Saturday, January 21, 2012

Prabowo: Dukung Pembelian Leopard Asal Harga Tidak Tinggi

Leopard 2 A4M Canada Army. (Photo: KMW)

21 Januari 2012, Jakarta: Mantan Danjen Komando Pasukan Khusus (Kopasus), Prabowo Subianto tak mempermasalahkan rencana pemerintah yang ingin membeli 100 Tank Leopard dari Pemerintah Belanda. Syaratnya pembelian ke 100 tank tidak dipatok dengan harga tingggi.

”Kalau harganya tidak terlalu mahal saya kira oke saja,” ujar Prabowo usai pelantikan Pengurus Pimpinan Pusat Perempuan Indonesia Raya (PP PIRA) di Kantor Sekretariat DPP Partai Gerindra di Jakarta, Sabtu (21/1).

Namun Prabowo mengaku tak mengetahui apabila rencana pembelian tersebut ditentang oleh parlemen Belanda. Parlemen Belanda menentang lantaran khawatir ikut memberi andil dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

”Oh ya mereka menolak?” kata Ketua Pembina Partai Gerindra itu setengah bertanya kepada wartawan.

Seperti diketahui, parlemen Belanda sampai saat ini masih belum menyetujui niat Pemerintah Indonesia yang ingin membeli 100 Tank Leopard dari pemerintah negara itu. Pasalnya, parlemen Belanda kawatir tank nantinya akan digunakan dalam aktivitas militer yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM.

Sementara Kementerian Pertahanan RI dikabarkan telah menyiapkan dana sebesar US$280 Juta untuk membeli 100 unit tank Leopard milik pemerintah Belanda. Dana tersebut diperoleh dari alokasi dana pertahanan periode 2010-2014.

Sumber: Jurnas

Canada Beli Leopard Belanda Lebih Mahal dari Indonesia

Leopard 2 A4M CAN. Krauss-Maffei Wegmann (KMW) memodernisasi 20 Leopard AD Kanada mejadi Leopard 2 A4M CAN. Canada membeli 100 Leopard 2 dari Belanda. (Foto: Canada Army)

21 Januari 2012, Jakarta: Indonesia jika dihitung-hitung mendapatkan harga sangat murah untuk membeli macan besi bekas Belanda yang terdiri dari 50 unit Leopard tipe 2A4 dan 50 unit Leopard tipe 2A6.

TNI Angkatan Darat diketahui hanya membayar US$280 juta untuk 100 Main Battle Tank (MBT) bekas Leopard milik Koninklijke Landmacht (AD Belanda) yang selama ini nganggur di gudang.

Bandingkan dengan Kanada yang pada 2007 mesti merogoh kocek hingga US$574 juta untuk menebus jumlah dan jenis tank yang sama. Tank bekas milik Belanda itu digunakan Kanada untuk menggantikan Leopard jenis 1C2 mereka, seperti dikutip dari Defence Update.

Kanada sebagai negara kaya raya, tetangga Amerika Serikat dan tidak memiliki masalah dengan kepemilikan senjata milik NATO, memilih membeli Leopard bekas Belanda karena lebih murah dibandingkan beli produk baru. Tak hanya beli bekas, Kanada bahkan sempat menyewa 20 tank Leopard tipe 2A6 milik Jerman untuk diterjunkan di Afghanistan.

Soal kenapa Kanada enggan beli baru, saat itu mereka memberi contoh Australia yang membeli 66 tank Abrams M-1A1/M88 dan peralatan pendukung (truk, pengangkut dan pelatih) senilai US$416 juta. Bandingkan dengan Kanada yang hanya bayar US$574 juta untuk tank dengan kualitas sama.

Sayangnya, rencana pembelian 100 tank Leopard bekas milik Belanda oleh Indonesia itu ditentang luar dalam. Dari luar, parlemen Belanda dengan alasan HAM yang dimotori Fraksi Kiri Hijau, Arjan El Fassed.

Sementara dari dalam, DPR menyebut Indonesia tak butuh Main Battle Tank. Maklum pembelian Leopard bekas ini tanpa melalui perantara alias tak ada 10% fulus buat broker yang beredar untuk memuluskan jalan.

Sumber: Bisnis Jabar

Indonesia Kembali Produksi 200 Roket Balistik

Peluncur roket R Han 122. (Foto: Berita HanKam)

20 Januari 2012, Subang: Konsorsium Roket Nasional (KRN) akan kembali memproduksi 200 unit roket balistik R Han 122 kaliber 122 mm, dengan jarak jangkau 15 km sebagai bagian dari program 1.000 roket Kementerian Pertahanan sampai 2014.

“Ini melanjutkan 100 unit roket R Han 122 yang telah diproduksi pada 2011,” kata Deputi Menristek bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Dr Teguh Rahardjo usai kunjungan Menristek Gusti Mohammad Hatta ke pabrik bahan berenergi tinggi PT Dahana, di Subang, Jumat (20/1/2012).

Teguh yang juga Kepala Bidang Pokja Litbangyasa Komite Kebijakan Industri Pertahanan mengatakan, sebanyak 32 dari 100 unit roket produksi 2011 sudah ditembakkan untuk keperluan pelatihan militer TNI. “Sisanya 68 unit juga akan ditembakkan di tahap berikutnya, pada Februari ini,” katanya.

Produksi 1.000 roket nasional, lanjut dia, merupakan kerja sama antara PT Dirgantara Indonesia yang memproduksi struktur roketnya, Lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) yang membuatkan motor roketnya, PT Pindad memproduksi hulu ledaknya (forehead), serta bahan bakarnya (propelan) oleh PT Dahana.

Tim ini, ia mengatakan, juga sedang mengembangkan roket balistik kaliber 200 mm yang jarak jangkaunya lebih dari 20 km, dan roket kendali kaliber 200 mm yang sudah diujicobakan sebanyak tiga unit.

Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lapan, Dr Ing Soewarto Hardhienata mengatakan, pihaknya sudah menguasai pengembangan roket dasar, karena itu jika kemampuan pendanaan tidak masalah maka program roket nasional bisa lebih cepat.

Sejak tahun 1960-an Lapan telah mulai membuat sekaligus menguji roket antara lain roket standar berkaliber 70, 100, 150, 250 mm, kemudian roket RX-320 (kaliber 320 mm) dengan jangkauan 40 km-70km, serta roket RX-420 (kaliber 420 mm) dengan jangkauan 80 km-150 km.

Pada 2011, Lapan juga membuat dan menguji roket tiga tingkat, terdiri dari dua roket RX-420 dan satu roket RX-320 yang akan segera diluncurkan pada Februari 2012, selain itu pihaknya juga sedang mengembangkan roket RX-550 (Kaliber 550mm).

Demikian pula roket pengorbit satelit yang merupakan roket 4 tingkat, sedang dipersiapkan roadmap-nya. Roket 4 tingkat ini terdiri dari dari 6 unit roket yakni 5 roket RX-420 sebagai roket pendorong dan 1 roket utama RX-320.

Sumber: Surya

Friday, January 20, 2012

Jika Menyangkut Kedaulatan, Lakukan Self Defence

Presiden SBY menyampaikan pengarahan pada Rapim TNI dan Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Jumat (20/1) pagi. (Foto: abror/presidensby.info)

20 Januari 2012, Jakarta: Presiden menginstruksikan jajaran TNI untuk tetap dapat menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dengan baik. Untuk itu, harus memahami hukum internasional yang berlaku. Yaitu jika ada persengketaan, wajib untuk diselesaikan secara damai.

"Lakukan SOP (Standard Operating Procedures) dengan sebaiknya. Itu berlaku di negara manapun," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bagian lain arahnannya pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri di STIK, Jakarta, Jumat (20/1) pagi.

Di lingkungan ASEAN, ujar Presiden, ada Treaty dan Commitee Cooperation. "Intinya, kalau ada persengkataan kita wajib menyelesaikan secara damai. Itulah ide dasar ASEAN. Ini juga didukung negara lain," SBY menambahkan.

Namun demikian, penggunaan kekuatan militer di lapangan bukan berarti diabaikan, "Kalau harus terjadi pertempuran, harus lebih kepada upaya self defence, apalagi jika menyangkut kedaulatan," SBY menjelaskan. Jika situasinya serius, lanjut Presiden, pasti selaku Kepala Negara akan segera mengambil keputusan dan mengeluarkan instruksi.

Semenatara untuk Polri, SBY menginstruksikan untuk tetap mencegah aksi anarkis. Polri harus menjadi bagian dalam upaya pencegahan terjadinya aksi kekerasan dan anarki. Jika sudah diupayakan tapi aksi anarkis tetap terjadi, maka jajaran Polri perlu melakuan tindakan cepat, tepat, tegas, dan tuntas. "Sesuai dengan aturan hukum dan SOP," Presiden mengingatkan.

Jika terjadi pelanggaran hukum, maka lanjutkanlah proses hukum kepada mereka yang melakukan kejahatan. "Itu kewajiban kita. Jangan sampai ada kesan pembiaran, bahkan yang akan dituduh pun negara, tidak cepat, tidak tuntas," Kepala Negara menegaskan.

Menurut Presiden, juga tidak benar jika muncul kesan adanya isu pelanggaran HAM berat dalam melakukan pengamanan. Presiden menjelaskan, menurut hukum internasional, yang dikategorikan pelanggaran HAM berat adalah Genocide (pemusnahan terhadap suatu bangsa) dan Crime Against Humanity (kejahatan kemanusiaan).

"Itu ada aturannya, ada penjelasannya," ujar SBY. Namun, meskipun jauh dari yang disebut pelanggaaran HAM, pelanggaran hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas harus tetap dicegah," Presiden menekankan.

Sumber: Presiden RI

Gunakan Anggaran Modernisasi TNI-Polri Secara Tepat

Presiden SBY, didampingi Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo, usai menyampaikan pengarahan pada Rapim TNI dan Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Jumat (20/1) pagi. (Foto: abror/presidensby.info)

20 Januari 2012, Jakarta: Kekuatan pertahanan dan perang Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara sahabat. Oleh karena itu, Presiden meminta agar tahun-tahun terkahir ini, ketika alokasi anggaran sudah lebih besar, dimanfaatkan dengan baik untuk modernisasi dan peningkatan kemampuan TNI dan Polri, serta pembangunan kekuatan.

"Modernisasi ini diarahkan agar TNI makin mendekati minimum essential force yang telah ditetapkan dalam kebijakan strategi pertahanan negara, baik itu Angkatan Darat, Laut, maupun Udara," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bagian lain arahannya pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Jumat (20/1) pagi.

Presiden pun membenarkan bahwa upaya tersebut tentu memerlukan anggaran yang besar. Itulah sebabnya selama kurun waktu 20 tahun terakhir, pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan modernisasi karena situasi keuangan Indonesia masa itu.

"Dua puluh tahun terakhir, sesungguhnya kita tidak melakukan modernisasi secara penuh. Itu karena terjadi perubahan yang dramatis, tahun 1998-2008 ekonomi Indonesia kolaps, jatuh," SBY menjelaskan. "Baru pada tahun-tahun terakhir ekonomi kita menguat sehingga ada alokasi anggaran yang lebih besar," SBY menambahkan.

Oleh karenanya, setelah sekian lama tanpa modernisasi, maka pada tahun-tahun terakhir harus ada percepatan. Kekuatan cukup dan tangguh sangat diperlukan untuk menjaga NKRI dan keutuhan teritorial.

