Saturday, January 9, 2010

Hugo Chavez Tuduh P-3 Orion AS Langgar Udara Venezuela

Presiden Venezuela Hugo Chavez. (Foto: Reuters)

9 Januari 2009 -- Pemerintah Amerika Serikat, Jumat (8/1) membantah pernyataan Presiden Venezuela Hugo Chavez saat sidang kabinet yang menyatakan sebuah pesawat militer AS melanggar dua kali wilayah udara Venezuela, Jumat (8/1).

“Kami dapat menegaskan tidak ada pesawat militer AS masuk ke wilayah udara Venezuela hari ini. Menjadi sebuah kebijakan kami tidak akan terbang di atas wilayah udara negara lain tanpa sebelumnya diijinkan atau berkoordinasi,” ungkap juru bicara Pentagon melalui e-mail kepada Kantor Berita Reuters.

Sebelumnya Presiden Chavez mengatakan memerintahkan dua jet tempurnya F-16 mencegat pesawat militer AS yang masuk udara Venezuela dua kali pada Jumat (8/1).

Pesawat AS dihalau oleh F-16 AU Venezuela, setelah menyusup ke udara Venezuela yang pertama selama 15 menit dan kedua 19 menit.

Sambil mengacungkan sebuah foto pesawat, beliau menjelaskan ini sebuah P-3. Pesawat ini lepas landas dari pangkalannya di Curacao Kepulauan Karibia Belanda menuju Kolombia yang merupakan seteru Venezuela.

Pemerintah Belanda mengatakan kehadiran militer AS di Curacao dan Aruba – sekitar 250 awak pesawat dan staf darat – hanya untuk operasi anti narkotika dan surveilan pada rute penyelundupan di daerah Karibia.

F-16 AU Venezuela. (Foto: pauliddon.net)

Lockheed Martin P-3 Orion, salah satu variannya EP-3E Aries II ditabrak jet tempur Cina J-8 diatas Laut Cina Selatan 1 April 2001 dan mendarat darurat di Pulau Hainan Cina. Sedangkan pilot Cina Wang Wei tewas dalam insiden ini. (Foto: Lockeed Martin)

AU Venezuela memiliki 21 Lockheed F-16A Block 15OCU tetapi yang dapat dioperasikan hanya 14 pesawat. Venezuela memiliki juga 24 Sukhoi Su-30MKV Flanker-G dan akan ditambah lagi 24 pesawat.

Venezuela akan memodernisasi angkatan bersenjatanya dengan persenjataan dari Rusia atau Cina. Venezuela dan Rusia telah menandatangani kontrak pembelian senjata senilai 4,4 milyar dan 500 juta dolar. Venezuela juga membeli 18 jet latih/tempur ringan K-8 Karakorum dari Cina. Pembelian ini untuk mengatasi peningkatan kehadiran militer AS di negara tetangganya Kolombia.

Reuters/@beritahankam

Kapal AL India INS Savitri Selesaikan Misi di Mauritius dan Seychelles

Kapal AL India INS Savitri (P 53). (Foto: Indian Navy)

9 Januari 2009 -- Offshore patrol vessel (OPV) AL India INS Savitri (P 53) telah menyelesaikan misi surveilan dan anti perompak di perairan Mauritius dan Seychelles, kembali ke pangkalannya Rabu (6/1).

INS Savitri melakukan misi awal Desember bersama kapal dan pesawat penjaga kapal Mauritius dan Seychelles.

Awak kapal melatih juga komando marinir Mauritius bagaimana melakukan operasi di laut dan membagi informasi dengan dua pilot helikopter dari skuadron helikopter Polisi Maruritius mendarat di atas kapal di tengah laut.

INS Subhadra (P51) salah satu kapal kelas Sukanya yang dilengkapi rudal Dhanush. (Foto: Indian Navy)

INS Suvarna (P52). (Foto: Indian Navy)

SLNS Sayurala eks INS Sarayu (P54) yang dijual ke AL Sri Lanka pada tahun 2000. (Foto: SLN)

INS Savitri dari jenis OPV kelas Sukanya, dibangun di Hindustan Shipyard Limited (HAL) India, diluncurkan 23 Mei 1989, dioperasikan AL India 27 November 1990. AL India membangun tujuh kapal kelas Sukanya, INS Sukanya (P50), Subhadra (P51), Suvarna (P52), Savitri (P53), Sarayu (P54), Sharada (P55), Sujata (P56).

INS Sarayu kemudian dijual ke Sri Lanka tahun 2000 dan diganti namanya menjadi SLNS Sayura.

Tiga kapal kelas Sukanya pertama INS Sukanya, Subhadra dan Suvarna dibangun di galangan kapal Korea Tacoma. Sedangkan yang lainnya di bangun di HAL.

Kapal kelas Sukanya mempunyai berat 1890 ton, panjang 101,1 meter, lebar 11, 5 meter, mampu dipacu hingga 21 knot dengan awak kapal 140 orang termasuk 15 perwira.

INS Savitri dipersenjatai 1 pucuk meriam 40 mm Bofors, 2 pucuk senapan mesin 12,7 mm dan dilengkapi satu helikopter HAL Chetak.

Newkerala
/@beritahankam

200 Pulau Terluar RI Terancam Klaim Asing

Pulau Marore di Kabupaten Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara salah satu pulau terluar NKRI. (Foto: Suara Manado)

9 Januari 2009, Surabaya -- Sebanyak 200 pulau terluar di perairan Indonesia terancam mendapat klaim asing karena sampai sekarang pengamanan di wilayah tersebut kurang optimal.

"Perlu ada perubahan radikal terkait pengamanan di pulau terluar RI dan di garis perbatasan kita dengan negara lain," kata pengamat politik, Dr Drs Muhadjir Effendy MAP, kepada ANTARA di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 'Veteran' Jatim di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, pengamanan tersebut perlu dilakukan secepatnya, apalagi negara tetangga selama ini sudah berancang-ancang mengklaim sejumlah pulau terluar menjadi miliknya.

"Kalau tidak dimulai dari sekarang, kita bisa kecolongan pulau tersebut, padahal beberapa pulau itu memiliki sejumlah potensi yang bisa meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi nasional," ujarnya.

Doktor Militer alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu, menyebutkan, potensi yang terkandung di pulau itu seperti sumber daya alam tambang dan minyak.

"Untuk itu, pemerintah perlu mengerahkan dana dan upaya terpadu dalam mengamankan seluruh wilayah RI," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro, menambahkan, kehadiran kegiatan ekonomi di sejumlah pulau terluar merupakan salah satu bentuk pertahanan yang efektif.

"Hal tersebut dapat mencegah negara lain mengklaim wilayah RI sebagai bagian dari wilayah mereka," tegasnya.

Melihat kondisi itu, ia mengaku seluruh departemen terkait seperti Dephan (Departemen Pertahanan), DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan), Deptan (Departemen Pertanian), Dephut (Departemen Kehutanan), dan departemen lain, harus bersatu padu menghadirkan kedaulatan RI tidak saja melalui kekuatan militer tetapi nonmiliter.

"Kehadiran kegiatan ekonomi adalah bentuk pematokan perbatasan yang paling bagus, paling efektif untuk mempertahankan kedaulatan kita," katanya.

ANTARA JATIM

Dephan Segera Bentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Personel Satgas Ambalat X ini akan menggantikan rekan-rekannya yang sudah sembilan bulan bertugas di daerah tersebut. (Foto:detikSurabaya/Serda Mar Kuwadi)

9 Januari 2009, Surabaya -- Surabaya - Departemen Pertahanan (Dephan) RI segera membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyusul upaya untuk meningkatkan keamanan di kawasan dan garis perbatasan negeri ini.

"Pembentukan badan nasional itu dari sisi pertahanan akan kami kelola. Sisi sosial ekonominya akan diketuai Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya tetap kami kawal," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 'Veteran' Jatim di Surabaya, Sabtu.

Pembentukan badan tersebut, katanya, merupakan langkah strategis bagi negara ini untuk mengamankan sekitar 200 pulau terluar di perairan negeri ini.

"Dalam waktu dekat kami akan meningkatkan pos-pos pengamanan di kawasan itu," ujarnya.

Ia mencontohkan, kawasan itu berada di perbatasan antara Papua dengan Papua Nugini dan Kalimantan Barat dengan Timor Leste. Sampai sekarang, permasalahan di pulau terluar itu ada yang sudah selesai tarik-menariknya seperti Papua Nugini.

"Selain itu, ada yang dalam proses negosiasi. Ada yang hingga kini belum terselesaikan seperti di Timor Leste. Ada yang belum ditetapkan dan ada yang tumpang tindih, semisal kasus Ambalat," katanya.

Menanggapi banyaknya kasus klaim pulau terluar RI, pengamat politik sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Dr Drs Muhadjir Effendy MAP, menyarankan ada baiknya sejak saat ini pemerintah segera memperketat pengamanan di kawasan dan garis perbatasan.

"Kalau perlu jumlah pasukan pengaman di beberapa kawasan itu ditingkatkan dari jumlah sebelumnya. Hal tersebut penting karena menyangkut ketahanan dan kedaulatan negeri ini," katanya.

Di samping itu, tambah dia, sebaiknya pemerintah melakukan perubahan radikal dalam pengamanan di pulau terluar RI yang bersinggungan dengan negara tetangga itu.

