21 Agustus 2013, Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan Sjafriee Sjamsoeddin didampingi Sekjen Kemhan Letjen TNI Budiman, Rabu Siang (21/8) bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, di Kantor Gubernur DKI, Jakarta. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas strategi tata ruang pertahanan wilayah, khususnya dalam hal sinkronisasi strategi penataan wilayah Ibu Kota dengan strategi pertahanan.
Wamenhan mengatakan pembangunan infrastruktur Jakarta perlu diselaraskan dengan rencana penguatan alutsista. Sebab sabagai Ibukota RI, bagaimana pun juga Jakarta mendapat prioritas dalam segi pertahanan dan keamanan.
Disamping itu, menurut Wamenhan secara bersamaan Pemprov DKI sedang giat menata ruang wilayah DKI dan Kementerian Pertahanan yang tengah memodernisasi peralatan militer TNI. Sehingga modernisasi peralatan Militer ini diperlukan adanya suatu akses dan fasilitas didalam suatu tata ruang pertahanan dilingkungan penataan wilayah DKI di Ibu Kota.
Dijelaskan Wamenhan, salah satunya adalah pengadaan jalur protokol yang bisa menahan beban 62 ton. Karena dalam waktu dekat TNI akan menerima ratusan tank berat dari luar negeri yang tentunya akan masuk di Jakarta, dan disebarkan di satuan-satuan operasional. Contoh lain disebutkan Wamenhan adanya pengadaan jalur selebar 50 meter untuk akses tank amfibi di Pantai Mutiara, Jakarta Utara.
“ Kita juga akan menerima roket jarak jauh yang akan mengamankan ibu kota, kita menerima sejumlah tank ampibi dan pesawat tempur, dan tentunya sebagai Ibu Kota harus diseleraskan antara sistem pertahanan Ibu Kota dengan pembangunan di wilayah DKI Jakarta,” Ungkap Wamenhan.
Wamenhan mengatakan kebutuhan-kebutuhan tersebut ini akan difasilitasi Pemprov DKI dalam program kerja tahun 2014. Karena menurut Sjafrie Sjamsoeddin bahwa pembangunan wilayah Jakarta itu harus juga ditopang oleh Security Belt agar pembangunan tersebut bisa lebih maksimal. “Wilayah DKI Jakarta tidak hanya harus nyaman, tapi aman secara strategis dengan menggunakan kekuatan TNI,” kata Sjafrie Sjamsoeddin.
Sementara itu Gubernur DKI Joko Widodo menambahkan program penataan wilayah DKI ini bentuknya seperti pembangunan basement di bawah monas yang luasnya sekitar 160 hektar, fungsinya bisa digunakan untuk kepentingan pertahanan.
Selain itu fungsi jalan yang ada di Kemayoran pada saat darurat bisa diaktifkan kembali sebagai jalur pendaratan pesawat militer. Jokowi juga mengatakan pihaknya akan mengakomodasikan segala kepentingan-kepentingan pertahanan tersebut pada proyek pembangunan tahun 2014, baik yang dikerjakan oleh Pemprov DKI ataupun pihak swasta. “segala kepentingan untuk negara kita akan dilakukan,” tutur Jokowi.
Sumber: KEMHAN
No comments:
Post a Comment