Saturday, June 13, 2009

Peralatan Militer Sudah Rutin Diaudit

13 Juni 2009, Bogor -- Prajurit TNI AU menjaga peti jenazah korban kecelakaan helikopter di Hanggar Lanud Atang Sendjaja, Semplak, Bogor, Jabar, Jumat (12/6) malam. Empat orang TNI AU, Mayor Penerbang Sobiq F, Lettu Wisnu, Sekka Catur Heri dan Sertu Dedi meninggal dunia serta tiga orang kritis saat kecelakaan helikopter puma saat uji coba terbang di Lanud Atang Senjaja yang menyebabkan helikopter terbakar. (Foto: ANTARA/Jafkhairi/ss/pd/09)

13 Juni 2009, Jakarta -- Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagoem Tambun mengatakan peralatan militer sudah rutin diaudit. "Apa lagi yang mau diaudit, semua sudah laksanakan secara rutin," kata Sagoem Tambun, lewat sambungan telepon, Sabtu(13/6).

Menurut Sagoem, dari pemeriksaan secara rutin tersebut, sudah dipisahkan peralatan militer yang bisa dipakai dan yang tidak. Dia mengatakan setiap peralatan yang dipakai sudah dinyatakan secara teknis layak digunakan. Sagoem mengatakan tidak ada prajurit yang mau menggunakan peralatan yang dinyatakan tidak layak untuk dioperasikan. "Prajurit itu juga tidak ada yang mau mati konyol," kata dia. "Kalau terjadi kecelakaan, itu sudah kodrat."

Mengenai audit Badan Pemeriksa Keuangan, Sagoem mengatakan mempersilahkan lembaga ini mengaudit peralatan militer jika sesuai dengan tugas dan tanggung jawab BPK. "BPK itu tidak audit Alutsista tapi keuangan," ujarnya.


Sagoem juga tidak sepakat bila semua peralatan militer dikandangkan. "Kalau semua diistirahatkan, apa kata calon musuh kita, mereka akan menari-nari," kata dia. TNI, lanjut Sagoem akan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti biasa dengan peralatan yang dimiliki. Dia yakin dengan peralatan yang dimiliki saat ini mampu menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

Ditanya anggaran yang kurang, Sagoem mengatakan akan sangat membanggakan bila pemerintah memprioritaskan anggaran pertahanan. "Namun, kami juga memahani keterbatasan APBN," ujarnya.

(TEMPO Interaktif)

Helikopter Puma TNI AU Tidak Akan Dihanggarkan

Deretan helikopter Puma TNI AU. (Foto: Antara)

13 Juni 2009, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Subandrio menegaskan, helikopter Puma tidak akan "dihanggarkan" sementara, selama proses investigasi berlangsung.

"Tidak akan. Kita jalankan investigasi dan helikopter yang ada tetap dioperasikan seperti biasa," katanya, menjawab ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Subandrio mengatakan, pengecekan rutin terus dilakukan terhadap semua alat utama sistem senjata (alutsista) TNI Angkatan Udara termasuk helikopter Puma yang bermarkas di Skadron Udara 8 Pangkalan Udara Atang Sendjaya, Bogor.

Pengecekan rutin dilakukan sebelum dan setelah misi dilaksanakan. "Jadi, tetap kita adakan pengecekan rutin untuk memastikan kelaikan teknis alat utama sistem senjata dimaksud. Kalau semua di-grounded ya...lalu kita pakai apa untuk menjalankan misi dan operasi rutin," ujarnya.

Sebelumnya, Kasau mengatakan salah satu penyebab jatuhnya helikopter Puma bernomor registrasi HT 3306 pada Jumat (12/6) adalah kerusakan pada sistem kontrol udara dan auto pilot.

"Karenanya, untuk pengecekan rutin terutama bagi helikopter yang masih menjalani perawatan akan difokuskan pada dua hal yakni auto pilot dan sistem kontrol udara, tanpa mengabaikan pengecekan intensif pada tiap bagian helikopter lainnya," tuturnya.

Selain pengecekan rutin, investigasi terhadap helikopter yang naas akan tetap berjalan. "Jadi, tidak ada yang dihanggarkan selama investigasi berjalan. Semua berjalan paralel," tutur Subandrio.

Helikopter SA-330 Puma jatuh sekitar pukul 14.13 WIB dan mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka berat dan masih menjalani perawatan medis di RS Atang Sendjaya, Bogor.

(ANTARA News)

Kapal Selam China Rusak Sonar Kapal AS

USS John S McCain. (Foto: Graeme D Fuller/navsource.org)

13 Juni 2009, Washington -- Insiden laut antara kapal China dan Amerika Serikat kembali terjadi. Kali ini kapal selam China dilaporkan mengganggu perangkat sonar yang dibawa kapal perusak AS.

Stasiun televisi CNN mengutip pernyataan seorang pejabat AS menyatakan, insiden USS John S McCain terjadi di pantai Filipina. Sumber itu juga mengatakan insiden itu merupakan bentuk ketidak hati-hatian pihak China.

USS John S. McCain dan MH-60S Knighthawk. (Foto: Tony Cowart/navsource.org)

Perangkat sonar yang digunakan untuk memantau suara di bawah laut itu mengalami kerusakan. Namun sumber itu menyatakan tidak terjadi tabrakan antara kedua kapal. Demikian seperti diberitakan AFP, Sabtu (13/6/2009).

Ini merupakan insiden perusakan alat sonar kapal AS kedua. Pada Maret lalu, beberapa kapal China mengepung kapal AS di Laut China Selatan. Mereka dengan sengaja merusak kabel sonar kapal AS.

Pihak China menyatakan, kapal AS itu melanggar hukum laut, namun dibantah pihak AS.

Mark 45 5/54 in (127/54 mm). (Foto: Robert M. Cieri/navsource.org)

USS John S. McCain (DDG-56) termasuk destroyer kelas Arleigh Burke flight 1, peletakkan lunas di Bath Iron Works, Bath Maine pada 3 September 1991, diluncurkan 26 September 1992, bertugas 2 Juli 1994. Saat ini USS John S. McCain merupakan bagian Armada ke-7, berpangkalan di Pangkalan Laut Yokosuka di Yokosuka, Jepang. USS John S. McCain mengambil nama dari Laksamana John Sidey McCain, Sr (Teoc, Mississippi ,9 Agustus 1884 – 6 September 1945) dan John Sidney McCain, Jr. (Council Bluffs, Iowa, 17 Januari 1911 – 22 Maret 1981).

Okezone/@beritahankam

Ambalat, Taruhan Hidup Nelayan Bagan

Batas Negara di Wilayah Ambalat dipertegas, Pasang Rumpon Merah Putih, Sabtu (21/2/09). Rumpon tersebut dipasang tepat pada garis batas Indonesia-Malaysia di perairan dengan kedalaman sekitar 250 meter. Rumpon itu terbuat rakit bambu dengan lebar 1,5 meter dan panjang 8 meter. Satu alat lagi yang juga turut dipasang dan dirangkaikan dengan rumpon adalah joy sailing. Alat yang terbuat dari tabung berongga tersebut dicat merah dan putih. Tertulis pada tabung tadi Departemen Kelautan dan Perikanan, TNI-AL RI, dan HNSI Nunukan. Bagian terpenting adalah bendera Merah Putih. (Foto: jawa pos)

13 Mei 2009 -- “Saya tidak tahu ini masuk wilayah Malaysia. Kalau soal batas laut, itu urusan negara Indonesia,”

Pernyataan itu merupakan jawaban Bella, nelayan Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, ketika beberapa bulan lalu bertemu petugas polisi perairan Malaysia. Mereka dating ke bagan miliknya saat petugas polisi air atau TNI Angkatan Laut tidak berpatroli di daerah itu.

“Setelah saya jawab, polisi Malaysia itu pergi,” kata Bella.

Nasrun, rekan Bella sesama nelayan, juga mengalami hal yang sama. Namun, polisi Malaysia tidak berani naik karena melihat bendera Merah Putih berkibar di atas bagan. “Mereka hanya memotret-motret bagan saya sebentar,” ujarnya.

Kapal perang Malaysia diusir kapal perang Indonesia saat mencoba masuk perairan Ambalat. (Foto: antara jatim)

Didatangi, dipaksa tidak mencari ikan di wilayah ambang batas laut (Ambalat) di perairan Sulawesi oleh aparat Malaysia tidak hanya satu kali dua kali. Peristiwa itu sudah berkali-kali sehingga menjadi rahasia umum kalangan nelayan Sebatik. Pengalaman yang sama juga terungkap dari beberapa nelayan di Tarakan dan Nunukan.

Bahkan sebelum kapal perang Indonesia (KRI) mengusir aksi maneuver kapal perang Malaysia beberapa pecan lalu, tiga kapal nelayan dari Tarakan dan Nunukan dicegat di perairan Ambalat pada 27 Mei. “Kami dipaksa tanda tangan dan cap jempol di surat pernyataan. Setelah itu disuruh kembali ke Tarakan,” kata Irham, salah seorang juragan kapal itu.

