Saturday, December 25, 2010

Rusia Umumkan Mistral Pemenang Tender

Mistral di Rusia. (Foto: AP)

25 Desember 2010 -- Presiden Rusia Dmitry Medvedev menghubungi timbalannya Perdana Menteri Nicolas Sarkozy lewat telephone mengatakan Perancis memenangkan tender pembuatan kapal pengangkut helikopter untuk Angkatan Laut Rusia.

Pemenang tender terdiri dari konsorsium perusahaan Perancis DCNS dan perusahaan Rusia United Shipbuilding Corporation (USC), diumumkan biro press Kremlin.

Pada tahap pertama, dua kapal pengangkut helikopter kelas Mistral akan dibangun bersama Perancis dan Rusia di galangan kapal STX di Saint-Nazaire, Perancis dan dua kapal lainnya dibangun di galangan kapal Admiralty di St. Petersburg, Rusia.

Kapal pertama diharapkan dibangun dalam 36 bulan setelah Rusia menyerahkan pembayaran pertama yang dijadwalkan Januari 2011.

Kapal pengangkut helikopter kelas Mistral dapat membawa dan mengoperasikan 16 helikopter, empat kapal pendarat, 70 kendaraan tempur termasuk 13 main battle tank (MBT) dan 450 personil.

Militer Rusia mengumumkan berencana mengoperasikan kapal kelas Mistral di Armada Utara dan Pasifik.

RIA Novosti
/Berita HanKam

Friday, December 24, 2010

Tank BMP-3F di Uji Coba

Tank Amphibi BMP-3F buatan Rusia sedang uji coba Embarkasi dan Debarkasi ke Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang berlangsung di Dermaga Madura dan dermaga E, Koarmatim, Pangkalan TNI AL Ujung, Surabaya. Kamis (23/12).

23 Desember 2010, Surabaya -- Tank amfibi BMP-3F yang baru dibeli dari Rusia di uji coba untuk Embarkasi (masuk) ke Kapal Perang. Dua Kapal perang yang ditunjuk untuk uji coba kendaraan tempur ini adalah KRI Teluk-Penyu-513 dan KRI Surabaya-991 di Dermaga Madura dan dermaga E, Koarmatim , Ujung, Surabaya. Kamis (23/12).

Setelah dilaksanakan uji coba untuk melaksanakan pendaratan amphibi di pantai Banongan, Situbondo beberapa waktu lalu, kini Tank buatan Rusia itu masih harus di uji coba untuk melaksanakan Embarkasi dan Debarkasi (Keluar/masuk) kapal, sebelum melaksanakan tugas selanjutnya sebagai bagian dari Alutsista TNI AL dalam mendukung sebuah operasi amfibi.

Dalam uji coba yang berlansung selama 4 hari ini, dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada para awak tank dan juga kepada Awak KRI yang bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas. Sebab kedua unsur tersebut merupakan dua tim yang harus bekerja sebagai satu tim untuk mencapai sukses dalam setiap pendaratan.

Tank yang baru dibeli ini, sangat mutakhir dibanding tank amphibi yang dimiliki sebelumnya. Ada beberapa komponen dan kelengkapan yang lebih canggih dan mutahir sehingga dapat berfungsi ganda disamping bisa angkut pasukan.

Kelengkapan yang dimiliki tank type ini antara lain, merupakan tank amphibi yang dilengkapi dengan satu buah meriam 100 mm, meriam 30 mm, senjata PKTM kaliber 7,62 3 pucuk, rudal Arkan yang berfungsi untuk melakukan serangan darat dan udara Juga dilengkapi dengan sistim sirkulasi udara (NBC) yang berguna untuk menanggulangi peperangan Nuklir, Biologi, dan Kimia (Nubika). Selain itu, juga diperlengkapi dengan sinar Inframerah dan teropong bidik sasaran. Untuk melengkapi jaringan Komunikasi Tank BMP 3 F ini, menggunakan pesawat radio R 173 dengan jarak jangkau maksimum 12 Km. Alat komunikasi yang dipergunakan berguna untuk melakukan komunikasi baik di dalam ataupun di luar kendaraan amphibi itu.

Sedangkan kelebihan lain yang dimiliki adalah kemampuan melaju di darat dengan kecepatan 70 Km / jam, bila sedang berada di laut dapat mencapai kecepatan 10 Km/jam. Sementara itu, untuk sistim kemudi menggunakan hydrolik, kalau mengenai system operasional persenjataan menggunakan manual dan elektrik.

Tank yang mampu menampung 10 orang personel terdiri dari 7 orang pasukan dan 3 orang awak itu dibuat di Kurgan, Rusia tahun 2009. Tank jenis ini masuk ke Resimen Kavaleri Marinir (Menkav Mar) Batalyon Kavaleri 1 Marinir Karang Pilang, Surabaya sebanyak 17 unit .

Dispenarmatim

AS Komitmen Bantu Pelihara Hercules TNI AU


24 Desember 2010, Jakarta -- Pemerintah Amerika Serikat menegaskan komitmennya untuk membantu pemeliharaan pesawat-pesawat angkut berat C-130 milik Hercules TNI Angkatan Udara.

Atase Udara (Atud) Amerika Serikat Colonel Kevin A Booth mengatakan hal itu saat mengunjungi Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat di Jakarta, Kamis.

Juru bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama TNI Bambang Samoedro, usai pertemuan itu mengatakan, sekarang satu unit pesawat angkut berat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara menjalani pemeliharaan berat dalam Programmed Depot Maintanance (PDM) di hangar perusahaan ARINC di Oklahoma, AS.

"Semula direncanakan lebih dari satu, namun kita baru kirim satu. Tetapi mereka tetap komitmen untuk membantu pemeliharaan sejumlah pesawat Hercules TNI Angkatan Udara," kata Bambang.

Satu pesawat yang menjalani pemeliharaan berat di ARINC untuk kali pertama itu, bernomor register A-1323.

"Program pemeliharaan PDM tersebut merupakan pemeliharaan tingkat berat untuk pesawat C-130 Hercules yang mengacu pada technical order yang dikeluarkan AS. Program ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah disepakati angkatan udara RI dan AS," katanya, menambahkan.

Bambang menegaskan, program pemeliharaan yang dibiayai dengan hibah AS itu bertujuan meningkatkan kemampuan dan kesiapan pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara.

"Pengerjaan pemeliharaan itu akan dilangsungkan selama enam bulan, melibatkan sepuluh orang teknisi TNI Angkatan Udara dalam rangka alih teknologi," ungkapnya.

Tentang penyelesaian pemeliharaan satu unit Hercules itu, Bambang mengatakan, "dari rencana enam bulan, kemungkinan mundur hingga lebih dari enam bulan karena ternyata banyak yang harus diperbaiki dan diganti.".

Perbaikan menyeluruh satu unit Hercules itu diperkirakan menelan biaya senilai 6,5 juta dolar AS.

ANTARA News

Thursday, December 23, 2010

Danlanud Sulaiman Tinjau Latihan Siswa Sejursarta


Komandan Lanud Sulaiman Kolonel Pnb Gutomo, S.I.P didampingi Danskadik 204 Letkol Psk Soleh, S.Pd, M.M sedang memeriksa kesiapan perlengkapan peralatan siswa sejursarta paskhas angkatan ke-40 dalam latihan lapangan. Bandung, Kamis (23/12).

23 Desember 2010, Soreang -- Komandan Lanud Sulaiman Kolonel Pnb Gutomo, S.I.P didampingi Danskadik 204 Letkol Psk Soleh, S.Pd, M.M berkesempatan meninjau kegiatan Latihan dan kegiatan belajar mengajar Siswa Sejursarta Paskhas angkatan ke-40 di lembaga pendidikan Skadik 204 Lanud Sulaiman, Kamis (23/12).

Dalam kunjungannya Danlanud mengingatkan kepada seluruh siswa untuk tetap belajar, berlatih, dan terus memahami teori-teori yang diberikan instruktur untuk diterapkan pada saat latihan yang sebenarnya.

"Tumbuhkan semangat dan motivasi serta disiplin pada diri setiap siswa untuk menjadi yang terbaik dalam setiap kegiatan. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara belajar dan berlatih secara serius dalam upaya meningkatkan ketrampilan prajurit yang profesional untuk menghadapi tugas di masa depan yang lebih berat," ujar Danlanud.

Ditambahkanya, agar seluruh siswa memanfaatkan kegiatan latihan dengan maksimal, karena latihan ini merupakan ajang terbentuknya kemampuan mental fisik yang kuat, dan membutuhkan kecermatan serta ketrampilan secara khusus.

Pada kesempatan itu pula Danlanud secara langsung memeriksa satu persatu perlengkapan dan kesiapan siswa Sejursarta Angkatan ke-40 pada sesi latihan yang telah menempuh selama satu bulan dari rencana tiga bulan pendidikan.

PRLM

Kopaska Peragakan Atasi Terorisme di WBL

Sejumlah anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL melakukan penyergapan ketika terjadi pembajakan kapal oleh teroris di Wisata Bahari Lamongan (WBL), Jawa Timur, Rabu (22/12). Simulasi penyergapan teroris tersebut dalam rangkah peringatan Hari Nusantara XI Provinsi Jatim. (Foto: ANTARA/Syaiful Arif/Koz/mes/10)

23 Desember 2010, Lamongan -- Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan laut (AL) peragakan mengatasi terorisme di laut, saat Upacar Hari Nusantara XI di Wisata Bahari Lamongan (WBL), Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Rabu.

Aksi demontrasi kemampuan tempur prajurit Kopaska menampilkan pembebasan dan perebutan kembali kapal yang telah dibajak oleh perompak.

Disimulasikan sebuah kapal penangkap ikan dari nelayan Indonesia yang sedang dikuasai oleh sekelompok perompak dari negara asing.

Mereka menawan para nelayan Indonesia dan bermaksud membawa kapal dan muatannya untuk dibawa ke negara mereka.

Satu tim Kopaska Koarmatim dibawah pimpinan Letnan Satu Laut Khusus Arafat bergerak cepat melaksanakan aksi perebutan kembali.

Mereka menggunakan dua unit perahu cepat melaksanakan droping pasukan, sedangkan satu unit lainnya malaksanakan manuver guna mengalihkan perhatian pembajak.

Dengan sigap dan cepat mereka segera masuk ke kapal sasaran dan melumpuhkan pembajak satu persatu dengan teknik ship boarding dan menggunakan senjata MP-5 kaliber 9 milimeter.