"Kepada TNI, agar dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Laksanakan perencanaan dengan baik," Presiden menegaskan. "Gunakan anggaran yang cukup besar itu dengan tepat dan cegah terjadinya penyimpangan."

Sementara itu, untuk modernisasi Polri juga akan dilakukan agar Polri semakin cakap dan berkemampuan dalam menjalankan tugas di era globalisasi. "Anggaran juga harus dikelola dengan baik. Buat prioritas yang baik, termasuk konsep yang benar menyangkut penambahan personel yang sudah saya setujui kemarin di Mabes Polri," SBY menjelaskan.

Menurut Presiden, penambahan personel Polri tersebut juga harus disebar di tempat yang diperlukan. Kalau yang diperlukan adalah penambahan untuk mengatasi pemeliharaan Kamtibmas, maka di tempat itulah ditambahkan. "Jangan disebar kesana kemari. Jangan sampai seolah-olah kita tetap tidak bisa menjaga Kamtibmas," Presiden menegaskan. "Lakukan hal itu sehingga ada dampak yang maksimal," Presiden menabmbahkan.

Disamping itu, Kepala Negara juga kembali menekankan tentang peran penting Komandan di lapangan dalam mengatasi huru-hara. "Bagus kepemimpinan yang ada di depan dalam mengatasi huru hara, hasilnya akan baik. Jika sebaliknya, maka kegagalan menghantui tugas sudara," Presiden mengingatkan.

Oleh karena itu, SBY meminta agar Polri memastikan pelatihan yang diterima prajurit Polri tepat dan baik. Dalam penanganan huru-hara, lanjut SBY, cegah jatuhnya korban jiwa. "Satu orang pun harus dicegah. Saya yakin itu bisa dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan negara sahabat. Kalau negara lain bisa, Indonesia juga bisa," SBY menandaskan.

Sumber: Presiden RI

Pasukan Khusus TNI Akan Gelar Latgab Penanggulangan Teror

Prajurit TNI AD latihan anti teror. (Foto: Reuters)

20 Januari 2012, Soreang: Latihan Gabungan Penanggulangan Teror (Gultor) Trimatra VI Tahun 2012 akan melibatkan Tiga Matra Pasukan Khusus TNI yaitu Detasemen Bravo 90’ Paskhas (AU), Detasemen 81’ Kopasus (AD) dan Denjaka (AL) direncanakan gelar latihan akan mengambil lokasi di Pangkalan Udara Husen Sastranegara, Bandung.

Guna kesiapan dan kelancaran latihan tersebut, bertempat di Markas Komando Korpaskhas, Jumat (20-/1), dilaksanakan paparan Rencana Garis Besar latihan oleh Ketua Wasit dan Pengendali (Kawasdal) Kolonel Psk Rolland DG Waha sehari-hari menjabat sebagai Asisten Operasi Korpaskhas.

Dalam penjelasannya pada sesi tanya jawab dan diskusi oleh Kawasdal Kolonel Psk Rolland DG Waha menjelaskan bahwa, dalam latihan Goltor Trimatra TNI ini tidak hanya menampilkan kemampuan serta kesiapan gelar operasi Pasukan Khusus semata, akan tetapi juga untuk menguji serta kesiapan Lanud Husen Sastranegara dan Bandara Sipil Husen Sastranegara, bagaimana antisipasi dan kesiapan serta tindakan awal yang dilakukan dalam menangani keadaan bahaya yang terjadi.

Dengan harapan melalui latihan ini selain untuk melatih para prajurit pasukan khusus TNI juga untuk melatih personel Pangkalan Udara maupun Bandara yang menjadi tempat sasaran latihan, untuk itu, sasaran latihan selalu digelar pada Pangkalan Udara maupun bandara yang ada di Indonesia bagi prajurit Detasemen Bravo 90’ Paskhas, bertujuan agar para prajurit mengetahui karateristik seluruh Lanud maupun Bandara.

Selain pelaksanaan paparan RGB dan diskusi juga dilaksanakan peninjauan medan latihan oleh semua unsur dan koordinator latihan untuk lebih memudahkan dan sekaligus untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan yang sebenarnya. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wadan Korpaskhas Marsekal Pertama TNI MB. Manurung dihadiri oleh Para Pejabat Mako Korpaskhas, Danwing I Halim PK, Danskadron Udara 31 Halim PK, Kadisops Lanud Husen Sastranegara, Perwakilan Sops Mabes TNI, Perwakilan Sops Mabesau, Perwakilan PT. Dirgantara Indonesia, Perwakilan Kopasus, Perwakilan Denjaka (AL) serta Kabandara Husen Sastranegara.

Sumber: PRLM

Menhan: Leopard Sesuai Spesifikasi Teknis AD

Leopard I Canada Army. (Foto: Canada Army)

20 Januari 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, tank Leopard 2A6 dari Belanda telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan TNI Angkatan Darat. Leopard 2A6 ini juga telah masuk dalam daftar belanja TNI yang diajukan kepada Kementerian Pertahanan.

"Kita mengikuti apa yang diusulkan Angkatan Darat sebagai user," kata Purnomo kepada wartawan di sela-sela Rapat Pimpinan TNI-Polri di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta, Jumat (20/1/2012).

Terkait pembelian 100 tank Leopard bekas ini, Purnomo mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda telah melakukan pembicaraan. Saat ini, kedua pemerintah masih menunggu persetujuan dari parlemen negara masing-masing.

Ketika ditanya lebih lanjut, Purnomo meminta wartawan untuk hadir dalam rapat yang digelar antara Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR pada Selasa (24/1/2012).

Seperti diwartakan, Komisi I DPR telah menolak rencana pembelian 100 tank Leopard 2A6 bekas. Penolakan didasari pada upaya reformasi TNI dan membangun angkatan perang yang kuat dan profesional. Selain membeli tank, pemerintah juga berencana membeli 6 pesawat tempur Sukhoi dan 3 kapal selam.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan, rencana pembelian alat utama sistem persenjataan itu tetap dijalankan. Apabila ada kecurigaan terhadap pengadaan alutsista, Komisi Pemberantasan Korupsi dipersilakan menyelidikinya. Rencana pembelian ini masih menjadi perdebatan. Leopard 2A6 dinilai tidak sesuai dengan letak geografis Indonesia.

Niat Pemerintah Belanda menjual peralatan militernya ke Indonesia juga menghadapi mosi parlemen yang meminta supaya transaksi itu tidak dilakukan. Indonesia dinilai belum menghormati hak asasi manusia, terutama di Papua. Dikhawatirkan, kalau dibeli Indonesia, tank Leopard akan digunakan untuk aktivitas pelanggaran hak asasi manusia.

Sumber: KOMPAS

Parlemen Belanda Kaitkan HAM dengan Leopard Tidak Bersahabat

MBT Leopard 2A4 SAF. (Foto: Mindef)

20 Januari 2012, Jakarta: Wakil Ketua DPR, Priyo Santoso, menilai pernyataan Parlemen Belanda yang mengaitkan masalah pembelian 100 tank Leopard dengan masalah HAM tidak tepat dan tak ada kaitannya sama sekali.

"Kita mendapatkan pemberitaan yang kuat pemerintah Belanda mengait-kaitkan pembelian Leopard tersebut dengan masalah HAM. Ini pernyataan tidak bersahabat dari pimpinan dan anggota Parlemen Belanda," kata Priyo, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.

Dia menyebutkan, Komisi I DPR berikhtiar sekuat tenaga memperbesar alokasi anggaran terhadap pengadaan arsenal militer Indonesia dan meminta Kementerian Pertahanan segera memodernisasi alat-alat perang secara canggih agar menjadi negara yang disegani.

"Tapi di sisi lain, ternyata Kementerian Pertahanan sering tidak pernah memberikan rancangan besar. Mereka kadangkala secara sepihak, ujug-ujug, tidak ada pembicaraan, tiba-tiba sudah ada pembelian atau rencana membeli dengan pihak lain," katanya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah sedang memberdayakan agar TNI bisa menggunakan arsenal produksi dalam negeri seperti yang dihasilkan banyak perusahaan nasional.

Sumber: ANTARA News

Teguh Rahardjo: Pembelian Leopard Beri Kesempatan Peneliti Indonesi untuk Belajar

Leopard 2A4 milik SAF. (Foto: Mindef)

20 Januari 2012, Subang: Jika mendapat pengetahuan memadai, Indonesia mampu mengembangkan sendiri tank canggih sekelas Leopard . Deputi Menristek Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek, Teguh Rahardjo, menyatakan, "Pembelian Leopard ini akan jadi kesempatan bagi peneliti untuk ikut belajar meningkatkan kemampuan."

Dia katakan, Jumat, spesifikasi teknologi tank Leopard sangat canggih misalnya dari tingkat akurasi penembakannya. Sampai saat ini teknologi yang baru dikuasai Indonesia adalah jenis panser, belum jenis yang beroda rantai yang mampu melewati berbagai medan sangat berat.

Pihaknya, lanjut dia, siap membantu PT Pindad untuk mengkaji teknologi apa saja yang ada di dalam tank tersebut dan membantu mengembangkannya.

"Kalau ini jadi program alih teknologi yang akan dikembangkan secara nasional, kita akan targetkan 5-10 tahun kita sudah bisa kuasai, tapi tentu tergantung kesiapan industri persenjataan dan mesin juga," katanya.

Ia juga mengatakan, TNI sudah lama tidak meregenerasi tank-tank-nya yang kini sudah berusia cukup tua dan kurang layak digunakan sebagai sarana pertahanan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menegaskan pengadaan tank Leopard dari Belanda sudah melalui penelitian dan pengkajian yang matang, tidak diputuskan secara tiba-tiba.

Sedangkan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, "Kementerian Pertahanan memandang secara strategi perlu memodernisasi peralatan militer dalam rangka dua hal yakni memenuhi strategi pertahanan dan untuk memenuhi varian teknologi sebagai tuntutan dari revolusi militer di ASEAN."

Sebelumnya, rencana pembelian tank Leopard ditolak Parlemen Belanda. Mereka menilai Indonesia masih melakukan berbagai pelanggaran HAM.

Sumber: ANTARA News

Kisruh Politik Jelang Kedatangan Leopard

Leopard 2A6 Bundeswehr. (Foto: Bundeswehr)

20 Januari 2012: Rencana pembelian alat utama sistem senjata (Alutsista), jenis Main Battle Tank (MBT) Leopard 2, dengan komposisi 50 unit Leopard 2A4 yang akan ditingkatkan kemampuannya menjadi Leopard 2A6, dan 50 unit Leopard 2A6 bekas untuk TNI AD menuai kritikan dari anggota DPR.

Beberapa anggota Komisi I DPR seperti Effendie Choirie, Priyo Budi Santoso, TB. Hasanudin, Pramono Anung, Ahmad Mizani, dan Al Muzzammil Yusuf meneriakan penolakan terhadap rencana modernisasi Alutsista tersebut.

Berbagai alasan dikemukakan para anggota Komisi I DPR RI agar pembelian tank berat tesebut batal, atau sekedar ditunda, untuk dibicarakan lagi dengan TNI dan Kementerian Pertahanan RI, seperti MBT tidak cocok dengan kondisi geografis Indonesia, dapat mematikan industri pertahanan dalam negeri, hingga dana pembelian tank Leopard 2A6 itu dialokasikan ke peningkatan kesejahteraan prajurit.

