Saturday, June 27, 2009

TNI AL Pesan Korvet Tiger

Korvet project 20382 Tiger.

28 Juni 2009 -- Angkatan Laut Indonesia diwakili KASAL Laksamana Slamet Subijanto dan Rosoboronexport diwakili wakil pertama direktur Jenderal Vladimir Pakhomov menandatangani kesepakatan kontrak pembangunan korvet project 20382 Tiger untuk TNI AL di IMDS ke 3 di St. Petersburg, Jumat, 27 Juli 2007.

Rosoboronexport mengumumkan korvet ini akan dibuat di dua negara, Rusia dan Spanyol. Badan kapal akan dibangun di galangan kapal di Spanyol berdasarkan rancangan perusahaan Rusia CMKB Almaz, sedangkan pemasangan elektronik dan persenjataan oleh perusahaan Rusia di galangan kapal Severnaya Verf, St Petersburg.

Pertama kalinya dalam sejarah industri kapal perang Rusia, galangan kapal di Eropa Barat membuat kapal militer rancangan Rusia untuk negara ketiga. Korvet Tiger generasi terbaru dari kapal perang Rusia, mengusung teknologi siluman dimana kontruksinya dibuat dari plastik yang mampu mengabsorb dan menyebarkan gelombang radio.

Korvet Tiger project 20382 dibuat berdasarkan rancangan project 20380 yang telah digunakan oleh AL Rusia. Korvet dilengkapi dengan 8 x rudal anti kapal Uran-E atau CLUB, sistem rudal anti pesawat terbang Kashtan, meriam 100 milimeter AK-190M, torpedo 6 Mevedka-VE dan helikopter berbobot 12 ton; dapat dipilih Ka-27, Ka-28 atau Ka-31. CMKB Almaz merancang Tiger memungkinkan AK-190M digantikan Oto-Melara 76 milimeter, serta memungkinkan mengusung rudal Yahont atau BrahMos. Persenjataan yang dimiliki Tiger membuat korvet ini mampu melakukan peperangan anti kapal selam dan anti kapal permukaan.

Kapal korvet AL Rusia dari Project 20380.

Tiger yang digunakan AL Rusia menggunakan mesin buatan pabrik Kolomna yang dapat memacu kapal hingga 26 - 28 knot, mesin ini dapat digantikan dengan mesin diesel MTU buatan Jerman atau NPO Saturn buatan Ukraina.

Rosoboronexport dan Thales menandatangani nota kesepahaman kerjasama pemasaran - pengembangan bersama peralatan angkatan laut, di IMDS ke 4 di St Petersburg, Jumat, 26 Juni 2009, ujar pejabat Rosoboronexport Mikhail Bychkov. Dua korvet Tiger pesanan AL Indonesia dilengkapi dengan peralatan elektronik buatan Thales. Perangkat elekronik Thales juga digunakan pada empat kapal korvet kelas SIGMA. Perkiraan ahli harga satu unit korvet Tiger sekitar USD 120 - 150 juta seperti diberitakan harian bisnis Rusia Kommersant, 30 Juni 2007. Sedangkan harga 2 korvet kelas SIGMA I senilai USD 212 juta dan SIGMA II USD 339 juta (ANTARA News/ 15.02.06). Pembelian SIGMA menggunakan Kredit Ekspor (KE) tahun 2005-2009 senilai 1,9 miliar dolar AS.

Harga korvet SIGMA cukup mahal dengan spesifikasi persenjataan inferior dibandingkan Tiger, kemampuan siluman SIGMA tidak lebih unggul, harga SIGMA tidak berikut helikopter sedangkan Tiger dilengkapi satu unit helikopter Ka 32 Helix.

Hal ini membuat TNI AL melirik ke Rusia untuk melanjutkan program pengadaan korvet tahap II. Pemerintah RI saat itu tetap memutuskan meneruskan pembelian SIGMA II, karena kerjasama penggadaan korvet dari Belanda lebih dahulu daripada program Renstra TNI AL 2003-2013. Meskipun begitu tetap menimbulkan purbasangka seperti dalam suatu tulisan “Korvet Itu Akhirnya Jadi KRI” yang dimuat di Radio Nederland Wereldomroep, Rabu, 27 Juni 2007.

TNI AL selayaknya memiliki korvet Tiger ini untuk menandingi kapal perang negara tetangga. Karena korvet tugasnya bukan sekedar menangkap kapal ikan illegal negara asing, tetapi mampu memberi efek pengentar. Meskipun efeknya tidak sehebat jika kita mempunyai armada kapal selam berkemampuan siluman. JALESVEVA JAYAMAHE

RIA Novosti/Kommersant/PRAVDA/ANTARANews/@beritahankam

Note:
ADMIN-pun meragukan realisasi pembelian korvet tiger, karena tidak ada konfirmasi penandatanganan kontrak oleh Dephan sebagai wakil pemerintah RI. Tetapi RIA Novosti menurunkan berita dua kali terkait pembelian korvet tiger dalam sepekan, “Russia may export up to 40 diesel submarines by 2015” tanggal 24/6/2009. Paragraf terakhir terkait korvet tiger, tidak terlalu menyakinkan ADMIN bahwa RI merealisasikan pembelian ini. Karena merupakan duplikasi dari berita “Russia plans to sell $8 bln worth of weaponry in 2008” dan dan "Russia has over $5 bln in foreign naval orders" paragraf keempat tanggal 21/10/2008.

Berita “Rosoboronexport, Thales sign cooperation memorandum” paragraf keempat dan kelima tanggal 26/6/2009. Sulit mengabaikan bahwa berita pembelian korvet tiger hanya wacana saja.

ADMIN memberikan judul berita “TNI AL Pesan Korvet Tiger” bukan “RI Pesan Korvet Tiger”, karena masih belum yakin sepenuhnya pembelian korvet tiger ini. Hingga konten beritanya-pun hanya kronologis mulai tahun 2007 hingga berita terakhir 26/6/2009. @beritahankam

International Maritime Defense ke 4 di St. Petersburg

Tim akrobatik Rusia Strizhi menggunakan pesawat tempur MiG-29 Fulcrum membuka International Maritime Defense ke 4 di Lenexpo exhibition center, St. Petersburg. (Foto: RIA Novosti/Alexei Danichev)

Rudal anti kapal supersonic BrahMos hasil kerjasama Rusia dan India. (Foto: RIA Novosti/Alexei Danichev)

Frigate Yaroslav Mudry. (Foto: RIA Novosti/Alexei Danichev)

Korvet Steregushchy (Foto: RIA Novosti/Alexei Danichev)

Tentara Jepang Bantu Jaga Perairan Indonesia

Kapal penjaga pantai Jepang Tsuruugi.

27 Juli 2009, Jakarta -- Sebutan Jepang saudara tua Indonesia tampaknya masih melekat hingga kini. Ibarat kakak melindungi adik, Jepang pun akan selalu membantu menjaga perairan Indonesia.

Menurut Profesor Jun Honna dari Universitas Ritsumeikan, Jepang, bukan tanpa alasan Jepang akan ikut mengamankan perairan nusantara. Pasalnya, jika suatu hari nanti Amerika Serikat tidak lagi menjadi negara adi daya, Indonesia diyakini menjadi salah satu negara yang harus dan akan berperan besar menjaga keamanan wilayah Asia Tenggara yang juga penting bagi banyak negara maju dari seluruh dunia.

"Oleh karena itulah, sangat penting untuk dilanjutkan dan semakin dikembangkan kerja sama antara TNI dan Japan Self Defense Force (JSDF). Namun bukan sekedar kerja sama biasa, melainkan kerja sama strategis yang memiliki tujuan dan prioritas," ujar Honna dalam satu seminar yang diselenggarakan Kedutaan Bear Jepang di Indonesia, Kamis malam (25/6).

Pentingnya kawasan Asia Tenggara, lanjutnya, dikarenakan di wilayah tersebut terdapat Selat Malaka dan Laut China Selatan yang merupakan jalur kapal-kapal yang sangat ramai dan digunakan oleh berbagai negara.

Pakar strategi militer ini mengatakan tujuan dari kerja sama strategis tersebut tak lain adalah menciptakan sebuah situasi kondusif di lingkup komunitas negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) maupun Asia Timur. Sedangkan prioritasnya mencakup mengkonsolidasikan berbagai nilai politik seperti kebebasan dan demokrasi, serta berbagai kepentingan keamanan terutama keamanan wilayah laut Asia.

Honna menambahkan bahwa sebuah kerja sama strategis adalah satu-satunya kunci utama untuk menyukseskan tujuan-tujuan tersebut.

Namun yang menjadi unik menurut Honna adalah JSDF akan tetap melakukan berbagai kerja sama strategis dengan Indonesia lebih pada bentuk kerja sama yang tidak menggunakan senjata.

Hal tersebut dikarenakan berdasar polling-polling yang dilakukan di Jepang, rakyat Jepang sangat tidak menghendaki JSDF memberikan bantuan atau melakukan kerja sama internasional dengan menggunakan kekuatan senjata.

"Buktinya Jepang tidak pernah mengirimkan pasukan bersenjata sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian internasional, namun lebih kepada mengirimkan JSDF sebagai bantuan di peristiwa-peristiwa bencana maupun pendidikan." ujar Honna.

Untuk Indonesia bantuan Jepang dan JSDF khususnya adalah seperti bantuan pengembangan kepolisian di lingkungan Polres Bekasi dalam program kemitraanya dengan masyarakat maupun bantuan JSDF yang turun langsung ke wilayah bencana Tsunami di Aceh beberapa tahun silam.

"Namun tidak menggunakan senjata bukan berarti kerja sama strategis tidak berarti dalam sektor pertahanan. Indonesia dan Jepang malah bisa lebih intens membahas mengenai penghalang-penghalangnya masing-masing, apalagi keduanya sama-sama merupakan negara kepulauan dan memilik wilayah perairan," tegas Honna.

Untuk ke depannya, Honna menyatakan bahwa JSDF akan mencoba bekerja sama dengan TNI membahas pembentukan penjaga pantai (coast guard) di Indonesia, mengingat selama ini posisi tersebut dikendalikan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA).

