Thursday, September 3, 2009

Kuker Danrem 121/ABW Di Markas Pertahanan Darurat BPIKB


3 September 2009 -- Jawai Selatan, Kab. Sambas, Prov. Kalbar merupakan salah satu basis perjuangan bersenjata bagi pasukan Barisan Pemberontakan Indonesia Kalimantan Barat (BPIKB) selama Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 s.d 1950, oleh karena itu wilayah ini tidak luput dari perhatian Danrem 121/Abw Kolonel Inf Nukman Kosadi, (1/9) kunjungan kerja kali ini selain napak tilas rute para gerilyawan pemuda Kalbar yang di pimpin oleh Ali Anyang, juga dimaksudkan untuk silaturahmi dengan warga masyarakat setempat, terutama kepada para pelaku sejarah (Veteran 1945-1950) yang hingga saat ini masih hidup.

Dalam kesempatan kali ini, Danrem 121/Abw diterima oleh mantan Sekretaris Barisan Pemberontakan Indonesia Kalimantan Barat (BPIKB) bapak Hasan Daris NPV 14.001.299 mantan Pembantu Pelatih Pasukan BPIKB 1945 s.d 1950 di wilayah Kab. Sambas dan sekitarnya, yang saat ini beliau genap berusia 73 tahun. Dalam usia senjanya bapak Hasan Daris masih bisa beraktifitas di ladangnya, saat dijumpai rombongan Danrem 121/Abw di Masjid Jawai Selatan (Markas Pertahanan Darurat BPIKB) Hasan Daris menuturkan pengalamannya ketika dilatih oleh Serdadu Jepang dalam hal baris-berbaris, menembak, taktik bertempur, menyanyikan lagu kebangsaan Dai Nipon Jepon. Dari pengalamannya sebagai mantan Heiho itu Hasan Daris dapat melatih para pemuda Jawai dan sekitarnya untuk menjadi pasukan BPIKB.

Sementara itu mantan anggota BPIKB lainnya, dalam hal ini bapak Mohamad Lolem mengatakan bahwa Staf Pertahanan Darurat Pasukan BPIKB berusaha untuk mengumpulkan para donatur di wilayah ini dalam rangka pengadaan senjata api dari Malaysia, pada waktu itu berjumlah 16 orang donatur dan terkumpul dana sebesar Rp. 36.400,- dan beras 160 kg guna pembelian senjata laras panjang Karabin 12 pucuk dan Pistol 2 pucuk, senjata api ini diperoleh dari Malaysia dan diterima langsung oleh Kepala Pusat Perlengkapan BPIKB An. Tadjudin tertanggal 20 Januari 1949 di Markas Pertahanan Darurat BPIKB Jawai Selatan, Kab. Sambas.

Lebih lanjut Moh Lolem menuturkan, Komandan BPIKB Mohammad Ali Anyang sering menyampaikan kepada anggotanya tentang “persatuan, kesatuan dan memegang teguh disiplin, serta jangan sekali-kali mendengarkan atau menjalankan perintah dari siapapun juga, kecuali perintah dari Pimpinan BPIKB sendiri”; hal ini dimaksudkan agar perintah satu komando.

Penerangan Korem 121/Abw

Patria dan Slovenia Rundingkan Kembali Pembelian 135 Kendaraan Lapis Baja

Patria AMV 8x8 dilengkapi dengan senapan mesin Oto Melara HITROLE 12,7 mm. (Foto: army-technology)

3 September 2009 -- Perusahaan pertahanan Filandia Patria mengumumkan sedang dilakukan perundingan kembali dengan Pemerintah Slovenia mengenai kontrak pembelian kendaraan lapis baja setelah kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya terhalang oleh isu keterlambatan pengiriman dan penyuapan, Rabu (2/9).

Ljubljana menandatangani kesepakatan dengan Patria pada 2006 untuk pembelian 135 kendaraan lapis baja senilai $395 juta (278 juta euro), menjadikan kontrak militer terbesar yang ditandatangani Slovenia. Tetapi Slovenia menginginkan memotong order tersebut hampir setengahnya.

Pemerintah Slovenia “ mengajukan pengurangan jumlah hingga 80,” ujar kepala unit land and armament Patria Seppo Seppaelae kepada AFP.

Di bulan April, Ljubljana diberitakan mempertimbangkan membatalkan kontrak dengan Patria sehubungan keterlambatan pengiriman.

Pemerintah Slovenia mengancam membatalkan kontrak pada 2008 setelah dilakukan investigasi oleh Kepolisian Filandia untuk kasus penyuapan terkait kesepakatan pembelian.

AFP/@beritahankam

F-16I Sufa AU Israel Digrounded Sementara

F-16I Sufa. (Foto: israeli-weapons.com)

3 September 2009 -- KASAU Israel Mayor Jenderal Ido Nehushtan memutuskan Rabu malam (2/8) untuk sementara mengrounded seluruh pesawat tempur F-16I Sufa untuk operasi pelatihan setelah sebuah pesawat mengalami kerusakan mesin dan melakukan pendaratan darurat.

Insiden terjadi Rabu siang ketika mesin sebuah jet tempur F-16I saat melakukan penerbangan rutin mesinnya mengalami kerusakan. Pilot memutuskan mematikan mesin dan melakukan pendaratan darurat di pangkalan udara Ramon, Negev.

Israel membeli 102 F-16I berkursi tandem dari Lockheed Martin, pesawat ini dilaporkan mampu terbang hingga 2100 kilometer.

Setelah pendaratan darurat, Nehushtan memutuskan mengrounded pesawat untuk dilakukan inspeksi. Keputusan grounded pesawat ini merupakan kedua kalinya, pada Maret 2008 Angkatan Udara Israel memutuskan mengrounded F-16I setelah ditemukan bahan kimia formaldehyde didalam kokpit salah satu pesawat.

Keputusan menghentikan latihan penerbangan untuk sementara waktu setelah beberapa pilot mengeluhkan tercium bau tidak sedap dalam kokpit pesawat. Tim medis AU Israel melakukan pengujian dan menemukan sumber bau berasal dari formaldehyde yang bersifat karsiogenik dalam konsentrasi tinggi.

THE JERUSALEM POST

TNI Siap Bantu Kepolisian Atasi Teroris

Latihan gabungan (Latgab) anti teror di Surabaya dilakuan TNI-Polri di Bandara Juanda dan 3 hotel berbintang 5, Minggu (21/12/08). Dalam latihan penyergapan teroris ini, sedikitnya 800 personel dikerahkan. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

3 September 2009, Sungailiat, Bangka -- Tentara Nasional Indonesi (TNI) di Provinsi Bangka Belitung (Babel), siap membantu aparat kepolisian dalam mengatasi tindak kejahatan terorisme yang mengancam keamanan masyarakat.

