sailing Pass", sejumlah kapal perang berbagai negara sudah berada di perairan Sulut, seperti dua kapal Thailand masing-masing Phuttaloetia Naphalai FF 461 da Rattanakosin FS 441, dua kapal Malaysia, KD Kedah 171 dan KD Tunas Samudera.

Serta satu kapal Filipina yakni Manuel L Quezon PS 70, dan sebuah kapal Inggris, HMS Echo H87, sedangkakn kapal perang lainnya masih dalam perjalanan.

"Sementara kapal lainnya masih dalam perjalanan ke Sulut, bersamaan dengan beberapa kapal layar," jelas Kepala Biro Humas Pemprov Sulut, Roy Tumiwa.

Tribun Timur

Rusia Kembali Scrap Kapal Selam Nuklir

Kapal selam nuklir kelas Delta. (Foto: globalsecurity.org)

15 Agustus 2009 -- Rusia kembali melakukan scrapping satu unit kapal selam strategis bertenaga nuklir dari Armada Utara Rusia, Jumat (14/8) di galangan kapal Zvezdochka, sebelah Utara Rusia, dibiayai oleh Amerika Serikat dan Kanada.

Rusia menandatangani kesepakatan kerjasama pembuangan kapal selam nukir dengan Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jepang, Itali dan Norwegia.

Rusia telah melakukan scrapping lebih dari 200 unit kapal selam nuklir dari 250 unit yang dibuat pada masa Uni Sovyet dan berjanji melucuti kapal selam tersisa hingga 2012.

Para awak kapal selam, pekerja galangan kapal Zvezdochka dan Sevmash, personil aktif Armada Utara dan para veteran hadir dalam acara pelepasan kapal selam untuk discrap.

(Foto: globalsecurity.org)

Zvezdochka merupakan galangan kapal terbesar di Rusia untuk memperbaiki dan melucuti kapal selam bertenaga nuklir. Galangan ini mempunyai kapasitas melucuti empat kapal selam nuklir pertahun.

Selama proses pelucutan, bahan bakar nuklir diangkat dari reaktor kapal selam dan disimpan dalam tempat penyimpanan, badan kapal dipotong menjadi tiga bagian, bagian lunas dan buritan dihancurkan sedangkan bagian reaktor disegel dan dikirim ke tempat penyimpanan.

Kapal selam nuklir kelas Delta III Borisoglebsk K-496, dipensiunkan Angkatan Laut Rusia Desember 2008 setelah lebih 30 tahun bertugas. Usia operasional kapal selam diperkirakan 20 - 25 tahun.

Borisoglebsk K-496 terlibat insiden tabrakan dengan kapal selam nuklir Amerika Serikat Maret 1993. K-496 selanjutnya diperbaiki di galangan kapal Zvezdochka.

Kapal selam kelas Delta sebelumnya menjadi tulang punggung armada kapal selam strategis Uni Sovyet dan Rusia sejak pertama kali diperkenalkan 1973. Delta dipersenjatai rudal nuklir balistik keluarga R-29.

RIA Novosti/@beritahankam

Friday, August 14, 2009

F-16 Akan Meriahkan Sail Bunaken 2009

Komandan Wing 3 Lanud Iswahjudi, Kolonel Pnb Tatang Harlyansyah, S.E., inspeksi pasukan pada upacara pemberangkatan crew fly pass Sail Bunaken 2009, di Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, Jumat (14/8).

14 Agustus 2009, Madiun -- Sejumlah pesawat F-16/Fighting Falcon dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, yang akan memeriahkan Sail Bunaken 2009 di Manado Sulawesi Utara. Acara promosi dunia pariwisata bertaraf internasional itu akan dimeriahkan dengan berbagai atraksi termasuk fly pass pesawat F-16/Fighting Falcon dan Sukhoi dari Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanudin, Makassar.

Acara pelepasan pesawat F-16 beserta crew yang akan memeriahkan acara promosi wisata bahari yang akan melaksanakan penghormatan salling dan fly pass di hadapan Presiden RI pada tanggal 19 Agustus 2009 tersebut dilaksanakan dengan upacara kemiliteran di halaman hanggar Skadron Udara 3, Jumat (14/8) . Bertindak selaku Irup pada upacara tersebut, adalah Komandan Wing 3 Lanud Iswahjudi, Kolonel Pnb Tatang Harlyansyah, S.E.

Pada kesempatan tersebut, Kolonel Pnb Tatang Harlyansyah, S.E., berpesan agar seluruh crew yang mengikuti acara fly pass Sail Bunaken selalu memperhatikan Keselamatan Terbang dan Kerja (Lambangja), sehingga semua tugas dapat dilaksanakan dengan baik, aman dan lancar tanpa suatu hambatan.

“Karena wilayah udara Manado berbeda dengan Lanud Iswahjudi, maka lakukan koordinasi dengan segenap unsur terkait dengan baik. Perhatikan perubahan cuaca yang bisa berubah di setiap saat serta perhatikan ketentuan Lambangja, agar semua tugas dapat berjalan lancar dan selamat”, demikian penekanan Danwing 3 pada upacara pelepasan crew fly pass Sail Bunaken 2009.

Upacara pelepasan yang dilaksanakan dibawah terik matahari tersebut, dihadiri oleh para Kadis, para Komandan Skadron, para pejabat jajaran Lanud Iswahjudi dan seluruh anggota Wing 3 Lanud Iswahjudi.

PENTAK LANUD ISWAHJUDI

Kapal Perang Asing Ramai Dikunjungi

HTMS Putthaloetla Naphlan (462).

