Friday, March 11, 2011

Kapal Induk INS Vikramaditya Mulai Diuji Coba


11 Maret 2011, Moskow -- (Berita HanKam): Kapal induk INS Vikramaditya (eks Admiral Gorshkov) yang sedang diremajakan, mulai uji dock 1 Maret di galangan kapal Severodvinsk, diberitakan harian lokal the Moscow Times.

Fokus pengujian menguji unit pembangkit tenaga utama dan sistem persenjataan radio-elektronik yang dibuat di India.

Admiral Gorshkov dipensiunkan dari AL Rusia pada 1996. Dijadwalkan kapal induk dikirimkan ke India 2012, terlambat empat tahun dari jadwal semula.

Sumber: the Moscow Times
© Beritahankam.blogspot

Kapal Perang TNI AL Merapat di Manado Dukung ARF Direx

11 Maret 2011, Manado -- (ANTARA News): Sejumlah warga mengamati kapal bantalan udara atau Hovercraft milik TNI Angkatan Laut yang telah disiagakan di pantai Manado, Sulawesi Utara, Kamis (10/3). Sejumlah Kapal perang milik TNI AL di datangkan untuk mendukung pelaksanaan latihan penggulangan bencana, Asean Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF Direx) yang akan diikuti 27 negara peserta . (Foto: ANTARA Sulut/Basrul Haq/11)

Sejumlah warga mengamati kapal rumah sakit milik TNI Angkatan Laut KRI dr Suharso-990 yang sedang lego jangkar di sekitar perairan Manado, Kamis (10/3). KRI tersebut akan dijadikan sebagai rumah sakit terapung pada pelaksanaan latihan Penggulangan bencana, Asean Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF Direx) yang akan diikuti 27 negara peserta. (Foto: ANTARA Sulut/Basrul Haq/11)

Sumber: ANTARA News

Latihan Terbang Malam Tobago


9 Maret 2011, Juanda -- (Puspenerbal): Suasana serius melingkupi Briefing Room Sarang Rajawali. Sembilan siswa Penerbang TNI AL yang tergabung dalam Angkatan Pabang XIX begitu antusias memperhatikan instruksi yang diberikan oleh instruktur Skruadron 200 Wing Udara 1 Puspenerbal. Pada saat briefing tersebut hadir Staf Operasi, Suslambang, Staf Senerbal, Staf Skuadron 200 dan personel kesehatan. Program latihan terbang bagi Siswa Dikpabang XIX dilaksanakan setelah menempuh tahapan Manuver Dasar (MD), Pre solo, Precision, Basic Instrument dan Radio Instrument.

Dengan penuh kesabaran dan ketelitian, Instruktur Penerbang Mayor Laut (P) Eko Syam memberikan instruksinya kepada para siswa penerbang tentang materi apa saja yang akan dilatihkan pada malam hari ini. Latihan terbang yang berlangsung malam ini merupakan hari ke-8 dan direncanakan berakhir tanggal 17 Maret 2011 mendatang. Adapun pesawat yang digunakan dalam latihan ini disiapkan sebanyak tiga buah TB-10 Tobago dengan nomor lambung L-206, L-207, L-205.

Sorti I, II dan III dilaksanakan pada puluk 18.40 Wib yang diawali oleh instruktur Mayor Laut (P) Suanda dengan membawa siswa penerbang letda Laut (P) Kuswoyo, Ltd. Laut (P) Roni Adrian, Ltd. Laut (P) Fetaro dengan pesawat L-209 dan berikutinya Instruktur penerbang Mayor Laut (P) Eko Syam dengan siswa penerbang Letda Laut (P) Haryanto, Letda Laut (P) Bani Safangat, dan Letda Laut (P) Jepriano.

Malam ini cuaca lebih cerah dibandingkan hari-hari yang lalu, sehingga para siswa dengan penuh semangat melakukan persiapan diri dengan melaksanakan pre flight check terlebih dahulu bersama para teknisi dari Flight IV Skuadron 200 di Apron hanggar Lanudal Juanda.

Dari hasil latihan terbang malam ini, nantinya akan dilaksanakan evaluasi evaluasi oleh dewan instrukur untuk menentukan klasifikasi sebagai penerbang Fixwing atau Rotarywing. Setelah melewati tahapan ini, para siswa penerbang akan melanjutkan pendidikannya sesuai kejuruannya, pilot Rotarywing menggunakan helikopter latih EC-120 Colibry dan pilot Fixwing menggunakan Nomad N-22/24. Untuk mempercepat proses latihan terbang, Puspenerbal telah menyiapkan sarana latihan berupa Simulator Pesawat dengan berbagai jenis dan telah dikembangkan dengan Naval Aviation Combat Simulator secara integral, sehingga para pilot dapat mensimulasikan teknik menerbangkan pesawat sebelum mempraktekannya dengan pesawat sesungguhnya.

Dalam pelaksanaan latihan terbang malam ini dilaksanakan koordinasi secara integral antara Wing Udara 1 dan Lanudal Juanda, dalam mendukung kesiapan terbang malam. Adapun dukungan yang dilaksanakan Lanudal Juanda di antaranya menyiapkan unsur Cresh team sebagai sarana Faslabuh yang dimiliki berupa satu unit Pemadam Kebakaran (PMK) yang tergabung di dalam Satuan Pertahanan Pangkalan (Sathanlan). Dukungan Cresh team yang lain juga disiapkan berupa satu unit ambulan beserta flight nurse guna mengantisipasi apabila terjadi kondisi darurat.

Dalam kegiatan latihan terbang malam ini, perwira Suslambang Wing Udara 1 memberikan catatan evaluasi terhadap keterbatasan Fasilitas labuh yang dimiliki oleh Lanudal Juanda. Catatan penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan latihan terbang malam ini adalah tidak berfungsinya lighting taxi yang tidak menyala sera three, sera four, sera papa one, sera papa two, short one --







Sumber: Puspenerbal

Kasal, Kasau, dan Kapolri Terima Brevet Komando

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jendral TNI George Toisutta menyematkan Brevet Komando kepada Kasal, Kasau, dan Kapolri.

11 Maret 2011, Jakarta -- (PRLM): Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno, menerima penyematan baret merah dan brevet komando kehormatan Kopassus dari Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jendral TNI George Toisutta, di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (11/3).

Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana TNI Tri Prasodjo, penyematan baret merah dan brevet komando tersebut juga diberikan kepada Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Imam Sufaat, dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Timur Pradopo.

Penyematan itu dilakukan dalam upacara militer yang diwarnai dengan dentuman bahan peledak sebanyak enam kali, demo terjun payung yang dilakukan oleh 20 peterjun dari Kopassus, Korps Marinir TNI AL, Paskhas,dan Korps Brimob. Selain itu upacara juga diwarnai dengan defile pasukan.

Sementara itu Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono,S.E. mengatakan, pemberian Brevet Komando kehormatan disematkan kepada mereka yang telah ikut mengembangkan dan memberikan dorongan terhadap terwujudnya semangat dan jiwa Kopassus yang mahir dan handal, serta dapat dibanggakan melalui dharma bakti kepada nusa dan bangsa, serta seluruh masyarakat Indonesia.

Bagi para prajurit TNI-POLRI, lanjutnya, pemberian Brevet Komando ini bermakna strategis untuk memupuk jiwa korsa (Esprit de Corps) di antara sesame unsur TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara serta dengan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang pada dasarnya secara bersama-sama merupakan tulang punggung utama (The Main Backbones) pertahanan dan keamanan dalam mempertahankan setiap jengkal tanah Indonesia yang kita pijak ini.

Sumber: PRLM

Casa dan BO-105 Perkuat Wing Udara 2


9 Maret 2011, Juanda -- (Puspenerbal): Luas perairan yurisdiksi nasional di wilayah kerja Koarmabar cukup luas begitu pula dengan potensi kerawanan dan ancaman baik berupa pelanggaran kedaulatan maupun pelangaran hukum di laut menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Selat Malaka sebagai jalur internasional yang strategis, memerlukan prioritas jaminan keamanan bagi kapal-kapal yang melintasi selat ini. Begitu pula dengan tingkat kerawanan bencana alam yang sering terjadi di sepanjang pantai barat pulau Sumatera hal tersebut memerlukan tindakan yang cepat dalam penanggulangannya.

Mengingat kondisi dan kerawanan tersebut, pimpinan TNI Angkatan Laut mengambil kebijakan untuk mengalih binakan dua pesawat udara dari Wing Udara 1 yang berkedudukan di Lanudal Juanda ke Wing Udara 2 yang berkedudukan di Lanudal Tanjungpinang, yaitu satu Casa NC-212 dan satu helikopter Bolkow Bo-105 guna mendukung operasi laut termasuk diantaranya melaksanakan patroli maritime maupun untuk mendukung pergerakan logistik ke daerah rawan bencana secara terbatas.




Pada hari Selasa 08 Maret 2011 pukul 08.30 Wib bertempat di Apron Lanudal Tanjung Pinang telah dilaksanakan upacara penandatanganan berita acara alih bina pesawat udara dari Komandan Wing udara 1 Kolonel Laut (P) Dadun Kohar kepada Dan Wing 2 Kolonel Laut (P) Sigit Setiyanta berupa satu unit casa NC-212 dengan nomer lambung U-618 dan satu unit helikopter bolkow BO-105 dengan nomer lambung NV-409, upacara penandatanganan berita acara alih bina pesawat udara dipimpin langsung oleh Komandan Puspenerbal Laksamana Pertama TNI H. Sipahutar M.Sc.

Dengan bertambahnya kekuatan pesawat udara tersebut, diharapkan Wing Udara 2 mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam melaksanakan tugas pertahanan dan keamanan negara di laut guna mewujudkan stabilitas keamanan dan ketahanan nasional yang tangguh.

