Saturday, July 7, 2012

Komisi I Berkunjung ke Industri Pertahanan Spanyol

Fregat Alvaro de Bazán F-101 produksi Navantia. Komisi I DPR RI dijadwalkan berkunjung ke Navantia. (Foto: Navantia)

6 Juli 2012, London: Sebanyak 14 anggota DPR RI dari Komisi I mengadakan lawatan ke Spanyol untuk menggali informasi secara umum mengenai konsep dan sistem dalam industri pertahanan di Spanyol.

Konselor KBRI Madrid, Theodorus Satrio Nugroho kepada ANTARA London, Jumat mengatakan, kunjungan delegasi yang dipimpin oleh Hari Akhmadi itu terkait dengan pembahasan RUU Industri Pertahanan.

Selama kunjungan kerja dari tanggal 2 Juli-5 Juli 2012 itu delegasi Indonesia mengadakan tukar pendapat dengan Kementerian Pertahanan Spanyol yang diterima Wakil Menteri, Pedro Arguelles Salaveria.

Selain itu delegasi berkunjung ke perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan radar Indra, perusahaan BUMN di bidang perkapalan militer Navantia, dan perusahaan pembuat alutsista General Dynamic.

Selain itu dilakukan juga pertemuan dengan Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Spanyol, dan kunjungan ke Airbus Military baik di Madrid maupun di Sevilla.

Sementara itu Dubes RI untuk Spanyol, Adiyatwidi Adiwoso menilai Spanyol memberikan perhatian yang besar terhadap Indonesia.

Ia berharap selain berbagai informasi penting untuk pembahasan RUU Industri Pertahanan, kunjungan kali ini juga akan mempermulus rencana pembelian dan kerja sama untuk pesawat C-295 antara Airbus Military dengan PT Dirgantara Indonesia.

RUU Industri Pertahanan Segera Tuntas Masa Persidangan I Mendatang

Pembahasan RUU tentang Industri Pertahanan sudah mencapai 80 persen Daftar Inventaris Masalah (DIM) tuntas dan diperkirakan akan segera selesai pada masa Persidangan I mendatang.

“Setidaknya 80% dari total DIM dalam RUU tentang Industri Pertahanan yang sudah selesai dirumuskan dalam Tim Perumus dari sejumlah 478 DIM,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ramadhan Pohan dalam laporannya saat Rapat Badan Musyawarah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/7).

Pembahasan RUU tentang Industri Pertahanan, menurut Ramadhan sudah memasuki tahap pembahasan dalam Tim Perumus (Timus) dimana secara umum telah tercapai kesepakatan konsepsi utama antara Komisi I DPR RI dengan Pemerintah. Serta Komisi I DPR telah terus menerus secara intensif melakukan Rapat Kerja, Rapat Panitia Kerja (Panja) maupun Rapat Tim Perumus (Timus).

“Komisi I DPR RI menargetkan untuk dapat disahkan dalam rapat paripurna DPR RI dalam masa persidangan I Tahun Sidang 2012-2013,” katanya.

Sumber: ANTARA News/DPR

Menhan: Lebih Baik Terima Hibah Hercules, Daripada Beli Baru


6 Juli 2012, Jakarta: Keputusan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertahanan untuk menerima hibah empat unit pesawat Hercules C-130/H daripada membeli baru dikarenakan alasan keterbatasan anggaran. Menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, harga pesawat tersebut sangat mahal.

“Ambil Hercules baru sekarang mahal sekali. Dan seri H sekarang sudah nggak ada, AS sekarang memproduksi seri J, dan harganya mahal sekali, bisa empat kali lipatnya,” kata Menhan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Jumat (6/7).

Menurutnya, meskipun pesawat yang akan dihibahkan tersebut pesawat bekas operasional, namun kemampuannya masih bagus. “Kalau dilihat dari jam terbang masih bisa terbang sekitar 15-20 tahun. Justru ini jadi salah satu pertimbangan kami ambil karena kami tidak sembarangan ambil. Kami juga lihat kondisi untuk bisa terbang lagi, jam terbang sampai berapa lama, avionik, dan strukturnya,”jelas Menhan.

Namun begitu, papar Menhan, kemampuan pesawat tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan TNI AU. Karenanya, Kemhan mengirimkan tim inspeksi untuk menghitung kebutuhan TNI AU dan estimasi anggaran yang diperlukan. Selanjutnya, tim inspeksi akan meaparkan temuannya pada tim teknis TNI AU.

“Mungkin tim inspeksi menyatakan perlu tapi tim teknis tidak, baru kemudian dilaporkan pada kami. Setelah digedok baru kami ajukan anggarannya,”ujarnya.

Tim inspeksi ini merupakan tim gabungan yang terdiri dari TNI AU, Mabes TNI, dan Kemhan. Tim tersebut telah berada di Australia untuk mengecek kondisi pesawat pada 2 Juli lalu.

Estimasi Anggaran Perbaikan Hercules Hibah Tunggu Hasil Tim Inspeksi

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, estimasi anggaran untuk perbaikan empat unit pesawat Hercules C-130/H yang akan dihibahkan dari Australia baru dapat diperoleh setelah tim inspeksi kembali dari Australia.

Tim ini akan melaporkan apa saja yang harus di-up-grade untuk menyesuaikan dengan kebutuhan TNI AU sebagai pengguna. “Sekarang kami kirim tim inspeksi, dan tim itu akan melaporkan apa saja yang harus di-up-grade.

Kami ingin sewaktu datang ke Indonesia sudah 100 persen serviceable, siap terbang. Sekarang juga sudah bisa terbang, tapi kan mesti disesuaikan dengan keinginan TNI AU,” kata Menhan Purnomo Yusgiantoro usai menghadiri serah terima jabatan Kalakhar Bakorkamla di Jakarta, Jumat (6/7).

Menhan pun membantah angka US$60 juta yang belakangan disebut-disebut sebagai jumlah yang harus dikeluarkan Indonesia untuk memperbaiki pesawat tersebut. Menurutnya, angka tersebut adalah angka lama yang kemungkinannya akan berubah saat ini.

Namun begitu, Menhan pun membantah nilai anggaran yang harus dikeluarkan akan lebih besar. “Belum tentu. Tergantung tim inspeksi yang sekarang ini ada di Australia. Jadi lebih baik kita tunggu tim inspeksi kembali dari Australia melaporkan berapa biaya yang diperlukan untuk melakukan perbaikan itu,” kata Menhan menjelaskan.

Menurut Dia, dari empat unit pesawat yang akan dihibahkan Australia, hanya satu yang masih dapat langsung diterbangkan. Sedangkan tiga sisanya unserviceable, perlu perbaikan untuk dapat kembali terbang. “Tapi perbaikan nggak cuma agar bisa terbang. Macam-macam yang harus dicek lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan TNI AU,” kata Menhan.

Sumber: Jurnas

Hibah Empat C-130H Hercules Australia


7 Juni 2012, Jakarta: Sekretaris Jenderal Kemhan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto dan Panglima Angkatan Bersenjatan Australia Jenderal David Hurley menandatangani Memorandum of Understanding (MoM) penyerahan empat pesawat angkut militer C-130H Hercules bekas pakai Royal Australia Air Force (RAAF), Senin (2/7) di Pangkalan RAAF Darwin.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia Julia Gillard mencapai kesepakatan hibah empat C-130H Hercules senilai 30 juta dolar dan tiga kapal cepat, saat digelar Asia-Pacific Summit di Denpasar, Bali, November 2011.

C-130H akan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam penangganan bencana dan bantuan kemanusian. Kapal cepat ditujukan mengatasi penyeludupan manusia ke Australia.

37 Squadron mengoperasikan 12 C-130H dan 12 C-130J Hercules. Menurut data ADF Serials, dua C-130H Hercules diparkir tanpa mesin di Richmond sejak 2009.

RAAF berencana pensiunkan dini armada C-130H Hercules pada 2013, diharapkan menghemat anggaran pemerintah 250 juta dolar untuk biaya perawatan dan operasional. Armada C-130H Hercules diterima RAAF pada 1978 dan diperkirakan bukukan 3200 jam terbang pada 2011-2012.

Program ini mendapat kritikan keras dari Serikat Buruh Australia, keputusan mempensiunkan dini C-130H Hercules diklaim mengancam 250 pekerja Qantas Defence Services di Pangkalan Udara Richmond.

QDS merupakan anak perusahaan Qantas Airways Limited, memperkerjakan 500 karyawan. QDS merawat pesawat C-130H Hercules, P-3 Orion, Boeing B-737-700IGW, Bombardier Challenger CL604, BAE Hawk 127, EADS Casa KC-30A MRTT dan helikopter Sikorsky S-701-9 Black Hawk.

Indonesia harus mengeluarkan 60 juta dolar untuk perbaikan empat C-130H Hercules hibah. Pesawat ini akan diperbaiki di Australia sebelum diterbangkan ke Indonesia. Perbaikan tidak dapat dilakukan di Indonesia, karena hibah berupa airframe C-130H Hercules.

Australia juga menawarkan enam C-130H siap operasional ke Indonesia senilai 90 juta dolar.Tawaran ini ditampik Indonesia, karena pesawat harus diremajakan setelah pemakaian empat tahun. Sehingga total pembelian enam C-130H menjadi 180 juta dolar.

Hibah pesawat menguntungkan pemerintah Australia dalam penghematan anggaran, tetapi tetap menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Pesawat yang terancam menjadi rongsokan atau menjadi monumen, masih dapat bernilai ekonomis tinggi dengan program hibah.

Hibah solusi tercepat dan murah dalam memenuhi program kerja pemerintah. India membeli enam C-130J Hercules senilai 1,2 milyar dolar pada 2008. Pesawat pertama tiba di India pada 2010 dan seluruhnya diterima pada 2011. Saat ini TNI AU mengoperasikan 21 unit C-130 Hercules dari berbagai tipe.

Pemerintah berencana memiliki 30 unit C-130 Hercules hingga TNI dapat mengelar kekuatan 2 batalion dengan spot berbeda.