ANTARA JATIM

PTDI Serahkan Pesawat Korea Akhir 2010

Sejumlah teknisi PT Dirgantara Indonesia memasang salah satu bagian hidung pesawat di hanggar PTDI, Bandung, Jawa Barat, Senin (12/10). Angkatan Laut Korea Selatan memesan empat buah Pesawat CN 235 MPA (Maritime Patrol) yang memiliki jangkauan jelajah 1.150 mil laut (nautical miles) dan yang akan selesai pada tahun 2010. (Foto: ANTARA/Rezza Estily)

9 Januari 2010, Bandung -- PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menargetkan penyerahan satu dari empat unit pesawat CN-235/MPA (Maritime Patrol Aircraft) pesanan Korea Selatan pada akhir 2010.

"Saat ini ada empat unit CN-235/MPA yang tengah dikerjakan PTDI untuk Korea Selatan. Satu pesawat ditargetkan bisa diserahkan akhir 2010," kata Manajer Humas PT Dirgantara Indonesia, Rokhendi kepada ANTARA News di Bandung, Jumat.

Juru bicara PTDI itu menyebutkan, keempat pesawat versi patroli maritim tersebut sedang dalam tahap pengerjaan di hanggar produksi perusahaan dirgantara nasional itu.

Keempat pesawat CN-235/MPA dipesan Korea Selatan melalui kontrak yang ditandatangani pada 2008 dengan nilai total 94,5 juta dolar AS. Pengerjaan produksi pesawat tersebut ditargetkan tuntas dan diserahkan seluruhnya pada 2012.

"Penyerahan dilakukan secara bertahap, begitu selesai langsung diserahkan ke pihak pemesan," kata Rokhendi.

Menurut Rokhendi, pesawat MPA tersebut dipesan pemerintah Korea Selatan untuk melengkapi polisi maritim negara itu.

Korea selama merupakan salah satu negara pengguna pesawat-pesawat buatan PTDI termasuk jenis CN-235, dua diantaranya CN-235 versi VVIP.

Sementara itu CN-235/ MPA merupakan versi terbaru dari produksi PTDI dengan spesialisasi patroli maritim. Pesawat tersebut dilengkapi dengan radar untuk mendeteksi kapal-kapal di perairan.

Selain itu, pesawat CN-235 versi militer tersebut juga bisa dilengkapi dengan persenjataan seperti torpedo anti kapal selam serta persenjataan lainnya.

"Versi MPA saat ini menjadi unggulan dan trend, terutama bagi negara-negara yang memiliki wilayah perairan," kata Rokhendi.

Selain itu, PTDI juga mendapat pesanan tiga unit CN-235/MPA dari TNI-AL yang ditandai dengan penandatanganan kontrak pada Desember 2009 lalu.

"Penyerahan pesawat pertamanya ditargetkan pada 2011 mendatang. Pengerjaannya dilakukan pada 2010 ini," kata Rokhendi.

Sementara itu produksi pertama CN-235/MPA telah dimiliki oleh TNI-AU yang diserahkan pada 2008 lalu. Pesawat yang merupakan modifikasi dari CN-235 itu, cocok untuk melakukan patroli perairan di samping bisa difungsikan untuk angkutan personil.

PTDI juga masih mengerjakan tiga unit helikopter Super Puma pesanan TNI AU. Heli Super Puma merupakan salah satu helikopter yang diproduksi PTDI.

"Produksi heli PTDI saat ini Super Puma dan N-Bell, sedangkan helikopter NBO-105 tidak diproduksi lagi karena lisensinya dengan Messoshmit Bolkow Blohm (MBB) sudah habis," kata juru bicara PTDI itu menambahkan.

ANTARA News

Friday, January 8, 2010

India Beli 126 Jet Tempur dan 10 Pesawat Angkut C-17

MiG-21 Bison milik AU India. (Foto: frontierindia)

8 Januari 2009 – Angkatan Udara India mengharapkan kesepakatan pembelian besar-besaran 126 jet tempur dalam program Medium Multi-Role Combat Aircraft (MMRCA) segera terealisasi, diberitakan Kantor Berita Press Trust India (PTI), Kamis (7/1).

Jet tempur ini diharapkan segera menggantikan jet tempur buatan era Uni Sovyet MiG-21 yang telah dioperasikan AU India sejak 1963.


AU India mengalami kesulitan dengan usia tua pesawat serta perawatannya, diungkapkan oleh Marsekal Udara Kishan Kumar Nohwar saat jumpa press.

Pemerintah India mengadakan tender internasional pengadaan 126 jet tempur diperkirakan senilai 12 milyar dolar, menjadikan pembelian alutsista satu jenis terbesar di dunia.

Tender ini diikuti lima perusahaan pembuat pesawat, perusahaan asal Swedia SAAB mengajukan Jas-28 Gripen NG(IN), Lockheed Martin Amerika Serikat (AS) mengajukan F-16 yang khusus dibuat sesuai keinginan India dinamakan F-16 Viper, Boeing AS dengan F/A-18E/F Super Hornet, MiG Rusia mengajukan MiG-35 Fulcrum-F, Dassault Perancis menawarkan Rafale serta Konsorsium Uni Eropa mengajukan Eurofighter Typhoon Tranche-3.

India Tertarik Beli C-17

Boeing C-17 Globemaster II. (Foto: Boeing)

Pabrik pesawat AS Boeing mengumumkan Kamis (7/1) pemerintah India tertarik membeli hingga 10 pesawat angkut militer C-17 Globemaster II.

Departemen Pertahanan dan AU India telah menyerahkan “Letter of Request” ke pemerintah AS untuk membeli pesawat C-17. Belum lama ini Boeing menyelesaikan sejumlah uji terbang C-17 di India.

Pesawat ini akan menggantikan pesawat angkut militer buatan Rusia AN-32 dan IL-76.

Sembilan belas C-17 digunakan oleh angkatan udara di luar AS, sedangkan AS mengoperasikan lebih dari 200 pesawat. Pembelian paling akhir dilakukan Uni Emirat Arab yang membeli enam pesawat jenis ini.

PTI/LBNews/@beritahankam

Kapal Baruna Jaya IV BPPT dan Okeanos Explorer NOAA Lakukan Penelitian Bersama

Kapal milik NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) Okeanos Explorer. (Foto: NOAA)

6 Januari 2010, Jakarta -- “Dengan adanya kunjungan Ketua NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ke Kapal Baruna Jaya IV BPPT, diharapkan akan memperkuat kerjasama antara BPPT dan NOAA, Indonesia dan Amerika Serikat, dalam kajian ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia, sebagai negara kepulauan, sudah seharusnya memiliki banyak ilmuwan yang memfokuskan pada bidang kelautan. Untuk itu saya berharap, kunjungan ini juga akan menginspirasi para ilmuwan untuk mendalami ilmu oceanografi”, demikian disampaikan Kepala BPPT Marzan A Iskandar saat menyambut kedatangan Ketua NOAA Jane Lubchenco di Kapal Baruna Jaya IV, Dermaga 200, Tanjung Priok Jakarta (04/1).

“Telah banyak kerjasama yang dilakukan antara BPPT dan NOAA yang menghasilkan manfaat besar, khususnya pada transfer teknologi. Seperti pada DART technology dan workshop on ocean climate applications. Kami di BPPT, sudah mempersiapkan Kapal Baruna Jaya IV untuk bersama-sama dengan kapal milik NOAA melakukan eksplorasi di laut dalam”, tambah Kepala BPPT.

Baruna Jaya IV. (Foto: KOMPAS)

NOAA atau Badan Nasional Kelautan dan Atmosfer, merupakan Lembaga Pemerintah Amerika Serikat yang fokus pada kajian kelautan dan atmosfer serta bidang kebumian lainnya. Didirikan sejak tahun 1807, NOAA menjadi salah satu lembaga pemerintah yang memegang peranan penting dalam memberikan informasi, dan rekomendasi penting dalam kaitannya tentang ilmu kebumian dan lingkungan.

Jane Lubchenco, yang juga merupakan Wakil Menteri Perdagangan Bidang Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat mengatakan bahwa kerjasama yang akan dilakukan oleh BPPT dan NOAA ini adalah kesempatan yang bagus bagi kedua negara untuk melakukan eksplorasi kelautan, seperti pada bidang geologi dan biologi. “Bersama dengan Kapal Baruna Jaya IV milik BPPT dan Kapal Okeanos Explorer NOAA, akan meneliti daerah-daerah yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya”, katanya.

Menurutnya, hasil yang akan didapat dari eksplorasi nanti bisa dilihat dan dipelajari oleh masyarakat luas. “Dengan fitur khusus yang telah disiapkan, maka rekaman yang dihasilkan dapat digunakan, terutama bagi siswa-siswa sekolah sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Selain itu, eksplorasi ini juga merupakan salah satu upaya kita dalam antisipasi perubahan iklim. Saya sangat bangga dan mengharapkan keberhasilan dari misi ini”, jelas Lubchenco lebih lanjut.

