Saturday, December 4, 2010

Rusia Beli Ranpur Ringan dari Iveco Italia

VTLM Lince (Lynx). (Foto: DID)

04 Desember 2010 -- Rusia akan membeli 10 unit Lynx light multi-role armored vehicles (LMV) dari perusahaan Italia Iveco, ungkap Menteri Pertahanan Rusia Anatoly Serdyukov, Jumat (3/12).

Rusia merencanakan berkerjasama perakitan LMV di Rusia setelah membeli, tambah Serdyukov.

Menhan Italia Ignazio La Russa menegaskan Italia siap melakukan alih teknologi produksi LMV di Rusia dan dilanjutkan menjual ke negara-negara CIS, ucap Irina Kovalchuk sekretaris pres kantor Kemhan Rusia.

Sumber di industri pertahanan Rusia, Agustus lalu, mengatakan perakitan LMV berdasarkan lisensi dilakukan di industri otomotif KamAZ di Naberezhnye Chelny.

Pada 10 Maret 2010, Kemhan Rusia melalui juru bicaranya Kolonel Alexey Kuznetsov membantah pemberitaan media Rusia dan Italia, Rusia berencana membeli hingga 1000 LMV dari Iveco.

LMV Italia telah digunakan di Iraq, Afghanistan dan misi NATO lainnya, dimana kinerjanya sangat mengagumkan. Kendaraan tidak hancur berkeping-keping meskipun terkena peledak jenis improvised explosive device (IED).

Rusia telah membeli persenjataan dari negara Barat guna memodernisasi angkatan bersejatanya.

VTLM Lince (Lynx) Terkena Ledakan IED di Afghanistan





Meskipun terkena ledakan IED di Afghanistan, VTLM Lince (Lynx) tidak hancur berkeping-keping. (Foto: Istimewa)

RIA Novosti/Berita HanKam

Menteri Minta Dahana Penuhi Kebutuhan Bahan Peledak Militer

(Foto: Berita HanKam)

04 Desember 2010, Subang -- Menteri Pertahanan dan Keamanan Purnomo Yusgiantoro meminta manajemen PT Dahana (Persero) mampu memenuhi kebutuhan bahan peledak khusus militer secara mandiri.

"Kita (Indonesia) memerlukan segera kawasan propellant ," kata Purnomo, usai peletakan batu pertama pembangunan Energetik Material Center (EMC) di kawasan pabrik bahan peledak milik PT Dahana di wilayah Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/12).

Industri propellant, kata Purnomo, kehadirannya sangat diharapkan agar pemenuhan kebutuhan bahan peledak militer Indonesia tidak bergantung ke luar negeri. "Harus bisa dipenuhi secara mandiri," ujar Purnomo.

Ia mengharapkan perusahaan pelat merah yang khusus memproduksi bahan peledak tersebut bisa mewujudkan propellant yang terintegrasi sehingga keberadaannya bisa dijadikan wahana pusat penelitian dan pengembangan yang strategis demi kemajuan bangsa dan negara serta masyarakat Indonesia.

"Saya juga mengharapkan agar industri bahan peledak tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan militer tetapi juga komersial," kata Purnomo.

Direktur Keuangan PT Dahana, Fajar Hary Sampoerno, mengatakan kebutuhan bahan peledak buat kepentingan militer Indonesia yang dipenuhi perusahaannya saat ini baru 80 persen.

Belum terealisasinya pemenuhan kebutuhan bahan peledak militer oleh Dahana karena perusahaan mengalami kendala dalam soal pengadaan bahan baku ammonium nitrat. "Kita masih nol dan untuk memenuhi kebutuhan itu 100 persen masih mengandalkan impor," ujar Fajar.

Tetapi, dia mengaku optimistis jika industri propellant yang berada satu kompleks dengan EMC Subang, ke depan militer Indonesia, akan memenuhi kebutuhan bahan peledak secara mandiri dari Dahana.

"Pada tahun 2013 saya yakin pasokan bahan peledak militer Indonesia akan dipasok secara mandiri oleh Dahana," papar Fajar. Pembangunan kawasan EMC dan industri propellant, di Cibogo, Subang, dipastikan tuntas dibangun pada 2012.

Tarto Dirgantiri, Direktur Utama PT Dahana (Persero), mengatakan kawasan industri bahan peledak di Cibogo akan dibangun di atas lahan seluas 120 hektare.

"Lokasi itu berada di hamparan lahan milik PT Dahana yang memiliki luas 596 hektare," kata Tirto. EMC, dalam kiprahnya kelak, akan menjadi pusat penelitian, pengembangan sekaligus pendidikan bahan peledak Indonesia.

TEMPO Interaktif

Pasukan TNI di Lebanon Dipuji PBB

Panglima TNI Laksamana, Agus Suhartono (kiri) menucapkan selamaat kepada pasukan TNI usai bertugas dari Lebanon di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (3/12). Sebanyak 1301 personil TNI yang tergabung dalam misi PBB UNIFIL, kembali ke tanah air setelah bertugas selama setahun menjaga perdamaian keamanan di Lebanon. (Foto: ANTARA/Ujang Zaelani/Koz/mes/10)

04 Desember 2010, Jakarta -- Pasukan TNI yang bergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) mendapat pujian dari PBB. Satuan-satuan tugas (Satgas) TNI dalam UNIFIL dinyatakan sebagai Satgas "Well Organized" dan "Well Trained" atau sukses dalam melaksanakan tugas di daerah operasi. Demikian dikatakan Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono melalui pidato sambutannya dalam upacara penerimaan dan pembubaran Satgas TNI yang baru kembali dari penugasan di Lebanon, di Markas Besar TNI Cilangkap, Jumat 3 Desember 2010 kemarin. "Saya bangga atas prestasi yang telah ditunjukkan para prajurit selama bertugas di Lebanon, dan telah mendapat apresiasi dari PBB," ujar Panglima TNI melalui siaran pers Markas Besar TNI.

Menurut Agus, hingga akhir penugasannya, Satgas-Satgas TNI di UNIFIL masih melaksanakan tugas pemeliharaan perdamaian di sebagian besar hot spot daerah konflik Lebanon. Hasil kerja pasukan TNI itu telah mendapat apresiasi baik dari Komandan Pasukan UNIFIL maupun Komandan Sektor Brigade Timur UNIFIL yang menjadi wilayah tugas Pasukan TNI disana. "Khususnya saat terjadi kemelut di Blue Line pada bulan Agustus lalu," katanya.

Saat itu, tentara Lebanon atau Lebanese Armed Forces dan Israel (Israeli Defence Forces) terlibat konflik dan baku tembak. Prajurit TNI dipuji profesionalitasnya karena tetap bertahan sebagai penengah di tengah dua seteru. Sikap Pasukan TNI itu menurutnya tak hanya berguna bagi kepentingan operasi PBB, "Tapi juga dinikmati masyarakat di daerah tanggung jawab Satgas."

Pasukan TNI yang baru pulang dari penugasan di Lebanon sebanyak 1.301 personel, terdiri dari Satgas Kontingen Garuda (Konga) XXVI-B1/ Force Headquarters Support Unit (FHQSU) sebanyak 50 personel dipimpin Kolonel Infanteri Restu Widiantoro, Konga XXV-B/Sector East Military Police (SEMPU) 75 personel dipimpin Letnan Kolonel Cpm Eko Yatma, Konga XXVI-B2/ Force Protection Company (FPC) 150 personel pimpinan Letkol Inf Fulad, Konga XXIII-D/ Indonesian Mechanized Battalion (Indobatt) sebanyak 1.015 personel dipimpin Letkol Inf Andi Perdana Kahar, dan Military Staff 11 personel dipimpin Kolonel Inf Surawahadi. Mereka telah bertugas selama setahun di Lebanon terhitung mulai pertengahan November 2009.