C-130H Hercules A97-010 dan A97-12 tanpa mesin diparkir di Richmond sejak 2009. (Foto: Joshua Masterson dan CPL Colin Dadd)


Dari berbagai sumber
@Berita HanKam

Friday, July 6, 2012

Ahli LIPI: Tolak Hibah Hercules Bekas, Beli Baru

C-130H Hercules. (Foto: Australia DoD)

6 Juli 2012, Jakarta: Staff Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemerintah lebih baik membeli pesawat hercules yang baru daripada menerima hibah. Sebab, pemberian hibah itu justru merugikan pemerintah.

"Kalau saya menilainya pemerintah harusnya membeli saja, jangan menerima hibah tersebut,"ujarnya dalam talk show DPD RI di Jakarta, Jumat (6/7).

Sebab, kata dia hibah pesawat itu justru akan menelan banyak anggaran. Bayangkan saja, untuk membawanya ke Indonesia saja diperlukan biaya yang tidak sedikit juga anggaran perbaikannya.

Sehingga, pemberian hibah ini menurutnya harus dipelajari benar-benar oleh pemerintah dan harus hati-hati. Karena ini, jelas Jelaswari bukan hanya persoalan anggaran tapi, juga pemerintah harus menilai kondisi dan kegunaan pesawat itu sendiri.

"Pemberian hibah itu juga membuat anggaran membengkak dan harus berhati-hati soal apa dan bagaimana kondisinya,"jelasnya.

Terlebih, Jelaswari juga menilai pemerintah dalam hal ini DPR harus mengkaitkan hibah pesawat ini apakah bisa memajukan pembangunan Indonesia atau tidak.

Dia juga menjelaskan, bahwa pemerintah terkesan kurang tegas dalam menolak hibah tersebut. Padahal, seharusnya kata dia, kita harus tegas dalam memutuskan dengan melihat keadaan alutsista, tapi pengawasan berlapis juga penting, karena ini menyangkut urusan negara.

"Kita harus tegas memutuskan, apakah kita menerima hibah atau membeli,"jelasnya.

Sumber: Republika

Uji Coba Ranpur 4x4 Produksi PINDAD

6 Juni 2012, Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kamis (5/7) melakukan uji coba kendaraan tempur Recon Vehicle 4x4 produksi PT. Pindad (Persero) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Dalam uji coba ini, Wamenhan mencoba secara langsung mengemudikan kendaraan tersebut satu putaran di halaman depan kantor Kemhan. Hadir dalam uji coba ini Direktur Utama PT. Pindad (Persero) Adik A. Soedarsono. Selain Recon Vihicle 4x4, PT. Pindad juga menampilkan kendaraan tipe Armoured Personnel Carrier (APC) yaitu Jungle Warfare BRIMOB 4 x 4. (Foto: DMC)

Alasan Belum Mengetahui Detil Pesawat, Parlemen Belum Menyetujui Anggaran CN 295

C295 Angkatan Udara Polandia. (Photo: Airbus Military)

6 Juli 2012, Jakarta: Anggaran pengadaan pesawat pengganti Fokker, CN 295, sampai saat ini masih diberi tanda bintang oleh Komisi I Dewan Perwakilan rakyat. Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan tanda bintang tersebut belum dicabut karena pihaknya belum menerima detail pembelian pesawat. "Kami belum menerima merek, asal, dan spesifikasi pesawat," katanya saat dihubungi, Kamis, 5 Juli 2012.

Ia mengatakan pemberian bintang ini sama sekali tak bermasalah. Pasalnya anggaran pengadaan alutsista dalam pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memang tak memuat detail barang. Anggaran alutsista, kata dia, biasanya hanya berbunyi ''pengadaan pengganti Fokker'' diikuti kebutuhan anggaran. "Kalau disebutkan detail termasuk mereknya, repot. Nanti broker bisa duduk-duduk di depan DPR," katanya.

Saat ini pihaknya masih menunggu detail pesawat pengganti Fokker. Setelah surat diberikan secara resmi, maka tanda bintang akan dicabut dan anggaran dapat dicairkan. "Ini hanya urusan surat menyurat, kalau sudah dipenuhi anggaran langsung cair," katanya. Komisi I, kata dia, baru meminta surat berisi detail pesawat dalam rapat kemarin.

Proses seperti ini, kata dia, sudah berlangsung sejak lama di Komisi I DPR dan Kementerian Pertahanan. Pasalnya pengadaan senjata cukup rumit. "Diskusi antara Kementerian Pertahanan, TNI, dan Angkatan Udara saja cukup panjang. Belum lagi tender. Kalau sudah ada yang pas nanti baru diajukan secara detail ke DPR," katanya.

Sementara itu Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Harfind Asrin, mengatakan proses pengadaan pesawat CN 295 berlangsung lancar. "Paling lambat dua pesawat sudah diterima Desember mendatang. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik," katanya saat dihubungi Kamis.

Imam mengatakan, pesawat CN-295 merupakan pengganti 6 unit pesawat angkut jenis Fokker-27 yang dimiliki TNI AU.Dalam pembelian pesawat CN-295, TNI AU melakukan kerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia dan Airbus.

Sumber: TEMPO

TB Hasanuddin: Mendesak Pemerintah Menolak Hibah Hercules Australia

C-130H Hercules A97-009. 36 Squadron dan 37 Squadron Royal Australia Air Force (RAAF), dua skuadron yang mengoperasikan C-130 Hercules. 36 Sqd mengoperasikan 12 C-130H Hercules diterima 1978 dan 37 Sqd mengoperasikan 12 C-130J Hercules diterima 1999. Kedua skuadron kemudian dimeger pada 17 November 2006. 36 Sqd menyerahkan 12 C-130H ke 37 Sqd, selanjutnya mengoperasikan 5 C-17 Globemaster. (Foto: Australia DoD)

6 Juli 2012, Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin mendesak agar pemerintah menolak hibah empat unit pesawat Hercules C 130 dari Australia. Menurut informasi empat pesawat yang dihibahkan itu tidak laik terbang.

Bahkan, pemerintah perlu melakukan perbaikan dengan biaya sekitar 60 juta dolar AS, atau 15 juta dolar AS per unit.

''Aneh memang, karena dalam waktu yang sama Australia juga menawarkan enam buah pesawat sejenis dan dalam kondisi siap operasional seharga 90 juta dolar AS atau 15 juta dolar AS per unit,'' tut dia, Jumat (6/7).

Artinya, tambah dia, harga jual dan harga hibah sama. Malah, dengan uang 150 juta dolar AS sebaiknya pemerintah membeli lima unit Hercules baru.

Dengan pertimbangan, kondisi pesawat yang baru dapat melakukan penghematan dari biaya pemeliharaan. Serta usia pakai (jam terbang) yang lebih banyak dan lebih aman digunakan.

Sebelumnya dalam kunjungannya ke Australia, Presiden SBY menerima empat pesawat hibah berjenis Hercules C 130. Hingga kini hibah itu belum mendapat restu DPR.

''Sesuai pasal 23 ayat (1) UU Nomor 17/2003 tentang keuangan negara, disebutkan hibah atau menerima hibah dari pemerintah/lembaga asing harus dengan persetujuan DPR,'' pungkas politisi PDIP itu.

Indonesia Terima Banyak Hibah Alutsista Rongsokan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mensinyalir banyak hibah alutsista yang diterima Indonesia berupa 'barang rongsokan'. Politisi dari PDIP ini mengatakan selain hibah pesawat Hercules C-103 dari pemerintah Australia baru-baru ini, sebelumnya banyak hibah yang tidak laik pakai.

''Menurut informasi Indonesia juga ditawari belasan pesawat F5 yang sudah di-grounded dari Korea Selatan. Hibah-hibah seperti ini sangat tidak efisien dan ujung-ujungnya hanya akan menjadi beban untuk TNI,'' ujar Tubagus.

Sebagai contoh, ia menyebutkan puluhan kapal tempur yang diterima dari bekas angkatan laut Jerman Timur yang kini hanya menjadi beban. Padahal seharusnya, pemerintah fokus untuk memperkuat kekuatan Angkatan Laut.

''Padahal biaya membawa dari Jerman dan kemudian memeliharanya juga sangat besar. Makanya, pemerintah harus menghentikan pembelian rongsokan dengan uang rakyat,'' terang Tubagus.

Tubagus menegaskan menolak hibah empat pesawat Hercules dari Australia karena menurutnya empat pesawa itu tidak laik pakai. Indonesia justru harus mengeluarkan banyak dana untuk memperbaikinya.

Sumber: Republika

Thursday, July 5, 2012

Satuan Kapal Cepat Koarmatim Latihan Taktik Serangan


5 Juli 2012, Surabaya: Satuan Kapal Cepat Koarmatim (Satkat Koarmatim) mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme prajuritnya dengan menggelar latihan taktik serangan Kapal Cepat Rudal (KCR). Latihan olah dan ketangkasan prajurit ini dilaksanakan sejak tanggal 2 -5 Juli 2012, bertempat di Markas Satkat Koarmatim dan Emulator Puslat Kaprang Kolat Armatim, Ujung, Surabaya.

Latihan taktik serangan Kapal Cepat Rudal pada peperangan Anti Kapal Permukaan yang diselenggarakan oleh Satkat Koarmatim ini, bertujuan untuk mempertahankan, memelihara dan meningkatkan keterampilan dan profesionalisme prajurit Satkat Koarmatim. Kegiatan ini diikuti oleh 204 orang prajurit dari satuan kapal tersebut.

Latihan tersebut, dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap Klasikal dan tahap Tactical Game.

Untuk tahap Klasikal, dilaksanakan di Satkat Koarmatim sedangkan untuk tahap Tactical Game dilaksanakan di Pusat Latihan Kapal Perang (Puslat Kaprang) Komando Latihan Armada RI Kawasan Timur (Kolatarmatim).

Komandan Satkat Koarmatim Kolonel Laut (P) Syufenri,M.Si mengatakan, bahwa sasaran dari latihan ini diharapkan prajurit unsur- unsur Satkat Koarmatim memiliki kemampuan melaksanakan prosedur taktik serangan kapal cepat rudal dan prosedur peperangan anti kapal permukaan sesuai dengan referensi dan fungsi asasi KCR.

Lebih lanjut Komandan Satkat Koarmatim mengatakan, bahwa profesionalisme prajurit akan terjaga bila terus diasah melalui latihan yang bertingkat dan berlanjut serta pengalaman di dalam penugasan.