Sempat tidak berani

2 April 2009, Sebatik -- Sejumlah anggota Korps Marinir yang baru tiba dengan kapal angkatan laut (KAL) milik Lanal Nunukan, menurunkan senjata saat tiba di Dermaga Binalawan, Pulau Sebatik, Nunukan, Kaltim, Kamis (2/4) sore. Anggota Marinir tersebut sebagai pasukan pengganti Satgas Ambalat di Pulau Sebatik, yang merupakan pulau terluar Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Korps Marinir TNI AL akan menambah lima Pos Pengamanan Perbatasan baru (Sei Bajo, Sei Taiwan, Balansiku, Tembaring dan Bambangan) untuk memperkuat pertahanan dan pengamanan demi keutuhan dan kedaulatan NKRI di sekitar perairan Blok Ambalat. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/hm/hp09)

Kondisi ini pernah membuat sebagian nelayan di utara Kaltim tidak berani mencari ikan di perairan Ambalat. Untuk memastikan masih berada di perairan Indonesia, sekitar 200 bagan di antara perairan Sungai Tawain, Sebatik, dan perairan Ambalat pun dipasangi bendera Merah Putih.

Setelah enam kapal KRI terus berpatroli secara bergantian, dalam sepekan ini perairan Ambalat mulai aman untuk pelayaran. Kondisi itu terasa ketika berada di bagan ikan milik Nasrun, Minggu (7/6) malam.

Bagan Nasrun berada hanya beberapa mil dari rambu suar Karang Unarang di perairan Ambalat. Dari bagan berukuran 9,5 meter x 9,5 meter tersebut Cuma butuh waktu sekitar 30 menit berlayar mencapai suar Karang Unarang. Rambu suar itu dibangun 2005.
Berpatokan rambu suar itulah, beberapa tahun terakhir para nelayan Sebatik berani membuat bagan. Apalagi di rambu suar itu juga dipasangi bendera Merah Putih. Bendera tiga bulan sekali diganti karena robek-robek terkena angin laut.

Bagi kebanyakan orang, malam adalah waktu istirahat di rumah, namun buat Nasrun inilah waktu yang tepat untuk memulai usahanya di tengah laut. Tidak ada rasa takut atau khawatir bagan miliknya, yang ditopang 56 batang pohon nibung, kembali diganggu kapal tentara Malaysia karena kapal KRI terus berpatroli di perairan itu.

Saat ini, menurut Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Sebatik Masjidil, yang mengkhawatirkan nelayan tradisional dan bagan adalah beroperasinya kapal pukat harimau (trawl) nelayan Malaysia.

(Harian Kompas, Sabtu 13 Juni 2009)

Ambalat Masuk Peta Indonesia Sejak 1964

12 Juni 2009, Solo -- Sejumlah pegiat membentangkan poster saat seribuan umat islam melakukan aksi damai serta long march di Bundaran Gladak, Solo, Jumat (12/6). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan dalam pertikaian yang memanas di blok ambalat, serta meminta pemerintah manaikkan biaya alutista TNI guna mempertahankan negara kesatuan RI. (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay/ed/pd/09)

12 Juni 2009, Jakarta -- Peta Indonesia sudah memasukkan blok Ambalat sejak 1964 ketika RI menentukan titik-titik pulau terluar yang kemudian dikuatkan dengan PP tentang titik-titik paling luar wilayah Indonesia.

"Sementara bagi Malaysia Ambalat masuk dalam 'New Map of Malaysia' pada 1974," kata Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Rudolf W Matindas di sela Technical Cooperation among Developing Countries (TCDC) Course di Cibinong, Bogor, Jumat.

Menurut dia, dengan PP tersebut RI kemudian memiliki hak berdaulat yang menjadi dasar pemberian konsesi beberapa perusahaan pertambangan minyak.

Kemudian, lanjut dia, situasi berkembang. Malaysia juga mengklaim secara sepihak wilayah tersebut dan terakhir patroli kapal-kapal Malaysia dianggap melanggar teritorial RI, namun bisa diselesaikan dengan membuat kapal-kapal tersebut berputar kembali.

"Tiap negara punya aspirasi soal batas-batas, kalau 'overlapping' masing-masing pihak mengklaim maka kedua negara harus bersepakat untuk kemudian jadi batas internasional," katanya.

Kedua negara sejak beberapa tahun lalu sudah 13 kali melakukan perundingan untuk klaim Ambalat.

Ditanya apakah Ambalat milik Indonesia, ia menjawab, dalam peta Indonesia Ambalat milik RI di mana dasar lautnya merupakan daerah konsesi perminyakan, namun bukan perairan Ambalatnya.

Rudolf mengatakan, soal detil wilayah klaim Indonesia, harus dilihat di lapangan, klaim unilateral juga harus dengan mengajukan argumen-argumen kuat dalam perundingan.

Ia menyatakan yakin bahwa soal Ambalat bisa diselesaikan dengan baik melalui perundingan kedua negara.

"Jangan sampai hanya karena Ambalat, terjadi internasionalisasi Selat Malaka, di mana masalah antara beberapa negara tetangga berpindah menjadi masalah internasional. Ini berbahaya bagi kedaulatan RI," katanya.

(ANTARA JATENG)

1.493 Personil Keamanan Kawal JK

Anggota TNI melakukan simulasi penyelamatan ketika mengamankan lokasi kunjungan Capres Jusuf Kalla di Kantor Partai Aceh, Banda Aceh, Jum'at (12/6). Sebanyak 1.483 personil aparat keamanan gabungan, mengamankan kedatangan calon presiden Jusuf Kalla ke Banda Aceh. (Foto:HARIAN ACEH/Heri Juanda)

13 Juni 2009, Banda Aceh -- Kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga calon presiden (Capres) ke Banda Aceh hari ini, Sabtu (13/6) akan dikawal 1.493 personil gabungan baik dari TNI, Polri dan aparat Pemda Aceh.

Komandan Satuan Tugas Pengamanan (Satgaspam) Kolonel Inf Djoko Subandrio mengatakan, pengamanan itu merupakan prosedur tetap yang berlaku sesuai undang-undang.

“Sesuai tugas pokok kita, setiap pejabat tinggi negara yang datang berkunjung sudah ada protapnya dan itu sejalan dengan UU,” katanya usai Apel persiapan pasukan pengamanan menyambut kedatangan Capres JK, kemarin.

Djoko mengatakan, aparat pengamanan tersebut merupakan pasukan gabungan TNI/Polri, Paspanpres dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. “Ini pasukan gabungan yang dipersiapkan untuk kedatangan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Banda Aceh,” kata Kolonel Inf Djoko Sobandrio yang juga Danrem 012/TU itu.

Sejumlah prajurit TNI latihan persiapan pengamanan saat tiba di Kantor Partai Aceh yang akan dikunjungi capres Jusuf Kala di Banda Aceh, Jumat (12/6). Calon Presiden Jusuf Kala yang dijadwalkan tiba di Aceh, Jumat malam (12/6) dan pada Sabtu (13/6) melakukan kegiatan kampanye di Anjong Monta, pertemuan kader di kantor Golkar dan pertemuan dengan mantan anggota GAM yang menjadi pengurus Partai Aceh (PA), partai pemenang mayoritas kursi caleg di Kantor Partai Aceh. (Foto: ANTARA/Ampelsa/Koz/pd/09)

Dari 1.493 personil yang dipersiapkan, kata Djoko, 586 personil dari pasukan TNI, 662 personil dari Polri selebihnya dari Pemda Aceh. “Termasuk di dalamnya ada pasukan Paspampres, dan semua itu kita lakukan sesuai prosedur yang berlaku,” katanya.

Pengamanan itu sendiri akan dilakukan di beberapa titik yang akan dikunjungi JK di antaranya, Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Bsear, Hotel Hermes Palace, Kantor Golkar, Kantor Partai Aceh dan Peundopo Gubernur Aceh.

Jusuf Kalla tiba di Bandara Internasional SIM Jumat (12/6) malam sekitar pukul 20.00 WIB. Hari ini JK akan berkampanye dialogis dengan pendukungnya di Pendopo Gubernur Aceh.

(Harian Aceh)

Dephan Ajukan Rp1 Triliun dalam APBN-P

Heli Puma milik TNI AU tersebut jatuh di kawasan Lanud Atang Sanjaya, Bogor. Jatuhnya heli tersebut menewaskan pilot Mayor (pnb) Sobiq Fanani, kopilot Lettu Wisnu, kopilot Lettu Wisnu, Serka Dodi, dan Serka Catur Heli. (Foto: detikFoto/Elvan Dany Sutrisno)

12 Juli 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan mengajukan anggaran Rp1 triliun dalam APBN-Perubahan 2009 untuk meningkatkan alokasi dana bagi peningkatan kesiapan dan kesiapsiagaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Jakarta, Jumat (12/6) mengatakan dari jumlah itu 70 persen digunakan untuk perawatan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata TNI. "Peningkatan anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan akan menjadi fokus utama untuk menjaga kelaikan teknis alat utama sistem senjata TNI," katanya.

