Saturday, September 5, 2009

Latihan Bersama TNI AU-RAAF Berakhir

F-16 TNI AU. (Foto: detikFoto/Chaidir Anwar Tanjung)

5 September 2009, Kupang -- Latihan bersama TNI Aangkatan Udara (AU) dan Angkatan Udara Australia (RRAF) di kawasan udara Darwin, Northern Territory (NT), Australia, berakhir sejak Jumat (4/9).

Empat pesawat tempur F-16 TNI AU yang terlibat latihan tersebut, Sabtu (5/9), tiba di Pangkalan Udara TNI AU El Tari Kupang sebelum melanjutkan penerbangan ke Skuadron Udara Tiga Lanud Iswahyudi. Prajurit TNI AU lainnya yang berjumlah 90 orang, juga telah kembali ke Tanah Air bersama dua pesawat Hercules milik TNI AU.

Kepala Penerangan Lanud El Tari Kupang Lettu Tari Dedy Setiawan mengatakan latihan yang dimulai 31 Agustus 2009 tersebut berlangsung sukses. Latihan itu bertajuk 'Elang Ausindo 2009' melibatkan tujuh pesawat temput F-18 milik RAAF.

"Latihan ini bertujuan meningkatkan kualitas tempur dan ketahanan awak pesawat, dan meningkatkan hubungan Indonesia-Australia, " katanya ketika dihubungi wartawan di Kupang, Sabtu. Latihan tersebut mwrupakan kelanjutan latihan yang pernah digelar di Makasar, Sulawesi Selatan pada 2007. Latihan antara lain dilakukan dengan teknik tempur udara antara pesawat TNI melawan pesawat RAAF dan manuver udara.

MEDIA INDONESIA

RI Masih Bisa Beli Alutsista Rusia US$900 Jt

Perwira TNI AU memeriksa pesawat tempur Sukhoi Su-30MK2 saat acara serah terima pesawat dari pabrik pesawat Sukhoi ke pemerintah Indonesia di Makassar, 2 Februari 2009. (Foto: Xinhua/Reuters)

5 September 2009, Jakarta -- Pemerintah Indonesia masih memiliki sisa komitmen pendanaan Alat Utama Sistem Persenjataan (alutista) dengan Rusia senilai US$ 900 juta. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang akan mengusahakan komitmen ini, agar ke depan bisa dipakai secara maksimal.

Direktur Pinjaman dan Hibah Departemen Keuangan Maurin Sitorus mengatakan dana sebesar itu adalah sisa dari komitmen yang pernah disepakati pada tahun 2007 lalu.

"Saat itu ada komitmen untuk state credit untuk pembelian peralatan alutista dari Rusia dengan pagu sebesar US$ 1 miliar dan baru terpakai US$ 100 juta," kata Maurin di Kantor Menko Perekonomian, Jumat 4 September 2009.

Untuk 2010, pemerintah akan mengusahakan dana ini guna mengoptimalkan pembelanjaan alutista Indonesia. "Nanti mengenai alutista sendiri kami harapkan ada kelanjutan G to G dari pagu yang tersisa," katanya.

Sisa pagu ini, kata dia, bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Pagu kemarin baru terpakai sedikit karena saat itu negosiasi harga tidak berjalan mulus. "Negosiasi berjalan alot, sehingga realisasi minimal," katanya.

Menurut Maurin, pihak Rusia yang menjalin kerjasama ini adalah BUMN Rusia, Roso Boron Export. "Itu partner Dephan kita," katanya.

Selain itu untuk memperkuat persenjataan dalam negeri, pemerintah tahun lalu juga telah mengeluarkan PP 54 tahun 2008 tentang pinjaman dalam negeri. "Sesuai dengan PP ini tahun depan kita menganggarkan Rp 1 triliun untuk pembiayaan produk-produk pertahanan atau alutista yang bisa dihasilkan dari dalam negeri," ujar Maurin.

Sumber anggaran Rp 1 triliun ini, kata dia, asalnya dibatasi hanya dari BUMN, Pemda dan institusi yang memiliki anggaran surplus. "Itu
karena sifatnya pinjaman dalam negeri, nanti mungkin pertama akan diusahakan dari perbankan," ujarnya.

VIVAnews

Cegah Jual Pulau, NTB Kibarkan Merah Putih Pulau Terpencil

Sebuah kapal fery melintas dekat pulau Panjang yang ada di selat Alas, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,NTB, Minggu (6/9).Saat ini Pemerintah Provinsi NTB mengawasi pulau-pulau kecil agar tidak memberi peluang adanya penjualan pulau. Menurut data Biro Pemerintahan Setda NTB tercatat NTB memiliki 280 buah pulau yang menyebar di 10 wilayah termasuk dua pulau besar yakni Pulau Lombok dan Sumbawa serta satu pulau kecil yakni Pulau Kalong yang hingga kini batas wilayahnya masih bermasalah. (Foto: ANTARA/Ahmad subaidi/ss/pd/09)

5 September 2009, Mataram -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang berupaya mengibarkan bendera Merah Putih di pulau-pulau kecil, terutama yang belum berpenghuni sebagai bukti kepemilikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Upaya pengibaran bendera Merah Putih itu akan terus dilakukan sepanjang tahun ini yang melibatkan berbagai pihak terkait," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) NTB, Ridwan Hidayat, di Mataram, Sabtu.

Ia mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan aparat TNI Angkatan Laut (AL) dan aparat kecamatan dan desa serta pihak terkait lainnya untuk menggapai pulau-pulau kecil yang menjadi sasaran pengibaran Merah Putih.

Upaya itu merupakan bagian dari tindaklanjut peningkatan koordinasi yang ditempuh Pemerintah Provinsi NTB guna mengawasi pulau-pulau kecil agar tidak memberi peluang adanya penjualan pulau. Beberapa waktu lalu mencuat kasus dugaan penjualan Pulau Meriam Besar dan Pulau Panjang di Kabupaten Sumbawa, oleh warga lokal yang mengklaim sebagai pemilik lahan kepada warga asing.

Aksi penjualan kedua pulau kecil di sebelah utara Pulau Sumbawa untuk kepentingan pariwisata itu disiarkan dalam situs internet www.karangasemproperty.com. Luas areal Pulau Panjang sekitar 22 hektare, enam enam hektare diantaranya sudah ditempati warga yang kemudian dibeli oleh seorang pengusaha asal Bali yang berdomisili di Sumbawa, Made Sutisna.

Made Sutisna juga diketahui membeli lahan seluas empat hektare di Pulau Meriam Besar yang memiliki luas keseluruhan 15 hektare. Areal lahan yang dikuasai Made Sutisna itu kemudian ditawarkan melalui internet kepada investor, sehingga terkesan hendak menjual kedua pulau kecil itu.

Masalah penjualan pulau itu sudah terselesaikan dan merupakan pelajaran berharga bagi pemerintah dan rakyat NTB dalam menjaga kepemilikan pulau-pulau kecil.

"Pengibaran bendera Merah Putih di pulau-pulau kecil itu merupakan bagian dari upaya menjaga kepemilikan pulau-pulau itu sekaligus membangkitkan rasa nasionalisme untuk mempertahankan NKRI dari berbagai ancaman," ujar Hidayat.

Foto udara Pulau Sopia Lousia, diabadikan dengan pesawat patroli Nomad P-836 Skuadron Udara 800 Wing Udara Koarmatim, Jumat (8/8), Pulau Sopia Lousia yang kemudian diganti namanya menjadi Pulau Sepatang letaknya sebelah 40 Km dari Mataram, dengan koordinat 08.55.20 S - 116.00.08 T ini merupakan pulau terluar NKRI di wilayah NTB, berbatasan dengan Benua Australia. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/pd/08)

Data versi Biro Pemerintahan Setda NTB, tercatat NTB memiliki 280 buah pulau yang menyebar 10 wilayah, termasuk dua pulau besar yakni Pulau Lombok dan Sumbawa serta satu pulau kecil yakni Pulau Kalong yang hingga kini batas wilayahnya masih bermasalah.

Di Kabupaten Lombok Barat terdapat 38 buah pulau, Lombok Tengah 20 buah pulau, Lombok Timur 35 buah pulau, Sumbawa Barat 15 buah pulau, Sumbawa 62 buah pulau, Dompu 23 buah pulau dan Bima sebanyak 84 buah pulau.

Satu-satunya pulau yang terletak di wilayah terluar NTB yakni Pulau Sophia Louisa yang kemudian diganti namanya menjadi Pulau Sepatang, yang secara administrasi berada di wilayah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Pulau terluar itu merupakan bagian dari 92 pulau terluar di wilayah NKRI yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2002 tentang Titik-titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan RI.