Namun BAKORKAMLA sendiri sebetulnya bukan lah sebuah angkatan bersenjata, melainkan hanya sebuah badan yang bertugas mengkoordinasikan berbagai angkatan bersenjata untuk mengatas berbagai permasalah yang muncul di wilayah laut Indonesia.

MEDIA INDONESIA

Lanud Pekanbaru Gelar Bido Gesit 2009


26 Juni 2009, Pekanbaru -- Pada hari Rabu (24/6) Lanud Pekanbaru melaksanakan Latihan Bido Gesit 2009, latihan di buka secara resmi oleh Komandan Lanud Pekanbaru Kolonel Pnb Dody Trisunu yang bertempat di Apron Base Ops Lanud Pekanbaru dengan Sandi “ Bido Gesit 2009”. Sebagai Komandan Upacara Kapten Pnb Heri Setiawan dan Perwira Upacara Letda Kal Wawan Julianto.

Dalam sambutannya Komandan Lanud Pekanbaru Kolonel Pnb Dosy Trisunu menyampaikan tujuan latihan bido gesit ini untuk meningkatkan profesionalisme personel lanud pekanbaru sebagai bekal dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Latihan ini di gelar selama 2 hari mulai tanggal 24 s/d 25, bertindak sebagai Direktur Latihan adalah Letkol Tek Ir. Tedi Rizalihadi. Dalam latihan ini melibatkan Personil berjumlah 355 Orang yang terdiri dari personil Lanud Pekanbaru dan Batalyon 462 Paskhas.

Dalam skenario hari pertama Latihan ini untuk menguji kemampuan Operasi Pertahanan Pangkalan yang terjadi serangan Udara musuh ke Lanud Pekanbaru yang diasumsikan sebagai serangan balik musuh, serta kemampuan Pertahanan Pangkalan Vertikal dan Horizontal oleh Paskhas yang di kombinasikan dengan Operasi Dukungan Udara yang berupa Operasi Bantuan Tembakan Udara. Pada rangkaian kegiatan ini akan di uji pula kemampuan Operasi Dukungan Udara berupa menguji kesiapan Crash Team Dukops Lanud Pekanbaru maupun Skadron Udara 12 beserta Rumkit Lanud Pekanbaru dan kesiapan dalam penanggulangan kebakaran.

Latihan pada hari kedua Kamis (25/6) telah dilaksanakan latihan force down. Dalam latihan tersebut menguji kemampuan Pertahanan Udara dengan terjadi proses pemaksaan mendarat (force down) dan pengujian kemampuan pertahanan vertical dan horizontal dalam latihan force down diasumsikan telah dilakukan pemaksaan mendarat pesawat musuh ke Lanud Pekanbaru yang di lanjutkan dengan penanganan dilaksanakannya introgasi oleh Intel, Polisi Militer dan Perwira Hukum Lanud Pekanbaru. Dalam skenario latihan disimulasikan Pesawat Hawk 200 yang dipiloti oleh Lettu Pnb Fardinal Umar yang dianggap sebagai pesawat musuh yang melakukan pengintaian di sekitar wilayah Riau berhasil dipaksa untuk mendarat di Lanud Pekanbaru oleh pesawat tempur Hawk 100/200 Skadron udara 12. Setelah mendarat di Lanud Pekanbaru, penerbangnya dapat ditawan, akan tetapi ketika akan ditawan penerbangnya mencoba melawan dengan terpaksa dilumpuhkan dengan cara ditembak kakinya kemudian Tim Kesehatan memberikan pertolongan medis. Setelah itu pilot langsung diinterogasi/diperiksa oleh Polisi Militer, Intel dan Perwira Hukum Lanud Pekanbaru.

Komandan Lanud Pekanbaru Kolonel Pnb Dody Trisunu secara resmi menutup Latihan Bido Gesit 2009 pada hari Kamis (25/6) yang bertempat di Base Ops Lanud Pekanbaru. Dalam sambutannya komandan menyampaikan Latihan Bido Gesit 2009 telah terlaksana dengan lancar dan aman sesuai rencana. Secara umum saya nilai hasil yang didapat dari latihan ini cukup baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan baik dari aspek kemampuan personel maupun sarana serta prasarana latihan. Hasil latihan harus di evaluasi untuk menutup kekurangan-kekurangan yang terjadi sehingga latihan yang akan diadakan tahun depan akan berjalan lebih baik lagi, sehingga hasil yang diperoleh dalam latihan mampu menjawab setiap tantangan tugas yang kita hadapi.

Pentak Lanud Pekanbaru

SeaMont sistem pemantau situasi perairan sebuah wilayah

SeaMont merupakan sistem pemantau situasi perairan sebuah wilayah yang melibatkan peralatan pemantauan (surveillance) yang dipasang pada wilayah tersebut, baik permanen (fixed) maupun bergerak (mobile) di atas kapal misalnya, berikut piranti lunak pendukungnya. Data yang tertangkap peralatan pemantauan dapat dimonitor secara lokal di tempat peralatan dipasang maupun dikirim ke tempat lain, misalnya di pusat komando, untuk dimonitor secara remote dan terpadu.

Peralatan pemantauan yang digunakan pada sistem ini adalah radar permukaan (surface radar), Automatic Identification System (AIS), dan kamera jarak jauh. Data dari ketiga peralatan ini, baik diperoleh secara otomatis maupun manual, diproses dengan aplikasi Data Processing menjadi sekumpulan data dengan format dan struktur tertentu sehingga mudah ditransmisikan ke tempat lain, baik ke sistem lokal maupun sistem pusat. Setelah masuk ke database, data tersebut bisa ditampilkan ke Display System berbasis peta di kedua lokasi.

Data object-object bergerak di wilayah perairan yang tertangkap radar serta data AIS hasil kiriman kapal-kapal (yang sudah dilengkapi AIS sesuai standar internasional) yang berlayar di sekitar peralatan terpasang memberikan gambaran situasi lalu lintas perairan sebuah wilayah dalam coverage peralatan tersebut. Integrasi data dari keduanya bisa dianalisa lebih lanjut untuk menghasilkan informasi object mana saja yang teridentifikasi (identified object) dan mana yang belum teridentifikasi (unidentified object) sehingga lebih layak untuk diperhatikan dalam monitoring situasi perairan. Jepretan kamera terhadap object-object tak teridentifikasi ini diperlukan untuk memberikan tambahan informasi visual terhadap object dimaksud. Informasi-informasi ini layak menjadi bahan bagi pengambil keputusan yang berwenang untuk dilakukannya tindakan lebih lanjut jika memang diperlukan.

Integrasi beberapa stasiun peralatan pemantauan (surveillance station) ini akan menghasilkan gambaran situasi perairan di sepanjang laut atau selat, tergantung pada letak dan coverage peralatan yang dipasang. Ditambah dengan informasi dari sumber-sumber informasi lain (internal), maka seaMont menjadi sebuah sistem surveillance untuk wilayah maritim yang semakin lengkap dan sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan.


Sistem ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan klien, baik institusi pemerintah maupun swasta dalam rangka memantau situasi perairan sesuai kebutuhan. Hal ini sangat relevan mengingat wilayah Indonesia 2/3 terdiri dari laut.

Manfaat diimplementasikannya sistem ini adalah:

1. Membantu memberikan data yang lebih real tentang situasi perairan sebuah wilayah.
2. Membantu identifikasi object-object di perairan yang lebih layak mendapatkan perhatian dalam monitoring.
3. Menjadikan sistem ini sebagai alat bantu pengambilan keputusan terhadap ditemukannya object-object yang mencurigakan dengan lebih cepat dan berdasar.
4. Mengembangkan pilot project bagian dari sistem C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).

Sistem ini dikembangkan dengan keunggulan teknologi sebagai berikut:

1. Radar data processing dikembangkan oleh tenaga ahli dalam negeri dengan mengembangkan algoritma sendiri.
2. Kemampuan komunikasi data antar lokasi yang multi-thread, multi-point, dan interoperable.
3. Dilengkapinya sistem dengan kemampuan integrasi antar data radar dan AIS dari satu sumber atau lebih dengan algoritma yang diciptakan sendiri.

Dilengkapinya sistem dengan kemampuan koneksi Display System yang multi-tasking, multi-user dan multi-point.

infoglobal

Penyelam Dislambair Berhasil Angkat “Bom Udara”

Nampak salah seorang penyelam Dislambair Koarmatim meloncat ke laut dengan menggunakan alat MK-21.

26 Juni 2009, Surabaya -- Surabaya, 26 Juni 2009 Tim penyelam dari Dinas Penyelaman Bawah Air Komando Armada RI Kawasan Timur (Dislambair Koarmatim) berhasil mengangkat “bom udara” pada kedalaman 20 meter di perairan Pasir Putih Situbondo, Kamis (25/6).

Pagi itu, dua tim penyelam melaksanakan pencarian bom udara yang posisi kordinat dan areanya sudah diketahui dengan bantuan alat Bantu GPS, Dept Scan dan Sonar portable pada kedalaman air sekitar 20 meter. Setelah sonar portable mengidentifikasi benda yang dicari (diperkirakan bom udara), selanjutnya 2 orang penyelam turun menggunakan alsel scuba dan aga divator untuk melakukan survey bawah air. Setelah yakin benda tersebut adalah bom udara, kemudian dilaksanakan pengangkatan dengan menggunakan lifting back. Kronologis kejadian tersebut diatas adalah salah satu bagian materi latihan yang digelar oleh Dislambair di perairan Pasir Putih Situbondo.

Materi latihan lainnya, yaitu memotret dibawah air dan pencarian benda tenggelam serta pengangkatan dengan balon udara pada kedalaman 15 meter. Latihan yang melibatkan 67 personel dan berlangsung selama 17 hari dimulai 8 hingga 25 Juni tersebut, juga melaksanakan serangkaian latihan kedaruratan di kedalaman 20 meter dengan problem suplay udara dari permukaan macet, bongkar pasang plendes pada kedalaman 30 meter, praktek penyambungan/ pengelasan pipa, penyelaman dengan menggunakan alat MK-21, praktek stasiun dekompresi, manuver perahu karet, renang sejauh 3.500 meter, penyelaman dalam di kedalaman 45 meter serta latihan menembak pistol.