Juwono mengemukakan, tambahan anggaran dalam APBN-Perubahan itu kini masih dibahas oleh Bappenas dan Departemen Keuangan untuk dapat direalisasikan sehingga dapat meningkatkan kelaikan alat utama sistem senjata TNI. Juwono menyatakan, dalam lima tahun terakhir, dirinya berkali-kali mengingatkan soal keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menganggarkan belanja pertahanan, yang memang akan selalu dikalahkan oleh prioritas sektor lain, seperti perekonomian atau kesejahteraan rakyat yang diyakini memang jauh lebih dibutuhkan.

"Karena itu, setiap kami mengajukan permintaan anggaran pertahanan minimum sebanyak Rp100 triliun realisasinya pasti hanya sepertiga atau sekitar Rp33 triliun hingga Rp35 triliun," ujar Juwono.

Dengan realisasi sepertiga kebutuhan minimal itu, Dephan, menurut Juwono, harus selalu berhitung cermat dalam menggunakan anggaran yang ada. Apalagi alokasi anggaran itu masih harus dibagi lagi ke tiga matra angkatan, Dephan, dan Mabes TNI, untuk membiayai belanja rutin, belanja barang, dan belanja modal di setiap instansi tersebut.

"Namun, tetap kami prioritaskan agar uangnya cukup untuk memenuhi kebutuhan utama, seperti kesiapan operasional nyata, kesiapsiagaan, dan pemeliharaan serta perawatan alutsista dengan tetap menjamin keselamatan prajurit TNI.

MEDIA INDONESIA

14 Siswa Dikpaska Dapat Brevet Terjun

Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut Laksamana Pertama TNI Ade Supandi, SE menyematkan Brevet Terjun di Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jumat (12/6). (Foto: Penkobangdikal)

12 Juni 2009, Surabaya -- Sebanyak 14 prajurit siswa Pendidikan Pasukan Katak (Dikpaska) Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal) berhak atas Brevet Para/terjun setelah berhasil mengikuti Latihan dan Praktek Keparaan selama 45 hari di Juanda, Sidoarjo.

Salah satu brevet kebanggaan Pasukan Katak itu disematkan langsung oleh Komandan Komando Pendidikan Operasi Laut (Dankodikopsla) yang juga merupakan Warga Kehormatan Pasukan Katak Laksamana Pertama TNI Ade Supandi, SE di Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jumat (12/6).

Kemampuan untuk melaksanakan terjun baik static maupun free fall yang harus dimiliki oleh prajurit Pasukan Katak karena merupakan sarana pendekat yang paling efektif dan efisien untuk menuju ke daerah sasaran dalam pelaksanaan operasi-operasi khusus.

Brevet Terjun tersebut disematkan kepada 14 prajurit siswa Dikpaska Kobangdikal yang telah berhasil mengikuti Latihan dan Praktek Keparaan selama 45 hari di Juanda, Sidoarjo. (Foto: Penkobangdikal)

Oleh sebab itu, latihan keparaan tersebut bertujuan untuk membekali siswa agar mampu melakukan penerjunan baik terjun static maupun free fall yang merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap prajurit pasukan katak.

Menurut Dankodikopsla, latihan tersebut merupakan upaya untuk membentuk jati diri para siswa agar mampu menjadi prajurit yang handal dan disegani karena berkemampuan khusus, sekaligus sebagai bekal dalam upaya menghadapi tugas-tugas mendatang yang semakin berat dan kompleks.

Pada tahap ini, lanjutnya, siswa dihadapkan dengan berbagai macam problem di udara yang merupakan bagian yang harus dilalui dalam menempuh kegiatan dalam dunia penerjunan, karena medan tugas yang akan dihadapi jauh lebih berat dari pada saat ini.

Pada bagian akhir amanatnya, Dankodikopsla meminta kepada para siswa Dikpaska agar mempertahankan dan membina kemampuan yang telah dimiliki, baik kemampuan perorangan maupun kerjasama tim agar mampu melaksanakan kegiatan secara optimal.

“Bina terus diri anda dan isi dengan berbagai macam disiplin ilmu, jaga kesamaptaan jasmani dengan berlatih secara rutin dan teratur dalam menghadapi tugas-tugas mendatang,” ujarnya.

Hadir pada acara tersebut Dan Lanudal Kolonel Laut (P) Subaryoto, Dansatpaska Koarmatim Kolonel Laut (P) Julius Bustami, Dansepaska Letkol Laut (P) Jefry, Kolonel Paskhas Seto Purnomo serta beberapa instruktur dari Paskhas TNI AU.

(Penkobangdikal)

Wapres: Perlu Langkah Segera Tangani Alutsista

Wapres Jusuf Kalla meninjau hanggar perawatan pesawat milik TNI AD di Pangkalan Udara Utama Penerbad Ahmad Yani di Semarang, Jateng, Jumat (12/6). Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, perlu langkah sesegera mungkin membenahi alat utama sistim senjata (Alutsista) milik TNI dan jangan terpukau dengan anggaran yang ada. (Foto: ANTARA/Saptono/pd/09)

12 Juni 2009, Semarang -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, perlu langkah sesegera mungkin membenahi alat utama sistim senjata (Alutsista) milik TNI dan jangan terpukau dengan anggaran yang ada. "Jangan selalu terpukau oleh anggaran yang ada. Perlu langkah segera untuk alutsista ini," kata Wapres usai meninjau hanggar perawatan pesawat milik TNI AD di Pangkalan Udara Utama Penerbad Ahmad Yani di Semarang, Jateng, Jumat (12/6).

Secara mendadak Wapres Jusuf Kalla meninjau hanggar perawatan pesawat setelah mendengar helikopter Puma milik TNI AU jatuh di Lanud Atang Sendjaja, Bogor.

Menurut Wapres, dalam dua pekan sudah ada dua pesawat yang jatuh dan itu artinya ada suatu masalah.

Wapres juga menjelaskan bahwa pesawat yang dimiliki TNI saat ini rata-rata telah berusia 30 tahun. "Boleh pesawat itu tua, tetapi perawatannya harus bagus. Kalau tidak kasihan prajurit," kata Wapres.

Menurut Wapres, jiwa seseorang sangat berharga dibandingkan dengan apa pun. "Setiap jiwa itu sangat berharga, apakah perwira, bintara atau prajurit sama berharganya," kata Wapres.

Dalam peninjauan tersebut Wapres didampingi Pangdam IV Diponegoro Mayjen Hariadi Sutanto dan Wadan Lanumad Letkol CPN Malik B Jabal. Di hanggar perawatan saat ini terdapat empat helikopter jenis BO-105 dan tiga jenis Bell.

(KOMPAS)

Friday, June 12, 2009

Helikopter Puma SA 330 Jatuh di Lanud Atang Sanjaya

Suasana evakuasi kecelakaan helikopter Super Puma di Lanud Atang Sendjaja, Bogor, Jabar, Jumat (12/6). Mayor Pnb Sobiq Fanani, Lettu Pnb Wisnu, Serka Catur Heli dan Sertu Dedi meninggal dunia serta tiga orang kritis saat kecelakaan helikopter yang menyebabkan helikopter terbakar. (Foto: ANTARA/Jafkhairi/pd/09)

12 Juni 2009 -- Helikopter TNI AU jenis Puma SA 330 nomor registrasi H3306 dari Skuadron Udara 8 Lapangan Udara (Lanud) Atang Sanjaya (ATS), Bogor, Jawa Barat jatuh sekitar pukul 14.10, Jumat (12/6) saat melakukan “test flight” (uji fungsi) di Lanud ATS.

Helikopter mengangkut tujuh penumpang termasuk pilot dan ko-pilot, Mayor Pnb. Sobiq Fanani (lulusan Akabri AU 1996), Lettu Pnb. Wisnu, Letda Ronny, Serka Catur Heli, Serka Erfan, Sertu Dodi dan Serka Ferdinand. Serka Dodi dan Serka Catur Heli sebagai teknisi helikopter tewas ditempat kejadian dalam keadaan hangus terbakar, sedangkan Mayor Pnb. Sobiq Fanani dan Letda Pnb. Wisnu meninggal di RS ATS. Letda Ronny, Serka Erfan dan Serka Ferdinand masih dalam perawatan intensif di RS ATS.

(Foto: dispenau)

Helikopter H3306 buatan tahun 1978, sudah enam bulan tidak dioperasikan karena mengalami kerusakan pada “automatic pilot”. Kemudian dilakukan perbaikan dan uji terbang di Bandung, berhasil sukses. Kembali dilakukan uji terbang kedua di Lanud ATS, sesi pertama uji terbang dilakukan Jumat pagi berjalan baik dan lancar. Pada sesi kedua setelah shalat Jumat, helikopter saat akan landing, tiba-tiba mengalami “swing” dan kemudian jatuh, menurut keterangan Panglima Komando Operasi (Pangkoops) TNI AU Marsekal Muda Imam Sufaat, Jumat malam (12/6). Ditambahkannya pada saat masih berada di bawah kondisi pesawat baik dan laik terbang. Helikopter dinyatakan total loss atau helikopter tidak dapat dioperasikan kembali.