14 Agustus 2009, Manado -- Sail Bunaken yang digelar sejak 12 Agustus hingga 20 Agustus nanti, terus didatangi kapal perang dari berbagai negara. Kapal-kapal tersebut mulai sandar di Pelabuhan Bitung untuk mengikuti parade 19 Agustus mendatang. Kemarin, sekira pukul 16.00 Wita, empat kapal perang sandar di pelabuhan Bitung. Yakni, kapal perang Filipina BRP Quezon (PS-70), HTMS Putthaloetla Naphlan (462) Thailand, KD Keddah 171, KD Tunas Samudera dan kapal HMS Echo (H87) dari Inggris. Kedatangan kapal perang ini jadi tontotan warga.

Pantauan koran ini, warga datang bukan hanya dari Bitung. Tomohon dan Minahasa Selatan juga berdatangan. Mereka mengaku penasaran dengan kapal perang. Sehingga berbondong mengunjungi pelabuhan Bitung. Warga pun tak sekadar melihat, sebab, mereka ikut mengambil foto.

HMS Echo. (Foto: royal navy)

Menurut penuturan salah satu siswa Paulus, yang bertandang di kapal Filipina BRP Quezon (PS-70), itu pertama kalinya dia bisa naik di kapal luar negeri. ”Ya senanglah, kan jarang ada kesempatan seperti ini,” ujar siswa SMK 1 Bitung itu.

Stephen Diano, awak kapal perang Filipina mengungkapkan, dia sangat senang bisa berada di Manado. Ini kali pertama melihat Manado. Bahkan, ia mengaku belum pernah melihat Bunaken. ”Kami menempuh 22 jam perjalanan dari General Santos City, Filipina. Kesan saya, laut Manado itu bersih,” ujarnya tersenyum.

Stephen pun berujar, bangga melihat antrian warga yang ingin melihat kapal. Rencananya kapal Filipina akan berada di Manado sampai selesai Sail Bunaken. ”Ini kunjungan BRP Quezon (PS-70) kedua di Manado,” tandasnya.

Sementara itu, kapal perang berbendera Inggris belum bisa dikunjungi. Kedua tentara Inggris yang berjaga di pintu masuk kapal, hanya bisa tersenyum menjawab tiap pertanyaan warga. Hingga kemarin sore, sudah ada beberapa kapal yang berlabuh di Pelabuhan Bitung. Termasuk kapal perang Prancis rencananya masuk tadi malam.

MANADO POST

19 Negara Hanya Kirimkan Delegasi di Sail Bunaken

Sejumlah personel marinir melakukan persiapan untuk mendukung pemecahan rekor dunia penyelaman massal Sail Bunaken di pantai Malalayang, Manado, Sulawesi Utara, Jumat (14/6). Sebanyak 2500 penyelam dari dalam dan luar negeri akan mengikuti rekor dunia penyelaman massal dan upacara bawah air pada tanggal 16-17 Agustus 2009. (Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo/Koz/nz/09)

14 Agustus 2009, Manado -- Sebanyak 19 negara peserta Sail Bunaken di perairan Sulawesi Utara (Sulut), hanya mengirimkan delegasinya tanpa melibatkan kapal perang.

"Mereka hanya hadir untuk menyaksikan 'Sailing dan Flying Pass' di Teluk Manado, sekaligus melibatkan diri pada persaudaraan sesama pelaut," kata koordinator Media Center Sail Bunaken, S Sembiring, di Manado, Jumat.

Negara-negara yang hanya mewakili delegasi Staf Angkatan Laut diantaranya Brazil, Rusia, Perancis, Korea Selatan, Jepang, Turki, Cili, Bangladesh, Kanada, Belanda, Arab Saudi , Iran, Italia, Peru, Suriah serta Papua Nugini.

Sementara negara yang akan ikut Sail Bunaken lengkap dengan Kepala Staf Angkatan Laut serta parade kapal perang, yakni Indonesia, Amerika Serikat, Australia, Inggris, Filipina, Brunei, India, Kamboja, Malaysia, Nigeria, Selandia Baru, Pakistan dan Portugal, Cina, Thailand, Singapura, dan Timor Leste.

Ada 33 negara sudah menyatakan kesiapan ikut kegiatan maritim terbesar abad 21 di perairan Sulut, sekaligus menyemarakkan Sailing dan Flying Pass yang akan disaksikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 19 Agustus 2009.

Bahkan sementara ini sudah enam kapal perang merapat di Sulut, terdiri dari dua kapal Thailand masing-masing, Phuttaloetia Naphalai FF 461, Rattanakosin FS 441, dua kapal Malaysia, KD Kedah 171 dan KD Tunas Samudera.

Serta satu kapal Filipina yakni Manuel L Quezon PS 70, dan sebuah kapal Inggris, HMS Echo H87, sementara kapal lainnya masih dalam perjalanan.

Sebelumnya, Asisten Perencanaan Lantamal VIII Manado, Kolonel (L) Ganif, mengatakan, pihak TNI Angkatan Laut menyiapkan sebanyak delapan KRI dan dua KRI cadangan, untuk meramaikan Indonesian Fleet Review (IFR) 2009.

"Sebagian besar KRI sudah mulai merapat di perairan Manado dan Bitung, dengan kekuatan peserta mencapai 500 lebih personil," katanya.

KRI yang direncanakan ikut Sail Bunaken, yakni KRI Ahmad Yani - 351, KRI Yos Sudarso - 353, KRI Sultan Hasanudin - 366, KRI Sultan Iskandar Muda - 367, KRI Fatahilah - 361, KRI Nala -363, KRI Dewaruci serta KRI Arung Samudera.