Sementara itu, dari arah dermaga WBL, disimulasikan sebuah basis pertahanan musuh yang berada di pesisir. Mereka menguasai sebagai objek vital strategis sebagai pertahannya untuk melepaskan dari NKRI.

Kemudian satu tim Kopaska melakukan raid penghancuran terhadap instalasi tersebut dari bawah air. Sementara satu tim lainnya melakukan pengelabuhan guna menarik perhatian musuh.

Puncaknya, dengan aksi pendadakan yang akurat seluruh musuh dapat dilumpuhkan. Selanjutnya tim raid yang dipimpin oleh Letnan Satu Laut Suplay Bambang, melakukan demolisi atau penghancuran terhadap objek vital dengan bahan peledak yang telah dirakit.

Selanjutnya detonator diserahkan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk diledakkan dengan hitungan mundur.

"Laut Indonesia memiliki sumberdaya yang melimpah. Tetapi saat ini telah terjadi kerusakan yang luar biasa akibat penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut," katanya usai menjadi Irup Upacara Hari Nusantara IX, Rabu

Dengan semangat yang tinggi seperti yang telah diperagakan oleh Kopaska, dia mengajak di moment Hari Nusantara ini untuk bersama-sama menjaga laut.

Acara bertajuk "Hari Nusantara Membangkitkan Budaya Bahari" itu, juga dihadiri Bupati Lamongan Fadeli beserta istri, Wakil Bupati Lamongan Amar Saifudin beserta istri, Jajaran Muspida, Kepada SKPD se-Kabupaten Lamongan, serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).

Sementara itu tampak hadir pula Komandan Gugus Tempur Laut Koarmatim (Danguspurlatim) Laksamana Pertama AL Widodo, Komandan Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Letkol Laut Yeheskiel Katiandagho serta Direktur Direktorat Polisi Perairan (Dirpolair) Polda Jatim Kombes Pol Anang Syarif Hidayat juga tampak hadir diantara tamu undangan.

ANTARA Jatim

Alenia Tampilkan M-346 Master AU Italia

(Photo: Alenia Aermacchi)

23 Desember 2010 -- Alenia Aermacchi menampilkan dua jet latih lanjut M-346 Master pertama kalinya, pesawat ini bagian batch pertama dari enam jet yang dipesan Angkatan Udara Italia, Selasa (21/12).

Peluncuran pesawat dilakukan di pabrik pesawat Alenia Aermacchi di Venegono Superiore, dihadiri pimpinan perusahaan dan perwakilan Angkatan Bersenjata Italia dan pejabat pemerintah daerah.

Pesawat akan dikirim ke unit pengujian terbang AU Italia di Pratica, Lanud Mare dekat Roma. Pesawat akan menjalani pengujian evaluasi operasi. AU Italia akan menerima empat pesawat pada 2011, menjadikan angkatan udara pertama di dunia mengoperasikan M-346 Master.

Jet latih lanjut M-346 Master dapat digunakan melatih para pilot sebelum mengoperasikan jet tempur generasi keempat dan kelima. AU Singapura telah memesan 12 pesawat, menyingkirkan jet latih buatan Korea Selatan T-50.

Alenia Aermacchi
/Berita HanKam

Lantamal IX Uji Coba Lapangan Tembak Baru


23 Desember 2010 -- Para personel Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) IX, Rabu, menggelar latihan menembak dengan pistol dan senapan panjang dalam rangka uji coba lapangan tembak baru di Dusun Telaga Kodok, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Kepala Dinas Penerangan Lantamal IX, Mayor Laut (E) Wahyu Broto mengatakan, latihan menembak itu dilaksanakan di atas tanah milik Lantamal IX seluas 494.000 meter persegi yang selama ini dijaga para prajurit Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) IX, Ambon.

“Selama ini personel Lantamal IX hanya berlatih menembak di Lapangan Tembak di Desa Halong. Itu pun hanya menggunakan pistol. Sedangkan latihan dengan senapan panjang dilakukan di lapangan milik TNI AU di Desa Laha (Kecamatan Leihitu Barat, Ambon),” kata Wahyu.

Dia mengatakan, dengan adanya lapangan tembak baru itu, dapat memperlancar latihan menembak para anggota TNI AL sehingga tidak lagi “meminjam” lokasi tembak yang cukup jauh di Desa Laha, milik TNI AU.

Uji coba lapangan tembak baru itu diikuti langsung oleh Komandan Lantamal IX, Laksamana Pertama TNI Dadang S. Wirasuta yang didampingi para Asisten.

Danlantamal Dadang S. Wirasuta beserta para asistennya juga perwira-perwira lain melakukan latihan tembak menggunakan pistol.

Sementara para bintara dan tantama ikut serta dalam latihan itu dengan menggunakan senapan laras panjang.

“Diharapkan dengan latihan yang intensif dan teratur, akan terbentuk profesionalisme prajurit yang dapat mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut,” kata Wahyu Broto.

ANTARA Maluku

DPR Harus Cepat Selesaikan Regulasi Pertahanan

Gedung DPR/MPR. (Photo: detikFoto/Dikhy Sasra)

23 Desember 2010, Jakarta -- Tak adanya rancangan undang-undang (RUU) terkait pertahanan yang diselesaikan DPR dikhawatirkan akan menghambat reformasi di bidang pertahanan. DPR harus menyelesaikan empat RUU yang saat ini sangat dibutuhkan di bidang pertahanan, yakni RUU Intelijen, RUU Rahasia Negara, RUU Komponen Cadangan, dan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan.

“Minimal tahun 2011 ini ada salah satu yang sudah selesai. Jika tidak, saya khawatir DPR saat ini tidak ada bedanya dengan DPR pada periode sebelumnya. Tidak ada satu pun RUU yang diselesaikan untuk bidang pertahanan,” kata pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramo dhawardani, seusai diskusi “Refleksi Akhir Tahun” di Jakarta, Rabu (22/12).

Pembentukan UU, menurut nya, sangat penting dilakukan karena hanya dengan regulasi pemerintah bisa mene rapkan mekanisme dan ke wenangan. Untuk itu, dia ber harap DPR menyerapnya dengan cepat. Untuk revitalisasi industri pertahanan, misalnya, pemerintah, khususnya Kementerian Pertahanan, tidak bisa menentukan regulasi yang baik untuk menumbuhkan kembali geliat industri pertahanan. “Industri pertahanan itu bukan industri biasa. Perlu proteksi, penganggaran yang khusus.

Kita harus melihatnya dalam jangka panjang,” jelasnya. Sementara itu, pengamat militer dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, meminta pemerintah mengubah strategi pertahanan yang diterapkan selama ini, yakni dari strategi pertahanan darat ke strategi pertahanan maritim dan udara. “Pertahanan kita sesungguhnya adalah di laut dan udara,” ujarnya.

Pemerintah dinilai tak serius merancang strategi pertahanan yang tepat. Padahal, seharusnya pemerintah melihat Indonesia bukan dari dalam, tapi dari luar. “Kita harus mengamankan apa yang kita punya. Tidak ada alasan dari pemerintah karena terbatasnya anggaran. Masa anggaran untuk pemilu saja bisa, kenapa untuk pertahanan tidak bisa?” katanya.

Koran Jakarta

Wednesday, December 22, 2010

Penerbang Tempur Hawk 100/200 Latihan Terbang Malam

(Foto: Dispenau)

22 Desember 2010, Pontianak -- Pesawat tempur Hawk 100/200 dari Skadron Udara 1 Lanud Supadio Pontianak melaksanakan latihan terbang malam, yang berlangsung selama tiga hari. Latihan terbang malam yang digelar Skadron Udara 1 tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan profisiensi dan kemampuan para penerbang sehingga dalam kondisi dan situasi apapun baik siang ataupun malam, siap melaksanakan tugas operasi yang dibebankan negara

Bagi penerbang tempur, terbang malam bukan merupakan hal yang luar biasa namun perlu terutama pada saat lepas landas dan mendarat yang sangat mengandalkan instrumen visual dengan alat bantu lampu penerangan yang ada di dua sisi landasan, untuk itu para penerbang dituntut lebih teliti dan hati-hati dalam menerbangkan pesawat serta melakukan manuver.

Komandan Lanud Supadio Kolonel Pnb Imran Baidirus, S.E. mengatakan latihan terbang malam guna untuk meningkatkan profesional para penerbang dalam mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi, ancaman serta pelanggaran wilayah kedaulatan hukum nasional oleh pihak lain. Untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan serta tetap terpeliharanya keahlian terbang, para penerbang membutuhkan latihan yang berkesinambungan dengan situasi siang ataupun malam sehingga para penerbang dapat mengatasi berbagai tantangan tugas yang dihadapi.

”Terbang malam mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi dan perbedaan yang spesifik dibanding terbang siang hari. Dalam terbang malam, seorang penerbang dalam mengoperasikan pesawat hanya mengandalkan instrument pesawat dan peralatan pendukung yang ada di cokpit. Keterbatasan jarak pandang juga merupakan kesulitan yang harus diatasi,” tambah Danlanud.

Menurut Komandan Skadron Udara 1 Letkol Pnb Tjahya Elang Migdiawan, latihan terbang malam merupakan salah satu latihan yang penting bagi para penerbang maupun ground crew sehingga dapat meningkatkan kemampuan operasional Skadron Udara 1. ”Latihan terbang malam ini juga melatih dan dapat dijadikan barometer untuk mengukur kemampuan kesiapan personel yang ada, baik kesiapan para penerbang, alutsista serta kesiapan teknisi dalam penyiapan pesawat,” tambahnya.

Pentak Lanud Supadio/Pos Kota

8 Kapal Ikan Vietnam Berbendera Indonesia Ditangkap

Puluhan anak buah kapal (ABK) Vietnam berdiri di depan jajaran kapal Vietnam berbendera Indonesia yang diamankan di dermaga Mako Polair Polda Kalbar di Pontianak, Rabu (22/12). Sebanyak delapan kapal asal Vietnam berbendera Indonesia bermuatan 27 ton ikan campur dan 108 ABK berhasil diamankan oleh KP Antareja-510 dan KP Jalak-635 milik Direktorat Kepolisian Perairan, saat sedang menangkap ikan menggunakan pukat harimau di Perairan Laut Natuna. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ed/ama/10)

22 Desember 2010, Pontianak -- Direktorat Kepolisian Perairan Satuan Patroli Nusantara Markas Besar Kepolisian RI menangkap delapan kapal motor ikan asal Vietnam namun berbendera Indonesia, saat mencuri ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Natuna.