Kecelakaan Pesawat TNI AU 2008 – Mei 2009

Helikopter jenis Twinpack S-58T yang jatuh di perkebunan kelapa sawit, Desa Lubuk Agung,Kabupaten Pelelawan, Riau. (Foto: berita indonesia)

1. Helikopter Twinpack S 68T buatan tahun 1958 diterima oleh TNI AU dari hibah Amerika Serikat 1976 jatuh saat sedang joy flight di Desa Ogom, Kecamatan Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Riau, 7 Januari 2008. Helikopter berisikan 4 orang anggota TNI AU dan 7 orang sipil, diataranya miliader Singapura Robert Viswanathan Chandran yang tewas pada kejadian itu; sementara tujuh penumpang lainnya luka-luka.

Aparat memeriksa jenazah pilot helikopter Bell 47-G Soloy TNI AU yang jatuh di areal perkebunan tebu di Kampung Cinangka, Desa Wanasari, Cipunagara, Subang, Selasa (11/3). (Foto: Tribun Jabar/ChI)

2. Helikopter latih Bell-47 Soloy nomor registrasi H4712 buatan 1976 diterima TNI AU 1978 hibah dari Australia, jatuh di ladang tebu Desa Wanasari, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pukul 11.30 WIB, 11 Maret 2008. Lettu Pnb Hengky tewas ditempat kejadian sedangkan Prada Ridi W sebagai teknisi luka berat.

Reruntuhan Cassa di Gunung Salak. (Foto: ANTARA)

3. Pesawat Cassa N212-200 nomor registrasi A2106, jatuh di hutan Tegal Lilin di lereng Gunung Salak, Desa Cibitung, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, 26 Juni 2008. Pesawat sedang melakukan misi pelatihan terhadap penggunaan kamera digital udara. Menewaskan 18 penumpangnya, diantaranya 6 orang penumpang sipil dari perusahaan pemasok kamera digital udara.

Petugas menggunakan forklift mengecek kondisi hanggar milik PT Dirgantara Indonesia yang terbakar akibat tertimpa pesawat jenis Fokker 27 TNI AU di Bandung, Jawa Barat.(Foto: ANTARA/Rezza Estily/ed/09)

4. Pesawat angkut Fokker 27 Troopship buatan 1975, jatuh di Lanud Hussein Sastranegara, Bandung. Pesawat menimpa hanggar PT Aircraft Services (ACS) milik PT Dirgantara Indonesia, sekitar pukul 13.45 WIB, 6 April 2009. Pesawat sedang melaksanakan dukungan latihan terjun untuk Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU yang bermarkas di Lanud Sulaeman, Bandung. Pada peristiwa ini 24 orang tewas, terdiri dari 6 orang awak pesawat, 17 siswa terjun dan seorang pelatih terjun.

Sejumlah petugas melakukan penyelidikan pesawat Hercules milik TNI-AU yang tergelincir di Landasan Pacu Bandara Wamena, Papua, Selasa (12/5). Pesawat yang mengangkut logistik tersebut berhasil ditarik dan pindahkan ke tempat parkir pesawat (Apron). (Foto: ANTARA/Rico Siregar/pras/Koz/pd/09)

5. Pesawat angkut C-130 Hercules nomor registrasi A1302, mengalami kecelakaan di bandara Wamena karena lepasnya landing gear saat mendarat, sekitar pukul 13:30 WIT, 11 Mei 2009. Pesawat sedang dalam mengangkut logistik rutin, seorang warga berada didekat runway terluka terkena ban pesawat yang terlepas.

Reruntuhan Hercules A1325. (Foto: KOMPAS)

6. Pesawat angkut C-130 Hercules nomor registrasi A1325 buatan tahun 1980 masuk jajaran TNI AU 1994, jatuh di persawahan Desa Nggeplak, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, lebih kurang 4 km dari Lanud Iswahyudi, sekitar pukul 16:30 WIB, 20 Mei 2009. Pesawat dalam misi rutin pengadaan logistik untuk wilayah Indonesia Timur. Menewaskan 101 orang, diantaranya dua orang penduduk yang rumahnya tertimpa reruntuhan pesawat. Penumpang pesawat terdiri dari militer dan sipil.

(berbagai sumber/Beritahankam.blogspot)

Lapan Segera Orbitkan Roket RX-420

Para peneliti LAPAN sedang menyiapkan peluncuran Roket di kawasan pantai Pameungpeuk, Garut. (Foto: lapan)

11 Juni 2009, Jakarta -- Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) akan kembali mengorbitkan roket RX-420 pada 2 Juli 2009, kata Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Kusmayanto Kadiman, di Jakarta, Kamis.

Menristek dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI mengatakan, pengorbitan roket RX-420 dengan jarak jangkau 100 kilometer tersebut, setelah sebelumnya Lapan berhasil melakukan uji coba peluncuran roket RX-320 pada 2008.

Menurut dia, RX 420 pada dasarnya memiliki daya jangkau yang lebih tinggi mencapai 190 kilometer seandainya struktur roket bisa diperingan.

"Daya jangkau roket ini bisa kita ibaratkan bila diluncurkan dari Jakarta bisa menembus Bandar Lampung," kata dia.

Rencananya, uji coba akan dilanjutkan pada 2010 dengan roket yang diluncurkan merupakan gabungan dari RX 420-420 dan 2011 giliran gabungan 420-420 - 320 dan SOB 420.

(Foto: lapan)

Pada 2014 seluruh uji coba peluncuran roket selesai dan roket siap mengantarkan satelit dengan nama Nano Satelit dengan ketinggian 300 kilometer dan kecepatan 7,8 kilometer perdetik.

"Uji coba akan terus dilanjutkan hingga 2014 dan seluruh roket siap mengantarkan Nano satelit," kata dia.

Bila seluruh uji coba orbit berhasil dilaksanakan, kata dia, maka ini akan menjadi prestasi pertama luar biasa yang bisa dipersembahkan putra terbaik bangsa.

Sementara itu, Ketua Lapan, Adi Sadewo, mengatakan, sebelumnya Lapan juga melakukan uji coba peluncuran roket dua tingkat RX-150/120 dengan bekerjasama dengan Lapan, TNI-AD dan PT Pindad.

Roket dengan daya jangkau 24 kilometer tersebut berhasil diluncurkan dari wahana bergerak (Panser) pada 31 Maret 2009.

Lapan juga telah melakukan uji coba peluncuran roket RX D230 (RX122) dengan daya jangkau 14 kilometer dapat diluncurkan dengan launcher tabung.

Roket berdaya jangkau 10 kilometer yang berfungsi untuk mengetahui kondisi lapangan sebelum seorang marinir diterjunkan itu diuji coba peluncurannya pada 5 Mei 2009.

Selain itu, kerja sama pembuatan roket dengan beberapa lembaga lainnya juga tengah dikembangkan yaitu, roket penangkal petir untuk melindungi fasilitas penting dan roket untuk membuat hujan buatan.

(ANTARA News)

Posal Buru Lakukan Deteksi Kapal-Kapal Yang Linla di ALKI-III


12 Juni 2009 -- Pos Pengamat merupakan ujung tombak terdepan TNI AL dalam upaya penegakan hukum di laut. Meski masih tergolong baru dengan keterbatasan sarana pendukungnya, selama bulan Mei 2009 Posal Buru telah berhasil melaksanakan pemantauan terhadap nelayan-nelayan disekitar desa binaanya baik para ABK maupun alat tangkap yang dipakai.

Selain itu kegiatan lain yang dilaksanakan Posal Buru antara lain memberikan sosialisasi peringatan dini tentang keselamatan dan keamanan dilaut berdasarkan pertimbangan cuaca di laut pada saat ini. Menurut Danposal Buru Letda Laut (P) Teguh Wiyono bahwa cuaca di pesisir Pulau Buru saat ini tidak menentu berkaitan dengan musim panca roba.

Kegiatan Patroli Keamanan Laut (Kamla) juga belum dapat dilaksanakan secara maksimal, mengingat keterbatasan sarana Patroli dan bahan bakar, sehingga Patroli hanya dapat dilaksanakan pada daerah sekitar Posal dengan memanfaatkan sarana yang ada, namun dengan menggunakan sarana yang ada Posal Buru dapat mendeteksi kapal-kapal yang melintas di perairan Buru. Ada beberapa kapal yang terdeteksi oleh Posal Buru selama bulan Juni yaitu kapal Cargo sebanyak 10 kapal, kapal Tanker 6, kapal barang 2 dan LCT 2 kapal.