"Pihak TNI selalu siap membantu pihak kepolisian dalam mengatasi aksi kejahatan yang dilakukan para teroris," kata Komandan Kodim, Provinsi Bangka Belitung, Letkol, ARM, Harjito, di Sungailiat, Rabu.

Ia mengatakan, ada undang - undang TNI yang mengatur kaitannya terhadap penanganan kasus tindak kejahatan terorisme.

"Hanya saja selama ini penanganan kasus teroris lebih banyak dilakukan oleh pihak kepolisian, namun demikian TNI akan selalu siap jika sewaktu - waktu dibutuhkan membantu kepolisian," jelasnya.

Menurutnya, pengamanan keamanan negara dari segala macam ancaman, TNI mempunyai kewajiban untuk melindungi negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

"Selama ini pihak kami atau TNI tetap melakukan pengawasan atau pemantauan di beberapa tempat seperti di pintu masuk pelabuhan dan pintu masuk bandara," katanya.

Dia mengatakan, bahwa pihaknya juga memiliki tenaga intel yang selalu memberikan informasi dari lapangan yang sifatnya indikasi ataupun sudah terbukti.

"Hasil pemantauan dan pengawasan di lapangan tetap akan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian setempat," katanya.

Ia mengatakan, personil Kodim Bangka Belitung berjumlah 270 orang termasuk dengan staf PNS atau sipilnya.

"Prinsipnya TNI akan selalu siap melakukan perintah dari atasan termasuk penanganan kasus tindak kenjahatan pelaku teroris yang saat sekarang tengah dikenjar kepolisian," demikian Harjito.

ANTARA News

Wednesday, September 2, 2009

Ramadan Tidak Halangi Tugas TNI Konga

2 September 2009, Lebanon -- Di bulan Ramadan ini, TNI Konga XXIII-C/UNIFIL yang sedang berpuasa tetap menjalankan tugasnya sebagaimana biasanya. Meski menahan lapar dan dahaga, mereka tetap bersemangat menjaga perbatasan Libanon-Israel.

Meski sedang menjalankan ibadah puasa, Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-C/UNIFIL atau Indobatt tetap menjalankan tugasnya dengan baik di perbatasan Libanon-Israel. (Foto: detikFoto/Letkol Arh Hari Mulyanto)

Mereka tidak menghiraukan panasnya terik matahari di musim panas Libanon Selatan. (Foto: detikFoto/Letkol Arh Hari Mulyanto)

Para prajurit Konga XXIII-C/UNIFIL menyapa pengendara yang melintas di perbatasan Libanon-Israel. (Foto: detikFoto/Letkol Arh Hari Mulyanto)

Tank-tank selalu menemani mereka menjaga perbatasan Libanon-Israel. (Foto: detikFoto/Letkol Arh Hari Mulyanto)

Para prajurit TNI Konga XXIII-C/UNIFIL berpatroli untuk mengamankan perbatasan Libanon-Israel yang menjadi salah satu tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian di Lebanon Selatan sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701. (Foto: detikFoto/Letkol Arh Hari Mulyanto)

Pangdam Wirabuana: Sulawesi Potensial Jadi Persembunyian Teroris

Kendaraan pasukan anti teror TNI plus pasukannya. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

02 September 2009 , Makassar -- Panglima Kodam VII Wirabuana, Mayjen Djoko Susilo meminta agar seluruh masyarakat ikut berperan aktif dengan melaporkan hal-hal yang mencurigakan, karena wilayah Sulawesi sangat memungkinkan menjadi tempat persembunyian teroris.

Hal tersebut diungkapkan Djoko kepada wartawan usai Ceramah Anatomi Teroris Global dan Nasional oleh Asisten Pengamanan (Aspam) Kasad TNI Mayjen Hendardji Supandji, di Makodam VII Wirabuana, Rabu (2/9) sore. Selain Hendardji, pembicara dalam ceramah ini adalah Natsir Abbas, mantan Koordinator Jamaah Islamiah Mantiqi 3 yang meliputi wilayah Sulawesi, Kalimantan Timur dan Filipina.

"Sangat memungkinkan," kata Pangdam VII, saat ditanya oleh wartawan soal potensi Sulawesi menjadi tempat persembunyian teroris. Karena itulah dia meminta agar masyarakat senantiasa berperan aktif dengan melaporkan hal-hal yang mencurigakan. Khusus kondisi di Poso, Djoko mengatakan dua tahun terakhir ini sudah kondusif.

Menurut Djoko penanggulangan teroris oleh TNI bukan baru akan dimulai, tetapi sudah dilakukan sejak dulu. Hendardji mengatakan bahwa desk anti teror di TNI itu sudah ada sejak 2005. Tetapi peningkatan aktivitas ini tidak mengambil alih tugas kepolisian. Hanya mencatat dan mengantisipasi tentang teroris serta memberikan saran jika diminta oleh pimpinan.

Hendardji mengatakan terorisme ini merupakan ancaman faktual di dalamnya potensi dan jaringan ini perlu diwaspadai. "Jadi kita TNI ini memang sudah harus sudah siap baik ada ancaman atau tidak," katanya.

Hendardji menambahkan bahwa kegiatan ceramah anatomi teroris global dan nasional ini dilakukan kepada seluruh anggota TNI di Indonesia, yang dimulai 17 Juli lalu, yang dilakukan secara terus menerus. Sebelum di Makassar ini telah dilakukan di Jawa dan Sumatera, minggu depan dilanjutkan ke Kalimantan dan Ambon.

Ditanya soal keberadaan Natsir Abbas sebagai pembicaran, Hendardji mengatakan agar para aparat bisa mengantisipasi karena ia sangat menguasai masalah.

Kapendam VII Wirabuana, Mayor Rustam Effendi mengatakan peserta ceramah ini sebanyak 560 yang berasal dari Danrem se Sulawesi, Dandim, Danyon, kepala badan pelaksana, Detasemen Intel, Detasemen Zipur, dan Detasemen Perbekalan dan Angkutan.