Penolakan juga datang dari Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane yang mengatakan pembelian tank Leopard sangat tidak masuk akal. Sebab, perawatannya susah dan biayanya mahal.

Uniknya, Salim Mengga dari Fraksi Partai Demokrat, setuju dengan alasan pemerintah untuk membeli tank bekas Leopard asal Belanda. Menurutnya, alasan yang diajukan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam pertemuan di Hotel Dharmawangsa logis dan masuk akal.

TNI AD sendiri sebagai pihak yang mengajukan pembelian Leopard 2A6, bersikukuh bahwa MBT ini diperlukan untuk meningkatkan kemampuan TNI dalam menangkal ancaman musuh dari luar dan pemenuhan Minimum Essential Forces (MEF), yang dicanangkan Pemerintahan SBY.

Dari konflik yang terjadi antara pemerintah-TNI dan DPR ini ada satu pertanyaan besar, apakah MBT sekelas Leopard 2A6 ini cocok dengan kebutuhan TNI, dan sesuai dengan doktrin pertahanan Indonesia?

Leopard 2A6 adalah MBT buatan Jerman yang dikembangkan berdasarkan varian sebelumnya, yakni Leopard 2A5. Leopard 2 sendiri sudah dikembangkan sejak dekade 1970-an, namun untuk varian A6-nya sendiri, baru dikembangkan dan diproduksi akhir 1990-an hingga awal 2000.

Belanda sendiri adalah pengguna Leopard 2A6 sejak 2003, dan berencana melego ratusan unit Leopard 2A5 dan A6 akibat dari terjangan krisis ekonomi yang melanda Eropa akhir 2009 silam.

Salah satu kekhawatiran DPR mengenai pembelian MBT Belanda ini, karena TNI membeli barang bekas yang dianggap sudah tua, sehingga dikhawatirkan tidak bisa beroperasi dengan baik dan biaya operasinya mahal karena teknologinya sudah ketinggalan. Padahal jika melihat dari sejarah operasionalnya, Leopard 2A6 Belanda ini baru digunakan selama sembilan tahun.

Untuk masalah pembelian tank Leopard akan mematikan industri pertahanan dalam negeri, khususnya Pindad. Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo justru mengungkapkan kedatangan salah satu MBT terbaik di dunia ini justru membantu industri pertahanan dalam negeri, karena memperoleh teknologi MBT.

Melihat kemampuan industri pertahanan dalam negeri yang ada sekarang. Pindad sebagai pihak yang banyak mengembangkan Alutsista untuk keperluan AD, memang belum mampu untuk membuat Alutsista sekelas MBT dalam waktu dekat.

Pindad memang sedang melakukan penelitian pengembangan Alutsista roda rantai (track wheeled), dan pengembangan tank ringan hingga sedang. Namun dua alutsista itu belum bisa diproduksi dalam waktu dekat, karena masih ada bagian-bagian teknolgoi yang belum dikuasai Pindad.

Tidak hanya masalah mampu atau tidaknya Pindad memproduksi tank sekelas Leopard 2A6. Dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sekarang, industri pertahanan Indonesia jelas mampu. Namun timbul pertanyaan selanjutnya, sebanyak apa kebutuhan akan tank sekelas MBT ini?

Karena, jika ternyata kebutuhannya hanya sedikit saja. Pindad bisa merugi, sebab BEP tidak tercapai.
Kebiasaan yang terjadi selama ini, BUMN Strategis sudah mampu membuat produk sekelas dengan produk luar negeri, namun selalu saja terkendala dengan status belum terbukti kemampuannya, alias battle proven.

Terkait masalah doktrin pertahanan. TNI menganut sistem pertahanan pasif/defensif, alias bertahan. Hal inilah yang dijadikan alasan TB. Hasanudin mengapa tank sekelas Leopard tidak cocok, karena kebanyakan negara pengguna tank berat adalah negara agresor, alias negara dengan doktrin pertahanan menyerang.

Mengenai cocok tidaknya MBT beroperasi disuatu negara bukan berdasarkan doktrin pertahanan suatu negara, melainkan tujuan penggunaan MBT itu sendiri. Karena MBT sebagai alat, tentunya digunakan sesuai dengan kubutuhan.

Terakhir, mengenai dana pembelian Leopard sebaiknya dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam Rapim TNI 2012, mengatakan bahwa dana pembelian Aliutsista dengan dana kesejahteraan prajurit terpisah. Sehingga peningkatan kesejahteraan prajurit tidak akan terganggu sama sekali dengan pembelian Alutsista.

Melihat kondisi dan fakta yang ada mengenai Leopard, serta kebijakan pemerintah mengenai pemenuhan MEF dengan pembelian Alutsista, apa yang diungkap DPR mengenai rencana pembelian Leopard bekas Belanda terkesan dipaksakan.

Apalagi KASAD sendiri mengatakan bahwa pembelian tank bekas Belanda ini masih belum final, karena masih menunggu perkembangan sikap parlemen Belanda.

Isu yang berkembang belakangan mengenai rencana pembelian Leopard ini, justru bersifat politis. Penolakan DPR atas rencana TNI ini, disinyalir untuk menjegal KASAD Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang digandang-gadang akan dilantik menjadi Panglima TNI, menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono.

Hal tersebut terlihat dari banyaknya suara penolakan datang dari kalangan oposisi. Sedangkan Fraksi Demokrat mendukung rencana pengadaan tersebut. Ditambah lagi status Pramono Edhie Wibowo sebagai adik ipar Presiden SBY, semakin memperkental aroma politis yang ada.

Sumber: Indonesia Today

RI Bangun Pabrik Bahan Berenergi Tinggi untuk Militer

(Foto: Dahana)

20 Januari 2012, Subang: Indonesia akan membangun pabrik bahan berenergi tinggi (Energetic Material Center) di areal PT Dahana di Kabupaten Subang, Jawa Barat, untuk memenuhi kebutuhan militer.

"Tantangan kita adalah melepaskan ketergantungan akan kebutuhan bahan baku propelan impor, jadi ini kita dukung," kata Menristek Gusti Mohammad Hatta pada kunjungannya ke BUMN di bidang produksi bahan berenergi tinggi (peledak), PT Dahana, di Subang, Jumat.

Pada kesempatan itu Menteri menyaksikan penandatanganan kerja sama PT Dahana-Lapan (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) dan PT Dahana-BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) yang dihadiri Kepala Lapan Bambang Tedjasukmana dan Kepala BPPT Marzan A Iskandar.

Disebutkan Menteri, saat ini Indonesia sedang bersemangat tinggi meningkatkan kemandirian bangsa di bidang penguasaan teknologi pertahanan, dimana propelan, bahan bakar roket menjadi salah satu indikator kemandirian.

"Hanya saja produksi militer harus didukung oleh produk komersial agar perusahaan bisa tetap beroperasi, ditambah lagi harus bersinergi dengan lembaga-lembaga riset untuk kepentingan penelitian dan pengembangan material dan peroketan nasional," kata Gusti.

Gusti juga menyatakan bangga karena di areal yang berisi bahan-bahan mengerikan seperti bahan peledak ternyata gedungnya menjadi yang pertama di Indonesia mendapat sertifikasi "Green Building" dan mencapai kategori platinum untuk gedung baru.

Sementara itu Dirut PT Dahana Tanto Dirgantoro mengatakan, semua aktivitas terkait produksi propelan diarahkan di wilayah Subang ini setelah diletakkan batu pertamanya oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro pada 2010 dan dijadwalkan selesai pada Maret 2012.

Dikatakannya Energetic Material Center ini akan menjadi yang terbesar di ASEAN.

"Kami baru saja memindahkan pabrik (catridged emulsion) yang semula berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya ke Subang yang luasnya mencapai 595 ha. Pabrik kami di Tasik yang hanya di atas lahan 10 ha tak memenuhi syarat jarak keselamatan untuk produksi bahan lainnya," katanya.

Dahana, urainya, selain memproduksi bahan berenergi tinggi untuk militer juga memproduksi kebutuhan komersial seperti keperluan pertambangan migas, pertambangan umum dan konstruksi.

Sedangkan Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lapan, Dr Ing Soewarto Hardhienata mengatakan, propelan yang pembeliannya sering diembargo oleh negara maju, dibutuhkan dalam pengembangan peroketan nasional.

Sumber: ANTARA News

Menteri Lobi Komisi I untuk Beli Leopard di Hotel Berbintang

Leopard 2A4 milik SAF. Luas wilayah Singapura lebih kecil dibandingkan wilayah Jabodetabek memiliki MBT Leopard 2A4. Jepang wilayahnya berupa kepulauan memiliki main battle tank. (Foto: Mindef)

19 Januari 2012, Jakarta: Petinggi partai telah memfasilitasi pertemuan antara pejabat militer dengan anggota Komisi I DPR di hotel berbintang lima di Jakarta untuk membahas rencana pembelian tank bekas Leopard dari Belanda.

"Telah terjadi pertemuan antara Komisi I, pejabat militer dalam beberapa kali di hotel mewah di kawasan Jalan Darmawangsa, Jakarta Selatan dan kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat untuk membicarakan pembelian Tank Leopard," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam rilis kepada wartawan, Kamis (19/1).

Menurut Neta, terjadi perdebatan sengit dalam pertemuan antara petinggi militer, anggota Komisi I, dan seorang menteri.

Neta juga mempertanyakan pihak-pihak tertentu memaksakan kehendak untuk membeli Tank Leopard hingga petinggi TNI, seorang menteri kabinet diturunkan memaksa anggota Komisi I agar mendukung rencana tersebut.

Ia mendesak KPK perlu segera turun tangan menginvenstigasi dan menyadap pejabat-pejabat yang diduga terlibat dalam rencana pembelian tank tersebut.

Lanjutnya, pembelian tank Leopard ini sangat tidak masuk akal karena biaya perawatannya sangat mahal dan tanki BBM-nya mencapai 1.200 liter, sementara jatah BBM untuk tank yang diberikan TNI perhari hanya 10 liter. Artinya, bila dipaksakan dibeli ini hanya menjadi pajangan sebab BBM 10 liter perhari tidak cukup untuk memanaskan mesin Leopard yang minimal per hari satu jam.

Pembelian Tank Leopard Tanpa Persetujuan DPR

Anggota Komisi I DPR, Ahmad Effendy Choirie mengungkapkan, DPR tidak pernah menyetujui rencana pembelian Tank Leopard dari Belanda oleh TNI.

“Jangankan saya yang dari sipil, juga yang lain menolak. Di Komisi I DPR ada lima mantan jenderal, termasuk Pak Salim Mengga yang ahli tank dari Fraksi Demokrat, juga sudah menyatakan menolak. Nah, ini yang patut ditelusuri, ada apa sikap pemerintah, yang tetap ngotot membeli Tank Leopard,” jelas Effendy Choirie, Kamis (19/1/20120.

Pria yang biasa dipanggil Gus Coi tersebut menegaskan, penolakan DPR (Komisi I) didasari sejumlah argumentasi. Yang utama, kata Gus Coi, yang dipaparkan oleh para purnawirawan jendral di Komisi I DPR, geografis Indonesia tak cocok bagi Tank Leopard. Selain itu, tank jenis ini juga tidak cocok untuk alat pertahanan ke depan.