(Pen Lantamal IX)

Malaysia Tarik Kapal Perangnya dari Ambalat

11 Juni 2009, Entikong -- Sejumlah anggota Yonif 643/ Wanara Sakti dan Tentra Diraja Malaysia (TDM) Batalyon RAM-13, melakukan pemeriksaan kendaraan dan muatan tak jauh dari Pintu Lintas Batas Indonesia- Malaysia di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Kamis (11/6). Pemeriksaan kendaraan yang datang dari Malaysia yang melintas di Pintu Lintas Batas Entikong terus diperketat oleh gabungan TNI dan TDM, menyusul memanasnya situasi keamanan di perairan Blok Ambalat, Kaltim. (Foto: ANTARA/ Eric Ireng/ed/ama/09)

11 Juni 2009, Tangerang -- Tim Delegasi Komisi I DPR-RI mengatakan Malaysia siap menarik kapal patroli dari perairan Ambalat dan akan memberikan sanksi tegas kepada prajuritnya bila memicu konflik di Ambalat, demikian Ketua Rombongan Delegasi Ambalat Yusron Izra Mahendra di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Kamis malam.

"Dalam kesepakatan dengan Malayasia, pejabat Malaysia sepakat mengurangi aktivitas kapal patroli di perairan Ambalat dan siap menarik pasukannya," katanya.

Menurut Yusron, perundingan Tim Delegasi Ambalat dengan Wakil Ketua DPRD Malaysia Datuk Wan Junaidi, Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Sri Ahmad, dan Wakil Menteri Luar Negeri Senator Kohilan A Pillay beserta Panglima Diraja Malaysia Laksamana Tan Sri Datuk Sri Abdul Azis Jaafar, telah mencapai beberapa kesepakatan.

"Bahwa Malaysia tidak ingin terjadi kontak fisik dengan Indonesia, dan dalam kasus Ambalat kedua belah pihak sepakat untuk cooling down," katanya.

Tim Delegasi menegaskan kepada para petinggi Malaysia bahwa Ambalat merupakan wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982 yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Indonesia juga pernah mengebor minyak di Ambalat sejak dulu, tetapi Malaysia mengaku Ambalat miliknya sebagai negara kepulaun sejak tahun 1979," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Delegasi Happy Bone Zulkarnain mengaku, petinggi militer Malaysia menjelaskan bahwa patroli kapal Malaysia di Ambalat bukan untuk menyerang Indonesia.

"Kami tidak akan berperang dengan Indonesia, dalam keadaan apa pun kita akan memperbaiki hubungan baik dan persaudaraan dengan Indonesia," kata Bone menirukan ucapan Panglima Tentera Diraja Malaysia Laksamana Tan Sri Datuk Sri Abdul Azis Jaafar saat bertemu tim delegasi Indonesia.

Bone mengatakan, militer siap memberikan sanksi tegas kepada prajuritnya yang menyerang tentara Indonesia di Ambalat,

"Dia (Panglima Diraja Malaysia) berkata akan menjatuhkan hukuman kepada anak buahnya, dan bila terjadi konflik itu Panglima Diraja akan meminta maaf kepada Indonesia secara tertulis," tambahnya.

Nmaun, selama lawatan dua hari ke Malaysia, tim delegasi tidak memperoleh jaminan dan komitmen Malaysia bahwa Ambalat merupakan wilayah Indonesia.

"Secara politik memang ada kesepakatan, namun secara hukum international laut Malaysia belum mengakui Ambalat itu milik Indonesia," kata Bone kepada ANTARA.

(ANTARA News)

Thursday, June 11, 2009

Juli, Indonesia-Malaysia Berunding Lagi Soal Ambalat

Panglima angkatan tentara laut Malaysia Jenderal Abdul Aziz Jaafar (kiri) menjelaskan kasus pelanggaran di kawasan laut Ambalat kepada tiga anggota DPR Yusran Ihza Mahendra (2 kiri), Happy Bone Zulkarnaen (2 Kanan), dan Andreas Pareara (kanan) di markas besar Angkatan Laut Malaysia, Kuala Lumpur, Rabu (10/6). (Foto: ANTARA/Adi Lazuardi/ss/nz/09)

11 Mei 2009, Jakarta -- Upaya penyelesaian sengketa perairan Ambalat Kalimantan Timur terus ditempuh oleh pemerintahan dua negara, Indonesia dan Malaysia.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, perundingan babak ke-14 akan digelar Indonesia dan Malaysia pada bulan Juli mendatang, di Kuala Lumpur, Malaysia. Perundingan ke-14 ini merupakan proses panjang sejak menyeruaknya sengketa Ambalat pada Maret 2005 .

"Pemerintah menekankan supaya perundingan tentang batas wilayah dipercepat babak 14, yang akan dimulai pada bulan Juli," kata Juwono, di Gedung DPR, seusai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Kamis ( 11/6 ) petang.

Hal lain yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah menyerukan agar menghindari provokatif oleh Tentara Diraja Laut Malaysia. "Mengenai ini, sudah diakui dan disanggupi oleh Panglima Tentara Diraja Laut Malaysia yaitu menghindari provokasi pada tingkat gelar kekuatan," ujarnya.

KD Hang Nadim termasuk korvet kelas Laksamana, awalnya pesanan AL Iraq diberi nama Khalid ibn al Walid F216 kelas Assad. Sanksi internasional terhadap Iraq, karena menginvasi Kuwait kapal tidak dapat diserahkan.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan akan menjaga kedaulatan NKRI dan menyatakan Ambalat merupakan wilayah Indonesia. Secara hukum dan faktual, jelas Juwono, posisi Indonesia cukup kuat.

"Karena secara hukum kita patuh pada prinsip negara kepulauan dan secara faktual kita lebih dulu memberi konsesi pada dua perusahaan asing untuk mengelola Ambalat," kata Juwono.

Jika pembicaraan babak ke-14 tidak menemui titik temu, Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan tim teknis yang diketuai Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Arif Hafaz Wiroseno dan beranggotakan wakil dari Bakosurtanal, TNI AL dan Departemen Pertahanan. Tim teknis ini, dikatakannya, untuk menguatkan posisi tawar diplomat yang akan berunding.

Alotnya penyelesaian masalah Ambalat, dikatakan Juwono, karena Malaysia sejak 2004-2005 menetapkan garis hak daulat atas perairan yang mengundang gugatan oleh negara tetangganya seperti Singapura, Vietnam, Filipina dan Cina. Juwono juga menegaskan, tidak akan ada penambahan kekuatan di wilayah sengketa.

(tribun timur)

Malaysia Hindari Konfrontasi

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono memberikan keterangan pers seusai bertemu dengan Panglima Angkatan Tentara Diraja Malaysia (ATM) Jenderal Tan Sri Abdul Aziz Bin Hj Zainal di Kantor Dephan, Jakarta, Rabu (10/6). Menhan meminta pihak Malaysia mengurangi kegiatan patroli laut yang terdekat dengan wilayah laut teritorial yang merupakan kedaulatan negara Republik Indonesia. (Foto: ANTARA/Andika Wahyu/ss/nz/09)

11 Juni 2009, Jakarta -- Malaysia tidak ingin berperang dengan Indonesia, hanya gara-gara persoalan Ambalat. Negeri jiran ini juga tidak ingin menguasai laut Indonesia.

Demikian ditegaskan oleh Panglima Angkatan Tentara Diraja Malaysia Jenderal Tan Sri Abdul Azis bin Haji Zaenal yang kemarin, datang ke Departemen Pertahanan RI untuk Menemui Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.

"Jenderal Tan Sri Abdul Azis menyatakan datang dengan setulus hati untuk meredakan situasi. Abdul Azis juga berjanji untuk menyampaikan permintaan Indonesia kepada TLDM (Tentara Laut Diraja Malaysia, Red)," ungkap Juwono Sudarsono, usai pertemuan dengan Tan Sri Abdul Aziz, kemarin.

Menurutnya, pada prinsipnya, Malaysia tidak ingin terlibat konfrontasi. Kedatangan Tan Sri sekaligus untuk meredakan situasi yang memanas akibat pelanggaran batas wilayah kedaulatan perairan Indonesia oleh Angkatan Laut Tentara Diraja Malaysia.

Menurut Juwono, Tan Sri datang untuk menjelaskan bahwa patroli TLDM dan Police Marine Malaysia semata-mata untuk keamanan maritim negeri jiran itu. "Tidak ada maksud untuk menguasai wilayah laut kita," tambahnya.

Untuk itu, lanjut Juwono pula, Pemerintah RI meminta agar diambil langkah secepatnya, sehingga tugas patroli itu tidak dipersepsikan seolah-olah mengamankan hak daulat atas nama kedaulatan. "Karena ini masih hak daulat kita," ujar Juwono.

Disampaikan Juwono, keberadaan armada perang Malaysia yang dekat dengan wilayah hak daulat, memang sangat sensitif. Justru lantaran hal itulah, bisa memunculkan perselisihan tentang batas-batas tersebut. "Apalagi karena batas maya-nya di laut lepas, sehingga agak sulit untuk sepakat tentang batas-batas laut teritorial," tandasnya.