TEMPO Interaktif

Pelantikan Dankomar Baru

2 September 2009, Jakarta -- KSAL Tedjo Edhy Purdijatno (tengah) bersalaman dengan Komandan Korps Marinir yang baru Brigjen TNI (Mar) M. Alfan Baharuddin (kiri) dan Mayjen TNI (Mar) Djunaidi Djahri (kanan) usai pelantikan Komandan Korps Marinir di di Markas Brigade Infanteri 2 Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (2/9). Djunaidi yang digantikan Alfan selanjutnya menempati pos barunya di Mabes TNI-AL. (Foto: ANTARA/Saptono/Spt/09)

KSAL Tedjo Edhy Purdijatno (tengah) menyerahkan pataka Korps Marinir kepada Komandan Korps Marinir yang baru Brigjen TNI (Mar) M. Alfan Baharuddin (kanan) yang didampingi Mayjen TNI (Mar) Djunaidi Djahri (tengah) usai pelantikan Komandan Korps Marinir. (Foto: ANTARA/Saptono/Spt/09)

KSAL Tedjo Edhy Purdijatno (tengah) didampingi Komandan Korps Marinir yang baru Brigjen TNI (Mar) M. Alfan Baharuddin (kanan) dan Mayjen TNI (Mar) Djunaidi Djahri (kiri) memberi hormat pada defile pasukan. (Foto: ANTARA/Saptono/Spt/09)



Defile kendaraan tempur TNI Angkatan Laut saat upacara serah terima jabatan Komandan Korps Marinir baru. (Foto: KOMPAS/Dhoni Setiawan)

TNI Perketat "Security Clearence" Ekspor Senjata

PT Pindad memamerkan senjata buatannya terkait kasus penyitaan 50 senjata buatan Pindad oleh aparat Filipina. Senjata ini dipamerkan dalam jumpa pers di Dephan, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (1/9). Pindad juga memperlihatkan 1 box kayu berisi 5 senjata jenis SS1 V1, dan 15 magazine kepada sejumlah wartawan. Masing-masing senjata dilengkapi 3 magazine, 1 tali sandang, dan 1 pisau sangkur. (Foto: detikFoto/ Ramadhian Fadillah)

2 September 2009, Jakarta -- Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan, TNI makin memperketat pemberian "security clearence" bagi ekspor senjata, guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggungjawab.

"Selama ini TNI telah berlaku sangat selektif, dan ketat dalam pemberian `security clearence`. Tidak main-main, dan tidak sembarang," katanya, menjawab ANTARA di Kabupaten Bekasi, Rabu.

Ditemui usai menghadiri pencanangan pembangunan 11 unit blok kembar rumah susun sewa bagi TNI, ia menegaskan, dalam proses ekspor senjata ke Pemerintah Filipina dan Mali pihaknya telah melakukan prosedur sesuai aturan berlaku.

Djoko mengemukakan, pemberian "security clearence" oleh TNI berdasarkan permohonan Departemen Pertahanan sebagai pembina PT Pindad sebagai industri pertahanan yang menerima pesanan senjata berupa pistol dan senapan laras panjang dari Filipina dan Pemerintah Mali.

"Security clearence" dikeluarkan TNI sebagai dasar bagi Departemen Pertahanan untuk mengeluarkan rekomendasi izin ekspor kepada PT Pindad, masing-masing pada 20 Januari 2009 untuk pesanan sepuluh pucuk pistol P2-V1 bagi Filipina dan izin ekspor pada 12 Juni 2009 untuk 100 unit senjata SS1-V1 bagi Mali.

"Kewenangan TNI hanya sampai situ, mengenai bagaimana kondisi dan keberadaan senjata-senjata itu di luar negeri, TNI sudah tidak memiliki kewenangan," ujarnya.

Panglima TNI menegaskan, "security clearence" bagi setiap ekspor senjata tidak bisa begitu saja diberikan.

"Kita harus cek siapa pembelinya, apa yang dibeli, dari mana. Jadi, jangan buat kesan seolah-olah TNI tidak serius, tidak selektif selama ini dalam pemberian "security clearence"," kata Djoko.

ANTARA News

Cina Memamerkan Rudal-Rudal Baru Pada Parade 1 Oktober

Rudal balistik antar benua CSS-X-10 (Dong Feng-41). (Foto: wikipedia)

2 Desember 2009 -- Cina akan memamerkan lima tipe rudal baru buatan dalam negeri pada parade militer hari nasional 1 Oktober, diberitakan media lokal mengutip sumber militer, Rabu (2/9).

Harian Global Times memberitakan lima rudal baru tersebut termasuk rudal balistik antar benua CSS-X-10 (Dong Feng-41) dan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam CSS-NX-4 (JL-2), rudal jelajah konvensional, rudal konvensional jarak menengah dan pendek.

DF-41 mirip SS-27 Topol M.

“Rudal-rudal ini dirancang dan diproduksi oleh Cina sendiri serta tidak pernah dipublikasikan secara resmi sebelumnya,” tulis harian tersebut mengutip sumber militer yang namanya tidak mau disebutkan.

Menurut sumber umum , CSS-X-10 rudal balistik berbahan bakar padat berpangkalan di darat terbaru dikerjakan oleh Cina serta menunjukkan pencapaian tertinggi teknologi rudal Cina.

DF-41 dipercaya sama dengan Rudal Rusia SS-27 Topol-M, yang mampu menyerang AS. Rudal ini sepertinya akan menjadi kekuatan pemukul nuklir utama Cina.

CSS-NX-4 berbahan bakar padat - cair dua tingkat, mampu mencapai sasaran hingga 8000 kilometer dengan mengusung hulu ledak tunggal atau multi.

Rudal ini dikembangkan untuk ditempatkan di kapal selam strategis Cina saat ini dan generasi baru.

Cina membuat kemajuan dalam pengembangan kekuatan nuklir sejak terakhir kali parade militer di Taman Tiananmen 1999.

Sumber tersebut menambahkan Cina telah mengembangkan rudal nuklir dan konvensional, berbahan bakar campuran padat - cair serta cair, dengan jarak berbeda, respon darurat cepat dan mengenai sasaran presisi.

“Setiap negara yang mencoba menyerang Cina dengan senjata nuklir harus bersiap menerima pembalasan, meskipun telah mempunyai sistem anti rudal,” ujar Sumber kepada Global Times.

RIA Novosti/@beritahankam

TNI: Pulau Jemur Bagian NKRI

Personil KAL Tedung berada di Pulau Jemur untuk melakukan pengawasan lewat teropong. Pulau Jemur merupakan salah satu pulau yang berbatasan dengan Malaysia. Di pulau tanpa penduduk itu, pihak TNI AL terus mengamati jalur pelayaran internasional. Pada siang hari, setidaknya ada 400 kapal dari berbagai jenis melintas di pelayaran internasional di Selat Malaka. (Foto: detikFoto/Chaidir Anwar Tanjung)

2 September 2009, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia menegaskan, Pulau Jemur adalah bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni di gugusan Kepulauan Arwah di perairan Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau.

"Tidak benar, jika itu bagian dari wilayah Malaysia, tetapi bagian dari NKRI," kata Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Kabupaten Bekasi, Rabu.

Ia menegaskan, TNI akan terus menjaga dan mempertahankan seluruh wilayah RI termasuk di titik-titik terluar yang berbatasan dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina dan lainnya.

KAL Tedung ini, merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau kepada pihak Lanal Dumai. Kapal seharga sekitar 12 miliar ini, setiap saat melakukan patroli di kawasan Selat Malaka dengan 17 anggotanya. (Foto: detikFoto/Chaidir Anwar Tanjung)

"TNI senantiasa berupaya menghadirkan unsur-unsurnya di seluruh wilayah RI, termasuk di Pulau Jemur. Di sana, telah ada Pos TNI Angkatan Laut, patroli di laut dan udara juga kami lakukan rutin," ujar Djoko.