TEMPO Interaktif

Komandan U.S Special Operation Command Pacific Kunjungi Kopassus

Sat-81 Gultor. (Foto: Kopassus)

03 Desember 2010 -- Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus, menerima kunjungan kehormatan yang kedua kalinya oleh Rear Admiral Sean Pybus, Komandan U.S Special Operation Command Pacific, beserta rombongan, di Makopassus, Jakarta. Pada kesempatan itu, Danjen Kopassus didampingi Dansat 81/Kopassus, Para Asisten Danjen Kopassus dan Para Kabalak Kopassus. Kepada tamunya Danjen mengatakan, kunjungan yang kedua di Indonesia kali ini memiliki makna yang sangat penting bagi upaya meningkatkan persahabatan dan kerja sama yang sudah dibangun selama ini, khususnya antara US Pacific Command dengan Kopassus serta memberikan pengetahuan tentang Sat 81/Kopassus yang akan dibentuk organisasi Special Operation Command (SOCOM) di tingkat TNI.

Hal ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk selalu menjalin hubungan dan kerjasama dengan kopassus. Sebagaimana kita ketahui bersama, Kopassus sebagai bagian dari TNI Angkatan Darat, memiliki tugas pokok antara lain menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan darat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disamping itu, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia, memiliki posisi yang strategis dibidang geo-ekonomi dan geo-politik kawasan Asia Tenggara serta memiliki peran yang besar dalam mendukung keamanan regional, khususnya dalam memerangi terorisme. Untuk itu, TNI Angkatan Darat, khususnya Kopassus berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dengan dengan negara-negara sahabat, termasuk Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, terutama dibidang pendidikan dan latihan dalam rangka meningkatkan profesionalitas prajurit guna menciptakan perdamaian regional dan internasional.

Kerjasama tersebut diharapkan akan mewujudkan normalisasi hubungan Indonesia - Amerika Serikat yang lebih baik, khususnya dibidang pertahanan guna peningkatan profesionalitas keprajuritan kedua Pasukan Khusus. Kesemuanya itu tentunya dengan tetap berlandaskan kepada sikap saling percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan serta senantiasa menjunjung tinggi semangat cinta damai, kata Danjen.

Athan Australia Diterima Danjen Kopassus


Komandan Jenderal Kopassus Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus, menerima kunjungan Atase Pertahanan (Athan) Australia Colonel A.C. Fred Danjer, bertempat di Ruang kerja Danjen, Makopassus, Jakarta, Rabu (1/12). Pada kesempatan tersebut, Athan Australia Colonel .C.Fred Danjer menyampaikan maksud kedatangannya dalam rangka memperkenalkan penggantinya Colonel John Gould. Turut mendampingi Danjen Kopassus pada acara tersebut, Waasintel Danjen Kopassus dan Waasops Danjen Kopassus.

Kopassus

Boeing-built X-37B Orbital Test Vehicle Successfully Completes 1st Flight


03 December 2010, VANDENBERG AIR FORCE BASE, Calif. -- Boeing [NYSE: BA] today announced the successful de-orbit and landing of the Orbital Test Vehicle (OTV), also known as the X-37B, for the U.S. Air Force Rapid Capabilities Office (RCO). The X-37B landed at 1:16 a.m. Pacific time today, concluding its more than 220-day experimental test mission. It was launched from Cape Canaveral Air Force Station, Fla., on April 22.

The X-37B is the United States' first unmanned vehicle to return from space and land on its own. Previously, the space shuttle was the only space vehicle capable of returning to Earth. The success of this inaugural mission demonstrates that unmanned space vehicles can be sent into orbit and safely recovered.

"We congratulate the Air Force Rapid Capabilities Office and the 30th Space Wing at Vandenberg Air Force Base on the success of this mission," said Paul Rusnock, Boeing vice president of Experimental Systems and program director for the X-37B. "This marks a new era in space exploration, and we look forward to the launch of the second vehicle in 2011. By combining the best of aircraft and spacecraft into an affordable, responsive unmanned vehicle, Boeing has delivered an unprecedented capability to the RCO."


The X-37B program is demonstrating a reliable, reusable unmanned space test platform for the Air Force. Its objectives include space experimentation, risk reduction, and concept-of-operations development for reusable space vehicle technologies that could become key enablers for future space missions.

Boeing's commitment to this space-based unmanned vehicle spans a decade and includes support to the Air Force Research Lab's X-40 program, NASA's X-37 program, and the Defense Advanced Research Projects Agency's X-37 Approach & Landing Test Vehicle (ALTV) program.

Boeing program management, engineering, manufacturing, test and mission support functions for the OTV program are conducted at Boeing sites in Huntington Beach, Seal Beach, and El Segundo, Calif.

Boeing

Boeing to Provide A160T Hummingbird Unmanned Aircraft for US Marine Corps


03 December 2010 -- ST. LOUIS -- Boeing [NYSE: BA] today announced that U.S. Naval Air Systems Command (NAVAIR) has awarded the company a $29.9 million contract for Cargo Unmanned Aircraft Systems (UAS) Services to support the U.S. Marine Corps. Boeing will provide two A160T Hummingbird unmanned vehicles, three ground control stations, spares, training and support.

The A160T aircraft designated for the contract are near completion on the Boeing production line that started up in March at the company's Mesa, Ariz., facility.

This government-owned, contractor-operated contract is the first for Hummingbirds from the company-funded production line. It calls for a period of predeployment operations at a military facility in the continental United States, followed by options for a six-month deployment to support Operation Enduring Freedom.

"We look forward to working with NAVAIR and the Marines to provide this important capability to warfighters on the front lines," said Vic Sweberg, Unmanned Airborne Systems director for Boeing. "The A160T has proven its ability to autonomously deliver cargo to forward operating bases in austere conditions in a demonstration setting, and we are confident in its ability to do the same in battlefield conditions."

This past March, under contract from the Marine Corps Warfighting Laboratory, Boeing demonstrated the A160T's ability to deliver at least 2,500 pounds of cargo from one simulated forward-operating base to another base 75 nautical miles away in less than the required six hours. The simulated mission delivered 1,250-pound sling loads over two 150-nautical-mile round trips, with the A160T operating autonomously on a preprogrammed mission.

Boeing

Brazilian Minister of DefenceViews First P-3 Orion Modernised by Airbus Military


03 Desember 2010 -- The first P-3 Orion aircraft modified by Airbus Military for the Brazilian Air Force was inspected today by Brazilian Minister of Defence, Nelson Jobim, during his official visit to Spain.

The aircraft is the first of a fleet of nine which will undergo a complete systems modernisation programme, including the installation of Airbus Military´s Fully Integrated Tactical System (FITS).

As well as FITS, the aircraft will benefit from a powerful new suite of mission sensors, communications systems, and upgraded cockpit avionics. The engines are being updated and, depending on the condition of each individual aircraft, the structures are being renovated to permit many more years of effective operation.

The Brazilian Air Force will use the aircraft for maritime patrol, anti-submarine warfare, and a range of civic missions including economic exclusion zone enforcement and search and rescue.