Dalam pembicaraan dengan Tan Sri, Juwono juga mengaku telah meminta Malaysia mengurangi patroli di dekat teritorial perairan wilayah kedaulatan Indonesia. Untuk patroli perbatasan, Indonesia mengajak adanya jadwal bersama guna menghindari kesalahpahaman.

“Kita katakan agar mereka mengurangi kegiatan patroli yang berdekatan dengan wilayah Indonesia, supaya persepsi tentang pelanggaran kedaulatan negara berkurang," jelasnya.

Sementara untuk pengamanan wilayah perbatasan, terkait dengan kegiatan patroli perairan, Pemerintah Indonesia menyarankan agar TDM, khususnya Tentara Laut Diraja Malaysia, bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Patroli perbatasan bersama-sama ini diyakini dapat menimimalisasi terjadinya kesalahpahaman antara dua negara yang berbatasan.

Ke depannya, Indonesia dan Malaysia akan membuat suatu joint maritime border patrol. Perjanjian ini antara lain berisi poin bahwa kedua negara dalam melakukan patroli tidak boleh melewati laut teritorial di atas 12 nautical mile, atau suatu lintasan yang disepakati utuk tidak dilanggar.

Seperti dipahami kedua belah pihak, di antara kedua negara ada wilayah kedaulatan dari pantai sampai 12 nautical mile, serta ada zona tambahan 12-24 nautical mile. Kemudian juga ada wilayah ZEE lepas dari 24 nautical mile yang merupakan wilayah hak daulat, bukan wilayah kedaulatan.

Dijelaskan Menhan Juwono pula, selama ini TNI AL melakukan patroli selalu berpatokan dengan hak kedaulatan negara. Hak daulat, lanjutnya, adalah hak konsesi kepada Pemerintah Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya.

TNI AL sendiri untuk patroli bersama semacam itu telah bekerja sama dengan AL India, dalam wujud Patroli Koordinasi India-Indonesia (Patkorindindo), sebagai salah satu upaya kerja sama internasional mengantisipasi berbagai ancaman keamanan di wilayah perairan laut.

(Kaltim Post)

Kapal Selam Lada Pertama Dioperasikan 2010

Kapal selam kelas Lada di galangan kapal. (Foto: warfare.ru)

10 Juni 2009 -- Kementerian Pertahanan Rusia merencanakan menyelesaikan uji pelayaran kapal selam diesel baru kelas Lada tahun ini. Kapal selam akan dilengkapi sistem sonar terbaru sebelum uji pelayaran dilakukan.

Kapal selam kelas Lada pertama direncanakan dioperasikan Angkatan Rusia tahun 2010 dan secara gradual menggantikan kapal selam diesel kelas Kilo. AL Rusia berencana mengoperasikan hingga 8 kapal selam kelas Lada dimasa datang.

Black Holes julukan kapal selam kelas Lada karena kemampuannya menghindari deteksi, serta salah satu diantara kapal selam diesel-elektrik tersenyap di dunia.

(Foto: warfare.ru)

(Foto: warfare.ru)

Kapal selam diesel Project 677 dikembangkan oleh biro disain Rubin, fitur yang dikembangkan selaput anti sonar untuk lambung kapal, kemampuan jelajah ditingkatkan, persenjataan anti kapal permukaan dan anti kapal selam, termasuk sistim misil jelajah Club-S. Untuk versi ekspor Project 677 dikenal dengan Amur 1650.

Konstruksi kapal selam dimulai dibangun tahun 1997 di galangan kapal St. Petersburg . Dua kapal selam Lada lainnya, Kronshtadt dan Sevastopol sedang dibangun di galangan yang sama.

Destroyer Rusia Latihan Dengan NATO

Destroyer RFS Severomorsk.

Destroyer Rusia Severomorsk dari Armada Utara akan berpartisipasi latihan perang angkatan laut internasional FRUKUS 2009 di Atlantik 22 – 26 Juni. Severomorsk meninggalkan pangkalan 10 Juni menuju perairan Perancis. Selain itu, Severomorsk akan melakukan kunjungan persahabatan ke pelabuhan Perancis Cherbourg dan ibu kota Irlandia Dublin.

Severomorsk termasuk destroyer berudal kelas Udaloy, dipersenjatai misil anti kapal, meriam 30 mm dan 100 mm, dan dua unit helikopter Ka-27 Helix.

Perancis mengirimkan frigate Tourville dan Amerika Serikat frigate berudal USS Klaring serta Inggris destroyer HMS British York dalam FRUKUS 2009.

RIA Novosti/@beritahankam

Kodam VI/Tanjungpura Siap Perang

Pangdam sedang melakukan inspeksi pasukan Batalyon 600/R. (Foto: Kodam VI/Tpr)

11 Juni 2009, Balikpapan -- Kodam VI/Tanjungpura telah menyiagakan pasukan tempur di dua titik perbatasan dengan Malaysia. Yakni, di Kaltim dan Kalbar, masing-masing satu brigade.

Sewaktu-waktu, jika ketegangan di Ambalat memicu perang, maka pasukan yang ada di dua titik itu akan siap menjaga keutuhan NKRI. Di samping itu, ada pula pasukan tempur yang standby di bawah Kodam VI/Tpr. Seperti pasukan di tingkat Korem, Kodim, dan Raider 600.

“Kita sebagai TNI selalu siap untuk perang dengan siapa saja,” kata Kapendam VI/Tpr Letkol Czi Bagus Antonov Hardito kepada Kaltim Post di kantornya kemarin.

Sehari sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pemilihan Kaltim mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menuntaskan sengketa Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. DPD juga akan mengajukan beberapa saran nonkonfrontasi, di antaranya penempatan dan pemberian fasilitas khusus bagi warga di pulau terpencil di perbatasan. Termasuk pula, memperkuat dukungan persenjataan dan logistik bagi personel Kodam VI/Tanjungpura, terutama yang bertugas di perbatasan.

Rencana ini mengemuka pada rapat tertutup antara anggota DPD Kaltim dengan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dan Wakil Ketua DPD La Ode Ida, Selasa (9/6).

Menurut Bagus Antonov Hardito, selain pasukan tempur, Kodam VI/Tpr juga sudah menyiapkan peralatan perang yang saat ini dipusatkan di Makodam. Peralatan perang yang dimiliki, di antaranya kendaraan lapis baja dan artileri.

Persiapan yang dilakukan selama ini, akan disesuaikan dengan tingkat ancaman yang terjadi. Sebab, jika sampai terjadi perang pastinya akan memakan waktu yang lama. Karena itu, strateginya harus jitu. Alat perang apa yang harus dikeluarkan dahulu dan alat apa yang harus disimpan untuk langkah selanjutnya, dihitung secara cermat.

Menurut Bagus Antonov Hardito, ketegangan yang terjadi di perairan Ambalat tentu ada jenjang prosedur yang harus dilakukan. “TNI AL itu ada prosedur, misalnya kapal asing mendekat itu langkah apa yang dilakukan. Tidak bisa main tembak aja kaya yang diinginkan warga,” ucapnya.

Pun demikian, kata Bagus, pihaknya saat ini tak ingin mengekspose apa yang sedang dilakukan TNI secara mendetail. Karena, hal itu menyangkut strategi perang yang sangat riskan jika di-blow up, sebab pihak lawan akan mudah mengetahui.

Dalam kondisi seperti ini, tambahnya, kedua belah pihak yang bersitegang, Indonesia dan Malaysia, pasti tengah mengambil langkah investigasi untuk mengetahui kekuatan lawan. Ini dilakukan, agar ketika terjadi perang Indonesia mengetahui senjata atau alat perang apa yang harus dikeluarkan untuk memukul mundur Malaysia. Sebab, dalam proses investigasi sudah diketahui senjata apa saja yang dimiliki negara tetangga.

“Ilustrasinya kan begini, kalau kita mau mukul nyamuk kan nggak mungkin pakai pentungan,” katanya lantas tersenyum.

Selain Kodam VI/Tpr, terangnya, pasukan TNI di Jawa juga sudah bersiaga. Yakni, pasukan pemukul cepat yang standby di Jawa dan akan diterbangkan ke daerah mana saja untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Sayangnya, tambah Bagus, sepanjang ketegangan terjadi di Ambalat, media di Indonesia terlalu memojokan TNI. Media, selalu mengekspose kelemahan TNI. Misalnya, memberitakan tentang kekuatan dan peralatan yang dimiliki TNI. Hal ini tentu menguntungkan pihak Malaysia. Padahal, di Malaysia, media tidak mengekspose tentang apa yang dilakukan negaranya sevulgar di Indonesia.

“Jadi Malaysia nggak perlu capek-capek investigasi, mereka tinggal duduk baca koran yang ada di meja semuanya sudah ada. Jadi sudah tahu mau keluarkan peralatan apa kalau perang sama Indonesia,” terangnya.