“Kegiatan ini tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para personel penyelam Dislambair Koarmatim, agar menjadi lebih siap mental, fisik dan skill dalam melaksanakan operasi penyelaman,”kata Kepala Dislambair Koarmatim Kolonel Laut (S) Darmasyah disela-sela memberikan pengarahan anggotanya sebelum melaksanakan latihan di Pasir Putih.

penarmatim

Konga Juara Lomba Menembak se-UNIFIL

Dua prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda keluar sebagai penembak terbaik pada lomba menembak antar kontingen se-UNIFIL. Lomba ini diselenggarakan oleh Batalyon India UN POSN 4-2 digelar Lapangan Tembak Sektor Timur UNIFIL, Libanon, 25-26 Juni 2009 lalu. (Foto: fotodetik/Letkol Arh Hari Mulyanto)

Menlu: Blok Ambalat Itu Hak Berdaulat Indonesia

Saat Presiden SBY mengunjungi daerah perbatasan RI-Malaysia di Tarakan, Kalimantan Timur. Presiden meninjau pos tempur dan persiapan TNI AL di perairan Ambalat. (Foto: detikFoto/)

27 Juli 2009, Surabaya -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda menegaskan bahwa Blok Ambalat itu merupakan bagian dari hak berdaulat Indonesia, namun laut Ambalat itu sesungguhnya bukan kedaulatan Indonesia.

"Blok Ambalat tidak masuk dalam 12 mil dari baseline (tepi pangkal) yang menjadi wilayah kedaulatan Indonesia, tapi laut Ambalat itu masuk wilayah hak berdaulat dari Indonesia yang berada di luar 12 mil dan masih menjadi hak eksplorasi Indonesia," katanya di Surabaya, Jumat.

Ia mengemukakan hal itu di hadapan ratusan mahasiswa dalam kuliah umum bertajuk "Perundingan Batas Wilayah Maritim Dengan Negara Tetangga" yang diadakan Fakultas Hukum (FH) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Menlu, Triyono Wibowo, ia mengatakan negara pantai seperti Indonesia menurut hukum Laut Internasional berhak atas laut teritorial (12 mil laut), zona tambahan (24 mil laut), zona ekonomi eksklusif atau ZEE (200 mil laut) dan landas kontinen (350 mil laut atau bahkan lebih).

Kendati wilayah hak berdaulat itu bukan wilayah kedaulatan, tapi wilayah hak berdaulat yang dihitung setelah 12 mil itu memberi kewenangan kepada Indonesia untuk melakukan eksplorasi sumberdaya laut yang ada.

"Masalahnya, provokasi yang dilakukan Malaysia dalam beberapa tahun terakhir sudah melanggar keduanya yakni wilayah kedaulatan Indonesia dan wilayah hak berdaulat Indonesia itu," katanya ketika ditanya ANTARA setelah memberi kuliah tamu.

Namun, kata Menteri yang menyelesaikan program doktor di Virginia School of Law, Charlottesville, Amerika Serikat itu, Indonesia tidak ingin berperang dengan Malaysia.

"Kita memiliki perbatasan laut dengan 10 negara dan perbatasan darat dengan tiga negara yakni Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini, karena itu kita mengedepankan perundingan, bukan perang," katanya.

Menurut dia, perundingan batas wilayah itu tidak bisa cepat penyelesaiannya seperti orang membeli kacang, tapi membutuhkan waktu yang lama, karena itu bila penyelesainnya lama bukan berarti pemerintah tidak serius atau lembek.

"Dalam sengketa dengan Vietnam terkait Batas Landas Kontinen (BLK) di perairan antara Pulau Kalimantan dengan Vietnam di daratan Asia Tenggara, ternyata dapat diselesaikan dalam 32 tahun, sedangkan penyelesaian sengketa Indonesia-Singapura membutuhkan waktu lima tahun," katanya.

Terkait dengan laut Ambalat, katanya, pihaknya saat ini sudah melakukan 13 kali perundingan, namun provokasi dari Malaysia juga sudah banyak.

"TNI AL lewat Panglima TNI sudah berkali-kali menyampaikan surat ke saya terkait adanya insiden dengan mencatat nama kapal, berapa kali masuk, dan langkah-langkah yang sudah dilakukan TNI AL," katanya.

Hasilnya, katanya, surat Panglima TNI itu sudah disampaikan kepadanya dan dirinya juga sudah menyampaikan nota protes kepada Menlu Malaysia.

"Protes itu sendiri masih ditanggapi dengan klaim Malaysia, karena itu kita akan memprioritaskan pada perundingan agar masalah itu tidak berlarut-larut, tapi saya setuju bila TNI AL melakukan perkuatan personel di sana agar Malaysia dapat menahan diri sebelum perundingan selesai," katanya.

ANTARA News

Warga Sekitar Tidak Terpengaruh

Untuk menjaga daerah perbatasan Kalimantan, Skuadron Udara I Pontianak mengoperasikan jet tempur jenis Hawk. Pesawat ini siap siaga di Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Hawk dapat berfungsi air to ground (serangan udara ke darat) maupun air to air combat (pertempuran udara). (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

27 Juni 2009, Nunukan -- Percik kemelut antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia, terkait batas wilayah Blok Ambalat, Kalimantan Timur, ternyata tak dirasakan warga Indonesia yang tinggal dekat kawasan itu. Walau demikian, mereka berharap isu itu bisa meningkatkan perhatian pemerintah terhadap kondisi dan fasilitas hidup warga Indonesia di perbatasan, yang umumnya masih memprihatinkan.

Pengamatan Kompas di sekitar Ambalat, Rabu dan Kamis (25/6), aktivitas warga di Kabupaten Nunukan, Kaltim, yang berbatasan dengan Malaysia, seperti di Kecamatan Krayan dan Pulau Sebatik, tetap berjalan normal. Tak terlihat pengetatan pengamanan di perbatasan atau jalan masuk-keluar menuju kedua negara, baik oleh TNI maupun Tentara Diraja Malaysia (TDM).

Kecemasan dari orang-orang yang berada di Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan, terkait dengan ketegangan di Blok Ambalat, juga tidak terlihat. Pelabuhan itu adalah pintu gerbang warga Nunukan untuk pergi bekerja atau berbelanja di Tawau, Malaysia.

Warga Malaysia yang sedang menyewakan peralatannya untuk membuka jalan di Krayan juga bekerja seperti biasa. Patroli rutin bersama dan komunikasi antara TNI dan TDM dalam menjaga tapal batas di Krayan juga berlangsung normal.

”Bahkan, saya sering heran jika melihat berita di media massa tentang ketegangan di Ambalat. Suasana seperti mau perang yang muncul di berita itu tak sedikit pun kami rasakan di sini,” ujar Ari Wahyudi, warga Nunukan.

Dia mengaku sampai bosan menjelaskan kondisi Nunukan yang aman dan stabil kepada rekannya di luar Kaltim.

Warga Indonesia di Nunukan, lanjut Ari, banyak yang bekerja dan memiliki hubungan kekerabatan dengan warga Tawau. Sebagian kebutuhan warga Nunukan juga didatangkan dari Tawau. Ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia akan merugikan warga di kedua daerah.

Meski begitu, Salmon Ating, staf Kecamatan Krayan, mengatakan, warga perbatasan akan bangkit melawan jika harga dirinya ataupun bangsa Indonesia dinjak-injak oleh pihak lain, termasuk Malaysia.

Di sela-sela kunjungan Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPD, Parlindungan Purba, menilai, kasus Ambalat harus dijadikan momentum untuk mengintensifkan pembangunan di wilayah perbatasan.

KOMPAS

Friday, June 26, 2009

Koarmatim Gelar Latihan Penanggulangan Teror

Komado Pasukan Katak (Kopaska) melakukan latihan penyergapan teroris di kawasan Tambak Wedi, Surabaya. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

26 Juni 2009, Surabaya -- Satuan Pasukan Katak Komando Armada RI Kawasan Timur (Satpaskaarmatim) dalam waktu dekat mulai Senin (29/6) depan, akan menggelar latihan penanggulangan teror. Kegiatan latihan yang direncanakan berlangsung 10 hari itu, melibatkan 21 prajurit Satpaskaarmatim dan dua kendaraan tempur air Sea Rider serta empat perahu karet.

Materi latihan yang diberikan meliputi, ship boarding, ship movement, CQC (closed quarter combat), psisoner handing, fast rope, air craf movement (penguasaan pesawat udara), ship craf movement (penguasaan kapal laut), penguasaan sea rider, dan markman ship. Adapun macam latihan yang dilaksanakan, yaitu latihan teknis dan taktis di lapangan, baik perorangan maupun dilakukan dalam bentuk tim.

Para personel pasukan katak ini diturunkan menggunakan helikopter di sebuah perahu karet di tengah laut. (Foto: fotoDetik/Zainal Effendi)

Latihan yang dilaksanakan di sekitar basis Makoarmatim, Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak itu, bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan prajurit Satpaska Koarmatim khususnya dalam melaksanakan operasi penanggulangan teror yang terjadi baik di laut, maupun di darat (Bandara umum).

“Selesainya latihan ini diharapkan setiap prajurit Pasukan Katak Koarmatim mampu melaksanakan operasi penanggulangan teror yang terjadi di laut maupun di darat, dengan unit kecil ataupun besar guna mendukung operasi militer yang lebih besar,”kata Komandan Satpaska Koarmatim Kolonel Laut (P) Yulius Bustani selaku Papelat dalam latihan tersebut.

TNI

Batas RI di Natuna Pun Belum Sepakat


23 Juli 2009, Jakarta -- Sengketa kepemilikan blok Ambalat di Laut Sulawesi dikhawatirkan akan merembet ke wilayah Natuna di Laut China Selatan, sebelah utara Batam. Sebab, masih ada titik-titik batas wilayah laut yang belum disepakati antara Indonesia dengan Malaysia.

Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (22/6). Menurutnya, saat ini terdapat tiga persoalan garis batas lainnya yang masih dirundingkan.