Airbus Military

RAAF Pensiunkan F-111 Setelah 37 Tahun Dioperasikan

(Foto: Australia DoD)

04 November 2010 -- RAAF akhirnya pensiunkan pembom supesonik jarak jauh sayap ayun F-111C dan RF111C, setelah dioperasikan selama 37 tahun, F-111G telah dipensiunkan pada 2007. RAAF satu-satunya angkatan udara di dunia operasikan F-111, setelah USAF pensiunkan pada 27 Juli 1996.

F-111 mempunyai nickname flying pig, whispering death, swinger and switchblade, digantikan dengan 24 F/A-18F Super Hornet. Pembelian Super Hornet guna menjaga kemampuan tempur RAAF sebelum mengoperasikan jet tempur siluman F-35 JSF, masih dalam tahap pengembangan.

Skuadron 6 RAAF operasikan F-111C dan pesawat intai RF-111C serta Skuadron 6 RAAF operasikan F-111C sebagai pesawat latih dan serang udara dan laut F-111G, kedua skuadron berpangkalan di Amberley, dekat Brisbane.

Pemerintah Australia memutuskan membeli 24 F-111C pada 1963 untuk gantikan pembom Canberra, akan diserahkan pada 1968, karena keterlambatan pengembangan serta masalah struktural pesawat. RAAF baru menerima pesawat pada 1973. Australia kembali memborong 15 F-111G bekas pakai USAF pada 1993.

RAAF juga telah pensiunkan pesawat angkut Caribou setelah dioperasikan 40 tahun, mahalnya biaya operasi dan perawatan pesawat usia tua memaksa pemerintah Australia mempensiunkan.




(Foto: Australia DoD)

Penerbangan Terakhir










(Foto: Australia DoD)

Nimemsn/Berita HanKam

Menhan Saksikan Penandatanganan Pengembangan Bahan Peledak

(Foto: Dahana)

03 Desember 2010, Tasikmalaya -- Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro menyaksikan penandatanganan kerja sama pengembangan bahan peledak antara Dinas Litbang TNI AU dan PT Dahana di Tasikmalaya, Jumat.

Sekretaris Perusahaan PT Dahana Asep Maskandar, dalam jumpa pers setelah acara itu mengatakan, naskah kerja sama yang penandatanganannya disaksikan Menhan itu terutama untuk penyempurnaan rancangan dan sertifikasi satu jenis bom latih pesawat tempur.

Acara di kantor pusat PT Dahana di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, itu juga dihadiri unsur Muspida Kota Tasikmalaya.

Menurut Asep Maskandar, tujuan kedatangan Menhan tesebut untuk membahas pengembangan industri bahan peledak, terutama dalam kemandirian bahan peledak untuk pertahanan negara.

"PT Dahana merupakan sakah satu industri strategis BUMN, dan juga industri pertahanan, yang diharapkan mendukung program pemerintah dalam revitalisasi 'alutsista'," kata Asep.

Kerjasama tersebut, menurut Asep,merupakan tindak lanjut dari MoU antara PT Dahana dan TNI AU yang sudah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 November 2010 dalam pembukaan pameran "Indodefence 2010" di Jakarta.

Dalam kegiatan itu, Menhan juga mengunjungi pabrik bahan peledak yang digunakan untuk pertambangan, termasuk sektor migas, serta pemanfaatan dalam mendukung kebutuhan TNI.

"Di sini bagian dari kunjungan kerjanya, selanjutnya beliau besok menuju kawasan PT Dahana di Subang," kata Asep.

Menhan di PT Dahana kawasan Subang, akan meletakkan batu pertama pembangunan "Energetic Material Center" (EMC) yang persiapannya sudah dilakukan sejak 10 November.

Selain itu, Menhan akan menandatangani prasasti pembangunan EMC dan meninjau lokasi yang akan dibangun menjadi komplek bahan peledak militer.

ANTARA Jabar

RI – Malaysia Tingkatkan Kerjasama Angkatan Laut

(Foto: detikFoto)

02 Desember 2010, Jakarta -– Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro, Rabu (2/12) menerima kunjungan kehormatan Panglima Tentera Laut Deraja Malaysia, Admiral Tan Sri Abdul Aziz bin Haji Jaafar, di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta. Kesempatan pertemuan tersebut digunakan untuk membahas beberapa peluang kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan yang dilaksanakan oleh Angkatan Laut kedua negara selama ini.

Salah satu kerjasama yang dibahas adalah peluang kerjasama pertahanan kedua angkatan laut lebih dikhususkan kepada peningkatan latihan pengamanan bersama di wilayah perairan timur atau tepatnya di wilayah Ambalat. Latihan bersama diwilayah tersebut dilaksanakan atas dasar faktor bersama, dengan tujuan untuk mencegah kesalahpahaman didalam melaksanakan tugas dari personil yang bertanggungjawab di lapangan.

Pada pertemuan itu, Menhan juga menyampaikan rencana pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia melalui Forum GBC yang akan diselenggarakan pada tahun 2011. Menhan berharap pertemuan melalui bilateral GBC ini kedua negara dapat menyamakan pemikiran dalam rangka mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia- Malaysia.

Menhan berharap pada pertemuan ini sehubungan dengan pihak-pihak terkait agar dapat lebih diperluas. Bukan hanya institusi Angkatan bersenjata kedua negara, melainkan institusi sipil yang memiliki peranan juga bisa diikutsertakan. Pihak Malaysia sangat menerima dan merespon positif dari harapan yang di sampaikan oleh Menhan RI.

Disamping itu dilaksanakan melalui kegiatan patroli terkoordinasi oleh angkatan laut kedua negara, kasus pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan tradisional dapat diselesaikan cukup dengan mengirim kapal nelayan tersebut untuk kembali ke wilayah masing-masing.

Turut mendampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro dalam pertemuan tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Laksamana Madya TNI Soeparno, Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso,S.T.,M.Sc, Staf Ahli Menhan Bidang Keamanan Kemhan, Mayjen TNI Muchamad Nasrun dan Kapus Kom. Publik Kemhan, Brigjen TNI I. Wayan Midhio.

DMC

Satgasla PPRC TNI Diberangkatkan


02 Desember 2010, Surabaya -- Satuan Tugas Laut (Satgasla) Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI diberangkatkan dengan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Surabaya-591 dari Dermaga Koarmatim Ujung Surabaya hari ini. Kamis (02/12) ke Perairan Sanggata, Kalimantan Timur Satgasla Dibawah komando Kolonel Laut (P) I Nyoman Nesa bermarkas di KRI Surabaya-591.

Satgas ini membawa Satu Batalyon Tim Pendarat (BTP) mines dengan jumlah 481 pasukan Marinir Surabaya serta tiga unsur kapal perang lainya. Unsur-unsur Satgasla itu terdiri dari empat KRI meliputi kapal jenis Amfibi KRI Teluk Cendrawasih-533, kapal patrol tipe Parchim KRI Lambung Mangkurat-874, KRI Ajak-653 dan KRI Surabaya yang merupakan Kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) buatan Korea, serta satu BTP mines pasukan Marinir yang terdiri dari Kompi senapan, Tank Amfibi, RRF, PK, Zeni Tempur, dan Howitzer. Guna mendukung pasukan pemukul Satgas laut juga menerjunkan satu tim Komunikasi dan Elektronika (Kolek), Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), Psikologi, rohaniawan serta medis.