“Jalan-jalan di luar Jawa pasti tak akan mampu menahan beban Tank Leopard kalau dilalui. Tank jenis ini, cocok untuk pertempuran di gurun. Kalau jalan-jalan dilalui Tank Leopard, pasti langsung rusak karena beratnya yang mencapai sekian ton. Makanya, kita di DPR cenderung menolak,” kata Gus Coi.

“Tapi, TNI tetap ngotot dengan berbagai alasan. Makanya, dalam waktu dekat kita akan panggil TNI dan Dephan terkait ini. Kita akan minta penjelasan resmi, kenapa tetap ingin membeli Tank Leopard. Alasan rasionalnya seperti apa, kita akan dengarkan,” katanya lagi.

Sumber: Indonesia Today/Surya

Tank Leopard: Bukan Soal Hubungan dengan Indonesia

Leopard Bundeswehr latihan menyebrangi sungai. (Foto: Bundeswehr)

19 Januari 2012: Niat pemerintah Belanda menjual peralatan militernya ke Indonesia menghadapi mosi parlemen yang meminta supaya transaksi itu tidak dilakukan. Indonesia dinilai belum juga menghormati hak-hak asasi manusia, terutama di Papua. Dikhawatirkan, kalau dibeli Indonesia, tank Leopard yang diobral itu akan digunakan untuk menghajar rakyat sendiri.

Mosi tidak melakukan penjualan senjata itu diajukan oleh Arjan El Fassed, anggota parlemen fraksi GroenLinks, keturunan Palestina Belanda. Alasannya tidak ada yang baru: Indonesia pernah melanggar hak-hak asasi manusia di Aceh, Timor Timur dan sekarang masih terus Papua.

Bermusuhan dengan Parlemen


Belakangan pers Belanda memang ramai memberitakan pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia. Misalnya kekerasan di Papua Oktober silam ketika berlangsung Kongres Papua. Apa yang oleh Jakarta disebut langkah separatisme itu menewaskan enam orang. Begitu pula pengejaran kalangan Ahmadiyah yang disebut sebagai tidak bebas di negeri yang sudah merdeka.

Akankah Pemerintah Belanda Mengikuti Kemauan Parlemen?


Kalau mosi ini dituruti, dalam arti penjualan tank Leopard batal, hubungan Belanda Indonesia akan terganggu. Sebaliknya kalau mosi ini tidak dituruti maka hubungan dengan Indonesia memang akan lancar, tapi pemerintah Belanda akan bermusuhan dengan parlemennya sendiri. Bisa-bisa muncul ketegangan yang akan mengganggu stabilitas pemerintahan minoritas Perdana Menteri Mark Rutte.

Bagi profesor Nico Schulte Nordholt, pengamat hubungan Indonesia Belanda, yang penting walaupun menentang, mosi parlemen ini sebenarnya tidak melarang. Artinya pemerintah tetap bisa menjual tank Leopard kepada Indonesia. Dan kalau kelak pemerintah Belanda bertransaksi dengan pemerintah Indonesia, maka partai-partai yang tetap mendukung koalisi ini tidak akan menentang pemerintah. Diakuinya, hal ini tidak terlalu sering terjadi.

Pemerintah Belanda sekarang terdiri dari dua partai, partai kristen demokrat CDA dan partai liberal konservatif VVD. Keduanya berkoalisi dan mendukung penjualan tank Leopard ke Indonesia. Tetapi masih ada partai ketiga yang tidak resmi mendukung koalisi, sehingga kabinet minoritas ini memerintah. Itulah PVV pimpinan Geert Wilders. Menariknya, PVV mendukung mosi yang menentang penjualan tank kepada Indonesia. Tapi kalau kelak tank Leopard itu jadi dijual, maka menurut perhitungan prof. Nico Schulte Nordholt, PVV tidak akan menjatuhkan kabinet.

Dengan demikian diduga keras penjualan ini tetap akan berlangsung. Bagi Den Haag, dalam kondisi perekonomian seret sekarang, sangat penting untuk menjual sebanyak mungkin perlengkapan militer. Kementerian Pertahanan Belanda harus menghemat sampai 1 milyar euro, sehingga setiap euro tentu akan disambut baik.

Musim Semi Arab


Menariknya mosi parlemen ini memperoleh dukungan mayoritas. Padahal mereka tahu bagi Indonesia tank itu sebenarnya tidak terlalu bermanfaat. “Benarkah negara kepulauan seperti Indonesia butuh tank-tank untuk mempertahankan diri dari ancaman dari luar negeri?” Tanya Nico Schulte Nordholt. Belum lagi kalau melihat keadaan alam Indonesia yang bergunung-gunung yang jelas tidak cocok untuk tank Leopard.

Dengan demikian, kalau memang dibutuhkan, maka tampaknya Indonesia akan mengerahkan tank itu menghadapi para demonstran di jalan-jalan protokol kota-kota besar di Jawa. Di sinilah makna mosi parlemen itu. Dikhawatirkan tank itu akan digunakan untuk melanggar hak-hak asasi manusia.

Tapi menurut penilaian Nico Schulte Nordholt, masalah hak-hak asasi manusia ini tidak hidup terlalu kuat dalam opini publik Belanda. Andaikata pemerintah Belanda berani menentang mosi parlemen, dan kemungkinan ini ada, menurut perhitungan Nico paling banter hanya akan ada protes selama sehari, tidak akan lama. Opini publik Belanda sekarang lebih mengkhawatirkan euro dan kesempatan kerja. Ini artinya masalah lain seperti hak-hak asasi manusia tidak memperoleh perhatian khusus.

Pendapat seperti inilah yang ditentang oleh Arjan El Fassed. Dalam menjelaskan mosinya, anggota parlemen ini menekankan bahwa penjualan tank Belanda ke Bahrein dan Mesir serta suku cadang ke Saudi Arabia telah dipermalukan dengan musim semi Arab. Rejim-rejim pelanggar hak asasi telah berjatuhan, padahal sebelumnya mereka menghadapi kaum demonstran dengan panser yang dibeli di Barat.

Juklak Ekspor Eropa

Indonesia sudah terlebih dahulu mengalami demokratisasi. Ini memberi kesempatan bagi pemerintah Den Haag menjual senjata dan terus memperbaiki hubungan dengan Indonesia. Tapi profesor Nico Schulte Nordholt berpendapat penjualan tank ini sebenarnya bukan soal hubungan baik dengan Indonesia. “Ada satu hal yang lebih mendesak lagi,” kata gurubesar ini, “yaitu keadaan keuangan dan ekonomi Belanda.” Kebutuhan Belanda yang mendesak adalah menjual sebanyak mungkin peralatan militernya dengan harga baik.

“Saya kira dalam hal ini kepentingan sendiri lebih kuat daripada keinginan memelihara hubungan baik dengan negara seperti Indonesia.” Menurut profesor Nico Schulte Nordholt pemerintah Belanda sudah memperhitungkan kalau perlengkapan militer ini tidak terjual, maka akan lebih banyak orang harus diPHK, sehingga pengangguran meningkat.

Yang jelas parlemen Belanda tidak tinggal diam. Begitu tahu terus berlangsung perundingan dengan Indonesia, bahkan konon kedua negara saling kunjung mengenai rencana penjualan ini, Arjan El Fassed melayangkan pertanyaan tertulis. Tidak tanggung-tanggung lagi, dua menteri jadi sasaran surat itu, Menteri Pertahanan Hans Hillen dan Menteri Luar Negeri Uri Rosenthal.

Salah satu pertanyaan yang diajukannya adalah, sudahkah Indonesia diberitahu bahwa menurut Juklak Ekspor Senjata Uni Eropa, sebenarnya Belanda tidak boleh mengekspor senjata ke Indonesia? Dalam juklak ini memang tertera negara-negara anggota Uni Eropa, jadi termasuk Belanda, dilarang mengekspor senjata ke negara yang tidak menghormati hak-hak asasi manusia dan beresiko konflik bersenjata di negara tujuan.

Sumber: RNW

Thursday, January 19, 2012

Mabes TNI Siapkan Daftar Belanja Alutsista

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro (depan), menyalami Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono (kiri ke kanan), Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Soeparno, dan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI, Imam Sufaat, saat Rapat Pimpinan TNI di Cilangkap, Jakarta, Rabu(18/1). Rapat Pimpinan TNI 2012, berkomitmen melanjutkan reformasi birokrasi dan pembangunan kekuatan pokok minimum, dan memprioritaskan pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista), produksi dalam negeri. (Foto: ANTARA/ Ujang Zaelani/ed/nz/12)

19 Januari 2012, Jakarta: Dalam rangka pemenuhan Minimum Essential Forces (MEF), TNI telah menyiapkan alat utama sistem senjata (alutsista) yang dilakukan selama 2010-2014. Pengadaan tersebut menganggarkan dana sebesar Rp156 triliun. Dana ini dibagi untuk pengadaan alutsista baru, peningkatan kemampuan alutsista yang telah dimiliki, dan modernisasi.

Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menjelaskan, TNI selalu melakukan pertimbangan setiap kali melakukan pengadaan alutsista dari luar negeri. Selain harus dengan mekanisme joint production atau transfer of technology, dipertimbangkan juga kemungkinan embargo oleh negara penjual.

Selama ini, banyak negara yang menawarkan kerja sama pengadaan alutsista untuk Indonesia sehingga Indonesia dapat menyeleksinya sesuai syarat dan kebutuhan. “Negara yang mau kerja sama dengan Indonesia banyak, tinggal pilih. Selama ini kami melakukan pengadaan misalnya pesawat tempur dan kapal selam dari Korea Selatan, rudal dari China, pengembangan lain sedang kami susun,” kata Panglima TNI usai Rapat pimpinan TNI di Mabes TNI di Jakarta, Rabu (18/1).

Panglima menambahkan, masing-masing matra selaku user alutsista telah menetapkan shopping list pengadaan alutsista yang dibutuhkan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo memaparkan, selama 2010-2014 TNI AD akan membeli satu batalyon tank berat, satu batalyon multiple launcher rocket system dengan jarak tembak sejauh 70 kilometer (km). “Ini yang kami akan beli, karena kami tak punya,” kata Pramono yang mendampingi Panglima.

Selain itu, lanjut KSAD, TNI AD juga akan melakukan pengadaan heli serang, meriam 155 milimeter dengan jarak tembak 40 km, dan heli serbu. Tak kalah penting adalah modernisasi alutsista penangkal udara yaitu rudal untuk menembak pesawat. “Pesawat sekarang kan sudah cepat semua, ada yang supersonik contohnya,” ujarnya.

Sumber: Jurnas

Komisi I DPR Segera Bahas Kontrak Pengadaan 3 Kapal Selam

ROKS Lee Eokgi (SS 071) kapal selam kelas Changbogo. (Foto: US Navy)

19 Januari 2012, Senayan: DPR telah mendengar adanya kontrak kerjasama dalam pengadaan tiga Kapal selam antara pihak Kemenhan RI dengan Perusahaan Daewoo Shipbuilding Marine Enginerering (DSME), untuk memperkuat TNI AL. Karena itu, Komisi I DPR akan segera memanggil Kemenhan dan Kasal untuk membahas soal telah tercapainya kontrak kerjasama ini.

Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada Jurnalparlemen.com di DPR, kemarin (Rabu/18/1).

“Mungkin sekitar awal Februari nanti kita akan panggil Kemenhan dan Kasal untuk membahas kontrak pengadaaan tiga kapal selam dengan Korsel tersebut. Ini perlu agar menjadi jelas persoalannya.Karena sejuah ini pihak pemerintah belum secara resmi menyampaikan informasi ke DPR. Sehingga saat masyarakat dan media masa menanyakan hal ini, dan DPR sulit menjelaskan, karena informasi yang dimiliki DPR dalam masalah ini masih bersifat informasi informal dan pemberitaan dari media masa itu sendiri,” ujar Mahfudz.

Wakil Sekjen PKS ini menjelaskan, memang sebelumnya Komisi I DPR telah menyatakan atas dukungan untuk pembelian dua kapal selam, berikut anggarannya. Saat itu, spesifikasi dan kualifikasi yang disetujui dalam pembelian dua kapal selam itu, setara dengan kemampuan kapal selam yang dimiliki oleh Kapal selam Singapura.

Mahfudz mengaku senang, jika dari anggaran sebelumnya untuk pengadaan dua unit kapal selam itu, justru saat ini bisa untuk membeli tiga unit. Tetapi pertanyaannya, apakah kemampuannya sama dengan kemampuan dua kapal selam yang disetujui oleh DPR sebelumnya?

“Karena yang saya dengar dari beberapa sumber, spek dan kemampuan tiga kapal selam yang akan dibeli dari perusahaan Korsel itu tidak setara dengan kapal selam milik Singapura, dibawahnya sedikit, namun setara dengan kapal selam milik Malaysia,” tegasnya.

Mengingat informasi dalam pengadaan kapal selam ini terus berkembang dan simpang siur, terutama dari kemungkinan dari spek dan kemampuan yang sebelumnya disampaiakan ke DPR dan Komisi I menyetujui, kata Mahfudz, maka DPR hanya mengingatkan agar pihak pemerintah tidak keluar dari kesepakatan itu.

“Karena setiap perubahan spek dan kualikasi dalam pembelian alutsita dari yang sebelumnya yang telah disepakati dengan DPR, jelas itu akan menimbulkan permasalahan baru. Karena kemudian hal itu akan memunculkan perubahan dari anggota Dewan, mana kala ternyata di tengah jalan pemerintah memutuskan sepihak dalam hal spek alutsita yang di beli tersebut,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada akhir Desember 2011 lalu menandatangani kontrak pengadaan tiga unit kapal selam dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginerering (DSME). Tiga kapal selam ini akan segera melengkapi armada tempur TNI Angkatan Laut.

Kontrak pengadaan tiga unit kapal selam tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan President & CEO DSME Sang-Tae Nam.

Kemenhan berharap, kehadiran tiga kapal selam baru ini dapat memperkuat daya tempur dan daya tangkal TNI Angkatan Laut. Sebelumnya, RI menjajaki beberapa negara untuk pengadaan kapal selam bagi TNI AL. Negara-negara yang sempat dipertimbangkan RI untuk memproduksi kapal selam tersebut adalah Jerman (U-209), Korea Selatan (Changbogo), Rusia (Kelas Kilo), dan Prancis (Scorpen).

Sumber: Jurnal Parlemen

Pembelian Tank Leopard Mematikan Industri Dalam Negeri

MBT Leopard 2A4 SAF. (Foto: Mindef)

19 Januari 2012, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf menilai rencana Kemenhan membeli 100 unit Tank Leopard eks Belanda akan mematikan industri strategis dalam negeri serta bertolak belakang dengan keinginan publik yang menghendaki kemandirian teknologi domestik.

"Rencana pembelian itu harus dikaji ulang. Selama ini PT. Pindad mampu memproduksi tank yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia, lalu kenapa harus impor dari luar. Jika ini tetap dilakukan maka industri dalam negeri akan
bangkrut karena tidak ada yang beli," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Dikatakannya pula bahwa Presiden SBY harus konsisten dengan agenda riset nasional 2010-2014 yang menargetkan kemandirian dalam pengadaan berbagai tipe tank untuk pertahanan dan kemananan.

Pemerintah, katanya lagi, harus tinggalkan paradigma lama yang sudah biasa impor Alutsisa karena jika terus dibiarkan maka makelar pembelian alutsista luar negeri akan terus hidup dan mengancam bangkrutnya industri strategis dalam negeri.

"Saya meminta kepada Presiden SBY untuk mengarahkan visi tersebut kepada Kemenhan. Jangan sampai terkesan masing-masing kementerian jalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi serta visi yang sama," ujarnya.

Muzzammil juga mempertanyakan argumentasi pembelian Tank Leopard bekas itu untuk alih teknologi. Menurut dia, hal itu tidak perlu dilakukan dengan membeli tank bekas hingga 100 unit yang menelan biaya 280 juta US dolar.

"Serahkan saja kepada PT Pindad atau PT DI untuk melakukan riset peningkatan kualitas tank yang sudah mereka produksi sehingga bisa setara dengan Tank Leopard," ujarnya.

Sumber: ANTARA News

TNI Tetapkan Enam Prioritas Pembangunan Pertahanan Negara

Pesawat patroli maritim NC-212 milik TNI AL produksi PT DI. (Foto: Berita HanKam)

18 Januari 2012, Jakarta: Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan telah menetapkan empat di antara enam prioritas pembangunan pertahanan negara pada 2012. Yakni, kemampuan pertahanan untuk mencapai kekuatan pokok minimum (minimum essential forces/MEF).

"Pengembangan kekuatan MEF difokuskan pada peningkatan profesionalisme, modernisasi alutsista, serta pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar," katanya usai Rapat Pimpinan TNI 2012 di Jakarta, Rabu.

Prioritas kedua, lanjut Panglima TNI, pencegahan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dengan meningkatkan operasi bersama dan mandiri di laut.

Ia mengatakan, prioritas ketiga membantu menciptakan rasa aman dan ketertiban masyarakat meliputi penangkalan terorisme, pemberdayaan wilayah pertahanan, operasi intelijen, operasi strategis, koordinasi pencegahan, dan penanggulangan terorisme melalui operasi bantuan TNI.

"Selanjutnya prioritas keempat adalah modernisasi deteksi dini keamanan nasional yang difokuskan pada perluasan cakupan deteksi dini di dalam dan luar negeri melalui analisa lingkungan strategis," katanya.

Panglima Agus Suhartono saat membuka Rapim TNI 2012 mengatakan, berdasarkan perkembangan kondisi nasional dan lingkungan strategis saat ini dan kecederungannya pada 2012 maka persepsi ancaman yang potensial maupun faktual berada pada isu politik dan ekonomi nasional.

Ia mengatakan, masalah bencana alam, dampak pemanasan global, aksi kelompok radikal, konflik horizontal, dan gerakan separatis maupun perbatasan, berdampak kepada kebijakan penetapan skala prioritas pembangunan TNI. "Tidak itu saja, termasuk permasalahan regional maupun global yang berdampak pada situasi nasional," katanya.

Beberapa permasalahan regional misalnya masalah perbatasan, kejahatan lintas nasional, dan keamanan laut, sedangkan di tingkat global antara lain kesulitan perekonomian di Amerika Serikat dan Eropa, kelangkaan energi, pemanasan global, dan perkembangan politik di Timur Tengah.

Rapim TNI 2012 yang bertema "Dengan Komitmen dan Konsistensi yang Tinggi, TNI Bertekad Melanjutkan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum" itu juga menampilkan pameran peralatan pertahanan dalam negeri di lapangan apel BIII Mabes TNI.

TNI Tetap Waspadai Embargo Senjata


TNI tetap mewaspadai kemungkinan embargo dalam setiap pengadaan persenjataan dan peralatan militernya.

"Embargo itu memang salah satu yang kerap menjadi kekhawatiran dalam setiap pengadaan alutsista," kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono usai hari pertama Rapat Pimpinan TNI di Jakarta, Rabu.

Indonesia pernah menjadi sasaran embargo militer Amerika Serikat dan sekutunya pada 1999 terkait dengan dugaan pelanggaran HAM militer Indonesia di Timor-Timur (kini Timor Leste).

Embargo tersebut mengakibatkan tingkat kesiapan dan kemampuan sebagian besar alat dan persenjataan TNI terutama buatan AS dan sekutunya, menurun drastis. Aksi embargo itu, akhirnya dicabut pada November 2005 secara bertahap oleh AS dan sekutunya.

Ancaman embargo juga kembali dimunculkan oleh parlemen Belanda yang menolak rencana pembelian 100 unit Main Battle Tank "Leopard" oleh Indonesia untuk TNI Angkatan Darat, dengan tudingan pelanggaran HAM di masa lalu.

Panglima TNI mengatakan dalam setiap rencana pengadaan alat utama sistem senjata pihaknya harus benar-benar melalui kajian mendalam, apakah alat atau persenjataan yang dimaksud sesuai kebutuhan dan dari negara mana akan diadakan.

"Kita sebagai pengguna selalu mengkaji apa yang cocok dengan kebutuhan dan dari mana akan diadakan. Jika itu sudah pasti kita pilih, kita tetapkan melalui kontrak," kata Agus menambahkan.

Panglima TNI mengatakan pemerintah khususnya TNI telah menjalin kerja sama dengan banyak negara untuk melengkapi dan memodernisasi alat militer dan persenjataannya.

"Misalnya dalam pengadaan kapal selam, kami kerja sama dengan Korea Selatan. Pengadaan peluru kendali, kami kerja sama dengan Tiongkok dan lainnya," katanya.

Sumber: Investor Daily

Kasal: Kapal Selam Pertama Selesai 2015

ROKS Lee Eokgi kapal selam kelas Chang Bogo. (Foto: US Navy)

18 Januari 2012, Jakarta: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno mengatakan, kapal selam pertama dari tiga unit yang dipesan dari Korea Selatan, akan selesai pada 2015.

"Untuk yang pertama diperkirakan selesai pada 2015," katanya, di sela Rapat Pimpinan TNI 2012 di Mabes TNI, Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan kontrak pengadaan tiga kapal selam baru untuk TNI Angkatan Laut telah ditandatangani antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginering (DSME).

Kontrak tersebut ditandatangani pihak Kemhan RI diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, sedangkan pihak DSME diwakili oleh President & CEO DSME Sang-Tae Nam pada Desember 2011.

Kasal menambahkan, untuk kapal selam pertama itu sepenuhnya dibuat di Korea Selatan, dan dua unit sisanya akan dikerjakan bersama antara Indonesia dan Korea Selatan untuk selanjutnya sepenuhnya dikerjakan Indonesia yakni PT PAL.

Senada dengan Kasal, sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan dalam kontrak itu ada ketentuan mengenai mekanisme alih teknologi mulai dari awal hingga akhir pengadaan selesai seluruhnya.

"Artinya dari awal pembelian proses alih teknologi itu sudah berjalan, yakni dengan mengirimkan sejumlah teknisi yang masa kerjanya masih panjang untuk melihat langsung proses pembuatan kapal selam itu," ujar Wamenhan.

"Pengadaan sumber daya manusia yang akan dikirim ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, khususnya PT PAL. Dan jumlahnya relatif besar minimal 50 orang," ujar Sjafrie.