Sumber: Puspenerbal

Kerjasama Pertahanan Indonesia-Korsel Terus Ditingkatkan


11 Maret 2011, Jakarta -- (DMC): Jakarta, DMC- Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan (Korsel), khususnya dalam bidang pertahanan, saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, demikian dikatakan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro saat menerima Duta Besar Korsel untuk Indonesia, Kim Ho Young, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Kamis (10/3).

Kunjungan Dubes Korea Selatan yang telah menguasai Bahasa Indonesia tersebut, dimaksudkan untuk menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah Indonesia, khususnya jajaran Kemhan, yang telah mendukung penuh selama dirinya bertugas di Indonesia. Selanjutnya Kim Ho Young akan kembali ke Korsel dan menunggu jabatan baru yang akan diembannya.

Sejak bertugas di Jakarta pada Juli tiga tahun lalu, Diplomat yang lahir pada tangga 18 Januari 1954 ini telah mampu menjadi kepanjangan tangan bagi hubungan kerjasama pertahanan Indonesia-Korsel sehingga menjadi semakin meningkat. Hal itu ditandai dengan kurangnya kendala dalam proses pengadaan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) kedua negara diantaranya, Pengadaan kapal jenis Landing Platform Dock, yakni KRI Surabaya dan KRI Makassar, yang dipesan TNI Angkatan Laut kepada Galangan Kapal Daesun Korea, Pengadaan Kapal Pesawat Patroli Maritim produksi PT Dirgantara Indonesia untuk Angkatan Laut Korsel, ataupun kegiatan hibah kendaraan tank amphibi Korsel kepada Pasukan Marinir.

Lebih dari itu, Kim Ho Young juga memberikan dukungan penuh bagi rencana produksi bersama pesawat tempur generasi baru Indonesia-Korsel dengan mengkomunikasikan keinginan Indonesia kepada Pemerintah Korsel ataupun sebaliknya.

Menhan pada kesempatan tersebut juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas kerjasama Dubes Korsel selama bertugas di Indonesia dan mengharapkan kerjasama ke depan dengan pemerintahan Korsel lebih meningkat lagi.

Menhan pada kesempatan tersebut didampingi Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskomlik) Brigjen TNI I Wayan Midhio, M.Phil dan Direktur Kerjasama Internasional (Dirkersin) Brigjen TNI Wahyu Suhendar.

Sebelumnya Dubes Korsel Kim Ho Young juga menyempatkan berpamitan dengan Wakil Menhan, Sjafrie Sjamsoeddin, di Ruang Tamu Wamenhan. Senada yang disampaikan Menhan, Wamenhan mengatakan kerja sama dengan pemerintahan Indonesia dan Korsel dalam bidang militer dan pertahanan saat ini sangat baik, namun demikian ke depan diharapkan Korsel dapat sebagai referensi dalam bidang lain selain militer dan pertahanan.

Sumber: DMC

Yontaifib Latihan Terjun Free Fall

Sejumlah anggota pasukan khusus Intai Amfibi-1 (Taifib-1) Marinir TNI AL, memasuki pesawat Casa CN212 milik Skuadron Udara 600 Wing Udara-1 Puspenerbal, untuk melakukan terjun tempur free fall dari dari ketinggian 8000 kaki di atas wilayah Juanda, Sidoarjo, Kamis (10/3). Latihan terjun tempur free fall tersebut merupakan persiapan pelaksanaan Rubber Duck Operation (RDO) yang merupakan bagian dari pendaratan khusus, salah satu kemampuan yang dimiliki pasukan khusus Taifib-1 Marinir TNI AL. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/nz/11)

11 Maret 2011, Juanda -- (Puspenerbal): Yontaifib adalah satuan elite dalam Korps Marinir di jajaran TNI Angkatan Laut. Dahulunya satuan ini dikenal dengan nama KIPAM (Komando Intai Para Amfibi). Taifib (Intai Amfibi) mempunyai kemampuan melaksanakan tugas secara berdiri sendiri dari induk pasukan dalam artian mampu melaksanakan survival secara tim maupun perorangan, mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan mampu mengatasi tekanan mental di daerah penugasan, kemampuan infiltrasi dan eksfiltrasi ke atau dari daerah musuh melalui media, antara lain free fall dengan sistem HALO dan HAHO, STABO/SPIE , berenang, menyelam, serta salah satu kemampuan bawah air atau combat swimmer melalui peluncuran torpedo kapal selam. Saat ini Yontaifib berkekuatan dua batalyon yang masing-masing berada dalam komando Pasmar I dan Pasmar II.

Untuk memelihara, meningkatkan pengetahuan, keterampilan tehnis, dan taktis personel Yontaifib-1 Marinir mengadakan latihan yang diselenggarakan selama kurang lebih tiga minggu. Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) A. Faridz Washington pada hari Senin 07 Maret 2011 membuka latihan Berganda Tri Media I Th.2011 di Lanudal Juanda yang dihadiri juga oleh pejabat di jajaran Puspenerbal. Pada latihan yang berlangsung di Lanudal Juanda Batalyon Intai Amfibi- 1 Marinir menurunkan sebanyak 65 pasukan penerjun free fall di tambah 5 personil Jumping Master dengan menggunakan pesawat TNI AL Cassa NC-212.

Latihan bagi seorang prajurit Yontaifib-1 Marinir adalah merupakan salah satu kesejahteraan yang memiliki tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan satuan Tri Media dalam tugas-tugas operasional dengan memadukan Aspek Tempur, Aspek Intelijen dengan tiga Media yaitu Darat, Laut dan Udara untuk diterapkan dalam operasi yang sebenarnya, latihan ini disiapkan sesuai dengan petunjuk pembinaan latihan yang sudah di tentukan sesuai dengan prosedur tetap lapangan yang ada baik keamanan personel maupun material dengan tetap mengutamakan faktor keamanan yaitu zero accident, setiap akan melaksanakan materi kegiatan selalu melaksanakan check and re-check. Untuk menghadapi tugas ke depan yang demikian besar dan penting ini, maka tuntutan tingginya profesionalisme Tri Media tak dapat dihindarkan.






Sumber: Puspenerbal/ANTARA News

Aset Strategis Harus Disamarkan dari Satelit Asing

PUNA rancangan BPPT. (Foto: Berita HanKam)

10 Maret 2011, Jakarta -- (ANTARA News): Kemajuan teknologi informasi geospasial yang sangat pesat perlu disiasati dalam rangka melindungi kepentingan nasional, kata Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Dr Asep Karsidi.

"Kaitan dengan sistem pertahanan keamanan yang menjadi `concern` kita saat ini adalah informasi geospasial ini sangat mudah diakuisisi oleh satelit, apalagi teknologi satelitnya kita masih tergantung dari luar," kata Asep pada Simposium dan Pameran Teknologi Intelijen Geospasial di Jakarta, Kamis.

Berbagai satelit saat ini merekam secara otomatis seluruh objek di muka bumi dengan sangat detil mencapai 0,2 meter bahkan lebih baik lagi, termasuk kondisi fisik alam Indonesia.

Menurut dia, fakta ini bisa membahayakan kedaulatan bangsa dan harus segera disikapi agar kondisi fisik, alam dan informasi geospasial nasional tidak secara vulgar diketahui pihak asing.

Ia mengatakan, dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini kedaulatan menjadi relatif tanpa batas, tetapi secara hukum wilayah kenegaraan, Indonesia tetap memiliki kedaulatan dan punya batas wilayah dan aset strategis yang berkaitan dengan aspek pertahanan keamanan yang harus diamankan.

"Bagaimana jika keberadaan instalasi militer kita terbuka diketahui oleh asing, kan bahaya itu," katanya.

Karena itu, ujarnya, perlu langkah antisipasi agar kondisi riil di lapangan bisa disiasati agar tidak tampak terbuka direkam oleh satelit.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi Geospasial yang saat ini masih dibahas di DPR, ujar Asep, akan dimasukkan pelapisan-pelapisan terhadap data geospasial, mana yang bisa dibuka untuk umum dan mana yang tidak.

"Dalam peta rupabumi itu kita buat `blank` atau alam menyamarkan keberadaan aset-aset strategis tersebut. Tahapannya kini kita sedang melakukan koordinasi dengan semua instansi pemerintah, khususnya militer karena mereka kan yang tahu mana yang benar-benar strategis dan tidak," katanya.

Sementara itu, Deputi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) bidang Teknologi Ken Darmastono menekankan pentingnya kerja sama antara institusi geospasial dan institusi intelijen.

"Kalau mau meniru negara besar, pakar geospasial seharusnya merupakan orang intelijen. Ke depan harusnya begitu. Yang terjadi sekarang pakar geospasial orang sipil, sedangkan di intelijen belum banyak yang mengerti geospasial. Ini harus digabungkan," katanya.

Ia mencontohkan National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) yang baru dibentuk beberapa tahun lalu di Amerika Serikat, merupakan bentukan antara Kemhan AS dan CIA dan memberi laporan kepada Presiden setiap hari.

"Kewenangan mereka sangat besar, ini berbeda dengan institusi intelijen geospasial yang ada di sini," katanya.

Informasi geospasial sangat penting bagi pertahanan negara, tegasnya, karena dengan data tersebut, bisa diketahui posisi diri, posisi kawan, posisi musuh, hambatan alam, hambatan buatan manusia, lingkungan sekeliling, batas wilayah dan lain-lain.

Sumber: ANTARA News

Latma Laut Malapura ke-21 Ditutup di Singapura

Kapal perang RSN dan TLDM berlayar keluar lanal Lumut untuk berlatih di Selat Malaka. (Foto: Mindef)

10 Maret 2011, Singapura -- (Berita HanKam): Republic of Singapore Navy (RSN) dan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) menyelesaikan latihan laut bersama Malapura ke-21, digelar mulai 1-10 Maret 2011. Pada tahun ini, tuan rumah Latma Malapura adalah TLDM. Upacara penutupan dilakukan di pangkalan laut Changi, Singapura, Kamis (10/3), dihadiri Rear-Admiral Joseph Leong dan Vice Admiral Datuk Ahmad Kamarulzaman bin Ahmad Badaruddin.