“Latihan ini terangkai dengan latihan berikutnya, yaitu latihan Taktik Serangan Kapal Cepat Torpedo yang akan dilaksanakan minggu ke 2 bulan Juli sesuai dengan jenis kapal yang ada di Satkat Koarmatim, yaitu Kapal Cepat Rudal dan Kapal Cepat Torpedo,”tegas Komandan Satkat Koarmatim.

Sumber: Dispenarmatim

IMPARSIAL: Pembelian 100 MBT Leopard Tidak Tepat

MBT Leopard. (Foto: KMW)

5 Juli 2012, Jakarta: Pemerintah Indonesia berencana membeli 100 unit Main Battle Tank (MBT) Leopard sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan pertahanan Indonesia. Pengadaan MBT Leopard ini telah direncanakan sejak akhir tahun lalu dan awalnya akan dilakukan dari Belanda akan tetapi menimbulkan pro dan kontra termasuk di internal Belanda sendiri. Akhirnya kementerian pertahanan merencanakan membeli tank Leopard dari Jerman.

IMPARSIAL (the Indonesian Human Rights Monitor) menilai bahwa membangun kekuatan pertahanan Indonesia dengan memodernisasi alat utama sistem persenjataan merupakan sebuah kebutuhan. Meski demikian, penting dicatat bahwa pengadaan armada tempur bagi penguatan pertahanan Indonesia harus diletakkan sebagai kelanjutan dari kebijakan dan strategi pertahanan, doktrin, kapasitas dukungan anggaran, dengan tetap mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia dan harus dilakukan secara transparan serta akuntabel.

IMPARSIAL (the Indonesian Human Rights Monitor) memandang bahwa langkah pemerintah (Kemhan) untuk pembelian 100 MBT Leopard adalah tidak tepat. Lebih dari itu, sudah banyak penilaian dari berbagai kalangan baik itu DPR, purnawirawan TNI, pengamat militer serta kelompok masyarakat sipil yang menilai bahwa pembelian tank Leopard tidak urgent dan banyak kendala operasional yang harus dihadapi jika nanti di gunakan di Indonesia, baik itu kendala geografis, kendala infrastruktur dan doktrin serta komponen pendukung lainnya yang belum siap.

Di tengah terbatasnya anggaran negara dan fakta krisis ekonomi global maka menjadi penting untuk DPR dan pemerintah untuk berhati-hati dan lebih cermat lagi dalam pengalokasian anggaran untuk pertahanan. Membuat skala prioritas yang bertahap dan berjenjang dalam melakukan modernisasi alutsista menjadi keharusan yang perlu dibentuk oleh DPR dan pemerintah. Sehingga pembelian alutsista benar-benar di dasarkan atas kebutuhan obyektif pertahanan Indonesia dan bukan di dasarkan atas kebutuhan politis apalagi jika ditujukkan untuk mencari keuntungan segelintir kelompok dan elit di pemerintahan. Apalagi transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan masih belum baik dan masih patut dipertanyakan.

Penguatan matra darat memang tetap harus dilakukan. Namun pemerintah harus mencermati kondisi geografis, infrastruktur, strategi dan doktrin pertahanan Indonesia. Akan lebih baik jika pemerintah menambah kekuatan kavaleri TNI dengan jenis medium dan light tank. Terlebih lagi ini sejalan dengan keinginan industri pertahanan di dalam negeri yang juga akan mengembangkan pembuatan tank jenis medium dan ringan bekerja sama dengan beberapa negara lain. Penambahan tank jenis medium dan ringan akan jauh lebih efektif dan bermanfaat ketimbang 100 MBT yang kemungkinan besar akan sulit dioperasikan di Indonesia.

Oleh karena itu, IMPARSIAL (the Indonesian Human Rights Monitor) mendesak kepada pemerintah terutama Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI untuk mendengarkan aspirasi publik. DPR selaku reprersentasi rakyat diharapkan untuk tetap konsisiten menolak rencana pembelian 100 MBT Leopard dan menekankan kepada pemerintah untuk memprioritaskan pengadaan armada tempur yang selaras dengan kebutuhan obyektif pertahanan Indonesia.

Sumber: Imparsial

Parlemen Dukung Pembelian Leopard dari Jerman

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Safrie Sjamsoeddin didampingi Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono dan Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo serta sejumlah pejabat Kemhan lainnya, Rabu (4/7), melakukan Rapat Kerja dengan Komisi I DPR-RI, di Jakarta, yang membahas agenda pencabutan tanda bintang. (Foto: DMC)

5 Juli 2012, Jakarta: Meski Kementerian Pertahanan telah memutuskan untuk membeli langsung Tank Leopard dari negera produsennya, hingga kini Komisi I DPR belum mengambil sikap.

Pasalnya, Kemenhan memang belum menyampaikan secara resmi ke Komisi I. "Komisi I sejauh ini belum memutuskan mendukung pengadaan tank Leopard dari Jerman," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq kepada Jurnalparlemen.com di DPR, Rabu (4/7).

Meski demikian, kata Mahfudz, Komisi I menyambut baik keputusan Kemhan yang akan membeli langsung tank tersebut dari Jerman dan batal membeli Tank Leopard bekas Belanda. "Itu merupakan keputusan tepat. Kalau membeli tank bekas, pasti akan menambah anggaran untuk biaya perawatan, onderdil dan sebagainya," katanya.

Soal pembiayaan untuk pembelian Tank Leopard dari Jerman untuk TNI AD sudah dimasukkan ke dalam skema pembiayaan jangka menengah periode 2010-2014.

"Jadi tinggal dibahas secara detil dan teknisnya saja. Tapi, tetap diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Komisi I DPR," ucap Mahfudz.

Sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, Senin (2/6) menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membeli 100 unit tank tempur utama Leopard dari Jerman senilai US$ 280 juta yang dibiayai dari alokasi pinjaman luar negeri

Wamenhan Optimis Parlemen Dukung Pembelian Leopard

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan optimistis Komisi I DPR RI akan mendukung dan menyetujui pembelian 100 unit tank tempur utama Leopard dari Jerman.

Sebab dalam pembicaraan sebelumnya atas rencana pengadaan tank Leopard, banyak di antara anggota Komisi I yang mendorong pembelian langsung dari negara produsennya, Jerman ketimbang membeli tank bekas dari Belanda.

"Semua tahu bahwa modernisasi Alutsista TNI merupakan tuntutan kepentingan nasional. DPR sebagai lembaga representasi dari bangsa ini, akan pasti akan setuju. Sepanjang kita lakukan secara transparan dan akuntabel," ujar Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di sela-sela menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I di DPR, Rabu (4/7).

Rapat kerja Komisi I dengan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ini sendiri berlangsung secara tertutup dengan sejumlah agenda. Di antaranya pembahasan anggaran Kemenhan dan pencabutan tanda bintang dalam program tertentu.

Sjafrie Sjamsoeddin memastikan bahwa dalam dalam rapat kerja kali ini pihaknya secara formal akan menyampaikan secara resmi rencana pengadaan 100 tank Leopard dari Jerman. "Walaupun sebenarnya sudah ada komunikasi," ujarnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Presiden: Tidak Ada Kerjasama Militer Antara Indonesia, AS dan Australia

Upacara penyambutan kontingen pertama USMC di Darwin. (Foto: RAN)

4 Juli 2012, Darwin: Presiden Susilo Yudhoyono menegaskan tidak ada kerjasama militer tiga negara antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Amerika Serikat. Penempatan satu brigade infantri mekanis Marinir Amerika Serikat di Darwin masih menyita fokus geopolitik kawasan Pasisik Barat.

"Sikap Indonesia dalam hal ini telah jelas, tegas dan konsisten, tidak akan menjadikan kawasan menjadi ajang konflik," kata Yudhoyono, dalam konferensi pers, di Darwin, Rabu. Jika tidak memahami konteksnya, hal ini bisa disalahartikan bahwa diwacanakan dibentuk pakta pertahanan di kawasan itu.

Yudhoyono berpendapat, latihan penanggulangan bencana di antara militer itu sebaiknya melibatkan Indonesia, Australia, negara-negara ASEAN, Jepang, India, Korea serta Amerika Serikat, dan China; sehingga akan membangun kepercayaan di kawasan.

"Itu saya usulkan dan saya harapkan. Jelas tidak ada pertahanan segitiga, trilateral, Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia. Tapi Indonesia setuju kerjasama di kawasan ini melibatkan semua untuk menghadapi yang disebut dengan operasi penanganan bencana, itu yang perlu saya jelaskan," katanya.

Sejak pertengahan 2011 potensi ketegangan keamanan dan pertahanan di Pasifik Barat bisa mengkristal. Terdapat konflik saling klaim antara China, Filipina, Viet Nahm, Brunei Darussalam, atas Laut Filipina Barat atau Laut China Selatan.


Di sisi lain penguatan profil militer China yang bisa menjadi hegemoni di kawasan juga memantik kewaspadaan negara-negara di kawasan itu, termasuk Amerika Serikat, yang memastikan kehadiran 2.500 personel Korps Marinir-nya di Darwin, Teritori Utara Australia.

Indonesia persis berada di tengah-tengah teater itu.

Untuk itu, Yudhoyono tidak ingin latihan militer untuk penanggulangan bencana di antara militer itu hanya diikuti oleh tiga negara, Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat. Sebab hal itu dapat menimbulkan salah persepsi dan ketegangan di kawasan.

"Ketika saya mendengar pemikiran yang menjadi sponsor, meskipun ini baru semacam gladi posko, table top exercise, seolah-olah Indonesia, Australia dan Amerika Serikat, saya mengatakan jelas dan tegas kepada semua, itu bisa menimbulkan salah pengertian kalau yang bekerjasama hanya tiga negara," katanya.

Presiden juga menyayangkan pemberitaan yang mengesankan kerjasama latihan operasi militer menanggulangi bencana dengan Australia seolah kerjasama pertahanan.

Apalagi penempatan Korps Marinir Amerika Serikay untuk penanggulangan bencana di Darwin dijadikan penambah kesan tersebut.

Yudhoyono menjelaskan, kerjasama operasi militer penanggulangan bencana merupakan inisiatif bersama Indonesia dan Australia, yang kemudian dituangkan dalam joint paper, yaitu kerjasama di Kawasan Asia Timur yang disampaikan dalam East Asia Summit di Bali tahun lalu.