Menlu menyebutkan, batas yang tengah dirundingkan dan masuk dalam satu paket dengan perundingan Ambalat itu adalah di Selat Malaka, garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna, serta garis batas di ujung Singapura. ”Perundingan ini satu paket dengan perundingan penentuan garis batas landas kontinen dan ZEE di Laut Sulawesi (Ambalat),” sebut Menlu.

Menlu justru mensinyalir perundingan yang telah dilakukan sebanyak 13 putaran belum akan menghasilkan kesepakatan akhir. Perundingan putaran berikutnya ke-14 rencananya akan digelar pertengahan Juli mendatang.

Namun Menlu tak yakin dalam pertemuan itu akan langsung dicapai kesepakatan akhir. Sebab, di pihak Malaysia sendiri tidak kompak. ”Terdapat kecenderungan perpecahan antara Kementrian Luar Negeri Malaysia dengan General Attorney (Kejaksaan Malaysia). Kejaksaan Malaysia selama ini mendampingi Kementrian luar Negeri dalam isu-isu hukum dalam perundingan perbatasan,” ujar Menlu.

Selain itu, sambungnya, Malaysia juga mengganti tim perunding perbatasan. ”Pihak Malaysia telah mengganti Ketua Tim Perunding Batas Maritimnya,” sambungnya.

Menlu menegaskan, perlu waktu panjang untuk mencapai kesepakatan batas wilayah dengan Malaysia. Dicontohkannya, penyelesaian garis batas Indonesia dengan dengan Singapura saja membutuhkan waktu lima tahun. Bahkan dalam perundingan perbatasan dengan Vietnam, dibutuhkan waktu 32 tahun.

Meski demikian Indonesia masih optimis blok Ambalat tak akan lepas ke tangan Malaysia. Alasannya, negeri jiran itu mendasarkan klaimnya dengan peta tahun 1979. ”Namun peta itu sebenarnya tidak perlu ditakuti. Peta itu pernah digunakan Malaysia untuk memperkuat klaim atas pulau Pedra Banca dalam sengketa dengan Singapura dan ditolak Mahkamah Internasional,” lanjutnya.

Meski demikian dalam raker tersebut Komisi I DPR tetap meminta Menlu harus berhati-hati. Wakil Ketua Komisi I DPR Sidharto Danusubroto menyatakan, kasus Ambalat bisa terulang di wilayah lain di Indonesia khususnya di wilayah Natuna dan sebelah utara Batam sebelum ada kejelasan titik-titik batas yang disepakati antara Indonesia dengan negara tetangga.

”Ingat, Ambalat itu bukan nama karena itu singkatan dari Ambang Batas Laut. Kalau melihat sejarah perbatasan dengan negara tetangga, ini bisa berlanjut di Natuna dan sebelah utara Batam,” ujar Sidharto.

BATAM POS

Casa TNI AL U-621 deteksi konvoi kapal induk US Navy di Perairan Natuna

Casa U-621 diescort oleh satu buah helikopter jenis Sea Hawk.(Foto: puspenerbal)

25 Juli 2009 -- Pada hari Rabu 24 Juni 2009 Casa TNI AL U-621 yang berada di bawah Wing Udara II mendeteksi konvoi kapal Induk US Navy di perairan Natuna yang terdiri dari 1 Kapal induk USS Ronald Reagan CVN 76, satu kapal suplai dan dua kapal frigate sedang malaksanakan RAS, satu kapal suplai dan satu kapal frigate siap melaksanakan manuver RAS, serta satu kapal suplai dengan kecepatan tinggi. Pesawat Cassa U-621 yang diterbangkan oleh Kapten Laut (P) Ahmad Samsuri dan Letda Laut (P) Rama Ariyadi berhasil mendokumentasikan unsur-unsur laut US Navy tersebut. Namun pada saat mendekat U-621 diescort oleh satu buah helikopter jenis Sea Hawk milik US Navy.

PUSPENERBAL

Waspadai Kapal AS di Natuna

USS Ronald Reagan (CVN-76) sedang melakukan latihan pengisian bahan bakar di laut dengan kapal penjelajah kawal berudal USS Chancellorsville (CG-62) di lautan Pasifik. Kedua kapal telah berlabuh di Pangkalan Angkatan Laut Singapura Changi, Rabu (24/6). (Foto: navsource.org)

26 Juni 2009, Jakarta -- Melintasnya enam kapal perang AS di perairan Natuna pada Selasa (23/6) lalu mendapat tanggapan serius. Sebab, hal ini mengindikasikan wilayah di Laut China Selatan termasuk di perairan Natuna memiliki nilai strategis dari sisi geopolitik internasional.

Anggota Komisi Pertahanan DPR, Andreas Pariera mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak menganggap sepele melintasnya enam kapal perang AS itu. Sebab, peristiwa itu semakin menunjukkan bahwa perairan Natuna memiliki nilai geopolitik yang tinggi.

”Karena di sana ada banyak sumber energi, ada sumber daya alam yang sebenarnya menjadi incaran banyak negara. Konsentrasi kekuatan militer kita perlu diarahkan ke sana (Natuna),” cetus Pariera per telepon, Kamis (25/6).

Sebelumnya diberitakan, pada Selasa (23/6) lalu kapal induk AS USS Ronald Reagan yang diiringi lima kapal perang memasuki perairan antara Pulau Subi dan Pulau laut di wilayah Natuna. Iring-iringan kapal perang itu melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) itu terpantau oleh radar milik TNI AU, yang laungsung ditindaklanjuti dengan pesawat intai milik TNI AU.

Menurut Pariera, saat ini banyak negara yang berkepentingan di wilayah Laut China Selatan. Apalagi, lanjutnya, konflik kepemilikan Pulau Spratly yang diperebutkan China, Filipina, Vietnam dan Taiwan belum juga tuntas.

Politisi asal PDIP itu menambahkan, keberadaan enam kapal perang AS di Laut China Selatan itu sekaligus menunjukkan upaya AS untuk melakukan kontrol kekuatan China di Laut China Selatan. ”Karena China sudah mengarah kepada kekuatan adi daya. AS perlu melakukan perimbangan kekuatan di Laut China Selatan. Apalagi jalur laut ini memang jalur strategis,” lanjutnya.

Pariera justru memuji inisiatif TNI di lapangan yang sigap melakukan pencegahan. ”Kita tetap harus acung jempol, karena dibanding kekuatan Amerika yang melintas jelas berbeda jauh. Tetapi TNI tetap berani melakukan pencegahan,” cetusnya.

Meski melintasnya kapal perang AS itu mengundang kekhawatiran, namun TNI justru mennganggap hal itu bukan insiden besar. Kapuspen TNI Marsekal Muda Sagoem Tamboen menegaskan, tidak ada masalah dengan melintasnya enam kapal perang milik AS negeri Paman Sam itu. ”Karena mereka lewat ALKI. Sebagai negara kepulauan, ALKI kita memang terbuka untuk siapa saja,” ujarnya kepada Batam Pos.

Ditanya apakah pihak AS sudah melakukan komunikasi dengan pihak Indonesia sebelum enam kapak itu melintas dan sempat menerobos perairan Natuna, Sagoem mengatakan bahwa untuk melewati ALKI tidak perlu izin. ”Itu sudah risiko kita sebagai negara kepulauan. Yang penting fungsi TNI tetap berjalan. Dan kemarin kan sudah dibuktikan,” ujarnya.

Jika memang tidak bermasalah, lantas mengapa sempat ada sedikit ketegangan saat pesawat TNI AU melakukan pencegahan? Sagoem memaparkan yang terjadi sebenarnya bukanlah ketegangan. ”Karena sudah menjadi tugas TNI untuk melakukan pengawalan. Armada AS juga akhirnya menyingkir. Itu bukti kalau TNI AL dan TNI AU kita melaksanakan tugas pengawalan wilayah dengan baik,” tukasnya.

Karenanya Sagoem juga menegaskan, TNI tidak akan meminta Departemen Luar Negeri RI melayangkan nota protes ke AS. Sebab, tidak ada yang dilanggar pihak AS.

BATAM POST

Indonesia Bahas Kerja Sama Kelautan dengan Jepang

Kapal Patroli Mizuho milik Japan National Guard. (Foto: detikfoto/Ramadhian Fadillah)

26 Juni 2009, Jakarta -- Indonesia membahas kerja sama tentang keamanan laut (Kamla) dengan Jepang, kata Direktur Kerja sama Internasional Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan, Brigjen TNI Syaiful Anwar di Jakarta, Kamis.

Kerja sama dengan Jepang itu bukan saja masalah keamanan di laut saja tetapi pihak Indonesia telah mengirimkan taruna untuk didik di negara tersebut, kata Syaiful Anwar, usai seminar kerja sama TNI dan pasukan beladiri Jepang di Jakarta.

"Jepang menyatakan siap membantu Indonesia masalah keamanan laut," katanya.

Sehubungan itu pihaknya terus membahas masalah kerja sama tersebut supaya keamanan laut di perairan Indonesia semakin baik, kata dia.

Pentingnya keamanan laut itu karena permasalahan perairan menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat banyak seperti faktor ekonomi, kata dia.

Melalui laut negara bisa melaksanakan ekspor impor dan juga dapat meningkatkan pendapatan melalui perikanan, ujar dia.

Oleh karena itu keamanan di laut cukup penting sehingga pihaknya perlu melaksanakan kerja sama antara lain dengan Jepang.

Mengenai target kerja sama itu, ia belum bisa menyebutkan karena permasalahan tersebut masih terus dibahas.

Lebih lanjut dia mengatakan, masalah keamanan laut banyak unsur yang terkait seperti TNI, Polri, dan Bea Cukai sehingga pihaknya terus melaksanakan koordinasi.

Namun lanjut dia, kerja sama dengan Jepang itu bukan saja masalah keamanan di laut saja tetapi pihak Indonesia telah mengirimkan taruna untuk didik di negara tersebut.

Dipilihnya Jepang untuk kerja sama karena saat ini negara tersebut cukup strategis untuk dijadikan panutan, ujar dia lagi.