Kedua negara berlatih di lanal Lumut dan melakukan latihan peperangan konvensional serta pengamanan maritim di Selat Malaka. RSN menyertakan frigate RSS Steadfast, korvet rudal RSS Valour serta kapal patroli RSS Brave, sedangkan TLDM menurunkan korvet KD Lekir dan dua kapal patroli KD Pahang dan KD Selangor.

RSN dan TLDM secara reguler melakukan kegiatan bersama dalam berbagai aktivitas, termasuk patroli keamanan di Selat Malaka. Kedua negara anggota Five Power Defence Arrangements (FPDA) bersama Inggris, Australia dan Selandia Baru.

Sumber: Mindef
© Beritahankam.blogspot

Thursday, March 10, 2011

KRI Tanjung Kambani-971 Bantu Angkut Truk

KRI Tanjung Kambani-97l1 saat kegiatan embarkasi dalam kegiatan penyeberangan Merak-Bakauheni menaikkan kendaraan melalui pintu rampa depan di dermaga Indah Kiat Banten.

10 Maret 2011, Jakarta -- (PRLM): Kapal perang TNI AL KRI Tanjung Kambani -971 yang tergabung dalam operasi Rakata Jaya Wilayah Barat diperbantukan dalam kegiatan penyeberangan di Pelabuhan Banten-Bakauheni.

KRI Tanjung Kambani-972 salah satu unsur dari Komando Lintas Laut dan Militer (Kolinlamil ) berangkat dari Pelabuhan Indah Kiat Banten melaksanakan kegiatan embarkasi/menurunkan muatan kendaraan sejumlah 47 kendaraan truk di Pelabuhan Panjang Lampung.

Kegiatan embarkasi/menaikkan kendaraan selama di Pelabuhan Indah Kiat dapat dilaksanakan lancar dengan menggunakan pintu rampa depan yang secara teknis terdukung dengan fasilitas dermaga Indah Kiat Banten. Demikian pula pada saat kegiatan menurunkan kendaraan dari kapal ke dermaga Pelabuhan Panjang tidak ada kendala.

Kapal perang dengan kecepatan berlayar 12 knot tersebut memakan waktu perjalanan sekitar 6 jam untuk sampai di Pelabuhan Panjang. Kegiatan debarkasi kendaraan melalui pintu deck samping kapal di dermaga Pelabuhan Panjang berlangsung sekitar dua jam.Hal ini sangat terdukung dengan fasilitas dermaganya sesuai dengan kondisi teknis yang ada di kapal perang KRI Tanjung Kambani-971

Kapal perang TNI AL dengan Komandan Letkol laut (P) Dadang Sumantri tersebut termasuk kapal jenis bantuan angkut personel (BAP) dengan bobot .6.416 dan memiliki fasilitas enbarkasi /debarkasi dapat menggunakan rampa depan dan pintu samping di deck kapal.

Selama melaksanakan kegiatan operasi bantuan tersebut , unsur TNI AL ini tergabung dalam Operasi Rakata Jaya , dan sesuai dengan perintah Komando atas tetap disiapkan di perairan Banten untuk kegiatan operasi selanjutnya.

Sumber: PRLM

Menhan Sambut Baik Tawaran Kerjasama Alutsista Pemerintah India


10 Maret 2011, Jakarta -- (DMC): Menhan Purnomo Yusgiantoro, Rabu (9/3), menerima kedatangan Duta Besar India untuk Indonesia Mr Biren Nanda beserta staf, di kantor Kemhan, Jakarta. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menawarkan kejasama alusista antara Indonesia dengan India. Menhan menyambut baik penawaran Pemerintah India ini dengan harapan dapat memperkuat skuadron sukhoi yang dimiliki oleh TNI AU.

Pengajuan atas kerjasama ini disampaikan oleh Rajit Khumar, selaku delegasi kedutaan India untuk Indonesia. Dalam penjelasannya kepada menhan, dirinya mengajukan beberapa hal diantaranya menawarkan pembelian sukhoi, memberikan training maintenance sukhoi, helikopter dan penawaran alutsista lainnya serta skema pembayarannya. Keunggulan atas peralatan alusista india ini terutama sukhoi dan pesawatnya juga sudah di ujicoba dan didiskusikan oleh CPR (Committee of Permanent Representative).

Menhan juga di undang untuk hadir dalam rapat parlemen pada bulan Juli sampai dengan Agustus untuk memberikan tanggapan atas pengajuan ini sekaligus menyetujui pembelian tersebut.

Usai menerima kunjungan Dubes India, menhan juga menerima kunjungan Atase Pertahanan Amerika Serikat di Indonesia Col. Russel Bailey di Kantor Kemhan, Jakarta. Kedatangannya kali ini adalah untuk membicarakan mengenai rencana kunjungan Menhan Purnomo Yusgiantoro ke Washington, Amerika Serikat pada akhir Mei mendatang dan berkoordinasi dalam menyusun jadwal kunjungannya.

Dijelaskan oleh Menhan, bahwa Presiden RI telah menunjuk dirinya untuk menjadi vocal point dalam pembahasan RUU Intelijen. Menhan berharap dapat bertemu dengan Menhan dan Menlu Amerika Serikat jika itu memungkinkan untuk melakukan kunjungan kehormatan.

Dalam pertemuannya dengan Menhan dan Menlu AS, dirinya dapat mendiskusikan dan belajar mengenai sistem UU Intelijen yang berlaku di Amerika Serikat. DPR RI mengharapkan Intelijen dipayungi oleh satu badan koordinasi, tapi menurut menhan hal itu sulit karena sistem operasi dan jangkauan yang berbeda-beda antara intelijen Polri, TNI dan Kejaksaan.

Menhan juga berharap dapat bertemu pimpinan Homeland Security, karena saat ini Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan pembentukan Dewan Keamanan Nasional dan perundang-undangannya sedang dalam proses finalisasi di Sekretariat Negara dan berharap dapat diserahkan ke DPR RI secepatnya. Menhan berharap dapat berdiskusi mengenai hal ini dengan membandingkan dengan proses pembentukan homeland security di AS.

Sumber: DMC

Kemhan Inggris: Tidak Ada Rencana Menjual Typhoon ke Indonesia

Typhoon AU Denmark. (Foto: Eurofighter)

10 Maret 2011, London -- (Berita HanKam): Kementrian Pertahanan Inggris mengatakan tidak mempunyai rencana saat ini menjual jet tempur Typhoon ke Indonesia setelah harian lokal the Times, memberitakan Menteri Pertahanan Inggris Gerald Howarth akan mendiskusi penjualan Typhoon pada pertemuan bulan ini di Jakarta. Howarth mengatakan agenda untuk Defence Forum belum diputuskan.

The Times mengatakan Jakarta telah mengadakan pendekatan informal dengan London guna membeli sekitar 24 Typhoon, setelah 12 tahun diembargo karena penggunaan jet tempur Hawk dalam konflik di dalam negeri. Nilai penjualan diperkirakan mencapai 5 milyar pound (8,1 milyar dolar) menurut the Times.

Industri pertahanan Inggris BAE System pada kesempatan terpisah, menawarkan mengupgrade armada Hawk 109/209 TNI AU. Hawk 109/209 digunakan Skadron Udara 1 "Elang Khatulistiwa", Lanud Supadio dan Skadron Udara 12 "Panther Hitam", Lanud Pekanbaru.

Sumber: the Guardian
© Beritahankam.blogspot

Industri Pertahanan Perlu Diproteksi

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro (kanan) yang juga ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) didampingi Menteri BUMN, Mustafa Abubakar (tengah) dan Menteri Perindustrian, MS Hidayat (kiri) mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi I DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (7/3). Rapat tersebut membahas kebijakan tentang revitalisasi industri pertahanan. (Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma/ss/ama/11)

10 Maret 2011, Jakarta -- (Koran Jakarta): Pemerintah diminta untuk memproteksi secar a penuh industri pertahanan. Kebijakan tersebut harus dila kukan untuk merevitalisasi industri pertahanan tidak hanya dalam segi kebijakan saja, tetapi benar-benar harus mengawalnya hingga akhirnya bisa mandiri.

“Pemerintah, terutama Kemen terian Pertahanan (Kemhan) harus melakukan audit kapasitas dari semua sektor pertahanan,” kata pengamat pertahanan dari Universitas Indonesia (UI), Edy Prasetyono saat memberi masukan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/3). Dia menyarankan agar pemerintah mengidentifi kasi industri pertahanan apa yang ingin dikembangkan, apa pun dasar kebutuhannya.

Juga diperlukan adanya identifi kasi kekuatan pertahanan yang saat ini dimiliki. Edy berharap ada analisis gap dan bagaimana cara mendekatkan gap tersebut agar pemerintah bisa menganalisis jurang perbedaannya.

Agar industri pertahanan lebih cepat maju, Edy menyarankan agar ada proteksi negara. “Biasanya berbentuk penyuntikan dana hingga 80 persen untuk setiap produksi pertama industri pertahanan. Suntikan dana ini penting karena sektor pertahanan menunjukkan kedaulatan, jadi negara harus mendukung,” jelasnya.

Dia juga menggarisbawahi kalau industri pertahanan jangan dilihat sebagai industri untuk mencari keuntungan. Kalau demikian, bisa jadi pemerintah akan terjebak pada dalil-dalil ekonomi normal.

Sebaliknya, negara justru harus berkorban untuk mengembangkan industri strategis pertahanan. UI menawarkan lima jenis proteksi agar industri pertahanan di Indonesia tidak mudah kolaps. Pertama, pemerintah harus memproteksi diri dari kemajuan peradaban informasi dengan cara masuk ke dalam dunia tersebut.