Ratusan pulau di wilayah NTB itu sudah dibakukan disertai namanya. Penamaan pun telah sesuai dengan ketentuan yakni tidak boleh menggunakan nama perusahaan, nama orang yang masih hidup atau nama dalam bahasa asing.

tvone

Badan Pengawas Senjata Belum Mendesak

Kapal MV Captain Ufuk diawasi militer Philipina. (Foto: philstar.com)

5 September 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan (Dephan) menilai pembentukan badan pengawas perdagangan senjata belum mendesak. Alasannya, mekanisme pengadaan, khususnya ekspor senjata telah dilakukan sesuai prosedur.

"Yang perlu dilakukan revitalisasi fungsi dan peran masing-masing instansi terkait," kata Sekretaris Jenderal, Dephan, Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin di kantor Dephan, Jakarta, Jumat (4/9).

Wacana pembentukan badan pengawas menguat menyusul penyitaan ratusan senjata buatan PT Pindad oleh otoritas Filipina yang ditemukan dalam kapal kargo berbendera Panama, Captain Ufuk, dua pekan lalu. Pemerintah dan Pindad bersikukuh proses di dalam negeri sudah sesuai prosedur. Penyitaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemesan.

Dia menegaskan, departemennya telah sesuai aturan dan norma dalam ekspor senjata, termasuk unsur pengawasan. Namun, kasus Filipina mengharuskan pihaknya lebih teliti dan jeli dalam menerbitan izin ekspor, khususnya jika menggunakan kontrak free on board (FOB).


Para awak kapal MV Captain Ufuk berdiri berdampingan dengan anggota Polisi Philipina. (Foto: daylife/Reuters)

Dalam pembelian melalui kontrak FOB, pengawasan yang menjadi tanggung jawab produsen hanya sampai di pelabuhan muat. Pengiriman selanjutnya diserahkan pada pemesan.

"Sehingga mesti diteliti betul rekam jejak perusahaannya," katanya.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan, selama ini pemberian izin pengesahan pengamanan (security clearance) ekspor senjata sudah melalui mekanisme pengecekan dan dilakukan dengan selektif.

"Tidak main-main dan sembarangan," katanya.

Dalam proses ekspor senjata ke Filipina dan Mali, pihaknya telah melakukan prosedur sesuai aturan berlaku. Dia meminta, TNI jangan dibawa-bawa ketika muncul persoalan dalam proses pengiriman.

Pasalnya, kewenangan militer hanya pemberian security clearance. Terkait kondisi dan keberadaan senjata-senjata itu di luar negeri, TNI sudah tidak memiliki kewenangan.

Di Filipina, Senator Rodolfo Biazon mengusulkan Senat menyelidiki temuan senjata Pindad dan mempertimbangkan kasus itu sebagai isu keamanan nasional. Dia mengatakan, senjata-senjata sitaan yang diperuntukkan untuk bertempur itu seharusnya menjadi perhatian militer.

"Bukan sekadar kasus hilangnya senjata. Ini adalah kasus keamanan nasional karena 200 senjata dapat mempersenjatai satu batalyon," kata mantan kepala staf angkatan bersenjata ini seperti dilansir media Filipina Inquirer.net.

Dia meminta kasus tersebut diselidiki komite pertahanan nasional berdasarkan Resolusi Senat 1386.

JURNAL NASIONAL

Tiga Polda Terima 1.191 Unit Mobil Patroli Baru

Kapolri Jendral Pol Bambang Hendarso Danuri melihat mobil patroli yang diberikan kepada tiga Kepolisian daerah di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/9). Tiga Polda yang mendapat kendaaran patroli quick response samapta adalah Polda Jabar 588 unit, Polda Banten 50 unit , dan Polda Metro Jaya. Polda Metro 553 unit (Foto: ANTARA/Khalsa/nz/09)

4 September 2009, Jakarta -- Guna mengoptimalkan kinerjanya, Mabes Polri memberikan 1.191 unit mobil patroli baru kepada tiga polda. Yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Banten.

Mobil patroli yang diberikan berupa pikap ford ranger dan sedan ford. Dalam realisasinya, Polda Metro Jaya mendapatkan bagian 553 unit mobil, Polda Jawa Barat 588 unit, dan Polda Banten 50 unit.

Serah terima secara simbolik dilakukan di halaman Mabes Polri. Hadir dalam acara serah terima Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Wahyono, Wakapolda Jawa Barat Brigjen Martin S Ritongga, dan Kapolda Banten Brigjen Rumiyah.

Dalam kesempatan tersebut Kapolri menyerahkan secara simbolik replika kunci mobil kepada perwakilan masing-masing polda. Kapolri dalam sambutannya berpesan agar mobil patroli baru yang telah diserahkan bisa meningkatkan kinerja polisi.

"Jangan keberadaan mobil patroli ini untuk kepentingan sesaat dan kepentingan kesatuan saja, untuk mendatangi tempat-tempat tertentu, karena ada kepentingan tertentu. Buang jauh-jauh pola-pola seperti itu," pesan Kapolri di Jakarta, Jumat (4/9/2009).

Diharapkan dengan keberadaan mobil patroli baru ini fungsi polisi sebagai pengayom pelindung, dan penegak hukum bisa semakin optimal. "Yang setiap hari bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Sebanyak enam unit contoh mobil dipajang di halaman Mabes Polri dan perwakilan tiga polda lantas masing-masing membawa dua unit. Selanjutnya mobil baru lain akan langsung dikirimkan ke tiga mapolda.

okezone

Malaysia dan Kapal Selam Barunya - Tajuk Rencana

Kapal selam pertama Malaysia buatan Perancis tiba di pangkalan AL di Port Klang, 3 September 2009. Kapal selam diesel elektrik kelas Scorpene pertama Malaysia diberi nama KD Tunku Abdul Rahman, merupakan Perdana Menteri pertama Malaysia. (Foto: daylife/Reuters)

5 September 2009 -- Hari Kamis (3/9) lalu di Bandar Port Klang di luar kota Kuala Lumpur berlangsung upacara yang termasuk istimewa untuk negeri jiran ini.

Raja Mizan Zainal Abidin dan Perdana Menteri Najib Razak beserta para pembesar negara hari itu menyambut kedatangan kapal selam pertama Malaysia yang diberi nama KD Tunku Abdul Rahman, PM pertama Malaysia.

Royal Malaysian Navy membeli dua kapal selam tipe Scorpene Juni 2002 dari galangan DCNS Perancis dan Navantia Spanyol. KD Tunku Abdul Rahman akan disusul oleh kapal kedua, KD Tunku Razak, akhir tahun ini.

Di lingkungan ASEAN, Malaysia menyusul Indonesia dan Singapura yang terlebih dulu mengoperasikan kapal selam. Vietnam dan Thailand akan segera membeli.

Mengapa kekuatan laut Asia sekarang ini tampak begitu menginginkan kapal selam? Alasannya tidak lain karena kapal selam memiliki kemampuan khas. Pertama ia merupakan mesin perang yang sulit dideteksi sehingga negaranegara yang dulu terlibat dalam Perang Dingin mengandalkannya sebagai kekuatan pemukul kedua. Kapal selam juga memiliki kekuatan pemaksaan.

Dengan kapal selam, Argentina dulu hampir mempermalukan Inggris karena berhasil menyerang kapal induk HMS Invincible dalam Perang Malvinas.

Kini Malaysia sudah memiliki kapal selam konvensional (non-nuklir) yang sangat canggih, dipersenjatai dengan torpedo berat Black Shark. Kapal selam berbobot 1.550 ton berawak 31 ini berkemampuan jelajah 45 hari. Desain dan konstruksinya diturunkan dari pengalaman Perancis membuat kapal selam nuklir, khususnya yang terkait dengan kehalusan akustik dan kemampuan sistem tempurnya.

Operator kapal selam punya kemampuan patroli yang lebih leluasa selain sistem penggentaran yang lebih kredibel. Oleh berbagai kemampuan tersebut, tidak heran apabila kapal selam menjadi pilihan AL berbagai negara.

Dalam perspektif inilah kita melihat bahwa kita juga perlu segera memutakhirkan dan meningkatkan armada kapal selam kita. Setelah dua kapal selam Tipe 209 yang kita beli dari Jerman di tahun 1980-an, kita baru sekarang ini punya program serius untuk menambah armada kita. Seperti kita dengar wacananya, tambahan kapal selam diproyeksikan tiba tahun 2011. Kemarin ini, pemasok dari Rusia dan Korea Selatan bersaing untuk mendapatkan order kita, yang hingga tahun 2024 disebut berjumlah 12.

Tentu saja anggaran menjadi pertimbangan karena untuk dua kapal selamnya, Malaysia harus membayar 900 juta dollar AS, yang berarti satu kapalnya berharga sekitar Rp 4.500.000.000.000 atau Rp 4,5 triliun.