Kemudian KRI cadangan yakni, KRI Slamet Riyadi - 352, dan KRI Frans Kaisiepo -368.

Selain itu, TNI Angkatan Laut akan mengirimkan empat uni pesawat Cassa N-212 dan empat Nomad untuk meramaikan "flying Pass".

Sementara itu, TNI Angkatan Udara mengirimkan tiga sukhoi Mk - 27/Mk - 30 serta empat unit F - 16.

ANTARA News

Butuh Dana Rp3 Triliun Bangun Jalan Perbatasan

Perbatasan Indonesia - Malaysia. (Foto: pillandia.blogspot.com)

14 Agustus 2009, Pontianak -- Komitmen pemerintah pusat dalam membangun kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara masih dalam tanda tanya. Usulan pemerintah provinsi untuk membangun jalan paralel di sepanjang perbatasan belum direspon positif. Fachraini, yang mewakili Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Kalimantan Barat mengatakan, dana untuk itu sebetulnya hanya sekitar Rp3 triliun. Besaran dana ini dinilai sangat jauh jika dibandingkan dengan dana yang dikeluarkan untuk membiayai pilkada di berbagai daerah di Indonesia yang mencapai Rp385 triliun. “Tiga triliun itu hanya satu persen saja dari kebutuhan pilkada. Dengan tiga triliun, itu sudah jalan bertaraf internasional,” katanya saat menyampaikan paparan dalam Temu Karya dengan Peserta Diklatpim II, kemarin di Balai Petitih.

“Waktu pembangunan jalan paralel kita usulkan ke pusat, pembangunan infrastruktur itu dianggap belum mampu memberikan feedback dari sisi ekonomi,” jelasnya. Pemerintah pusat dinilai belum melihat pembangunan jalan paralel perbatasan sepanjang 700 kilometer ini dari aspek sosial dan keamanan. Pembangunan jalan paralel menurutnya sangat strategis, terutama dari segi keamanan. Apalagi selama ini terjadi kesenjangan yang sangat menyolok di kawasan perbatasan antara wilayah Indonesia dibandingkan dengan wilayah Malaysia. Di sisi Malaysia, jalan paralel perbatasan sudah tersedia. Selain jalan paralel, jalan akses ke pintu perbatasan juga dinilai perlu perhatian. “Sarana jalan akses ke perbatasan kita yang sudah baik itu hanya ke arah Entikong.

Kalau ke Aruk, sebagian belum diaspal. Di Jagoi Babang, cukup lumayan tetapi lebar jalannya belum sesuai standar,” katanya. Tak hanya dari segi infrastruktur jalan dan jembatan, ketimpangan juga terjadi di bidang telekomunikasi, transportasi, pendidikan dan kesehatan.Terkait dengan persoalan ini, dia berharap pemerintah pusat dapat segera membentuk badan pengelola kawasan perbatasan di tingkat nasional agar memudahkan upaya koordinasi. “Sekarang, hampir semua departemen ikut menangani perbatasan. Kalau ingin koordinasi, kita terpaksa mendatangi semua departemen,” ujar dia. Perbatasan Kalbar, tambah Fachraini, sebetulnya memiliki potensi yang banyak untuk peningkatan ekonomi. Sayangnya, upaya untuk pemanfaatannya secara optimal masih terbentur pada kewenangan yang kebanyakan berada di tangan pusat, terutama mengenai penetapan tata ruang kawasan. Rusnawir, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kalbar, menambahkan, selama ini koordinasi pembangunan perbatasan di tingkat pusat masih minim sehingga setiap sektor berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, master plan pembangunan perbatasan juga belum ada.

PONTIANAK POST

Menhan: Pepres Bisnis TNI Terbit Oktober

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri), Wapres Jusuf Kalla (2 kanan), Ketua DPR Agung Laksono (kiri) dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar melambaikan tangan kepada para wartawan seusai mengikuti Sidang Paripurna di gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8). Kepala Negara menyampaikan pidato kenegaraan di depan Sidang Paripurna DPR dalam rangkaian acara Peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-64. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/nz/09)

14 Agustus 2009, Jakarta -- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengemukakan, peraturan presiden (Pepres) tentang Pengalihan Bisnis TNI akan diterbitkan 1 Oktober 2009.

Ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan pidato kenegaraan Presiden Dalam Rangka HUT ke-64 RI di Jakarta, Jumat, ia mengatakan, seluruh proses pengalihan bisnis TNI telah selesai.

"Saya tinggal mengajukan konsep perpres kepada presiden dan saya kira pada 1 Oktober mendatang sudah terbit," katanya.

Juwono menegaskan, keberadaan koperasi dan yayasan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, terutama yang terkait langsung dengan pemenuhan kesejahteraan dan kebutuhan prajurit TNI beserta keluarga mereka, dipastikan akan tetap dipertahankan.

Namun, keberadaan keduanya tetap terlebih dahulu akan ditertibkan sesuai dengan aturan perundang-undangan terkait. Adapun terkait dengan berbagai aset, yang selama ini ada di dalam berbagai praktik bisnis TNI, akan diserahkan untuk kemudian dikelola menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Saat ini keberadaan bisnis TNI dipercaya masih mengambil bentuk koperasi dan yayasan di lingkungan TNI, mulai dari tingkat kesatuan hingga markas besar, baik di Mabes TNI maupun ketiga matra angkatan. Dari hasil inventarisasi unit bisnis TNI, sesuai Surat Panglima TNI Nomor B/3385-08/15/06/Spers, tertanggal 28 September 2005, total yayasan dan koperasi di lingkungan TNI mencapai 25 dan 1.071 unit bisnis, dengan 1.520 badan usaha.