Direktur Reserse dan Kriminal Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Komisaris Besar (Pol) Bambang Priyambada di Pontianak, Rabu mengatakan, delapan kapal motor asal Vietnam itu ditangkap saat Operasi Jaring 2010, 9 - 16 Desember.

Kapal tersebut ditangkap saat sedang mencuri ikan menggunakan pukat harimau oleh Kapal Patroli Antareja 501 dan KP Jalak 635.

Ia menjelaskan modus pencurian itu, mereka melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia menggunakan bendera dan nama kapal berbahasa Indonesia untuk mengelabui petugas agar dikira nelayan lokal.

Kedelapan kapal motor asal Vietnam yang ditangkap tersebut, di antaranya KM Sejahtera Alam 111, 112, 97, 98, 109, 110, 205 dan KM Sejahtera Alam 206 yang semua nakhoda dan anak buah kapalnya warga negara Vietnam.

"Hingga saat ini kami telah menetapkan delapan tersangka yaitu nakhoda, sementara 101 anak buah kapal masih dalam status tahanan sementara sambil menunggu dideportasi," kata Bambang.

Menurut Bambang, kedelapan kapal motor asal Vietnam itu bersama 27 ton ikan hasil pencurian dititipkan di Pelabuhan Ditpolair Polda Kalbar sambil menunggu proses hukum selanjutnya.

"Hasil pemeriksaan sementara mereka telah melakukan pencurian ikan sekitar satu bulan. Tetapi kami perkirakan sudah lebih dari satu tahun, modusnya mereka menjual hasil tangkapan ke KM penampung di perairan lepas," kata Direskrim Polda Kalbar.

Menurut dia, setelah pemeriksaan, proses hukum bagi delapan nakhoda KM asing itu akan diserahkan ke Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pontianak untuk diproses hukum selanjutnya hingga dimajukan ke pengadilan.

Menurut pengakuan nakhoda KM Sejahtera Alam 111 Pong Hai melalui penterjemah mengatakan, ia dan nelayan lain nekad mencuri ikan karena ikan di perairan mereka sudah tidak ada.

"Ikan di perairan Indonesia masih banyak, sehingga kami mencuri di sini," katanya.

Pong Hai mengatakan, cukup mengeluarkan 10 dolar AS mengubah nama kapal motor miliknya dengan Bahasa Indonesia seperti KM Sejahtera Alam kepada warga Indonesia juga.

Delapan kapal motor nelayan Vietnam itu melanggar UU Perikanan No. 45 tahun 2009 dan UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Perairan Kalbar termasuk dalam Zona III bersama Natuna, Karimata dan Laut China Selatan dengan potensi ikan tangkap sebanyak satu juta ton per tahun. Jenis ikan bervariasi seperti tongkol, tenggiri dan cumi-cumi.

Luas areal perairan Kalbar sampai Laut China Selatan seluas 26.000 kilometer, meliputi 2.004.000 hektare perairan umum, 26.700 hektare perairan budidaya tambak dan 15.500 hektare laut.

ANTARA News

Pangdam III/Siliwangi Pimpin HUT Kowad Ke-49


22 Desember 2010, Bandung -- Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi Mayjen TNI Moeldoko memimpin peringatan Hari Jadi Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad), Rabu (22/12) pagi. Puncak peringatan HUT Kowad ke-49 digelar di Makodam III Siliwangi dengan Komandan Upacara, Letkol CAJ Dian Anggono.

Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta yang dibacakannya, Pangdam mengatakan, keberadaan prajurit Kowad di lingkungan tempat tugasnya hendaknya senantiasa tampil sebagai sosok prajurit yang memiliki etos kerja tinggi, pola sikap dan pola pikir dan tindak sesuai nilai luhur bangsa.

"Kemampuan untuk melakukan tugas dan peran sebagai prajurit Kowad, harus didukung oleh upaya belajar dan berlatih serta memperluas wawasan," tandas Pangdam dalam amanat KSAD yang dibacakannya.

Ke depannya, tugas dan peran Kowad akan terus semakin bertambah. Peluang ini, kata Pangdam, hendaknya dijadikan tantangan untuk meningkatkan kualitas diri sebagai prajurit profesional.

Tidak hanya itu, kata Pangdam, melalui tema HUT Kowad ke-49 yang berbunyi "Dengan Semangat Sad Satya Sri Sena, Kowad Siap Meningkatkan Profesionalisme, Soliditas, dan Solidaritas guna Melaksanakan Tugas Pokok TNI Angkatan Darat", keberadaan prajurit Kowad dalam satuan harus benar-benar mampu memberi solusi dan kontribusi bagi kemajuan satuan.

"Oleh karenanya, jadikan tema itu sebagai sumber motivasi dan sumber inspirasi untuk melaksanakan tugas-tugas Kowad. Tunjukkan bahwa prajurit Kowad mampu mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat dengan senantiasa dilandasi makna Sad Satya Sri Sena," ujarnya.

Tribun Jabar

Latihan Terjun Taktis Dua Yonif Kostrad


22 Desember 2010, Karawang -- Sejumlah anggota Yonif Linud 305/Tengkorak Karawang bersiaga saat mengikuti latihan terjun taktis di daerah perbukitan Desa Karanganyar, Kecamatan Klari, Karawang, Jabar, Rabu (22/12). Latihan terjun taktis untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan itu diikuti sekitar seribu peserta dari Yonif Linud 305 dan Yonif Linud 328 Cilodong, digelar selama Rabu (22/12) dan Kamis (23/12). (Foto: ANTARA/M.Ali Khumaini/ed/ama/10)

Simulasi Penyergapan Teroris Kopaska di Lamongan


22 Desember 2010, Lamongan -- Sejumlah anggota Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL melakukan penyergapan ketika terjadi pembajakan kapal oleh teroris di Wisata Bahari Lamongan (WBL), Jawa Timur, Rabu (22/12). Simulasi penyergapan teroris tersebut dalam rangkah peringatan Hari Nusantara XI Provinsi Jatim. (Foto: ANTARA/Syaiful Arif/Koz/mes/10)

Wakasal: Soal Kapal Selam, TNI AL Realistis


22 Desember 2010, Jakarta -- Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio menegaskan, pihaknya akan realistis dalam pengadaan kapal selam untuk memperkuat armada tempur matra laut.

"Kita memang membutuhkan kapal selam untuk memperkuat armada tempur TNI Angkatan Laut. Namun, itu akan dilakukan secara realistis," katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Marsetio mengemukakan, sesuai rencana strategis TNI Angkatan Laut hingga 2024 pihaknya telah mengajukan penambahan dua unit kapal selam.

"Jadi hingga 2024, TNI Angkatan Laut memiliki empat unit kapal selam yakni dua unit yang telah ada, KRI Nanggala dan KRI Cakra, plus dua unit yang masih dalam proses pengadaan di Kementerian Pertahanan," ujarnya.

Marsetio menegaskan, pengadaan dua kapal selam itu sudah disesuaikan dengan kerangka kekuatan pokok minimum.

"Jadi, realistis lah sesuai ketersediaan anggaran pemerintah," katanya.

Pengadaan dua unit kapal selam itu dibiayai fasilitas Kredit Ekspor senilai 700 juta dollar AS yang diperoleh dari fasilitas pinjaman luar negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2004-2009.

"Kami sudah tentukan spesifikasi teknisnya, serta kemampuan dan efek penggentar yang lebih dari yang dimiliki negara tetangga," kata Wakasal.

Pada tender pertama, dari empat negara produsen kapal selam yang mengajukan tawaran, seperti Jerman, Perancis, Korea Selatan, dan Rusia, TNI Angkatan Laut telah menetapkan dua negara produsen sesuai kebutuhan yaitu Korea Selatan dan Rusia.

Rencananya, dari dua pilihan itu diuji kembali mana spesifikasi kapal selam yang sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut.

ANTARA News

Dua Kapal Baru Perkuat TNI AL

Kapal perang KRI Banjarmasin-592 dipesan dari Dae Sun Shipbuilding, Korea Selatan. Namun pengerjaannya dilakukan oleh PT PAL. (Foto: detikFoto/Imam Wahyudiyanta)

22 Desember 2010, Surabaya -- Dua kapal baru jenis tunda dan "Landing Platform Dock" (LPD) hasil produksi perusahaan dalam negeri, dioperasikan untuk memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut.

Kapal tunda TD Lawu produksi PT Jalakaca Mitraguna Jakarta diserahkan Asisten Logistik Kepala Staf TNI AL (Aslog KSAL) Laksamana Muda TNI Didik Suhari kepada Komandan Lantamal V Brigjen TNI (Mar) Halim A. Hermanto di Surabaya, Rabu.

Sedangkan kapal LPD buatan PT PAL Indonesia diserahkan kepada Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Laksma TNI Didit Herdiawan.

Kapal jenis LPD bernama KRI Banjasmasin itu, beberapa waktu lalu sudah diresmikan penggunaannya oleh Menteri Pertahanan.

Kapal TD Lawu yang memiliki panjang 25 meter dan lebar delapan meter itu, merupakan kapal tunda ketujuh yang dimiliki Dinas Kesyahbandaran TNI AL.

Komandan Lantamal V Brigjen TNI (Mar) Halim A. Hermanto mengatakan keberadaan Kapal TD Lawu akan sangat mendukung tugas Lantamal V, dalam memberikan dukungan logistik dan administrasi kepada unsur-unsur operasional Koarmatim dan TNI AL.

"Kami masih memerlukan tambahan kapal tunda dengan kemampuan manuver yang handal dan tenaga pendorong yang memadai, karena kapal perang yang dimiliki TNI AL semakin besar," katanya.

KSAL Laksamana TNI Soeparno dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Aslog Kasal Laksda TNI Didik Suhari, mengatakan sebelum dioperasikan, Kapal TD Lawu telah menjalani berbagai uji kelaikan yang dilakukan Dislaikmatal dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

"Kapal ini siap menjadi pendukung operasional KRI-KRI yang memerlukan lepas dan sandar, khususnya di Dermaga Ujung Surabaya," ujarnya.

Ia menambahkan pembangunan kedua kapal tersebut merupakan bagian dari pembangunan kekuatan TNI AL menuju kekuatan pokok minimum.

Selain itu, TNI AL juga berusaha memenuhi sarana dan prasarana lainnya, seperti pembangunan pangkalan, agar mampu melaksanakan fungsi azasinya.

"Salah satu kelengkapan pangkalan untuk mendukung operasi adalah penyediaan fasilitas kapal tunda," tambah KSAL.