Kerjasama ini untuk menghadapi bencana alam, utamanya tanggap darurat menghadapi bencana alam. "Idenya adalah kita harus selalu bekerjasama mengingat besarnya kemungkinan adanya bencana di kawasan ini," katanya.

Kerjasama ini memiliki tiga pilar yaitu berbagi informasi, menghilangkan sumbatan ketika akan memberikan bantuan ke daerah bencana dan saling ketersediaan.

Yudhoyono mengatakan, sejak pertemuan EAS dan juga pertemuan tahunan antarpimpinan Indonesia-Australia pertama di Bali, November 2011, Indonesia selalu meminta agar melibatkan semua pihak.

Hal itu juga disampaikan Yudhoyono kepada Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, saat keduanya bertemu di Darwin, 3 Juli 2012 kemarin dalam pertemuan tahunan antarpimpinan Indonesia - Australia kedua.

Sumber: ANTARA News

Wednesday, July 4, 2012

Pesawat Nir Awak Pustekbang Dukung Ketahanan Pangan


3 Juli 2012, Subang: Aplikasi pesawat terbang Nir Awak Pustekbang semakin hari semakin bervariasi, pada tanggal 29-30 Juni 2012 lalu, sekelompok peneliti dari Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) – LAPAN, BPPT, Jaxa-Jepang, Restec-Jepang, dan Balai Besar Sumber daya lahan pertaian Kementan, telah melakukan survey awal untuk melakukan monitoring secara pararel pada object pertanian Padi didaerah Subang – Indramayu.

Kegiatan ini merupakan kerjasama penelitian lintas instansi, yang terdiri dari BBSDLP Kementrian Pertanian, IPB, BPPT, Biro Pusat Statistik dan Tentunya Pusat Teknologi Penerbangan ( Pustekbang ) dalam rangka melakukan estimasi produksi padi dengan menggunakan berbagai metode dan sudut pandang.

IPB menggunakan data Radarsat untuk melakukan estimasi produksi padi, sedangkan BPPT menggunakan analisis Hyperspektral, sementara BBSDLP Kementan menggunakan Pi SAR L2 Airborne yang merupakan kerjasama penelitian anatara peneliti BBSDLP dengan Jaxa dan Restec yang didukung oleh AIT ( Asian Institute Teknologi ) yang berpusat di Thailand, sementara itu Pustekbang dengan pesawat UAV nya dipercaya untuk mensuport kegiatan tersebut dengan tugas melakukan validasi atas obyek obyek yang dimonitoring oleh berbagai metode tersebut.

Kegiatan ini merupakan catatan tersendiri bagi Pustekbang, dan khususnya Tim Aplikasi UAV Bidang Avionik, yang untuk pertama kali terlibat dalam kegiatan yang lazim disebut sebagai MRV (monitoring, reporting dan validation).

Kegiatan tersebut juga merupakan pertama kali bagi pustekbang, dalam kegiatan yang bersifat lintas institusi yang berupa aktifitas pemantauan yang biasanya hanya melibatkan komunitas remote sesning. Bagi Pustekbang hal ini merupakan pengembangan lanjut dari sub program optimalisasi dan aplikasi UAV untuk kepentingan riel. Program UAV sendiri utamanya adalah pengembangan Airborne UAV dengan kapasitas payload hingga 25 kg untuk memuat payload CP SAR yang merupakan payload dari Chiba University.

Tujuan dari kegiatan penelitian kali ini secara spesifik adalah melakukan validasi atas titik obyek dari pemantauan yang dilakukan oleh BPPT, IPB dan BBSDLP. Area yang akan menjadi obyek pemantauan adalah daerah pertanian yang merupakan binaan dari Balai Benih Padi di Subang.

Daerah tersebut berupa lahan pertanian yang membentang dari Subang hingga Indramayu, dengan bentangan lebar sejauh 20 km ke arah utara selatan, dengan total luas sekitar 300 ha – 500 ha, pokok-pokok obyek yang divalidasi dan dimonitoring secara bersama tersebut adalah daerah pertanian dengan phase tanaman padi saat tumbuh.

Metode yang akan dilakukan nanti adalah : secara pararel pada saat yang sama dengan phase tumbuh padi yang sama dan pada titik koordinat yang sama, UAV Pustekbang, akan memotret titik titik tersebut, yang kemudian akan menjadi alat validasi bagi data Radarsat yang di teliti oleh Bpk Raymodya dari IPB, data Hyperspektral dari BPPT, serta data PiSAR L2 yang akan diteliti Tim Gabungan dari BBSDLP-JAXA-Restec dari Jepang.

Dengan luasnya lahan serta titik koordinat yang berpencar sepanjang Subang dan indramayau seluas kurang lebih 300 ha-500 ha. Kegiatan ini merupakan tantangn tersendiri bagi Pustekbang untuk menunjukkan bahwa pesawat nir awak (UAV) cukup dapat memberi kontribusi signifikan dalam kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan program ketahanan pangan yang sangat strategis.

Dengan pengalaman yang telah dipunyai saat memantau Merapi, maka pesawat terbang nir awak yang akan digunakan adalah pesawat terbang nir awak dengan bahan stereoform dengan pajang sayap 1,6 meter dengan pajang badan sekitar 1.2 meter, pesawat ini dilengkapi dengan system terbang otomatis ( autonomous flying system ) sehingga dapat terbang secara indpenden dan otomatis dengan program sasaran dan jalur terbang yang telah ditentukan ( way point navigation system ).

Selain itu kemungkinan akan dicoba juga dengan menggunakan pesawat Zen-LAPAN01 yang mempunyai jangkauan dalam lama terbang yang cukup lama, mengingat luas lahan yang harus divalidasi oleh Tim LAPAN. Pesawat ini telah berhasil diproduksi sendiri oleh Pustekbang setahun yang lalu, dengan kemampuan kecepatan jelajah sekitar 90 km/jam dan lama terbang optimal hingga 2 Jam, maka diharapkan selain pesawat Skywalker, maka Zen-LAPAN01 ini mampu memotret dengan luasan yang lebih baik.

Dengan kegiatan ini, maka akan menambah lagi potensi penggunaan UAV untuk kepentingan yang riel, sekaligus mengoptimasi secara tepat teknologi UAV untuk kegunaan yang lebih luas dan bervariasi, setelah keberhasilan penggunaan UAV untuk pemantauan Merapi beberapa bulan yang lalu, yang juga dilakukan oleh Tim Aplikasi UAV, dari Bidang Avionik, Pustekbang.

Sumber: Pustekbang

Satfib Koarmatim Gelar Latihan Anti Terorisme


3 Juli 2012, Surabaya:Satuan Kapal Amfibi Komando Armada RI Kawasan Timur (Satfib Koarmatim) menggelar latihan Visit Boarding Search and Seizure (VBSS), Selasa (3/7). Latihan pembekalan dalam menyongsong tugas kedepan ini, dibuka oleh Komandan Satfib Koarmatim Kolonel Laut (P) Irwan Achmadi bertempat di Satfib Koarmatim, Ujung, Surabaya.

VBSS merupakan salah satu materi atau bekal khusus bagi personel TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan pemeriksaan di laut dengan resiko dan tanggung jawab tinggi dalam menegakan hukum laut di wilayah yuridiksi nasional. Kemampuan VBSS menjadi sangat penting bagi setiap tim pemeriksa kapal di laut untuk menghadapi segala jenis dan tingkatan permasalahan tindak pidana yang dihadapi oleh setiap petugas pemeriksa kapal di laut.

Latihan ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan tim VBSS unsur Satfib Koarmatim untuk mendukung kesiapan operasional kapal dalam menghadapi berbagai tindak kejahatan dan aksi terorisme di laut serta segala kemungkinan kontigensi yang terjadi.

Dengan diadakanya latihan semacam ini, diharapkan terbentuknya tim pemeriksa kapal yang mampu melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan yang benar sesuai dengan prosedur, tim pemeriksa kapal mampu menguasai teknik dan taktik dasar infiltrasi keatas kapal serta pertempuran jarak dekat, tim pemeriksa mampu memahami tindakan penanganan terhadap tawanan atau musuh yang tertangkap.

Setiap personel pemeriksa dalam latihan VBSS ini, diharapkan mampu menguasai materi latihan yang meliputi Close Quarter Combat (CQC), Hook and Climb, Ship Movement, Prisoner Handling, Mission Planning, Medical Evacuation. Latihan yang melibatkan unsur-unsur Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) di jajaran Satfib Koarmatim itu diikuti oleh 126 personel. Latihan berlangsung mulai tanggal 27 Juni, dan berakhir 6 Juli 2012.

Peserta latihan menggunakan senjata organik serbu AK-47 buatan Rusia. Lokasi latihan disekitar Pangkalan TNI Angkatan Laut Koarmatim, Ujung, Surabaya. Latihan dengan metode teknis dan taktis perorangan dan tim, yang mengedepankan teori dan praktek.

Sumber: Dispenarmatim

PT DI dan EADS Tingkatkan Kerjasama

Bagian komponen Airbus A320 Family dipasok PT DI. (Foto: Airbus)

4 Juli 2012, Jakarta: PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan konsorsium industri dirgantara Eropa, EADS, sedang menjajaki peningkatan kerja sama untuk menjadikan industri dirgantara kebanggaan bangsa ini sebagai pemasok komponen skala besar.

"Kami melihat itu sebagai tantangan, peluang bisnis besar yang harus diambil," kata Asisten Dirut PT DI Bidang Sistem Manajemen Mutu Perusahaan yang merangkap Pembina Komunikasi Perusahaan, Sonny Saleh Ibrahim, di Bandung, Rabu (4/7).

EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) adalah perusahaan industri dirgantara Eropa hasil penggabungan dari Arospatiale-Matra (Perancis), Dornier GmbH dan DaimlerChrysler Aerospace AG (DASA) dari Jerman, dan Construcciones Aeronuticas SA (CASA) dari Spanyol.

Sonny mengatakan EADS saat ini sedang melaksanakan program regionalisasi industrinya dengan sasaran sampai 50 persen pembuatan komponen-komponen produknya dilakukan langsung di kawasan pemasaran.