Semua tim yang terpadu ini memilki tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing baik selama perjalanan lintas laut (Linla) sampai pelaksanaan manufer lapanagan yang sebenarnya. Satgas PPRC ini terdiri dari Tiga satuan tugas sesuai kematraan di TNI, yaitu satuan tugas darat, satuan tugas laut dan satuan tugas udara. Sedangkan komandan tertinggi ketiganya adalah Komandan PPRC TNI 2010/2011 yang di jabat oleh Panglima Divisi (Pangdiv) II Kostrad Singosari Malang Mayor Jendral TNI M. Munir.

Dispenarmatim

Pabrik Bahan Peledak Dahana akan Pindah ke Subang

Pabrik PT Dahana di Bontang yang sedang dibangun. (Foto: Jonru)

04 Desember 2010, Tasikmalaya -- Perusahaan Terbatas Dahana (Persero), perusahaan pembuat bahan peledak milik pemerintah direncanakan akan segera beralih lokasi pembuatan bahan peledak ke wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat tahun 2012 mendatang. Rencana itu dinilai berbagai pihak sejalan dengan rencana jangka panjang ekspansi perusahaan.

"Tahun 2011 pengerjaannya secara full, dan mudah-mudahan 2012 mendatang kita semua sudah pindah," kata Sekretaris Perusahaan PT Dahana, Asep Maskandar.

Menurutnya, perpindahan tersebut seiring dengan tumbuhnya perusahaan BUMN tersebut yang memerlukan perluasan lahan, serta rencana jangka panjang. Karena di tempat sekarang yakni Cibeureum, Kota Tasikmalaya kondisi parbik pembuat bahan peledak tersebut dinilai kurang optimal yang berada di dekat pemukiman penduduk.

"Pembatas kita itu hanya tembok pembatas itu. Minimalnya untuk pabrik pembuat bahan peledak itu pembatasnya lahan yang cukup luas," katanya.

Hingga kini pangsa pasar PT Dahana masih beriorientasi di sektor komersial sekitar 95 persen dengan pangsa pasar terbesar di sektor pertambangan yang baik dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan sisanya sekitar 5 persennya ditujukan untuk kebutuhan militer pertahanan dalam negeri dengan produk utama catridge explosive.

Menurut Asep, rencana perpindahan Dahana berpotensi menghilangkan sekitar Rp 3 miliar pendapatan asli daerah (PAD) Pemkot Tasikmalaya yang berasal dari pajak keuntungan perusahaan. Namun pihaknya berjanji akan terus melakukan hubungan khususnya terhadap warga binaan yang selama ini diayomi Dahana.

"Secara langsungnya ya mungkin kehilangan PAD, tapi kita akan tetap behubungan khususnya dengan warga mitra binaan," katanya.

Tahap pertama yang akan dibangun di lahan baru seluas 600 hektar tersebut, adalah pembuatan pusat Energetik Material Center (EMC) dengan beberapa pendukung seperti pabrik baru, laboratorium, pusa penelitian hingga penelitian.

PRLM

Menhan RI : Sidang Ke-6 Kerjasama Teknik – Militer RI – Rusia Diharapkan Tingkatkan Kerjasama Alutsista Kedua Negara


02 Desember 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Rabu (30/11), menerima kunjungan kehormatan Ketua Delegasi Rusia dalam Sidang ke-6 kerjasama teknik-militer RI-Rusia Mr Vyaheslav Dzirkaln, di kediaman Menhan, Jakarta. Kedatangannya kali ini menjadi pembicaraan pembuka sebelum dilaksanakannya Sidang ke-6 kerjasama teknik-militer RI-Rusia di kantor Kementerian Pertahanan. Sidang akan berlangsung selama dua hari dimana hari kedua akan digunakan khusus untuk membicarakan kemungkinan kerjasama antar industri pertahanan kedua negara.

Menhan Purnomo yang saat menemui Ketua Delegasi Rusia didampingi Kepala Badan Sarana Pertahanan Laksda TNI Susilo, mengharapkan sidang ke-6 yang akan dipimpin oleh Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto ini dapat berhasil dengan baik.

Usai mengadakan pertemuan dengan Menhan Purnomo di kediaman Menhan, Ketua Delegasi Rusia juga mengadakan pertemuan dengan Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kemhan, Jakarta sebelum memulai Sidang ke-6 RI-Rusia tentang kerjasama teknik-militer yang dipimpin oleh Sekjen Kemhan.

Ketua Delegasi Rusia Mr Vyaheslav Dzirkaln mengatakan, pemerintahnya menyambut baik pertemuan dengan Menhan Purnomo sebelum dilaksanakannya sidang ke-6 kerjasama teknik-militer RI-Rusia. Karena menurutnya pertemuan ini dapat digunakan untuk membicarakan perkembangan terbaru hubungan teknik militer kedua negara. Dirinya menyetujui apa yang menjadi harapan Menhan Purnomo dan menyatakan bahwa pihak Rusia juga mengharapkan hasil terbaik dari pertemuan ini.

Sementara itu, saat membuka Sidang ke-6 kerjasama teknik-militer RI-Rusia, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto mengatakan, sidang ke-6 ini merupakan pertemuan rutin setiap tahun dilaksanakan secara bergantian sesuai dengan statuta perjanjian Pemerintah RI-Rusia di bidang kerjasama teknik-militer. Pertemuan tahun sebelumnya yaitu sidang ke-5 dilaksanakan di Rusia, karena itu sidang ke-6 ini diadakan di Jakarta.

Banyak hal yang telah dirumuskan dari hasil pertemuan tahunan sebelumnya yang sangat berguna dalam membangun kerjasama teknik-militer antara RI dan Rusia. Beberapa isu penting yang akan dibahas dalam pertemuan saat ini adalah tentang rencana penambahan enam pesawat Sukhoi-30 dan Sukhoi-27 serta pembangunan fasilitas service maintainance center untuk beberapa alutsista produk-produk Rusia yang ada di Indonesia seperti pesawat Sukhoi, helicopter, dan peluru kendali.

Hal lain yang ingin dibahas adalah bagaimana sistem atau rantai pengadaan alutsista dari Rusia dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga kesiapan-kesiapan alutsista yang dimiliki oleh TNI dapat cepat teratasi. Hal itu dimaksudkan agar tingkat kesiapan operasional alutsista TNI menjadi lebih tinggi.

DMC

BMP-3 Diserahkan 11 Desember

Danmenkav-1 Marinir, Kolonel Mar Lasmono (2 kanan) menjelaskan kepada sejumlah perwira menengah jajaran Pasmar-1, di atas Tank Amfibi BMP-3F di Resimen Kavaleri-1 Marinir, Karangpilang Surabaya, Senin (29/11). Sebanyak 17 unit Tank Amfibi BMP-3F buatan Rusia, melengkapi alat utama sistem persenjataan (Alutsista) Korps Marinir TNI AL. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/10)

03 Desember 2010 -- Paparan tentang serah terima Tank Amphibi BMP-3 F buatan Rusia kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dilaksanakan di Markas Komando Korps Marinir, Jalan Prapatan No. 40 Jakarta Pusat, Jumat (3/12).

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Soeparno beserta rombongannya turut hadir disitu serta diterima langsung oleh Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin.

Sebelumnya, Kasal beserta rombongan Sholat Jum’at bersama para prajurit Marinir dan warga sekitar mako di Gedung Graha Marinir.

