21 Mei 2011, Jakarta (MI.com): Angkatan Laut Kerajaan Malaysia (RMN) mulai mengoperasikan Kapal selam KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak di perairan perbatasannya pada tahun ini.
Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi saat ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta, Jumat (20/5)
"KD Tunku Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak sudah beroperasi pada tahun ini. Mereka bertugas mengawasi wilayah perairan," ujar Ahmad Zahid Hamidi.
Sebelumnya diberitakan, KD Tunku Abdul Rahman adalah kapal selam Malaysia pertama yang dibeli dari Prancis pada 2007. Tahun 2010, kapal itu dikabarkan sempat mengalami kerusakan teknis. Meski begitu, Ahmad Zahid Hamidi mengatakan KD Tunku Abdul Rahman kini siap beroperasi di perairan Malaysia. Begitu pula kapal KD Tun Abdul Razak yang diboyong dari Prancis pada 2010.
Ahmad Zahid Hamidi sendiri mengelak saat ditanya apakah kedua kapal selam itu secara spesifik ditugaskan memantau blok Ambalat. Ia hanya mengatakan kedua kapal selam akan berpatroli di wilayah perairan Malaysia. Selain itu, Ahmad menambahkan pemerintah RI juga akan segera merakit kapal selam.
"Indonesia juga mau bikin kapal selam," tutur dia.
Juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI Brigjen Hartind Asrin menyatakan Pemerintah tidak tinggal diam untuk menjaga perbatasan RI-Malaysia tersebut. Akhir tahun ini, Kemenhan berencana memesan dua kapal selam dari pihak asing. Hartind mengatakan salah satu kapal selam itu akan dirakit di PT PAL Indonesia.
"Sementara kita belum bisa bilang dari negara mana, nanti ribut sama pabrikannya. Soalnya persaingan ketat, kita ingin kapal selam generasi terakhir yang spesifikasinya bagus untuk menjaga perbatasan. Prosesnya hampir final, nanti kita kabari lagi," cetusnya.
Menanggapi itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mempertanyakan langkah yang diambil Malaysia dengan mengoperasikan dua kapal selam. Hikmahanto mencatat, kapal selam tidak lazim digunakan dalam patroli perbatasan. Kapal selam lebih sering dipakai untuk melumpuhkan kekuatan maritim lawan di dalam perang antarnegara. Pengoperasian kapal selam pun terkesan ingin memata-matai daerah perbatasan secara diam-diam.
"Tetapi yang kita mau, karena blok Ambalat ini masih sengketa, janganlah status quo atau quo vadis itu dirusak," tukasnya.
Hal itu ditimpali pakar pertahanan UI Andi Widjajanto. Menurut dia, perencanaan strategis (renstra) Malaysia pada tahap kedua yang mencakup gelaran kekuatan maritim memang berpusat di Kalimantan Utara. Hampir bisa dipastikan kapal selam itu akan beroperasi di perairan Filipina, Laut China Selatan, Laut Sulawesi, dan blok Ambalat.
"Daerah itu ideal untuk menggelar kapal selam karena itu laut dalam. Hampir bisa dipastikan, 90%, manuver-manuver itu akan ada juga di blok Ambalat," ucap Andi.
Ia menambahkan, tindakan penambahan kekuatan kapal selam Malaysia sebenarnya merupakan reaksi dari rencana Indonesia membeli empat kapal selam pada zaman kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Dalam realitanya, Indonesia batal membeli kapal selam dan diganti dengan perakitan domestik di PT PAL Indonesia.
"Indonesia harus merealisasikan pembelian empat kapal selam itu, karena kalau hanya di PT PAL tidak akan cukup. Indonesia juga harus meminta kepada Malaysia untuk tidak melakukan gelaran kapal selam di perbatasan yang memprovokasi. Malaysia bisa meniru Indonesia yang menggelar kapal selam di daerah dalam seperti di Laut Jawa. Malaysia dapat menggelar kapal selam di semenanjung mereka supaya tidak memprovokasi," pungkasnya.
Sumber:
MI.com