Eksplorasi yang dilakukan Kapal Baruna Jaya IV BPPT dan Kapal Okeanos Explorer NOAA, berencana akan di lakukan pada bulan Juni mendatang. Baruna Jaya IV akan mengambil peran survei oseanografi serta pengumpulan data dan sampel biologi laut. Sementara Okeanos Explorer akan mengandalkan kamera video dan foto bawah laut yang mampu menyelam hingga 6.000 meter. Gambar hasil rekaman tersebut akan dikirimkan secara langsung ke stasiun penerima di darat melalui jaringan internet. Adapun daerah yang akan menjadi tujuan pertama dalam penelitian ini adalah perairan di Sangihe Talaud, Sulawesi Utara.

BPPT

Potensi Industri Strategis Dalam Mendukung Tugas POLRI


7 Januari 2010, Jakarta -- Dalam upaya mendorong potensi dalam negeri demi pemenuhan kebutuhan Alutsista Polri maka keberadaan dan potensi industri dalam negeri harus senantiasa di dekatkan dengan user. Oleh karena itu, Kementerian Riset dan Teknologi sesuai dengan tupoksinya melakukan koordinasi untuk menginisiasi kerjasama antara PT. INKA dengan Polri pada Rabu, 6 Januari 2010 di ruang Rapat Lt. 6 Gd. II BPPT, Jl. MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat.

Diskusi terbatas, dibuka oleh Asisten Deputi Urusan Program Unggulan dan Strategis KRT, Hari Purwanto. Hadir dalam acara tersebut Sesro Litbang Polri Kombes Pol. Ismu Haryomo, Kabag Wasjianto Litbang Polri Kombes Pol. Wahyu Siswaya, Sdelog Polri Kombes Pol. Drs. Mustofa dan Kombes Pol. J. Gotty, Bsc dengan narasumber dari M. Pramudya. MMT Bussines Development Manager PT. INKA serta undangan lainnya.

Dalam diskusi ini, PT. INKA memaparkan kemampuannya dalam mendukung Almatsus Polri berupa penyediaan sarana alat transportasi personil berupa mobil patroli kota, Mobile system & special purpose diantaranya mobile forensik lab / crime scene, Narkotika berupa Mobile drug, alcohol breath testing dan kendaraan operasional mobil comand & survaillance / mobil komando dan taktis operasional berupa mobil gegana, pusat komando lapangan, mobil rintis, AWC (Air Water Cannon), APC (Armored Personel Carrier) dan Dog unit car (K9).

Sementara Pihak Polri juga memberikan input kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya yang sekiranya dapat di aplikasikan dalam operasional Polri.

Hasil dari diskusi ini diharapkan terjadi sinergi industri otomotif dengan Polri dalam mendukung kemandirian pengembangan industri otomotif nasional.

Humas Ristek

Dephan, TNI Mantapkan Koordinasi Terkait Wamenhan

Sekretaris Kabinet Dipo Alam (2 kanan), Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (kanan), Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasri Jalal (2 kiri) dan Wakil Menneg PPN/Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo berbincang sebelum sumpah jabatan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1). Seharusnya, ada lima wakil menteri yang dilantik Presiden SBY, namun calon Wakil Menteri Kesehatan Fahmi Idris dan calon Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu ditunda pelantikannya karena alasan kekurangan kelengkapan administrasi. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/ama/10)

8 Januari 2010, Jakarta -- Departemen Pertahanan dan Mabes TNI mantapkan koordinasi terkait postur dan sistem pertahanan negara dalam jangka menengah dan panjang, menyusul penetapan adanya wakil menteri pertahanan (wamenhan).

"Kita mantapkan koordinasi berbagai hal terkait pengelolaan pertahanan negara, terkait reorganisasi di Dephan yakni keberadaan wakil menteri pertahanan," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro usai mengadakan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Mabes TNI Cikangkap, Jumat.

Dalam kesempatan itu, Menhan dan Panglima TNI membahas berbagai persiapan yang bisa dilakukan dan dikoordinasikan antar kedua institusi itu terkait pengangkatan wamenhan.

Menhan dan Panglima TNI membahas pula perkembangan program 100 hari pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono di sektor pertahanan seperti pengamanan wilayah perbatasan, pemantapan pembangunan pusat misi perdamaian PBB dan revitalisasi industri pertahanan strategis.

"Kita perlu membahas ulang berbagai program pengelolaan pertahanan negara, termasuk alat utama sistem senjata yang harus dipenuhi dalam kerangka kekuatan pokok minimum atau minimum essential force," ujar Purnomo.

Terkait pemenuhan alat utama sistem senjata itu, lanjut dia, kedua institusi memantapkan produk-produk strategis apa saja yang dapat dihasilkan oleh industri dalam negeri.

Sedangkan, untuk pengamanan wilayah perbatasan Menhan dan Panglima TNI memantapkan koordinasi terkait dibentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang akan diperkuat dengan adanya keputusan presiden (keppres) tentang badan tersebut.

"Selain masalah-masalah strategis, kita juga membahas hal-hal operasional seperti kebijakan pemerintah terkait kebutuhan BBM oleh TNI, dan hasil audit oleh BPK/BPKP," katanya.

Dalam pertemuan tertutup itu dihadiri pula Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Imam Sufaat.

ANTARA News

Wakil Menhan Penting atau Tidak Penting?

Sekretaris Kabinet Dipo Alam (kiri), Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (2 kiri), Wakil Menneg PPN/Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo (2 kanan) dan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasri Jalal mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1). Seharusnya, ada lima wakil menteri yang dilantik Presiden SBY, namun calon Wakil Menteri Kesehatan Fahmi Idris dan calon Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu ditunda pelantikannya karena alasan kekurangan kelengkapan administrasi. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/ama/10)

8 Januari 2010 -- Pembentukan dan penetapan posisi jabatan baru Wakil Menteri Pertahanan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang kontroversi sekaligus memicu banyak tanda tanya besar.

Selain karena sosok yang ditunjuk, Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin, masih dipersoalkan oleh banyak lembaga swadaya masyarakat bidang hak asasi manusia dan para keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu, keberadaan jabatan itu pun dipertanyakan urgensinya.

Sjafrie juga pernah ditolak masuk ke Amerika Serikat pada Oktober 2009 karena dianggap terkait dengan kasus pelanggaran HAM.

Kontroversi dan pertanyaan yang muncul saat ini seolah melengkapi hal serupa yang muncul sebelumnya ketika sosok Purnomo Yusgiantoro ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Juwono Sudarsono.

Keragu-raguan itu belakangan seolah sedikit ”ternetralisasi” setelah pendahulunya, Juwono Sudarsono, ”membela” Purnomo dengan mengatakan ada keterkaitan antara isu energi dan sumber daya alam yang semakin lama semakin langka dengan isu-isu pertahanan. Dengan begitu, kehadiran Purnomo bisa dimaknai atau dibilang pas untuk menjawab tantangan zaman termutakhir saat ini.

Saat ini keraguan seolah kembali muncul pascapembentukan struktur baru Wakil Menhan. Tidak hanya terhadap pilihan pejabat yang diangkat, melainkan terutama juga pada urgensi posisi jabatan itu sendiri.

Peneliti senior asal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andi Widjajanto, menilai, kemungkinan besar Presiden Yudhoyono ingin meniru struktur organisasi kepemerintahan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang mengenal jabatan Under Secretary of Defense dan Deputy Secretary of Defense, masing-masing bertanggung jawab pada urusan berbeda. ”Under Secretary of Defense tugasnya mengurusi semua matra angkatan bersenjata. Deputy Secretary of Defense tugasnya urusan personel, pengadaan, dan perencanaan,” ujar Andi.

Kekhawatiran yang muncul saat ini, posisi Wakil Menhan akan mengalami tumpang tindih (overlapping) jika tidak memiliki deskripsi kerja dan kewenangan yang jelas, baik bertumpang tindih dengan jabatan serta kewenangan dan tugas sekretaris jenderal dan para direktur jenderal yang ada atau bahkan dengan Menhan sendiri.

Peneliti senior isu-isu militer yang juga pengajar FISIP UI, Edy Prasetyono, menilai, ”Saya melihat jabatan Wakil Menhan masih belum urgen sebetulnya karena Menhan kan sudah punya banyak pembantu di dalam.”

Dalam jumpa persnya di Dephan, Kamis kemarin, Purnomo mengaku tidak khawatir kalaupun terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing, baik antara dirinya sebagai Menhan, terutama dengan Wakil Menhan, maupun dengan para direktur jenderal di lingkungan Dephan.

”Presiden sendiri kan sudah clear menyampaikan, Wakil Menhan membantu Menhan dalam kapasitas sebagai penanggung jawab sektor pertahanan negara. Yang menggembirakan, kan Pak Sjafrie bukan orang baru di sini,” ujar Purnomo.

KOMPAS
/Wisnu Dewabrata

Dua Mesin Pesawat Jet Dicuri dan Dijual

F-5E TUDM.

7 Januari 2010, Kuala lumpur -- Sebuah pengadilan Malaysia pada hari Rabu (6/1) mendakwa seorang sersan angkatan udara dan seorang pengusaha telah mencuri dua mesin pesawat jet tempur. Dua mesin jet hasil curian mereka itu diketahui telah dijual melalui sebuah penyelundupan ke Amerika Selatan.

Dua orang yang diduga melakukan pencurian itu adalah Tharmendran Nagarajah (42), seorang sersan, yang dituntut 10 tahun penjara karena bersekongkol dengan Rajendra Prasad Kasy (37), dealer suku cadang pesawat yang juga direktur pada perusahaan tempat Tharmendran bekerja. Prasad dihadapkan pada tuntutan tujuh tahun penjara. Nilai jual mesin tersebut ditaksir 29 juta dollar AS.