Situs "traveljournals.net" mencantumkan lokasi dan peta Pulau Jemur sebagai bagian dan tujuan wisata wilayah Selangor, Malaysia.

Panglima TNI mengatakan, seluruh persoalan yang berkaitan dengan wilayah perbatasan RI dengan negara lain, akan diselesaikan melalui jalur diplomasi.

"TNI hanya bertugas menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan jika ada persoalan itu akan diselesaikan secara diplomatik oleh pemerintah," katanya.

Pulau Jemur Diklaim Wisata Malaysia Sejak 2008



Pulau Jemur di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau di klaim Pemerintah Malaysia melalui situs www.traveljournals.net sebagai wisata sudah ada sejak tahun 2008.

"Sebenarnya situs traveljournals.net tentang Pulau Jemur bagian dari Malaysia sudah ada sekira April 2008. Dan TNI AL melakukan penyelidikan dalam hal itu. Namun tidak seperti heboh seperti sekarang ini," kata sumber anggota TNI AL Dumai Riau yang enggan disebutkan namanya pada okezone Rabu (2/9/2009).

Namun menurut sumber ini bahwa sejak klaim situs itu tidak ada kegiatan ataupun dari Malaysia mengenai Pulau yang terkenal sangat kaya dengan keindahan bahari dan keanekaragaman di dalamnya.

"Ya karena memang Pulau Jemur ini adalah milik Indonesia. Jadi ya saat itu tidak terlalu dibesar-besarkan dan TNI memang tetap menyediki kebenaran itu," imbuhnya.

Dan untuk mempertahankan terorial Pulau Jemur, pasukan TNI AL sudah lama mendirikan pos dan menempatkan pasukan di sana. " Kita takutnya ini hanya upaya provokasi saja untuk memanaskan hubungan Indonesia dan Malaysia," ujarnya.

ANTARA News/okezone

11 Blok Kembar Rusunawa Untuk Anggota TNI

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Yusuf Asy'ari mencanangkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Mabes TNI di Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Rusunawa yang akan dibangun ini memiliki luas 6 hektar dengan 2 twin block. (Foto:detikFoto/Aprizal Rahmatullah)

2 September 2009, Jakarta -- Pemerintah menyiapkan 11 blok kembar rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang tersebar di beberapa tempat untuk memenuhi kebutuhan perumahan prajurit TNI.

Pencanangan pembangunan 11 blok kembar rumah susun bagi TNI itu ditandai dengan penekanan tombol oleh Menteri Perumahan Rakyat Jusuf Ansyari di kompleks rusunawa Mabes TNI di Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Rabu.

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam kesempatan itu mengatakan, masalah perumahan yang layak huni masih menjadi masalah utama yang harus dihadapi TNI dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan prajurit.

"Profesionalisme tidak mungkin terwujud tanpa peningkatan kesejahteraan prajurit, sebagai bagian dari panca tunggal TNI, dimana faktor papan yang layak huni jadi perhatian utama," katanya.

Kesediaan perumahan untuk TNI baru mencapai 30 persen. (Foto: detikFoto/Aprizal Rahmatullah)

Karenannya, lanjut dia, pembangunan rusunawa tersebut dapat dilakukan secara tepat waktu sehingga penyediaan rusunawa tersebut dapat segera mendukung peningkatan kualitas produktivitas kinerja prajurit dalam menjalankan tugas pokoknya.

Sementara itu Menteri Perumahan Rakyat Jusuf Ansyari mengatakan, pembangunan rusunawa untuk TNI telah berjalan tiga bulan dan kini telah mencapai 35 persen. "Dengan begitu, diharapkan pada November 2009 dapat segera diserahterimakan, atau lebih cepat dari target awal yakni Desember 2009," katanya.

Dengan percepatan pembangunan rusunawa bagi TNI itu, diharapkan dapat segera digunakan terutama untuk menunjang peningkatan kesejahteraan prajurit, ujar Menpera.

Pembangunan kesebelas unit rusunawa ini merupakan bagian dari pembangunan 55 unit rusunawa pada 2009, sebanyak 40 unit lainnya didanai dari stimulus fiskal 2009, tiga blok kembar didanai dari DIPA 1999 dan 12 blok kembar dari DIPA reguler 2009.

Sebelas blok kembar itu terdiri atas, dua blok kembar Mabes TNI di Bekasi, tiga untuk TNI Angkatan Darat masing-masing di Kodam Jaya, Kompleks Kopassus Cijantung, dan Kodam V/Brawijaya, dua untuk TNI Angkatan Laut dan dua untuk TNI Angkatan Udara.

ANTARA News

Indonesia-Filipina Intensif Bahas Senjata Pindad

PT Pindad memamerkan senjata buatannya terkait kasus penyitaan 50 senjata buatan Pindad oleh aparat Filipina. Senjata ini dipamerkan dalam jumpa pers di Dephan, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (1/9). (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

2 September 2009, Jakarta -- Pemerintah Indonesia melakukan pembicaraan intensif dengan Filipina sejak kemarin, terkait penyitaan senjata buatan PT Pindad oleh Bea dan Cukai Filipina. Pembicaraan rencananya akan kembali dilanjutkan.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah kepada Okezone mengatakan, pejabat yang terlibat dalam perundingan tersebut berasal dari Kedutaan Besar Indonesia di Manila dengan Kementerian Luar Negeri Filipina.

Pihak Filipina, kata dia, memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka saat ini tengah berkoordinasi dengan departemen terkait di negaranya untuk mengumpulkan informasi mengenai alasan penyitaan tersebut. "Intinya mereka menegaskan siap membantu Indonesia," katanya saat dihubungi melalui telepon, Rabu (2/9/2009).

Faizasyah menambahkan, sebelum pertemuan itu, pihak KBRI terlebih dahulu berkoordinasi dengan PT Pindad dan Departemen Pertahanan, serta institusi yang berkaitan. "Kita klarifikasi bahwa status senjata kita tidak ada permasalahan, legal," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bea dan Cukai Filipina menyita 50 pucuk senjata tipe SS1-V1 yang akan diekspor ke Mali dan 10 buah pistol jenis P2 yang dipesan klub petembak Filipina.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai alasan penyitaan tersebut. Namun, Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, beberapa waktu lalu mengatakan sebanyak 100 pucuk senjata SS1-V1 yang seharusnya dikirim ke Mali diduga telah dipindahkan pada saat kapal singgah di Pulau Bataan, Filipina Selatan.

Ketua Komisi Pertahanan DPR Theo L Sambuaga, sempat mencurigai senjata itu diekspor ilegal untuk kelompok pemeberontak atau organisasi kriminal di Filipina.