ANTARA News

Kasarmabar Lakukan Sidak Satuan Kerja Koarmabar

Kasarmabar Laksamana Pertama TNI Herry Setianegara, S.Sos, SH, MM., disertai Asisten Personel Pangarmbar Kolonel Laut (P) Sugeng Ing Kaweruh, Komandan Kolat Koarmabar Kolonel Laut (P) Wuspo Lukito dan para Kepala Dinas Koarmabar melakukan inspeksi mendadak ke satuan-satuan kerja yang berada di Markas Komando (Mako) Koarmabar Jalan Gunung Sahari Raya No. 67 Jakarta Pusat, Rabu. (Foto: Dispenal)

22 Desember 2010, Jakarta -- Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat (Kasarmabar) Laksamana Pertama TNI Herry Setianegara, S.Sos, SH, MM., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke satuan-satuan kerja yang berada di Markas Komando (Mako) Koarmabar Jalan Gunung Sahari Raya No. 67 Jakarta Pusat, Rabu (22/12).

Satuan-satuan kerja tersebut antar lain Dinas Komunikasi Elektronika(Diskomlek), Dinas Administrasi Personel (Disminpers), Komando Latihan (Kolat), Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) serta Dinas Provost (Disprov) Koarmabar.

Kasarmabar disertai Asisten Personel Pangarmabar Kolonel Laut (P) Sugeng Ing Kaweruh, Komandan Kolat Koarmabar Kolonel Laut (P) Wuspo Lukito dan para Kepala Dinas Koarmabar melakukan pengecekan secara langsung untuk mengetahui kegiatan yang sedang dilaksanakan serta kondisi sarana dan prasarana satuan-satuan kerja Mako Koarmabar.

Pada kesempatan tersebut, Kasarmabar memberikan penekanan tentang pentingnya perawatan dan pemeliharaan secara kontinyu seluruh fasilitas serta selalu memperhatikan lingkungan kerja yang nyaman dengan kebersihan dan pemeliharaan keasrian lingkungan.

PRLM

Batas Laut RI dengan 10 Negara Belum Pasti


22 Desember 2010, Bogor -- Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Marsetio mengatakan batas wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 10 negara di sekitarnya belum tuntas, sehingga berpotensi konflik.

"Batas wilayah laut Indonesia dengan 10 negara di sekitarnya belum tuntas. Dari 10 negara tetangga, batas wilayah yang sudah tuntas baru dengan Singapura," katanya di sela-sela mengikuti Apel Komandan Satuan (AKS) di Bogor, Rabu.

AKS yang digagas Korps Marinir di kawasan pegunungan Cikoneng, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor itu melibatkan para perwira tinggi (pati) di lingkungan Korps Marinir dan berlangsung mulai Selasa hingga Rabu, 21-22 Desember.

Menurut Marsetio, dari sembilan negara tetangga yang berbatasan wilayah laut dengan Indonesia, potensi konflik terbesar datang dari Malaysia.

"Potensi konflik terbesar berasal dari Malaysia, lantaran negara tetangga tersebut mengklaim wilayah laut Ambalat sebagai wilayah mereka," katanya.

Menurut dia, Malaysia mengklaim Ambalat sebagai wilayah mereka. "Ini adalah persoalan besar yang berpotensi menimbulkan konflik bagi Indonesia," ungkapnya.

Marsetio mengemukakan, Ambalat merupakan wilayah NKRI. Pihak TNI AL akan melakukan upaya dan langkah apapun untuk mempertahankan kedaulatan wilayah RI.

"Tidak boleh ada sejengkal tanah atau laut pun yang lepas. Kita pertahankan dan amankan dengan berbagai cara," demikian Wakasal.

ANTARA News

Pusdikpom TNI AD Terus Kembangkan Teknologi Terkini

(Foto: Pusdikpom)

20 Desember 2010, Cimahi -- Dalam meningkatkan karakter prajurit TNI AD, Pusat Pendidikan Polisi Militer (Pusdikpom) Kota Cimahi terus mengembangkan pola pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan mengaplikasikan teknologi terkini.
Salah satu program yang tengah dikembangkannya itu adalah "e-learning", disamping memantapkan penyelidikan, penyidikan dan tata tertib prajurit TNI AD, kata mantan Danpusdikpom Kolonel CPM M Jayusman di Cimahi, Senin.

Menurutnya, pengembangan program "e-learning" dilakukan untuk meyiapkan prajurit polisi militer yang menguasai bidang teknologi terbaru. Meski demikian, diakui Jayusman, program "e-learning" tersebut belum sepenuhnya dapat terlaksana karena adanya promosi jabatan fungsional baru yang harus diembannya.

"Makaya saya harapkan agar pejabat baru Danpusdikpom TNI AD untuk bisa meneruskan dan mengembangkan program kurikulum pendidikan polisi militer untuk menyiapkan prajurit yang handal dan profesional memenuhi tantangan masa datang," ucapnya.

Selama masa kepemimpinannya sebagai Danpusdikpom TNI AD, dia mengatakan, dirinya telah melaksanakan program kerja yang dicanangkan sesuai kurikulum pendidikan polisi militer tahun ajaran 2010.

Ia mengatakan, pada tahun ajaran 2010, tercatat sekitar 1.000 siswa telah disiapkan untuk menjadi prajurit handal sesuai dengan program kecabangan pendidikannya.

"Sebanyak 23 macam program pendidikan yang dicanangkan, telah selesai dilaksanakan Pusdikpom TNI AD dengan sebaik mungkin," imbuhnya.

Dikatakannya, selama kepemimpinannya delapan bulan 13 hari banyak hal yang telah dilakukannya. Diantaranya dengan melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan 10 komponen pendidikan yang dibantu oleh 412 stafnya di Pusdikpom TNI AD.

"Banyak hal yang tidak bisa saya lupakan selama menjabat Danpusdikpom. Sebab, saya banyak pula dibantu oleh kawan-kawan yang lain sehingga program Pusdikpom dapat terus berjalan tanpa ada kendala berarti," ujarnya.

Sementara itu, calon pengganti Danpusdikpom TNI AD, Kolonel CPM Maliki Mift menuturkan, pihaknya berjanji akan mengembangkan Pusdikpom TNI AD secara berkelanjutan dengan menjalankan program yang telah ada dan mengembangkan hal-hal baru yang dibutuhkan prajurit.
Dijelaskannya, pengembangan baru itu salah satu di antaranya yakni pengembangan informasi dan teknologi yang lebih difokuskan kepada para siswa.

"Pengembangan sarana dan prasarana IT di lingkungan Pusdikpom TNI AD sudah dilaksanakan oleh pejabat lama. Sudah menjadi tugas saya sekarang untuk mengaplikasikan program IT untuk meningkatkan kualitas prajurit Pusdikpom TNI AD dari sisi sumber daya manusia yang profesional. Selain itu, akan merevisi bahan pengajaran yang belum sempat dilakukan revisi pada kepemimpinan," ucapnya.

Rencananya, sertijab (serah terima jabatan) Komandan Pusat Pendidikan Polisi Militer (Danpusdikpom) TNI AD, dari Kolonel CPM M. Jayusman kepada Kolonel Cpm Maliki Mift akan dilakukan pada Selasa (21/12). Selanjutnya Jayusman akan menempati posisi barunya sebagai Kepala Pusat Pemasyarakatan Militer Pembinaan Hukum (Kapusmasmil Babinkum) TNI AD.

ANTARA News

Wakasal: Potensi Konflik Laut Terbesar di Ambalat

(Grafis: Sripoku)

22 Desember 2010, Bogor -- Wakil Kepala Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio, Selasa di Bogor mengatakan, batas wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 10 negara-negara di sekitarnya belum tuntas, sehingga berpotensi konflik.

"Batas wilayah laut Indonesia dengan 10 negara di sekitarnya belum tuntas. Dari 10 negara tetangga, batas wilayah yang sudah tuntas baru dengan Singapura," tegas Laksamana Madya TNI Marsetio pada Selasa di Bogor.

Laksamana Madya TNI Marsetio Selasa mengikuti Apel Komandan Satuan (AKS) yang digagas Korps Marinir di kawasan pegunungan Cikoneng, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Kegiatan AKS 2010 melibatkan para pati di lingkungan Korps Marinir dan dilangsungkan selama dua hari yaitu mulai Selasa hingga Rabu, 21 - 22 Desember.

Menurut Marsetio, dari sembilan negara tetangga yang berbatasan wilayah laut dengan Indonesia, potensi konflik terbesar datang dari Malaysia.

"Potensi konflik terbesar berasal dari Malaysia," tegas Laksamana Madya TNI Marsetio.

Dipaparkannya, potensi konflik dengan Malaysia muncul lantaran negara tetangga tersebut mengklaim wilayah laut Ambalat senagai wilayah mereka.

"Malaysia mengklaim Ambalat senagai wilayah mereka. Ini adalah persoalan besar yang berpotensi menimbulkan konflik bagi Indonesia," ungkapnya.

Marsetio mengemukakan, Ambalat merupakan wilayah NKRI. Pihak TNI AL akan melakukan upaya dan langkah apapun untuk mempertahankan kedualatan wilayah RI.

"Tidak boleh ada sejengkal tanah atau laut pun yang lepas. Kita pertahankan dan amankan dengan berbagai cara," demikian Wakil Kepala Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio.

ANTARA News

TNI AL Butuh 39 Kapal Selam Tambahan

KRI Cakra. (Foto: TNI AL)

22 Desember 2010, Bogor -- Armada angkatan perang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut membutuhkan tambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) berupa pengadaan 39 unit kapal selam.

"Indonesia perlu menambah kekuatan armada angkatan laut. Wilayah laut kita sangat luas dan membutuhkan pengamanan yang intensif dari gangguan pihak luar," kata Wakil Kepala Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio Rabu di Bogor.

Laksamana Madya TNI Marsetio Rabu berada di Bogor, mengikuti kegiatan Apel Komandan Satuan (AKS) yang digagas Korps Marinir.

Apel Komandan Satuan diikuti 84 pesera terdiri dari komandan satuan di lingkungan Korps Marinir.

Menurut Marsetio, alutsista yang dimiliki armada angkatan perang TNI AL masih jauh dari kategori memadai kebutuhan yang dihadapi.

"Alutsista yang dimiliki TNI AL perlu ditambah dan diperkuat. Terutama jumlah kapal selam perlu ditambah, karena saat ini baru ada beberapa unit," terangnya.

Dikatakannya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Keberadaan jumlah kapal selam yang memadai sangat mendesak, guna menjamin keamanan kedaulatan wilayah NKRI.