Kedua, pemerintah harus sudah memproteksi industri pertahanan dari segi dana karena jika sewaktuwaktu negara sedang dalam krisis, industri pertahanan akan tetap bertahan. Ketiga, pemerintah harus mem proteksi industri pertahanan dari segi kualitasnya.

Keempat, pemerintah harus bisa memproteksi dari besaran pasar yang dimiliki industri pertahanan. Dan kelima, pemerintah harus memproteksi kapasitas fi - nansial industri pertahanan. Sekretaris Bidang Robotik Uni versitas Teknologi Sepuluh November (ITS), Subhan, meng usulkan industri pertahan an di Indonesia perlu sumber daya manusia yang kapabel.

Sumber: Koran Jakarta

Yon 468 dan Kompi D BS Paskhas Kupang Lakukan Jungar


10 Maret 2011, Biak -- (Pentak Lanud Mna): Untuk meningkatkan profesionalisme sebagai prajurit matra udara, flight F Paskhas Biak melaksanakan latihan terjun statis dengan menggunakan parasut statis jenis MC-11C, sebanyak 128 penerjun dari Batalyon 468 paskhas Biak melaksanakan terjun di area DZ Bandara Franskaisiepo Biak, Kamis (10/3).

Dengan menggunakan pesawat Hercules A-1313 dari skadron 32, 128 penerjun dapat melaksanakan tugas latihan dengan selamat yang dibagi dalam 2 sortie. Komandan Batalyon 468 Paskhas Biak Letkol Psk Pasek yang memimpin langsung latihan ini mengatakan bahwa latihan ini merupakan pelaksanaan program kerja latihan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan dan sebagai wujud peningkatan profesionalisme prajurit paskhas yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa inilah hasil dari latihan yang selama ini dilaksanakan. Kegiatan latihan terjun kali ini juga disaksikan langsung oleh Danwing II Paskhas Malang Letkol Psk Budi Sumarsono dan rombongan.

Kompi D BS Paskhas Lakukan Jungar

Kompi D BS Paskhas Kupang melaksanakan latihan terjun payung (jungar) di runway Bandara Lanud El Tari Kupang, diikuti 80 prajurit kompi D BS Paskhas Kupang. Rabu (8/3).

Komandan kompi D BS Paskhas Kupang yang di wakili oleh Lettu Psk Yosep memberikan penekanan kepada seluruh peterjun sebelum melaksanakan supaya para peterjun benar benar memperhatikan keamanan.

Adapun Pesawat yang di gunakan dalam misi penerjunan ini, menggunakan Hercules A- 1313 Skadron 32 malang dengan Pnb Kapten Urip Widodo.

Dan wing II Letkol Psk Budi Sumarsono yang di dampingi Dan Lanud El Tari Kupang Letkol Nav Joko Winarto, SE dan para Kadis dan pejabat Lanud El Tari, menyaksikan dengan seksama penerjunan dari awal sampai akhir dengan aman dan lancar.

Jungar yang di laksanakan merupakan program kerja rutin tahunan dalam meningkatkan satuan secara professional untuk menjalankan tugas pokok sebagai Pasukan Payung dalam mengamankan pangkalan dari serangan udara yang sewaktu –waktu mengancam kedaulatan NKRI.

Penerjunan yang di laksanakan Kompi D BS Paskhas Kupang ini berjalan dengan aman.

Sumber: TNI AU

Komisi I DPR Pertanyakan TNI AU Beli Dua Pesawat Garuda

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal TNI Imam Sufaat (kiri) dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar pada acara serah terima dua pesawat Boeing 737-400 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/3). Pengadaan dua pesawat Boeing 737-400 tersebut merupakan realisasi dari rencana strategis pembangunan kekuatan TNI AU tahun 2010-2014, di mana kedua pesawat tersebut akan dioperasionalkan di Skadron 17 Halim Perdanakusuma. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/nz/11)

10 Maret 2011, Jakarta -- (Pelita): Anggota Komisi I DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mempertanyakan pembelian dua pesawat milik PT Garuda Indonesia oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara karena selama ini tidak pernah dibicarakan di DPR.

Pembelian dua pesawat bekas Garuda oleh TNI AU, membuat saya tidak mengerti. Komisi I selama ini membicarakan alutsista, artinya pembelian barang untuk pertahanan seperti pesawat hercules, sukhoi yang manfaatnya jelas-jelas bisa dirasakan oleh bangsa, katanya kepada pers di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (9/3).

Dia juga mempertanyakan penggunaan pesawat komersil itu untuk TNI AU. Kalau pembelian pesawat bekas Garuda, saya tidak tahu, apakah ada piknik sekarang, tour untuk TNI AU atau kepentingan komersial? Padahal TNI tidak boleh berbisnis lagi, kok sekarang beli pesawat seperti itu, katanya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini mengemukakan, berapapun uang negara yang dibelanjakan, harus digunakan untuk skala prioritas. Kalau pembelian pesawat tempur jenis sukhoi, bisa dirasakan manfaatnya. Misalnya, mampu menangkap pesawat Pakistan yang `nyasar` dan ini merupakan kebanggaan.

Tetapi ini kenapa beli pesawat Garuda. Hibahpun kita pertanyakan. Untuk pesawat ini juga ada biaya pemeliharaannya, parkir dan kegunaannya apa. Itu yang menjadi pertanyaan besar bagi saya, katanya.

Karena itu, Komisi I DPR perlu meminta penjelasan dari KSAU dan hal itu akan dipertanyakan manfaatnya, sebab selama ini TNI AU tidak pernah membeli pesawat penumpang. Yang kita pahami adalah membeli alat-alat tempur untuk pertahanan negara, katanya.

Dalam rapat kerja yang akan datang, kata anggota DPR dari Dapil Malang Raya (Jawa Timur) itu, pihaknya akan mempertanyakan kepada KSAU soal pembelian tersebut serta urgensi pembelian pesawat Garuda itu.

Dia juga mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pembelian pesawat komersil dari Garuda itu. Itu yang akan kita tanyakan kepada TNI. Padahal di Komisi I sedang dibicarakan anggaran untuk meningkatkan anggaran untuk alutsista dan Komisi I sedang memberdayakan BUMNIS untuk keperluan alutsista TNI, katanya.

Dia berkata Beli satu pesawat hercules jauh lebih bermanfaat daripada beli dua pesawat bekas dari Garuda yang manfaatnya dipertanyakan.

Dua pesawat

PT Garuda Indonesia (Persero) menyerahkan dua unit pesawat Boeing 737-400 kepada TNI Angkatan Udara. Penyerahan dua unit pesawat Boeing itu dilakukan oleh Dirut PT Garuda (persero) Emirsyah Satar kepada Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat di Skuadron Udara VIP 17 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, di Jakarta, Rabu (9/3).

Kasau Marsekal Imam Sufaat mengatakan, sesuai perkembangan lingkungan strategis saat ini maka keberadaan pesawat bermesin turbo memiliki peran sangat strategis sebagai perekat bangsa.

Ia menambahkan, pengadaan dua pesawat itu sesuai kesepakatan PT Garuda Indonesia dengan TNI Angkatan Udara yang nota kesepahamannya ditandatangani pada 8 November 2010. Ini juga sesuai dengan rencana strategis TNI Angkatan Udara hingga 2015, katanya.

Imam meminta, operasional dan pemeliharaan dua pesawat itu juga akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Kasau mengemukakan, meski pesawat telah beralih fungsi sebagai pesawat angkut VIP militer, tidak ada modifikasi khusus terhadap dua pesawat yang dibeli dengan harga Rp90 miliar itu.

Dirut PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengatakan, sebagai maskapai nasional, pihaknya selalu mendukung berbagai bidang baik sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Selama ini Garuda dan TNI Angkatan selalu bersama untuk pengembangan pilot, avionik dan lainnya, katanya.

Ia mengatakan, dua pesawat yang diserahkan masih dalam kondisi bagus dan laik operasional. Ini memang pesawat bekas pakai, namun jam terbang dan operasionalnnya masih panjang, kata Emirsyah.

Terkait pemeliharaan, ia mengatakan, dilakukan bersama antara GMF dan TNI Angkatan Udara. Dua pesawat Boeing 737-400 masing-masing bernomor regsitrasi A-7305 dan A-7306 itu akan memperkuat Skuadron Udara VIP 17 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Sumber: Harian Pelita

Korps Pengawal Revolusi Iran Terima Speedboat Generasi Ketiga


9 Maret 2011, Tehran -- (Berita HanKam): Organisasi Industri Pertahanan, berafiliasi ke Kementrian Pertahanan Iran, telah merancang dan membangun speedboat alumunium generasi ketiga.

Speedboat baru telah diserahkan ke Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Angkatan Laut, Rabu (9/3), yang dihadiri Komandan Korps Pengawal Revolusi AL beserta sejumlah perwira militer.

Speedboat berukuran panjang 33 meter dan lebar 8 meter, dapat mengangkut pasukan, serta menjadi perlengkapan rig lepas pantai.

Sumber: MNA
© Beritahankam.blogspot

Wednesday, March 9, 2011

Agus Suhartono: Pangab Se-ASEAN Harus Lebih Sinergis


9 Maret 2011, Jakarta -- (ANTARA News): Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, panglima angkatan bersenjata negara-negara ASEAN, harus lebih sinergis dan produktif menjawab beragam tantangan dan ancaman terhadap stabilitas kawasan.

"Panglima angkatan bersenjata, harus lebih sinergis dan produktif untuk dapat menjawab beragam tantangan dan ancaman yang dapat membahayakan keamanan kawasan," katanya, saat bertemu dengan para atase pertahanan negara-negara ASEAN di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan, sinergitas antarpanglima angkatan bersenjata se-ASEAN akan menjadi salah satu fokus bahasan dalam forum ACDFIM (ASEAN Chief of Deffence Forces Informal Meeting) ke-8 pada 30 Maret sampai 1 April 2011 di Indonesia.