Pada 2007, Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI, yang diketuai Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu, menginventarisasi ulang dan menemukan 277 koperasi di seluruh Indonesia dengan nilai total aset sebesar Rp 254,5 miliar.

Data itu dipresentasikan Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI dalam sidang kabinet terbatas pada Oktober 2007. Dari hasil perhitungan neraca keuangan koperasi, persentase rata-rata nilai sisa hasil usaha mencapai 21,8 persen dari nilai aset yang ada.

Tercatat pula, nilai total aset tertinggi dimiliki koperasi yang berada di Surabaya, Jawa Timur, mencapai sekitar Rp 102,6 miliar. Posisi selanjutnya diduduki koperasi di wilayah Semarang (Jawa Tengah) dan Yogyakarta, masing-masing Rp 53,1 miliar dan Rp 20,1 miliar.

Setelah Tim Nasional Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI terbentuk, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2008, yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 April 2008, terdata total nilai aset koperasi dan yayasan di lingkungan TNI mencapai sekitar Rp 3,1 triliun.

Jumlah itu terdiri dari Rp 1,87 triliun total nilai aset untuk yayasan dan sekitar Rp 1,3 triliun untuk aset milik koperasi. Sementara itu, total jumlah aset lahan berkategori barang milik negara (BMN), yang dikuasai di lingkungan TNI, mencapai 1.619 bidang dengan luas 182.546,18 hektar.

ANTARA News

Rusia Mulai Memproduksi MiG-35 Untuk India 2013

MiG-35. (Foto: migavia.ru)

14 Agustus 2009 -- Produksi pesawat tempur serbaguna MiG-35 yang ditawarkan ke India tidak dapat dimulai sebelum 2013 atau 2014. MiG-35 Fulcrum-F versi ekspor MiG-29M OVT (Fulcrum F) menggunakan mesin RD-33 OVT thrust vectoring sehingga pesawat mempunyai kemampuan manuver udara sangat tinggi.

“Kami telah mulai menguji pesawat tempur MiG-35 untuk tender India,” ujar GM Sokol Alexander Karezin di Nizhny Novgorod.

Enam pabrik pesawat, Lockheed dan Boeing dari Amerika Serikat, Mikoyan Rusia, Dassault Perancis, Saab Swedia dan EADS konsorsium Inggris, Jerman, Spanyol dan Perancis bertarung memperebutkan kontrak pembelian 126 pesawat tempur senilai 10 milyar dollar untuk Angkatan Udara India.

(Foto: migavia.ru)

Pabrik pesawat Sokol belum lama mengumumkan pesawat pertama dari dua pesawat MiG-35 akan dikirimkan ke India Agustus untuk melakukan uji terbang terkait memenangkan tender. Akhir 2009, Rusia akan mengadakan serangkaian uji terbang dengan penembakan hidup dihadapan delegasi AU India di suatu lapangan tembak di wilayah teritori Rusia.

Moskow akan melakukan transfer seluruh teknologi ke pabrik pesawat India Hindustan Aeronautics Ltd. (HAL) dan menyiapkan bantuan untuk produksi pesawat di India.

RIA Novosti/@beritahankam

Tugas Internasional Tingkatkan Profesionalitas TNI

Kapten Marinir Burhanudin anggota Konga di Libanon sedang berkoordinasi dengan para Komandan Lapangan pasukan Prancis dan Indonesia. (Foto: detikFoto/Kapten Chb Sandy Maulana Prakasa, S IKom)

14 Agustus 2009, Jakarta -- Penugasan prajurit TNI untuk menjaga perdamaian internasional juga menjadi medan latihan guna meningkatkan profesionalitas TNI.

"Dengan berakhirnya konflik dan operasi militer di berbagai wilayah tanah air, maka penugasan TNI menjaga perdamaian internasional juga untuk meningkatkan profesionalitas sesuai standar militer internasional," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato Kenegaraan Presiden di depan rapat paripurna DPR di Gedung DPR-RI, Jakarta, Jumat (15/8).

Menurut Presiden, Indonesia akan selalu berpartisipasi dalam upaya untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih aman dan lebih damai. "Sebagaimana diamanatkan UUD 1945, kita akan senantiasa aktif dalam upaya untuk menjaga perdamaian dunia yang masih terus dirundung konflik yang berkepanjangan," kata Presiden.

Karena itulah ujar Kepala Negara, Indonesia aktif memelopori dan mendorong realisasi terbentuknya Komunitas ASEAN. Indonesia juga akan konsisten dalam mengimplementasikan Piagam ASEAN, yang akan mentransformasikan ASEAN dan memperkokoh stabilitas di Asia Tenggara. "Indonesia juga dengan giat membangun kemitraan strategis dengan berbagai negara sahabat, antara lain dengan Australia, Afrika Selatan, Brasil, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Pakistan dan Rusia.

Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada putra-putri terbaik bangsa yang kini bertugas menjaga perdamaian di berbagai medan konflik internasional yaitu di Lebanon, Kongo, Sudan, dan Liberia. Presiden merasa bangga karena untuk pertama kalinya, Kapal Republik Indonesia, KRI Diponegoro dari jajaran Angkatan Laut Republik Indonesia sekarang ini bertugas menjaga perdamaian di perairan Lebanon. "Kita terus membantu perjuangan bangsa Palestina untuk mewujudkan cita-citanya menjadi negara yang merdeka, berdaulat dan utuh," ujar Yudhoyono.