Keamanan laut bagi TNI mempunyai dua fungsi yakni sebagai penegak kedaulatan rakyat demi lebih kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan masalah hukum laut, tambah dia.

ANTARA News

Thursday, June 25, 2009

Enam Kapal Perang Amerika Masuk Perairan Indonesia

CVN Ronald Reagan kapal induk bertenaga nuklir terbaru milik AL AS. (Foto: navsource.org)

25 Juni 2009, Natuna -- Enam kapal perang milik tentara Amerika Serikat (USA) memasuki kawasan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), tepatnya antara perairan Pulau Laut dan Pulau Subi Natuna, Selasa (23/6). Keberadaan kapal-kapal perang tersebut sempat termonitor oleh sinyal milik Satuan Radar 212 TNI AU.

Mendapat sinyal yang mencurigakan tersebut, pihak TNI AU langsung berkoordinasi dengan TNI AL Ranai. Mendapat laporan tersebut TNI AL langsung melakukan pengintaian dengan menggunakan pesawat jenis Cassa milik TNI AL.

Benar saja, keenam kapal yang dilengkapi dengan persenjataan serba otomatis sedang beriring-iringan. Setelah kurang lebih tiga jam mengintai aktifitas mereka, tanpa disadari pesawat heli jenis Puma (?) milik Amerika langsung mendekati pesawat milik TNI AL.

Sikorsky H-60F/H Seahawk dari HS 4 “Black Knights” yang membayangi CASA TNI AL. (Foto: hs4.navy.mil)

Sempat terjadi ketegangan saat heli tersebut mendekat, namun tanpa basa-basi mereka langsung perlahan-lahan menjauh dari perairan Indonesia. Keenam kapal-kapal tersebut diantaranya kapal induk lambung USS Ronald Reagan yang dianjungannya terdapat puluhan pesawat tempur yang sedang parkir, dua kapal jenis destroyer, dua kapal jenis frigade dan satu kapal tanker minyak.

DanLanal Ranai Kolonel Laut (P) Deddy Suparli membenarkan keberadaan enam kapal milik Amerika tersebut. "Setelah dilakukan pengintaian, benar ada enam kapal bendera Amerika memasuki perairan Indonesia tanpa tujuan yang jelas. Bahkan, anggota kita sempat mengambil foto dari pesawat. Sampai saat ini kami belum mengetahui tujuan kapal-kapal tersebut," ujar Deddy.

Kini pasukan TNI AL dibantu dengan TNI AU terus melakukan pengawasan dan pengintaian disekitar perairan Natuna. DUMAI POS

USS Ronald Reagan Berlabuh di Singapura

F/A-18 Hornet melintasi formasi kapal frigate USS Thach, destroyer USS Howard, USS Grindley, dan USS Decatur saat berlayar di lautan Pasifik, Sabtu (6/6). (Foto: Navy.mil/ Mass Communication Specialist 3rd Class (AW) Joshua Scott)

Kapal induk kelas Nimitz USS Ronald Reagan (CVN 76) merapat di Pangkalan Angkatan Laut Changi, Rabu (24/6), merupakan kunjungan pertama pada penugasan tahun 2009.

Sekitar 400 pelaut dijadwalkan mengikuti 13 proyek amal untuk sekolah-sekolah lokal, pengurus pusat pelayanan dan yayasan kemanusian.

USS Ronald Reagan dikawal oleh kapal jelajah berpeluru kendali USS Chancellorsville, serta kapal perang dari Destroyer Squadron 7 yang terdiri; kapal perusak kawal berpeluru kendali kelas Arleigh Burke USS Decatur (DDG 73), USS Howard (DDG 83), USS Gridley (DDG 101) dan frigate kawal berpeluru kendali kelas Oliver Hazard Perry USS Thach (FFG 43).

USS Thach (FFG 43) kapal frigate kelas Oliver Hazard Perry. (Foto: navsource.org)

Kapal perusak kawal berpeluru kendali kelas Arleigh Burke USS Decatur (DDG 73). (Foto: navsource.org)

Sedangkan satuan udara USS Ronald Reagan berasal dari Carrier Air Wing (CVW) 14, Strike Fighter Squadron (VFA) 22 “Redcocks”, VFA 25 “Fist of the Fleet”, VFA 113 “Stinger”, VFA 115 “Eagle”, Airborne Warning Squadron (VAW) 113 “Black Eagles”, Carrier Logistics Support (VRC) 30 “Providers” dan Helicopter Anti-Submarine Squadron (HS) 4 “Black Knights”. (navy.mil/@beritahankam)

Garuda Shield 2009 Libatkan Masyarakat

Tentara dari Amerika Serikat berbaris rapi saat pembukaan latihan bersama Garuda Shield-09 berlangsung. (Foto: detikFoto/Muhammad Taufiqqurahman)

25 Juni 2009, Cipatat -- Sekitar 30 orang masyarakat Cipatat terlibat dalam latihan Garuda Shiled-09, mereka yang memerankan disalah satu kampung yang sudah dikuasai separatis yang sangat militan dan sekaligus mereka sebagai tameng hidup bagi separatis yang anti pemerintah disalah satu negara yang sedang konflik, diantara Benua Asia dan Amerika, demikian salah satu latihan yang dilaksanakan oleh TNI dan 8 negara lainnya yang dilaksanakan Rabu (24/6) di Cipatat, Bandung Jawa Barat.

Iis (18 th) salah satu warga yang ikut terlibat dalam latihan Garuda Shield-09 merasa senang dapat berpartisipasi, selain sebagai pengalaman untuk dirinya juga mendapat upah dari panitia lumayan buat jajan. ”Warga kampung disini (Cipatat. red) sudah biasa suka membantu bapak-bapak TNI kalau ada siswa dengan polosnya warga disini suka kebagian rejeki, seperti mencuci pakaian siswa”, ujarnya.

Peran warga sebagai tameng hidup dalam latihan Garuda Shield para separatis memerankan sembilan kali, karena setiap peserta latihan diikuti oleh 9 negara, setiap negara sama skenarionya seperti yang diperankan oleh TNI, menurut Iis kesulitan dalam latihan hanya faktor bahasa, karena biarpun TNI sendiri cara bertanya maupun memeriksa menggunakan bahasa Inggris, kalau dengan TNI tidak ada kesulitan karena sesekali memakai bahasa Indonesia, yang paling lucu imbuh Iis dengan Amerika dan negara lainnya yang tidak bisa bahasa Indonesia, tapi kan ada penterjemahnya, pokoknya senang lihat latihan dengan negara sahabat.

Latihan ini akan dilaksanakan pada 16 Juni-29 Juni 2009. Tampak senjata laras panjang dipamerkan pada pembukaan latihan bersama Garuda Shield-09. (Foto: detikFoto/Muhammad Taufiqqurahman)

Dalam skenario latihan, satu peleton prajurit TNI mampu mengepung kampung dan menggeledah rumah yang dihuni oleh separatis, kendatipun setiap rumah diberikan jebakan dan bom yang siap meledak, dengan kesigapan TNI semua bisa ditangani dengan baik. Prajurit TNI berhasil melumpuhkan separatis, 3 tewas dan 2 luka-luka.

Menurut pengawas latihan Mayor Inf Puji Hartono, semua materi yang disiapkan oleh panitia adalah sama, termasuk pengunaan bahasa yang dipakai dalam latihan yaitu bahasa Inggris, masalah prosedur penanganan dalam standar PBB, mengutamakan keselamatan jiwa baik dari pihak separatis maupun dari pengamanan PBB, tidak boleh mengeluarkan tembakan kalau itu terpaksa boleh menembak apabila akan mengancam jiwa dari pihak keamanan PBB, kalau itu bisa dihimbau melalui tokoh atau ketua kelompok dari separatis maka himbaulah agar tidak terjadi pertumpahan darah, karena misi PBB adalah sebagai misi perdamaian.

Selanjutnya menurut Mayor Inf Puji Hartono adalah, biarpun penyampaian materi secara teori dan briefing para pelaku sama, namun secara aplikasi berbeda, karena kebiasaan dan faktor budaya yang sangat sulit untuk disamakan, ini adalah tantangan karena latihan tersebut baru dilakukan tiga kali, ini yang ketiga setelah Mongolia pada tahun 2007 dan Nepal pada tahun 2008, jadi cara pengepungan kampung dan pengeledahan rumah masing-masing peserta berbeda, ada yang sabar, ada juga terpancing oleh bulsit, tergantung masing-masing para komandan di lapangan.

TNI

Wednesday, June 24, 2009

TDAS Sistim Informasi Pemantauan Situasi Udara

TDAS merupakan sistem informasi pemantauan situasi udara yang mengintegrasikan hasil tangkapan radar udara terpasang, baik radar sipil maupun militer, berupa data obyek bergerak yang melintas pada suatu daerah. Data tersebut diproses dan dikirim ke sebuah Display System berbasis peta yang senantiasa online untuk ditampilkan pergerakannya secara real-time.

Integrasi data tersebut dengan data-data lain seperti Flight Clearance memungkinkan setiap obyek bisa diidentifikasi sebagai obyek yang legal atau illegal yang menyusup ke wilayah udara suatu daerah. Data tersebut bisa menjadi dasar dilakukannya manuver penghadangan dan pengamanan udara.

Jika seluruh radar udara wilayah nasional terintegrasi ke dalam sebuah Display System terpusat, maka jadilah sebuah Sistem Pemantauan Udara Nasional yang terpadu.

Sistem ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan Komando Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS) Republik Indonesia akan sistem pemantauan udara yang terpadu, real-time, dan mengintegrasikan radar sipil dan militer di seluruh Indonesia. TDAS termasuk alutsista andalan KOHANUDNAS.



TDAS memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Integrasi radar sipil dan militer
2. Memproses data dari radar udara merek apapun
3. Penampilan data terpusat dan real time
4. Integrasi dengan Flight Plan dan Flight Clearance
5. Prediksi lintasan pesawat hingga x detik ke depan

TDAS dibangun dengan teknologi terbaru dari Microsoft untuk seluruh subsistemnya, yakni: Radar Data Processor dan Display System. Database yang digunakan adalah Oracle 10g.

