Wednesday, May 15, 2013

Parlemen Agendakan Raker Pertanyakan Proyek KFX dan Kapal Selam



15 Mei 2013, Jakarta: Komisi I DPR RI mengagendakan rapat dengan Kemenhan dan jajaran TNI guna membahas proses modernisasi alutsista yang dalam prosesnya bermasalah. Komisi I akan menanyakan proyek bersama pembuatan pesawat canggih Korean Fighter eXperiment (KFX) yang dihentikan sepihak oleh Korea Selatan dan telah merugikan Indonesia sebagai mitranya.

"Dalam rapat internal di Komisi I Senin (13/5) kemarin diputuskan, kita akan mempertanyakan kenapa perjanjian itu lemah. Sehingga, Korea Selatan secara sepihak bisa dengan seenaknya membatalkan proyek kerjasamanya," ujar Wakil Ketua DPR RI Tubagus Hasanuddin. Padahal, untuk proyek ini, pemerintah sudah membayar sebesar 70 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1,6 triliun.

Kerja sama untuk membangun pesawat super canggih KFX ini sudah berlangsung sejak 2001. Proyek itu dibiayai bersama oleh Indonesia dan Korea Selatan. Dalam proyek itu, pemerintah Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total dana Rp 80 triliun yang dibutuhkan.

Selain itu, Komisi I juga akan mempertanyakan kerjasama untuk pembelian 3 kapal selam dari Korsel. Karena, ternyata teknologi kapal selam dari Korsel itu menggunakan teknologi Jerman, di mana Jerman hanya memberikan lisensi teknologi kapal selam itu kepada Turki.

"Kita dapat surat dari pemerintah Jerman yang isinya mempertanyakan langkah pemerintah RI membeli kapal selam dari Korsel, yang menggunakan sistem teknologi yang dimiliki Jerman. Di mana, dalam surat tersebut disebutkan bahwa pihak Korsel tidak mendapat lisensi teknologi dari Jerman. Lisensinya hanya diberikan pada Turki saja," tuturnya.

Intinya, kata polotisi PDI-Perjuangan ini, surat dari Jerman itu memperingatkan Indonesia agar hati-hati saja atas kapal selam yang dibeli dari Korsel itu. Hal ini mengingat tidak ada jaminan lisensi dari negara pemilik teknologinya. Secara etika, semestinya Korsel harus minta ijin dulu ke Jerman. Tapi sampai saat ini, Korsel belum melakukannya.

Menurut Hasanuddin, kejadian ini akan berpengaruh pada upaya modernisasi alutsista TNI AL, khususnya dalam hal pengadaan kapal selam.

"Karena itu, saran Komisi I, TNI AL nyari lagi saja kapal selam yang tidak bermasalah. Karena, saat ini banyak negara produsen kapal selam kok," katanya.

Sumber: Jurnal Parlemen

11 comments:

  1. percuma TNI punya jendral se abreg di tambah mentri pertahanan untuk menjadi tumpuan harapan segenap rakyat indonesia untuk menjadi pilar-pilar penjaga tanah air indonesia beserta martabat dan harga diri bangsa ini,...tapi semua itu bias karena kegoblokan mereka.

    ReplyDelete
  2. Padahal Turki negara satu2nya di dunia yg memiliki lisensi dari Jerman dan mau mengajak mengembangkan kapal selam sekelas Chang bogo (U-209)dengan Indonesia tapi kaga diambil. Itu jenderal2 kita pinter apa dipinterin sih

    ReplyDelete
  3. anda tahu apa ???
    lebih baik diam aja, jadi penonton yang baik
    justru yang goblok itu "Tubagus Hasanuddin", jangan terpengaruh orang goblok ini, asbun (asal bunyi), ascup (asal cuap), maklum rata-rata DPR itu tikus pecundang cari uang

    ReplyDelete
  4. Jangan saling menyalahkan, kita sebetulnya sama-sama tidak tahu rencana korea kok tiba-tiba menghentikan proyek ini, yang patut disalahkan itu ya dari pihak korea, menghentikan se'enaknya sendiri itu namanya KURANG AJAR! kalau bisa hentikan kerja sama pertahanan dengan Korea! 70 miliar itu tidak sedikit guys ?? Rakyat Indonesia betul2 merasa dirugikan.

    ReplyDelete
  5. ^^ Atas saya, well said. Anyway walau sering mengernyitkan dahi dengan komentar TBH, tp kali ini saya sependapat dengan Beliau. Cukup dengan Schelde dan KFX kita dikadalin. DSME tidak pernah menjadi pembuat U209, hanya PERAKIT. Jadi pesanan DSME209 (bukan CBG) adalah produk baru (kemarin ada ceremony penyelesaian 50 bazic dezivn) dan kita menjadi launch customer (baca, KELINCI COBA) serta RnD cost nya oleh kita.

    ReplyDelete
  6. Terlalu banyak Makelar makanya kayak gini,jgn2 ada A fathonah disana ha2

    ReplyDelete
  7. Saya heran kok Kemenhan yang belum dibidik KPK ya ? saya harap KPK juga memonitor kegiatan kemenhan,mungkin A fathonah yg lain ada disana.

    ReplyDelete
  8. Jerman ada dengan U214...
    Russia ada dengan Kilo Class atau lebig canggih lagi yaitu Amur Class...
    Kenapa harus dengan Korsel U209 (anjing kampung) yang bukan pemilik asli pula....
    kita beli itu banyak 3 buah, kalo cuma 1 ya nggk apa2 dikadalinnn....

    ReplyDelete
  9. Pusing ɑ̤̈κ̣̇υ̲̣ mikir petingi kita kenapa kita rakyat di bikin bingung katanya di tunda ini malah katanya batal lierrrrrrr

    ReplyDelete
  10. kembali lagi jadi macan ompong''',...WAK,..WAK,..WAAAAAK.

    ReplyDelete
  11. DPR harus desak pemerintah utk tarik kembali duit pengadaan KFX dan KS dari Korsel, alihkan dana itu ke Rusia, Turky atau Jerman, cepaaaaaaaaaaaaaaaattt

    ReplyDelete