Menurut rencana upacara serah terima BMP-3 F akan dilaksanakan di Banongan Situbondo tanggal 11 Desember 2010, serta diakhiri kegiatan pengangkatan Menhan sebagai warga kehormatan Korps Marinir.

Paparan disampaikan langsung oleh Dan Pasmar 1 Kolonel Marinir A. Faridz Whashington, serta dihadiri Irjenal Mayjen TNI (Mar) Djunaedi Djahri, Asops Kasal, Aspers Kasal, Aslog Kasal, Komandan Kobangdikal, Komandan Seskoal, para pejabat teras Mabesal dan pejabat teras di lingkungan Korps Marinir.

Marinir

Friday, December 3, 2010

Republic Of Korea Selects Lockheed Martin’s Proven C-130J Super Hercules For New Airlift Fleet


02 December 2010, MARIETTA, Ga. -- Lockheed Martin [NYSE: LMT] has signed a contract with the Republic of Korea to provide the nation four C-130J Super Hercules aircraft.

Korea’s new Super Hercules will be the longer fuselage or “stretched” combat delivery variant. Deliveries will be in 2014 and the contract also contains a two-year support program including aircrew and maintenance training. Korea joins 14 other nations that have selected the proven C 130J.

“Because it is a legacy C-130 operator, the Republic of Korea Air Force (ROKAF) is able to take advantage of common spares, support equipment and a sound knowledge of the C-130 to reduce costs and reach full operational capability as soon as possible,” said Jim Grant, Lockheed Martin vice president for Air Mobility and Special Operations Forces Programs. “As an experienced C-130 operator, Korea recognizes the unmatched capability that this new aircraft brings to so many missions.”

The C-130J generates greater operational efficiency than older C-130s — such as Korea’s current H models — by flying further, faster, with more payload and higher reliability. Additionally, the C-130J only requires three crew members for most missions, so fewer flight crew members are exposed to potential threats. C-130Js are used daily for troop and equipment re-supply via ground delivery and airdrop, for air-to-air refueling, ground refueling and humanitarian relief.

Lockheed Martin and Korea have been industrial partners for more than 20 years, beginning with the F-16 Peace Bridge program in the late 1980s. Korea Aerospace Industries began manufacturing center fuselages for F-16s, which evolved into licensed production of F 16s for the ROKAF. The ROKAF T-50 Golden Eagle was developed through collaboration between Korea Aerospace Industries and Lockheed Martin.

Headquartered in Bethesda, Md., Lockheed Martin is a global security company that employs about 133,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services. The Corporation’s 2009 sales from continuing operations were $44.0 billion.

Lockheed Martin

Raytheon's Mobile Land-Based Phalanx Weapon System Completes Live-Fire Demonstration

(Foto: Army)

02 December 2010, YUMA PROVING GROUND, Ariz. -- Raytheon Company (NYSE: RTN) and Oshkosh Corp., partnering with the U.S. Army and Navy, proved the maneuverability, integration and performance of the Mobile Land-Based Phalanx Weapon System during a recent live-fire demonstration.

The MLPWS integrates the combat-proven Centurion Land-Based Phalanx Weapon System on a Heavy Expanded Mobility Tactical Truck (HEMTT) A3. All functions of the Centurion design featuring the Phalanx Block 1B are maintained on the MLPWS, which provides a more flexible component to the U.S. Army's Counter-Rocket, Artillery and Mortar initiative.

"We met or exceeded every objective of the demonstration," said Diane Misiak, Raytheon's Close-In Weapon Systems director. "The system successfully tracked, engaged and destroyed nine inert mortars. MLPWS also maneuvered more than 28 miles on paved and off-road conditions without any damage to the system. All MLPWS functions were integrated with the HEMTT platform and performed flawlessly."

In the MLPWS configuration, Phalanx uses a 20 mm M61A1 Gatling gun that fires M-940 self-destruct rounds at a rate of 4,500 shots per minute. The system features an advanced search and track radar with closed-loop spotting technology that enables autonomous target detection and engagement. Phalanx can be interfaced with other sensors and systems to provide overarching protection of high-value sites on the ground.

Oshkosh's HEMTT is a series of 10-ton, eight-wheel-drive vehicles designed to provide transport capabilities for resupply of combat vehicles and weapons systems. The HEMTT A3 features revolutionary ProPulse® diesel-electric drive technology that can improve fuel efficiency by at least 20 percent compared with other HEMTT models. An integrated generator can deliver more than 100 kilowatts of military-grade AC power for external operations. This advanced vehicle can climb a 60 percent grade, cross the most challenging terrain and achieve 65 mph on secondary roads.

Raytheon Company, with 2009 sales of $25 billion, is a technology and innovation leader specializing in defense, homeland security and other government markets throughout the world. With a history of innovation spanning 88 years, Raytheon provides state-of-the-art electronics, mission systems integration and other capabilities in the areas of sensing; effects; and command, control, communications and intelligence systems, as well as a broad range of mission support services. With headquarters in Waltham, Mass., Raytheon employs 75,000 people worldwide.

Raytheon Company

Butuh 30 Tahun untuk Sediakan Rumah Dinas TNI

(Foto: giryamutiaraasricibarusah.blogspot)

03 Desember 2010, Jakarta -- Kebutuhan rumah dinas yang dipenuhi negara baru kurang dari setengah yang dibutuhkan oleh TNI. Jika menghitung kuantitas pengadaan setiap tahun, Kementerian Pertahanan meyakini pengadaan seluruh kebutuhan baru bisa terpenuhi setelah tiga puluh tahun kemudian.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja antara Panja Aset Tanah dan Rumah Dinas DPR dan jajaran kementerian terkait di Jakarta, Kamis (2/12).

"Kebutuhan rumah negara untuk Kemhan-TNI sebanyak 433.196 unit. Yang ada baru sebanyak 192.742 unit. Yang dihuni prajurit sebanyak 158.658 unit. Yang dihuni oleh purnawirawan dan lain-lain sebanyak 34.157 unit. Penghuni yang tidak berhak sebanyak 6.658 unit dari seluruh angkatan," jelas Sekjen Kemenhan Marsdya Eris Heriyanto di Jakarta, Kamis (2/12).

Upaya pemenuhan kebutuhan melalui jalur normal dengan memanfaatkan APBN, TNI hanya bisa memenuhi sekitar 3000 unit per tahun. Sementara itu, kebutuhan mencapai 274.571 unit sehingga jika dikalkulasi, pemenuhan kebutuhan baru bisa dipenuhi 89 hingga 90 tahun. Jika pemerintah melakukan upaya lain seperti pembangunan rusunawa dan pengadaan rumah melalui jalur Asabri atau YKPP, penyelesaian pemenuhan bisa dipercepat menjadi 30 tahun.

"Pembangunan rusunawa dan rusus, satu tahun bisa menghasilkan 2000 unit setahun. Kemudian, dengan bantuan pengadaan rumah dari Asabri dan YKPP, rata-rata bisa menghasilkan 1.700 unit. Kalau dikalkulasi, penyelesaiannya bisa dilakukan dalam 30 tahun," tukasnya.

Anggota Komisi I DPR RI dari FPKS Syahfan B Sampurno menyatakan keprihatinannya. Menurut dia, hal itu wujud ketidaksiapan negara saat memutuskan kebijakan bahwa TNI harus kembali ke barak. Oleh karena itu, harus dipikirkan betul oleh DPR dan pemerintah menangani persoalan ketersediaan rumah. Hal ini juga ditimpali oleh Ketua Panja Aset Enggartyasto Lukita yang menyatakan pernyataan tersebut sebagai bentuk tekanan bagi pemerintah.