Direktur Utama PT Pindad, Adik Avianto Soedarsono, dalam keterangannya kepada pers, kemarin, menegaskan ekspor tersebut legal dan dilengkapi dokumen sesuai standar dunia. Terkait pemindahan senjata ke lokasi yang tidak sesuai dengan kontrak, dia mengatakan hal itu bukan tanggung jawab PT Pindad atau Departemen Pertahanan. "Kewajiban kami hanya mengantar hingga pelabuhan," katanya.

okezone

Peringatan awal PD 2

Pasukan infanteri Jerman berbaris memasuki wilayah Polandia pada awal September 1939. Jerman menginvasi Polandia yang menyulut pecahnya Perang Dunia II. (Foto: KOMPAS/Getty Images/Hulton Archive)

1 September 2009 -- Upacara peringatan 70 tahun Perang Dunia ke 2 digelar di dekat kota Gdansk, Polandia, dengan dihadiri oleh sekitar 20 pemimpin dunia.

Presiden Polandia, Lech Kaczynski, membuka upacara dengan pidato tentang yang disebutnya sebagai pendudukan Polandia yang tragis oleh Nazi setelah kekalahan militer Polandia.

Dia mengatakan sekitar 6 juta penduduk Polandia --setengah diantaranya adalah warga Yahudi-- tewas dalam pendudukan Nazi itu.

Sementara sebelumnya, Selasa dini hari, berlangsung upacara yang menandai tembakan pertama dari kapal perang Jerman ke pelabuhan di Polandia Tahun 1939, yang kemudian memicu Perang Dunia ke 2.

Lech Kazcynski juga mengenang pembunuhan massal Katyn, ketika 20.000 aparat Polandia dibunuh oleh pasukan Uni Soviet, yang disebut sebagai tindakan kebangsaan dan balasan atas kemerdekaan Polandia.

"Apa persamaan antara holokos yang dilakukan Nazi Jerman dan Katyn? Yahudi dibasmi karena mereka Yahudi. Aparat Polandia dibasmi karena mereka aparat Polandia," katanya.

Dia mengatakan Rusia juga bertanggungjawab atas perang dengan mengatakan bahwa negaranya 'ditikam dari belakang.

Seruan melangkah maju


Pidato itu agaknya membuat posisi Perdana Menteri Rusia, Vladimir Putin --yang hadir dalam acara ini-- menjadi tidak nyaman.

Hubungan Polandia dan Rusia memang terganggu dengan penafsiran yang berbeda atas pemicu Perang Dunia ke 2.

"Memang dalam sejarah ada masalah antara kita, dan ini harus dibicarakan dan dianalisa dengan hati-hati," kata Putin dalam konperensi pers sebelum upacara berlangsung.

"Dengan mengetahui sejarah dan tujuannya serta tidak memaksakan pandangan masing-masing, kita pasti akan bisa melupakan masalah di masa lalu untuk bekerjasama memecahkan masalah yang menghadang di masa depan," tambahnya.

Pengadilan Rusia sudah memutuskan bahwa peristiwa Katyn tidak bisa digolongkan sebagi kejahatan perang.

Pemerintah Moskow juga masih belum bersedia untuk mengungkap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembunuhan massal Katyn.

Saya Melihat Awal Perang Dunia...

Hanya segelintir orang yang masih bisa mengisahkan bagaimana Perang Dunia II dimulai. Mereka yang bertahan hidup menuturkan bagaimana kapal perang Jerman, Schleswig-Holstein, mulai melepaskan tembakan ke sebuah benteng Polandia di Semenanjung Westerplatte, 1 September 1939 pukul 04.47.

”Saya mengambil teleskop dan melihat ke arah kanal, ke kanan lalu ke kiri, lalu ke arah kapal yang sandar di pantai. Saat itu, saya melihat kilatan merah dan tembakan pertama menghantam gerbang,” ujar Ignacy Skowron (94).

Waktu itu, Kopral Skowron baru berusia 24 tahun. Dia adalah salah seorang dari 182 tentara Polandia yang mempertahankan depot transit militer di Westerplatte melawan sekitar 3.400 tentara Jerman.

”Saya langsung mengambil senapan mesin. Kami mendapat perintah dan mulai menyerang balik. Kapal perang itu lalu berlayar ke kanal dan mulai menembakkan meriam demi meriam ke arah kami,” kata Skowron.

Pada hari kedua, lanjut Skowron, sudah tiga serangan diluncurkan Jerman sebelum tengah hari. Tak lama kemudian, pesawat tempur mulai berdengung di atas mereka. ”Jerman mulai menjatuhkan bom. Rumah penjaga nomor lima hancur lebur. Lima tentara tewas,” ujarnya.

Para tentara Polandia berhasil bertahan selama enam hari berikutnya. Selain menghadapi tembakan, mereka juga berjuang melawan dingin, lapar, dan kantuk karena tidak tidur selama tujuh hari.

Dari 3.400 tentara Jerman, sebanyak 200-400 orang tewas. Sementara itu, dari 182 tentara Polandia, hanya 15-20 orang tewas.

Skowron ingat ketika komandan pasukan Jerman, Jenderal Friedrich Eberhardt, mengatakan kepada komandan pasukan Polandia, Mayor Sucharski, bahwa jika dia memiliki pasukan seperti tentara Polandia, dia bisa memerangi seluruh dunia.

Simbol

Tentara Polandia yang menjadi tahanan perang di Westerplatte 1939. (Foto: ww2incolor.com)

Perang Dunia II menyisakan penderitaan mendalam di Polandia. Sekitar enam juta nyawa melayang, separuh di antaranya orang Yahudi. Kendati menyakitkan, perang itu juga membangkitkan kebanggaan.

”Westerplatte adalah simbol kepahlawanan dan pertahanan Polandia yang paling penting dan paling diakui. Ini adalah pos terisolasi dengan hanya 182 tentara. Tugas mereka bertahan selama 12 jam, tetapi mereka berhasil bertahan selama tujuh hari melawan pasukan Jerman yang jumlahnya sangat besar,” kata Pawel Machcewicz, ahli sejarah Polandia.

Skowron menghadiri peringatan 70 tahun Perang Dunia II di Westerplatte. Dia dianugerahi Order Virtuti Militari, penghargaan militer tertinggi, atas jasa-jasanya.

Apakah dia merasa sebagai seorang pahlawan? ”Kita harus saling menolong. Saat teman saya berjuang, saya pun harus berjuang,” begitu jawab Skowron.

”Saya punya kenangan sedih. Kami tidak mengira bisa keluar dari sana hidup-hidup. Kami seperti burung di dalam sangkar,” kenangnya.

BBC/KOMPAS

Merpati-TNI AL Kerja Sama Pemanfaatan Aset Penerbangan

Pesawat jenis ATR-72 milik Merpati. (Foto: thejakartaglobe.com)

1 September 2009, Surabaya -- PT Merpati Nusantara Airlines menjalin kerja sama dengan TNI Angkatan Laut dalam pemanfaatan sumber daya dan aset nasional di bidang penerbangan, khususnya pendidikan penerbangan.