Pada pengadaan tahap kedua, para teknisi yang telah dikirimkan tersebut diharapkan mulai terlibat dalam hal-hal teknis menyangkut pembuatan kapal selam.

"Nah disini mulai ada interaksi fisik langsung para teknisi kita dalam proses pembuatan kapal selam. Jadi, peran negara produsen sudah sekitar 50 persen diambil oleh para teknisi kita," tutur dia.

Sjafrie menambahkan selama proses pembuatan dua kapal selam itu selain menyiapkan dan mengirimkan para teknisi juga sudah dibangun pula galangannya. "Sehingga semua ini berjalan paralel," katanya.

Selanjutnya, ujar Sjafrie, pada pembuatan kapal selam ketiga sudah dapat dilakukan di Indonesia dan seluruhnya dilakukan oleh tenaga-tenaga Indonesia.

"Itu kebijakan dasar, strategi besar dalam mekanisme pengadaan alat utama sistem senjata yang ditetapkan Indonesia baik untuk pengadaan alat utama sistem senjata berteknologi tinggi seperti kapal selam, maupun berteknologi sedang," kata Wamenhan.

Sumber: ANTARA News

Wednesday, January 18, 2012

Avionik F-5 Tiger akan Ditingkatkan oleh Perusahaan Asal Surabaya

Aktivitas programmer di Infoglobal. (Foto: infoglobal)

18 Januari 2012, Jakarta: Untuk mencapai Minimum Essential Forces (MEF), TNI berupaya meningkatkan kemampuan daya tangkal Alutsistanya dengan membeli Alutsista baru guna menggantikan yang lama, dan meningkatkan kemampuan Alutsista yang ada dengan mencangkokan teknologi terkini di Alutsista yang masih laik. Salah satu Alutsista lama TNI yang masih beroperasi namun perlu peningkatan teknologi, adalah pesawat tempur TNI AU, jenis F-5 E/F Tiger II.

Walau sempat diisukan F-5 E/F TNI AU akan digantikan dengan F-16, namun dengan telah dibukanya embargo militer Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia, pesawat tempur yang dibeli tahun 1980 dapat lebih maksimal menjalankan tugasnya.

Kepada itoday, PT. Infoglobal Teknologi Semesta mengatakan, rencananya perusahaan asal Surabaya inilah yang akan meningkatkan kemampuan avionik sang Macan TNI AU. Sehingga pesawat tempur yang dibeli untuk menggantikan Mig-21 TNI AU ini bisa tetap beroperasi di masa depan.

Pesawat tempur F-5 E/F TNI AU sendiri sebenarnya pernah ditingkatkan kemampuannya di 1995 oleh SABCA, perusahaan asal Belgia dalam proyek Modernization of Avionics and Navigation (MACAN).

Kesempatan yang didapatkan perusahaan lokal untuk meningkatkan kemampuan pesawat tempur TNI AU ini, disebabkan karena SABCA, Belgia yang menjalankan proyek MACAN dahulu sudah tidak ada lagi.

Hal tersebut dianggap sebagai sebuah peluang bagi PT. Infoglobal Teknologi Semesta untuk membuktikan diri, bahwa perusahaan lokalpun mampu meningkatkan kemampuan avionik pesawat tempur TNI AU. Apalagi, Infoglobal sudah berpengalaman mengganti avionik pesawat tempur jenis Hawk TNI AU.

Salah satu avionik F-5 E/F TNI AU yang akan ditingkatkan kemampuannya, adalah perangkat Inertial Navigation Unit (INU). Infoglobal sendiri sudah mampu membuat perangkat INU untuk F-5 yang juga bisa dipasangkan di F-16 milik AU.

Dan perangkat INU buatan Infoglobal sendiri bukanlah produk sembarangan. Alat navigasi lokal ini menyabet penghargaan Indigo Fellow 2010 untuk bidang pengembangan industri kreatif digital nasional.

Avionik Lokal di Lirik Negara Asing

Anak Indonesia kembali mencetak prestasi di luar negeri. Kali ini sebuah perusahaan avionik pesawat tempur, PT. Infoglobal Teknologi Semesta (Infoglobal) asal Surabaya, berhasil mengekspor produknya ke negara tetangga, Malaysia.

Ditemui itoday di acara Rapat Pimpinan TNI 2012 di Mabes TNI, Cilangkap, perwakilan Infoglobal mengatakan bahwa perusahaan asal Kota Pahlawan ini mendapatkan kepercayaan dari Malaysia, untuk mengganti avionik Digital Video Recorder (DVR) dan Radar Monitoring Unit (RMU) 18 pesawat tempur Hawk milik Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM).

DVR adalah alat perekam video, radar dan audio di kokpit pesawat dalam format digital. DVR merekam video dari kamera pesawat, simbologi data-data penerbangan, view yang disaksikan pilot serta suara percakapan di kokpit pesawat.

Sedangkan RMU adalah perangkatavionik yang berfungsi menampilkan informasi hasil tangkapan radar yang ada di pesawat tempur tipe Hawk 200.

Berita diliriknya produk lokal oleh asing ini menjadi kebanggaan tersendiri, dimana situasi sekarang, masyarakat dan juga pemerintah masih menganggap produk pertahanan dalam negeri masih kalah bersaing dengan produk luar, hanya karena dianggap belum terbukti kualitasnya, alias belum battle proven.

Sumber: Indonesia Today

Menhan: Industri Pertahanan Nasional Makin Maju

Panser Anoa Paspampres. (Foto: Paspampres)

18 Januari 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, industri pertahanan Indonesia sudah cukup maju. Hal ini diantaranya dibuktikan dengan rencana pembelian Fast Patrol Boat (FPB) ukuran 30–40 meter dari PT PAL dan Landing Platform Dock (LPD), serta panser Anoa.

Menurut Menhan, FPB telah diincar pemerintah Timor Leste, LPD oleh Filipina, sementara Malaysia mengincar panser Anoa. Khusus untuk Anoa, Menhan mengatakan panser buatan Pindad ini telah diakui di dunia dengan pemberian sertifikat dari PBB. “Indonesia telah mengirimkan pasukan ke daerah perdamaian dan mereka juga tahu kalau Anoa sudah dipakai dan telah mendapat sertifikasi dari UN,” jelas Purnomo usai Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Rabu (18/1).

Pembelian FPB oleh pemerintah Timor Leste, tutur Menhan, telah mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia dengan mendorong pembelian tersebut. Pembelian ini dilakukan dengan mekanisme B to B dengan PT PAL. “Selain itu ada permintaan dari Filipina untuk membeli LPD class jadi kami dukung itu,” katanya.

Permintaan pembelian alutsista produksi dalam negeri ini, tutur Purnomo, menunjukkan ketahanan industri nasional sudah cukup maju. “Saya menyatakan apresiasi kepada teman-teman industri pertahanan dari BUMN dan swasta,”ujarnya. Selain itu, lanjutnya, hal ini merupakan product support economy yang perwujudannya dilakukan secara terbuka dan dapat dibuktikan transparansinya.

Sumber: Jurnas

Alutsista dan Belanda Obralan Senjata

MBT Leopard 2A4. Indonesia berencana mengakuisisi 50 Leopard 2A4 dan 50 Leopard 2A6 eks-Belanda. (Foto: Mindef)

16 Januari 2012: Alutsista, singkatan alat utama sistem senjata, bisa dikatakan merupakan kesatuan persenjataan TNI. Walaupun sekarang program itu tidak melulu menyangkut pengadaan senjata, tapi tidak lama lagi Alutsista akan juga berarti penambahan tank Leopard milik Belanda. Maklum negeri bekas penjajah itu sekarang sedang obralan senjata.

Pemerhati militer Tjipta Lesmana berpendapat pada dasarnya Alutsista hanya konsep jangka pendek, paling jauh jangka menengah. Tujuannya menggantikan sejumlah tank yang sudah tua sekali, sudah berusia 40 sampai 50 tahun. Sudah saatnya, demikian Tjipta, tank itu dibesituakan.

Untuk jangka panjang, misalnya 10 tahun atau 20 tahun ke depan, Tjipta Lesmana menilai TNI atau Kemhan belum memiliki konsep yang matang. Dengan citra terpuruk pada masa Orde Baru, TNI jelas kesulitan. Perlawanan di dalam negeri tetap besar, baik dari parlemen maupun dari LSM.

Membina Hubungan

Sebuah juklak Kementerian Pertahanan menegaskan sekarang Alutsista lebih memprioritaskan pemeliharaan daripada pengadaan senjata. Maklum, demikian juklak itu, anggaran pemerintah terbatas. “Ini berarti Kemhan mengambil langkah yang pragmatis, memelihara, baru mengganti yang sudah tua,” demikian Tjipta Lesmana.

Untuk periode 2010 sampai 2014, TNI memperoleh anggaran sebesar Rp. 14 triliun yang jelas juga bisa digunakan untuk belanja senjata.

Salah satu tujuan belanja senjata itu adalah Belanda. Maklum Belanda yang dilanda kesulitan ekonomi sedang melakukan penghematan besar-besaran dengan, antara lain, merampingkan angkatan bersenjatanya.

Den Haag mengobral banyak peralatan militernya. Dan Indonesia tertarik pada paling sedikit dua jenis, tank Leopard serta pesawat tempur F16.

Belanda sebagai tujuan belanja militer ini tidaklah mengherankan, paling sedikit bagi Haryo Adjie, penulis buku tentang kavaleri Indonesia. “Indonesia Belanda sudah membina hubungan di bidang militer cukup lama,” katanya.

Menurut Adjie banyak juga peralatan militer Indonesia yang berasal dari Belanda. Pada tahun 1980an dan 1990an Indonesia membeli fregat Belanda yang kemudian digunakan TNIAL. Karena itu Haryo Adjie tidak melihat ada masalah dengan Belanda.

Mahzab Tank Ringan

Yang baginya merupakan pertanyaan besar adalah seberapa jauh belanja senjata di Belanda ini akan cocok dengan Alutsista. Haryo Adjie cenderung berpendapat faktor-faktor luar negerilah yang menyebabkan Indonesia berniat membeli senjata di Belanda.

Pertama ada kesempatan beli tank murah ketika Belanda mengobral tank Leopardnya. Kedua, negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga sudah memiliki tank moderen dan berat. Malaysia misalnya sudah punya tank berat PT 91 buatan Polandia.

Dua faktor luar negeri ini memang belum tentu sejalan dengan keperluan persenjataan Indonesia.

Dalam soal tank Haryo Adjie tegas: Indonesia menganut mahzab tank ringan. Tank-tank Indonesia, misalnya PT 76, AMX 13, dan Scorpion termasuk tank kecil yang beratnya tidak lebih dari 15 ton. Sementara tank Leopard mencapai 60 ton, empat kali lipat tank Indonesia sekarang.

Hal ini ditekankan oleh Edward Lukman, pengamat persenjataan dari Universitas Indonesia. Kalau nanti Indonesia akhirnya membeli tank Leopard juga, maka akan harus ada penyesuaian yang tidak kecil.

Edward juga menunjuk pada maraknya perdebatan mengenai cocok tidaknya tank Leopard ini untuk alam Indonesia. “Indonesia jelas bukan Irak atau Afghanistan yang dianggap ideal bagi Leopard,” kata dosen Universitas Indonesia ini.