Kaltim Post

P-8A Poseidon Kedua Sukses Uji Terbang

T2, P-8A Poseidon kedua sedang lepas landas untuk uji terbang pertamanya. (Foto: Boeing)

11 Juni 2009 -- Pesawat P-8A Poseidon kedua berkode T2 sukses melakukan uji terbang pertama kalinya, tinggal landas dari landasan udara Renton pukul 10:32 waktu Pasifik, setelah mengudara selama dua jam 56 menit mendarat di landasan udara Boeing di Seattle tepat pukul 13:28, Jumat (5/6). Pesawat pertama berkode T1 sukses uji terbang pertama kalinya 25 April. T2 pesawat pertama yang dicat dengan kamuflase Angkatan Laut Amerika Serikat terbaru.

AL AS memilih Boeing Multi-mission Maritime Aircraft 737 MMA pada Juni 2004, sebagai pengganti pesawat patroli maritim P-3C Orion. Boeing menyingkirkan proposal Lockheed Martin yang mengajukan Orion 21, versi terbaru P3. Boeing memimpin beberapa perusahaan dalam pengajuan proposal ini, terdiri dari Raytheon, Northrop Grumman, Smiths Industries, CFM International, GE Aviation dan Spirit AeroSystems. Pesawat rancangan Boeing diberi nama P-8A pada Maret 2005. P-8A dibuat berdasarkan pesawat penumpang Boeing 737 BBJ2.

P-8A sedang dibangun. (Foto: Boeing)

T1, P-8A Poseidon menyelesaikan uji terbang selama 3 jam 31 menit, 25 April 2009. (Foto: Boeing)

AL AS merencanakan akan membeli 108 P-8A untuk mengantikan armada pesawat P-3C Orion, diharapkan sudah beroperasi 2013. Australia negara asing pertama yang disetujui membeli pesawat ini pada Juli 2007, P-8A akan menggantikan armada pesawat P-3C Orion AU Australia.

P-8I pesanan India. (Foto: Boeing)

Pemerintah India memilih Boeing untuk menyediakan delapan pesawat P-8I untuk AL India. P-8I merupakan varian P-8A Poseidon, dimana Boeing membuatnya untuk AL AS. Pesawat pertama akan diterima India 48 bulan setelah kontrak ditandatangani, sedangkan sisanya 7 unit pesawat diserahkan 2015.

Boeing/@beritahankam

RI-Malaysia Mantapkan Kerja Sama Industri Pertahanan

Helikopter Nuri TUDM. (Foto: airforce.gov.my)

10 Juni 2009, Jakarta -- RI dan Malaysia sepakat untuk memantapkan kerja sama industri pertahanan yang telah dirintis kedua negara sejak Maret 2009.

"Kerja sama industri pertahanan itu memerlukan penjajakan yang lebih sismatik di mana masing-masing pihak membentuk kelompok kerja," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, usai menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Tentara Malaysia (ATM) Jenderal Abdul Azis Zaenal di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, kelompok kerja pihak Indonedia terdiri atas lima unsur yakni dari Departemen Pertahanan, Departemen Keuangan, Kementerian BUMN, Departemen Perindustrian dan Kementerian Ristek.

Pokja akan dipimpin Sekjen Departemen Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. "Pokja akan mengkaji apa-apa saja yang ditawarkan Malaysia untuk dikerjasamakan," ujar Juwono.

Dalam pertemuan itu, lanjut dia, Malaysia juga menawarkan diri agar industri pertahanannya dapat diikutsertakan dalam tender perawatan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata TNI.

"Namun, kita akan mengedepankan bengkel-bengkel pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem senjata kita dulu. Kita harus mengedepankan kepentingan industri pertahanan, sarana dan prasarana alat utama sistem senjata kita terlebih dulu," kata Sjafrie.

ANTARA News

Wednesday, June 10, 2009

Lima Kapal TNI AL Kawal Peresmian Suramadu

Sebuah kendaraan bermotor melintas di atas Jembatan Surabaya - -Madura (Suramadu) yang sudah dipasangi umbul-umbul, di sisi kanan kiri jembatan itu, di Bangkalan, Madura, Jatim, Senin (8/6). Jembatan sepanjang 5.438 meter itu, akan diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (10/6). (Foto: ANTARA/Saiful Bahri/Koz/mes/09)

10 Juni 2009, Surabaya -- Sedikitnya lima unit kapal milik TNI Angkatan Laut (AL) dari jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) dikerahkan untuk mengawal acara peresmian Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu.

Ketiga kapal TNI AL (KAL), yakni KAL Sangkapura, KAL Awar-Awar, dan KAL Tanjung Modung bertugas melakukan penyisiran di sekitar perairan Alur Pelayaran Timur Surabaya (APTS).

"Penyisiran ini dimaksudkan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa menghambat atau mengacaukan jalannya acara peresmian," kata Kepala Dinas Penerangan Koarmatim, Letkol Laut (TNI) Toni Syaiful.

Sementara dua kapal perang RI (KRI), yakni KRI Kakap- 881 dan KRI Surabaya-591 disiagakan di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya.

Menurut dia, pengamanan itu dilakukan sejak tiga hari sebelum acara peresmian Jembatan Suramadu digelar di Dusun Sumber Wungu, Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan.

KRI Kakap

Pengamanan acara tersebut juga melibatkan dua tim satuan pasukan katak (Satpaska) yang beranggotakan 15 personel dan dua kendaraan tempur air sejenis "Sea Rider" yang memiliki kecepatan jelajah hingga mencapai 40 knot.

Tim Satpaska ini bertugas menghalau perahu-perahu para nelayan atau kapal lain yang terlalu dekat dengan lokasi jembatan saat peresmian berlangsung.

"Sebelum jembatan itu dibangun kami juga berperan dalam pembersihan sisa-sisa ranjau atau bom laut peninggalan Perang Dunia II," kata Toni.

Tim satuan pasukan katak (Satpaska) menggunakan Sea Rider dalam rangka pengamanan peresmian jembatan Suramadu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: koarmatim)

Pembersihan ranjau itu dilakukan oleh KRI Pulau Raas-722 yang berlangsung pada tanggal 7 Januari-11 Februari 2004.

"Pada penyapuan ranjau yang pertama ini berhasil dideteksi 56 titik kontak yang diduga ranjau dan seluruhnya berhasil diledakkan," katanya mengungkapkan.

Kemudian kegiatan penyapuan ranjau itu dilanjutkan KRI Pulau Raas-722 pada 6 Oktober-4 November 2005. Pada pembersihan ranjau yang ke dua ini telah dideteksi 24 titik kontak dan juga berhasil diledakkan sehingga lokasi pembangunan jembatan itu benar-benar bebas ranjau.

(ANTARA JATIM)

Anggaran Pertahanan Minim Bukan Alasan Tunggal

Pesawat C-130 Hercules Alpha 1325 jatuh di Desa Geplak, Kecamatan Karas, Magetan, Jawa Timur, Rabu (20/5). Memakan korban 101 orang tewas, terdiri 99 penumpang dan dua warga Desa Geplak.

10 Juni 2009, Jakarta -- Anggota Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi, Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo, meminta berbagai pihak tak menjadikan isu kurangnya anggaran pertahanan sebagai satu-satunya penyebab kecelakaan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) belakangan ini.

"Jangan cengenglah, ada apa-apa (kecelakaan), anggaran yang kurang disebut-sebut," kata Agus saat dihubungi Jurnal Nasional di Jakarta, Selasa (09/06).

Menurut Agus, banyak hal yang bisa mendorong terjadinya kecelakaan khususnya di bidang transportasi baik sipil maupun militer. Misalnya, human error, machine error yang mungkin karena usia sudah tidak layak digunakan atau karena pengaruh cuaca buruk.

Untuk itu, tidak bisa menggeneralisasikan seluruh kecelakaan pada minimnya anggaran pertahanan dari pemerintah. "Anggaran walaupun ditambah, namun penempatan prioritasnya tidak tepat, ya juga tidak ada gunanya," ujarnya.

Menurutnya, perlu ada rencana induk yang mengarahkan anggaran alat utama sisten senjata diprioritaskan untuk digunakan, sehingga tidak ada penambahan anggaran yang tidak tepat guna.

Agus meminta TNI tegas dan terbuka kepada publik terkait penyebab kecelakaan alat persenjataan agar masalah ini tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu hingga merugikan pihak lain. "Ini penting agar kita tidak terjebak pada sikap saling tuduh yang tidak didasari pada fakta."

Pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramodyawardhani, mengatakan anggaran bukan satu-satunya variabel permasalahan pertahanan.

"Masih ada beberapa variabel lain, seperti manajemen pertahanan, sumber alutsista, sumber pendanaan alutsista, keterampilan dan kemampuan prajurit, serta optimalisasi BUMN industri strategis," kata Jaleswari dalam diskusi "Mengupas Kebijakan Pertahanan Kita" di Jakarta, Selasa (9/6).