"Kita membutuhkan tambahan kapal selam sebanyak 39 unit," ujar Marsetio.

Penambahan kapal selam bagi armada perang TNI AL, diharapkan dapat membantu tugas dalam mengamankan keutuhan wilayah laut NKRI.

"Kapal selam tersebut akan disebar ke berbagai penjuru laut NKRI. Terutama pulau-pulau terluar dan wilayah laut yang rawan diklaim negara asing akan mendapatkan pengamanan ekstra," imbuhnya.

Pengamanan ekstra wilayah laut diharapkan dapat menjamin keutuhan dan kedaulatan NKRI.

"Kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI harus kita pertahankan. Tidak boleh ada sejengkal pun tanah yang lepas ke pihak asing," demikian Wakil Kepala Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio.

ANTARA News

Rusia-India Teken Kerja Bareng Buat Jet Siluman

Perdana Menteri India Manmohan Singh (kiri) dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev jumpa press bersama setelah meneken kesapahaman di New Delhi, Selasa (21/12). Presiden Rusia Medvedev bertemu PM India Manmohan guna memulai kesepakatan kerjasama militer dan nuklir antara kedua negara. (Foto: Getty Images)

22 Desember 2010 -- Rusia dan India meneken kontrak pengembangan bersama jet tempur generasi kelima, Selasa (21/12) di New Delhi, India.

Dokumen diteken oleh wakil BUMN eksportir senjata Rusia Rosoboronexport dan perusahaan dirgantara India Hindustan Aeronautics Limited (HAL) saat kunjungan kerja Presiden Rusia Dmitry Medvedev ke India.

Sukhoi dan HAL sepakat mengembangkan bersama jet tempur generasi kelima berdasarkan rancangan T-50 awal tahun 2010.

Proyek bersama diperkirakan menelan anggaran 250 juta dolar, dibagi sama besar antara Rusia dan India. Kedua pihak setuju mengembangkan jet tempur kursi tunggal dan dan tandem, kursi tunggal fokus pertama.

Rusia telah mengembangkan jet tempur generasi kelima sejak era-1990an. Prototipe T-50 dirancang oleh biro disain Sukhoi dan dibangun di pabrik Komsomolsk-on-Amur, Timur Jauh Rusia.

Rusia berencana menggunakan jet tempur generasi kelima pengembangan bersama sebagai versi ekspor T50. India berharap jet tempur ini dioperasikan AU India pada 2020.

RIA Novosti
/Berita HanKam

BAE Systems Wins U.S. Navy Minehunting Sonar Contract

Avenger-class mine countermeasure ship USS Scout (MCM 8). (Photo: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Joshua Lee Kelsey/Released)

21 December 2010, HUDSON, New Hampshire -- BAE Systems will deliver an upgraded minehunting sonar system to the U.S. Navy for the detection and classification of bottom and moored sea mines. BAE Systems will provide four systems under a $14 million contract.

The AN/SQQ-32(V)4 minehunting sonar set with the high frequency wide band upgrade replaces the existing SQQ-32(V)3 detection sonar currently employed aboard the MCM-1 Avenger Class mine countermeasures ships. This upgrade improves detection performance in the littoral environment and against stealth mines.

"This is a key win for us and we now have a new customer, a new mission and a new product. We look forward to partnering with the Navy to deliver this improved minehunting capability to the fleet," said Howie Weinstein, director of Persistent Surveillance for BAE Systems.

In addition to new detection sonar in the towed body, the upgrade replaces the operator consoles located in the Combat Information Center. In order to process the extensive data from new high speed optical channels within the system, these modernized operator consoles implement a multiple computer server layout interfaced via a 10Gbit communications network. With the extensive use of COTs open system components within the consoles, life cycle costs are reduced and incorporate a means for rapid technology insertion.

The initial base contract requires deliveries of four build-to-print production systems, with two options for an additional 10 systems and one battlespare. The base award value plus these options along with engineering services total $42 million. The AN/SQQ-32(V)4 system was designed by the teaming of the government laboratory Naval Surface Warfare Center Panama City and the Applied Research Laboratory: University of Texas.

BAE Systems

Boeing-built C-17 Fleet Surpasses 2 Million Flight Hours


20 December 2010, LONG BEACH, Calif. -- The worldwide fleet of C-17 Globemaster III airlifters built by The Boeing Company [NYSE: BA] surpassed 2 million flying hours during an airdrop mission over Afghanistan on Dec. 10. Reaching 2 million flight hours equates to 1.13 billion nautical miles – the equivalent of a C-17 flying to the moon and back 2,360 times.

The representative mission, flown by a U.S. Air Force C-17, airdropped 74,000 pounds of jet fuel in support of U.S. and coalition troops just south of Kabul.

The C-17 has a mission readiness rate of more than 85 percent. It is the world's only strategic airlifter with tactical capabilities that allow it to fly between continents, land on short, austere runways, and airdrop supplies precisely where they are needed.

"There's tremendous satisfaction in knowing that in those 2 million hours, the C-17 fleet has saved countless lives around the world," said Bob Ciesla, Boeing C-17 program manager. "Boeing congratulates the U.S. Air Force and our international C-17 customers on reaching this milestone. We’re very proud that the C-17 continues to exceed expectations for performance and reliability."

The C-17 fleet, now in its 17th year of service, has supported humanitarian and disaster-relief missions worldwide. With 226 airlifters in service around the world, the C-17 fleet continues to operate at an accelerated rate due to the recent troop surge in Afghanistan, reaching the 2 million flight-hours milestone less than five years after reaching 1 million flight hours in March 2006, when 152 C-17s were in service. This year, lifesaving aeromedical evacuations of wounded troops from Afghanistan and Iraq, along with relief missions for natural disasters such as earthquakes in Pakistan, Chile and Haiti, have intensified the C-17's normal workload.

Boeing helps keep the C-17 flying through a worldwide support and sustainment program. "Boeing has had the honor of supporting the entire C-17 fleet since the delivery of the first aircraft to Charleston Air Force Base in 1993," said Gus Urzua, program manager for the Boeing C-17 Globemaster III Sustainment Partnership. "Through innovative Performance-Based Logistics contracting and partnering with the Air Force, we have maintained the highest level of aircraft readiness while continuously reducing the cost of ownership."

While providing relief to Haiti in January and February, C-17s delivered nearly 14,000 short tons of cargo and transported some 25,000 passengers and 280 patients. C-17s also played a key role in a record year for airdrops in support of Operation Enduring Freedom in Afghanistan. As of Oct. 31, C-17s and other airlifters have airdropped more than 45 million pounds of cargo to troops in remote locations.

Boeing has delivered 20 C-17s to international customers. The U.S. Air Force -- including active duty, National Guard, and Air Force Reserve units -- has taken delivery of 206. Other customers include the U.K. Royal Air Force, the Canadian Forces, the Royal Australian Air Force, the United Arab Emirates Air Force, the Qatar Emiri Air Force, and the 12-member Strategic Airlift Capability initiative of NATO and Partnership for Peace nations. India is expected to be the next C-17 customer.

Boeing

Klasifikasi Remunerasi Berdasarkan Jabatan dan Kepangkatan

(Photo: Kostrad)

22 Desember 2010, Jakarta -- Klasifikasi remunerasi yang diterima prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI diberikan atas kategori jabatan, golongan dan kepangkatan. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI telah memberikan klasifikasi remunerasi kepada tim klasifikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera (Kemenpan) dan Kemenhan maupun TNI.

"Pemberian remunerasi dinilai atas kepangkatan dan jabatan," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan Brigjen TNI I Wayan Midhio kepada Suara Karya di Jakarta, Selasa (21/12).

Bukan berarti, klasifikasi tidak menilaii prestasi kerja yang telah dihasilkan prajurit TNI dan PNS. Atasan dari prajurit juga memberikan penilaian untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan bawahannya.

Wayan menyontohkan, prajurit TNI pada posisi jabatan sopir tetap menjadi penilaian dari kesatuan yang dilakukan oleh atasannya. "Supir, sniper, ataupun juru masak TNI merupakan jabatan. Karena itu, klasifikasi grade remunerasi telah menjadi baku," ujarnya.

Dari Rp 5 triliun alokasi anggaran remunerasi noninstansi, Kementerian mengajukan 40 persen. Wayan mengharapkan, paling lambat Januari 2011, remunerasi telah diterima para prajurit TNI dan PNS jajaran Kemenhan.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan, remunerasi prajurit dan pegawai negeri sipil di TNI akan diberikan sekaligus (rapel) terhitung mulai Juli-Desember 2010. Pemberian remunerasi TNI berdasarkan kinerja dan prestasi prajurit/PNS.

"Pemberian remunerasi akan dirapel mulai dari Juli hingga Desember," ujar Agus usai membuka Seminar Nasional Membangun Kembali Pusat Strategis, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (20/12).

Remunerasi belum menjamin diterima oleh seluruh prajurit dan PNS TNI. Sebab, Panglima TNI menyatakan, remunerasi diberikan kepada prajurit yang memiliki kinerja baik. Selain itu, pemberian remunerasi berdasarkann persentase kinerja sehingga nilai nominalnya variatif.

Pada sisi lain, Agus menambahkan, remunerasi TNI tidak mengilangkan tunjangan lain yang diterima prajurit, seperti tunjangan brevet dan tunjangan khusus perbatasan. "UU sudah mengatur tunjang khusus sehingga tetap diberikan kepada prajurit dan PNS yang bertugas di perbatasan negara dan pulau terluar," ujar dia.

Sementara itu, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego menilai, kebijakan remunerasi tetap diprioritaskan kepada TNI, Polri ddan guru adalam rangka meningkatkan kinerja dan prestasi. Selain itu, remunerasi sangat membantu ketiga profesi untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

Suara Karya

Tuesday, December 21, 2010

Lockheed Martin Receives Order From U.S. Customs And Border Protection For Additional P-3 Orion MLU Kits

(Photo: Navy)

20 December 2010, MARIETTA, Ga. -- Lockheed Martin [NYSE: LMT] recently received an order for two additional P-3 Orion Mid-Life Upgrade (MLU) kits from U.S. Customs and Border Protection (CBP). The order brings the total number of CBP P-3s on contract to receive the MLU to 11 with an option for five additional kits in 2011.

“This award reinforces CBP’s support of our proven, cost-effective solution for providing the P-3 fleet with 20-plus years of added operational capability,” said Ray Burick, Lockheed Martin P-3 Programs and Greenville Operations vice president. “CBP has been a forward thinking partner in our MLU program, and we look forward to strengthening this relationship.”