TDAS telah dibangun sejak 1999 dan masih terus dikembangkan hingga saat ini.

TDAS telah diimplementasikan di Kosek I Halim dan Popunas Jakarta (1999), Kosek II Makasar (2001), Kosek III Medan (2002), dan Kosek IV Biak (2006); sehingga mencakup tampilan seluruh wilayah udara nasional.

Sistem ini sedang dikembangkan untuk bisa diintegrasikan dengan sistem monitoring matra lain (laut misalnya) sehingga bisa menjadi pioneer untuk dibangunnya sistem monitoring lalu lintas seluruh matra di tingkat nasional.

infoglobal

KRI Teluk Bone Singgah di Ambon


24 Juni 2009, Ambon -- Dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pangkalan, di dermaga Irian Lantamal IX hari ini (24/6) telah kedatangan KRI.Teluk Bone-511. KRI tersebut singgah di Ambon untuk melaksanakan bekul. Kapal jenis Landing Ship Tank yang dikomandani oleh Mayor Laut (P) Yusuf Setiawan ini melaksanakan dukangla Satgas Pulau Terluar (Puter) dari Pasmar-1 sebanyak 136 personel Marinir.

Disamping Satgas Puter, diatas kapal juga ada 28 personel Marinir yang juga telah selesai melaksanakan tugasnya dalam Satgas Sorong. Pulau-pulau terluar khususnya di wilayah bagian Timur Indonesia ini harus dijaga keutuhannya , jangan sampai kasus Ambalat terulang lagi tegas Mayor Yuusuf disela-sela saat istirahat minum kopi di Long Room Perwira kapal. Setelah selesai melaksanakan Bekul di Ambon, direncanakan besok (25/6) kapal akan bertolak menuju Pangkalan Surabaya.

Dibelakang KRI.Teluk Bone juga ada KRI. Teluk Cendrawasih-533, kapal ini juga melaksanakan bekul setelah berbulan-bulan melaksanakan operasi di perairan wilayah Timur. KRI.TCW-533 yang dikomandani Mayor Laut (P) Baharuddin Anwar ini juga rencananya setelah melaksanakan bekul di Ambon akan melanjutkan operasinya.

Penlantamal IX

SOYUS Sistem Simulasi Latihan Strategi dan Operasi Militer

SOYUS Wargaming System merupakan sistem simulasi untuk latihan strategi dan operasi militer, khususnya di lingkungan Sekolah Staf dan Komando (SESKO). Dengan menjalankan sistem ini, seorang perwira siswa (pasis) bisa membuat rencana operasi (RO) dan mengujinya bersama dengan (melawan) tim pasis yang lain melalui sebuah simulasi perang. Di saat yang sama, perwira pengawas (pawas) bisa berperan aktif dalam melakukan monitoring selama simulasi berlangsung.

Sistem ini didesain mengikuti aturan perang seperti pada kondisi sesungguhnya, sehingga setiap tim terdiri atas personel seperti layaknya pada latihan perang di alam terbuka. Mereka bisa mengatur strategi yang dituangkan dalam RO, baik dari aspek logistik maupun taktik secara bersama-sama dalam sebuah tim. Demikian juga ketika RO diuji dalam sebuah simulasi perang melawan tim lain.

Sistem ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan sistem simulasi perang pada Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (SESKOAU) yang masif, melibatkan banyak user dan tim, dan sesuai dengan Standard Operation Procedure (SOP) wargaming system militer.




SOYUS memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Membantu proses perencanaan skenario Olah Yudha
2. Membantu proses perencanaan, penggelaran, dan pelaksanaan operasi udara
3. Memungkinkan kolaborasi antar Pelaku dan Pelaku-Wasdal dengan simulasi radiogram
4. Visualisasi dinamika dalam bentuk animasi pergerakan unsur-unsur yang digunakan dalam operasi udara, termasuk dalam bentuk tiga dimensi (3D).
5. Kemampuan evaluasi dan penilaian setiap langkah perencanaan, penggelaran, dan pelaksaan operasi

Sebagai sebuah massively game player, sistem ini dilengkapi dengan teknologi terkini dari Microsoft dalam hal grafik, penangangan ribuan object dalam waktu yang bersamaan, realtimeness, dll.

Sistem ini dibangun dengan algoritma yang rumit, khususnya terkait dengan mengadopsi dan menerjemahkan karakter pesawat dan peralatan alutsista lain yang digunakan dalam sistem simulasi ini. Untuk itu, sistem ini dilengkapi dengan SimClock (penentu timing), Automatic Radiogram Sequencing, Visualisasi Dinamis, Automatic Warfare Activation, VoIP based communication, dll.

SOYUS telah diimplementasikan di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Udara (SESKOAU) sejak 2006.

Sistem ini terus dikembangkan tidak saja untuk matra udara, tetapi seluruh matra.

infoglobal

Frigate Admiral Gorskov Kedua Dibuat


24 Juni 2009 -- Konstruksi kapal perang jenis frigate kelas Admiral Gorskov kedua segera dimulai tahun ini di galangan kapal Severnaya Verf, St. Petersburg dan akan diluncurkan 2011.

Galangan kapal ini membangun frigate Admiral Sergei Gorshkov, kapal pertama dari frigate kelas Admiral Gorskov pada Februari 2006. Angkatan Laut Rusia berencana membeli hingga 20 unit kapal jenis ini.

Spesifikasi


Bobot: 4500 ton
Panjang: 130 meter
Lebar maksimum: 16 meter
Jarak tempuh: 4000 mil
Persenjataan
1x meriam 130 mm
8x rudal jelajah anti kapal SS-NX-26 Yakhont
1x sistem anti peperangan kapal selam Medvedka
1x sistem rudal pertahanan udara jarak menengah Hurricane

RIA Novosti
/@beritahankam

Kapal Bunga Mas Lima Berlayar Ke Teluk Aden

Bunga Mas Lima dikawal KD Perak kapal patroli terbaru TLDM dari kelas Meko A100. (Foto: standupper)

24 Juni 2009 -- Kapal bantuan perbekalan Bunga Mas Lima memulai pelayarannya ke Teluk Aden, Selasa (23/6). Bunga Mas Lima sebelumnya merupakan kapal niaga milik Malaysian International Shipping Corporation Bhd. (MISC) diubah menjadi kapal perang jenis perbekalan untuk menggantikan kapal perang KD Sri Inderapura, bertugas menjaga kapal-kapal dagang Malaysia dari serangan perompak di perairan Teluk Aden.

Bunga Mas Lima mempunyai panjang 132,8 meter dan lebar 22,7 meter serta mampu dipacu lebih 17 knot. Kapal membawa 59 orang, 21 awak kapal berasal dari warga sipil yang dilatih militer dan dijadikan Pasukan Simpanan Sukarela TLDM (PSSTLDM) sedangkan sisanya berasal dari anggota militer dari tiga angkatan.

Kapal dilengkapi dengan hanggar untuk menyimpan helikopter Super Lynx dan kapal cepat milik TLDM.

TLDM sudah mengirimkan lima kapal perangnya ke Teluk Aden sejak Agustus 2008. Sebelumnya kapal barang Malaysia dibajak oleh perompak saat melewati perairan Teluk Aden.

UTUSAN/@beritahankam

Bynkershoek dan Politik Kelautan RI

”Terrae protestas finitur, ubi finitur armorum vis—Kedaulatan teritorial berakhir di mana kekuatan senjata berakhir. ” (Cornelis van Bynkershoek, De Dominio Maris Desertatio, 1703)

Kapal patroli cepat 35 meter KRI Sanca buatan Fasharkan Manokwari. (Foto: military-photos)

24 Juni 2009 -- Apa yang disampaikan oleh Bynkershoek di atas mengingatkan pada semua negara yang memiliki wilayah laut, maka kedaulatan suatu negara di laut sangat bergantung pada kemampuan negara tersebut dalam melakukan pengawasan secara fisik terhadap wilayah laut yang dikuasainya itu. Artinya, kata Ahli Peneliti Utama LIPI, Syamsumar Dam, di Seminar Asosiasi Ilmu Politik Indonesia di Manado, Maret silam, semakin luas wilayah laut yang dikuasai oleh satu negara, semakin besar pula tanggung jawab negara tersebut untuk mengawasinya.

Indonesia, negara maritim terbesar di dunia dengan panjang garis pantai mencapai 81.000 km dan luas laut 5,8 juta km atau tiga perempat dari total luas wilayah, dengan perbatasan laut berimpit dengan 10 negara, jelas memiliki tanggung jawab sangat besar.

Sejauh ini, sebagaimana di perbatasan darat yang berimpit dengan perbatasan tiga negara, pemenuhan tanggung jawab terhadap wilayah laut dirasakan belum memadai.

Pernah satu ketika Laksamana Muda (Purn) Wahyono SK menyampaikan, kebutuhan ideal untuk menjaga wilayah laut kita dapat dihitung dari luas wilayah dibagi dengan kemampuan jelajah kapal. Bila sebuah frigat bisa mengawasi luas 300.000 km, kebutuhan kapal jenis ini adalah hampir 20 unit. Sementara untuk kapal patroli yang masing-masing punya jelajah pengawasan 50.000 km, yang dibutuhkan adalah 116 kapal.

Padahal, sekarang ini, seperti dicatat The Military Balance IISS (2008), jumlah frigat yang kita miliki—tanpa memperhitungkan umurnya—hanya 11 unit, sementara kapal patroli dan kapal yang punya kemampuan tempur pantai hanya 41 unit.

Ketika muncul ketegangan dengan negara lain, misalnya ketika Indonesia dihadapkan pada tumpang tindih klaim teritorial, seperti terjadi di Ambalat, menguatlah kesadaran akan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) laut.

Dipenuhi sendiri


KRI Kerapu kapal patroli cepat kelas FPB-57 Nav IV buatan PT. PAL. (Foto: TNI AL)

Mengatasi kendala pembelian alutsista yang makin tak terjangkau, semangat yang pernah mencuat—dan sejauh ini banyak dijadikan bahan pernyataan politik—adalah ”penuhi sendiri” kebutuhan yang ada, kecuali yang belum bisa dibuat oleh industri dalam negeri.