Skenario Scorpion

Di luar pelbagai faktor kemiliteran itu, Haryo Adjie masih menunjuk satu faktor politik yang juga layak diperhitungkan. Itulah larangan Inggris untuk mengerahkan tank Scorpion di Aceh, sewaktu di Serambi Mekah ini masih belum dicapai perjanjian perdamaian. Kena larangan itu akhirnya tank Scorpion memang tidak dikerahkan di Aceh.

Sekarang parlemen Belanda sudah meloloskan mosi yang melarang penjualan tank Leopard ke Indonesia. Pemerintah Belanda belum mengambil keputusan apakah penjualan ke Indonesia itu akan diteruskan.

Perundingan kedua negara mengenai rencana penjualan ini konon juga masih terus berlangsung. Kalau kelak penjualan itu benar-benar berlangsung, Haryo Adjie tidak menutup kemungkinan skenario Scorpion di Aceh akan kembali berulang bagi Leopard.

Bagi Edward Lukman, pengamat kemiliteran Universitas Indonesia, Alutsista sebaiknya diarahkan pada pembinaan Angkatan Laut dan pengembangan Angkatan Udara. Baginya itulah yang benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia dan juga tidaklah berarti bahwa Angkatan Darat ditinggalkan.

Kalau apa yang disebutnya sebagai dua matra itu menjadi moderen, maka Angkatan Darat juga akan punya ruang gerak. “Jadi saya pikir tidak salah kalau ke depan itu diberi fokus pada dua matra tadi, AL dan AU,” demikian Edward Lukman.

Sumber: RNW

Rapim TNI 2012 Gelar Alutsista Produk Indonesia

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono (kedua kiri), berbincang dengan Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI, Iskandar Sitompul (kiri) saat Rapat Pimpinan TNI di Cilangkap, Jakarta, Rabu(18/1). Rapat Pimpinan TNI 2012, berkomitmen melanjutkan reformasi birokrasi dan pembangunan kekuatan pokok minimum, dan memprioritaskan pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista), produksi dalam negeri. (Foto: ANTARA/ Ujang Zaelani/ed/nz/12)

18 Januari 2012, Jakarta: Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2012 yang berlangsung di Markas Besar (Mabes) TNI diwarnai acara gelar Static Show Alat Perlengkapan Pertahanan (Alpahan) Produksi Industri Dalam Negeri. Di dalam tenda, terdapat 38 stand yang menampilkan sejumlah peralatan dan perlengkapan militer.

Sementara di luar tenda, memamerkan berbagai kendaraan tempur serta alat berat militer. APC Amphibi merupakan kendaraan tempur untuk mengangkut pasukan pendarat marinir produksi TNI Angkatan Laut (AL) dan PT Wirajayadi Bahari.

"Hasil produksi telah diuji coba dan memenuhi standar dan keselamatan TNI AL serta ergonomis sebagai kendaraan tempur amphibi, yang memenuhi standar operasional TNI AL," kata Owner PT Wirajayadi Bahari, Bintoro, di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (18/1).

Dia menjelaskan, proses pembangunan dilakukan di Denhar Lanmar Surabaya. APC Amphibi yang diproduksi juga dapat disejajarkan dengan produk sejenis dari negara lain. "APC Amphibi ini tidak kalah dengan negara luar," jelas Bintoro.

Dia berharap, alat utama sistem senjata (alutsista) dalam negeri dapat diandalkan di kemudian hari. "Alutsista dalam negeri harus jadi andalan dan kebanggaan Indonesia," tandasnya.

Sumber: Suara Pembaruan

Wamenhan: Modernisasi Alutsista Pil Pahit Kemhan

Jet tempur latih/serangan ringan T-50 akan gantikan Hawk. (Foto: KAI)

17 Januari 2012, Jakarta: Selain sebuah kabar gembira bagi modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), anggaran yang diterima Kementerian Pertahanan sebesar Rp150 triliun juga merupakan beban. Karenanya, dalam melakukan modernisasi alutsista Kemhan melakukan pengawasan yang ketat.

"Sebenarnya pil pahit, beban bagi Kemhan dengan anggaran Rp150 triliun ini. Tapi gula bagi bisnis militer," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafries Sjamsoeddin dalam acara silaturahmi Menhan denga pimpinan redaksi media massa di Jakarta, Selasa (17/1) malam.

Dalam pelaksanaannya, tambah Sjafrie, Kemhan melakukan tiga tahap pengawasan. "Kami lakukan pengawasan, yaitu pre audit, currrent audit, dan post audit," ujarnya.

Penguatan militer dengan melakukan modernisasi alutsista ini, jelasnya Sjafrie, merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk mencapai keunggulan negara. Penguatan militer ini juga dia nilai sebagai syarat negara yang berdaulat.

Beruntung, lanjut Sjafrie, modernisasi alutsista ini sejalan dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah. "Pengadaan ini tak hanya dilihat dari kuantitas, tapi perlu memperhitungkan hal-hal lainnya," imbuhnya. Pertimbangan tersebut, tuturnya, adalah pembangunan strategi militer yang menjadi strategi pertahanan, pertimbangan teknologi dan kemoderenan peralatan militer, serta pertimbangan wilayah teritorial sebagai perhitungan strategi.

Menhan: Kekuatan Militer Indonesia Membuat Gentar Negara Lain

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) yang dilakukan Indonesia saat ini telah menggetarkan negara-negara lain. "Penguatan alutsista yang kami lakukan sudah membuat khawatir negara lain," kata Menhan dalam silaturahmi dengan pemimpin redaksi media massa di Gedung Jenderal TNI M Yusuf Menteng Jakarta Pusat, Selasa (17/1).

Menurutnya, pembangunan kekuatan militer yang dilakukan Indonesia disebabkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan teknologi yang semakin membaik. Dia mencontohkan hal ini terjadi juga pada Cina. "Pembangunan kesejahteraan selalu diikuti dengan pembangunan keamanan," ujarnya.

Purnomo juga menegaskan pengadaan alutsista ini tidak bertujuan untuk untuk menyerang negara lain. "Bukan untuk offense, tapi defense. Menjaga kedaulatan negara," jelasnya.

Ditambahkan Menhan, kekuatan militer Indonesia saat ini memang sudah diperhitungkan oleh negara-negara tentangga. Dia mencontohkan kekuatan militer TNI AD yang memiliki batalyon infantri terbesar se-ASEAN, yakni 100 batalyon lebih.

Untuk penguatan alutsista Indonesia, Kemhan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp150 Triliun selama tahun 2009-2014. Dana ini dibagi menjadi Rp50 triliun untuk pengadaan, Rp45 triliun untuk perawatan, dan Rp.50 triliun untuk produksi dalam negeri.

Sumber: Jurnas

Wendy Tuntut Pemerintah Jelaskan Lima Poin "Assessment"

MBT Leopard 2A4. (Foto: Mindef)

18 Januari 2012, Jakarta: Berkait dengan pembelian tank bekas Leopard dari Belanda, pemerintah diminta segera memberikan penjelasan terkait proses penilaian yang sudah dilakukannya.

Peneliti kajian keamanan di Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), Wendy Prajuli, menyatakan, dalam setiap pengadaan dan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista), dia selalu berpendapat harus melalui lima hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, alutsista yang dibeli harus sesuai dengan strategi pertahanan negara yang telah disusun.

Kedua, alutsista yang dibeli juga harus sesuai dengan cetak biru (blue-print) modernisasi alutsista yang telah disusun.

Ketiga, alutsista yang dibeli harus sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.

Keempat, jika alutsista yang dibeli adalah alutsista bekas, maka harus ada jaminan ketersediaan suku cadang alutsista yang dibeli.

Kelima, jika yang dibeli berstatus bekas, maka alutsista tersebut harus dipastikan dalam kondisi baik.

Wendy menegaskan, pertimbangan berdasarkan kelima hal penting itu perlu dilakukan agar pembelian senjata yang dilakukan dapat meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia. "Jangan sampai uang pajak rakyat terbuang percuma akibat kesalahan dalam pembelian main battle tank tersebut," kata Wendy dalam surat elektroniknya kepada Kompas.com, Rabu (18/1/2012) sore.

Keterangan itu disampaikan untuk meluruskan berita sebelumnya, Selasa (17/1), berjudul "Pembelian Tank Bekas Leopard Tidak Rasional".

Menurut dia, judul itu tidak sesuai dengan keterangan yang dia sampaikan dalam wawancara tertulis sebelumnya.

Wendy menambahkan, lima pertimbangan penting yang dia sampaikan itu berlaku untuk pengadaan semua alutsista, tidak hanya bagi Leopard itu.

Wendy mengaku hingga kini belum mendengar pemerintah memberikan penjelasan bahwa pembelian tank tersebut telah melewati lima poin penilaian tersebut. "Karena itu, saya berharap pemerintah segera mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan bahwa rencana pembelian tank Leopard telah melalui 5 poin assessment (penilaian) tersebut," katanya.

Tidak tepat

Terkait pernyataan pemerintah bahwa pembelian Leopard salah satunya merupakan respons atas Malaysia yang telah memiliki persenjataan jenis MBT, Wendy berpendapat alasan itu tidak tepat. Pasalnya, dengan karakter Asia Tenggara yang kepulauan, MBT Malaysia tidak akan memberikan ancaman yang besar terhadap Indonesia.

"Seharusnya, sebagaimana telah saya sampaikan di atas, pemerintah menggunakan alasan strategi pertahanan dan cetak biru modernisasi persenjataan Indonesia yang telah disusun sebagai alasan pembelian alutsista, dalam hal ini tank Leopard," katanya.

Indonesia Butuh Tank Baru

Indonesia sangat membutuhkan tank terbaru dan canggih untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.

"Secara ideal, Indonesia butuh tank terbaru jenis Main Battle Tank seperti Leopard. Saat ini, Indonesia hanya punya jenis light tank atau tank ringan," kata pengamat militer Muhajir Effendi kepada itoday, Rabu (18/1).

Muhajir juga tidak sependapat jika dikatakan Tank Leopard yang akan dibeli pemerintah Indonesia tidak cocok dengan wilayah Indonesia. "Malaysia kondisi alamnya sama dengan Indonesia, juga memiliki jenis tank seperti ini. Memang, tank Leopard didesain tidak sesuai dengan alam Indonesia, tetapi untuk menjaga wilayah perbatasan sangat diperlukan," ungkapnya.

Kata Muhajir, membeli peralatan militer dari Eropa atau AS sangat berbeda dengan Rusia. "Rusia akan menentukan peralatan militer yang sesuai dengan kondisi Indonesia, contohnya pesawat Sukhoi, tempat duduk maupun lainnya disesuaikan dengan orang Indonesia. Ini berbeda jika kita membeli dari AS atau Eropa," jelas Muhajir.

Kata Muhajir, pembelian tank bekas itu, nantinya bisa menjadi transfer teknologi bagi pembangunan industri militer Indonesia. "Kita harapkan dengan pembelian tank itu ada usaha pemerintah mengembangkan tank jenis Main Battle Tank untuk industri militer di Indonesia," papar Muhajir.

Muhajir juga memaklumi Indonesia merencanakan membeli tank bekas Leopard karena disesuaikan dengan Minimum Essential Force yang dikonsepkan Panglima TNI.