Akan tetapi, dari argumen operator kapal selam, itulah harga yang harus dibayar untuk kemampuan pertahanan yang punya daya penggentaran signifikan. Tentu asal kita pintar merawat dan mengoperasikannya.

KOMPAS

Friday, September 4, 2009

Pangdam Pattimura Jamin Pulau Terluar Maluku

Daftar pulau-pulau terluar di Provinsi Maluku berdasarkan data Bakosurtanal.

3 September 2009, Ambon -- Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Mohammad Noer Muis menjamin 18 pulau terluar di Maluku aman dari isu jual beli sebagaimana terjadi di Kabupaten Mentawai, Sumatra Barat. "Ke-18 pulau terluar itu tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah Maluku yang aman dari isu jual beli seperti `kasus` Mentawai melalui internet," katanya di Ambon, Kamis.

Pangdam mengatakan, secara intensif pihak TNI dan Polri melakukan pemantauan melalui udara maupun laut sehingga dipastikan pulau terluar di Maluku tidak mungkin diakui negara lain.

Ia mengatakan, 11 pulau terluar di Kabupaten Maluku Barat Daya letak geografis dekat dengan Timor Leste. Sedangkan delapan lainnya di Kabupaten Kepulauan Aru yang berbatasan langsung dengan Australia. "Kami melibatkan masyarakat, terutama para nelayan dalam pengamanan pulau terluar dengan kesadaran melaporkan kemungkinan adanya aktivitas mencurigakan sehingga cepat dilakukan penanganan," ujar dia.

Dia mengatakan, Undang-Undang No.27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menggariskan aset negara tersebut tidak boleh diperdagangkan. "Diperbolehkan hanya sewa menyewa berdasarkan pada ketentuan yang diatur jika ada investor asing berniat menanamkan modalnya pada pulau-pulau terluar," lanjut dia.

Namun, kata dia, hal itu harus mendapatkan izin resmi Menteri Kelautan dan Perikanan. Orang asing boleh berusaha di sebuah pulau, namun statusnya tetap milik Indonesia. "Ini komitmen TNI dan Polri di Maluku untuk mengamankan 18 pulau terluar yang merupakan aset bangsa Indonesia," ujar Pangdam Muis.

Sementara itu, Kadis Perikanan dan Kelautan Maluku, Polly Kayhattu mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan potensi 18 pulau terluar dengan mayoritas kaya aneka sumberdaya hayati laut bernilai ekonomis. "Terobosan ini untuk memberikan kepastian bagi investor yang berminat menanamkan modalnya di Maluku guna mengelola potensi sumberdaya hayati laut sebagai sektor andalan dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah," katanya.

tvone

Malaysia Banggakan Kapal Selam Pertama

KD Tunku Abdul Rahman berlabuh di dok Port Klang diluar Kuala Lumpur, Kamis (3/9).(Foto: xinhua)

4 September 2009, Kuala Lumpur -- Malaysia memperkuat kedigdayaannya di laut. Kapal selam pertama negeri jiran, KD Tunku Abdul Rahman, tiba di Pelabuhan Klang pukul 09.20 waktu setempat kemarin (3/9). Kapal selam elektrik bertenaga diesel yang dilengkapi torpedo dan antimisil itu merapat di markas Angkatan Laut KD Sultan Abdul Aziz Shah di Pulau Indah.

''Saya harap (AL Malaysia) bisa lebih baik lagi melindungi negara ini dari ancaman, (khususnya) setelah hadirnya aset yang amat bernilai ini,'' kata Raja sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Yang Dipertuan Agung Tuanku Mizan Zainal Abidin seperti dikutip News Strait Times kemarin (3/9).

Mizan juga memberikan pujian kepada para awak kapal selam atas kerelaan mereka berkorban, bekerja keras, dan jauh dari keluarga selama empat tahun demi impian Malaysia itu.

Sejumlah petinggi negara terlihat menyambut kapal selam yang sempat memicu kontroversi itu. Antara lain, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak dan deputinya, Tan Sri Muhyiddin Yassin, serta Menteri Pertahanan Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi. Hadir pula Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah; Jenderal Tan Sri Azizan Ariffin; Laksamana AL Tan Sri Abdul Aziz Jaafar, dan Inspektur Jenderal Kepolisian Tan Sri Musa Hassan.

Kapal selam bertipe Scorpene itu diawaki 32 kru yang dikomandoi Komodor Zulhelmey Ithnain. Demi kelancaran pengoperasian kapal berteknologi tinggi tersebut, seluruh kru telah menempuh pelatihan selama empat tahun di Prancis. Mereka berangkat dari Prancis pada 11 Juli menuju Pelabuhan Klang dengan menghabiskan waktu 54 hari. Perjalanan itu sudah termasuk 32 hari penyelaman dan 10 hari muncul di permukaan. Kapal singgah di beberapa tempat, seperti di Jeddah, Djibouti, dan Cochin (India).

Malaysia memesan dua unit kapal perang selam kepada pembuat kapal di Eropa pada 2002. Yakni, DNS yang bermarkas di Prancis dan Navantia dari Spanyol. Proyek kapal selam yang sempat menimbulkan kontroversi itu menghabiskan dana hingga USD 900 juta (sekitar Rp 9,091 triliun). Kapal selam kedua diperkirakan dikirim ke Malaysia tahun depan.

Proyek kapal selam itu juga sempat menimbulkan kontroversi politik. Diduga, Najib mendapatkan komisi. Namun, dia membantah tudingan tersebut.

KD Tunku Abdul Rahman. (Foto: xinhua)

Impian Negeri Ringgit untuk memiliki kapal selam sejatinya mengemuka sejak 25 tahun silam. Itu dituangkan dalam program mereka Rencana Pembangunan Malaysia yang Kelima, padahal sekarang yang kesembilan. ''Kami berharap, semakin banyak kapal selam yang dibeli lagi pada Rencana Pembangunan Ke-13 atau Ke-14 Malaysia,'' ujar Menhan Ahmad Zahid.

Bernama melaporkan, otoritas setempat menegaskan bahwa kehadiran kapal selam canggih itu bukan merupakan ancaman bagi negara-negara tetangga. Sebaliknya, mereka hendak ikut mengamankan perairan Asia Tenggara.

JAWA POS

Wadanjen Kopassus Tutup pendidikan Komando Angkatan 88


2 September 2009, Cilacap -- Wakil Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Brigjen TNI Wisnu Bawa Tenaya menutup secara resmi pendidikan Komando Angkatan 88 tahun 2009 di Pantai Permisan, Cilacap Jawa Tengah, Rabu (19/8).

Pelaksanaan pendidikan Komando adalah merupakan pendidikan untuk mendapatkan kwalifikasi tertinggi di TNI-AD kali ini telah memasuki angkatan ke-88. Pada pendidikan Komando angkatan-88 tahun 2009 ini berhasil meluluskan 137 orang dari jumlah awal peserta didik sejumlah 154 orang. Komando angkatan-88 kali ini juga diikuti oleh 4 orang anggota Kostrad dan semua lulus.

Pendidikan Komando tahun 2009 juga merupakan pendidikan uji coba perubahan kurikulum pendidikan terutama lama pendidikan Komando dari 6 bulan menjadi 5 bulan dengan tahap-tahap yang terdiri dari tahap basis, tahap Gunung hutan dan tahap rawa laut dengan jenjang latihan bartahap,bartingkat dan berlanjut. Dalam amanat Danjen Kopassus yang disampaikan oleh Wadanjen Kopassus, pimpinan Kopassus mengingatkan dan mengharapkan dengan status sebagai prajurit Komando sekarang ini, maka setiap prajurit telah memiliki beban tugas dan tanggung jawab serta kewajiban yang tidak ringan dalam menghadapi setiap penugasan dalam mengatasi setiap ancaman yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dalam benak setiap prajurit Komando hendaknya senantiasa mau berusaha meningkatkan kemampuan profesionalitasnya, mau belajar dan berlatih serta senantiasa siap melaksanakan tugas dimanapun demi tetap tegaknya NKRI.

Pelatihan Hukum Humaniter dan HAM bagi anggota Kopassus


Wakil Komandan Jenderal Kopassus Brigjen TNI Wisnu Bawa Tenaya membuka kegiatan pelatihan Hukum Humaniter dan HAM di gedung Flamboyan Makopassus Cijantung, Senin (31/8).

Kegiatan pelatihan Hukum Humaniter dan HAM tersebut dilaksanakan mulai tanggal 31 Agustus s.d 4 September 2009 diikuti oleh 50 orang anggota Kopassus terdiri 13 Perwira, 31 Bintara dan 6 Tamtama. Kegiatan ini diselenggarakan oleh staf Hukum Kopassus bekerjasama dengan Ditkumad, perwakilan Norwegian Centre for Human Right (NCHR) dan FRR Low Office yang akan memberikan materi berkaitan dengan aplikasi dan prosedur penerapan hukum Humaniter dan HAM yang berlaku secara universal di seluruh dunia sehingga diharapkan dapat memberikan kemampuan dan keterampilan para prajurit Kopassus dalam menerapkan materi tersebut di daerah penugasan.