Penandatangan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Direktur Utama PT MNA, Bambang Bhakti, dan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI, Tedjo Edhy Purdijatno, di Gedung Bromo komplek Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal) di Surabaya, Selasa.

Kerja sama MNA dan TNI AL itu meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang dimiliki kedua pihak. Selain itu juga menyangkut penelitian dan pengembangan kedua institusi.

Menurut Bambang Bhakti, kerja sama ini merupakan bagian dari persiapan Merpati Training Center (MTC) sebagai salah satu unit bisnis strategi yang dimiliki MNA, dalam mengembangkan kapabilitas di bidang "Pilot School".

Dua pusat pelatihan yang dimiliki MNA saat ini adalah simulator penerbangan dan jasa pendidikan serta pelatihan operasional penerbangan.

"Merpati memiliki aset fasilitas, sementara TNI AL punya aset sumber daya manusia. Kedua aset itu bisa saling dimanfaatkan untuk kepentingan bersama," ujar Bambang Bhakti.

Menurut ia, industri penerbangan nasional diperkirakan membutuhkan lebih kurang 400 tenaga penerbang atau pilot siap pakai dan MNA melihat peluang tersebut dengan mendirikan sekolah penerbangan.

Pendirian MPS (Merpati Pilot School) tersebut juga telah mendapat persetujuan dari Direktorat Kelaikan Udara dan Perawatan Pesawat Udara (DKUPPU).

"Saat ini, sudah banyak pilot asing yang masuk industri penerbangan nasional dan kami berharap kehadiran MPS mampu memenuhi kebutuhan industri penerbangan nasional, regional maupun internasional," tambahnya.

Selain itu, lulusan MPS diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pilot MNA yang rencananya akan menambah armada pesawat, guna pembukaan rute-rute baru pada 2010.

KSAL Laksamana TNI, Tedjo Edhy Purdijatno, menambahkan, TNI AL memiliki banyak tenaga penerbang yang bisa dimanfaatkan sebagai instruktur maupun pilot pesawat.

"Tapi perlu ada payung hukum agar personel TNI AL bisa berkarya di perusahaan BUMN. Kami akan laporkan kerja sama ini kepada Dephan, mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti dengan Kementerian BUMN," ujarnya.

ANTARA JATIM

Pemerintah tidak Masalahkan Ekspor Senjata ke Negara Konflik

PT Pindad memamerkan senjata buatannya terkait kasus penyitaan 50 senjata buatan Pindad oleh aparat Filipina. Senjata ini dipamerkan dalam jumpa pers di Dephan, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (1/9). (Foto: detikFoto/ Ramadhian Fadillah)

1 September 2009, Jakarta -- Ekspor senjata yang dilakukan PT Pindad dinyatakan sebagai ekspor legal. Meski Filipina dilanda konflik internal, pemerintah tetap mengizinkan penjualan barang tersebut.

"Kita lihat dulu siapa yang pesan. Kalau dia atas negara resmi dan melihat hubungan diplomatik kita berdua tidak ada masalah, tentu kita akan perhatikan end user sertificate itu," kata Direktur Teknologi dan Industri Dephan Marsekal Pertama Sudi Harsono kepada Media Indonesia di Jakarta, Selasa (1/9).

Meski demikian, pemerintah yang diwakili Departemen Pertahanan, tetap mempertimbangkan segala aspek sebelum keputusan itu dibuat. Jika pemerintah ragu, ia menyatakan akan melakukan klarifikasi kepada Departemen Luar Negeri terkait negara tersebut. Aturan yang diberlakukan tetap sama dengan negara lain.

"Kalau kita ragu-ragu, kita akan mempertanyakan pada Deplu. Pertimbangan kita banyak. Tidak matematis, kita lihat siapa yang mengimpor," sambungnya.

Beberapa pertimbangan pemerintah diantaranya adalah negara pengimpor, pemerintah resmi sendiri, dan situasi negara bersangkutan. Tugas pemilahan ini dinilai Direktur Utama PT Pindad Adik A Soedarsono memperingan kerja mereka. Jika mereka harus ikut memilah, akan ada biaya birokrasi tinggi. Karena itu, tanpa aba-aba dari Dephan, PT Pindad tidak akan bergerak.

"Pindad hanya produsen, yang mengurusi itu adalah Dephan. Kalau ada aba-aba, baru pindad kirim, kalau tidak kita diam saja," sahutnya.

MEDIA INDONESIA

Tuesday, September 1, 2009

Tiga Puluh Personel Satrad Ikuti KIBI Radar Master T

Danwingdikum Kolonel Pnb Arif Ichwan, S.E saat menyematkan tanda siswa kepada perwakilan siswa KIBI Radar Master T angkatan pertama.(Foto: Pentak Wingdikum)

1 September 2009, Jakarta -- Komandan Wing Pendidikan Umum (Danwingdikum) Kolonel Pnb Arif Ichwan,S.E. secara resmi membuka Pendidikan KIBI RADAR MASTER T angkatan pertama, Selasa, (1/9) bertempat di ruang Serba Guna Skadik 505, Halim P. Jakarta. Acara tersebut ditandai dengan penyematan tanda siswa oleh Danwingdikum kepada salah seorang perwakilan siswa, dilanjutkan dengan pengucapan janji siswa.

Danwingdikum Kolonel Pnb Arif Ichwan S.E mengatakan, peran dan fungsi radar sangat penting sebagai bagian alutsista terdepan dari sistem pertahanan udara nasional yang memiliki kemampuan di dalam mendeteksi dan mengidentifikasi setiap sasaran yang masuk ke wilayah udara nasional yang dapat mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu diperlukan pembangunan ataupun pengembangan Satuan Radar (Satrad) yang dengan cepat dapat memonitor lasa yang masuk ke wilayah udara nasional. Peralatan Radar secanggih apapun bila tidak diawaki oleh personel-personel yang berkualitas dan profesional maka tidak ada artinya. “Untuk itu, pelaksanaan pendidikan KIBI Radar Master T yang akan siswa jalani, merupakan langkah yang sangat tepat dari pimpinan TNI Angkatan Udara yang sepenuhnya dipercayakan kepada saudara”. Tegas Danwingdikum.

Thomson Master-T Radar. (Foto: radartutorial.eu)

Pendidikan KIBI Radar Master T angkatan ke-I akan dilaksanakan selama tiga bulan diikuti oleh 30 orang siswa, satu orang diantaranya berpangkat Perwira Menengah, empat belas orang Perwira Pertama dan lima belas orang berpangkat Bintara, semuanya merupakan personel dari Satuan Radar yang ada di jajaran TNI Angkatan udara, sementara materi pelajaran yang akan diberikan meliputi, bahasa Inggris umum dan Radar Terminologi juga akan diberikan pengetahuan bahasa Inggris teknik yang berkaitan langsung dengan bidang Radar serta melaksanakan latihan praktis.