Untuk Asia-Pasifik, EADS mempertimbangkan PT DI. EADS sudah yakin akan kompetensi kami karena jalinan kerja sama yang sudah berjalan 35 tahun terakhir, kata Sonny dengan menambahkan saat ini saja PT DI sudah sibuk melakukan pengiriman komponen-komponen kebutuhan Airbus setiap minggunya.

Mengenai rencana peningkatan kerja sama itu, Sonny menambahkan EADS pada Senin 11 Juni lalu mengutus dua petingginya ke PT DI, Philippe Advani (Vice President Global Sourcing Network) dan Pierre Guillet (Deputy President Director for Marketing Survey). Advani dan Pierre Guillet disertai 20 kepala perwakilan EADS dari berbagai negara.

"Ini menunjukkan EADS serius untuk meningkatkan kerjasamanya dengan PT DI," kata Sonny yang mengungkapkan kini PT DI sudah membuat lebih 20 jenis komponen dan berusaha meningkatkannya menjadi 60 komponen.

Rombongan diterima Andi Alisjahbana, Direktur Aerostructures, Budiman Saleh, Direktur Aircraft Integration dan Dita Ardonni Jafri, Direktur Teknologi dan Pengembangan. Mereka diajak melihat fasilitas dan kapabilitas PT DI mengerjakan pembuatan komponen pesawat CN235 dan berbagai komponen pesanan Airbus.

Dalam proyek Airbus A-320/A-321, PT DI bahkan selain membuat (manufacturing) juga perakitan (assembling) untuk D-Nose, Pylon dan Leading Edge yang telah dilakukan kontrak kerjasamanya pada tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2015 dengan pengiriman komponen sebanyak 365 set per tahun.

Dalam proyek pesawat penumpang masa depan A-350, PT DI mengerjakan komponen untuk Root End Fillet Fairing (REFF) untuk pemesanan sebanyak 805 total pengiriman dengan perencanaan pengiriman 51 set per tahunnya.

Kontrak kerja sama telah dilakukan PT DI dengan Spirit AeroSystem, Inggris, sejak tahun 2010. Khusus untuk Airbus A350, PT DI juga sudah mendapatkan pekerjaan rancang bangun (engineering-designing).

Albatros Minati Kerja Sama dengan PT DI

PT Dirgantara Indonesia tidak hanya didekati oleh konsorsium pabrikan pesawat Eropa, European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) saja. Namun juga diminati oleh Albatros Aviation dari Swiss.

Ketika mengunjungi PT DI di Bandung, Jawa Barat, Rabu (4/7), kedatangan Albatros yang disambut Budi Wuraskito (Direktur Aerocraft Services) dimaksudkan untuk mengajak pabrikan pesawat terbang BUMN itu untuk menjadi mitra perawatan pesawat terbang dan mesin pesawat terbang, khususnya helikopter untuk kawasan Amerika Latin, Afrika dan Asia.

"Mereka sempat terkagum-kagum ketika meninjau fasilitas dan kapabilitas PT DI, karena kemampuan dan permesinan yang kita miliki tidak seperti yang pernah terbayangkan sebelumnya akan sebesar yang mereka saksikan sendiri," kata Asisten Dirut PTDI Bidang Sistem Manajemen Mutu Perusahaan yang merangkap Pembina Komunikasi Perusahaan, Sonny Saleh Ibrahim.

Sumber: Jurnas

Latihan Bersama Kopassus dan Pasukan Khusus China

4 Juli 2012, Jinan: Pasukan khusus Indonesia dan China mengelar latihan bersama di Jinan, Provinsi Shandong selama 15 hari. Latihan bersama tahun ini bertajuk “Bersatu melawan aksi terorisme”. Pasukan kedua negara akan berlatih menembak, penerjunan, blokade, serta taktik perebutan.

Sistem simulasi pertempuran menggunakan situasi mirip kejadian dan konfrontasi sesungguhnya. Termasuk bangunan khusus mirip struktur sebuah kota yang dibuat dari ratusan ban mobil. Pasukan khusus dapat berlatih taktik menguasai suatu ruangan tanpa khawatir terkena pantulan peluru.

Kedua pasukan khusus akan berlatih menggunakan sistem pertempuran terkomputerisasi yang dilengkapi sensor laser dan sistem skor otomatis.

Sumber: CCTV
@Berita HanKam

Tuesday, July 3, 2012

Kasal Tinjau Pembangunan Lanudal Grati


3 Juli 2012, Surabaya: Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Soeparno dengan didampingi oleh Asrena Kasal Laksamana Muda TNI Ade Supandi, Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayor Jenderal TNI (Mar) M. Alfan Baharudin dan Komandan Puspenerbal (Danpuspenerbal) Laksmana Pertama TNI Sugianto mengadakan kunjungan kerja ke Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI AL Grati, Pasuruan, Senin (02/07).

Kasal tiba di helipad PLTU Indonesia Power disambut oleh Komandan Lantamal V Laksamana Pertama TNI Sumadi, S.Sos, Komandan Pasmar-1 Brigadir Jenderal TNI (Mar) Tommy Basari Natanegara, Kadisfaslanal Laksamana Pertama TNI Suyitno, dan Komandan Kolatmar Kolonel Marinir Amir Faisol, S.Sos.

Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk melihat secara langsung kesiapan Puslatpur TNI AL dalam mendukung kegiatan latihan TNI AL khususnya para calon Pilot muda. Puslatpur ini rencananya akan digunakan tempat pendidikan pilot TNI AL.

Acara didahului dengan paparan tentang pembangunan Puslatpur Grati yang disampaikan oleh Kadisfaslanal Laksamana Pertama TNI Suyitno di ruang rapat PLTU Indonesia Power. Kadisfaslanal menyampaikan tentang pembangunan Lapangan Terbang TNI AL Grati, Rusunawa Grati, gedung Pusat Latihan Khusus (Puslatsus) Kolatmar.

Usai menerima paparan, Kasal secara langsung meninjau Lapangan Terbang TNI AL Grati di desa Semedu Sari dan lahan untuk Rusunawa.

Sumber: Lantamal V

Menperin dan Wamenhan Tinjau Industri Pertahanan di Tulungangung

Tenda shelter helikopter produksi CV Maju Mapan. (Foto: CV Maju Mapan)

3 Juli 2012, Tulungagung: Menteri Perindustrian, MS Hidayat, dan Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Syamsudin meninjau industri perlengkapan militer (non-alutsista) yang berada di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Menteri Perindustrian dan Wamenhan tiba di Kecamatan Ngunut sekitar pukul 11.30 WIB, dengan menggunakan helikopter, dan langsung meninjau dua perusahaan pemasok perlengkapan militer yang selama ini menjadi rekanan TNI, yakni PT Goeno dan CV Maju Mapan.

Di dua perusahaan tersebut, kedua pejabat negara itu dengan didampingin sejumlah jajaran dirjen di Kementrian Perindustrian, melakukan survei proses produksi mulai dari tahap perancangan (desain) hingga menjadi barang jadi dan siap edar/jual.

"Kami bersama semua jajaran dirjen di Kementerian Perindustrian dan juga dari Kementerian Pertahanan ingin mengetahui lebih jauh mengenai industri ini, karena ternyata mereka mengawalinya dari usaha kecil," kata M.S. Hidayat.

M.S. Hidayat menilai, produk nonalutsista yang diproduksi di Kabupaten Tulungagung (Kecamatan Ngunut) tergolong memiliki kualitas yang cukup baik dan bisa bersaing dengan produk impor.

Asumsi tersebut mengacu pada hasil produksi mereka yang telah diekspor ke luar negeri, karena telah memenuhi standard NATO. "Dari hasil produksi sebenarnya sudah cukup bagus, namun untuk alat produksinya itu yang lebih menjadi perhatian kita dalam kunjungan ini," katanya.

Mengenai soal alat produksi tersebut, M.S. Hidayat menjelaskan bahwa sebenarnya dari kondisinya masih bagus, namun pihaknya merasa perlu untuk menganalisa mana-mana mesin yang perlu diganti. Kementrian Perindustrian mengisyaratkan dilakukannya modernisasi peralatan industri non-alutsista guna menghadapi era pasar bebas, sehingga lebih kompetitif.

"Sejauh ini memang mereka sudah mengekspor ke beberapa negara terutama di kasawan Asia Tenggara seperti Kamboja dan juga Timur Tengah, seperti Sudan, Lebanon dan bebeberapa negara lain," terangnya.

 M.S. Hidayat berharap agar kedua perusahaan tersebut, maupun industri nonalutsista lain, bisa lebih meningkatkan teknologi produksinya secara mandiri sehingga sewaktu-waktu/kapanpun bisa memasok perkembangan kebutuhan peralatan/perlengkapan militer TNI dan bisa lebih kompetitif.

Dikonfirmasi mengenai kunjungan Menteri Perindustrian dan Wamenhan, Dirut PT Goeno Supriyono Wijaya mengungkapkan bahwa selama ini perusahaannya selalu berusaha memenuhi setiap permintaan kebutuhan peralatan maupun perlengkapan nonalutsista TNI.

 PT Goeno dan CV Maju Mapan merupakan contoh perusahaan yang memulai bisnis peralatan TNI dari sektor hulu, yakni dari semula hanya membuat ikat pinggang pada tahun 1980, kini sudah berkembang menjadi industri yang memproduksi aneka kebutuhan non-alutsista TNI, seperti tenda, MCK, tas dan lain sebagainya.

"Kami tetap berupaya untuk bisa lebih baik, jadi ketika beliau-beliau dari kementerian berkenan melihat langsung perusahaan kami, tentu menjadi motivasi tersendiri untuk bisa lebih baik," ujar Supriyono.

Sumber: ANTARA News

TNI-PLA Jajaki Kerjasama Anti-teror Laut dan Udara


3 Juli 2012, Jinan, China: TNI tengah menjajaki kerja sama antiteror di laut dan udara dengan Tentara Pembebasan Rakyat China (People's Liberation Army/PLA), mengingat modus kejahatan terorisme makin beragam.

Kopassus TNI AD dan Komando Pasukan Khusus PLA melakukan latihan bersama untuk yang kedua kalinya dengan sandi Sharp Knife 2012. yang diikuti 144 personel dari kedua pihak, di Pangkalan Latihan Terpadu Kodam Jinan, Shandong, China.