MEDIA INDONESIA

Warga Manado Nantikan USS George Washington

USS George Washington CVN-73. (Foto: navsource.org)

14 Agustus 2009, Manado -- Sejumlah warga Manado, mulai menantikan kehadiran kapal induk milik Amerika Serikat (AS), USS George Washington, untuk meramaikan Sail Bunaken di perairan Sulawesi Utara (Sulut), 12-20 Agustus 2009.

"Selama ini kapal induk AS hanya dilihat melalui siaran TV, sehingga kami sangat penasaran menantikan langsung di Teluk Manado," kata Jemmy, warga Sario Manado, Jumat.

Bahkan pria yang berprofesi PNS itu berharap panitia dan awak kapal induk memberikan kesempatan untuk menyaksikan dari dekat kondisi kapal perang yang sudah melintasi sejumlah negara dan perairan samudera itu.

Menurutnya, melihat dari dekat kondisi kapal induk AS bisa memberikan wawasan dan pelajaran tersendiri bagi warga, karena tingkat teknologi kapal-kapal perang belum sepenuhnya didapat melalui media manapun.

Sementara J Pangkey, salah satu warga Manado lainnya, berharap kehadiran kapal induk AS berlabuh atau merapat di Teluk Manado.

"Kehadiran sejumlah kapal perang termasuk kapal induk AS bisa memberikan citra di dunia bahwa Indonesia masih aman dan terkendali," katanya.

Kepala Biro Humas Pemprov Sulut, Roy Tumiwa mengatakan, USS George Washington dipastikan akan mengikuti Sail Bunaken di Sulut, dan sementara perjalanan memasuki perairan Manado.

Kapal tersebut diyakini membawa awak kapal hingga 4.000 orang serta sebanyak 80-an pesawat tempur yang siap meramaikan atraksi di Sulut.

Sejumlah pesawat tempur itu akan melakukan atraksi bersama pesawat milik TNI AL dan AU dalam atraksi sailing dan flying pass, yang akan disaksikan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kapal Perang Luar Negeri di Pelabuhan Bitung Jadi Objek Wisata


Rangkaian kegiatan Sail Bunaken yang berlangsung di Manado pada 12-20 Agustus 2009 cukup menarik perhatian penduduk setempat.Salah satunya kedatangan kapal perang luar negeri yang mulai merapat di Pelabuhan Bitung pada Rabu (12/8). Sejatinya, mereka akan mengikuti Sailing Pass (parade kapal perang) yang berlangsung pada 19 Agustus mendatang. Menunggu waktu itu tiba, kapal mereka pun menjadi objek wisata dadakan.

Banyak penduduk maupun wisatawan yang datang untuk melihat kapal. Beberapa kapal memang mengadakan open house. Pengunjung boleh naik dan melihat-lihat, bahkan berfoto. Salah satunya kapal perang BRP Quezon (PS-70) dari Filipina.

Antrean panjang terlihat di pintu masuk. Kapal yang membawa 62 kru tersebut merapat di Pelabuhan Bitung Rabu lalu. Mereka menempuh perjalanan selama 22 jam dari General Santos City, Filipina.

Stephen Diano, salah seorang anggota Angkatan Laut Filipina, mengatakan bahwa ini kali pertama mereka berada di Bitung. "Lautnya bersih ya. Saya juga terkejut. Ternyata, antusiasme pengunjung tinggi. Mereka sampai antre melihat kapal kami," ucapnya.

ANTARA News/Jawa Pos

Singapura Berpikir Komprehensif dan Taktis


14 Agustus 2009 -- Walau tidak akan ada batasnya, kemakmuran dan kesejahteraan adalah hal utama yang dikejar orang. Itulah juga yang dikejar Singapura. Sukses ekonomi adalah salah satu hasil prestasi utama Singapura. Negara kota ini memiliki penduduk sekitar 4 juta jiwa dengan status sosial ekonomi setara dengan negara termakmur di dunia.

Setelah lepas dari Malaysia tahun 1965, yang pernah membuat Lee Kuan Yew bermuram durja, negara ini berambisi menjadi lokasi industri manufaktur, kemudian menjadi sentra sektor jasa, karena hanya itu yang menjadi andalannya. Proses perizinan, pelayanan, kepiawaian memikat kedatangan investor dan turis menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Pendidikan didorong bahkan diberi subsidi untuk menjadikan warga cerdas, cekatan, dan terampil. Nasionalisme dan pertahanan diri juga merupakan aspek yang lain yang diperkuat, termasuk lewat wajib militer, kampanye kebanggaan nasionalisme. Pengadaan senjata negara ini juga tergolong tercanggih di kawasan. Singapura salah satu negara yang disegani dan tidak bisa dipandang sepele soal kekuatan militer.

Suka atau tidak suka, Singapura malah menjadi salah satu andalan Indonesia dan warganya untuk berwisata. Warga Indonesia adalah pengunjung internasional terbanyak di Singapura. Jika bepergian ke berbagai pelosok dunia, mayoritas warga Indonesia menggunakan maskapai Singapore Airlines. Singapura juga menjadi andalan transit ekspor/impor dan kegiatan sosial ekonomi lainnya. Singapura telah menjadi sentra dan ibu kota bisnis bagi kawasan, termasuk Indonesia.

Masalah muncul


Kebijakan Singapura komprehensif dan jelas mengutamakan kepentingan untuk sisinya. Ini hal yang masuk akal, sebagaimana juga dilakukan semua negara. Sekeras apa pun upaya untuk mengkritik atau membenci Singapura, negara ini punya kedaulatan. Namun, jika kebijakan Singapura ini bersinggungan dengan negara lain, terkadang atau sering masalah muncul.