Dalam sambutan Danjen Kopassus yang disampaikan oleh Wadanjen Kopassus menegaskan bahwa Kopassus sebagai bagian integral TNI yang melaksanakan tugas pertahanan berkewajiban memahami tentang pemahaman Hukum Humaniter dan HAM bagi seluruh prajurit, baik diwaktu damai maupun diwaktu perang sesuai dengan amanat konvensi Jeneva 1949 dan hasil Ratifikasi nomor 59 tahun 1959.

Untuk itu pimpinan berharap dengan kegiatan ini maka akan terpelihara dan meningkatnya profesionalisme seluruh prajurit Kopassus dalam memahami dan mengerti permasalahan yang dihadapi di medan tugas, karena telah memiliki pegangan yang betul-betul diyakini yaitu pedoman Hukum Humaniter dan HAM sehingga tidak ada satupun prajurit Kopassus yang ragu-ragu untuk bertindak dalam pelaksanaan tugas.

KOPASSUS

Didanai BNI, PAL Garap Kapal Italia Rp 220 M, LPD TNI AL Selesai Bulan Ini

Perwakilan dari Mediterania Di Navigazione S.p.A Italia (2 kiri) menyalami perwakilan dari PT PAL Indonesia Surabaya, saat peluncuran Kapal Chemical Tanker 6200 dwt di Dermaga Divisi Kapal Perang PT PAL Indonesia, Ujung Surabaya, Kamis (3/9). Kapal tanker 6200 dwt pesanan Italia yang dirancang khusus untuk mengangkut bahan kimia tersebut, merupakan kapal pertama yang dibangun di galangan dalam negeri, dengan menggunakan bahan khusus yang disebut super duplex. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ED/pd/09)

4 September 2009, Surabaya -- Meski didera kesulitan keuangan, produksi PT PAL Indonesia kembali berjalan. Ini terlihat dengan mulai diproduksinya kapal chemical tanker 6.200 dead weight ton (DWT) yang dipesan Italia dengan nilai 22,1 juta dolar AS (Rp 220 miliar).

Dirut PT PAL Indonesia Ir Harsusanto MM optimistis pihaknya mampu memproduksi kapal sesuai pesanan. Ini tak lepas dari kerja sama dengan beberapa bank terkemuka, seperti Bank Mandiri dan BNI, untuk mengucurkan kredit dalam pembuatan kapal.

“Dengan menggandeng bank, kami optimistis mampu produktif dalam pembuatan kapal baru,” tutur Harsusanto, usai launching kapal chemical tanker di dermaga PT PAL Indonesia, Kamis (3/9).

Harsusanto menjelaskan, proses ‘kebangkitan’ PT PAL ini terlihat dengan mulai dibuatnya kapal pesanan Mediterranea di Navigazione spa asal Italia. Kapal tanker ini merupakan kapal pertama dibangun di galangan dalam negeri dan dirancang untuk mengangkut bahan-bahan kimia.

Dua pekerja PT PAL Indonesia Surabaya, berdiri tak jauh dari Kapal Chemical Tanker 6200 dwt usai peluncuran perdana di Dermaga Divisi Kapal Perang PT PAL Indonesia, Ujung Surabaya, Kamis (3/9). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/ED/pd/09)

“Biaya pembuatan kapal dari kucuran kredit Bank BNI, yang akan diserahkan medio Februari 2010,” tambahnya.

Kapal chemical tanker ini merupakan pesanan ke-295 dengan nama Gengis Khan. Selain dari Mediterranea, PT PAL juga sedang membuat dua kapal dari dua perusahaan Italia, di mana bobot matinya 24.000 DWT dan 18.500 DWT. “Selain dari Italia, kami juga menggarap pesanan kapal dari TNI AL yang kemungkinan selesai bulan ini,” tukasnya.

Dengan demikian, untuk tahun ini ada tujuh kapal yang dibuat PT PAL Indonesia, sebagai bagian dari realisasi pesanan beberapa institusi. Hingga 2010, sudah ada 18 kapal yang siap digarap.
Terkait dana talangan, pihaknya mendapat kepastian jika dana untuk menyuntik keuangan BUMN industri kapal itu sebesr 44 juta dolar AS (sekitar Rp 440 miliar) akan cair bulan ini.

Sedangkan Pimpinan BNI Cabang Tanjung Perak Ishak Alfons menambahkan, meski pengucuran kredit pada PT PAL berisiko, pihaknya tetap melakukan karena potensi dan prospek yang ada. “Kami melihat prospek ke depan cukup bagus. Selain itu, pesanan ini juga kebanggaan bangsa, jadi kami support,” pungkas Ishak.

SURYA

Tutup Baja untuk Calo Senjata

Dephan & PT Pindad Gelar konferensi pers jelaskan legalitas senjata produk PT Pindad di Filipina, Selasa (1/9). (Foto: DMC)

4 September 2009 -- Belum lama ini, kita dikejutkan dengan pemberitaan seputar pemeriksaan kapal Captain Ufuk yang mengangkut senjata buatan PT Pindad oleh polisi Filipina. Mereka menggeledah dan menemukan senapan 100 senjata laras panjang jenis SS-1 V1 untuk Mali, Afrika dan 10 pistol tipe P2 V1. Pemerintah Filipina belum menjelaskan bagaimana legalitas senjata itu.

Tetapi pemeriksaan ini mengisyaratkan adanya masalah dari aspek legal. Hal ini dibantah Pemerintah Indonesia, termasuk di dalamnya PT Pindad. Pindad menyatakan pengiriman senjata itu sudah sepengetahuan Mabes TNI dan Dephan RI. Hingga kini masalah ini masih belum ada kejelasan.

Mei 2006, kita dikejutkan dengan penangkapan tiga WNI dan satu WNA oleh aparat imigrasi AS. Mereka merupakan rekanan TNI AU dalam pembelian senjata yang terpaksa menghadapi persidangan karena dituduh menyelundupkan senjata secara ilegal.

Dalam waktu berbeda, DPR dan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono berpolemik terkait isu adanya gerilya para calo senjata termasuk di Panitia Anggaran DPR. Bulan November 2007, menyatakan keresahannya dengan polah tingkah calo senjata. "Saya tidak mau anggaran Departemen Pertahanan jadi obyek calo-calo, baik rekanan maupun calo yang adalah sebagian anggota DPR yang berkepentingan," katanya.

Pernyataan ini memicu reaksi keras. Koordinator Komisi Anggaran Komisi I DPR Happy Bone Zulkarnaen mengaku kesal dengan tudingan Juwono. "Tudingan ini membuat sesama anggota DPR saling curiga." Happy Bone tak menafikan jika ada anggota yang mungkin saja menjadi calo. "Ada gula, pasti ada semut," katanya. Tapi, dia menambahkan, semua tergantung Departemen Pertahanan. "Kalau mereka kuat, calo berusaha dengan cara apa pun pasti tidak akan tembus," kata Happy Bone. "Ibarat tutup nasi, kalau perlu, Departemen Pertahanan membuatnya dari baja agar tak tembus calo."

Daftar masalah seputar pengadaan senjata masih bisa kita bikin lebih panjang. Banyak kasus serupa yang tidak mungkin kita tulis semuanya. Tapi yang jelas, pengadaan senjata TNI tidak saja dihadapkan pada minimnya anggaran, tetapi juga pemainan tangan-tangan jahil. Untuk itulah, Departemen Pertahanan menyiapkan mekanisme baru, yang memusatkan manajemen pengadaan lewat badan baru, Dealing Center Management (DCM), yang diketuai Sekjen Dephan dan Kepala Staf Umum TNI.

DCM dibentuk sampai ke tingkat lebih bawah. Sjafrie juga "memangkas" kewenangan anak buahnya, terutama di level eselon III dan IV sehingga mereka tak lagi bisa membuat atau memberi rekomendasi dalam bentuk apa pun terkait proses pengadaan senjata.

Selain melibatkan Inspektorat Jenderal Dephan secara lebih aktif, Sjafrie juga mengharuskan pejabat eselon I dan II bertanggung jawab mengawasi dan turun sampai tiga tingkat ke bawah di level satuan kerja mereka untuk memastikan tidak ada satu pun pihak yang out of control (kehilangan kendali).

Selain itu, dalam setiap proses pengadaan, pengawasan akan dilakukan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, tanpa mengintervensi mekanisme yang berlaku. Seluruh jajaran Dephan juga diminta menerapkan model DCM dalam skala kecil di lingkungan satuan kerja masing-masing. Dengan mekanisme baru ini, proses pengadaan senjata di Dephan tak dapat diputuskan sendiri oleh pejabat yang bersangkutan, tetapi melalui pembahasan yang dipimpin kepala satuan kerja.