Anggaran pertahanan Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dengan nilai sekitar Rp33,6 triliun, setelah anggaran pendidikan dan infrastruktur. Namun bila dilihat dari fungsi pertahanan, kata Jaleswari, berada di peringkat ke tujuh. Karena itu, diperlukan manajemen anggaran yang benar-benar efektif dan efisien, berapa pun nilainya.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Soeripto, menekankan pentingnya prioritas alokasi anggaran. "Apalagi, minimum essential forces kita baru 30 persen dari yang dibutuhkan. Jadi prioritas alokasi anggaran itu harus jelas," ujarnya.

Masalah anggaran pertahanan yang bersaing ketat dengan anggaran bidang kesejahteraan menjadi persoalan di banyak negara. Ibaratnya guns versus butter alias senjata versus nasi. Negara dalam kondisi bukan perang, tentunya lebih mendahulukan anggaran kesejahteraan.

Menurut pengamat ekonomi UI, Umar Juoro, semestinya ekonomi dan pertahanan berjalan seiring. "Bila pembangunan ekonomi berkembang pesat akibat peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak dan nonpajak, tentunya akan berdampak pada peningkatan anggaran pertahanan."

Di sisi lain, perkembangan ekonomi juga membutuhkan dukungan sektor pertahanan. Ia mencontohkan China yang membutuhkan kekuatan pertahanan demi kelancaran distribusi produk ekonomi mereka di lautan.

Jaleswari maupun Umar Juoro sepakat bahwa besaran anggaran pertahanan harus di atas satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebuah negara.

Sekjen Departemen Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin pernah mengatakan, anggaran pertahanan idealnya sekitar 2-3 persen dari PDB.

(Jurnal Nasional)

Dephan Tolak Keinginan BPK soal Audit Alutsista TNI

LST-839 digolongkan kelas LST-542 dibangun di galangan kapal American Bridge Co., Ambridge, Pa, 25 September 1944, diluncurkan 12 November 1944, bertugas di New Orleans, La., 6 Desember 1944. Pada PD II LST-839 bertugas di wilayah pertempuran Asia – Pasifik dan dipensiunkan 24 Juli 1946 di Vancouver, WA. Dibaptis dengan nama USS Iredell County (LST-839) 1 Juli 1955 dan diaktifkan kembali 18 Juni 1966, di San Diego, CA untuk ditugaskan di Vietnam, kemudian dipensiunkan Juli 1970. Dibawah “Security Assistance Program” dijual ke Indonesia Februari 1979, diberi nama KRI Teluk Bone 511. Hingga saat ini KRI Teluk Bone berusia 65 tahun masih aktif bertugas di jajaran armada TNI AL. (Foto: Lawrence Loth/navsource.org)

10 Juni 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan menolak keinginan Badan Pengawasan Keuangan (BPK) yang mengharuskan pemerintah menginventarisasi dan memisahkan aset yang efektif dan rongsokan dalam kelompok alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang digunakan TNI.

"Harus dibedakan audit alutsista sebagai alat teknis dan audit alutsista dari segi pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan. Itu adalah dua hal yang berbeda sama sekali," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Jakarta, Rabu.

Berbicara usai menerima Panglima Angkatan Tentara Malaysia (ATM) Jenderal Abdul Azis Zaenal, Menhan mengatakan audit keuangan dan audit administrasi keuangan Dephan/TNI tidak bisa sekadar dilihat dari harga alat utama sistem senjata yang digunakan.

"Segi audit keuangan dan administrasi keuangan Departemen Pertahanan, ditinjau dari harga alutsista. Tapi kita harus bedakan harga waktu beli dan harga sekarang nominal ketika dibeli 10-15 tahun lalu tentu lain dengan nilai sekarang," kata Menhan.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda TNI Sagom Tamboen mengatakan setiap tiga bulan sekali masing-masing satuan melakukan pengecekan terhadap persenjataan dan perlengkapan, dan personel yang dipaparkan dalam bentuk Tabel Organisasi Personel dan Peralatan (TOPP).

"TOPP dari masing-masing satuan tersebut kini sesuai sistem audit yang baru telah mencantumkan kondisi perlengkapan dan persenjataan mulai dari saat diadakan hingga kini. Misalnya, tahun beli 1995, kondisi saat rusak ringan, hingga nilai susutnya sekian. Itu sudah tercantum," tuturnya.

Ia menambahkan, dari satuan dilaporkan berjenjang, misalnya dari skadron udara ke pangkalan udara, ke komando operasi I dan II, ke Mabes TNI AU, Mabes TNI, lalu ke Departemen Pertahanan.

"Begitu selalu setiap tiga bulan, rutin. Jadi, apa lagi. Jika BPK, ingin mengaudit teknis alat utama sistem senjata, itu bukan kewenangannya," kata Sagom

ANTARA News

DPD Usul Persenjataan Kodam VI/Tpr Diperkuat

Senjata berat (SMB) alutsista Kodam VI/Tanjungpura.

10 Juni 2009, Jakarta -- Dewan Perwakilan Daerah pemilihan Kaltim akan mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menuntaskan sengketa Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia. DPD juga akan mengajukan beberapa saran non konfrontasi, di antaranya penempatan dan pemberian fasilitas khusus bagi warga di pulau terpencil di perbatasan. Termasuk pula, memperkuat dukungan persenjataan dan logistik bagi personel Kodam VI/Tanjungpura, terutama yang bertugas di perbatasan.

Rencana ini mengemuka pada rapat tertutup antara anggota DPD Kaltim dengan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita dan Wakil Ketua DPD La Ode Ida, Selasa (9/6).

"Besok (hari ini, Red.) kita lapor ke paripurna DPD, nanti akan ditanggapi langsung dengan pembentukan pansus Ambalat dan perbatasan," kata Luther Kombong, selaku juru bicara pertemuan. Sebenarnya, lanjut dia, paripurna hari ini membahas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan, tapi karena Ambalat dinilai menjadi masalah krusial, pimpinan DPD meminta wakil Kaltim agar menyiapkan hasil laporan lapangan, sekaligus usulan solusi yang mungkin bisa segera diterapkan.

Dari hasil pengamatan langsung dan laporan lapangan, empat anggota DPD asal Kaltim menyimpulkan, penguatan ekonomi dan sosial masyarakat bisa menjadi kekuatan alami untuk melawan upaya pengambilalihan wilayah RI oleh Malaysia. Selain menyebar penduduk di pulau terpencil, khusus Kabupaten Nunukan di mana Ambalat berlokasi, DPD akan menyarankan pemerintah supaya memberi pinjaman modal pembelian kapal nelayan semi modern. Fungsi kapal ini bukan hanya untuk mencari ikan, tapi juga mengawasi pergerakan kapal patroli Malaysia yang masuk wilayah Indonesia.

Cara lain, meminimalisasi ketergantungan masyarakat perbatasan seperti Sebatik dan Kerayan terhadap produk negeri jiran. Luther mengakui, cara terakhir paling sulit dilakukan karena harus mengubah cara hidup masyarakat. "Tapi kalau pemerintah punya niat baik dengan memperluas bandara di salah satu daerah itu, ketergantungan bakal terkikis," ucapnya.

Fakta yang ada saat ini, tambah dia, masyarakat Sebatik dan Kerayan seperti mendukung perekonomian Malaysia. "Ya karena kemahalan kalau beli di Indonesia. Masa harga semen satu zak aja lima ratus ribu," ucap Luther.

Setelah melihat langsung fakta seperti itu, Luther berani mengatakan bahwa selama ini terus berlangsung penjajahan ekonomi di kedua daerah tersebut. Dia berharap, pemerintah daerah berani mengusulkan berbagai proyek peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan pada pemerintah pusat lewat provinsi. "Masyarakat Tawao itu ekonominya bisa hidup karena kita. Masa kita mau mengalah untuk Ambalat," sambungnya.

Diakuinya, urusan luar negeri adalah domain pemerintah pusat dalam hal ini departemen luar negeri. Tapi karena Ambalat terus dipanas-panasi oleh Malaysia --lewat pelanggaran dengan kapal perang Malaysia masuk puluhan kali ke perairan Indonesia-- sudah seharusnya masyarakat perbatasan dilibatkan lagi. Sementara pemerintah daerah setempat, seharusnya terus mendesak pemerintah pusat agar serius membangun perbatasan. Bila tak kunjung dipenuhi, dikhawatirkan permasalahan Ambalat akan terus mencuat, sekaligus Malaysia berhasil memainkan emosi Indonesia.

Bukan tak mungkin, paripurna nantinya mengusulkan menggelar rapat kerja dengan Panglima TNI, Bappenas, dan Departemen Luar Negeri. Dengan begitu, permasalahan Ambalat bisa dicarikan solusi menyeluruh baik secara sosial ekonomi maupun pertahanan dan keamanan.

(Kaltim Post)