Indonesia menjadi ”korban” untuk ini, di samping Malaysia. Argumentasi Singapura pun kuat dengan kebijakannya yang antisipatif dan visioner, taktis, untuk tidak mengatakan agak licik. Negara mana yang tidak taktis atau katakanlah ”licik” jika menyangkut hubungan internasional.

Dalam konteks kelicikan ini, Indonesia perlu paham, dengan melakukan hal serupa. Namun, Indonesia jelas kalah jauh dan kalah ”licik”. Hal ini terlihat, misalnya, ketika Indonesia menginginkan ekstradisi atas para koruptor Indonesia yang ”bersembunyi” di Singapura.

Untuk mewujudkan perjanjian ekstradisi, Singapura meminta agar hal itu dilengkapi dengan perjanjian pertahanan, yang intinya Singapura bisa menggunakan latihan perang di wilayah RI dengan relatif leluasa. Di sini muncul masalah karena menyinggung soal kedaulatan.

Artinya, perjanjian ekstradisi harus dilengkapi dengan perjanjian pertahanan itu. Keanehan ada di sisi Indonesia. Dan, tanpa proses yang tidak diketahui umum, muncullah perjanjian ekstradisi sekaligus dengan perjanjian pertahanan yang ditandatangani di Bali.

Kemudian muncul protes dari DPR dengan sikap tidak mau meratifikasi perjanjian itu. Apa kata Singapura. ”Setelah perjanjian itu ditandatangani, muncul penolakan. Padahal, setelah penandatanganan, kita malah berpesta, bahkan melakukan karaoke,” kata Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo.

Mandeklah keputusan itu, dengan sikap Singapura yang lebih ”menyalahkan” Indonesia. Namun, Perdana Menteri Lee Hsien Loong (BG Lee) mengatakan, ”Singapura mengajukan usulan baru supaya perjanjian itu bisa hidup lagi.”

Akan tetapi, sikap Singapura tetap kukuh dengan memaketkan perjanjian ekstradisi dengan pertahanan. ”Namun pihak Indonesia memilih untuk menahan dulu persoalan ini,” kata BG Lee.

Tampaknya, bola kini ada di pihak Indonesia. Dan, pertanyaan muncul, bagaimana Indonesia bisa kecolongan? Bagaimana Indonesia, setidaknya segelintir pihak, bisa mengikuti proses yang berakhir pada perjanjian ekstradisi dan pertahanan?

Adakah sikap lama masih muncul, yakni setiap apa pun yang dilakukan pemerintah, sudah pasti disetujui DPR? Apakah dalam penyusunan perjanjian ekstradisi, yang sangat dimungkinkan berdasarkan hukum internasional, harus dengan mengorbankan ”kedaulatan” wilayah RI hingga tingkat tertentu.

Kesimpulannya, kita tidak siap dan tidak paham dengan strategi Singapura yang taktis dan komprehensif. (Simon Saragih)

KOMPAS

Presiden Berjanji Pelimpahan Bisnis TNI Selesai Tahun Ini

Suasana Rapat Paripurna di Gedung DPR menjelang Pidato Kenegaraan Presiden SBY, Jumat (14/8). (Foto: KOMPAS/Inggried Dwi W)

14 Agustus 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun ini berjanji akan bisa menyelesaikan pelimpahan bisnis TNI kepada negara. Hal itu disampaikan Presiden sebagaimana tercantum dalam salinan pidato kenegaraan di hadapan Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (14/8).

"Dunia telah mengakui bahwa kita mampu menjalankan demokratisasi berskala besar termasuk reformasi TNI dengan penghapusan dwi fungsi ABRI dan peran sosial politiknya. Insya Allah pada tahun ini kita akan menyelesaikan pelimpahan bisnis TNI kepada negara yang selama ini sering mengundang kontroversi," ujar Prsiden.

Menurut Presiden, dengan penyelesaian pelimpahan bisnisnya kepada negara, TNI dapat benar-benar berkonsentrasi menjalankan tugas pokoknya dan tampil secara profesional sehingga mampu mempertahankan setiap jengkal wilayah Tanah Air. Ditambahkan Presiden, dengan TNI yang lebih terfokus menjalankan tugas pokoknya dan tampil secara profesional, TNI dapat mengatasi berbagai gangguan keamanan dalam negeri.

Pelimpahan bisnis TNI, dalam catatan Kompas, sebelumnya diputuskan bersama-sama pemerintah dan DPR RI di awal reformasi agar peran TNI benar-benar murni yaitu menjalankan menjaga kedaulatan. Namun, hingga kini proses pelimpahan bisnis TNI masih belum mulus penyelesaiannya terkait dengan proses administrasi.

Catatan Kompas, sesuai Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2008, yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 April 2008, terdata total nilai aset koperasi dan yayasan di lingkungan TNI mencapai sekitar Rp 3,1 triliun. Jumlah itu terdiri dari Rp 1,87 triliun total nilai aset untuk yayasan dan sekitar Rp 1,3 triliun untuk aset milik koperasi. Sementara itu, total jumlah aset lahan berkategori barang milik negara (BMN), yang dikuasai di lingkungan TNI, mencapai 1.619 bidang dengan luas 182.546,18 hektar.

Menurut Presiden proses reformasi TNI merupakan bagian dari demokrasi. "Kita memilih cara-cara yang lebih bermartabat, demokratis, dan damai dan dengan tetap menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI," jelas Presiden.

Lebih jauh, Presiden mengingatkan, pelaksanaan semua agenda reformasi tidaklah selalu mudah. Reformasi berjalan dengan pasang surut bahkan sering menghadapi resistensi bahkan ada pula yang menjalankan secara berlebihan.