Meski sigap di dalam negeri, rupanya industri senjata kita yang sudah mulai berorientasi ekspor tidak luput dari masalah. Ambil contoh kasus Filipina. Maka itu, Dephan mengusulkan pembentukan badan pengawasan perdagangan senjata. Dengan badan ini pengawasan perdagangan senjata ditingkatkan. Pengawasan akan sampai ke pengguna meski kontrak penjualannya adalah free on board (FOB). (oleh : Koesworo Setiawan)

JURNAL NASIONAL

Sertijab Danlantamal III Jakarta


4 September 2009, Jakarta -- Serah terima jabatan merupakan hal yang secara alamiah selalu terjadi di organisasi dimanapun, termasuk TNI Angkatan Laut. Melalui serah terima jabatan diharapkan terjadinya penyegaran yang akan memacu motivasi dan lahirnya inovasi baru guna memantapkan kinerja organisasi.

Hal tersebut dikatakan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Soeparno pada upacara serah terima jabatan (Sertijab) Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta dari Laksamana Pertama (Laksma) TNI Edy Yusuf kepada Laksma TNI Drs. Johnny Elly Awuy di lapangan Apel Markas Komando Lantamal III, Jalan Gunung Sahari Raya No. 2 Jakarta, Kamis (3/9).

Pangarmabar menjelaskan bahwa, Lantamal III merupakan Komando Operasional Koarmabar, dengan wilayah kerja yang membentang mulai dari Selat Sunda hingga perairan Bangka Belitung dan pada wilayah kerja tersebut terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia – I (ALKI – I) yang setiap hari padat dilalui oleh berbagai jenis kapal.

Menurut Pangarmabar, beberapa tahun terakhir ini, berbagai tantangan tugas yang menonjol diwilayah kerja Lantamal III antara lain adalah penanganan aksi-aksi ilegal di laut, terutama penyelundupan komoditi ekonomi, narkoba, senjata dan bahan peledak, pencemaran lingkungan hidup, illegal fishing, illegal mining, pencurian kekayaan di laut, bantuan terhadap bencana alam, terorisme serta gangguan terhadap obyek vital nasional.

“Ilustrasi tersebut menggambarkan betapa beratnya tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dijawab secara tuntas oleh Lantamal III beserta jajarannya. Hal ini sangat beralasan mengingat wilayah perairan dan masyarakat maritim membutuhkan kehadiran TNI Angkatan Laut untuk menciptakan rasa aman dan jaminan keselamatan penggunaan laut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, adil, damai dan sejahtera.

Turut hadir pada Sertijab Danlantamal III, antara lain Inspektur Jenderal dan Perbendaharaan TNI Angkatan Laut (Irjenal) Mayor Jenderal TNI (Marinir) Djunaidi Djahri dan para mantan Danlantamal III serta Pejabat Teras TNI Angkatan Laut.

DISPENAL

Latihan Gabungan UNIFIL

4 September 2009, Lebanon -- UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) bersama LAF (Lebanese Armed Forces) melaksanakan latihan bersama di Naqoura, Libanon selatan, Kamis (3/9). Latihan yang dilakukan adalah latihan gabungan artileri medan.

Pelaksanaan latihan penembakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kerjasama antara pasukan UNIFIL dengan LAF. (Foto: detikFoto/Kapten Laut (KH) Hondor Saragih)

Latihan ini juga bertujuan memperaktekan kemampuan pertempuran pasukan artileri medan dalam bidang taktik dan tehnik. (Foto: detikFoto/Kapten Laut (KH) Hondor Saragih)

Latihan tersebut mengkombinasikan peralatan perang UNIFIL dengan LAF diantaranya 4 buah kendaraan tempur (Ranpur) AUF1 (155mm Howitzer), 2 buah Ranpur Leclerc MBT serta 1 buah Ranpur APC M113 dan 2 buah M114 (155mm Howitzer Towed Gun) milik LAF. (Foto: detikFoto/Kapten Laut (KH) Hondor Saragih)

Selama latihan sebanyak 72 buah amunisi telah ditembakkan ke arah laut Libanon selatan. (Foto: detikFoto/Kapten Laut (KH) Hondor Saragih)

TNI Kontingen Garuda XXVI-A/UNIFIL turut mendukung pelaksanaan latihan gabungan tersebut. (Foto: detikFoto/Kapten Laut (KH) Hondor Saragih)

Operasi Rakata Jaya

KRI Cut Nyak Dhien 375. (Foto: istimewa)

4 September 2009 -- Dua kapal perang dari Armada Barat KRI Cut Nyak Dhien 375 dan KRI Cobra 867 telah selesai melakukan patroli dalam Operasi Rakata Jaya di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, yang meliputi Selat Malaka dan Selat Sunda termasuk perairan di wilayah Banten.

Kedua kapal perang tersebut kembali ke pangkalan di Jakarta, Kamis (3/9) pagi. Sementara itu KRI Teuku Umar meninggalkan pangkalannya di Jakarta untuk mengantikan kedua kapal tersebut dalam Operasi Rakata Jaya di wilayah ALKI I.

Fajar Banten/@beritahankam

Arab Saudi Segera Membeli Senjata Rusia

Main Battle Tank (MBT) T-90. (Foto: RIA Novosti)

3 September 2009 -- Rusia dan Arab Saudi sedang merundingkan kerjasama militer - teknis, mungkin termasuk penjualan peralatan militer ke negara Arab ungkap juru bicara Departemen Luar Negeri Rusia Andrei Nesterenko, Kamis (3/8).

Harian bisnis Rusia Kommersant memberitakan Rusia dan Arab Saudi mendiskusikan sejumlah kesepakatan diperkirakan senilai $2 Milyar 18 bulan lalu, saat Menlu Arab Saudi Saud al-Faisal berkunjung ke Moskow.

Nesterenko menegaskan kedua negara berada dijalur yang sama, tetapi menolak menyebutkan nilai kesepakatan pembelian senjata dengan alasan rahasia.

BMP-3. (Foto: RIA Novosti)

Arab Saudi pembeli tradisional senjata Barat, terutama buatan Amerika Serikat, tetapi akhir-akhir ini tertarik membeli senjata buatan Rusia, sistem pertahanan udara S-400, MBT T-90, IFV BMP-3 dan sejumlah tipe helikopter.

Para analis Rusia menghubungkan ketertarikan Arab Saudi pada senjata Rusia dengan perubahan prioritas-prioritas politik Kerajaan dan kesulitan membeli senjata dari Barat sejak peristiwa 11 September dimana otak perencana dan pelaku kebanyakan berwarga negara Arab Saudi.

Anggaran pertahanan Arab Saudi saat ini melebihi $33 milyar, dan diharapkan mencapai $44 milyar pada tahun 2010.

RIA Novosti/@beritahankam

Pelepasan dan Penyambutan Danlantamal VI

3 September 2009, Makassar -- Danlantamal lama, Laksama TNI Ign. Dadiek Surarto (kiri) melakukan salam komando dengan Danlantamal VI yang baru, Laksma TNI Bambang Wahyudin (kanan) saat lepas sambut di Markas Lantamal VI Makassar, Sulsel, Kamis (3/9). Laksma TNI Bambang Wahyudi menggantikan Laksma TNI Ign. Dadiek Surarto yang diangkat sebagai Panglima Armatim di Surabaya, Jatim. (Foto: ANTARA/Yusran Uccang/Koz/ama/09)

Laksama TNI Ign. Dadiek Surarto disambut sejumlah prajurit TNI AL. (Foto: ANTARA SULAWESI SELATAN)

Laksama TNI Ign. Dadiek Surarto memberi kunci kepada Laksma TNI Bambang Wahyudin. (Foto: ANTARA SULAWESI SELATAN)

Rusia dan Syria Rundingkan Pembelian 8 MiG-31 Foxhound

MiG-31E Foxhound. (Foto: migavia.ru)

3 September 2009 -- Rusia dan Syria merundingkan pengiriman sedikitnya 8 pesawat tempur MiG-31 Foxhound berdasarkan kontrak 2 tahun lalu diberitakan harian bisnis Rusia Kommersant, Kamis (3/9).

Rusia sejauh ini menolak kesepakatan pembelian MiG-31 telah terjadi dengan Syria, tetapi Damaskus menyatakan di bulan Mei kesepakatan kontrak telah terjadi dengan nilai sekitar $400-500 juta.

“ Beberapa tahun lalu kami menandatangani dua kontrak (dengan Syria) - MiG-29 M dan lainnya - MiG-31. Kontrak pertama sedang diimplementasikan, tetapi kontrak MiG-31 tidak pernah menjadi effektif … Saya berharap kontrak akan diimplementasikan segera atau nanti,” ucap pimpinan United Aircraft Corporation (UAC) Alexei Fyodorov kepada Kommersant.