Pencurian diduga dilakukan di sebuah gudang militer tahun lalu, tetapi baru terungkap setelah sebuah surat kabar di Malaysia memublikasikannya bulan lalu. Munculnya berita itu membuat kaum oposisi melancarkan kritiknya bahwa aparat pemerintah dan tokoh-tokoh militer mungkin terlibat, tetapi kasusnya diduga kuat ditutup-tutupi.

Dalam sidang penuntutan di pengadilan pusat negara bagian Selangor itu, Tharmendran yang bekerja di angkatan udara kerajaan itu tidak mengakui perbuatannya. Seorang pejabat yang tidak mau namanya disebut mengatakan, jaksa menuntut Tharmendran dengan hukuman maksimum 10 tahun penjara.

Dalam pengadilan yang sama, Rajendra Prasad Kasy juga tidak mengakui perbuatannya bersekongkol dengan Tharmendran. Meski demikian, pengacaranya, Pritam Singh, menyebutkan, jaksa menuntutnya diganjar hukuman penjara maksimal tujuh tahun.

Pengadilan juga menetapkan jaminan kepada mereka masing-masing sebesar 150.000 ringgit atau 44.000 dollar AS. Sidang selanjutnya akan digelar pada 11 Februari.

Jaksa Agung Abdul Gani Patail menjelaskan, dua mesin jet itu dicuri saat sejumlah petugas, termasuk Tharmendran, melakukan perawatan rutin. Dikatakan, dua mesin itu kemudian dikapalkan ke Argentina sebelum akhirnya dipindahkan ke kapal lain menuju Uruguay. Harga satu mesin lebih dari 50 ringgit atau 14 juta dollar AS, atau lebih kurang 29 juta dollar AS.

Masih menurut Abdul Gani, mesin dicuri dari pesawat jet tempur dan pengintai, yakni Northrop F-5E. Meski demikian, dia tidak merinci di mana pesawat itu kini berada. Sementara itu, Lim Kit Siang, politisi oposisi senior, menyerukan penyelidikan atas kian ”merajalelanya kleptokrasi di Malaysia”. Dia juga tidak yakin kasus itu hanya melibatkan seorang sersan, dan tanpa diketahui atasannya.

Kepala Angkatan Bersenjata Azizan Ariffin mengatakan, pencurian itu hanya ”puncak gunung es”. Setelah petugas selesai melakukan audit, baru terungkap bahwa peralatan bernilai jutaan ringgit itu hilang. Pesawat jet Northrop terbang pertama tahun 1963 dan produksi terakhirnya pada tahun 1989.

KOMPAS

Thursday, January 7, 2010

Presiden Brasilia Penentu Pemenang Kontrak Pembelian Jet Tempur

Dassault Rafale B untuk AU Perancis. (Foto: airforce-technology)

7 Januari 2009 -- Pemerintah Brasilia akan memutuskan pemenang kontrak pembelian 36 jet tempur senilai 7 milyar dolar, diungkapkan Menteri Luar Negeri Brazilia Celco Amorim, Rabu (6/1) di Genewa.

Celco menambahkan yang memutuskan Menteri Pertahanan dan Presiden Luiz Inacio da Silva. Keputusan ini tidak semata-mata keputusan militer tetapi keputusan politis juga.

Kontrak ini diperebutkan pabrik pesawat Perancis Dassault yang mengajukan Rafale, perusahaan Swedia SAAB dengan Gripen NG serta perusahaan Amerika Serikat Boeing dengan F/A-18 Super Hornet.

Saab Gripen NG.

Angkatan Udara Brasilia diberitakan harian lokal Folha de S. Paulo, Selasa (5/1) memilih NG Gripen di urutan pertama, disusul F/A-18 Super Hornet dan diurutan terakhir Rafale. AU Brasilia memilih Gripen karena harga Rafale terlalu mahal, dua kali harga Gripen. Tetapi pihak AU Brasilia tidak mengkonfirmasi berita ini.

Meskipun Rafale diurutan buncit, dipertimbang menjadi pemenang kontrak setelah Presiden Brasilia Luiz Inacio da Silva bertemu timbalannya Presiden Perancis Nicolas Sarkozy pada September tahun lalu di Brasilia, yang melakukan negosiasi pembelian pesawat.

Hingga saat ini, Rafale belum diminati oleh negara diluar Perancis. Brasilia mungkin menjadi pemilik Rafale pertama di luar Perancis. Jika pilihan politis menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pemenang tender.

Sedangkan Gripen telah digunakan oleh AU Swedia (204 pesawat), Afrika Selatan (26), Ceko (14), Hongaria (14) serta Thailand (12).

AFP/@beritahakam

UEA Beli 6 Boeing C-17 Globemaster II

Boeing C-17 Globemaster II. (Foto: Boeing)

7 Desember 2009 -- Pabrik pesawat Boeing mengumumkan Rabu (6/1) telah mendapatkan kontrak dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) pembelian 6 pesawat angkut militer C-17 Globemaster II, menjadikan UEA pemilik C-17 kedua di kawasan Timur Tengah setelah Qatar.

Sesuai kesepakatan UEA akan menerima 4 C-17 pada 2011 dan 2 pesawat pada 2012. Nilai kontrak untuk keenam pesawat tidak diumumkan oleh Boeing maupun pemerintah UEA.

Pemerintah UEA mengumumkan tahun lalu, pembelian C-17 dimaksudkan meningkatkan kemampuan angkutan udara.




C-17 akan meningkatkan kemampuan melakukan berbagai misi kemanusian dan operasi angkut strategis ke seluruh dunia dalam mendukung misi nasional maupun internasional, diungkapkan Mayor Jenderal Mohamed Al Mazrouei.

Pesawat ini mampu mengangkut 77 ton dan dapat terbang sejauh 4445 kilometer serta mendarat di landasan sepanjang 914 meter atau kurang.

Saat ini Boeing C-17 Globemaster II telah diproduksi sebanyak 212 pesawat. Digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat 193 pesawat, 19 pengguna internasional termasuk AU Inggris, Kanada, Australia, Qatar serta sejumlah anggota NATO. Diberitakan pemerintah India hampir dipastikan akan membeli 10 C-17 senilai 2 milyar dolar yang akan menggantikan pesawat angkut militer buatan Rusia Ilyushin Il-76.

Boeing/@beritahankam

Yonif 744/Satya Yudha Bhakti Kembali Ke Markas


7 Januari 2009, Tobir, Kabupaten Belu -- Batalyon Infanteri 744/Satya Yudha Bhakti telah mengakhiri masa tugasnya sebagai pasukan pengaman perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste dan telah digantikan oleh Batalyon Infanteri 742/Satya Wira Yudha sejak tanggal 1 Januari 2010.

Danyonif 744/SYB Letkol Inf Yunianto dengan prajuritnya yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI-RDTL telah menjalankan tugas kehormatan dengan lancar dan berhasil, terutama dalam membangun komunikasi dan kerja sama yang baik antara prajurit dengan masyarakat disekitar pos batas, juga dengan aparat keamanan lainnya di pintu keluar masuk RI-RDTL seperti di Motain, Motamasin dan Napan. Keberhasilan ini tentunya berkat dedikasi, semangat pengabdian dan penguasaan tugas yang dimiliki para Prajurit Yonif 744/Satya Yudha Bhakti, juga adanya dukungan yang baik dari seluruh elemen masyarakat dalam wadah kemanunggalan TNI-Rakyat.

Penerimaan Yonif 744/SYB dari medan tugas ini digelar melalui upacara yang dipimpin Danrem 161/WS Kolonel Inf Dody Hargo pada Rabu (6/1/2010) di Lapangan upacara Mako Yonif 744/SYB Tobir Kabupaten Belu. Dalam upacara penyambutan ini dihadiri juga Muspida Kabupaten Belu, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, perwakilan dari per-bank-kan setempat, Para Dandim sedaratan Timor, Para Dan/Ka/Pa jajaran Korem 161/WS, masyarakat dan insan pers.

Berkenaan dengan penerimaan Purna Tugas Batalyon Infanteri 744/SYB, Danrem 161/WS dalam amanatnya mengatakan bahwa selama mengawal perbatasan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tanggal 19 November 2008, kurang lebih satu tahun, Satgas Yonif 744/SYB telah melaksanakan tugas secara baik, walaupun masih terdapat kekurangan, hendaknya dijadikan catatan satuan sebagai bahan instrospeksi diri dan evaluasi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan profesionalitas prajurit dalam pelaksanaan tugas satuan, di waktu-waktu mendatang. Jadikan segala bekal yang telah di peroleh selama melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-RDTL sebagai pengalaman emas yang membanggakan satuan dan sangat berharga bagi seorang prajurit.

Sebagai bentuk reward atas keberhasilan dan prestasi Yonif 744/SYB dalam tugas pamtas RI-RDTL, Danrem 161/WS memberikan penghargaan berupa piagam penghargaan dan Patung Prajurit kepada Batalyon Infanteri 744/SYB yang diterima Danyonif Letnan Kolonel Infanteri Yunianto. Pada acara tersebut Danrem 161/WS juga memberikan penghargaan kepada prajurit yang berprestasi dalam tugas yakni Kapten Inf Aris B., Sertu Ketut Wira D dan Praka Moses GB.