Panglima TNI dalam amanat tertulis pembukaan Latihan Bersama Antiteror Kopassus TNI AD dan Komando Pasukan Khusus PLA, yang dibacakan Komandan Jenderal Kopassus TNI AD, Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya, di Jinan, Shandong, China, Selasa, mengatakan, tindak kejahatan terorisme kini semakin beragam termasuk kemungkinan terjadi di laut dan udara.

Terkait itu dalam Latihan Antiteror Kopassus dan Komando Pasukan Khusus PLA kali ini, TNI mengirimkan peninjau dari Korps Pasukan Khas TNI AU dan Detasemen Jala Malangkara Korps Marinir TNI AL.

"Pada 2011 pola kejahatan terorisme cenderung menyerang institusi asing, pusat bisnis, aparatur keamanan, tempat peribadatan dan ruang publik. Tidak menutup kecenderungan itu akan mengarah pada aksi terorisme di wilayah maritim dan udara seiring dengan perkembangan teknologi," satu petikan sambutan panglima TNI itu.

Pola pada 2011 adalah pesan yang dilempar para pelaku. Hal ini harus dianalisa secara cermat baik bagi kepentingan realitas latihan maupun sebagai langkah antisipasi kemungkinan terjadinya terorisme, baik di darat, laut maupun udara.

Baru beberapa tahun terakhir pasukan-pasukan elit TNI memulai kerja sama pelatihan dengan China setelah selama ini cenderung ke Barat. Model pembinaan dan operasi yang terjadi pada SAS (Inggris) dan GSG-9 (Jerman), dan Navy SEAL (Angkatan Laut Amerika Serikat), sempat menjadi "model".

Korps Pasukan Khas TNI AU mendahului pemakaian senjata dari China --yang sering dianggap menjadi "kopian" arsenal Rusia-- yaitu peluru kendali panggul QW-1 yang dibeli awal 2000. Peluru kendali ini sekali pakai dan diklaim memiliki performansi tidak kalah dengan peluru kendali Mistral buatan Perancis.

China juga mengenal struktur organisasi kewilayahan bagi Angkatan Darat PLA. Latihan bilateral ini dikomentari (setara) Kasdam Kodam Jinan, Mayjen Qiuxing, "Tindak kejahatan terorisme telah menjadi musuh internasional. Setiap negara termasuk Indonesia dan China harus bekerja sama untuk mengatasi terorisme."

Sumber: ANTARA News

Parlemen Belum Mengetahui Alasan Pembelian Leopard dari Jerman


3 Juli 2012, Senayan: Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan akan membeli 100 unit tank Leopard langsung dari Jerman. Pemerintah membatalkan rencana pembelian Leopard bekas dari Belanda. Rencananya, pada Oktober mendatang 15 unit tank tersebut akan tiba di Indonesia.

Namun, hingga kini kalangan dewan mengaku belum tahu alasan di balik keputusan pemerintah ini. "Saya sampai saat ini belum tahu kelanjutan rencana pembelian tank Leopard langsung dari Jerman tersebut," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin di sela menghadiri sidang Paripurna DPR, Selasa (3/7).

Hasanuddin berharap Kemenhan segera menyampaikan penjelasan tentang keputusan tersebut ke DPR. Sebab, hingga kini Komisi I DPR belum memutuskan persetujuan terhadap Kemenhan itu. Umumnya anggota Komisi butuh penjelasan tentang pertimbangan yang digunakan pemerintah dalam pengambilan keputusan tersebut. Komisi I juga perlu diberi laporan tentang spesifikasi tank yang dibeli.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam jumpa pers, Senin (2/6) kemarin menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membeli 100 unit tank tempur utama Leopard dari Jerman. Keputusan ini diambil setelah Belanda menyatakan tidak bisa memberikan kepastian yang sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Indonesia.

Keputusan membeli tank itu langsung dari pabrikannya di Jerman, ujar Sjafrie, dengan pertimbangan bahwa Jerman dapat memberikan Indonesia kepastian waktu dan kepastian target dari volume peralatan militer yang diperlukan untuk modernasi alutsista dan rencana strategis Indonesia 2010-2014.

Sjafrie mengatakan, alokasi anggaran yang diperlukan untuk membeli peralatan militer tank tempur utama atau Main Battle Tank (MBT) itu adalah 280 juta dollar AS dari alokasi pinjaman luar negeri, yang prosesnya akan diselaraskan di Bappenas maupun Kementerian Keuangan.

Sumber: Jurnal Parlemen

Parlemen Pertanyakan Anggaran Perbaikan Hibah Hercules

C-130H Hercules RAAF. Pemerintah menganggarkan anggaran pertahanan Rp 150 Trilyun. Anggaran cukup besar tidak menjamin pembelian alutsista terbaik dikelasnya. Pemerintah lebih mememilih menerima alutsista hibah dan memperbaikinya dengan anggaran cukup besar. Amerika Serikat menghibahkan 24 unit F-16 dan 4 unit sebagai suku cadang, Korea Selatan menghibahkan kendaraan amphibi dan sedang dijajaki hibah satu skuadron F-5, Brunei menghibahkan dua kapal patroli dan Australia empat pesawat angkut C-130H. Alutsista yang dihibahkan karena sudah tidak digunakan lagi oleh negara tersebut. (Foto: MoD)

 3 Juli 2012, Senayan: Tahun lalu Kementerian Pertahanan RI melaporkan kepada Komisi I bahwa TNI Angkatan Udara akan mendapat hibah empat unit pesawat Hercules C-130H dari Pemerintah Australia. Tetapi Kemenhan perlu dana untuk perbaikan pesawat-pesawat tersebut. DPR pun lantas menyetujui anggaran retrofit (peningkatan kemampuan pesawat) sebesar Rp 450 miliar.

"Namun beberapa bulan kemudian Kemenhan melaporkan bahwa Australia membatalkan hibah tersebut. Baru pada awal tahun 2012 pemerintah menyampaikan ulang bahwa hibah empat pesawat dari Australia itu jadi dilaksanakan," ungkap Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (2/7).

Menurut Hasanuddin, terdapat hal yang janggal. Keganjilannya, kata dia, dalam hibah itu disebutkan pula tentang kebutuhan dana perbaikan sebesar 60 juta dollar AS atau 15 juta dollar AS per unit.

"Artinya, harganya sama saja dengan beli baru. Lalu apa makna dari hibah tersebut? Kenapa harga perbaikannya sama dengan harga jual?" tanya politisi PDIP ini.

Karena itu, kata Hasanuddin, dalam waktu dekat ini, Komisi I akan mempertanyakan masalah ini kepada Kementerian Pertahanan. "Pertanyaannya adalah kenapa terjadi perbedaan harga antara yang diinformasikan pihak Australia, dengan anggaran yang diajukan Kemenhan pada DPR," ujarnya.

Penandatanganan perjanjian hibah Indonesia-Australia dilakukan dalam pertemuan tahunan kedua negara. Pertemuan tersebut dilakukan hari ini, Selasa (3/7) dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berada di Australia. Pesawat Hercules C-130H rencananya akan menggantikan Fokker F-27 yang telah usang selagi menunggu pesawat angkut ringan N295 produksi bersama PT Dirgantara Indonesia dengan Airbus Military Spanyol.

Minister for Defence – C-130 Hercules Aircraft Gifted to Indonesia

Australia and Indonesia today signed a Memorandum of Understanding (MoU) for the transfer of four Australian Defence Force C-130 Hercules aircraft to Indonesia.

The signing follows the Prime Minister’s offer in November of last year to Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono to transfer up to four aircraft to Indonesia.

Australia is very pleased to make this contribution to Indonesia’s airlift capability, which will support humanitarian assistance and disaster relief operations.

The C-130 heavy lift transport aircraft will contribute to Indonesia’s capacity to respond to natural disasters and humanitarian crisis.

Indonesia will fund all refurbishment and ongoing maintenance costs associated with the aircraft.

The signing ceremony took place shortly after President Yudhoyono’s arrival at the Royal Australian Air Force Base Darwin today for the second Australia-Indonesia Annual Leaders’ Meeting.

Minister for Defence Stephen Smith and his Indonesian counterpart, H.E. Dr Purnomo Yusgiantoro observed the signing of the MoU by Chief of the Australian Defence Force General David Hurley and Secretary General of the Indonesian Ministry of Defence Air Marshal Eris Herryanto.

The C-130H gifting reflects the strength of the bilateral Australia-Indonesia relationship and close ties between the Australian and Indonesian Defence forces.

Minister Purnomo and Minister Smith also held bilateral talks at Headquarters Northern Command, located at Larrakeyah Army Base in Darwin.

The discussions focused on bilateral defence engagement and the critical role Indonesia and Australia play together in contributing to regional security and addressing global challenges, including through the ASEAN Defence Ministers Meeting-Plus.

Australia and Indonesia are also working to bolster coordination on humanitarian assistance and disaster relief through the East Asia Summit framework.

Sumber: Jurnal Parlemen/Jurnas/MoD

Paskhas Rebut Kembali Lanud Palembang


1 Juli 2012, Palembang: Sebanyak 700 personel Pasukan Khas TNI Angkatan Udara (Paskhas) bakal diterjunkan pada operasi Trisula dengan skenario merebut kembali Pangkalan TNI AU Palembang dari pendudukan negasor (negara asing), 6-10 Juli 2012 mendatang.

"Ini merupakan latihan puncak yang melibatkan dari beberapa batalyon Paskhas di Indonesia," ungkap Danlanud Letkol Pnb Adam Suharto di sela-sela Operasi Jalak Sakti yang melibatkan enam pesawat jet tempur Hawk dengan target pengeboman Tanjungpandan, Minggu (1/7/2012).

Menurut Adam yang merupakan lulusan AAU 1991, pada operasi Trisula Perkasa ini akan ada beberapa skenario.

"Nantinya Lanud diduduki negasor. Lalu tugas tim kita akan merebut kembali. Setelah prosesnya matang, Dalpur (Pengendali Tempur) ada satu regu beranggotakan 10 hingga 12 personel diterjunkan malam hari," terang Adam.

Kemudian kata Adam, mereka ini melakukan penyusupan mulai dari jarak 15 km dari pangkalan yang diduduki oleh musuh yang diperankan para personel Paskhas lainnya.