CBP will receive up to 16 upgraded P-3s for deliveries planned through 2015. It received the first fully upgraded P-3 Orion in July 2010.

The new order brings the total program to 56 kits, including orders from CBP, the U.S. Navy and international customers.

Lockheed Martin’s P-3 MLU program provides a technically proven, low-risk, cost-effective solution for replacing the aircraft’s outer wings, center wing lower surface and horizontal stabilizer with new production components.

The MLU replaces all fatigue-life-limiting structure with enhanced-design components and incorporates a new metal alloy that is five times more corrosion resistant, greatly reducing the cost of ownership for P-3 operators. The MLU solution removes current aircraft flight restrictions and extends the structural service life of the P-3 up to 15,000 hours, adding about 20 years of operational use.

P-3 Orion is the standard for maritime patrol and reconnaissance and is used for homeland security, hurricane reconnaissance, anti-piracy operations, humanitarian relief, search and rescue, intelligence gathering, antisubmarine warfare and, recently, to assist in air traffic control and data gathering over the oil spill in the Gulf of Mexico.

Lockheed Martin

Seminar Nasional Pusat Kekuatan Strategik Bangsa Indonesia

Laksamana Agus Suhartono ( tengah), memberikan keterangan kepada wartawan usai membuka Seminar Nasional, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (20/12). Seminar bertema "membangun kembali kekutan stategik bangsa Indonesia menghadapi ancaman global abad 21", diikuti oleh berbagai elemen pemerintah dan masyarakat. (Foto: ANTARA/Ujang Zaelani/Koz/hp/10)

21 Desember 2010, Jakarta -- Pusat kekuatan strategik bangsa merupakan faktor yang sangat penting dan strategis di dalam mempertahankan tetap tegaknya suatu negara dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian dikatakan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., pada saat membuka Seminar Nasional Pusat Kekuatan Strategik (Strategic Center of Grafity) Bangsa Indonesia di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Strategis (Pusjianstra) TNI dalam rangka membangun kembali dan memelihara pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia.

Seminar ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan berupa pemikiran, pendapat, saran dan solusi dari peserta seminar tentang Pusat Kekuatan Strategik Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mencari solusi yang dapat diaplikasikan dalam rangka membangun kembali (rekonstruksi) dan memelihara Pusat Kekuatan Strategik Bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai Ancaman Globalisasi Abad 21.

Diikuti oleh Pejabat TNI di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan, Para Menteri/Direktur Kementerian, Pejabat Lemhannas RI, Wantannas RI dan Kepolisian RI serta Kepala/Pimpinan/Staf Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Veteran RI dan Mahasiswa Pasca Sarjana UI. Dengan Tema, “Membangun kembali Pusat Kekuatan Strategik Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman Globalisasi Abad 21”. Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan seminar sehari ini adalah menghasilkan produk hasil seminar berupa konsep startegik membangun kembali (rekonstruksi) dan upaya memelihara Pusat Kekutatan Strategik Bangsa Indonesia dalam menghadapi Ancaman Globalisasi Abad 21, sebagai sumbangan pemikiran TNI kepada bagsa dan negara.

Bertindak selaku pembicara, antara lain: Letjen (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, Letjen (Purn) Purbo S. Suwondo, DR. Anhar Gonggong dan DR. Andi Widjajanto, S.Sos,., M.Sc., MS. Sedangkan Keynote Speaker adalah Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., yang dalam makalahnya menyatakan bahwa TNI sudah mengkaji dan mencoba memformulasikan pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia yaitu semangat persatuan kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, merupakan resultante dari kepemimpinan nasional yang berkarakter negarawan, karakteristik bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan memiliki semangat juang yang tidak mengenal menyerah, serta kekuatan dan kemampuan nasional yang harus dimiliki bangsa Indonesia untuk membangun ketahanan nasional dalam rangka memperoleh kebebasan bermanuver dan bertindak yang tidak dapat didikte dan diintervensi oleh pihak manapun.

Diharapkan melalui kegiatan seminar ini dapat diformulasikan dan disepakati bersama rumusan Pusat Kekuatan Strategik Bangsa Indonesia untuk membangun dan mengisi kembali serta memeliharanya guna terwujudnya kemampuan, kekuatan dan ketahanan Bangsa Indonesia dalam rangka tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, aman dan sejahtera yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di Abad 21. Sehingga di masa mendatang tidak salah lagi dalam menafsirkan Pusat Kekuatan Strategik Bangsa Indonesia.

Authentikasi :
Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Cpl. Ir. Minulyo Suprapto, M.Sc.,M.Si.,M.A

Pos Kota

Kadet AAL Dibekali Ilmu Bahasa Isyarat


20 Desember 2010, Surabaya -- Akademi Angkatan Laut,- Kepala Departemen Pelaut (Kadeppel) Kolonel Laut (P) Prasetyo, S.Pi membuka dua Latihan dan Praktek (Lattek) untuk Korps Pelaut sekaligus di Gedung Bawean Deppel, AAL, Bumimoro, Surabaya, Senin (20/12). Kedua lattek tersebut adalah Bridge Simulator untuk Kadet AAL Tingkat IV dan Komunikasi Isyarat untuk Kadet AAL Tingkat III.

Lattek yang akan dilaksanakan selama 5 hari ini akan mengaplikasikan teori-teori maupun pelajaran yang sudah di dapat sebelumnya. Secara umum adalah untuk memberikan pengalaman praktek kepada kadet tentang bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan pelayaran atau lego jangkar di Alur Pelabuhan Barat Surabaya (APBS) dan system komunikasi isyarat di TNI AL.

Kadet tingkat IV akan dilatih tentang metode visual menuju titik lego, pembuatan clearing bearing, penentuan headmark dan beammark serta proses safety swinging circle yang pelaksanaannya di simulasikan pada APBS. Sedangkan Kadet Tingkat III dilatih cara penggunaan peralatan komunikasi isyarat bendera, lampu/flash dan komunikasi isyarat bunyi/telegram. Materi-materi lain yang diberikan adalah Prosedur Radio Check, Prosedur keluar/masuk pelabuhan atau lego jangkar dan pelatihan semaphore dan komtis.

Gubernur Akademi Angkatan Laut (AAL) Laksma TNI Ade Supandi, SE mengatakan didalam membentuk dan melahirkan figur-figur perwira yang professional dan cakap dengan tantangan tugas yanag semakin kompleks dan penuh dengan dinamika maka Akademi Angkatan Laut khususnya Korps Pelaut senantiasa mengemban tugas melaksanakan pembinaan dan pembekalan bagi kadet secara terus menerus seperti latihan-latihan dan praktek.

“Latihan semacam ini sangat penting bagi para kadet AAL, apalagi ini merupakan pengetahuan dasar bagi mereka dan sampai mereka menjadi perwirapun pasti akan terus bersentuhan dengan hal-hal semacam ini. Baik mereka yang nantinya bertugas di kapal perang (KRI), maupun di pendirat atau pangkalan”, tegas Orang nomor satu di AAL ini.

AAL

Cina Akui Bangun Kapal Induk Konvensional


20 Desember 2010 -- Cina secara resmi mengakui pertama kalinya memulai program pembangunan kapal induk. Sebuah laporan dipublikasikan Badan Kelautan Cina melaporkan para pemimpin Cina memutuskan tahun lalu membangun kapal induk Cina pertama, dikutip harian Jepang Asahi Shimbun, Jumat (17/12).

Sumber militer Cina mengatakan rencana awal meluncurkan kapal induk tenaga konvensional berbobot 50,000-60,000 ton pada 2015. Tetapi, pengerjaan konstruksi kapal sangat cepat, peluncuran kapal induk pertama dimajukan menjadi 2014.

Konstruksi kapal dilakukan enam perusahaan militer dan institute riset di Shanghai serta sejumlah kota lainnya.


Pembangunan kapal induk tenaga nuklir direncanakan diluncurkan sekitar tahun 2020.

Sementara itu, Varyag kapal induk kelas Kuznetsov bekas Uni Sovyet dibeli dari Ukraina sedang diperbaiki di pelabuhan Dalian dan diharapkan dioperasikan sebagai kapal latih mulai 2012.

Militer Cina sedang mengembangkan jet tempur untuk ditempatkan di kapal induk dan sekitar 50 pilot telah berlatih mengoperasikan pesawat diatas kapal induk.

Fasilitas latihan pilot lepas landas dan mendarat di kapal induk dibangun di Xingcheng, provinsi Lianoning serta Xian, Provinsi Shaanxi. Sebuah model skala penuh kapal induk dibangun di Wuhan, Provinsi Hubei guna menguji sistem radar.

Sumber militer mengatakan pemimpin Cina memutuskan April 2009 pada rapat politbiro Partai Komunis menyetujui program pembangunan kapal induk.

Seluruh kapal induk diperkirakan ditempatkan di Sanya, sebuah pelabuhan di Laut Cina Selatan.

Asahi Shimbun/Berita HanKam

Pesawat Tempur TNI AU Dilengkapi ACMI

Air Combat Manoeuvring Instrumentation (ACMI). (Foto: Australia DoD)

21 Desember 2010, Jakarta -- TNI Angkatan Udara (AU) melengkapi armada pesawat tempurnya dengan teknologi air combat maneuvering instrumentation (ACMI). Teknologi canggih pabrikan Cubic, Amerika Serikat (AS) dipasang pada sayap pesawat tempur guna memonitor latihan penerbang tempur yang sedang melaksanakan pertempuran udara.

"ACMI merupakan alat yang dapat merekam data-data pergerakan pesawat selama latihan penerbangan. Data-data tersebut nantinya dapat digunakan untuk menganalisa latihan yang dilaksanakan baik secara real time maupun keperluan setelah selesai penerbangan," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsma TNI Bambang Samoedro kepada Suara Karya di Jakarta, Senin (20/12).

Pada medio Desember 2010, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Imam Sufaat, meresmikan ACMI di Lanud Iswahjudi. ACMI menyediakan advanced Rangeless/ Autonomous ACMI Training yang memungkinkan para penerbang berlatih dengan bantuan global position satellite (GPS).

Teknis pemasangan ACMI pada sayap pesawat tempur. Gerakan pesawat tempur akan termonitor oleh ground station melalui pemancar yang telah terkoneksi dengan ACMI. Setiap manuver udara pesawat tempur akan terukur sehingga para pilot bisa mengevaluasi atas kekurangannya.