Pendidikan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan bagi personel sesuai dengan bidang tugas dan profesinya. Hadir pada acara tersebut para undangan dari Mabesau, Kodikau, Kadisops Skadik 505 Mayor Sus Siswanto, S.Pd serta anggota staf Skadik 505.

PENTAK WINGDIKUM

Indonesia Ingatkan Penggunaan Ilegal Senjata Pindad

PT Pindad memamerkan senjata buatannya terkait kasus penyitaan 50 senjata buatan Pindad oleh aparat Filipina. Senjata ini dipamerkan dalam jumpa pers di Dephan, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (1/9). (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

1 September 2009, Jakarta -- Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengingatkan, semua pihak terutama otoritas Filipina untuk mengantisipasi penggunaan senjata PT Pindad secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu.

"Kami mengajak semua pihak, termasuk otoritas Filipina untuk mengusut raibnya sejumlah pesanan senjata PT Pindad oleh Pemerintah Mali, saat dilakukan pemeriksaan oleh otoritas Bea Cukai Filipina," ujarnya kepada ANTARA News di ruang kerjanya di Jakarta, Selasa.

Juwono mengatakan, kapal Kapten Ufuk yang digunakan pemesan mengangkut sepuluh pucuk pistol P2-V1 untuk Filipina dan 100 senjata laras panjang SS1-V1 untuk Pemerintah Mali, sempat singgah di sebuah tempat yang bukan menjadi tujuannya yakni di Bataan.

Seharusnya, lanjut dia, pelabuhan tujuan adalah Manila, Filipina. Namun, saat tiba dan diperiksa otoritas Bea dan Cukai setempat beberapa kotak sudah dibongkar dan beberapa senjata hilang.

"Ini yang harus dicek dan diusut, mengapa kapal singgah di Bataan dan kemana senjata yang hilang. Jangan sampai senjata itu jatuh dan digunakan pihak tidak bertanggung jawab, apalagi peredaran dan penggunaan senjata di Filipina sangat bebas," tutur Menhan.

Ia mengatakan, pengusutan itu penting mengingat kejadian tersebut dapat berpengaruh terhadap citra positif Indonesia sebagai pengekspor sebagian senjata bagi beberapa negara.

Direktur Teknik dan Industri Pertahanan Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan Laksamana Pertama TNI Sudi Haryono mengatakan, selama sepuluh tahun melakukan ekspor senjata PT Pindad tidak pernan bermasalah.

Pada 2008 PT Pindad mengekspor berbagai jenis senjata sebanyak tujuh kali ke luar negeri, sedangkan pada 2009 mengeskpor 13 kali antara lain Thailand dan Mali. Sedangkan Filipina relatif baru sebagai negara tujuan.

Dephan Bentuk Badan Pengawas Senjata


Pihak Pindad menyatakan tidak benar kalau disebutkan senjata-senjata ini ada cap dari negara seperti yang ramai diberitakan. (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

Peredaran senjata ilegal saat ini tengah ramai diberitakan. Menyikapi hal ini, Departemen Pertahanan mengambil langkah seribu. Salah satunya dengan membentuk badan pengawas dari internal departemen yang fungsinya mengawasi peredaran senjata.

"Badan pengawas akan segera dibentuk, namun saya belum bisa pastikan siapa saja yang dilibatkan. Kemungkinan bisa dari Departemen Pertahanan dan Departemen Perindustrian," ujar Kabiro Humas Dephan Brigjen S Haryanto kepada wartawan di kantornya, Selassa (1/9/2009).

Ke depannya, masyarakat diminta jangan terlalu percaya kepada distributor senjata. Dephan sendiri bertekad akan berperan aktif mengawasi persenjataan, salah satunya dengan konsultasi ke Kedubes yang bersangkutan ataupun KBRi yang berada di luar negeri.

"Masalah ini tidak perlu diperuncing lagi. Produsennya sudah legal, hanya distribusinya yang kita salahkan. Jika sudah ada sertifikat, berarti senjata itu legal," tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah senjata buatan PT Pindad, Bandung, kedapatan beredar luas di Filipina. Kala itu, Bea dan Cukai Filipina menemukan sebanyak 10 kotak yang berisi 50 pucuk senjata yang diduga telah dipindahkan dari kapal.


ANTARA News/okezone

TNI AL: Tidak Ada Kegiatan Wisata di Pulau Jemur

KAL Tedung, tidak bisa merapat ke Pulau Jemur, karena itu, sebagian anggota TNI AL diantarkan dengan kapal kecil yang juga milik Lanal Dumai. Dari pulau inilah, TNI AL saban hari terus mengamati perairan Indonesia bagian barat. Walau mereka tinggal di pulau tanpa penduduk itu, dan dengan fasilitas kehidupan yang serba terbatas, tapi anggota TNI AL itu tetap sabar untuk menjaga wilayah NKRI. (Foto: detikFoto/Chaidir Anwar Tanjung)

1 September 2009, Pekanbaru -- Malaysia mengklaim Pulau Jemur di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, sebagai bagian tujuan wisata bahari mereka. Namun demikian, Pangkalan TNI AL Dumai memastikan, tidak ada kegiatan wisata di pulau yang berada di Selat Malaka itu.

"Kita pastikan tidak ada kegiatan wisata dari pihak manapun di Pulau Jemur itu. Dan Pulau Jemur itu masih menjadi bagian dari NKRI. Jadi kalau ada yang mengklaim di sana sebagai tujuan wisata Malaysia, jelas tidak benar. Tidak ada kegiatan wisata di sana," kata Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal), Dumai Kol (L) Aris Sumarsono dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (1/09/2009).

Dia menyebut, tidak adanya kegiatan wisata dari pihak luar itu dapat dipastikan, karena Pulau Jemur ada post TNI AL yang saban hari bertugas di sana. Dengan adanya pos tersebut, maka TNI AL dapat memastikan tidak ada satu kegiatan wisata apapun di pulau tersebut.

"Saya dapat pastikan itu, karena memang personil kita bertugas di pulau terluar itu. Di sana ada 5 personil kita yang saban hari memantau gugusan pulau-pulau terluar di sekitar Pulau Jemur itu. Dan di Pulau Jemur juga ada dinas navigasi,” kata Aris.

Aris juga mengatakan, pihaknya tidak akan menambah personilnya di kawasan Pulau Jemur terkait isu tersebut. "Tidak perlu ada penambahan personil. Karena memang Pulau Jemur itu bagian dari negara kita. Dan saya pastikan kembali, tidak ada kegiatan wisata apapun di kawasan itu, terkecuali nelayan," tukas Aris.

Informasi mengenai penawaran Pulau Jemur sebagai daerah tujuan wisata tersebut dapat diakses di sejumlah situs pariwisata Travel Journal dan laman Osvaja.net. Situs tersebut menyebutkan bahwa Pulau Jemur sebagai destinasi wisata Negara Bagian Selangor, Malaysia.