Penrem 161/Wira Sakti

Komandan Satsel Serahkan Tugas Ke Pangarmatim


6 Januari 2010, Surabaya -- Komandan Satuan Kapal Selam (Satsel) Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Kolonel Laut (P) Tunggul Suropati, SE menyerahkan tugas dan tanggung jabatan Komandan Satsel Koarmatim kepada Pangarmatim Laksamana Muda TNI Ign Dadiek Surarto yang pagi itu sekaligus bertindak selaku Irup pada upacara penyerahan jabatan Komandan Satsel Koarmatim di Dermaga Koarmatim Ujung Surabaya, Rabu (6/01).

Penyerahan jabatan Komandan Satsel Koarmatim kepada Pangarmatim itu sendiri dilaksanakan karena untuk sementara belum ada pengganti pejabat yang baru. Sedangkan pejabat lama Kolonel Laut (P) Tunggul Suropati, SE akan segera menempati tugas baru sebagai Komandan Satgas perbaikan kapal selam KRI Nanggala-402 di Korea.

Dalam amanat Pangarmatim mengatakan, terkait dengan tugas Koarmatim ke depan yang semakin berat dan kompleks, Satuan Kapal Selam Koarmatim sebagai komando pelaksana pembinaan Koarmatim bertugas melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan tempur unsur-unsur organiknya dalam bidang peperangan bawah permukaan dan peperangan anti kapal permukaan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Koarmatim, maka Satsel Koarmatim harus mampu memberikan dukungan yang optimal, dengan terus mempertahankan kesiapsiagaan dan meningkatkan kemampuan tempur Koarmatim secara keseluruhan. “Secara obyektif harus kita akui, selama ini upaya untuk lebih meningkatkan kinerja Satsel Koarmatim telah banyak dilakukan dan telah menghasilkan berbagai peningkatan yang positif,” tegas Pangarmatim.

Dispen Koarmatim

Fungsi Intelijen Udara

Lettu Pnb Luluk saat memberikan paparan tentang fungsi Intelijen Udara pada briefing pagi rutin di ruang Teddy Kustari Lanud Iswahjudi, Rabu,(6/1) (Foto: Pentak Lanud Iswahjudi)

6 Desember 2009, Madiun -- Hakekat intelijen Udara yaitu merupakan bagian intel militer khas matra udara yang difokuskan pada fungsi penyelidikan seperti pengamanan, persandian, intel udara dan intelijen lainnya.

Keberadaan intelijen udara adalah sebagai pengumpul bahan keterangan, memperkirakan ancaman dan sasaran, mengevaluasi pertempuran serta mendukung intelijen terhadap pertahanan pangkalan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan intelud. Demikian disampaikan Lettu Pnb Luluk dari Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi pada briefing pagi rutin Rabu, (6/1).

Lebih lanjut dikatakan, fungsi Intel Udara dibedakan menjadi tiga yaitu intelud sebagai produk yang mengolah bahan keterangan yang telah dikumpulkan berupa data kekuatan musuh/bakal musuh dan kekuatan sendiri bidang matra udara meliputi kekuatan Angkatan Udara, penerbang sipil, industri alutsista udara dukungan logistic dan pengembangan teknologi.

Sedang Intelud sebagai organisasi merupakan badan atau alat untuk menggerakkan kegiatan intel guna memenuhi kebutuhan user/atasan/pimpinan dan yang ketiga Intelud berupa kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

Briefing pagi rutin diruang rapat Teddy Kustari Disops dihadiri Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI B. Samoedro, S.Sos., Danwing 3 Kolonel Pnb Tatang Harlyansyah, S.E., dan para pejabat Lanud Iswahjudi lainnya.

PENTAK LANUD ISWAHJUDI

Penolakan Visa AS Tak Ganggu Tugas Sjafrie

Sekretaris Kabinet Dipo Alam (kiri), Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (2 kiri), Wakil Menneg PPN/Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo (2 kanan) dan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasri Jalal mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1). Seharusnya, ada lima wakil menteri yang dilantik Presiden SBY, namun calon Wakil Menteri Kesehatan Fahmi Idris dan calon Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu ditunda pelantikannya karena alasan kekurangan kelengkapan administrasi. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/ama/10)

6 Januari 2010, Jakarta -- Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan penolakan visanya oleh Amerika Serikat tidak akan menghalangi tugas barunya sebagai wakil Menteri Pertahanan.

Usai pelantikan sebagai Wakil Menteri Pertahanan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara di Jakarta, Rabu, Sjafrie mengatakan bahwa jabatan barunya itu justru mendorongnya untuk membuka komunikasi dengan negara mana pun, termasuk Amerika Serikat.

"Sebagai warga negara, sebagai pejabat negara, sebagai prajurit, saya merasakan bahwa halangan visa itu tidak mengganggu tugas pokok saya. Sebagai prajurit, pejabat, bahkan juga tentunya ini akan mendorong saya untuk membuka komunikasi kepada negara mana pun termasuk Amerika Serikat," tentunya.

Sjafrie yang sebelumnya menjabat Sekjen Departemen Pertahanan itu mengaku sampai saat ini tidak mengetahui alasan Amerika Serikat tidak menerbitkan visa baginya.

Sjafrie ditolak untuk memasuki Amerika Serikat ketika ingin mendampingi Presiden untuk menghadiri pertemuan kelompok G20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, pada Oktober 2009.

Ketika ditanya apabila dalam menjalankan tugas sebagai wakil menteri pertahanan ia diharuskan berkunjung ke Amerika Serikat, Sjafrie hanya menjawab ringan, "Banyak jalan menuju Roma."

Sedangkan mengenai keberatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kontras untuk posisi barunya sebagai wakil menteri pertahanan, Sjafrie mengatakan hal tersebut justru mendorongnya untuk lebih intropeksi dan waspada dalam menjalankan tugas.

"Saya berbesar hati kalau ada pro dan kontra sehingga itu akan mendorong saya untuk lebih berkonsentrasi, intropeksi, dan juga lebih waspada dalam menjalankan tugas," ujarnya.

Dengan jabatan barunya sebagai wakil menteri, Sjafrie mengatakan ia ingin memperkuat posisi menteri pertahanan dan memantapkan tugas Departemen Pertahanan untuk merancang dan menjalankan sistem pertahanan negara.

Sjafrie juga berjanji tidak akan menjalankan tugasnya secara eksklusif karena posisinya adalah bagian dari anatomi pengambilan keputusan bersama dengan menteri pertahanan.

ANTARA News

Menhan: Tidak Masalah Sjafrie Jabat Wakil Menhan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memberi keterangan pers disaksikan Wakil Menteri Pertahanan yang baru dilantik Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (2kanan) di Jakarta, Rabu (6/1). Menhan membela Wakil Menhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin yang mendapat penolakan dari koalisi LSM. (Foto: ANTARA/Fanny Octavianus/ama/10)

6 Januari 2010, Jakarta -- Pemerintah menyatakan bahwa penetapan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai wakil menteri pertahanan tidak ada masalah.

"Pemerintah melihat penetapannya sebagai wakil menhan tidak ada masalah. Pemerintah menjamin itu, dalam hal ini saya selaku menteri pertahanan," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Rabu.

Menurut Purnomo, Sjafrie Sjamsoeddin sudah membuktikan sebagai seorang profesional dalam mengelola sektor pertahanan negara selama menjabat sebagai Sekjen Departemen Pertahanan sejak 2005.

"Saya tidak sembarang menerima seseorang untuk mendampingi saya sebagai wakil menteri pertahanan, jika saya tidak tahu persis sosoknya seperti apa," kata Purnomo.

Dengan kapabilitas Sjafrie Sjamsoeddin, maka tugas wakil menteri pertahanan akan mampu dijalankan lulusan Akademi Militer 1974 itu dengan baik, ujar Menhan.

"Daripada saya mencari orang baru, saya harus memperkenalkan pengelolaan sektor pertahanan, lebih baik kan saya menerima Bapak Sjafrie sebagai wakil menteri pertahanan. Kami selama ini sudah berkerja sama dengan sangat baik," tuturnya.

Purnomo menegaskan, pihaknya tidak perlu memberlakukan masa transisi bagi Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin untuk menjadi wakil menhan.

"Dia sudah sangat tahu dan paham, apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan sektor pertahanan," katanya.

Tentang sosok Sjafrie yang dinilai sebagian kalangan terutama di luar negeri khususnya Amerika Serikat, sebagai pelanggar HAM selama menjalankan tugasnya sebagai seorang militer, Purnomo menegaskan, pemerintah tidak masalah.

"Pengadaan alat utama sistem senjata kita toh tidak tergantung pada satu negara saja, seperti Amerika Serikat. Kita punya banyak pilihan. Jadi, kalau penilaian negatif Pak Sajfrie dikaitkan diplomasi luar negeri untuk pengadaan alat utama sistem senjata, tidak ada masalah," tutur Purnomo.

Menanggapi kontroversi dirinya sebagai wakil menhan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, tidak masalah bagi dirinya.

"Kita jangan terbelenggu kontroversi. Yang penting kita tunjukkan kapabilitas dan integritas," katanya.

Ditanya apakah dirinya siap jika sewaktu-waktu dipanggil otoritas hukum terkait dugaan pelanggaran HAM, Sjafrie menegaskan, sebagai prajurit dirinya akan taat asas dan aturan.