"Inti komponen teknologi dari ACMI adalah instrumentation pod yang dipasang di wing tip weapon station. Pod tersebut mengumpulkan semua data dan pergerakan pesawat selama penerbangan kemudian merekam dan mengirim informasi tersebut ke ground station untuk real time monitoring terhadap kejadian-kejadian selama latihan dan breefing setelah latihan pada layar monitor di ruang debrief," ujar Bambang.

Saat ini, Indonesia baru punya empat unit ACMI. Rencananya, pada tahun 2011, TNI AU akan menambah lagi menjadi delapan unit. "TNI AU akan mencoba latihan pertempuran udara empat lawan empat," ujarnya.

Pada sisi lain, Bambang mengatakan, para penerbang tempur TNI AU akan diikutkan kursus penerbang tempur untuk meningkattkan kemampuan terbang tempurnya. Pada kursus ini akan dibekali pengetahuan taktik tempur serta kualifikasinya.

Pembenahan Armada

Secara terpisah, pengamat militer dari Universitas Indonesia (UI) Andi Widjajanto mengatakan, perkembangan pola taktik pertempuran TNI AU harus diimbang terhadap pembenahan armada tempur yang dimiliki, seperti sumber daya manusia (SDM) dan alat utama sistem senjata (alutsista).

"Penerbang tempur dapat mempelajarai dan melaksanakan berbagai macam taktik pertempuran udara besar karena kualitas dan kuantitas pesawat mencukupi," ujarnya.

Pada era 1970, Indonesia pernah mengalami suatu masa "asal bisa terbang", karena kesiapan kekuatan pesawat yang turun drastis.

Sekarang ini, menurut dia, pemerintah mulai terdorong untuk membeli pesawat tempur canggih dari luar negeri, seperti Sukhoi (Rusia) dan F-16 (AS). kemampuan pemerintah untuk membeli pesawat tempur mulai terdongkrak.

"Rencana pemerintah bekerja sama dengan Korea Selatan untuk membangun pesawat tempur KFX diharapkan bisa mendorong kekuatan pertahanan menunju ideal," ujarnya.

Suara Karya

Perbatasan Laut Natuna Mendesak Dituntaskan

16 Desember 2010, Batam -- Sejumlah nelayan Vietnam yang ditangkap Ditpolair Mabes Polri saat melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Kamis (16/12). Selain nelayan, Polisi juga mengamankan 16 kapal penangkap ikan yang digunakan oleh mereka pada Minggu, 12 Desember 2010. (Foto: ANTARA/Slamet Widodo/ed/ama/10)

21 Desember 2010, Batam -- Pemerintah pusat diminta segera berunding dengan Singapura, Malaysia dan Vietnam untuk membahas tapal batas wilayah perairan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hal ini untuk mengantisipasi kasus pencurian ikan di perairan tersebut yang kian marak. Gubernur Kepri, HM Sani mengatakan, tapal batas wilayah perairan Indonesia di laut Cina selatan yang masuk dalam Kabupaten Natuna Provinsi Kepri sampai saat ini masih belum jelas, padahal terdapat 19 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura, Vietnam dan Malaysia.

“Diharapkan pemerintah menuntaskan wilayah perbatasan perairan di Natuna karena ada 19 pulau yang berbatasan dengan negara tetangga dan sebagian pulau tidak berpenghuni,” katanya, Senin (20/12). Ke-19 pulau terluar di Natuna itu, kata Sani berpotensi menimbulkan konflik dengan Singapura, Vietnam dan Malaysia karena sebagian pulau belum berpenghuni.

Selain itu, pulau-pulau tersebut juga memiliki kekayaan sumber daya alam berupa gas sehingga dikhawatirkan bisa memancing pihak Singapura, Malaysia dan Vietnam untuk mengklaim pulau tersebut sebagai daerah mereka. Selain berpotensi menimbulkan konfl ik kepemilikan, ketidakjelasan batas wilayah perairan Indonesia dan negara tetangga juga menyebabkan maraknya aksi pencurian ikan di perairan Natuna yang kaya dengan sumber daya ikan berkualitas tinggi.

Menurutnya kasus pencurian ikan oleh nelayan asing hampir tiap hari terjadi di wilayah perairan Kepri khususnya Natuna, seperti yang terjadi pada minggu lalu dimana 16 kapal nelayan Vietnam ditangkap karena mencuri ikan di perairan Natuna.

Adakan Perundingan

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Agus Suhartono mendesak pemerintah pusat untuk segera berunding dengan pemerintah Cina untuk membahas ZEE (Zone Ekonomi Ekslusif) di laut Cina Selatan, terkait maraknya nelayan Cina yang mencuri ikan di wilayah perairan tersebut.

Pihak TNI AL, katanya tidak dapat berbuat maksimal untuk mengamankan potensi perikanan di wilayah perairan Indonesia itu karena tidak ada batas yang jelas antara perairan Indonesia dan Cina. Terlebih nelayan Cina yang melakukan aksi pencurian ikan sering dikawal langsung oleh Dinas Kelautan Cina, sehingga dikhawatirkan bisa terjadi bentrokan dengan aparat Indonesia.

“Kami mendorong Pemerintah untuk segera membahas soal ZEE di Natuna itu secepatnya dengan Pemerintah Cina, agar tidak terjadi lagi tumpang tindih penguasaan di perairan itu, sebab sejak 1982 Pemerintah Cina sudah membuat klaim sendiri atas wilayah perairan tersebut,” katanya.

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) RI mencatat pencurian ikan oleh nelayan asing di perairan Indonesia selama ini telah merugikan negara sekitar 30 triliun rupiah setiap tahunnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri yang juga ketua BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) Gamawan Fauzi mengatakan, kasus tapal batas di pulau terluar Indonesia saat ini cukup banyak selain itu, wilayah perbatasan atau pulau terluar juga memiliki kasus perekonomian yang masih belum tumbuh atau tertinggal.

Menurutnya, pemerintah mencatat ada beberapa persoalan utama terkait masalah perbatasan dengan negara lain. Yaitu, penetapan perbatasan dengan negara lain yang masih belum tuntas. Persepsi yang berkembang masih menempatkan perbatasan sebagai halaman belakang. Ketiga yang dicatat BNPP adalah minimnya sarana dan pra sarana dasar di perbatasan.

Keempat, masih miskinnya penduduk di wilayah perbatasan dan masih minimnya infrastruktur dasar. Meski demikian untuk perbatasan dengan Papua Nugini atau Timor Leste, sarana dan prasarana milik Indonesia masih lebih baik.

Pemerintah kata dia akan menuntaskan permasalahan tersebut satu per satu dengan sasaran utama menekan pelanggaran hukum dan mendongkrak perekonomian di 46 kabupaten di 12 provinsi yang berbatasan dengan wilayah negara lain.

Koran Jakarta

Simulasi Anti Separatis Kodam XII/Tanjungpura

20 Desember 2010, Pontianak -- Pasukan Kodam XII/Tanjungpura berada di atas Sea Raider melintas di Perairan Sungai Kapuas, saat Simulasi Penanganan Anti Separatis di Alun-Alun Sungai Kapuas, Pontianak, Kalbar, Senin (20/12). Simulasi yang menggunakan teknik tempur dari udara dan Sungai Kapuas tersebut, bertujuan untuk mengamankan kedaulatan NKRI dari gerakan separatis. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ss/ama/10)

Empat kapal tempur milik Kodam XII/Tanjungpura melintas di Perairan Sungai Kapuas, saat Simulasi Penanganan Anti Separatis di Alun-Alun Sungai Kapuas, Pontianak, Kalbar, Senin (20/12). (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ss/ama/10)

Sejumlah anggota Pasukan Kodam XII/Tanjungpura melakukan parameter tempur penyergapan dari sungai Kapuas, saat Simulasi Penanganan Anti Separatis di Alun-Alun Sungai Kapuas, Pontianak, Kalbar, Senin (20/12). (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ss/ama/10)

Remunerasi Prajurit Diberikan secara Rapel

Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Geerhan Lantara (dua kanan), berbincang dengan sejumlah personil perbekalan Kodam XII/Tanjungpura saat melakukan pemeriksaan kesiapan logistik bagi prajurit, di halaman Makodam XII/Tanjungpura, Pontianak, Kalbar, Senin (20/12). Pada pemeriksaan tersebut, Pangdam XII/Tanjungpura menyatakan tunjangan khusus perbatasan telah dibayarkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di 31 pos perbatasan Kalbar-Malaysia. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ama/10)

21 Desember 2010, Jakarta -- Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, pemerintah setuju memberikan remunerasi kepada prajurit TNI. Remunerasi diberikan dengan sistem rapel sejak pertengahan tahun.

Agus yang ditemui seusai membuka seminar ”Membangun Ketahanan Bangsa” di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (20/12), mengatakan, ”Remunerasi diberikan berdasar kinerja satuan TNI dan bukan berdasar penilaian perorangan. Ada tabel besaran remunerasi yang diberikan kepada prajurit dan perwira sesuai jenjang kepangkatan.”

Pemberian remunerasi merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan prajurit. Prajurit yang bertugas di perbatasan juga mendapat tunjangan khusus. Namun, tunjangan yang disetujui sejak awal 2010 hingga kini belum diterima. Menanggapi hal itu, Panglima TNI mengatakan, tunjangan perbatasan akan diberikan secara rapel.

”Kita menunggu peraturan Menteri Keuangan untuk turunnya anggaran perbatasan. Para prajurit tidak akan kehilangan haknya,” kata Panglima TNI.

Tunjangan perbatasan dibedakan antara pulau terluar tidak berpenghuni, pulau terluar berpenghuni, dan perbatasan darat. Dalam pantauan Kompas di sejumlah lokasi perbatasan darat dan laut di Sumatera, Kalimantan, Maluku Utara, hingga Nusa Tenggara Timur, kebutuhan minimal prajurit sulit dipenuhi meskipun sudah diberikan tunjangan.

Sebagai contoh, harga sebungkus rokok di perbatasan bisa Rp 15.000-Rp 20.000 per bungkus. Belum lagi kebutuhan makan dan minum.

Terkait kinerja prajurit di lapangan, Agus Suhartono mengatakan, pemeriksaan dugaan kekerasan yang dilakukan prajurit terhadap warga Papua terus dilakukan.

”Tim pertama pekan lalu sudah menyelesaikan tugas bersama lembaga terkait seperti Komnas HAM,” kata Agus.