"Namun semua itu adalah wajar dalam proses reformasi, dalam perubahan yang berskala besar karena itu kita tidak perlu cemas dan tidak perlu frustasi. Apa yang baik dan tepat mari kita lanjutkan, sebaliknya yang tidak sesuai dan menimbulkan hal-hal lebih buruk mari kita koreksi dan perbaiki. Ingat reformasi pada hakikatnya adalah perubahan dan kesinmabungan," demikian Presiden.

KOMPAS.Com

Yakolev Yak-130 Diserahkan Ke AU Rusia


14 Agustus 2009 -- Angkatan Udara Rusia mulai menerima pesawat tempur latih Yakolev Yak-130 dari pabrik pesawat Sokol di Nizhny Novgorod. Pesawat Yak-130 pertama akan digunakan untuk melatih pilot di sekolah penerbangan militer Krasnodar menurut KASAU Rusia Kolonel Jenderal Alexander Zelin.

AU Rusia merencanakan mengoperasikan sekitar 200 Yak-130 untuk melengkapi empat resimen udara di masa datang.

Yak-130 dipilih AU Rusia sebagai pesawat latih dasar untuk melatih penerbang AU Rusia pada April 2002 menggantikan Aero Vodochody L-39 Albatros. Berdasarkan kontrak awal dengan Departemen Pertahanan Rusia, Sokol akan mengirimkan 12 Yak-130 hingga akhir 2010.




Yakolev Yak-130 kursi tunggal dapat digunakan sebagai pesawat serang ringan atau sebagai pesawat latih untuk pesawat tempur generasi keempat atau kelima. Yak-130 berkemampuan manuver tinggi dengan kemampuan jelajah hingga 2000 kilometer dan maksimal kecepatan 1060 km/jam (600 m/jam). Pesawat mampu membawa muatan senjata hingga 3000 kg, terdiri dari senjata buatan Rusia atau Barat.

Mulai masuk jalur produksi pada Mei 2003, Rusia akan mulai mengirimkan 16 Yak-130 ke Aljazair pada 2010.

RIA Novosti/@beritahankam

Thursday, August 13, 2009

RI-Timor Leste Sepakat Selesaikan Perbatasan

Pos perbatasan Indonesia - Timor. (Foto: pillandia.blogspot.com)

13 Agustus 2009, Kupang -- Pemerintah Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk melibatkan pemangku adat kedua negara dalam menyelesaikan sengketa disejumlah titik batas yang hingga kini masih bermasalah.

Beberapa segmen yang masih disengketakan yakni perbatasan Noel Besi/Citrana seluas 1009 hektar antara Kabupaten Kupang dan istrik Oecusi.

“Dilokasi ini, Timor Leste menempatkan 21 kepala keluarga dan mengklaim wilayah itu sebagai bagian dari wilayah Timor Leste. Sedangkan warga Desa Oepoli, Kabupaten Kupang, mengklaim wilayah itu sebagai bagian Indonesia,” kata Asisten Tata Pemerintahan Setda NTT, Yoseph Mamulak.

Wilayah lain yang masih disengketakan yakni Dilumi/Memo seluas 37 hektar di perbatasan Kabupaten Belu, Segmen Bijael Sunan-Oben seluas 141 hektar di Kabupaten Timor Tengah Utara, makam leluhur masyarakat Dahala, Tasifeto Timur, irigasi sungai Mota Malibaka.

Segmen bermasalah lainnya yakni perkebunan kopi warga Desa Henes, patok batas Timor Leste diatas tanah warga Laktulus, klaim tanah warga seluas 30.000 meter persegi milik warga Desa Alas, Kecamatan Kobalima, serta penempatan patok garis batas dengan mengambil alih tanah warga seluas 19 hektar di Aikakar, Desa Alas, Kecamatan Kobalima.

Menurut Mamulak, beberapa segmen bermasalah ini, akan diselesaikan dengan menggunakan jalur diplomasi, serta melibatkan para pemangku adat sehingga kesepakatan nanti tidak menimbulkan gejolak. “Delegasi Timor Leste yang dipimpin seoarang menteri telah menemui gubernur, dan membicarakan masalah sengketa perbatasan kedua negara,” lanjutnya.

Sementara Konsulat Timor Leste di Kupang, Caetano Gutteres, yang dihubungi terpisah mengatakan, untuk memudahkan penyelesaian batas negara, pihaknya akan menggunakan foto satelit. "Harapkan kita, hasil foto satelit dapat menjadi rujukan untuk penentuan titik batas,” ujar Caetano.

Dia mengaku, masih terdapat lima segmen yang disengketakan, karena kedua negara memiliki dokumen yang berbeda. Khusus wilayah sengketa yang terletak di Noelbesi/Citrana, menurut Caetano, sulit diselesaikan karena karena alur sungai yang sering berpindah-pindah pada saat musim hujan.

"Jika dipaksanakan maka pasti salah satu negara dirugikan karena luas wilayahnya menjadi berkurang,” katanya.

Pekan lalu, Menteri Sekretaris Negara bidang keamanan negara Timor Leste, Fransisco Da Costa Guteres dan Menteri Sekretaris Negara regional Wilayah Oekusi Timor Leste, George Tene, melakukan kunjungan kerja di Kupang, dan membahas masalah perbatasan, pas lintas batas, masalah penyerobotan lahan dalam wilayah Indonesia oleh warga Oecusse di Desa Natuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang dan masalah visa bagi mahasiswa Timor Leste yang berada di Indonesia, khususnya di NTT.

“Tujuan kedatangan dua pejabat Timor Leste tersebut untuk dapat mencari solusi terbaik bagi masyarakat diwilayah perbatasan,” ujarnya.