Menurut Kommersant, pabrik pesawat Rusia Sokol telah memulai persiapan pengerjaan untuk assembling MiG-31 dari badan pesawat (tanpa senjata dan mesin) yang disimpan di gudang sejak 1994, sejak produksi MiG-31 dihentikan produksinya secara resmi.
Sekitar 500 MiG-31 telah diproduksi sejak dimulai produksi pada 1978, diperkirakan 370 pesawat masih beroperasi di Angkatan Udara Rusia.

Penjualan pesawat MiG-31 mungkin mengundang kritik dari pihak Barat dan Israel, terkait penjualan senjata ke Syria mengancam keamanan regional, tulis Kommersant.

MiG-31 Foxhound pesawat tempur supersonik penyergap berkursi tandem dikembangkan untuk menggantikan MiG-25 Foxbat. Pesawat bermesin kembar D-30F6 mampu dipacu hingga kecepatan 2,83 Mach, dipersenjatai rudal udara ke udara yang dapat menghancurkan sasaran termasuk pesawat dengan kemampuan siluman, rudal jelajah dan pesawat supersonik pada jarak hingga lebih dari 200 kilometer.

RIA Novosti/@beritahankam

45 Kadet AAL Lakukan Pelayaran Dalam Negeri

KRI Dewaruci.

3 September 2009, Surabaya - Sebanyak 45 orang kadet Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan 56 melaksanakan tugas Pelayaran Kartika Jala Krida (KJK) dalam negeri dengan menggunakan Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Dewaruci.

Rombongan kadet yang dipimpin Letkol Laut (P) Suharto tiba di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, dengan mengunjungi Pendidikan Ilmu Pelayaran (PIP) di kota itu.

Mereka disambut Wakil Direktur I PIP, Kapten Marten Todingan, didampingi para taruna dari beberapa korps, mulai dari nautika, teknika, dan ketatalaksanaan pelabuhan.

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk saling menukar pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan korpsnya masing-masing.

"Kami berharap nantinya kunjungan itu sebagai bekal untuk tugas belajar maupun penugasan mendatang," kata Kepala Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Letkol Laut Toni Syaiful, di Surabaya, Kamis.

Setelah itu, pada sore harinya para kadet AAL menggelar kirab kota dengan melibatkan satu unit genderang suling Gita Jala Taruna AAL, satu peleton perwira, bintara, tamtama, dan Marinir Lantamal VI Makasar.

Kirab juga melibatkan satu peleton Polres Gowa, satu peleton Kodim Gowa, satu peleton Satpol PP Kabupaten Gowa, satu peleton Sekolah Perawat Barongsai dari Marinir, satu peleton praja Institit Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan satu unit drum band PIP Makassar.

Pasukan kirab kota diberangkatkan dan dilepas oleh Wakil Komandan Lantamal VI Makassar Kolonel Laut (P) Riali Susanto di depan Makam Sultan Hassanudin dan finis di Lapangan Pemda Kabupaten Gowa.

Kirab kota itu menempuh jarak sekitar 3 kilometer dan diterima oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Kirab kota ditutup dengan acara buka puasa bersama.

ANTARA SULAWESI SELATAN

Kapal Perang RI Untuk Misi PBB "Bermasalah"

KRI Diponegoro meninggalkan tanah air menuju Lebanon. (Foto: ANTARA)

3 September 2009, Jakarta -- Kapal Perang Indonesia Diponegoro-365 yang tergabung dalam Satgas Maritim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon (MTF-UNIFIL), tengah mengalami masalah pada as propelernya dan kini tengah menjalani perawatann rutin di Spanyol.

"Meski begitu, misi PBB yang diemban KRI Diponegoro tetap berjalan dan tidak menganggu jadwal operasi yang ditetapkan PBB," kata juru bicara TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul ketika dikonfirmasi ANTARA News di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, persoalan pada as propeler kapal belum lama terjadi dan karenannya kini tengah dilakukan perbaikan dan pengecekan lebih lanjut di Spanyol.

"Permasalahan yang dialami KRI Diponegoro telah dilaporkan kepada PBB hingga tidak menganggu misi perdamaian yang tengah dijalankan di Lebanon," katanya.

Tentang biaya perbaikannya, ia mengatakan, biasanya akan diganti PBB, karena permasalahan pada as propeler terjadi saat kapal menjalankan misi PBB," kata Iskandar menambahkan.

Di Lebanon, KRI Diponegoro yang merupakan bagian dari Kontingen Garuda XXVIII-A bergabung dalam Satuan Tugas Maritim (Maritime Task Force/MTF) UNIFIL di bawah Comander Task Force (CTF 448). Beberapa negara yang tergabung dalam CTF 448 telah mengirimkan kapal perangnya seperti Perancis, Turki, Yunani, Italia, Belgia, Spanyol, dan Jerman.

KRI Diponegoro bertugas di zona 1 dari empat zona wilayah perairan Lebanon yang menjadi tanggung jawab MTF/UNIFIL.

Persyaratan minimal untuk kapal perang yang akan bergabung dalam MTF UNIFIL antara lain mampu mengoperasikan/mengendalikan heli, mampu melaksanakan SAR, mampu melaksanakan RAS (Pengisian BBM di laut), memiliki fasilitas kesehatan kelas satu, dan memiliki combat management system secara "real time".

Selain itu, kapal tersebut juga harus mampu melaksanakan perlindungan diri dan memiliki kemampuan mengidentifikasi kawan/lawan (IFF), memiliki berbagai jenis persenjataan serta mampu memberikan bantuan kepada Angkatan Laut Lebanon.

KRI Diponegoro-365 juga dilengkapi helikopter BO-105 NV-414.

ANTARA News

Militer Indonesia Beri Pelatihan Medis Tentara Kongo

Letnan Jenderal Babacar Gaye asal Senegal mengaku puas atas hasil kerja keras prajurit-prajurit Indonesia yang tanpa kenal menyerah terus bekerja demi mendukung upaya PBB menciptakan dan menjaga perdamaian di Kongo. (Foto: detikFoto/Kapten Inf Leo Sugandi)

3 September 2009, Jakarta -- Tim medis Kontingen Garuda XX-F/Monuc memberikan pelatihan Basic Life Support (BLS) kepada perawat tentara nasional Kongo, agar dapat memberikan pertolongan dan penanganan medis bagi para korban konflik bersenjata di wilayahnya.

Perwira Penerangan Kontingen Garuda XX-F/Monuc Kapten Inf Leo Sugandi di Jakarta, Kamis (3/9), menyebutkan, pelatihan dilakukan dalam dua kategori yakni penanganan medis menggunakan peralatan lengkap dan tanpa peralatan.

"Geografis dan medan pertempuran yang kadang terpencil dan terisolir di Kongo, menuntut personel medis untuk dapat memberikan pertolongan terhadap korban pertempuran dalam kondisi apapun, termasuk keterbatasan alat serta perlengkapan medis," katanya.

Materi pelatihan BLS yang diberikan tim medis Indonesia kepada personel medis FARDC (tentara nasional Kongo) meliputi pertolongan terhadap problem jalan nafas (airway), pernafasan (breathing) dan sirkulasi jantung pembuluh darah (circulation) tanpa alat maupun dengan alat serta teknik transportasi korban luka. Dalam pelatihan tersebut bahkan dikenalkan juga teknik bedah sederhana untuk membebaskan jalan nafas dengan hewan percobaan kambing.

Pelatihan yang dilaksanakan dua hari sejak Rabu (2/9), itu dipimpin Tim Medis Indonesia Mayor Laut (K) dr. Redemptus Yudadi SpB bertempat di Rumah Sakit level I Kontingen Indonesia.

Tim kesehatan Indonesia yang terdiri dari 11 orang merupakan bagian dari Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda XX-F/Monuc pimpinan Mayor Czi Sugeng Haryadi Yogopranowo.

Tugas utama Kontingen Indonesia yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Kongo adalah memberikan bantuan Zeni kepada Monuc (Mission del Organisation des Nations Unies en Republique Democratique du Congo /misi PBB di Kongo) dalam menciptakan perdamaian, membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil di Kongo.

MEDIA INDONESIA

Militer Indonesia dan Timtim Tingkatkan Kerja Sama

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso (kanan) menerima cindera mata dari Perdana Menteri Timor Timur, Xanana Gusmao (kiri) dalam kunjungan kehormatan di Dili, Timor Timur, Kamis (3/9). Djoko Santoso berkunjung ke Dili atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata Timor Timur, Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak, yang berharap kerja sama di antara kedua militer itu bisa semakin ditingkatkan. (Foto: ANTARA/marboen/ED/Spt/09)

3 September 2009, Dili -- Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, dan koleganya Panglima Angkatan Bersenjata Timor Timur (FDTL) Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak, sepakat untuk meningkatkan kerja sama di antara kedua militer yang negaranya bertetangga itu.