Menhan: Ada Overlap Pun Tidak Masalah

Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Menhan Purnomo Yusgiantoro pun siap berbagi tugas dengan Sjafrie. Bahkan Purnomo tidak keberatan jika ada tumpang tindih wewenang(overlap) antara Menhan dan Wamenhan.

"Ada overlap pun tidak masalah," ujar Purnomo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (6/1/2009).

Menurut Purnomo, dalam birokrasi memang dirinya menempatkan sekjen sebagai orang nomor satu. Kini dengan adanya wamenhan, maka wamenhan yang akan menjadi orang nomor satu. "The first among row," ujarnya.

Menurut Purnomo, jabatan wamenhan dirasa perlu di Dephan karena tugas sekjen Dephan sangat luas. Tidak hanya mengurusi internal Dephan tetapi juga Mabes TNI, TNI AL, TNI AD dan TNI AU.

Menurut Purnomo, anggaran Dephan sebesar Rp 4,2 triliun membutuhkan pengawasan khusus. Karena dana ini juga menyangkut pengadaan alutsista TNI secara keseluruhan.

"Kita sedang menghitung dalam 3 renstra, keinginan kita membangun kekuatan untuk perang dan operasi militer selain perang," terangnya.

Sjafrie Janji Perkuat Posisi Menhan

Wakil Menteri Pertahanan yang baru dilantik Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) menjawab pertanyaan usai jumpa pers di Departemen Pertahanan, Jakarta, Rabu (6/1). Sjafrie tak mempermasalahkan kontroversi penolakan dirinya oleh sejumlah kalangan dan akan berkonsentrasi pada tugasnya untuk membantu Menhan. (Foto: ANTARA/Fanny Octavianus/ama/10)

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin berjanji akan memperkuat posisi Menteri Pertahanan usai dilantik di Istana Negara. Sebagai bagian dari anatomi pengambil keputusan, Sjafrie akan bekerjasama dengan Menhan untuk meningkatkan peran pertahanan negara.

"Tugas pertama saya adalah memperkuat Menhan, karena Wamenhan adalah bagian dari anatomi pengambil keputusan," kata Wamenhan Sjafrie Sjamsudin usai dilantik di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (6/1/2010).

Dephan, menurut Sjafrie akan terus memerankan diri sebagai pengemban tugas sistem pertahanan negara, baik militer maupun nonmiliter. Sehingga keduanya bisa berjalan secara berdampingan dan berfungsi strategis dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara.

Soal revitalisasi industri pertahanan negara, menurut Sjafrie, memiliki makna yang luas. Namun Sjafri menekankan agar revitalisasi industri pertahanan negara harus mandiri dan berkembang, dalam artian tidak cuma dalam satu bidang saja, melainkan ke banyak sektor lain. Tujuannya, agar daya saing industri pertahanan mampu meningkat hingga tingkat regional.

Soal bisnis TNI, lanjutnya, sesuai dengan peraturan menteri, bisnis TNI sudah dilarang. Para prajurit harus berubah sikapnya soal bisnis TNI ini. Bisnis TNI diperbolehkan cuma pada sektor mikro saja seperti koperasi. Namun itu pun harus ditujukan untuk kesejahteraan prajurit.

"Tidak merambah pada sektor lain," pungkasnya.

"Aturan hukumnya seperti apa, ya kita ikuti," katanya.

ANTARA News
/detikNews

Sertijab Wakil Komandan Lantamal VI

Komandan Lantamal VI, Laksamana TNI. Bambang Wahyudin, menyematkan pangkat kepada Wakil Komandan Lantamal VI yang baru, Kolonel Marinir TNI. Sturman Panjaitan saat serah terima jabatan di Pangkalan utama TNI Angkatan Laut (Lantamal ) VI Makassar, Rabu (6/1). Mantan Komandan Resimen Akademi Angkatan laut, Kolonel Marinir TNI. Sturman Panjaitan, tersebut menduduki jabatan Wakil Komandan Lantamal VI yang baru menggantikan Kolonel Laut TNI. Riali Sutanto, yang akan menduduki staf ahli Panglima Armada Timur. (Foto: ANTARA/Adnan/Koz/hp/10)

6 Desember 2009, Makassar -- Bertempat di gedung Kajaolalido Mako Lantamal VI jabatan Wakil Komandan Lantamal VI diserah terimakan dari Kolonel Laut (P) Riali Sutanto kepada Kolonel Marinir Sturman Panjaitan dalam suatu Upacara Militer dengan Inspektur Upacara Komandan Lantamal VI Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin. Turut hadir Para Asisten dan Kadis Lantamal VI.

Setelah bertugas sebagai Komandan Resimen AAL selama setahun Kolonel Marinir Sturman Panjaitan alumni AAL tahun 83 dan setelah melaksanakan pendidikan Lemhanas di percaya menjabat Wakil Komandan Lantamal VI. Sementara itu Kolonel Laut Riali Sutanto yang telah bertugas selama tujuh bulan di Makassar, berdasarkan surat perintah selanjutnya beliau akan bertugas sebagai Staf Ahli Panglima Armada Timur di Surabaya.

Komandan Lantamal VI, Laksamana TNI. Bambang Wahyudinc (tengah) bersama Wakil Komandan Lantamal VI yang baru, Kolonel Marinir TNI. Sturman Panjaitan (kanan) dan Wakil Komandan Lantamal VI yang lama, Kolonel Laut TNI. Riali Sutanto melakukan salam komando saat serah terima jabatan di Pangkalan utama TNI Angkatan Laut (Lantamal ) VI Makassar, Rabu (6/1). (Foto: ANTARA/Adnan/Koz/hp/10)

Dalam sambutannya Komandan Lantamal VI Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin menyampaikan pergantian pejabat dilingkungan TNI adalah hal yang wajar dan salah satu merupakan program dari pembinanaan perawatan personil yang dilakukakan oleh Pimpinan TNI khususnya ditubuh organisasi TNI AL sendiri serta sebagai upaya terciptanya pembaharuan semangat dan penyegaran pemikiran serta peluang bagi pejabat yang baru dalam mengembangkan seni kepemimpinan dan kemampuan konseptualnya untuk dapat mewujudkan organisasi yang lebih segar, sehat dan dinamis.

Pen Lantamal VI

Dephan Harus Direstrukturisasi


7 Januari 2010, Jakarta -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Pemerintah segera melakukan restrukturisasi terhadap lembaga Departemen Pertahanan (Dephan), guna mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kepentingan pertahanan.

Pasalnya, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Dephan sudah terlalu banyak sehingga membebani anggaran untuk kepentingan pertahanan. "PNS di sana mencapai 60.000 orang. Jumlah itu lebih besar daripada kekuatan angkatan udara kita," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (6/1/2010).

Dia mengungkapkan, anggaran untuk Dephan tahun 2010 sebesar Rp42 triliun. Jumlah itu sudah termasuk biaya rutin di antaranya gaji PNS. Sedangkan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) dianggarkan sebesar Rp6,3 triliun.

"Anggaran rutin jauh lebih besar ketimbang pengadaan," kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) itu.

Oleh karena itu, Hasanuddin meminta Dephan melakukan restrukturisasi dengan cara mengurangi jumlah PNS secara bertahap. Dengan begitu, anggaran untuk gaji PNS berkurang. Pemerintah perlu membuat program untuk merestrukturisasi, misalnya dengan melakukan pembinaan pegawai untuk ditempatkan di departemen lain.

Sebaliknya, alokasi anggaran bagi pengadaan alutsista dapat meningkat. Dia juga mengatakan pihaknya menginginkan agar anggaran pertahanan meningkat setiap tahun. Bahkan, permasalahan alutsista menjadi salah satu fokus pembahasan komisinya pada saat ini.

Hasanuddin mendukung program TNI AU yang mencanangkan tahun 2010 sebagai tahun tidak terjadi kecelakaan (zero accident). "Itu langkah bagus," kata Hasanuddin.

Meski begitu, dia mengingatkan agar TNI lebih selektif dalam mengoperasionalkan alutsistanya. "Kalau yang sudah tidak layak, jangan dipakai lagi. Kalau ada yang masih layak, harus dipeliharan dengan baik. TNI juga perlu meningkatkan skill-nya, itu penting," ujarnya.

okezone

Wednesday, January 6, 2010

Destroyer Yang Man Chun Kampium Menembak 2009 di AL Korsel

Yang Man Chun (DH-973). (Foto: ROKN)

5 Januari 2009 -- Kapal perusak (destroyer) Yang Man Chun (DH-973) kelas KDX-I/DDH-I kelas Gwanggaetodaewang dinobatkan sebagai kapal terbaik dalam kemampuan menembak.

Kapal perang berbobot 3200 ton mendapatkan nilai tertinggi dalam evaluasi tahunan kemampuan menembak kapal ke udara/kapal ke kapal antar kapal perang Angkatan Laut Korea Selatan dari jenis perusak, kawal rudal (frigate) dan patroli.

Yang Man Chun dilengkapi 32 cell Mk 41 VLS untuk menembakan SM-2 Block IIIA rudal pertahanan udara, RAM, dua CIWS Goalkeeper 30 mm, meriam 127 mm Mk 45 Mod 4, 8 rudal anti kapal Haeseong dan 2 tabung torpedo triple 324 mm untuk peperangan anti kapal selam, serta dilengkapi dua helikopter anti kapal selam.