"Nanti ada 10 orang seperti rambo memasang bom di instalasi vital. Apabila dirasa aman baru diterjunkan Satpur (satuan tempur) yang rencana melibatkan empat pesawat Hawk untuk melaksanakan serangan udara langsung secara mendadak dan akan diikuti penerjunan pasukan (terjun payung).

Juga melibatkan empat pesawat Hercules dimana tiap-tiap pesawat akan menerjunkan 64-95 orang bersenjata lengkap SS-1 dalam rangka perebutan pangkalan. Ini baru latihan mandiri jadi hanya Paskhas yang turun. Kalau sudah gabungan, setelah dari Paskhas diserahkan ke angkatan darat," terangnya.

Sumber: Sripoku

Perbandingan Pistol Strizh vs Makarov

Misi Kemanusiaan USNS Mercy Pererat Kemitraan Indonesia dan AS

USNS Mercy (T-AH-19) berlabuh di Teluk Manado, Jumat (1/6/2012). (Foto: Camelia Montoy)

2 Juli 2012, Washington D.C.: Ketua Komisi Pertahanan DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, kehadiraan Rumah Sakit Terapung Milik Angkatan Laut Amerika Serikat USNS Mercy di perairan Sulawesi Utara baru-baru ini menunjukkan semakin eratnya kemitraan Indonesia dengan AS.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan Jum’at (29/6), kemitraan Indonesia dan AS tidak harus selalu terkait penanganan masalah-masalah pertahanan dan terorisme, namun aksi-aksi kemanusiaan juga perlu semakin ditingkatkan.

Menurut Mahfud, konteks kemitraan di kawasan Asia Pasifik selama ini mengalami peningkatan, terutama karena pertimbangan kepentingan jangka panjang yang cukup strategis.

“Sekarang ini memang bentuk-bentuk kerjasama militer , terutama dalam konteks pengamanan laut semakin berkembang. Contoh seperti yang dilakukan AS, secara geografis tidak berbatasan langsung dengan Indonesia, namun secara geopolitic, geostrategic dan geoeconomic memiliki kepentingan, berdasarkan itu kemitraan sangat mungkin dilakukan,” kata Mahfudz.

Dalam siaran pers Kedutaan AS di Jakarta baru-baru ini menyebutkan Rumah Sakit Terapung USNS Mercy telah merampungkan misi kemanusiaannya di perairan Sulawesi Utara, Indonesia sebagai bagian dari Pacific Partnership 2012 (PP12). Sejak berada di Manado pada 31 Mei, para awak kapal menjalankan berbagai program bekerjasama dengan rekan sejawat dari Indonesia dari berbagai instansi dan lembaga termasuk kantor pemda, militer, kepolisian, dan staf penanggulangan bencana.

PP12 yang merupakan misi kemanusiaan dan sipil terbesar di wilayah Asia Pasifik mencakup pelatihan dan perencanaan penanggulangan bencana alam, perawatan medis gratis di darat dan di atas kapal.

Beberapa pengamat pertahanan mengatakan, peningkatan kerjasama antar negara sekawasan Asia Pasifik cukup menguntungkan Indonesia. “Manfaatnya baik secara kekinian maupun jangka panjang. Memang hubungan antara Indonesia dengan AS dalam posisi yang cukup bagus saat ini, perlu saling membantu banyak hal," demikian kata Wawan Purwanto dari Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional (LPKN).

"Yang paling utama hubungan (bilateral) ini tidak menyebabkan menimbulkan sentiment-sentimen baru , khususnya di negara-negara yang berseberangan dengan kebijakan politik Amerika Serikat,” lanjut Wawan.

Lebih lanjut disebutkan dalam siaran pers Kedubes AS, Rumah Sakit Terapung USNS Mercy sebelumnya merupakan sebuah kapal tanker. Kapal ini mampu menampung 1000 awak dengan 12 (dua belas) ruang operasi untuk keperluan tindakan medis. Selain bersandar di Manado, USNS Mercy juga menjalankan misi kemanusiaannya dengan melayari Kepulauan Sangihe dan Talaud. USNS Mercy setelah berada di Indonesia , meneruskan pelayaran ke arah utara mengunjungi Filipina, Vietnam, dan Kamboja.

Pacific Partnership 2012 atau Kemitraan di Pasifik 2012, merupakan aksi kemanusiaan terbesar di kawasan Asia-Pasifik, dengan beberapa negara tujuan seperti Indonesia, Filipina, Kamboja dan Vietnam. Aksi kemanusiaan dalam program Pacific Partnership meliputi bidang kesehatan, mencakup perawatan dan tindakan medis, perawatan gigi, kedokteran hewan, teknik sipil serta pertukaran para ahli.

Rumah Sakit Terapung Angkatan Laut Amerika Serikat USNS Mercy mulai menjalankan misi kemanusiaannya pasca tsunami Aceh tahun tahun 2004 silam. Para tim medis USNS Mercy telah mengobati lebih seratus ribu korban tsunami dalam melaksanakan misi kemanusiaannya selama di Aceh.

Kemudian pascagempa Sumatera bulan Maret 2005 silam, USNS Mercy juga melaksanakan pengobatan di perairan Pulau Simeulue dan Nias. Di Nias, USNS Mercy melakukan pelayanan kesehatan kepada lebih 1400 orang, 79 orang di antaranya dioperasi di atas kapal USNS Mercy. Paramedis dari USNS Mercy juga menggelar pelatihan bagi 180 tenaga medis dan paramedis Rumah sakit Umum Gunungsitoli dan melakukan perbaikan peralatan rumah sakit yang rusak di Nias, provinsi Sumatera Utara.

Sumber: VOA

Kemhan Beli Leopard dari Jerman, Acuhkan Leopard Belanda

Leopard 2A6 milik AD Jerman. (Foto: Battle 14)

2 Juli 2012, Jakarta: Kementerian Pertahanan Indonesia memastikan membeli tank berat (Main Battle Tank) Leopard dari Jerman sebanyak 100 unit dalam rangka modernisasi alutsista TNI Angkatan Darat. Rencana semula tank berat Leopard akan dibeli dari Belanda.

"Khusus TNI AD, kita telah putuskan membeli tank berat leopard dari Jerman dengan pertimbangan memperoleh kepastian waktu dan target dari volume peralatan militer yang kita perlukan," kata Wamenhan Sjafrie Syamsuddin kepada wartawan di Jakarta, Senin (2/7).

Menurut Wamenhan, rencana pembelian MBT Leopard dari Belanda dihentikan sehingga fokus pembelian tank yang berasal dari Jerman tersebut berjalan lancar.

Dijelaskan Sjafrie, alokasi anggaran sebesar 280juta dolar AS, yang diperlukan diproses berdasarkan alokasi pinjaman luar negeri, dimana prosesnya melalui Green book maupun Blue book baik dari Bapennas maupun Kementerian Keuangan. "Saat ini proses dilakukan secara akselerasi, dan pararel sehingga dalam waktu satu minggu kita akan segera memperoleh kepastian-kepastian dari aspek pengadaan dan pembiayaan dan tentu saja diikuti oleh aspek pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pencegahan dan penyimpangan pengadaan barang dan jasa dengan melibatkan BPKP, LKTP dan Itjen Kemhan serta Mabes TNI dan angkatan," ungkapnya.

"Jumlah yang diinginkan dalam pengadaan tank ini kurang lebih 100 unit, dari jumlah tersebut, kita inginkan 15 unit sudah berada di Indonesia pada Oktober 2012," terangnya.

Dia menambahkan pertimbangan pembelian Main Battle Tank Leopard dari Belanda tidak diteruskan karena faktor kepastian waktu dan kepastian proses yang diperlukan tidak satupun ditanggapi pihak Belanda.

Terkait keinginan Kemhan agar 15 unit tank berat Jerman itu sudah berada di Indonesia Oktober 2012, penempatannya menurut Sjafrie sepenuhnya kewenangan Mabes TNI Angkatan Darat.

Sumber: Info Publik

Monday, July 2, 2012

Prajurit Kopassus Tiba di Jinan, China

(Foto: Kopassus)

2 Juli 2012, Jinan: Sekitar 90 personel Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat (Kopassus) telah tiba di Jinan, Ibukota Provinsi Shandong, China, untuk melakukan latihan bersama dengan pasukan khusus China.

Kesembilan puluh personel korps baret merah itu tiba di Jinan Internasional Aiport dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 dari Skadron Udara 32 TNI Angkatan Udara.

Atase Pertahanan Kedubes RI di China Kolonel (Lek) Surya Margono di Jinan, Senin (2/7) mengatakan latihan bersama Kopassus dengan Komando Pasukan Khusus China akan dibuka resmi pada Selasa (3/7).

"Ini merupakan latihan bersama yang kedua kali yang digelar oleh Kopassus dan Komando Pasukan Khusus China," kata Kolonel Surya Margono menjelaskan.

Latihan bersama pasukan khusus dua negara kali pertama digelar pada Juni 2011 di Pusat Pendididkan Kopassus Batujajar, Jawa Barat. Kegiatan yang bersandikan "Sharp Knife II/2012" itu bertujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan profesionalisme dari para prajurit pasukan khusus militer kedua negara.

"Prajurit pasukan khusus kedua negara dapat saling bertukar pengalaman, dan keterampilan, kemampuannya, sehingga didapat sebuah bentuk kerja sama pasukan khusus kedua negara yang lebih komprehensif, baik dari segi teknik dan taktik operasional," kata Surya.

Selain personel, maka Korps Baret Merah TNI Angkatan Darat juga membawa sejumlah persenjataan dan perlengkapan penanggulangan antiteror. "Sebagian persenjataan dan perlengkapan yang dibawa, selain digunakan untuk latihan bersama juga akan dipamerkan dalam kegiatan itu," ungkap Surya.

Latihan bersama Kopassus dan Komando Pasukan China akan berlangsung hingga Minggu (15/7) di Pangkalan Latihan Terpadu Kodam Jinan, China.

Sharp Knife - 2012

China, Indonesia launched on Sunday their second joint military drills code-named "Sharp Knife - 2012" in Jinan, east China's Shandong Province.

The exercises will last 15 days and attended by two teams of SWAT forces of the Chinese People's Liberation Army (PLA) and Tentara National Indonesia. Each team has 70 members with a mixture of commandos from both Chinese and Indonesian SWAT forces. Both teams have carried out training programs such as shooting practice, airborne landing, blockading and seizing tactics.

