Saturday, April 17, 2010

PDIP Kritik Lemahnya Sistem Pengamanan Laut RI

Sejumlah orang berada di sekitar sejumlah kapal yang diamankan di Stasiun Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), Pontianak, Kalbar, Jumat (16/4). Sebanyak 10 kapal ikan asal Vietnam berhasil ditangkap Kapal Hiu 001 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan saat sedang menebar jaring ikan, di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sekitar Laut Cina Selatan. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ed/pd/10)

17 April 2010, Jakarta -- Ketua Bidang Pertahanan Keamanan dan Hubungan Internasional DPP PDI Perjuangan, Andreas H Pareira, mengkritik sistem pengamanan laut RI yang hingga kini sangat lemah dalam perlindungan terhadap berbagai aksi pencurian ikan oleh nelayan asing.

"Pencurian ikan secara massive oleh nelayan sejumlah negara, termasuk yang terakhir diberitakan sebuah harian nasional dilakukan nelayan Vietnam di Laut Cina Selatan, menunjukkan lemahanya sistem pengamanan laut kita," katanya di Jakarta, Jumat (16/4).

Doktor politik yang juga mantan anggota Komisi I DPR RI (bidang Politik Luar Negeri dan Pertahanan) periode 2004-2009 ini lantas mendesak Pemerintah, yakni Kementerian Kelautan, TNI AL, dan Bakorkamla melalui Kementerian Koordinator Polhukam, harus segera duduk bersama untuk membenahi sistem keamanan laut RI.

"Pemerintah tidak boleh membiarkan kekayaan laut kita dijarah secara 'massive' dan terus-menerus oleh nelayan-nelayan asing. DPR RI pun perlu memberikan perhatian khusus terhadap aspek keamanan laut untuk segera bersama Pemerintah membenahi regulasi dan wewenang kendali keamanan laut," katanya menandaskan.

Termasuk di dalam, demikian Andreas Pareira, mendesaknya menyediakan anggaran yang cukup untuk peralatan dan tugas operasi keamanan laut. "Tidak bisa lagi kita mengejar para pencuri dan penjarah kekayaan kita dengan hanya bermodalkan bambu runcing kan. Artinya, Pemerintah jangan terkesan membiarkan pengamanan perairan di wilayah teritori Nusantara ini dijaga oleh para nelayan tradisional kita," ujarnya.

Pemerintah RI melalui berbagai instrumennya, menurut Andreas Pareira, perlu ada keperdulian dan keseriusan untuk mengatasi masalah keamanan laut dari Pulau Natuna, Pulau Miangas hingga Pulau Rote, serta Laut Arafura di Merauke sampai Laut Sabang.

MI.com

No comments:

Post a Comment