Agus menambahkan, selain peningkatan kerja sama antarpanglima angkatan bersenjata se-ASEAN, dalam forum juga akan membahas perkembangan situasi keamanan di Laut China Selatan, menyusul berbagai isu regional dan global yang berkaitan dengan kawasan perairan tersebut.

"Berdasar pantauan, keamanan di wilayah Laut China Selatan kini masih terus menghangat menyusul adanya pergeseran isu ke wilayah itu." katanya.

Panglima TNI mengemukakan, angkatan bersenjata se-ASEAN harus terus meningkatkan kerja samanya untuk dapat lebih mengantisipasi beragam tantangan dan ancaman keamanan baik ancaman tradisional maupun non-tradisional, bagi stabilitas kawasan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

Sumber: ANTARA News

Restrukturisasi PT DI tidak ganggu kinerja perusahaan


9 Maret 2011, Bandung -- (bisnis-jabar.com): Rencana restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia (DI) oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dinilai tidak akan mengganggu kinerja industri pesawat terbang tersebut.

Direktur Aerostructure DI Andi Alisjahbana mengemukakan rencana restrukturisasi itu justru akan semakin mendorong perbaikan kinerja perusahaan di masa mendatang.

“Justru kinerja perusahaan akan membaik dalam 2 atau 3 tahun ke depan setelah restrukturisasi,” katanya hari ini.

Dia membenarkan perusahaan memiliki masalah dalam hal cash flow. Misalnya, pendapatan perusahan setiap setiap bulan yang tidak sebanding dengan pengeluaran perusahaan pada periode yang sama.

“Karena memang kami baru akan mendapatkan pemasukan ketika sebuah order telah diselesaikan,” tuturnya.

Dia mengemukakan persoalan itu akan dibahas bersama-sama dengan PPA dalam rangka evaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk aset, serta rencana kerja ke depan.

Setelah itu, hasilnya akan dipresentasikan kepada Menteri Negara BUMN sekitar Maret ini.

Sementara itu, Dirut DI Budi Santoso enggan menyebutkan berapa kebutuhan dana untuk restrukturisasi perusahaan.

“Itu yang menghitung PPA bersama-sama Kementerian BUMN,” katanya.

Sumber: Bisnis-jabar

Shinshin Jet Tempur Siluman Jepang Terbang Perdana 2014

Kementrian Pertahanan Jepang menerbitkan foto model jet tempur siluman rancangan dalam negeri pada 2006. (Foto: AP)

9 Maret 2011, Tokyo -- (Berita HanKam): Jepang segera bergabung dengan Amerika Serikat, Rusia dan Cina kedalam grup pembuat jet tempur siluman. Seorang perwira senior Pasukan Bela Diri Angkatan Udara Jepang mengatakan Jepang siap melakukan uji terbang jet tempur siluman hanya dalam kurun waktu tiga tahun.

Prototipe kemungkinan akan terbang pada 2014 diungkapkan Direktur Pengembangan Sistem Udara Departemen Pertahanan Jepang Letnan Jenderal Hideyuki Yoshioka saat diwawancarai kantor berita Associated Press.

Jepang telah membenamkan dana 39 triliun yen (473 juta dolar) pada proyek jet tempur siluman sejak 2009, setelah Amerika Serikat secara tegas menolak penjualan F-22 Raptor, karena Kongres melarang mengekspor F-22. Kongres khawatir teknologi rahasia pada F-22 diketahui negara ketiga, meskipun negara tersebut sekutu dekat Washington.

”Kami telah 2 tahun dalam proyek, dan kami dalam rencana yang ditetapkan,” ucap Yoshioka, Senin (7/3).

Yoshioka menekankan keberhasilan uji terbang Shinshin (Semangat), tidak berarti pemerintah Jepang segera memproduksi Shinshin. Pemerintah akan memutuskannya pada 2016.

(Foto: AP)

Jepang dalam tekanan dalam kemampuan pertahanan udara regional. Setelah Rusia dan Cina sukses mengembangkan jet tempur siluman. Kekuatan pertahanan Jepang dibantu Amerika Serikat, dimana menempatkan sejumlah besar jet tempur, termasuk F-22 serta 50,000 pasukan dibeberapa pulau di Jepang.

”Jepang menginginkan F-22, tetapi Kongres tidak menyetujuinya,” ucap Yoshioka. ”Kami menyadari bahwa sangat penting untuk kami mengembangkan kemampuan lokal kami.”

Tokyo berencana mempensiunkan jet tempur tua F-4EJ Phantom dan F-15 Eagle dengan pesawat baru, seperti F-35 JSF atau F/A-18 Super Hornet atau Eurofighter Typhoon.

Kemhan berharap proyek jet siluman memberikan dampak ekonomi lokal mencapai 101 milyar dolar dan menciptakan 240,000 pekerjaan.

Sumber: AP
© Beritahankam.blogspot

Hercules RSAF Selesaikan Misi Kemanusian di Selandia Baru


9 Maret 2011, Singapura -- (Berita HanKam): Dua pesawat angkut militer C-130 Hercules Republic of Singapore Air Force (RSAF) kembali ke pangkalannya, setelah sukses melakukan misi kemanusian membantu New Zealand Defence Force (NZDF) menanggani bencana gempa bumi di kota Christchurch, Selandia Baru. Dua puluh enam awak pesawat dan empat anggota Singapore Civil Defence Force (SCDF) diterima KASAU Mayor Jenderal Ng Chee Meng beserta perwira senior AB Singapura dan SCDF di pangkalan udara Paya Lebar, Selasa siang (8/3).

RSAF mengirimkan dua C-130 dan satu pesawat tanker KC-135 ke Selandia Baru pada 23 Februari 2011. KC-135 kembali ke Singapura pada 25 Februari setelah mengevakuasi 32 warga sipil dari Christchurch ke Auckland. Dua C-130 tetap di Christchurch membantu NZDF dalam operasi angkut udara bantuan kemanusian korban bencana.

Dua C-130 menyelesaikan 13 misi dan mengevakuasi 160 warga sipil, mengangkut 36 personil tim SAR Selandia Baru, hamper 110.000 pound bantuan untuk korban bencana, termasuk air minum, peralatan anti-kontaminasi, pakaian dan generator portabel.

Sumber: Mindef
© Beritahankam.blogspot

TNI AU Jajaki Pembelian Helikopter MK II

Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso (kiri) berjabat tangan dengan President Direktur Eurocopter Indonesia Jean-luc Alfonsi pada penyerahan perdana komponen Tailboom (bagian ekor pesawat) MK II Helikopter EC225/725 dari PT DI kepada Eurocopter di Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/3). PT DI mengerjakan pembuatan komponen tailboom dan fuselage untuk helikopter EC 225 dan EC 725 hingga 2020 dengan total biaya kontrak US$ 46 juta. (Foto: bisnis-jabar.com)

9 Maret 2011, Bandung -- (TEMPO Interaktif): Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso mengatakan, TNI Angkatan Udara tengah menjajaki pembelian Helikopter MK II EC 725 produksi Eurocopter, Prancis. ”Dalam tahun ini ada rencana pengadaan dari TNI Angkatan Udara untuk (pembelian) pesawat EC 725,” kata Budi Santoso selepas penyerahan perdana komponen tailboom atau bagian ekor dari helicopter kepada Eurocopter di Bandung, Rabu (9/3).

PT Dirgantara sendiri, lanjut Budi, diminta menjadi pemasok airframe, bagian rangka Helikopter MK II baik untuk tipe EC 225 versi sipil atau tipe EC 725 untuk jenis militernya. Hari ini, PT Dirgantara Indonesia menyerahkan tahap pertama pesanan Eurocopter itu, yakni 1 unit tailboom atau rangka ekor helikopter itu.

Budi mengatakan, soal jumlah dan berapa unit yang akan dipesan TNI AU itu belum ditentukan. Saat ini TNI AU menggunakan helikopter jenis Puma dan Super Puma, helikopter yang kemudian dikembangkan oleh Eurocopter dalam versi terbaru yakni MK II. ”TNI AU memang akan membeli helikopter yang sejenis dengan komptensi EC 725 ini,” katanya.

Eurocopter sendiri telah menjalin kerjasama dengan PT DI untuk perakitan helikopter sejak tahun 1978 untuk merakit helikopter jenis NSA-330 Puma, lalu tahun 1981 merakit airframe atau rangka helikopter NSA-332 Super Puma. Kerjasama itu berlanjut dengan ditekennya kerjasama tahun 2008 antara dua perusahaan itu.

PT DI mendapat pesanan Eurocopter untuk mengerjakan pembuatan komponen tailboom atau ekor pesawat, serta fuselag atau rangka badan helikopter MK II untuk tipe EC 225 dan EC 725. Dalam kontrak itu PT DI mendapat pesanan masing-masing 125 unit tailboom dan fuselage untuk dikerjakan selama 10 tahun sampai 15 tahun.

Helikopter MK II sendiri merupakan versi pengembangan dari Super Puma. Dibandingkan Super Puma, helikopter ini memiliki tubuh lebih bongsor, tenaga lebih besar dengan dukungan 2 mesin, serta bilah baling-baling lebih banyak – Super Puma hanya 4 bilah sementera MK II memiliki 5 bilah.

Budi mengatakan, saat kontrak diteken dulu pada 2008 lalu, belum ada rencana TNI AU untuk membeli helikopter jenis itu. ”Kita membuat kontrak ini adalah comercial biding dengan Eurocopter,” katanya.

Budi mengatakan, PT DI secara bertahap akan menjadi bagian dari ”rantai produksi” Eurocopter untuk memasok 93 persen komponen rangka helikopter itu, minus kaca kokpit saja. Untuk memasok itu, PT DI membangun satu fasilitas khusus untuk memproduksi rangka heli itu. ”Mereka mengharapkan semua (komponen airframe) itu dari kita, kalau kita mampu,” katanya.