"Kerja sama itu akan meliputi hal pendidikan dan pelatihan, peningkatan kapasitas serta kerja sama lain di antara kedua militer. Kunjungan ini sangat berarti bagi kedua negara, membuktikan hubungan baik kita semakin meningkat," kata Santoso di Markas Besar FDTL, di kawasan Tasitolu, Dili, Timor Timur, Kamis.

Santoso berkunjung ke Dili atas undangan Matan Ruak, dengan membawa sejumlah petinggi Markas Besar TNI dan Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana, Mayor Jenderal TNI Hotmangaradja Pandjaitan.

Rombongan Panglima TNI tiba di Bandar Udara Internasional Nicolau Lobato, Dili pukul 09.45 waktu setempat dengan pesawat terbang VIP dari Skuadron Udara 17, yang berangkat dari Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, Bali.

Matan Ruak, dalam sambutannya, menyatakan kegembiraan dan kebanggaannya tentang kunjungan Panglima TNI bersama rombongannya itu. Selama kunjungan resmi petinggi militer Indonesia dilakukan, suasana persahabatan dan kekeluargaan tampak sangat mencuat.

Panglima TNI, Jenderal TNI Djoko Santoso (kanan), bertukar brevet dengan koleganya, Panglima Angkatan Bersenjata Timor Timur, Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak (kiri), di Dili, Timor Timur, Kamis (3/9). (Foto: ANTARA/marboen/ED/pd/09)

Panglima TNI, Jenderal TNI Djoko Santoso memberi penghormatan kepada para pahlawan yang gugur dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Seroja, Dili, Timor Timur, Kamis (3/9). (Foto: ANTARA/marboen/ed/pd/09)

Baik Santoso dan Matan Ruak serta seluruh anggota rombongan yang hadir, senantiasa saling bertukar senyum dan bercerita satu sama lain.

Pengamanan terhadap rombongan itu cukup ketat, namun tidak menyebabkan kemacetan arus lalulintas di jalanan Kota Dili dan sekitarnya. Masyarakat Dili dan sekitarnya cukup antusias menyaksikan kehadiran Santoso dan rombongan.

Menurut satu sumber, undangan kepada Panglima TNI sebetulnya telah dilayangkan ke Markar Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, sejak beberapa tahun lalu. "Kami mengundang Pak Panglima sejak beberapa tahun lalu, namun baru sekarang bisa direalisasikan," kata sumber itu.

Santoso, dalam kunjungan perdana bersejarah antara Indonesia dan Timor Timur itu, disambut dalam satu upacara kehormatan militer di Markar Besar FDTL di Tasitolu. Matan Ruak sendiri terus mendampingi Santoso dalam kunjungan selama empat jam itu.

"Kami sepakat, pemerintah kedua negara akan memfasilitasi berbagai bentuk kerja sama yang ingin dilakukan. Jadi inventarisasi untuk keperluan itu akan segera dilakukan," kata Santoso.

Matan Ruak, kepada pers menyatakan, "Kunjungan ini sangat berarti bagi perbaikan hubungan dan peningkatan hubungan kedua negara. Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia dan negara kami atas kesempatan ini."

Saat ditanya bentuk kerja sama yang ingin ditingkatkan, Matan Ruak menyatakan, hal itu akan meliputi juga kerja sama di wilayah perbatasan kedua negara dan peningkatan kapasitas militer.

ANTARA News

Thursday, September 3, 2009

Kuker Danrem 121/ABW Di Markas Pertahanan Darurat BPIKB


3 September 2009 -- Jawai Selatan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar merupakan salah satu basis perjuangan bersenjata bagi pasukan Barisan Pemberontakan Indonesia Kalimantan Barat (BPIKB) selama Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 s.d 1950, oleh karena itu wilayah ini tidak luput dari perhatian Danrem 121/Abw Kolonel Inf Nukman Kosadi, (1/9) kunjungan kerja kali ini selain napak tilas rute para gerilyawan pemuda Kalbar yang di pimpin oleh Ali Anyang, juga dimaksudkan untuk silaturahmi dengan warga masyarakat setempat, terutama kepada para pelaku sejarah (Veteran 1945-1950) yang hingga saat ini masih hidup.

Dalam kesempatan kali ini, Danrem 121/Abw diterima oleh mantan Sekretaris Barisan Pemberontakan Indonesia Kalimantan Barat (BPIKB) bapak Hasan Daris NPV 14.001.299 mantan Pembantu Pelatih Pasukan BPIKB 1945 s.d 1950 di wilayah Kab. Sambas dan sekitarnya, yang saat ini beliau genap berusia 73 tahun. Dalam usia senjanya bapak Hasan Daris masih bisa beraktifitas di ladangnya, saat dijumpai rombongan Danrem 121/Abw di Masjid Jawai Selatan (Markas Pertahanan Darurat BPIKB) Hasan Daris menuturkan pengalamannya ketika dilatih oleh Serdadu Jepang dalam hal baris-berbaris, menembak, taktik bertempur, menyanyikan lagu kebangsaan Dai Nipon Jepon. Dari pengalamannya sebagai mantan Heiho itu Hasan Daris dapat melatih para pemuda Jawai dan sekitarnya untuk menjadi pasukan BPIKB.

Sementara itu mantan anggota BPIKB lainnya, dalam hal ini bapak Mohamad Lolem mengatakan bahwa Staf Pertahanan Darurat Pasukan BPIKB berusaha untuk mengumpulkan para donatur di wilayah ini dalam rangka pengadaan senjata api dari Malaysia, pada waktu itu berjumlah 16 orang donatur dan terkumpul dana sebesar Rp. 36.400,- dan beras 160 kg guna pembelian senjata laras panjang Karabin 12 pucuk dan Pistol 2 pucuk, senjata api ini diperoleh dari Malaysia dan diterima langsung oleh Kepala Pusat Perlengkapan BPIKB An. Tadjudin tertanggal 20 Januari 1949 di Markas Pertahanan Darurat BPIKB Jawai Selatan, Kab. Sambas.

Lebih lanjut Moh Lolem menuturkan, Komandan BPIKB Mohammad Ali Anyang sering menyampaikan kepada anggotanya tentang “persatuan, kesatuan dan memegang teguh disiplin, serta jangan sekali-kali mendengarkan atau menjalankan perintah dari siapapun juga, kecuali perintah dari Pimpinan BPIKB sendiri”; hal ini dimaksudkan agar perintah satu komando.

Penerangan Korem 121/Abw

Patria dan Slovenia Rundingkan Kembali Pembelian 135 Kendaraan Lapis Baja

Patria AMV 8x8 dilengkapi dengan senapan mesin Oto Melara HITROLE 12,7 mm. (Foto: army-technology)

3 September 2009 -- Perusahaan pertahanan Filandia Patria mengumumkan sedang dilakukan perundingan kembali dengan Pemerintah Slovenia mengenai kontrak pembelian kendaraan lapis baja setelah kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya terhalang oleh isu keterlambatan pengiriman dan penyuapan, Rabu (2/9).

Ljubljana menandatangani kesepakatan dengan Patria pada 2006 untuk pembelian 135 kendaraan lapis baja senilai $395 juta (278 juta euro), menjadikan kontrak militer terbesar yang ditandatangani Slovenia. Tetapi Slovenia menginginkan memotong order tersebut hampir setengahnya.

Pemerintah Slovenia “ mengajukan pengurangan jumlah hingga 80,” ujar kepala unit land and armament Patria Seppo Seppaelae kepada AFP.

Di bulan April, Ljubljana diberitakan mempertimbangkan membatalkan kontrak dengan Patria sehubungan keterlambatan pengiriman.

Pemerintah Slovenia mengancam membatalkan kontrak pada 2008 setelah dilakukan investigasi oleh Kepolisian Filandia untuk kasus penyuapan terkait kesepakatan pembelian.

AFP/@beritahankam

F-16I Sufa AU Israel Digrounded Sementara

F-16I Sufa. (Foto: israeli-weapons.com)

3 September 2009 -- KASAU Israel Mayor Jenderal Ido Nehushtan memutuskan Rabu malam (2/8) untuk sementara mengrounded seluruh pesawat tempur F-16I Sufa untuk operasi pelatihan setelah sebuah pesawat mengalami kerusakan mesin dan melakukan pendaratan darurat.

Insiden terjadi Rabu siang ketika mesin sebuah jet tempur F-16I saat melakukan penerbangan rutin mesinnya mengalami kerusakan. Pilot memutuskan mematikan mesin dan melakukan pendaratan darurat di pangkalan udara Ramon, Negev.

Israel membeli 102 F-16I berkursi tandem dari Lockheed Martin, pesawat ini dilaporkan mampu terbang hingga 2100 kilometer.