VIVAnews

TNI Siap Berangkatkan 1 Kompi Mekanis Ke Lebanon

(Foto: ANTARA/Rezza Estily/NZ/08)

13 Agustus 2009, Jakarta -- Setelah mengikuti Latihan Pratugas selama 1 bulan, mulai 15 Juli s.d 13 Agustus 2009 di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif) Cipatat Bandung, Satuan Tugas (Satgas) Kompi Mekanis Kontingen Garuda (Konga) XXIII-C1/Unifil dan Satgas Kesehatan TNI Konga XXIX-A/Unifil siap berangkat ke daerah operasi Lebanon. Pemberangkatan kedua Satgas tersebut menunggu jadwal dari PBB yang diperkirakan pada bulan September 2009.

Penambahan 1 Kompi Mekanis TNI dan Satgas Kesehatan TNI pada misi PBB Unifil di Lebanon berdasarkan surat Penasehat Militer Perwakilan Tetap RI di New York nomor RR-0112/PTRI-NEWYORK/II/09 tanggal 13 Februari 2009 tentang permintaan resmi PBB untuk penambahan kompi baru di Unifil, Lebanon.

Dengan demikian, kedepan pasukan TNI yang bertugas di Lebanon menjadi terdiri dari 1 Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-C, 1 Kompi Satgas POM TNI Konga XXV-A, 1 Kompi Satgas FHQSU TNI Konga XXVI-A, 1 Kompi Satgas Maritime Task Force Konga XXVIII-A, 1 Kompi Mekanis TNI Konga XXIII-C1 dan Satgas Kesehatan TNI Konga XXIX-A.

Keikutsertaan pasukan TNI dalam mengemban misi PBB di Unifil-Lebanon merupakan bentuk kepercayaan PBB kepada Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Bertambahnya pasukan TNI yang bertugas di Lebanon dari tahun ke tahun merupakan suatu pengakuan atas kinerja pasukan TNI, yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berhasil sesuai misi PBB.

Latihan Pratugas yang diikuti oleh 210 personel TNI terdiri dari 50 penyelenggara latihan (pelatih, pembina dan staf) dan 160 peserta latihan (150 anggota Satgas Kompi Mekanis dan 10 anggota Satgas Kesehatan) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anggota Satgas agar memiliki sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan serta kesamaptaan jasmani yang prima, sehingga pada penugasan sebagai personel Unifil di Lebanon dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Latihan Pratugas dilaksanakan 2 tahap yaitu tahap pertama pembekalan dan latihan teknis, sedangkan tahap kedua latihan teknis pasukan. Selama ditempa di Pusdikif Cipatat, baik anggota Satgas Kompi Mekanis maupun Satgas Kesehatan TNI dapat mengikuti agenda latihan dengan baik dan personel kedua Satgas mahir dan mampu menguasai teknik dan taktik sesuai standar PBB.

Asisten Operasi Panglima TNI – Mayjen TNI Supiadin, AS menegaskan bahwa Kompi Mekanis TNI akan bertugas di bawah komando sektor timur dengan tugas antara lain memelihara Buffer Zone dan Check Point pada suatu daerah yang ditentukan, kemudian melaksanakan patroli pengamanan, pengawalan konvoi, operasi penegakkan hukum terbatas, mencegah infiltrasi, menjaga instalasi-instalasi PBB dan melaksanakan kerjasama dengan agensi PBB yang terkait. Sedangkan Satgas Kesehatan TNI akan bertugas sebagai tenaga medis di Naqoura Hospital Level II.

Menurut Asops Panglima TNI, tugas di daerah operasi Lebanon berbeda dengan tugas operasi di tanah air. Oleh karena itu kepada seluruh anggota Satgas baik Satgas Kompi Mekanis maupun Satgas Kesehatan TNI ditekankan agar selalu bertindak berdasarkan pada Standart Operating Prosedure (SOP) dan Rules of Engagement (ROE) PBB.

PUSPEN TNI

Mission Profile and Manouvering MPA Mission Training

13 Agustus 2009, Surabaya -- Kegiatan Mission Profile and Manouvering MPA Mission Training dilaksanakan di gedung sarang rajawali Wing Udara I Puspenerbal Juanda, kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara TNI AL dengan PT Dirgantara Indonesia dalam rangka mencari kesamaan persepsi tentang pengoperasian pesud MPA bagi TNI AL. Sifat penyelenggaraan kegiatan ini berupa sharing knowledge antara kedua instansi. Dengan berahirnya kegiatan ini diharapkan PT DI dapat mendesain pesud patmar /MPA yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan TNI AL. PUSPENERBAL



Komandan Puspenerbal melepas Tim IFR


13 Agustus 2009, Surabaya -- Danpuspenerbal melepas tim IFR tadi pagi di Base Ops TNI Lanudal Juanda. Dalam kesempatan tersebut Komandan Puspenerbal memberikan instruksi agar seluruh Crew yang berangkat ke Manado untuk mengikuti kegiatan tersebut agar selalu memperhatikan keamanan dan keselamatan mengingat kota Manado adalah kota kecil namun dikunjungi oleh ribuan peserta IFR dari berbagai negara. Adapun unsur yang diberangkatkan pada hari ini terdiri dari 3 pesud Casa NC -212 dan 1 pesud Nomad, sedangkan untuk Helikopter telah berangkat mendahului sebanyak 2 unsur onboard di KRI. selain itu berangkat pula tim medis dan SAR dari Lanudal Juanda. Rencananya keempat unsur tersebut akan melaksanakan fly pass dalam kegiatan IFR tersebut. PUSPENERBAL