KOMPAS

Monday, December 20, 2010

Oman Corvette Heads To Sea For The First Time


20 December 2010 -- Portsmouth, United Kingdom: Al Shamikh, the first of three ships being built by BAE Systems for the Royal Navy of Oman (RNO) has embarked on her first sea trials in the Solent.

Departing from the Company’s Portsmouth facility, a combined BAE Systems and RNO crew is putting the ship through her paces, undertaking extensive platform testing for speed, propulsion and manoeuvrability in the first demonstration of the ship’s capability at sea.

Scott Jamieson, International Programmes Director at BAE Systems’ Surface Ships division, said: “As first in class, Al Shamikh’s trials mark a pivotal stage in the programme. It highlights the significant progress that has been made and clearly demonstrates the effective close working relationship we have developed with the Royal Navy of Oman and our continued commitment to deliver enhanced naval capability to our customer.”

The corvette is a flexible and highly efficient platform, equipped to defend against both surface and air threats. Al Shamikh will be used to protect Omani territorial waters, conducting coastal patrols in peacetime, with the ability to conduct search and rescue, as well as disaster relief, while providing a highly sophisticated ocean going capability for use in deterrent operations during times of tension.

Al Shamikh is part of the Project Khareef contract, secured in 2007, for the design and build of three 99 metre corvettes for the RNO. Highlighting the company’s continued commitment to providing through-life support and services to its customers, the contract also includes training for RNO personnel, as well as an initial logistics support package for the ships.

Following Al Shamikh’s initial sea trials, she will return to Portsmouth before undergoing further integration and testing, with weapons trials set to take place in the New Year. The first of class is expected to be handed over to the RNO in 2011, following which the crew will undergo the UK Royal Navy's Flag Officer Sea Training before the ship sails to Oman for warm weather trials. Al Rahmani, the second ship in the class, was launched in July 2010 and will undertake sea trials in 2011, whilst the third ship, Al Rasikh, will be launched in March 2011.

BAE Systems

RMK Marine Luncurkan Kapal Kedua untuk Penjaga Pantai Turki

(Foto: RMK Marine)

20 Desember 2010 -- RMK Marine salah satu afiliasi Koç Holding meluncurkan kapal penjaga pantai kedua Turki, Jumat (17/12) di Teluk Tuzla, Istanbul.

RMK Marine akan membangun dua kapal tambahan hingga total kontrak dengan AL Turki mencapai 360 juta euro. Kapal ketiga diluncurkan pada 2011 dan keempat 2012.

Kapal diberinama Güven, kapal perang terbesar kedua dibangun oleh perusahaan swasta Turki menurut pimpinan kehormatan Koç Holding Rahmi Koç.

Menteri Pertahanan Turki Vecdi Gönül mengatakan saat peresmian, Turki mampu memproduksi 70 persen kebutuhan industri pertahanan maritime. Hampir 30 persen kebutuhan, terutama mesin, dicukupi dari impor, ucap Gönül. “Turki akan memenuhi kebutuhan angkatan laut sekarang ini dengan peluncuran proyek baru oleh Kemhan,“ tambah beliau.

Turki merencanakan meningkatkan nilai ekspor kapal perang 1 milyar dolar ungkap Gönül.
RMK Marine mampu membangun kapal hingga 30,000 DWT, telah mengekspor produknya ke Denmark, Perancis, Belanda, Italia, Norwegia, Spanyol, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat.

Tahun lalu, RMK Marine meluncurkan Dost kapal rescue terbesar pertama dibangun perusahaan swasta Turki.

Hurriyet Daily News and Economic Review
/Berita HanKam

Kapal dari Korsel Terbaik untuk RI


20 Desember 201, Jakarta -- Kerja sama dengan Korea Selatan (Korsel) paling mungkin direalisasikan untuk proyek pengadaan kapal selam di Tanah Air. Korsel dinilai paling baik dan pas karena sudah tidak asing lagi dengan teknologi alat utama sistem senjata (alutsista) Indonesia. Kedua negara ini sudah sering bekerja sama di bidang pertahanan.

“Tarik-menarik antara Korsel dan Rusia memang kuat. Namun, Korsel sudah berpengalaman bekerja sama dengan Indonesia. Paling mutakhir, kedua negara ini bekerja sama dalam mengembangkan pesawat tempur jenis KFX yang diharapkan lebih mo dern dari pesawat tempur F16,” kata Ketua Centre for Security and Defence Studies Koesnadi Kardi saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/12).

Koesnadi mengatakan kapal selam yang berasal dari Rusia sebenarnya canggih, namun kapal jenis Kilo tersebut masih sebatas prototipe. “Masa kita mau membeli kapal selam yang belum tahu kemampuannya,” ujar dia. Pembelian kapal selam, tam bah dia, sedikit susah kare na membutuhkan dana yang besar. Selain itu, Indonesia hanya membutuhkan empat kapal selam.

Kendala-kendala ter sebut membuat banyak ne gara menolak melakukan transfer teknologi. Menunggu Sementara itu, Direktur Teknik dan Industri Kementerian Pertahanan Agus Suyarso mengatakan teknologi kapal selam seperti apa yang diinginkan TNI AL untuk mendukung sistem keamanan dan pertahanan di kawasan laut Indonesia belum diketahui secara jelas.

Kementerian Pertahanan belum bisa mengetahui dengan negara mana Indonesia akan bekerja sama untuk pengadaan alutsista seharga sekitar 2,7 triliun rupiah ini. “Kami sedang menunggu, user (TNI AL, red.) inginnya kapal selam seperti apa. Jika sudah ditentukan, baru kita akan mempertimbangkannya secara komprehensif,” katanya.

Agus tak begitu mengetahui kapan TNI AL akan memberikan spesifi kasi kapal selam yang dibutuhkan ke Kementerian Pertahanan. Kapal selam memang sangat dibutuhkan Indonesia, terutama untuk menjaga daerah-daerah perbatasan strategis, seperti Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Sunda, dan Selat Makassar. Indonesia hanya memiliki dua kapal yang saat ini tak bisa digunakan karena sedang diperbaiki.

Dua kapal selam tersebut adalah buatan Jerman tahun 1981 dengan kelas U 209/1300 yang diberi nama KRI Cakra dan KRI Nanggala. Karena amat dibutuhkan, Kementerian Pertahanan sempat mewacanakan akan membeli empat kapal selam dari negara produsen kapal selam. Ada beberapa negara yang dibidik, yakni Korsel, Prancis, Jerman, dan Rusia.

Agus tak menampik jika produk Perancis belum teruji. Hal itu diperlihatkan dengan tidak maksimalnya produk mereka saat Malaysia memesannya. Namun, Agus belum bisa memastikan negara mana yang akan dimintai kerja sama. Sebelumnya, Komisi I DPR berharap Kementerian Pertahanan membeli satu paket kapal selam dari satu negara agar memungkinkan adanya transfer teknologi.

Januari atau Februari 2011 ini pemerintah diminta sudah menetapkan negara mana yang dipilih untuk bekerja sama. “Kami berharap kerja sama yang akan dijalin bisa menguntungkan Indonesia dan bisa mengikutsertakan industri pertahanan dalam negeri sebagai langkah revitalisasi,” kata Ketua Komisi 1 DPR Mahfudz Siddiq.

Koran Jakarta

Sunday, December 19, 2010

RUU Revitalisasi Industri Pertahanan telah Rampung

Maket kapal jenis LST rancangan PT. Dok Kodja. (Foto: Berita HanKam)

19 Desember 2010, Jakarta -- Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) telah menyelesaikan draf RUU Revitalisasi Industri Pertahanan dan akan segera diserahkan ke DPR.

"Kita sudah menyiapkan Draf RUU Revitalisasi Industri Pertahanan akan disampaikan ke DPR agar 2011 bisa terbit UU tersebut," kata Jubir KKIP Silmy Karim di Jakarta, Sabtu (18/12).

Ia menambahkan, diharapkan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011, sehingga ada pedoman pengembangan industri pertahanan nasional.

Silmy mengatakan pada 2011 KKIP juga melakukan langkah-langkah strategis lima tahun ke depan.

"Jadi spektrum waktunya cukup panjang dalam rangka proses revitalisasi industri pertahanan, Kita akan adakan sidang di awal Januari," katanya.

KIPP dibentuk berdasarkan Perpres No 42/2010 tentang KKIP yang bertugas mengkoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan industri pertahanan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan.

Ia menegaskan, diperlukan revitalisasi untuk mengoptimalkan industri-industri pertahanan yang ada setelah pulihnya ekonomi Indonesia dan krisis.

Diharapkan revitalisasi industri pertahanan mulai terlihat hasil nyatanya pada 2013 berupa produk sistem persenjataan dalam negeri.

MI.com

Turki Batal Gabung Kembangkan Jet Tempur KF-X

F-35JSF. Turki akan membeli 100 F-35 senilai 15 milyar dolar. (Foto: Lockheed Martin)

19 Desember 2010 -- Pemerintah Turki memutuskan akan mengembangkan dan membangun pesawat tempur generasi baru sendiri atau bekerja sama dengan negara lain diumumkan Menteri Pertahanan Turki Vecdi Gonul, Kamis (16/12) diberitakan harian Turki Hurriyet Daily News & Economic Review.

Gonul mengatakan setelah selesai rapat Komite Eksekutif Industri Pertahanan, guna memutuskan memulai pembicaraan dengan Turkish Aerospace Industries (TAI) mengenai konsep jet tempur dan jet latih yang akan dibuat setelah tahun 2020.

Anggota komite Menhan Turki Gonul, Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan, KASAU Isik Kosaner dan Kepala Procurement Murad Bayar.

Turki menampik penawaran jet tempur Eurofighter Typhoon dikatakan Gonul.

Kerjasama pengembangan jet tempur KF-X dengan Korsel-Indonesia masih dimungkinkan, meskipun kemungkinannya sangat tipis. Turki menginginkan kesetaraan dalam kerjasama pengembangan jet tempur, tetapi Korsel sepertinya tidak menyetujui permintaan Turki.

Turki memutuskan membeli 100 F-35 JSF senilai 15 milyar dolar. Sejumlah perusahaan Turki menjadi anggota konsorsium Joint Strike Fighter, sembilan negara tergabung dalam konsorsium. Turki menerima juga 30 F-16 Block 50 dari Lockheed Martin.

Jet tempur baru buatan lokal gantikan F-4E, akan dioperasikan bersama F-16 dan F-35. AU Turki salah satu operator F-16 terbesar, total 240 F-16C/D Block 30/40/50 serta salah satu negara dari lima negara diberi lisensi pembuatan F-16.

Hurriyet Daily News & Economic Review/Berita HanKam