Setelah pendaratan darurat, Nehushtan memutuskan mengrounded pesawat untuk dilakukan inspeksi. Keputusan grounded pesawat ini merupakan kedua kalinya, pada Maret 2008 Angkatan Udara Israel memutuskan mengrounded F-16I setelah ditemukan bahan kimia formaldehyde didalam kokpit salah satu pesawat.

Keputusan menghentikan latihan penerbangan untuk sementara waktu setelah beberapa pilot mengeluhkan tercium bau tidak sedap dalam kokpit pesawat. Tim medis AU Israel melakukan pengujian dan menemukan sumber bau berasal dari formaldehyde yang bersifat karsiogenik dalam konsentrasi tinggi.

THE JERUSALEM POST

TNI Siap Bantu Kepolisian Atasi Teroris

Latihan gabungan (Latgab) anti teror di Surabaya dilakuan TNI-Polri di Bandara Juanda dan 3 hotel berbintang 5, Minggu (21/12/08). Dalam latihan penyergapan teroris ini, sedikitnya 800 personel dikerahkan. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

3 September 2009, Sungailiat, Bangka -- Tentara Nasional Indonesi (TNI) di Provinsi Bangka Belitung (Babel), siap membantu aparat kepolisian dalam mengatasi tindak kejahatan terorisme yang mengancam keamanan masyarakat.

"Pihak TNI selalu siap membantu pihak kepolisian dalam mengatasi aksi kejahatan yang dilakukan para teroris," kata Komandan Kodim, Provinsi Bangka Belitung, Letkol, ARM, Harjito, di Sungailiat, Rabu.

Ia mengatakan, ada undang - undang TNI yang mengatur kaitannya terhadap penanganan kasus tindak kejahatan terorisme.

"Hanya saja selama ini penanganan kasus teroris lebih banyak dilakukan oleh pihak kepolisian, namun demikian TNI akan selalu siap jika sewaktu - waktu dibutuhkan membantu kepolisian," jelasnya.

Menurutnya, pengamanan keamanan negara dari segala macam ancaman, TNI mempunyai kewajiban untuk melindungi negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

"Selama ini pihak kami atau TNI tetap melakukan pengawasan atau pemantauan di beberapa tempat seperti di pintu masuk pelabuhan dan pintu masuk bandara," katanya.

Dia mengatakan, bahwa pihaknya juga memiliki tenaga intel yang selalu memberikan informasi dari lapangan yang sifatnya indikasi ataupun sudah terbukti.

"Hasil pemantauan dan pengawasan di lapangan tetap akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian setempat," katanya.

Ia mengatakan, personil Kodim Bangka Belitung berjumlah 270 orang termasuk dengan staf PNS atau sipilnya.

"Prinsipnya TNI akan selalu siap melakukan perintah dari atasan termasuk penanganan kasus tindak kenjahatan pelaku teroris yang saat sekarang tengah dikenjar kepolisian," demikian Harjito.

ANTARA News

Wednesday, September 2, 2009

Ramadan Tidak Halangi Tugas TNI Konga

2 September 2009, Lebanon -- Di bulan Ramadan ini, TNI Konga XXIII-C/UNIFIL yang sedang berpuasa tetap menjalankan tugasnya sebagaimana biasanya. Meski menahan lapar dan dahaga, mereka tetap bersemangat menjaga perbatasan Libanon-Israel.

Meski sedang menjalankan ibadah puasa, Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-C/UNIFIL atau Indobatt tetap menjalankan tugasnya dengan baik di perbatasan Libanon-Israel. (Foto: detikFoto/Letkol Arh Hari Mulyanto)

Mereka tidak menghiraukan panasnya terik matahari di musim panas Libanon Selatan. (Foto: detikFoto/Letkol Arh Hari Mulyanto)

Para prajurit Konga XXIII-C/UNIFIL menyapa pengendara yang melintas di perbatasan Libanon-Israel. (Foto: detikFoto/Letkol Arh Hari Mulyanto)

Tank-tank selalu menemani mereka menjaga perbatasan Libanon-Israel. (Foto: detikFoto/Letkol Arh Hari Mulyanto)

Para prajurit TNI Konga XXIII-C/UNIFIL berpatroli untuk mengamankan perbatasan Libanon-Israel yang menjadi salah satu tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian di Lebanon Selatan sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701. (Foto: detikFoto/Letkol Arh Hari Mulyanto)

Pangdam Wirabuana: Sulawesi Potensial Jadi Persembunyian Teroris

Kendaraan pasukan anti teror TNI plus pasukannya. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

02 September 2009 , Makassar -- Panglima Kodam VII Wirabuana, Mayjen Djoko Susilo meminta agar seluruh masyarakat ikut berperan aktif dengan melaporkan hal-hal yang mencurigakan, karena wilayah Sulawesi sangat memungkinkan menjadi tempat persembunyian teroris.

Hal tersebut diungkapkan Djoko kepada wartawan usai Ceramah Anatomi Teroris Global dan Nasional oleh Asisten Pengamanan (Aspam) Kasad TNI Mayjen Hendardji Supandji, di Makodam VII Wirabuana, Rabu (2/9) sore. Selain Hendardji, pembicara dalam ceramah ini adalah Natsir Abbas, mantan Koordinator Jamaah Islamiah Mantiqi 3 yang meliputi wilayah Sulawesi, Kalimantan Timur dan Filipina.

"Sangat memungkinkan," kata Pangdam VII, saat ditanya oleh wartawan soal potensi Sulawesi menjadi tempat persembunyian teroris. Karena itulah dia meminta agar masyarakat senantiasa berperan aktif dengan melaporkan hal-hal yang mencurigakan. Khusus kondisi di Poso, Djoko mengatakan dua tahun terakhir ini sudah kondusif.

Menurut Djoko penanggulangan teroris oleh TNI bukan baru akan dimulai, tetapi sudah dilakukan sejak dulu. Hendardji mengatakan bahwa desk anti teror di TNI itu sudah ada sejak 2005. Tetapi peningkatan aktivitas ini tidak mengambil alih tugas kepolisian. Hanya mencatat dan mengantisipasi tentang teroris serta memberikan saran jika diminta oleh pimpinan.

Hendardji mengatakan terorisme ini merupakan ancaman faktual di dalamnya potensi dan jaringan ini perlu diwaspadai. "Jadi kita TNI ini memang sudah harus sudah siap baik ada ancaman atau tidak," katanya.

Hendardji menambahkan bahwa kegiatan ceramah anatomi teroris global dan nasional ini dilakukan kepada seluruh anggota TNI di Indonesia, yang dimulai 17 Juli lalu, yang dilakukan secara terus menerus. Sebelum di Makassar ini telah dilakukan di Jawa dan Sumatera, minggu depan dilanjutkan ke Kalimantan dan Ambon.

Ditanya soal keberadaan Natsir Abbas sebagai pembicaran, Hendardji mengatakan agar para aparat bisa mengantisipasi karena ia sangat menguasai masalah.

Kapendam VII Wirabuana, Mayor Rustam Effendi mengatakan peserta ceramah ini sebanyak 560 yang berasal dari Danrem se Sulawesi, Dandim, Danyon, kepala badan pelaksana, Detasemen Intel, Detasemen Zipur, dan Detasemen Perbekalan dan Angkutan.

TEMPO Interaktif

Pelantikan Dankomar Baru

2 September 2009, Jakarta -- KSAL Tedjo Edhy Purdijatno (tengah) bersalaman dengan Komandan Korps Marinir yang baru Brigjen TNI (Mar) M. Alfan Baharuddin (kiri) dan Mayjen TNI (Mar) Djunaidi Djahri (kanan) usai pelantikan Komandan Korps Marinir di di Markas Brigade Infanteri 2 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (2/9). Djunaidi yang digantikan Alfan selanjutnya menempati pos barunya di Mabes TNI-AL. (Foto: ANTARA/Saptono/Spt/09)

KSAL Tedjo Edhy Purdijatno (tengah) menyerahkan pataka Korps Marinir kepada Komandan Korps Marinir yang baru Brigjen TNI (Mar) M. Alfan Baharuddin (kanan) yang didampingi Mayjen TNI (Mar) Djunaidi Djahri (tengah) usai pelantikan Komandan Korps Marinir. (Foto: ANTARA/Saptono/Spt/09)

KSAL Tedjo Edhy Purdijatno (tengah) didampingi Komandan Korps Marinir yang baru Brigjen TNI (Mar) M. Alfan Baharuddin (kanan) dan Mayjen TNI (Mar) Djunaidi Djahri (kiri) memberi hormat pada defile pasukan. (Foto: ANTARA/Saptono/Spt/09)



Defile kendaraan tempur TNI Angkatan Laut saat upacara serah terima jabatan Komandan Korps Marinir baru. (Foto: KOMPAS/Dhoni Setiawan)