Dalam realitas, meski PT PAL telah mencapai kemampuan untuk membuat korvet, bahkan juga kapal selam, belum ada order untuk pembuatan kapal-kapal jenis itu. (Dalam kaitan ini, bisa diwujudkannya order 150 panser untuk TNI AD dari PT Pindad amat membesarkan hati, dengan segala tantangan yang menyertainya.)

Yang lebih memprihatinkan, kabar yang muncul beberapa pekan terakhir dari PT PAL justru bernuansa suram. Industri kapal nasional yang sebelum ini banyak dibanggakan ini justru dilanda kelangkaan dana, merugi, sehingga terpaksa harus menggilir kerja karyawan.

Benturan dengan logika


KRI Leuser jenis kapal bantu tunda buatan galangan kapal PT. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. (Foto: TNI AL)

Ilustrasi PT PAL dewasa ini sekali lagi melukiskan adanya kesenjangan antara penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen. Kemampuan rekayasa maju pesat diwujudkan dengan bisa memproduksi tanker 30.000 ton dan kapal barang 50.000 ton, juga kapal patroli cepat FPB 57. Sekali lagi, relevan apa yang dikemukakan oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono bahwa untuk masalah teknologi, kemampuan bangsa kita tak perlu diragukan. Tapi kemampuan manajemen, yang mencakup keterampilan untuk mengoordinasikan berbagai urusan, tampaknya masih banyak yang harus dipelajari.

Pada masa lalu, mantan Presiden BJ Habibie yang juga pernah memimpin PT PAL sering menyampaikan, menurut teori, kebutuhan akan kapal di Indonesia, mulai dari kapal perang hingga kapal nelayan, tidak akan pernah ada habisnya.

Pendekatan lain

KRI Sibarau eks HMAS Bandolier P95 hibah Australia, buatan galangan kapal Walkers Ltd., Australia tahun 1968.

Persoalan laut ini rupanya juga bisa dikaji dari disiplin lain. Dalam studi hubungan internasional dikenal politik kelautan, yang bertumpu pada pandangan kaum realis. Di sini, pemikir kekuatan laut Amerika, Alfred Mahan, menyatakan, potensi kelautan yang dimiliki oleh satu negara harus dapat dijadikan sebagai kekuatan laut yang menjadi unsur utama kekuatan nasional.

Pandangan Mahan di atas, menurut Syamsumar Dam, telah diperkaya oleh ahli teori lain, seperti Hans Morgenthau, Eric Grove, dan Sam Tangredi, yang memasukkan berbagai faktor untuk mendukung kelangsungan hidup satu negara, mulai dari geografis, sumber daya alam, kemampuan industri, kesiapan militer, penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, kualitas pemerintahan, hingga perdagangan maritim internasional.

Dan, ditegaskan, meski tidak akan menjadi kekuatan laut utama dunia seperti AS, Indonesia juga tidak ingin lagi dijadikan mangsa oleh bangsa lain.

Dalam konteks inilah Indonesia membutuhkan peninjauan kembali atas politik kelautan yang selama ini diterapkan. Kelapangan untuk mengakui masih adanya kelemahan dalam implementasi politik kelautan nasional diharapkan bisa menjadi pembuka jalan bagi hadirnya wawasan baru yang lebih progresif dan menjawab tantangan zaman.

Ninok Leksono/KOMPAS

Tolak Ambalat Masuk MI

10 Juli 2009, Semarang -- Presiden SBY menelpon PM Malaysia Najib Razak terkait persoalan Ambalat, Selasa (9/6) siang. Usai menghubungi PM Najib Razak, SBY menggelar jumpa pers di Hotel Gumaya, Semarang. 'Pembicaran itu berlangsung pukul 12.00 WIB, intinya, saya berharap agar perundingan, solusi yang kita pilih untuk menyelesaikan perbedaan terhadap perbatasan laut di wilayah Ambalat itu bisa berjalan lebih cepat, efektif dan lebih kondusif,' ujar SBY. (Foto: detikFoto/Abror Rizki/Setpres)

24 Juli 2009, Jakarta -- Pemerintah Indonesia menolak campur tangan lembaga internasional dalam penyelesaian sengketa perbatasan blok Ambalat dengan Malaysia. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bakal mempertahankan Ambalat dengan segala kekuatan yang ada.

Menurut SBY, Ambalat berbeda dengan Sipadan dan Ligitan yang telah jatuh ke tangan Malaysia.

’’Kasus Sipadan dan Ligitan dulu diserahkan kepada Mahkamah Internasional, sedangkan Ambalat tidak pernah kita berikan kepada siapa-siapa. Sebab, kita punya keyakinan bahwa wilayah itu adalah wilayah Indonesia,’’ kata SBY saat membuka Rapat Pimpinan Nasional Pemuda Pancamarga di Jakarta kemarin.

Dalam penyelesaian Ambalat, pemerintah memilih perundingan secara intensif, tanpa membawa ke Mahkamah Internasional (MI).

’’Dengan catatan, kedaulatan adalah harga mati. Diplomasi itu pilihan, bukan ragu-ragu, bukan tidak tegas,’’ ujarnya.

SBY mengatakan, Indonesia dan Malaysia sama-sama sepakat tidak memilih jalan peperangan dalam menyelesaikan kasus Ambalat.

’’Tapi, kita rasional, yang penting tidak ada satu meter pun wilayah kita lepas,’’ tandasnya.

Perang, lanjut SBY, akan menghabiskan anggaran ratusan triliun setiap tahun. Belum lagi korban jiwa berjatuhan dari kedua pihak.

’’Dunia internasional juga pasti mempertanyakan mengapa kita berperang antarnegara ASEAN,’’ tambah SBY.

Cara diplomasi, menurut SBY, dipandang lebih bermartabat. Pemerintah, lanjut SBY, sangat serius menangani Ambalat. ’’Ini akuntabilitas seorang presiden kepada konstitusi, negara, sejarah, dan kepada masa depan,’’ ujar SBY.

Ke Perbatasan

Belum tuntasnya masalah perbatasan, dan krisis di Blok Ambalat, Nunukan, serta berbagai pelecehan yang diterima TKI di Malaysia, membuat anggota DPD RI gerah. Empat anggota DPD asal Kaltim yang tergabung dalam Pansus Perbatasan DPD RI, hari ini akan bertolak keempat lokasi di perbatasan. Yakni, Tarakan, Kerayan, Nunukan, dan Sebatik. Tujuannya, untuk memantau daerah-daerah yang berdekatan dengan Malaysia.

Sebelum itu, pada Selasa (23/6) kemarin, pansus ini bertemu dengan Pangdam VI/Tanjungpura Mayjen Tono Suratman, di Makodam VI/Tpr, Balikpapan.

“Banyaknya kasus dengan negeri jiran (Malaysia) menunjukan tetangga kita ini tak ada itikad baik dengan Indonesia,” kata Luther Kombong, salah seorang anggota DPD asal Kaltim, kepada harian ini tadi malam.

Ia menjelaskan, pada pertemuan dengan Pangdam mulai pukul 10.00 Wita hingga 13.00 Wita itu, pihaknya mendengarkan pemaparan dari Kodam VI/Tpr tentang penanganan kasus Ambalat dan kawasan perbatasan lainnya. Mengingat, kata dia, perbatasan di wilayah Kalimantan sangat panjang. Seperti diketahui, di Kaltim saja panjang perbatasan 1.000 kilometer, ditambah Kalbar yang mencapai 2.400 kilometer.

“Memang kita tahu, TNI kita tentu dalam kondisi apa pun pasti sudah siap untuk berperang mempertahankan NKRI,” ujarnya.

Karena itu, jelasnya, untuk program jangka panjang, mengurangi krisis klasik perbatasan harus ada perundingan bilateral antara Indonesia-Malaysia. Mengingat, sebagai negara anggota ASEAN, dalam menghadapi konflik perlu dilakukan negosiasi antara kedua negara. Langkah ini diambil tentu untuk menghindari pecahnya perang antara negara serumpun ini.

Di sisi lain, ia menambahkan, harus ada evaluasi internal dalam negeri secara komprehensif. Pada pertemuan yang juga dihadiri perwakilan dari Pemprov Kaltim tersebut, ia juga meminta Pemerintah Pusat dan daerah memperhatikan perekonomian warga perbatasan. Misalnya, untuk program jangka panjang, ia merekomendasi agar ada pembangunan yang serius dan berkesinambungan di perbatasan.

“Jadi pembangunan di perbatasan itu jangan hanya lip service aja dari pemerintah pusat dan daerah,” urainya. Misalnya, tambah dia, untuk pembangunan pulau terluar, pemerintah bisa melakukan mobilisasi warga untuk tinggal di kawasan tersebut. Tentu dibarengi pembangunan infrastruktur dan penyediaan pasokan kebutuhan yang sesuai. Selain itu, bagi warga perbatasan yang bermata pencaharian sebagai nelayan, pemerintah bisa menyediakan kapal dan alat pencari ikan yang canggih. Bahkan, harus juga dilengkapi GPS. Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran oleh Malaysia bisa langsung berkoordinasi dengan tentara Indonesia.

Ia juga menyarankan kepada pemerintah, untuk menyetop pengiriman TKI ke Malaysia. Karena, kasus pelecehan dan tindak kriminal terhadap TKI di negeri tetangga itu tak pernah tuntas. Mengingat, sudah sejak lama, TKI di negara pimpinan Najib Tun Razak itu mendapat perlakuan tak manusiawi. Seperti, penyiksaan yang dialami Siti Hajar.

Tim, jelasnya, juga meminta pemerintah untuk menghentikan pemberian izin perkebunan dan HPH kepada pengusaha asal Malaysia.

Terpisah, Kepala Penerangan Kodam VI/Tpr Letkol Czi Bagus Antonov Hardito mengatakan, pertemuan antara Pangdam dengan Pansus Perbatasan hanya sebatas audiensi antara kedua lembaga itu. Karena, kata dia, besok (hari ini) rombongan akan bertolak ke Kaltim bagian utara.