Direktur Aerostructure PT DI Andi Ali-sjanbana mengatakan, dibutuhkan 1,5 tahun untuk menyiapkan fasilitas ’line production” khusus untuk membuat komponen rangka helikopter itu. Satu hanggar khusus dijadikan lokasi penyambungan sekitar 5.200 item potongan potongan kecil lembaran alumunium untuk membuat rangka ekor helikopter itu.

Andi mengatakan, pengiriman perdana ini untuk memastikan kontrak dengan Eurocopter itu berlangsung. ”Seperti kita lagi di tes, dan delivery berhasil berarti kita lulus tes untuk bisa memulai pembuatan 124 sisanya,” katanya.

Menurut Andi, tahun ini baru 6 unit tailboom yang dikirim. Secara bertahap kemampuan produksi akan dinaikkan, hingga setahun bisa menembus 15 unit tailboom atau 1 unit setiap 3 minggu. Tahun depan, dijadwalkan dimulainya pengiriman perdana komponen fuselage. ”Secara bertahap kita harus mempersiapkannya, supaya bisa melaksanakan produksi seefektif mungkin,” katanya.

Soal rencana pesanan helikopter itu, Presiden Direktur Eurocopter Indonesia Jean-Luc Alfonsi mengatakan, belum mengetahuuinya. ”There’s no order from Indonesian government,” katanya.

Kendati demikian, Alfonsi mengatakan, kerjasama dengan PT Dirgantara Indonesia akan terus dilakukan mengingat kerja bareng dua perusahaan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Katanya, tidak ada alasan untuk menghentikan kerjasama itu.

Sumber: TEMPO Interaktif

Italia Pamerkan Pesawat Angkut di Halim Perdana Kusuma

Seorang pengunjung melihat pesawat C-27J Spartan milik Angkatan Udara Italia yang dipamerkan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (9/3). Pesawat C-27J Spartan adalah jenis pesawat angkut taktis militer berukuran sedang yang memiliki kemampuan terbang selama sembilan jam dengan kecepatan maksimum 310 knot, dapat melakukan lepas landas dan pendaratan di landasan pendek serta dapat digunakan sebagai pesawat angkut pasukan, operasi penerjunan, SAR, patroli maritim, angkutan barang dan medis. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/11)

9 Maret 2011, Jakarta -- (TEMPO Interaktif): Angkatan Udara Italia memamerkan pesawat angkut jenis C27J Spartan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Rabu siang, 9 Maret 2011, sekitar pukul 12.00 WIB. Pesawat yang sebelumnya ikut dalam pertunjukan udara atau airshow di Avalone, Melbourne, Australia ini sengaja mampir ke Indonesia untuk promosi.

“Kebetulan TNI AU membutuhkan pesawat angkut, lalu Italia menawarkan. Jadi sekalian lewat lintasan udara Indonesia, mereka mampir dulu di Halim,” kata Juru Bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Bambang Samoedro saat dihubungi Tempo, Rabu (9/3).

Menurut Bambang, saat ini Angkatan Udara membutuhkan pesawat angkut sedang untuk menggantikan pesawat angkut F27 yang usianya sudah tua. Namun, dia belum bisa memastikan apakah TNI akan memesan pesawat asal Italia tersebut. “Karena kami harus lihat dulu kemampuan dan perlengkapannya dari jarak dekat,” ujar dia.

Untuk Indonesia, lanjut dia, diperlukan pesawat yang memiliki kemampuan angkut personil dan perlengkapan cukup besar, dapat melakukan lepas landas (take off) dan pendaratan (landing) di landasan pendek, dan mampu terbang lama atau jarak jauh. “Karena kondisi geografis Indonesia yang jaraknya jauh-jauh dan banyaknya landasan pendek,” kata Bambang.

Ketika ditanya mengenai harga pesawat itu, Bambang mengaku belum mengetahui secara pasti. Karena harga pesawat sangat bergantung dari kemampuan dan perlengkapan pesawat itu. Bambang pun ogah menyebutkan jumlah pesawat angkut yang diperlukan saat ini. “Kalau dikatakan, nanti ketahuan kekuatan TNI dan pertahanan negara. Itu melanggar Undang-Undang KIP,” ujarnya. Namun, dia tidak menampik bila Indonesia sangat membutuhkan pesawat angkut jenis sedang. “Kebutuhan itu sudah ada dalam rencana strategis TNI AU,” ujarnya.

Dalam static show atau promosi nanti, TNI AU akan mengundang tamu negara dari Kedutaan Besar Italia, pejabat TNI dan TNI AU, serta media. “Kami akan lihat dari dekat, layaknya mobil dipamerkan di show room,” kata dia.

Sumber: TEMPO Interaktif

Garuda Serahkan Dua Pesawat ke TNI Angkatan Udara

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal TNI Imam Sufaat (kiri) berbincang dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada acara serah terima dua pesawat Boeing 737-400 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/3). Pengadaan dua pesawat Boeing 737-400 tersebut merupakan realisasi dari rencana strategis pembangunan kekuatan TNI AU tahun 2010-2014, di mana kedua pesawat tersebut akan dioperasionalkan di Skadron 17 Halim Perdanakusuma. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/nz/11)

9 Maret 2011, Jakarta -- (TEMPO Interaktif): Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar secara resmi menyerahkan dua buah pesawat Boeing 737 seri 400 kepada TNI Angkatan Udara. Emirsyah menyerahkan dua pesawat itu kepada Kepala Staf AU Marsekal Imam Sufaat di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta 9 Maret 2011.

Kehadiran dua buah pesawat B-737/400 yang memiliki kapasitas 130 ini akan menambah kekuatan pesawat TNI AU. Sebelumnya, TNI Angkatan Udara sudah memiliki Hercules, Fokker 28, B-737/20. Menurut Imam Sufaat, pesawat ini bisa digunakan untuk urusan kenegaraan dan mengangkut pasukan. "Karena pesawatnya cukup besar," kata Imam.

Selain kapasitas yang cukup besar kondisi mesin pun masih sangat bagus. "Pesawat itu yang penting mesinnya," kata Imam.

Sementara itu, menurut Emirsyah kondisi kedua pesawat masih bagus meski sudah berusia belasan tahun. Emirsyah mengaku tidak mengetahui secara pasti usia pesawat B-737/400. Dia juga mengatakan harga kedua pesawat tersebut sebesar Rp90 miliar.

Menurut Imam Sufaat penyerahan kedua pesawat ini merupakan realisasi dari rencana strategis pembangunan kekuatan AU. Penyerahan tersebut berdasarkan nota kesepahaman antara PT Garuda dan TNI AU pada 8 November 2010.

Sumber: TEMPO Interaktif

Pencurian Ikan Jadi Perhatian di Laut China Selatan


9 Maret 2011, Jakarta -- (Kompas): Patroli keamanan Komando Armada RI Kawasan Barat (Armabar) mewaspadai risiko pencurian ikan di Laut China Selatan. Hal itu disampaikan Panglima Armabar Laksamana Muda Hari Bowo, Selasa (8/3), saat membuka Latihan Keamanan Laut Wilayah Barat (Latkamlabar). Dari segi faktor alam, Laut China Selatan memiliki ombak yang besar. Masalah yang paling mengemuka adalah pencurian ikan (illegal fishing). ”Tapi, saya lihat kemarin waktu ke Natuna, lanal-lanal (pangkalan TNI AL) bisa menyelesaikan masalah,” kata Hari Bowo.

Ia mengatakan, Latkamlabar adalah adalah latihan rutin setiap tahun yang bertujuan meningkatkan profesionalisme penyidik di laut. Dengan demikian, temuan-temuan baru permasalahan di laut dapat diantisipasi dengan melihat pengalaman di setiap lanal dan lantamal (pangkalan utama TNI AL). ”Pelaku di lapangan juga harus bisa menguasai aturan hukum yang baru,” katanya.

Koordinasi dengan penyidik sipil juga menjadi salah satu titik fokus Latkamlabar. Direktur Latihan Laksamana Pertama DA Mamahit mengatakan, latihan di posko itu melibatkan 188 personel, empat pangkalan utama TNI AL, 18 pangkalan TNI AL, dan empat pangkalan udara TNI AL.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksamana Pertama Tri Prasodjo mengatakan, KRI Ki Hajar Dewantara-364 baru-baru ini kembali berhasil menangkap kapal penangkap ikan KM Mahatan Arujaya 18 karena diduga tidak memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IKTA).

Kapal ikan berbendera Indonesia bertonase 110 ton yang dinakhodai Johanes Banea tersebut ditangkap di sekitar perairan Laut Arafura. Setelah diperiksa, ternyata anak buah kapal yang berjumlah 19 orang dan terdiri dari 4 warga negara Indonesia dan 15 warga negara Thailand tersebut tidak dilengkapi dokumen IKTA yang seharusnya berada di kapal.

Sumber: KOMPAS

Komisi I DPR RI Akan Segera Selesaikan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro (tengah) yang juga ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) mengikuti rapat koordinasi bersama Komisi I DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (7/3). Rapat bersama Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, Menteri Perindustrian, MS Hidayat, dan Menteri Riset dan Tekonologi, Suharna, Wakil Menhan Sjafrie Sjamsuddin, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Panglima TNI Jenderal (TNI) Agus Suhartono tersebut membahas kebijakan tentang revitalisasi industri pertahanan. (Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma/ss/ama/11)

8 Maret 2011, Jakarta -- (DMC): Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Senin (7/3) memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta. Rapat tersebut menghasilkan lima butir kesimpulan, salah satu diantaranya yaitu Komisi I DPR RI akan segera menyelesaikan Rancangan Undang Undang (RUU) Revitalisasi Industri Pertahanan. RUU tersebut diperlukan dalam rangka untuk memperkuat payung hukum KKIP dan revitalisasi industri pertahanan nasional.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddik dan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku Ketua KKIP. Hadir pula sejumlah jajaran dalam KKIP antara lain Menteri BUMN Mustafa Abubakar selaku Wakil Ketua KKIP, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Ristek Drs. Suharna Surapranata, M.T, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo selaku anggota KKIP, serta Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Sekretaris KKIP.