KDX-I/DDH-I

KDX-I/DDH-I kelas Gwanggaetodaewang dimaksudkan untuk mengantikan kapal perang AL Korsel bekas AL AS. Program ini merupakan fase pertama menuju AL Korsel menjadi “Blue Water Navy”.

Pada awalnya pemerintah Korsel akan membangun 12 kapal jenis ini, tetapi produksinya dihentikan digantikan dengan kapal yang lebih besar dengan program KDX-II dan KDX-III.

Gwanggaeto DDH-971. (Foto: ROKN)

Uljimunduck DDH-972 sedang menembakan rudal Sea Sparrow. (Foto: ROKN)

Tiga kapal kelas Gwanggaetodaewang dibangun oleh Korsel, Gwanggaeto DDH-971 diluncurkan 28 Oktober 1996, dioperasikan Juli 1998, Uljimunduck DDH-972 16 Oktober 1997/September 1999 dan Yang Manchun 30 September 1998/Juli 2000.

Seluruh kapal dibangun di Daewoo Heavy Industries Co., Inc. di Geoje, Korsel. Kapal ini merupakan pencapaian pertama kalinya galangan kapal dalam negeri Korsel 100% merancang bangun kapal jenis perusak

KOREA TIMES

Pangarmabar Sidak ke Pondok Dayung

KRI Cut Nyak Dhien kapal perang jenis Korvet Parchim dibina oleh Armada RI Kawasan Barat. (Foto: Koarmabar)

6 Januari 2010, Jakarta -- Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Marsetio, M.M., melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) ke Satuan Kapal Eskorta (Satkor), Satuan Kapal Amfibi (Satfib), Satuan Kapal Bantu (Satban), Satuan Pasukan Katak (Satpaska) dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) Koarmabar serta Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Jakarta di Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pangarmabar yang disertai Kepala Staf Koarmabar (Kasarmabar) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Hari Bowo, Komandan Gugus Tempur Laut Koarmabar (Danguspurlabar) Laksma TNI Didit Hardiawan, MPA, MBA, Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Laksma TNI Johnny E. Awuy, para Asisten Pangarmabar dan para Komandan Satuan melakukan pengecekan secara langsung untuk mengetahui secara pasti kondisi personel dan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) atau Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) serta sarana dan prasarana yang dimiliki Satpaska.

Pada Sidak tersebut, Pangarmabar juga melakukan dialog tentang pelaksanaan tugas dan kendala-kendala yang dihadapi anak buahnya yaitu para prajurit anak buah kapal (ABK) KRI yang berpangkalan di Pondok dayung maupun para prajurit dari Satpaska.

Di Satpaska, Pangarmabar memberikan penekanan kepada seluruh jajaran Satuan Koarmabar maupun Satpaska tentang pentingnya kesiapan satuan – satuan operasional TNI Angkatan Laut khususnya Koarmabar dalam menghadapi setiap penugasan serta menegaskan pentingnya kesiapan Alutsista melalui pemeliharaan yang kontinyu dan tetap memperhatikan lingkungan kerja yang nyaman melalui kebersihan dan pemeliharaan lingkungan.

Selain itu, Pangarmabar juga melihat secara langsung fasilitas latihan yang dimiliki Satpaska yaitu Gun Simulator dan menerima demo penggunaan fasilitas tersebut dari para prajurit Satpaska. Diakhir Sidak Pangarmabar menerima paparan dari Kepala Fasharkan Jakarta tentang berbagai kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Fasharkan dengan berbagai kendala yang dihadapi yang dilanjutkan dengan pemberian solusi dan saran pemecahan oleh Pangarmabar.

Dispenarmabar/POS KOTA

Gubernur Akmil: Sulit Menjadi Perwira TNI


4 Desember 2009, Magelang -- Gubernur Akademi Militer (Akmil), Mayjen TNI Sabar Yudo Suroso menyatakan, sulit seseorang menjadi perwira TNI karena harus profesional dalam melaksanakan tugas bagi kepentingan bangsa dan negara.

"Untuk menjadi seorang perwira TNI tidaklah mudah," katanya di Magelang, Senin, ketika membuka Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier (Dikmapa PK) TNI Tahun Ajaran 2010, di Lapangan Sapta Marga kompleks Akmil, lembah Gunung Tidar, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Sebanyak 210 calon prajurit siswa (caprasis) menjalani Dikmapa PK TNI Tahun Ajaran 2010. Caprasis pria terdiri atas 99 orang (matra darat), 41 orang (matra laut), dan 39 orang (matra udara), sedangkan wanita masing-masing 11 orang matra darat dan udara serta sembilan orang matra laut.

Para caprasis yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu itu akan menjalani dikmapa selama 28 minggu. Caprasis pria menjalani dikmapa di Akmil sedangkan wanita di Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Darat di Bumi Pasirjati, Bandung, Jawa Barat.

Ia mengatakan, seorang perwira TNI selalu siap berkorban baik tenaga, waktu, maupun pikiran. Perwira TNI juga harus selalu bekerja keras dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan tugas.

"Hal ini penting dilakukan karena pada dasarnya seorang perwira TNI itu adalah seorang pemimpin yang dituntut profesional dan dapat menjadi contoh bagi anak buah, masyarakat, dan lingkungannya," katanya.

Pada kesempatan itu ia mengatakan, caprasis harus mampu mewujudkan harapan sebagai perwira TNI yang dapat dibanggakan.

Mereka, katanya, akan menjalani pendidikan dasar (diksar) keprajuritan selama 12 minggu dan diksar perwira selama 16 minggu.

"Berupayalah menyesuaikan diri secepat mungkin dari lingkungan kehidupan sipil ke militer, siapkan mental dan fisik untuk mengikuti pendidikan, buang jauh-jauh rasa bimbang dan ragu yang dapat mengakibatkan kegagalan," katanya.

Mereka harus selalu menaati berbagai aturan dalam dikmapa itu dan mengikuti perintah serta arahan dari guru, pelatih, dan pengasuh.

Selain itu, katanya, mereka harus mampu memelihara kebersamaan, persaudaraan, dan kekompakan sebagai sesama caprasis.

"Ini penting sebagai upaya menanamkan nilai-nilai integrasi dan soliditas TNI sejak dini," katanya.

ANTARA Jateng

Mencari Peran Komando Wanita TNI Angkatan Laut

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Agus Suhartono menginspeksi peserta upacara HUT ke-47 Korps Wanita TNI AL di Mabes TNI AL, Cilangkap, Selasa (5/1). (Foto: Dispen TNI AL)

6 Januari 2010, Jakarta -- Ada berbagai pertanyaan menggelitik pada perayaan hari ulang tahun ke-47 Korps Wanita TNI Angkatan Laut pada 5 Januari 2010.

Apakah cukup Kowal tetap merupakan penjelmaan peran domestik dalam dunia militer yang maskulin? Ataukah, selama ini hanya sampai pada peran yang diistilahkan Marsekal Pertama TNI Chr Maria Rantetana, satu-satunya perempuan jenderal di TNI AL di antara 1.799 anggota Kowal, sebagai ”hanya dipajang-pajang saja” ? Atau, kapasitas anggota Kowal yang tidak jauh dari protokoler dan administrasi semata?

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono menegaskan, TNI AL memberikan peluang yang sama bagi semua personelnya. ”Prajurit Kowal mengemban peran ganda. Pada satu sisi sebagai sosok prajurit matra laut, pada sisi lain menjalankan tugasnya sebagai perempuan,” katanya.

Agus membenarkan, penempatan anggota Kowal pada kapal Republik Indonesia (KRI) hanya bersifat insidental. Pada era pertengahan 1996, pernah ada perempuan yang menjadi komandan kapal walau bukan kapal besar. Namun, hasil evaluasi menunjukkan, lebih baik perempuan ditugaskan di kapal dalam waktu relatif singkat atau beberapa hari saja. ”Seperti Kowal itu juga terlibat dalam operasi Surya Baskara Jaya,” kata KSAL.

Hingga kini, peran Kowal di bagian operasional lapangan memang bisa dikatakan minim, bahkan tidak ada sama sekali. Kowal lebih eksis di bidang kesehatan, keuangan, dan komputer alias tugas pendukung di kantor. ”Ke depan akan kita pertimbangkan juga untuk masuk ke jabatan struktural,” kata Agus.

Perwira Pembina Kowal, Letnan Kolonel (PM) Riana, mengakui, kultur timur menjadi salah satu kendala. Kondisi kapal, seperti kamarnya, membuat rasa tidak pantas jika anggota Kowal digabung dengan prajurit pria.

Hal lain berkaitan dengan lingkungan. Dunia maskulin akrab dengan candaan yang menyerempet hal yang bisa membuat merah muka perempuan. ”Kami tidak berani mengadu,” kata seorang anggota Kowal.

Ketika salah seorang anggota Kowal mencapai level jenderal sekalipun, belum tentu ada posisi yang diperuntukkan baginya dalam struktur di TNI AL. Kendala seperti siklus biologis perempuan menjadi salah satu alasan, baik dari pihak Kowal maupun dari pembuat kebijakan yang notabene adalah pria, sebagai salah satu kendala.