MI.com

Pertahanan Negara dan Urgensi UU Komponen Cadangan


03 Desember 2010, Jakarta -- Mengingat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kian kompleks, maka masyarakat perlu memahami urgensi RUU Komponen Cadangan (Komcad) Pertahanan Negara. Selain UU ini, juga ada RUU Komponen Pendukung yang sedang dibahas di Biro Hukum Kemhan.

"Kedua RUU ini merupakan amanat dari pasal 8 UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sekaligus sebagai upaya membangun sistem pertahanan negara yang bersifat semesta," kata Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Dirjen Pothan) Kementerian Pertahanan Budi Susilo Soepandji, di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut dia, sebagaimana diamanatkan pasal 7 UU No 3 Tahun 2002 bahwa sistem pertahanan negara menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama, dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam sistem pertahanan negara kita menganut sistem pertahanan semesta. Akan tetapi yang sudah eksis baru TNI sebagai komponen utama, sementara komcad dan komponen pendukung masih belum terbentuk. Kedua komponen inilah yang sedang dan harus disiapkan oleh pemerintah sejak dini," ucapnya.

Budi Susilo menegaskan, komcad bukanlah wajib milliter. Tetapi, merupakan latihan dasar militer sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

"Wajib militer sebagaimana diterapkan oleh negara lain adalah memaksa warga negaranya untuk menjadi militer secara wajib pada umur tertentu, dengan waktu yang ditentukan. Apabila tidak mengikuti kewajiban tersebut, maka akan terkena sanksi yang amat berat. Negara berkewajiban membiayai atau memberi gaji terhadap warga negara yang menjadi militer atas ketentuan wajib tersebut," katanya.

Sebaliknya, tutur dia, komponen cadangan dari aspek SDM, adalah orang sipil yang mendapat kehormatan dan memenuhi kriteria bisa dilatih dan disiapkan dengan tujuan memperbesar dan memperkuat kekuatan TNI. "Pada saat digunakan melalui mobilisasi, baru berubah menjadi kombatan atau militer. Negara tidak memberi gaji atau membiayai komponen cadangan sebagaimana militer atau TNI. Namun, memberi insentif berupa pelayanan kesehatan dan uang saku harian bila melaksanakan latihan yang telah ditetapkan," ujarnya.

Secara umum, kata dia menjelaskan, komponen cadangan bisa disebut melatih dan menyiagakan seluruh warga negara Indonesia beserta sarana prasarana yang dimiliki yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

Sesuai amanat UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara, untuk menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara ditopang oleh tiga komponen. Yaitu, komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung.

RUU Komcad merupakan bagian dari pembangunan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, yang harus disiapkan sejak dini oleh pemerintah. Menurut dia, sejak UU No 3/2002 diundangkan, sampai sekarang sudah delapan tahun UU Komcad belum terwujud.

Bukan Wajib Militer

Sebelum RUU Komcad diundangkan, maka pelibatan sumber daya nasional (SDN) dan sarana dan prasaranan nasional (sarprasnas) dalam rangka sistem pertahanan semesta (sishanta), tidak dapat direalisasikan.

Soal kekhawatiran masyarakat bahwa pembentukan komcad yang dibekali latihan dasar kemiliteran, justru akan menimbulkan militerisme, bahkan berpotensi mendidik calon teroris dan kriminalis, menurut Budi Susilo, seleksi untuk menjadi anggota komcad mencakup persyaratan umum dan kompetensi, dengan menetapkan aspek fisik dan psikis (ideologi Pancasila dan loyalitas kepada NKRI).

"Latihan dasar kemiliteran tidak identik dengan militerisme. Materi pelatihan meliputi peningkatan kesadaran bela negara, latihan dasar kemiliteran, agar memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Latihan dasar kemiliteran memiliki nilai-nilai positif, antara lain disiplin, loyalitas, rasa kebersamaan (jiwa korsa), pengabdian, pantang menyerah, etos kerja, moral dan etika bermasyarakat," katanya.

Lantas bagaimana dengan kesejahteraan dan alutsista TNI? Budi menjawab, bahwa pembangunan alutsista TNI dan peningkatan kesejahteraan telah dilaksanakan secara bertahap dan bersinambungan oleh pemerintah.

Hal ini bisa dilihat dalam perencanaan strategis yang telah dibuat oleh Kemhan (minimum essential force/MEF dan remunerasi). Di sisi lain, bangsa Indonesia perlu mempersiapkan dan mewujudkan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta yang dilaksanakan secara bertahap dan simultan dengan pembangunan komponen utama (TNI).

Untuk itu, tutur dia, konsep dan strategi jangka panjang pembentukan komcad telah masuk dalam UU No 17/2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sehingga, pembangunan Komcad 2010-2029 diproyeksikan sebanyak 160.000 personel dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai kebutuhan dan alokasi anggaran.

Bila nanti RUU Komcad disetujui DPR, Kemhan masih perlu waktu sekitar dua tahun untuk menyiapkan aturan pelaksanaannya. "Pembentukan komcad akan dimulai secara bertahap dengan sasaran daerah terpilih. Misalnya, di flash point atau wilayah yang diidentifikasi memiliki potensi tinggi terjadinya berbagai ancaman aktual.

"Memang konsep bela negara itu spektrumnya sangat luas. Tetapi, konsep kami tentunya angkat senjata. Karena itu, komponen cadangan yang penekanannya pada bela negara, ya tugasnya adalah dalam operasi militer. Warga sipil juga harus mengerti hal ini. Karena komcad berasal dari warga sipil, dalam berperang keterlibatan mereka dilindungi undang-undang. Itu berbeda dengan warga sipil misalnya, yang statusnya tidak sebagai komcad," katanya.

Meski demikian, ucap Budi Susilo, komponen cadangan memang tidak hanya disiapkan untuk berperang.

"Memang tidak untuk itu saja. Karena dilatih secara militer, mereka akan lebih tangguh dan siap dalam keadaan kapan saja untuk menanggulangi ancaman yang tidak direncanakan. Dalam hal ini, tidak perlu dimobilisasi. Perang harus dimobilisasi dulu. Diperhatikan dulu UU-nya, disetujui DPR dan diputuskan presiden. Jadi, ada proses persiapannya dulu," ucapnya.

Menurut dia, yang dimaksud ancaman, ada dua. Yaitu, ancaman tradisional dan non-tradisional.

Suara Karya

TNI Lebih Suka Langsung dari Pabrik


03 Desember 2010, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia lebih suka pengadaan alat utama sistem persenjataan langsung dari pabrik. Hal itu lebih baik daripada pengadaan selama ini yang sesuai dengan peraturan menggunakan rekanan.

”Saya lebih suka langsung dari pabrikan,” kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kamis (2/12), seusai Rapat Paripurna TNI Manunggal Membangun Desa 2011.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, pihaknya tidak lagi menggunakan rekanan dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertahanan. Sjafrie dimintai komentar tentang permintaan Presiden Yudhoyono kepada KPK memantau instansi, termasuk TNI (Kompas, 2/12).

Menurut Agus, hingga saat ini peraturan masih mensyaratkan adanya rekanan dalam pengadaan barang dan jasa di TNI. ”Kalau peraturan perundangannya memungkinkan, silakan. Kalau harus lewat rekanan, tidak apa- apa,” katanya.