Selain terkait dengan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, dalam kesimpulan rapat yang dibacakan oleh Ketua Komisi I, rapat juga menyimpulkan beberapa hal antara lain Komisi I DPR RI menghargai KKIP yang telah menyusun dan menghasilkan konsepsi, grand strategy, dan master plan revitalisasi industri pertahanan. Sejalan dengan itu Komisi I DPR RI meminta KKIP untuk sesegera mungkin mengimplementasikan konsepsi tersebut melalui road map dan program yang terperinci, terukur dan terkontrol.

Sementara itu, dalam rangka merevitalisasi industri pertahanan, Komisi I DPR RI mengharapkan keperpihakan yang jelas dari pemerintah melalui berbagai kebijakan yang menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan industri pertahanan nasional.

Untuk itu, Komisi I DPR RI meminta pemerintah melalui KKIP untuk, pertama sesegera mungkin melakukan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) agar perusahaan tersebut baik dan sehat, termasuk diantaranya Penyertaan Modal Negara (PMN), kedua memberikan jaminan pemasaran produk – produk pertahanan dalam negeri, khususnya dalam pengadaan alat pertahanan dan keamanan di lingkungan TNI/Polri dan lembaga pemerintah lainnya., ketiga memberikan kemudahan melalui berbagai regulasi yang selama ini menghambat pengembangan industri pertahanan antara lain insentif fiskal, keempat menjamin tercapainya alih teknologi dan peningkatan penggunaan komponen lokal dalam setiap pengadaan produk pertahanan dari luar negeri, dan kelima mencukupi kebutuhan Alutsista dalam negeri sekaligus melakukan perluasan pasar.

Sedangkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat pengembangan BUMNIP, Komisi I DPR RI meminta KKIP dapat menyusun tahapan - tahapan penyelesaian serta jadwalnya secara terperinci, sehingga berbagai permasalahan tersebut jelas tindak lanjut penyelesaiannya.

Sebelumnya, terkait dengan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, Menhan selaku Ketua KKIP menjelaskan bahwa diperlukan sebuah perundang – undangan dengan substansi mengatur industri pertahanan yang diharapkan memberikan iklim yang kondusif sekaligus mengakselerasi terwujudnya industri pertahanan yang kuat. “Tugas kita yang terutama sekarang ini adalah RUU Revitalisasi Industri Pertahanan, adalah bagaimana UU yang ada nanti itu dapat lebih mempercepat dihadirkannya revitalisasi industri pertahanan” jelas Menhan.

Menurut Menhan, memang ada beberapa perundang - undangan yang didalamnya sudah memuat pasal - pasal yang membicarakan mengenai industri pertahanan, namun ada hal - hal yang belum diatur didalamnya . Oleh karena itu, keberadaan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan nantinya diharapkan akan mengatur yang belum ada, memadukan, mesinergikan, mempertegas dan menghilangkan overlapping.

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DRP RI dengan KKIP ini merupakan rapat untuk yang pertama kali sejak dibentuknya KKIP melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2010. KKIP dibentuk dengan tugas merumuskan kebijakan nasional strategis bidang industri pertahanan, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan industri pertahanan, mengkoordinasikan kerjasama luar negeri dalam rangka memajukan industri pertahanan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Dalam kesempatan tersebut Menhan selaku Ketua KKIP menjelaskan kepada Komisi I DPR RI mengenai kebijakan – kebijakan dan program – program strategis yang sudah dirumuskan dan dijalankan oleh KKIP. Menhan juga menyerahkan dokumen berupa buku panduan grand strategi, revitalisasi dan master pland industri pertahanan.

Sumber: DMC

Kebijakan Fiskal Tetap Dimasukkan dalam RUU Industri Pertahanan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (tengah) berbincang dengan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (kiri) dan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono (kanan) sebelum upacara kenegaraan menyambut Presiden Filipina Benigno Simeon Cojuangco Aquino III di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/3). Purnomo Yusgiantoro menyambut baik permintaan DPR untuk adanya insentif fiskal bagi industri pertahanan dalam mendukung pembangunan alutsista mandiri yang akan dibahas kemudian dan dikeluarkan aturan khusus (lex specialist) atau undang-undang khusus yang diterbitkan bagi industri pertahanan. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/Spt/11)

8 Maret 2011, Jakarta -- (MIcom): Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tidak sependapat dengan DPR terkait kebijakan intensif fiskal untuk Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis Pertahanan.

Menurut Menhan, kebijakan tersebut harus tetap dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Revitalisasi Industri Pertahanan.

Sebelumnya, Komisi I DPR beranggapan kebijakan tersebut tidak perlu dimasukkan sebagai kemudahan regulasi yang menghambat perkembangan industri pertahanan. DPR melihat masalah insentif fiskal merupakan kebijakan pemerintah. Namun, usulan tersebut ditolak Purnomo yang juga Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Rancangan SS-2 Bulpup. (Foto: Berita HanKam)

Ia beralasan, pemberian insentif fiskal perlu melihat aturan perundang-undangannya sehingga memungkinkan pemerintah mendapatkan lex specialis.

RUU Revitaliasasi Industri Pertahanan saat ini tengah digodok. Kami katakan ini suatu proses, kata Purnomo seusai upacara penyambutan Presiden Filipina di Istana merdeka, Selasa (8/3).

Lebih jauh, Purnomo mengatakan, Komisi I DPR RI akan membentuk pokja (kelompok kerja) yang akan secara detail menentukan dan membahas jenis-jenis insentif fiskal untuk industri pertahanan dalam RUU Revitalisasi Industri Pertahanan.

"RUU revitalisasi industri merupakan inisiatif DPR Ini kan menjadi hal inisiatif DPR. Jadi DPR nanti akan ditindak lanjuti dengan pokja," cetusnya.

Sumber: MI.com

Korps Marinir Latih Calon Awak Tank BMF-3F

Danpasmar-1 saat menyematkan tanda peserta pelatihan awak Ranpur BMP-3F.

8 Maret 2011, Surabaya -- (Korps Marinir): Guna meningkatkan kemampuan tempur personel Yontank dan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang teknis pengoperasian Ranpur Tank Amfibi BMP-3F pada tingkatan Komandan Kendaraan (Danran), Pengemudi Ranpur dan Penembak Ranpur, maka pada kesempatan ini Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) A. Faridz Washington membuka kepelatihan Calon Awak Kendaraan Tempur Tank Amfibi BMP-3F Korps Marinir di Lapangan Apel Karangpilang Surabaya, Selasa (08/03).

Kegiatan kepelatihan Calon Awak Kendaraan Tempur Tank Amfibi BMP-3F Korps Marinir di ikuti oleh 60 personel terdiri dari 24 personel Resimen Kavaleri-1 Mar, 30 personel Resimen Kavaleri-2 Mar, 2 personel Denhar Lanmar Surabaya dan 4 personel dari Pusdikkav, rencana kepelatihan dilaksanakan selama tiga bulan.

Pada amanatnya Komandan Pasmar-1 mengatakan kebanggan tersendiri bahwa jajaran Korps Marinir saat ini telah diperkuat dengan datangnya 17 Ranpur BMP-3F, dimana Tank Amfibi BMP- 3F adalah kendaraan tempur lapis baja generasi terakhir prosuksi Rusia yang sangat baik ditinjau dari segi teknologi maupun kebutuhan pertempuran masa kini (pertempuran asimetris), hal ini telah dibuktikan dari uji coba yang telah dilaksanakan dalam berbagai medan dan cuaca, telah memperlihatkan hasil yang memuaskan dengan menunjukkan akuransi tembakan yang sangat tepat dan mendekati sempurna. Kesiapan alutsista Korps Marinir dalam mendukung kesiapan operasional harus didukung dengan kesiapan prajurit dalam mengawaki alutsista tersebut, kesiapan ini dapat diwujudkan dengan pelatihan dan pembelajaran bagi setiap pengawak alutsista tersebut secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan, dengan kecanggihan yang dimiliki kendaraan tempur BMP-3F yang sarat dengan teknologi yang tinggi akan menjadi tantangan buat kita kedepan dalam hal pengawakan, pemeliharaan dan perawatan. Oleh karena itu jajaran Korps Marinir menyelenggarakan pelatihan calon awak ranpur BMP-3F.

Adapaun penyelenggaraan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan, pendalaman serta penguasaan tentang teknis pengoperasian Tank Ambfibi BMP-3F pada tingkatan komandan kendaraan, serta kemampuan untuk mengetahui karakteristik seluruh komponen material Tank Amfibi BMP-3F. Melalui pelatihan ini awak Ranpur BMP-3F diharapkan dapat lebih menguasai tentang kemampuan dan keunggulan kendaraan tersebut yaitu kemampuan daya tembak, keunggulan sistim kendali senjata/SKS, kemampuan daya amfibi, serta kemampuan daya kejut yang tinggi. Sehingga diharapkan keluaran/output dari pelatihan awak ranpur ini akan menjadi kebanggan kesatuan/Korps Marinir serta menjadi kader bagi penerus selanjutnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel Marinir F. Saud Tamba Tua, Danlanmar Surabaya Kolonel Marinir Yuliandar TD, Danpusdikkav Kolonel Marinir Lasmono, para Asisten Kaspasmar-1, Dankolak/Satlak Pasmar-1, Para Instruktur dari Rusia, serta pejabat dilingkungan Pasmar-1.