“Mereka akan mengecek perbatasan, tapi sebelumnya bertemu dulu dengan Pangdam untuk mendengar pemaparan tentang kondisi di perbatasan,” kata dia via telepon seluler.

KALTIM POST

Pesawat Tempur Lanud Iswahyudi Dipasang VDR

Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro, S.Sos berbincang langsung dengan Letkol Lek Eddy S dan Direktur PT. ITS, Adi Sasongko, ST tentang kinerja VDR di pesawat tempur.

24 Juli 2009,Magetan -- Menindaklanjuti berbagai musibah pesawat TNI AU dan sulitnya penyelidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan pesawat terbang, Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AU (Dislitbangau) telah mengadakan kerjasama dengan PT. Infoglobal Teknologi Semesta (PT. ITS) untuk memasang alat perekam di setiap pesawat TNI AU baik Pesawat Tempur, Transport, maupun Pesawat Helly. Hal ini dimaksudkan agar setiap proses penerbangan yang dilakukan dapat terekam secara utuh, sehingga bila terjadi trouble sekecil apapun lebih memudahkan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Letkol Lek Eddy S, Staf Dinas Komunikasi dan Elektronika TNI AU (Diskomlekau) menyampaikan bahwa Pesawat Tempur TNI AU yang akan dipasang alat perekam tersebut adalah Pesawat F-16/Fighting Falcon dan F-5/Tiger yang bermarkas di Lanud Iswahjudi Magetan serta Pesawat Shukoi bermarkas di Lanud Hasanuddin Makasar, Rabu (24/6). Untuk di Lanud Iswahjudi alat perekam yang berupa Video Cassete Recorder (VCR) telah dicobakan di pesawat F-5/Tiger di Skadron Udara 14 dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Selama ini pesawat tempur F-5 E/F dalam melaksanakan misi perekamam selama penerbangan, masih menggunakan Video Cassete Recorder (VCR). Dikarenakan peralatan tersebut saat ini sudah tidak dapat merekam karena statusnya sudah absolutte, maka Dislitbangau telah berusaha melaksanakan penelitian pembuatan Video Disc Recorder (VDR).

Menurut ketua tim dari Dislitbangau, Kolonel Lek Teguh P.S. S.E, VDR merupakan peralatan pengganti VCR yang dapat melaksanakan perekaman baik audio maupun video selama penerbangan. Karena VDR tersebut terdiri dari Hardisk Solid State SATA 64 GB yang dapat merekam kegiatan penerbangan selama 11 jam. Dikatakan dengan menggunakan peralatan tersebut akan lebih memudahkan bagi penerbang, sehingga efektifitas dan efisiensi perekaman proses penerbangan dapat dicapai oleh pesawat tempur F-5 E/F secara optimal.

Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanud Iswahjudi, Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro, S.Sos menekankan bahwa prototipe yang siap pakai telah banyak yang ditawarkan guna mendukung perfomance pesawat yang ber-home base di Lanud Iswahjudi. Namun demikian, pada prinsipnya Lanud Iswahjudi selalu mengedepankan Hirarki, Disiplin, dan Loyalitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Oleh karenanya dalam hal yang terkait dengan Software pesawat tersebut, tetap memerlukan adanya hitam di atas putih perijinan yang diberikan oleh Pimpinan. Demikian penekanan Marsma TNI Bambang Samoedro, S.Sos usai mendapat penjelasan dari Ketua Tim dari Dislitbangau yang diikuti oleh Direktur PT. ITS, Adi Sasongko, ST., bertempat di Ruang Briefing Penerbangan Disops Lanud Iswahjudi, Rabu (24/6).

Pentak Lanud Iswahyudi

Tuesday, June 23, 2009

Delapan Kapal Nelayan China Ditangkap

Dua anggota TNI AL, berdiri di di atas geladak salah satu dari delapan kapal ikan berbendera China, yang berhasil ditangkap kapal patroli Departemen Kelautan dan Perikanan, di dermaga Stasiun PSDKP di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Rabu (24/6). Kapal Patroli Departemen Kelautan dan Perikanan menangkap delapan kapal ikan asal China yang masing-masing bermuatan 130-150 ton ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Laut Cina Selatan. Selanjutnya, delapan kapal yang menggunakan alat tangkap trawl beserta 77 anak buah kapal tersebut, akan diserahkan kepada TNI AL sebagai penyidik dalam proses penyelesaian illegal fishing. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ama/09)

23 Juni 2009, Pontianak -- Delapan kapal nelayan China yang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut China Selatan, tepatnya sekitar 100 mil sebelah utara Kepulauan Natuna, Sabtu (20/6), pukul 12.30, ditangkap tiga kapal patroli milik Departemen Kelautan dan Perikanan RI.

Seluruh kapal nelayan China yang masing-masing berbobot 300 grosston, berikut 77 anak buah kapal (ABK), Selasa (23/6), dibawa ke Pontianak, Kalimantan Barat, untuk diproses secara hukum.

Sebenarnya, saat itu ada 30-an kapal China yang mencuri ikan di perairan itu. Akan tetapi, hanya delapan yang berhasil ditangkap, sedangkan yang lainnya lolos.

"Kapal-kapal itu secara nyata berada di ZEEI dan tertangkap tangan sedang mencuri ikan. Ini dibuktikan dengan semua palka terisi penuh sekitar 130-150 ton ikan," kata Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Aji Sularso, Selasa (23/6) malam di Pontianak.

Penangkapan delapan kapal nelayan China itu dilakukan Kapal Patroli DKP Hiu 03, KP Hiu 09, dan KP Hiu 10. Kapal itu ditangkap saat menjaring ikan menggunakan trawl atau pukat harimau di ordinat 5° lintang utara dan 109° bujur timur.

Aji memperkirakan, kerugian negara akibat praktik pencurian ikan oleh delapan kapal nelayan itu berkisar Rp 24 miliar. Jumlah itu belum termasuk kerugian akan adanya kerusakan lingkungan akibat penggunaan trawl.

KOMPAS

Perlu Kegiatan Permanen di Wilayah Perbatasan

Tapal batas Indonesia-Malaysia di Tanjung Dato Kalimantan. Tapal batas perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu hilang akibat pembukaan lahan oleh Pengusaha Malaysia. (Foto: sambas.go.id)

23 Juli 2009, Jakarta -- Sengketa pelanggaran garis batas antara Indonesia dan Malaysia, baik darat maupun laut masih sering terjadi di wilayah-wilayah perbatasan. Untuk mengatasi hal ini, pemda setempat didesak untuk mengadakan kegiatan permanen bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Hal tersebut disampaikan oleh Pangdam VI Tanjungpura Tono Suratman dalam dialog dengan Pansus RUU Perbatasan DPD RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (23/6).

"Dalam rangka mengantisipasi segala bentuk ancaman dari luar, pemerintah perlu mendesain semacam desa mandiri agar masyarakat yang berada di perbatasan memiliki kegiatan yang permanen di sana," ujar Tono.

Ia mengungkapkan, untuk menjaga keutuhan NKRI, khususnya di wilayah perbatasan, maka pemerintah provinsi hendaknya melakukan penjagaan keamanan dan pemberian kesejahteraan kepada masyarakat setempat.

Saat ini, Kodam Jaya Tanjungpura dalam tugasnya untuk mengamankan perbatasan darat di Kalimantan telah menempatkan 56 pos di sepanjang 24 km. Pos-pos tersebut ditempatkan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi pelanggaran garis batas, penebangan dan penambangan ilegal, serta wilayah yang kerap dipergunakan sebagai 'jalan tikus' bagi para penyelundup ataupun TKI ilegal. "Masing-masing pos kami menempatkan 20 hingga 25 personel," terangnya.

Selain itu, TNI juga membentuk pos gabungan dengan tentara diraja Malaysia dan membentuk pos terpadu yang terdiri dari instansi imigrasi dan bea cukai. Kendati demikian, Malaysia masih kerap melakukan pelanggaran seperti penggeseran bahkan pencabutan garis patok seperti yang terjadi di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur.

"Malaysia kerap meletakkan 18 sampai 20 alat berat mereka di wilayah perbatasan di Pulau Sebatik. Pemerintah RI harusnya jangan tinggal diam, kita harus segera membuat jalan permanen di sana agar bisa digunakan oleh rakyat Indonesia," tuturnya.

Pembuatan tanda serta pengadaan kegiatan permanen di wilayah perbatasan sangat penting dilakukan agar peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah NKRI tidak akan terjadi lagi. "Lepasnya Sipadan dan Ligitan karena saat itu pemerintah Malaysia mengelola kedua pulau itu dan membuat kegiatan permanen bagi para nelayan Malaysia. Bahkan mereka mendirikan cottage di pulau tersebut, akhirnya Indonesia tidak bisa apa-apa," kata Tono.

Ia pun mengatakan, ancaman lain di wilayah perbatasan darat adalah penyelundupan kayu dan barang tambang secara ilegal. Di Kalimantan, lanjutnya, ada sebuah pabrik kayu milik Malaysia yang berada sekitar 750 km dari perbatasan. "Ini rawan sekali terjadi penyelundupan kayu, karena nyatanya pabrik kayu itu tidak punya HPH. Sementara pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan wilayah yurisdiksinya," tukasnya.

Pembangunan desa-desa mandiri di kawasan perbatasan juga penting, menurut Tono, sebagai kantong-kantong logistik bangsa jikalau sewaktu-waktu terjadi kontak fisik antara tentara Indonesia dengan tentara Malaysia terkait sengketa garis batas.

Terkait pengamanan di wilayah perairan Ambalat, Tono mengatakan, pemerintah akan membuat bagan-bagan ikan di sekitar karang unarang mercusuar Dinas Perhubungan di perairan Ambalat yang menjadi patok batas wilayah Indonesia.

"Untuk menjaga perairan Ambalat, Pemda Kabupaten Nunukan merencanakan membangun bagan ikan. Intinya kita ingin mengatakan kepada Malaysia ini adalah wilayah Indonesia. Bila kapal Indonesia hanya bolak-balik patroli itu percuma saja tanpa adanya kegiatan permanen di sana (Ambalat)," ujarnya.


MEDIA INDONESIA