”G to G (pemerintah ke pemerintah) juga lebih bagus,” kata Agus tentang kerja sama di antara pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa.

Agus mengungkapkan, pengadaan lewat transaksi elektronik baru mulai dilakukan. Hal ini menjadi bagian dari transparansi. Namun, proses ini masih ditopang secara manual. Menurut dia, memang ada kesulitan ketika pengadaan alutsista harus sepenuhnya menggunakan e-procurement. Hal itu karena ada spesifikasi yang membutuhkan diskusi lebih lanjut. ”Detailnya membutuhkan pembahasan lebih tersendiri dan ini tidak mudah,” ujar Agus.

Mengenai realisasi tunjangan bagi prajurit yang bertugas di perbatasan, Agus mengatakan, TNI sudah menangani pendataan untuk penyaluran tunjangan prajurit di perbatasan sejak dua minggu lalu. ”Tunjangan perbatasan itu secara legalitasnya sudah lengkap, tinggal sekarang untuk pelaksanaannya diperlukan suatu dokumen yang akurat,” kata Agus.

KOMPAS

Thursday, December 2, 2010

Jika Menguntungkan, Tak Ada Salahnya Retrofit F-16 Bekas


02 Desember 2010, Jakarta -- Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Mayor Jenderal Purnawirawan Salim Mengga mendukung langkah pemerintah untuk mengkaji tawaran hibah jet bekas F16-A dari Amerika Serikat. Jika memang biaya retrofit bisa lebih murah ketimbang beli baru, tak ada salahnya tawaran itu diterima. Meski demikian, mantan Panglima Kodam Pattimura ini menegaskan, tindakan meretrofit pesawat bukan hanya untuk memperbaiki. Retrofit, kata dia, adalah mengganti seluruh pesawat, sehingga yang ada tinggal body pesawat. "Sistemnya diganti, mesin baru, alat komunikasi baru, senjata juga baru," kata dia.

Menurut dia, jangan sampai retrofit hanya dilakukan pada mesin saja. Ini pernah dilakukan saat Indonesia meretrofit panser. Yang diganti, kata dia, cuma mesin, sementara senjata tak diganti baru. Parahnya, senjata model lama sudah tidak diproduksi pabrik asal.

Dengan pengkajian matang, Kementerian Pertahanan bisa menentukan apakah tawaran 24 pesawat bekas itu layak diterima atau tidak. "Kalau itu bisa lebih murah dibanding kita beli 6 Sukhoi, ya, kenapa nggak," ujarnya.

Persoalan utama memutuskan tawaran tersebut, lanjut politisi Demokrat ini, adalah apakah kemampuan tempur pesawat tersebut bisa maksimal. Untuk itu, kajian yang dilakukan Kemenhan harus melibatkan banyak pihak, bukan cuma TNI Angkatan Udara, tapi juga industri senjata dalam negeri. Namun hingga kini, belum ada keputusan apakah Komisi Pertahanan akan mendukung pemerintah membeli pesawat bekas atau yang baru. "Kami belum tahu persis hasil kajiannya." Sikap komisi akan dilakukan setelah Kementerian Pertahanan memaparkan kajiannya.

Anggaran Pertahanan Indonesia Jauh dari Ideal

Anggaran pertahanan Indonesia dinilai masih jauh di bawah anggaran minimal. Menurut Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Mayor Jenderal Purnawirawan Salim Mengga, anggaran pertahanan Indonesia, idealnya Rp 150 hingga 180 triliun. Karena itu anggaran pertahanan Indonesia saat ini yang berkisar Rp 47,7 triliun masih jauh dari cukup.

"Sebanyak 55 persen dipakai buat belanja modal," kata Salim di gedung DPR, Kamis 2 Desember 2010. Dari angka Rp 47,7 triliun itu, kata politisi Partai Demokrat ini, biaya untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) hanya sekitar Rp 7 triliun saja. "Jadi (anggaran) kita masih 30 persen dari anggaran pertahanan minimal," kata dia.

Dengan anggaran pertahanan yang ideal, yakni berkisar antara Rp 150-180 triliun, anggaran untuk Alutsiswa pun bisa jauh lebih besar ketimbang yang harus dikeluarkan untuk gaji.

TEMPO Interaktif

E-Procruitment TNI belum Tersentuh KPK

Pemerintah Indonesia berencana melengkapi satu skuadron penuh Sukhoi. (Foto: Reuters)

02 Desember 2010, Jakarta -- Pengadaan barang dan jasa TNI yang mencakup pengadaan sistem alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan anggaran mencapai Rp47,5 triliun di APBN, masih belum diproses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Panglima TNI Agus Suhartono di Jakarta, Kamis (2/12) mengungkapkan, sebagian pengadaan barang dan jasa telah dilaporkan. Tetapi, pengadaan barang dan jasa melalui sistem online (E-procruitment) masih terkendala. "Sistem E-Procruitment yang akan dilakukan mempunyai kendala tersendiri, yang baru bisa dilaporkan ke KPK adalah sistem pengadaan barang yang tidak tercakup kepada E-procruitment", kata Agus saat jumpa pers di Balai Samudra.

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2011 mendapatkan alokasi anggaran Rp47,5 triliun atau sekitar 3,86 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011. Sistem E-Procruitment ini merupakan rancangan yang bekerja sama dengan Kementrian Pertahanan.

Saat wawancara Agus menjelaskan E-procruitement terdiri dari dua pengadaan. Yaitu E-procruiment untuk barang/jasa dan pengadaan untuk sistem alutsista. "E-procruitment itu baru mulai kita lakukan. Kita menggunakan sistem yang menggunakan IT ini untuk transparansi", kata Agus.

Sistem yang baru ini sudah tidak menggunakan rekanan lagi, tetapi menggunakan pabrikan. Panglima TNI menjelaskan sistem E-procruitment memiliki kesulitan yang lebih tinggi karena bisa menggunakan lebih dari 10 komputer untuk operasi pengadaan barang, jasa, dan alutsista di TNI. Agus juga mengaku sistem ini baru bisa di back up secara manual, karena apabila diberlakukan sistem IT kepada semua pengadaan, akan membuat blank pada seluruh sistem.

"Saya lebih suka langsung dengan pabrikan daripada lewat rekanan. Namun harus didukung lewat peraturan perundangan", lanjut Agus menjelaskan.

Sementara itu saat ditanyai mengenai pelaporan pelaksanaan kepada Komisi Pemberantas Korupsi, Agus mengaku pemeriksaan APBN diserahkan kepada BPK terlebih dahulu. "Kita adalah pengguna APBN apabila KPK ingin memeriksa. Kalau ada indikasi korupsi pada proses ini barulah KPK masuk. Tetapi kalau pemeriksaan yang terkait dengan APBN, BPK yang yang pertama bertindak," ungkap Agus.

MI.com

BrahMos Sukses Diuji Coba

Rudal BrahMos. (Foto: AP)

02 Desember 2010 -- India sukses uji coba penembakan rudal jelajah BrahMos, dilakukan di Integrated Test Range Chandipur, Balasore, Kamis (2/12) diberitakan kantor berita PTI.

Rudal BrahMos versi Block III + ditembakan dari pelucur nomer 3 pukul 10.55 waktu setempat, melesat dan tepat mengenai sasaran, menurut para sumber Pertahanan.

“Uji coba sukses seratus persen,“ tandas mereka.