Sumber: Korps Marinir

Pangarmabar Buka Latihan Keamanan Laut

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Hari Bowo, M.Sc., membuka Latihan Keamanan Laut Wilayah Barat (Latkamlabar) pada suatu acara pembukaan di Gedung OB Sya’af Markas Komando (Mako) Koarmabar, Jl. Gunung Sahari Raya N0. 67 Jakarta Pusat, Selasa (8/3).

8 Maret 2011, Jakarta -- (Dispenarmabar): Latihan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan personel TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasioanal yang telah diratifikasi, dipimpin Direktur Latihan Laksamana Pertama TNI D.A. Mamahit , M.Sc yang sehari-harinya menjabat Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmabar (Guskamlabar). Sedangkan sasarannya untuk menciptakan kemampuan personel, baik perorangan maupun satuan dalam menyusun konsep strategis penegakkan hukum dan keamanan laut yang dapat digunakan sewaktu-waktu dalam rangka operasi.

Latkamla ini dimaksudkan untuk menguji hasil pembinaan personil, materiil, sistem dan metode serta tingkat kemampuan di bidang keamanan laut sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu juga untuk menciptakan sistem koordinasi dan mekanisme kerja yang cepat, sistematis dan terpadu dalam melaksanakan penegakkan hukum di laut.

Latkamlabar ini diikuti oleh 122 orang perwakilan dari seluruh Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) dan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) serta Satuan Keamanan Laut (Satkamla), yang berada di bawah jajaran Koarmabar, serta perwakilan dari Kolinlamil, Dishidros Lanudal dan Satudarmabar.

Hadir dalam acara pembukaan tersebut Komandan Gugus Tempur Laut Armabar (Guspurlabar) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Dedy Yulianto, para Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) di bawah jajaran Koarmabar, serta para pejabat teras Koarmabar.

Kunjungan Kehormatan AL India

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda Hari Bowo, M.Sc., menerima kunjungan kehormatan Asisten Intelijen dan Hubungan Internasional Angkatan Laut India Real Admiral P. Murugesan, AVSM, VSM, di Gedung Yos Sudarso Markas Komando (Mako) Koarmabar, Jl. Gunung Sahari Raya No. 67 Jakarta Pusat, Selasa (8/3).

Kunjungan kehormatan tersebut menandai telah berakhirnya kegiatan navy to navy talk antara India Navy dan TNI Angkatan Laut. Hadir mendampingi Pangarmabar dalam acara ini Asisten Intelijen (Asintel) Pangarmabar, Asisten Operasi (Asops) Pangarmabar dan Komandan Komando Latihan (Dankolat) Koarmabar. Kunjungan kehormatan tersebut diakhiri dengan saling tukar menukar cindera mata.

Sumber: Dispenarmabar

Tuesday, March 8, 2011

Kapal Perang TNI AL Turunkan Kendaraan Umum di Pelabuhan Panjang, Lampung

KRI Tanjung Kambani-971. (Foto: Dispenal)

8 Maret 2011, Jakarta -- (Pelita): Kapal perang TNI AL, KRI Tanjung Kambani-971 dalam melaksanakan bantuan angkutan penyeberangan Merak-Bakauhuni melaksanakan angkutan kendaraan dari Dermaga Indah Kiat Banten, Minggu (6/3) malam.

Dalam kegiatan bantuan angkutan penyeberangan tersebut, KRI Tanjung Kambani-971 mampu mengangkut sebanyak 36 truk dan beberapa kendaraan kecil dari Pelabuhan Dermaga Indah Kiat, Banten.

Menurut Komandan KRI Letkol Laut (P) Dadang Sumantri bahwa perjalanan waktu lintas laut dari perairan Banten sampai dengan Panjang, Lampung diperlukan waktu sekitar 6 jam.

Hari Senin (7/3) pukul 10.00 WIB selesai dilaksanakan kegiatan debarkasi/menurunkan muatan kendaraan di Dermaga Panjang, kata Kadispen Kolinlamil Letkol Laut (Kh) Drs Agus Cahyono.

Untuk selanjutnya KRI Tanjung Kambani-972, kemarin siang bertolak langsung melaksanakan lintas laut menuju perairan Banten dan untuk kegiatan angkutan penyeberangan selanjutnya telah dikoordinasikan kepada Pimpinan ASDP Banten dan direncanakan Selasa (8/3) sore ini kembali mengangkut bantuan menuju Pelabuhan Panjang.

Selama kegiatan operasi bantuan penyeberangan yang tergabung dalam Operasi Rakata Jaya di Wilayah Barat tersebut, KRI Tanjung Kambani-971 sandar di Dermaga Ciwandan, Banten. Kapal perang TNI AL tersebut dalam kondisi siap dioperasikan untuk bantuan angkutan penyeberangan.

Sumber: Harian Pelita

Dipertanyakan, Komitmen Kemkeu dan BUMN

Payung produksi industri pertahanan nasional. (Foto: Berita HanKam)

8 Maret 2011, Jakarta -- (Kompas): Komisi I DPR mempertanyakan komitmen Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam membangun industri pertahanan dalam negeri.

Hal ini muncul dalam rentetan pertanyaan yang diajukan anggota Komisi I kepada Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Purnomo Yusgiantoro, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Selasa (7/3) di Jakarta.

Anggota Komisi I, Tri Tamtomo, meminta solusi bagaimana mengatasi kelemahan BUMN yang bermasalah dari segi modal, pasar, dan manajemen. Teguh Juwarno malah meminta Menteri BUMN tegas, kalau memang tidak bisa menangani industri strategis yang berkaitan dengan pertahanan, bagaimana kalau industri seperti PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia itu dikelola Kementerian Pertahanan.

Nurhayati Ali Assegaf meminta agar keberpihakan pemerintah dalam hal ini jelas. Ia mempertanyakan kesulitan modal dan keuangan yang dinyatakan oleh industri pertahanan, seperti PT PAL. Azwar Abubakar menyatakan, walau rencana strategi besar yang diajukan KKIP dinilainya baik, kalau tidak ada komitmen dari Kementerian BUMN, hal ini tidak bisa terlaksana. ”Gimana BUMN berani gak bikin target untuk sehat tahun 2015,” katanya.

Adjeng Ratna Suminar juga mempertanyakan mengapa Menteri Keuangan tidak termasuk dalam KKIP. Beberapa anggota DPR juga merujuk komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memajukan industri pertahanan. Akan tetapi, ternyata Menteri Keuangan menyatakan tidak ada dana akhir tahun lalu.

Mustafa Abubakar mengatakan, BUMN bisa mencapai titik impas (break even point) kalau rencana yang digariskan KKIP berhasil. Ia mengakui, selama ini industri strategis yang berkaitan dengan pertahanan kurang diperhatikan. Pihaknya tengah melakukan evaluasi yang berkaitan dengan restrukturisasi manajemen dan utang di BUMN strategis tersebut. ”Tapi, Presiden sudah nyatakan bahwa BUMN harus ditangani secara korporat dan tidak birokratis sehingga tidak bisa dipindahkan ke bawah Kemhan,” katanya.

Namun, Enggartiasto Lukita menyinggung mengapa masih berbicara soal hubungan koordinasi terus kalau proses ini sudah berjalan 3,5 tahun. ”Kita minta sederhana, kok, misalnya pajak penjualan BUMN itu ditanggung pemerintah. Kan, tidak ada konsekuensi apa-apa,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin menegaskan, Kementerian Keuangan harus dilibatkan dalam KKIP.

Sumber: KOMPAS

Monday, March 7, 2011

Pagu Pinjaman Alutsista Capai Rp60 T

F-16 A/B TNI AU. (Foto: Lanud Iswahjudi)

6 Maret 2011, Jakarta -- (SINDO): Pagu pinjaman untuk pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista) mencapai USD7,2 miliar atau lebih dari Rp60 triliun sampai tahun 2014.

Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, pagu pinjaman tersebut didapatkan dari pagu tahun 2009–2014 sebesar USD5,5 miliar dan pagu pinjaman tahun 2004–2009 yang belum terpakai sebesar USD1,7 miliar. “Untuk besaran pinjaman 2004–2009, kita mendapatkan pagu pinjaman pembangunan alutsista sebesar USD3,7 miliar. Baru terpakai sekitar 40–50% atau sekitar USD1,7 miliar. Ditambah sekarang ini USD5,5 miliar untuk lima tahun sampai 2014.Ini kita sedang proses dan harus dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan alutsista,” ungkap Purnomo kepada SINDO di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan),Jakarta, kemarin.

Meski pagu pinjaman tersebut masih relatif besar,Menhan mengharapkan adanya penurunan alokasi pinjaman luar negeri untuk pengadaan alutsista secara bertahap.Pemerintah, jelas mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini bertekad memenuhi pengadaan alutsista dari produksi dan pembiayaan dalam negeri.“Pinjaman melalui kredit ekspor secara bertahap kita akan kurangi dan memfokuskan pembiayaan dari dalam negeri,”tandasnya. Seiring dengan semakin meningkatnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), jelasnya, maka sumber pembiayaan untuk pembangunan alutsista juga akan semakin naik.

Pengamat pertahanan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, kemampuan anggaran merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembangunan alutsista. Selain itu, harus ditopang juga dengan industri pertahanan yang kuat.“Revitalisasi menjadi sangat penting dengan syarat ada anggaran, belanja, dan investasi. Karena industri pertahanan kita belum bisa bersaing dalam industri pasar bebas,maka harus ada proteksi dari pemerintah,”ungkapnya.

Jaleswari mengatakan, untuk mewujudkan rencana itu, harus ada kerja sama yang sinergis antara tiga bidang,yaitu Kementerian Pendidikan Nasional yang akan mempersiapkan tenaga-tenaga ahli,Kementerian Perindustrian terkait pemasaran, dan Kementerian Pertahanan sebagai pengguna.

Sumber: SINDO