Kemlu RI: Pangkalan Pesawat Intai AS di Kepulauan Cocos Hanya Isu

RQ-4 Global Hawk. (Foto: USAF)

30 Maret 2012, Jakarta: Australia belum menerima permintaan AS untuk mendirikan pangkalan militer di Pulau Cocos. pemerintah RI telah mengonfirmasi langsung kepada Pemerintah Australia terkait rencana Amerika Serikat (AS) membangun pangkalan pesawat pengintai tanpa awak di Kepulauan Cocos, Australia. Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Michael Tene, konfirmasi tersebut dilakukan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dengan meminta penjesan langsung kepada Menteri Luar Negeri Australia, Bob Carr.

"Menlu Marty Natalegawa tadi pagi sudah menelepon langsung Menlu Australia Bob Carr untuk menanyakan isu tersebut," ujar Michael kepada Jurnal Nasional, Jumat (30/3).

Michael menjelaskan, dari hasil pembicaraan melalui sambungan telepon itu, diperoleh kepastian bahwa, Pemerintah Australia belum menerima permintaan dari Pemerintah AS menyangkut pembangunan pangkalan pesawat pengintai di Kepulauan Cocos. Sebaliknya lanjut Michael, Menlu Australia Bob Carr juga menyatakan, negaranya juga tidak pernah menawarkan usulan pembangunan pangkalan tersebut.

"Jadi antara Pemerintah Australia dan AS belum ada pembicaraan sama sekali mengenai pangkalan tersebut," kata Michael lagi.

Untuk itu tegas Michael, Pemerintah RI tidak akan menyampaikan nota protes kepada Pemerintah AS.

"Nota protes untuk apa? Karena kabar pangkalan ini baru sebatas isu dan bisa dikatakan belum bisa dipastikan kebenaranya," katanya.

Seperti diberitakan, Kepulauan Cocos yang terletak di sebelah Barat Samudera Hindia atau sekitar Selatan Indonesia dikabarkan akan dijadikan pangkalan pesawat pengintai oleh militer AS. Rencana Pemerintah AS itu diduga terkait keinginan untuk memantau perkembangan situasi di kawasan Laut China Selatan.

TB Hasanuddin: Pesawat Intai AS di Australia, Tak Usah Khawatir

Rencana Amerika Serikat untuk menggunakan Pulau Cocos, Australia, sebagai pangkalan pesawat-pesawat intai ditanggapi santai oleh TB Hasanuddin. Menutut Wakil Ketua Komisi I DPR, itu, langkah AS merupakan sesuatu yang tidak luar biasa.

"Biasa saja tidak apa-apa, ndak usah dipikirin," katanya saat dihubungi Jurnal Nasional, Jumat (30/03). Bagi dia selama itu masih di wilayah Australia dan bukan di wilayah Indonesia tidak akan menjadi masalah. "Ini aturan permainannya yah," katanya.

Bila suatu saat nanti ada yang masuk ke wilayah Indonesia, baru disebut melanggar integritas Indonesia. "Itu kan masih rencana untuk pangkalan pesawat pengintai berawak atau tidak pakai awak. Bila itu nanti terbang masuk wilayah kita itu baru pelanggaran, tapi kalau di luar wilayah kita tidak bisa," katanya menjelaskan.

TB Hasnuddin meluruskan pemberitaan selama ini yang mengatakan Indonesia telah melakukan protes terhadap wacana tersebut. "Saya sudah telpon (juru bicara Kemhan). Dia bilang diralat salah, itu pemberitaan di luar itu tidak benar menurut dia," katanya menjelaskan sikap Brigjen Hartind Asrin, Juru Bicara Kementrian Pertahanan RI yang dikutip oleh beberapa media asing.

"Kebetulan saya mempunyai pengalaman yang beginian, selama dia tidak masuk ke wilayah teritori kita selama itu juga kita akan tetap membiarkannya," katanya. Menurut dia, Indonesia tidak dalam posisi memprotes hal tersebut. Tidak pada tempatnya melakukan protes. Itu juga berlaku jika pesawat pengintai Indonesia lewat di pinggiran perbatasan.

"Negara lain juga tidak boleh mengganggu. Tapi kalau masuk ke wilayah, itu baru pelanggaran," katanya. Anggota DPR dari PDIP ini juga mengungkapkan bahwa bila rencana tersebut diwujudkan kelak, itu tidak menjadi ancaman bagi keamanan Indonesia.

"Wong kita juga melakukan (pengintaian) itu di pinggir-pinggir itu. Ibaratnya begini, anda lewat saya melihat saja. Selama anda tidak masuk pekarangan saya yah, ndak akan saya tegor kan begitu. Bahwa anda dari jarak jauh melihat gerak-gerik saya, yah sah-sah saja. Itu hukumnya begitu yah," katanya.

Sumber: Jurnas