Perusahaan BrahMos agresif memamerkan rudal BrahMos pada pameran pertahanan di dunia, seperti pada IMDEX Asia 2009 di Singapura 12 May 2009, Naval Defence 2009 di Surabaya dan Indo Defense 2008 dan 2010. (Foto: Getty Images)

Rudal BrahMos rancangan bersama India dan Rusia, mampu membawa hulu ledak konvensional 200-300 kg dengan jarak jelajah mencapai 290 km. BrahMos singkatan dari nama sungai Brahmaputra (India) dan Moskva (Rusia).

India menawarkan rudal BrahMos ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Saat ini, belum diumumkan pembelian rudal oleh negara ketiga. Pembelian rudal Yakhont buatan Rusia oleh TNI AL, mengecewakan perusahaan BrahMos.

India akan mempersenjatai armada jet tempur Sukhoi dengan BrahMos.

PTI/Berita HanKam

Kemhan Selenggarakan Seminar “Defence Offsets”


02 Desember 2010, Jakarta, DMC – Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan (Ditjen Ranahan) menyelenggarakan seminar “Defence Offsets”, Selasa (30/11) di Jakarta. Seminar dibuka oleh Dirjen Ranahan Kemhan Laksda TNI Susilo dan menghadirkan keynote speaker Menhan RI Purnomo Yusgiantoro.

Seminar sehari tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Kemhan, Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP), perusahaan swasta nasional Industri Pertahanan Non Alutsista (IPNAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi.

Seminar menghadirkan empat pembicara antara lain Prof. Ron Matthews dari RSIS Singapura, Professor Emeritus Peter Hall dari UNSW, Mr. Laxman Kumar Behera dari Associate Research Fellow, IDSA India dan Fajar H. Sampoerno , PhD. dari PT. Dahana.

Seminar Defence Offsets tersebut membahas tentang kompensasi yang didapat dalam setiap pembelian suatu peralatan pertahanan atau Alutsista yang diadakan dari luar negeri. Program offsets tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membangun kapasitas industri pertahanan dalam negeri.

Menhan dalam keynote speech-nya mengatakan, pemerintah telah menetapkan bahwa revitalisasi industri pertahanan dalam negeri menjadi salah satu prioritas dalam program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II.

Untuk mendukung program tersebut, Kemhan telah menetapkan kebijakan bahwa setiap pengadaan Alutsista sedapat mungkin diadakan dari dalam negeri. Namun memang masih ada beberapa Alutsista yang belum dapat dibuat di dalam negeri dan terpaksa diadakan dari luar negeri.

Menurut Menhan, setiap pengadaan Alusista dari luar negeri, Kemhan berkeinginan agar semaksimal mungkin untuk mendapatkan semacam resent atau pengembalian dari nilai - nilai kontrak pengadaan Alutista tersebut.

Untuk itu, lebih lanjut Menhan menekankan agar dalam seminar ini diharapkan tidak hanya dibahas mengenai pendekatan offsets hubungan antara supplier dan buyer, tetapi juga dalam skala yang lebih luas lagi misalkan lisensi, transfer of technology dan joint production.

Menhan menjelaskan melalui program offsets, intinya diharapkan bahwa setiap pengadaan Alutsista dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan kemandirian dan kapasitas industri pertahanan dalam negeri.

DMC

Bandara Supadio Rentan Sasaran Teror

Seorang anggota Tim Penjinak Bom (Jibom) Detasemen Bravo (Den Bravo) 90 TNI AU membawa barang yang berisi bom saat menuruni tangga pesawat Batavia Air, dalam Simulasi Penanganan Aksi Teror di Pesawat di Bandara Supadio Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Rabu (1/11) malam. Simulasi penanganan aksi teror bersandikan 'Operasi Anti Lawan Bajak Udara (Albara)' yang diikuti 200 anggota Pasukan Khusus Den Bravo 90 TNI AU tersebut, bertujuan untuk mengantisipasi anti teror pada obyek vital. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/mes/10)

02 November 2010, Kubu Raya -- Wakil Komandan Korps Pasukan Khas TNI AU Lapangan Udara Sulaiman, Bandung, Kolonel Pasukan Harpin, mengatakan, sebagai salah satu International Border Airport, Bandara Supadio, Pontianak, rentan menjadi target tindak teroris.

"Kami memilih Bandara Supadio sebagai tempat latihan Operasi Anti Lawan Bajak Udara (Albara) oleh satuan Paskas Datasemen Bravo ’90 karena Bandara Supadio merupakan salah satu International Border Airport yang rentan terjadi tindak teroris," kata Harpin usai menggelar latihan Operasi Albara di Sungai Raya, Kamis (2/12/2010) dini hari.

Selain itu, mengingat Bandara Supadio sedang berkembang, ditandai peningkatan jumlah penumpang secara signifikan, juga mengharuskan adanya pengamanan yang ketat dari pihak bandara, maupun dari TNI AU, khususnya Lanud Supadio dan sekitar bandara itu.

Dia menjelaskan, Satuan Paskas Datasemen Bravo ’90 merupakan salah satu dari tim satuan elit TNI AU yang memiliki kemampuan menanggulangi terorisme, operasi intelijen, dan operasi khusus lainnya.

"Maraknya aksi terorisme yang muncul akhir-akhir ini merupakan indikasi bahwa kelompok teroris internasional semakin meningkatkan aktivitasnya di berbagai negara, termasuk Indonesia," jelasnya.

Sejumlah anggota Pasukan Detasemen Bravo (Den Bravo) 90 TNI AU melakukan parameter tempur penyergapan . (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/mes/10)

Untuk menghadapi hal tersebut, Detasemen Bravo ’90 melaksanakan latihan penanggulangan teror dan pembebasan sandera di pesawat udara dengan sandi latihan "Albara 2010".

Dikatakannya, dalam setiap latihan yang digelar, anggota Datasemen Bravo ’90 harus mencapai target profesionalisme tertinggi.

Dengan demikian, kemampuan dari pasukan khusus anti teror di lingkungan TNI AU tersebut bisa terjaga dan selalu siap kapanpun dibutuhkan.

"Latihan ini merupakan kegiatan internal dari TNI AU yang dilaksanakan secara berkala. Ke depan latihan seperti itu akan dilaksanakan bersama satuan lainnya seperti TNI AD, AL, maupun Polri dalam menangani terorisme," kata Harpin.

KOMPAS

FPDA Countries Participate in Exercise Suman Warrior 2010


02 November 2010 -- The Singapore Armed Forces (SAF) participated in the annual Five Power Defence Arrangements (FPDA) land exercise code-named Suman Warrior, from 23 November to 2 December 2010. This year's exercise, the 21st in the series, was hosted by Singapore. About 65 personnel from the Combat Service Support (CSS) Command, the Army Logistics Training Institute and the 1st Guards Battalion participated in the exercise, along with 260 CSS personnel from Australia, Malaysia, New Zealand and the United Kingdom.

Exercise Suman Warrior aimed to enhance the interoperability among the FPDA armies. This year's command post exercise provided an opportunity for the FPDA armies to work together as a combined force on the execution of CSS tasks at the brigade level. The exercise also enabled the exchange of professional expertise among the participants and increased mutual understanding between the armed forces of the FPDA countries.

The FPDA was formed in 1971 and is an important part of the regional security architecture. The SAF's regular participation in FPDA exercises underscores Singapore's strong commitment to the FPDA.

Mindef