Sumber: KOMPAS/Indonesia Today

Kasad: Indonesia Belum Mampu Buat Tank Jenis Leopard

Leopard 2A5. (Foto: Mindef)

18 Januari 2012, Jakarta: Di tengah polemik pengadaan Tank Leopard asal Belanda, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo menegaskan bahwa saat ini Indonesia belum mampu membuat tank jenis berat sekelas Leopard.

"Khusus tank berat kita belum mampu," kata Jenderal Edhie di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (18/1).

Menurut Edhie, tank memiliki tiga jenis kualifikasi yakni ringan, sedang dan berat, teknologi Indonesia masih mencoba untuk membuat tank dengan kelas sedang.

Edhie menjelaskan dari 11 Batalyon Kavaleri yang dimiliki Angkatan Darat, 2 Batalyon terbaru memiliki tank dengan nama Scorpion.

"Scorpion jenis tank ringan dan itu semua produk tahun 50an, jadi kalau diliat kita sudah jauh ketinggalan soal tank," ujarnya.

Saat ini AD lanjut Edhie bekerjasama dengan PT Pindad mengupgrade 13 tank AMX-13 untuk dikembangkan agar bisa mencapai sedang. Edhie berharap adanya peningkatan teknologi agar bisa menyerap teknologi asing untuk memproduksi tank dengan jenis berat.

Meski demikian, Jenderal Edhie menegaskan keputusan untuk membeli Tank Leopard belum final, karena pada dasarnya Leopard itu adalah salah satu divisi tank di Belanda yang akan dihapuskan.

"Mereka punya cadangan sekitar 150 tank selanjutnya kita diberi kesempatan untuk melihat dan memilih, menentukan harga," tandasnya.

"Barangnya sudah ada di gudang semakin cepat disetujui pembelian juga akan cepat ke Indonesia," tambahnya.

Sumber: Info Publik

Kemhan Siap Transparan Terhadap KPK dan BPK

Leopard 2A4. (Foto: Mindef)

18 Januari 2012, Jakarta: Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan kesiapanya untuk dipantau oleh KPK dan BPK terkait pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista), termasuk mengenai rencana pembelian 100 unit Main Battle Tank ‘Leopard’.

"Pengadaan alutsista mendapatkan pengawasan khusus oleh High Level Commitee (HLC) pimpinan Wamenhan dan Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa yang dipimpin Irjen," kata Purnomo usai pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Selasa (17/1) malam.

Menurut Purnomo, pihaknya akan mengundang KPK dan juga BPK. Sistem pengawasan, pencegahan, penyimpangan pengadaan barang dan jasa sudah berjalan baik.

Inspektur Jenderal Kemhan Laksdya TNI Gunadi, mengungkapkan, Kementerian Pertahanan sebenarnya sangat ingin memasukkan KPK dan BPK untuk terlibat secara langsung dalam tim pengawas, namun hal ini ditolak karena terbentur undang-undang. Meskipun demikian, telah dilakukan MoU dengan KPK dan BPK agar komunikasi berjalan intensif dan pemeriksaan dapat dilakukan jika terjadi kecurigaan.

"Tim ini berharap KPK dan BPK di dalam, tetapi mereka menolak karena undang-undang. Tetapi ada MoU Kementerian Pertahanan dengan KPK dan BPK dimana menjadi saluran komunikasi yang intens. Mereka silahkan saja kalau mau masuk," jelasnya.

Ia pun memastikan Kementerian Pertahanan terbuka dan siap jika KPK atau BPK ingin bertanya mengenai proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan termasuk dalam rencana pengadaan 100 unit Main Battle Tank ‘Leopard’.

Sumber: Info Publik

Vietnam Operasikan Kapal Patroli Meriam Pertama Buatan Lokal

Kapal patroli HQ-272 kelas TT400TP. (Foto: QĐND)

18 Januari 2012, Jakarta: Galangan kapal Hong Ha menyerahkan kapal perang pertama buatan Vietnam ke Angkatan Laut Vietnam (Hải quân nhân dân Việt Nam) di Hai Phong, Senin (16/1) . Kapal patroli meriam kelas TT-400TP pertama diberi nama HQ 272 dipesan oleh Kementrian Pertahanan.

Kapal HQ 272 sukses menembakan peluru tajam saat pengujian dan seluruh parameter kapal sesuai dengan rancangan. Laksamana Pham Ngoc Minh Wakil KASAL, mengatakan kapal HQ 272 akan berkontribusi meningkatkan kekuatan tempur Vietnam, dan yang paling penting, Vietnam secara gradual ahli dalam teknologi pembuatan kapal. Minh menambahkan, kapal ini akan melakukan patroli menjaga kedaulatan perairan, kepulauan dan daratan negara.

Kapal patroli HQ-272 saat diujicoba. (Photo: Z173 Factory offers)

Kapal patroli meriam kelas TT-400TP (TT = Tuần Tra/Patroli; 400 = diatas 400 ton; TP = Tàu Pháo = Kapal meriam) mempunyai empat tugas;
1. Menghancurkan seluruh kapal amphibi dan korvet musuh;
2. Menjaga pangkalan, armada amphibi, armada pendukung operasi kapal dalam pergelaran kekuatan dan menindai ranjau;
3. Menjaga kapal dagang di laut;
4. Serta sebagai kapal pengintai taktis di laut.

Spesifikasi:
1. 1x kanon 76 mm AK-176
2. 1x kanon 30 mm AK - 630,
3. Panjang kapal 54,16 meter;
4. Lebar kapal 9,16 meter;
5. Kecepatan maksimum 32 knot;
6. Waktu operasi 30 hari;
7. Jarak jelajah 2500 mil laut.

Pemasangan senjata oleh para enginer dan pekerja. (Photo: Z173 Factory offers)

Kanon utama 76 mm AK-176 dibagian haluan kapal. (Foto: QĐND)

Sistem radar kapal. (Foto: QĐND)

Sistem di anjungan kapal. (Foto: QĐND)

HQ 272 saat uji penembakan kanon. (Foto: VoV)

Sumber: VNExpress
@Berita HanKam

Pemerintah Anggarkan Rp 57 T untuk Pembelian Alutsista TNI

TNI AD akan dilengkapi helikopter serbu Apache buatan Boeing, Amerika Serikat. (Foto: Istimewa)

16 Januari 2012, Jakarta: Dalam upaya mendukung agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat melaksanakan tugas pokoknya, Pemerintah melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan kekuatan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) tahun 2010 – 2014, dengan menyediakan anggaran Rp 57 triliun. Sebanyak Rp 7 triliun di antara dana Rp 57 triliun ini sudah dialokasikan pemerintah melalui DIPA Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun anggaran 2010 lalu.

Alokasi anggaran Alutsista TNI itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alutsista TNI Tahun 2010 – 2014, yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 27 Desember lalu.

Dalam Keppres itu disebutkan, Menteri Pertahanan Purnomo Yosgiantoro akan menyusun kerangka kebutuhan tambahan pendanaan untuk tahun anggaran 2010 – 2014, dengan nilai paling banyak Rp 57 trilun.

Daftar kebutuhan itu memuat:
a. jenis/spesfikasi teknis/jumlah pengadaan barang dan jasa;
b. harga untuk setiap unit pengadaan barang dan jasa;
c. negara produsen barang dan jasa; d. alih teknologi/produksi bersama untuk kepentingan pengembangan industry pertahanan dalam negeri;
e. sifat pengadaan barang dan jasa; dan rencana pengadaan dan perkiraan kebutuhan anggaran dalam setiap tahun.

Selanjutnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menilai daftar kebutuhan yang disusun Menhan itu sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan untuk selanjutnya diteruska kepada Menteri Keuangan Agus Martowardoyo

“Menteri Keuangan menetapkan sumber pendanaan untuk membiayai pemenuhan kebutuhan kekuatan pokok minimal Alutsista 2010 – 2014 melalui mekanisme APBN, sebagian bagian dari pagu Kementerian Pertahanan setiap tahun anggaran,” bunyi pasal 6 ayat 1,2,3 Keppres No. 35/2011 itu.

Adapun mekanisme pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan, dengan mempertimbangkan perbaikan mekanisme perencanaan, peningkatan kemampuan penyerapan anggaran, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. “Sifat pengadaan barang dan jasa dilakukan dalam satu tahun ataupun tahun jamak,” tegas pasal 8 Keppres tersebut.

Keppres Nomor 35 Tahun 2011 itu juga menegaskan, bahwa pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dilakukan dengan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, dan dilaksanakan dalam rangka revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.

Sumber: Seskab

Tuesday, January 17, 2012

TB Hasanuddin: Geografis Indonesia Tidak Cocok untuk MBT Leopard

MBT Leopard 2A4 milik SAF. (Foto: Mindef)

17 Januari 2012, Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan, DPR pasti menyetujui TNI dilengkapi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang canggih, namun dengan catatan harus cocok dengan doktrin pertahanan dan karakter geografis atau medan di Indonesia.

Kepada pers di Jakarta, Selasa, Hasanuddin menjelaskan bahwa keberadaan Main Battle Tank (MBT) Leopard untuk memperkuat alutsista TNI sangat tidak cocok untuk manuver di wilayah geografis di Indonesia yang gembur, terpotong-potong dan bahkan tergenang air (rawa).

Selain itu, ia menambahkan, tank Leopard juga dinilai kurang taktis untuk sistem pertahanan pulau-pulau seperti di Indonesia.

"Saya dan teman-teman dengan sungguh-sungguh mempelajari dengan seksama tentang keunggulan dan kelemahan tank Leopard yang akan dibeli TNI dengan harga cukup mahal itu dan kemudian menyatakan menolak pembeliannya," ujarnya.

Lebih lanjut Hasanuddin menjelaskan bahwa sejumlah dasar penolakan rencana pemerintah membeli tank Leopard dari Belanda adalah sampai hari ini Kemenhan belum secara resmi memberikan penjelasan kepada Komisi I tentang rencana pembelian 100 tank Leopard (50 tipe 2A4 dan 50 tipe 2A6) bekas Belanda itu.

Menurut dia, tank tersebut memang canggih, tapi sebenarnya juga cukup mahal untuk tipe 2A4 seharga 700.000 euro dan tipe 2A6 senilai 2,5 juta euro serta masih ditambah biaya overhaull 800.000 euro per unit.

Alasan lainnya adalah, bobot tank Leopard seberat 63 ton juga dinilai tidak sesuai dengan kondisi geografis wilayah Indonesia yang seharusnya menggunakan kendaraan tempur jenis medium tank berbobot 23 ton saja.

"Sebenarnya atas perintah presiden pada tahun 2010, PT Pindad telah mengembangkan medium tank 23 ton yang lebih cocok dan sudah menjadi prototipe yang tinggal dikembangkan," ujarnya seraya menambahkan tank jenis itu jauh lebih ringan, lincah, dan murah karena bisa diproduksi di dalam negeri.

Secara terpisah anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan bahwa rencana pembelian 100 tank Leopard itu sangat realistis dan sesuai kebutuhan TNI di masa mendatang.

"Saya belum ahli alutsista walaupun terus belajar keras di Komisi I. Tapi rencana membeli 100 tank Leopard itu realistis dan sesuai dengan kekuatan pertahanan minimal (Minimum Essential Force/MEF)," ujarnya.

Sumber: ANTARA News