Peran serta perempuan dalam dunia yang maskulin itu di luar negeri pun masih menjadi proses yang terus berjalan. Salah satunya, seperti yang diungkapkan Maria Rantetana, adalah saat ia sekolah di Australia tahun 1995-1996. Saat ini ada perempuan AL yang dilatih untuk bertugas di kapal selam yang masa tugasnya berminggu- minggu atau berbulan-bulan.

”Kendala itu ada di kultur lingkungan pria,” ujar Maria. Ia menyoroti, ada pandangan, anggota Kowal hanya cocok untuk peran administrasi atau sekadar mengurus konsumsi dan protokol.

”Kalau protokol, jangan selalu harus Kowal dong. Kami bukan hanya untuk dipajang-pajang dong,” kata Maria.

Kultur ini di antaranya dimulai sejak pendidikan. Ketika tidak ada perekrutan taruna wanita di Akademi Angkatan Laut, pada saat itulah jenjang karier Kowal ditentukan untuk sangat sulit dan mustahil mencapai bintang alias jenderal. Hal ini terasa ketika mencapai tingkat perwira. Pada saat penugasan, perempuan menjadi tidak bisa berkontribusi yang sama dengan pria karena tak memenuhi syarat pendidikan.

Terobosan tentang hal ini bisa dilihat di Akademi Kepolisian yang belakangan telah menerima taruna wanita untuk memenuhi kebutuhan akan polisi wanita. ”Pernah ada perempuan lulusan Akpol bilang, saya enak sudah jadi jenderal. Saya balas, ’Kamu yang enak, masih bisa jadi Kepala Polri. Saya mana bisa’,” kata sarjana kesehatan masyarakat yang melanjutkan pendidikan di bidang Public Health di Tulane University, New Orleans, Amerika Serikat, itu.

Proses membutuhkan waktu. Paradigma juga membutuhkan proses sesuai dengan peran TNI dalam pertahanan negara.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramodhawardani, malah melihat peluang untuk lebih memberdayakan perempuan dalam sektor operasional. Sifat perempuan yang pengasih bisa menjadi tameng TNI yang selama ini dianggap keras dan maskulin dalam menghadapi masyarakat. Perempuan militer bisa di garis depan, misalnya di daerah konflik dalam negeri. ”Perempuan lebih peka dan tanggap terhadap hak asasi manusia,” katanya.

Peran perempuan dalam militer, Kowal contohnya, harus dilihat dalam konteks pertahanan dan ketahanan bangsa. Di era yang menjunjung tinggi profesionalisme, ada banyak operasi militer bukan perang. Perempuan militer sesuai dengan kodratnya, dan sosok prajurit, bisa memberikan kontribusi lebih banyak kepada bangsa dan negara.

KOMPAS

TNI AL Siapkan Pengganti Enam Kapal Buatan AS

KRI Teluk Langsa (LST-501) bekas USS Solano County (LST-1128) sebelah kanan dan KRI Teluk Banten (LST-516) merapat di Pantai Calang, Kabupaten Aceh Jaya saat Tsunami menerjang sebagian Provinsi NAD pada Desember 2004. KRI Teluk Langsa salah satu kapal yang akan digantikan LST buatan PT. PAL Indonesia. Peletakan lunas LST-1128 pada 23 November 1944 di Chicago Bridge & Iron Co., Seneca, IL, diluncurkan 19 Februari 1945, dioperasikan AL AS 9 Maret 1945. LST-1128 ditempatkan di front Asia-Pasifik saat PD II. (Foto: navsource/USN)

5 Januari 2009, Jakarta -- Mabes TNI Angkatan Laut dan PT PAL tengah menyiapkan pengganti enam kapal jenis Landing Ship Tank (LST) buatan Amerika Serikat yang akan "dipensiunkan". "Untuk penggantinya, kita upayakan dari dalam negeri. Kita akan bekerja sama dengan PT PAL dan pembiayaannya pun dari dalam negeri," kata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono di Jakarta, Selasa (5/1).

Usai memimpin peringatan HUT ke-47 Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal), ia mengatakan, pihaknya bersama PT PAL tengah melakukan penjajakan dan akan memulai pembangunannya pada 2011. Tentang apakah jumlah kapal pengganti sama dengan jumlah kapal yang digantikan, Agus mengatakan, kemungkinan tidak. "Mungkin kurang dari jumlah yang digantikan, namun daya tempurnya akan kita buat lebih canggih, sehingga efek tangkalnya sama dengan jumlah kapal yang digantikan," tutur Kasal.

TNI AL memiliki kurang lebih 148 kapal perang berbagai kelas dan jenis. Jumlah itu belum termasuk dua kapal layar tiang tinggi yang ada di TNI AL. Jumlah kapal perang tersebut juga belum termasuk kapal patroli yang panjangnya kurang dari 36 meter yang biasa disebut KAL atau kapal angkatan laut yang berjumlah 317 unit.

Enam kapal LST eks AS yang akan dipensiunkan adalah KRI Teluk Langsa (eks USS Solano County (LST-1128)), KRI Teluk Amboina-503, KRI Teluk Kau-504 (eks USS LST-652), KRI Teluk Tomini-508 (eks USS Bledsoe County (LST-356)), KRI Teluk Ratai-509 (eks USS LST-678 dan eks USS Presque Isle (APB-44)), KRI Teluk Saleh-510 (eks USS Clarke County (LST-601)) dan KRI Teluk Bone-511 (eks USS Iredell County (LST-839)).

Terkait prioritas pengadaan alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut pada 2010, Agus menegaskan, pihaknya akan memperbanyak kapal patroli cepat (FPB) untuk pengamanan wilayah perbatasan, kapal perusak kawal rudal (PKR) dan kapal survei Hidro Oseanografi. "Dan untuk marinir, pesanan 17 unit tank amfibi BMP-3F juga akan tiba. Dan yang terpenting adalah pengganti kapal latih bagi taruna TNI Angkatan Laut KRI Dewaruci," tuturnya.

tvOne

TNI AL Prioritas Ganti KRI Dewaruci

KRI Dewa Ruci. (Foto: Riau Pos)

6 Januari 2010, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menetapkan beberapa prioritas peningkatan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Salah satu yang penting adalah penggantian kapal latih KRI Dewaruci.

Hal itu disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Agus Suhartono seusai upacara perayaan HUT ke-47 Korps Wanita Angkatan Laut di Jakarta, Selasa (5/1). KRI Dewaruci adalah kapal latih bagi taruna Akademi Angkatan Laut yang merupakan kapal layar terbesar yang dimiliki TNI AL. Kapal yang berbasis di Surabaya ini dibuat tahun 1953.

Pengadaan alutsista tetap berpedoman pada postur pertahanan kekuatan esensial minimal. Berdasarkan postur tersebut, diharapkan ada beberapa alutsista tambahan. Saat ini yang sudah diproses adalah kapal perusak rudal (PKR), kapal cepat rudal (KCR), dan kapal untuk survei hidro oseanografi.

BMP-3F IFV berkemampuan amphibi, pada awalnya Korps Marinir akan menerima 20 unit. Proses negosiasi yang memakan waktu yang lama, akhirnya anggaran yang tersedia hanya cukup dibelikan 17 unit karena harga per-unitnya telah naik. (Foto: kurganmash.ru)

Selain kapal, 17 tank BMP-3F untuk marinir juga akan segera datang dari Rusia tahun ini. ”Kita juga sudah tanda tangan kontrak dengan PT Dirgantara Indonesia untuk tiga pesawat CN 235. Pesawat-pesawat itu mulai dikerjakan tahun ini dan butuh waktu 24 bulan untuk penyelesaiannya,” kata Agus.

TNI AL juga merencanakan penggunaan kapal-kapal landing platform dock (LPD) dan landing ship tank (LST) dengan optimal. Bekerja sama dengan PT PAL dan pendanaan bersumber dari dalam negeri, pengoptimalan kapal yang ada memiliki daya tangkal yang seimbang dengan enam kapal LST yang diganti.

TNI AL juga berencana membuat perampingan jenis kapal dengan membuat alur-alur logistik. Dengan demikian, jenis kapal yang tadinya memiliki varian lebar menjadi lebih sedikit sehingga lebih efisien dari sisi logistik. Hal ini diakui tidaklah mudah karena banyaknya jenis kapal sehingga harus dilakukan bertahap.

KOMPAS

Korsel Tawari TNI AU Pesawat Tempur

(Foto: Dispenau)

6 Desember 2009, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsdya TNI Imam Sufaat menerima kunjungan Atase Pertahanan (Athan) Korsel Colonel Lee Wan, di Mabesau, Cilangkap, Selasa (5/1).

Dalam pertemuannya Kasau Marsdya TNI Imam Sufaat dengan Colonel Lee Wan yang didampingi Aspam Kasau Marsda TNI Hariyantoyo, membahas kerjasama di bidang militer kedua Angkatan Udara khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan.

KT-1 Wongbee pesawat latih TNI AU buatan Korea Selatan. (Foto: flickr/Kusri Hatmoyo)


KAI A-50 pesawat latih dan tempur ringan terbaru buatan pabrik pesawat KAI, dapat menggantikan pesawat Hawk-53 yang segera habis masa pakainya. (Foto: KAI)

Korsel juga, menurut Colonel Lee Wan, menawarkan kerjasama dibidang pengadaan Alutsista TNI khususnya pengadaan pesawat, baik pesawat latih maupun pesawat tempur.

PELITA