"The joint-exercises have the theme "United to fight terrorism" according to an overall plan. We have added new programs to the training such as combat study, and commanding. We conducted a combat-simulation system to highlight the true situation and confrontation under the condition of popularized information," said Yuan Yuping, head of the training team of the PLA.

The Chinese SWAT team come from the Jinan Military Area Command (JMAC) of the PLA. It has a 18-year history and the experience of winning awards in many international SWAT competitions. The team also holds a number of records in more than 20 military training programs of the PLA, and had been awarded with the first-class honor by China's Central Military Commission last year.

Sumber: Investor Daily

Pesawat Tempur TNI AU Berganti Warna

Hawk Skuadron Udara 12 Pekanbaru. (Foto: Sripoku)

2 Juli 2012, Malang: Sebuah gambar kepala Panther Hitam menempel garang di badan pesawat tempur Hawk 200. Mulutnya mengaum garang,berlatar belakang sebuah gambar kilat yang menyala tajam. Warna abu-abu langit juga semakin membuat kepala Panther ini hidup dan siap menerjang. Angka 12 tersebut merupakan penanda burung besi mematikan buatan Inggris tersebut berangkat dari Skuadron Udara 12, Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Pekanbaru.Hampir di ujung moncong pesawat juga tertulis angka 09. Nomor ini merupakan tanda nomor pesawat di skuadron tersebut.

Burung besi ini nampak mengkilat,dengan motif loreng perpaduan abu-abu muda dan abu-abu tua.Tampangnya garang, siap menerjang angkasa, menembus langit biru nusantara, menggeliat cerdik di antara awan-awan putih, menghunus pusaka menerjang setiap lawan yang mengancam.

Warna loreng abu-abu ini baru saja selesai digarap oleh para putra terbaik TNI AU yang tergabung di dalam Satuan Pemeliharaan (Sathar) 32 Depo Pemeliharaan 30, Lanud TNI AU Abdulrachman Saleh, Malang.

Bukan ahli dari Inggris, atau Amerika Serikat,yang membuat burung besi menjadi garang,segarang Panther. Putra-putra terbaik bangsa,yang bernaung di Sathar 32, mampu mandiri membuat Panther Skuadron Udara 12 mengaum di langit nusantara.

Hanya berjarak beberapa langkah di depan Panther Skuadron Udara 12, tampak logo kepala Jonga atau Kijang, mulai sumringah. Jonga yang terpampang di badang Hawk 200 milik Skuadron Udara 1 Pontianak tersebut,juga akan menjalani masa-masa pergantian warna di Sathar 32.

Saat ini,Jonga lambang kelincahan, kecerdikan,dan kecepatan ini,masih menggunakan warna lama. Loreng hijau tua dipadu hijau muda, dan cokelat masih menempel lekat. Sebentar lagi, tangantangan terampil putra-putra terbaik yang tergabung di Sathar 32,akan memanjakannya dengan warna baru,loreng abu-abu.

“Warna loreng abu-abu, menjadi warna kamuflase resmi para pesawat tempur TNI AU,” ujar Pembantu Letnan Dua (Pelda) Lagiono. Prajurit TNI AU,yang sudah mengabdikan diri sejak tahun 1986 tersebut,menjadi salah satu bintara senior di Sathar 32. Perannya,khusus dalam hal menangani pengecatan pesawat TNI AU. Banyak pesawat tempur sudah ditanganinya, termasuk pesawat tempur F-16.

Dari tangan telaten para prajurit tersebut, saat ini sudah ada delapan unit pesawat tempur jenis Hawk yang sudah berganti kamuflase loreng abu-abu. Lagiono menyebutkan, pesawat jenis Hawk yang sudah selesai dicat dan diperbaiki, ada di Skuadron Udara 1 sebanyak lima unit, dan di Skuadron Udara 12 sebanyak tiga unit.

“Pengerjaannya dilakukan di Malang. Ada juga yang kami kerjakan di skuadronnya masing-masing,” ujarnya begitu ramah. Butuh sedikitnya 7-8 galon cat,atau sekitar 28-32 liter cat untuk mengecat satu unit pesawat. Pengerjaannya dilakukan selama 1-2 minggu. Prosesnya dimulai dari pembersihan cat lama, perbaikan, kemudian pengecatan dengan cat baru. Kualitas hasil pengecatan, tidak bisa diremehkan. Karya anak negeri ini,sudah terbukti memiliki kualitas tinggi.

Salah satu buktinya,pengecatan yang dilakukan terhadap pesawat tempur taktis F- 16, sudah berusia 10 tahun, namun belum menunjukkan kerusakan.“ Kualitas kami utamakan. Selain itu, kerja seni juga menjadi bagian dari pencetan pesawat ini. Hingga membuat pesawat tampil garang, menawan, dan memiliki kualitas bagus,”ujar Lagiono.

Bukan sekadar kamuflase warna di badannya saja yang diganti dan dibersihkan. Kemampuan avionik, dan listrik instrumen pesawat juga turut dibenahi dan dijaga di Sathar 32. Alhasil,pesawat temput taktis ini tidak hanya garang di luar, namun kegarangan mesinnya layak diacungi jempol.

Kepala unit avionik dan listrik instrumen (Aviolinst) Sathar 32,Letnan Satu (Lettu) Elektronik (Lek) Andhi Setyo menyatakan, setiap pesawat tempur yang masuk perawatan di Sathar 32, akan dicek kondisi keseluruhannya. “Satu incipun tidak boleh luput dari pengecekan, karena kondisi pesawat yang prima akan sangat mendukung kegiatan operasi yang dijalankan,”tegasnya.

Secara keseluruhan, ada tiga tahap yang harus dilaksanakan dalam pengecatan dan perbaikan pesawat tempur ini. Tahapan itu, menurut kontrol kualitas Sathar 32, Pembantu Letnan Satu (Peltu) Haryanto, antara lain tahap predock; in dock; dan post dock.

Tahap pre dock meliputi penerimaan pesawat dari skuadron yang mengoperasionalkan. Kemudian dilanjutkan dengan tes seluruh sistem pesawat, termasuk uji fungsi dan performance engine pesawat. Tahap in dock, berupa pembongkaran, pemeriksaan,perbaikan, dan pengetesan.“Dalam tahap terakhir atau post dock akan dilakukan penimbangan, pengecekan terakhir, dan tes terbang,”terangnya.

Pengalaman dan prestasi pengecatan pesawat,serta perbaikannya ini, sudah berjalan sangat lama. Menurut Komandan Depo Pemeliharaan 30 Lanud TNI AU Abdulrachman Saleh Malang, Kolonel Dento Priyono,pada tahun 2012 ini, jadwal pengecatan sangat padat.

Setelah menyelesaikan pengecatan sebanyak enam pesawat F 16, dilanjutkan pengecatan delapan unit Hawk 100, dan Hawk 200. “Selain itu, masih menyelesaikan pengecatan pesawat angkut Cassa A2103, dan Cassa A2017,” ujarnya.

Setiap pengecatan,dan perbaikan pesawat ini,dilaksanakan oleh tim kecil yang beranggotakan 8-10 orang personel. Mereka terdiri dari satu orang perwira, anggota, dan kontrol kualitas.

Depo Pemeliharan sendiri,membawahi tiga satuan yakni Sathar 31; Sathar 32; dan Sathar 33.

Sebuah kebanggaan tersendiri bagi bangsa ini. Setiap personel Sathar, memiliki ketelitian, kemampuan, dan jiwa seni untuk memperbaiki pesawat tempur. Mereka membuat setiap burung besi TNI AU menjadi garang, layak terbang, dan lincah bermanuver di langit biru, memecah angkasa, menjaga setiap jengkal kedaulatan udara nusantara.

Satu Motif 

Seiring dengan terbitnya Petunjuk Teknik Udara (PTU) No 126, perbaikan Ke-4 tahun 2011 tentang standardisasi pola dan warna pengecatan pesawat TNI AU, kini warna pesawat tempur dan angkut ringan pun berubah menjadi satu motif dengan warna yang sama. Tingkat kamuflasenya ketika mengudara ataupun di darat akan semakin sempurna.

Khusus untuk EMB 314 Super Tucano, kata Komandan Satuan Pemeliharaan 32 Depo Pemeliharaan 30 Lanud Abdulrachman Saleh Malang Letkol M Sarifudin, warna pesawat ini memang didesain di Indonesia dan sudah diserahkan ke pihak produsen (Embraer Brasil). Nantinya pesawat tersebut datang ke Indonesia sudah memakai warna khas TNI AU.

Sumber: SINDO/Suara Merdeka

Presiden SBY: Pemerintah Bahas Finalisasi Hibah Hercules dengan Australia

Presiden SBY memberikan keterangan pers sebelum bertolak menuju Darwin, Australia, di Pangkalan Udara TNI-AU Halim Perdanakusuma, Senin (2/7) pagi. (Foto: Haryanto/presidensby.info)

2 Juli 2012, Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Australia akan membahas finalisasi hibah pesawat Hercules C-130 dari Australia, termasuk biaya yang harus dikeluarkan pemerintah terkait proses tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pembahasan final mengenai hibah pesawat itu akan menjadi salah satu agenda kunjungan Presiden ke Darwin tanggal 2-4 Juli 2012.

"Sore ini ada kegiatan pertemuan Menteri Pertahanan RI dengan Menteri Pertahanan Australia. Rencananya ada lima C-130 dari Australia dengan format hibah dengan ada biaya yang dikeluarkan dari Indonesia," kata Presiden saat memberikan keterangan pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta di Jakarta, Senin.

Menurut Kepala Negara, Indonesia membutuhkan pesawat transport tersebut karena setelah kecelakaan pesawat Fokker milik TNI AU beberapa pekan lalu, pesawat sejenis yang dimiliki TNI AU belum bisa dioperasikan sampai penyelidikan selesai.

Dia menjelaskan pula bahwa meski pesawat CN 295 pengganti Fokker 27 milik TNI AU sedang disiapkan dan memiliki kapasitas yang lebih besar namun TNI AU akan tetap kembali mengembangkan armada C-130 yang pernah dimiliki dengan sejumlah pembaruan.

Sumber: ANTARA News