Dalam situs Travel Journal dicantumkan lokasi dan peta Pulau Jemur yang dikatakan masuk dalam wilayah Selangor, Malaysia.

detikNews

Pulau Maratua Aman dari Pengakuan Negara Asing


1 September 2009, Tanjung Redeb -- Pemerintah Kabupaten Berau meyakinkan bahwa Pulau Maratua yang merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia masih aman dari pengakuan negara asing. Di pulau tersebut bermukim warga Berau sejak puluhan tahun silam. "Tidak benar kalau Pulau Maratua terancam diambil Malaysia. Sebab, Pulau Maratua sudah lama berpenghuni. Beda dengan Pulau Sipadan dan Ligitan," kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Berau Mappasikra kemarin (31/8).

Menurut dia, di pulau yang merupakan salah satu kecamatan di Berau itu juga telah dibentuk kepolisian sektor (polsek) dan komando rayon militer (Koramil). Dengan demikian, dari segi status sudah jelas bahwa pulau yang menjadi surganya para penyelam itu milik Indonesia.

Selain telah lama berpenghuni, di Maratua pun telah ada aparat pemerintahan dan aparat keamanan. "Meskipun operator wisata dari Malaysia, Maratua tidak akan lepas dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," tegas Mappasikra.

Menurut informasi yang diperoleh wartawan koran ini, dari salah satu daerah di wilayah Filipina hanya beberapa jam ke Maratua. "Kami bisa pastikan Maratua tidak akan dicaplok negara tetangga Malaysia. Di sana (Maratua) pun sudah ada pihak keamanan yang siap mempertahankan wilayah NKRI," kata Mappasikra.

Komandan Kodim 0902/TRD Letkol Inf Andi Muhammad dalam suatu kesempatan mengatakan, pihaknya siap mempertahankan wilayah NKRI dari gangguan pihak mana pun. Terkait pulau terluar seperti Maratua, pihaknya selalu melakukan patroli. "Patroli dilakukan untuk melihat apakah ada orang luar yang masuk wilayah kita (NKRI, Red)," ujarnya.

JAWA POS

Intelijen Diperkuat Deteksi Terorisme

Menko Polhukam Widodo AS (2 kiri) bersama (dari kiri) Mendagri Mardiyanto, Kapolri Jenderal Bambang H. Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengikuti rapat kerja dengan Komisi I di gedung DPR, Jakarta, Senin (31/8). Rapat kerja Komisi I dengan Menteri Polhukam beserta para menteri dan jajaran terkait tersebut membahas soal ancaman terorisme terhadap keamanan negara beserta upaya pencegahan dan pemberantasannya. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/09)

1 September 2009, Jakarta -- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengamandemen Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme agar penanganan teror yang makin kompleks berjalan maksimal dan efektif.

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja jajaran Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) dengan Komisi I (Bidang Pertahanan) DPR di Jakarta, Senin (31/8).

Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi I Theo L Sambuaga itu dihadiri Menteri Koordinator Polhukam Widodo AS, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Djoko Santoso, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar.

Widodo menyambut baik dukungan politik legislatif. Pemerintah segera mengajukan draf revisi. "Optimalisasi pelibatan semua komponen bangsa sudah mendesak," katanya.

Menurut dia, focus revisi itu adalah penguatan peran intelijen dan kepolisian, "Tanpa mengabaikan partisipasi masyarakat."

Widodo mengatakan penyempurnaan mesti dilakukan mengingat orientasi utama pembentukan undang-undang hanya memberikan payung hukum pemberantasan teror sebagai respons bom Bali I. Saat itu, titik beratnya pada penindakan, padahal pencegahan juga harus dipayungi.

Dia menyoroti pentingnya peran intelijen untuk deteksi dini. Selama ini BIN dan TNI telah mendukung polisi untuk menguatkan operasi intelijen. Namun, belum ada ruang gerak yang cukup. "Mau melangkah dimarahin orang," katanya.

Kepala Desk Antiteror Kementerian Polhukam Ansyaad Mbai menjelaskan, intelijen masih terpasung. Salah satunya, Pasal 26 Undang-Undang Terorisme menyatakan laporan intelijen hanya dapat digunakan sebagai bukti permulaan. "Di banyak negara intelijen bisa jadi alat bukti dalam peradilan," katanya.

Rencana perubahan lain menyangkut periode penahanan. Jangka waktu 7x24 jam tidak cukup, pasalnya pengungkapan jaringan terorisme butuh waktu lama. Kementerian Polhukam mengusulkan masa penahanan minimal dua tahun, seperti di Malaysia dan Singapura. "Negara sekeliling punya hukum kuat, masa Indonesia lembek," kata dia.

Widodo menambahkan, pihaknya juga mengkaji keberadaan Desk Antiteror. Ketika dibentuk tahun 2003, desk ini dianggap bisa mewadahi kepentingan koordinasi. Namun, pengalaman riil di lapangan menunjukkan lembaga yang bersifat koordinatif tidak cukup. "Perlu ada kelembagaan yang punya otoritas langkah operasional."

Theo mengatakan, Komisi I memandang perlu menguatan aspek preventif, khususnya pelibatan masyarakat secara optimal sesuai ketentuan hukum. Pemerintah diminta mengajak masyarakat mencegah berkembangnya ajaran sesat yang mengembangkan radikalisme. "Berikan informasi dini yang mungkin terlihat di sekitarnya," kata politikus Partai Golkar itu.

Komisi I memandang perlu diterbitkan regulasi guna memudahkan pelaksanaan di lapangan, termasuk keputusan politik terkait perbantuan TNI pada Polri. Sejumlah anggota Komisi I mendesak dibuat aturan penjabaran pelibatan TNI untuk membantu penanganan terorisme.

Effendy Choirie dari Partai Kebangkutan Bangsa menilai, secara norma, payung hukum pelibatan TNI sudah diwadahi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dan Undang-Undang TNI. Namun, penjelasannya belum rinci. "Kondisi ini membuat militer gamang," katanya.

Pupung Suharis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Hajrianto Tohari asal Partai Golkar mengusulkan instruksi Presiden untuk pelibatan seluruh komponen bangsa, termasuk militer.

Widodo mengakui diperlukan petunjuk lebih tepat. "Perlu ada buku petunjuk tentang pelibatan," ujarnya. Sebab, TNI hanya bisa terlibat pada hal-hal khusus, berdasar eskalasi dan skalanya. Misalnya, penyanderaan di kapal laut, pesawat, atau daerah terpencil.

JURNAL NASIONAL

Dephan Cekal 15 Rekanan

Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga (kanan) berjalan bersama Menko Polhukam Widodo AS (2 kiri), Mendagri Mardiyanto (kiri) dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso (2 kanan belakang) menuju ruang rapat kerja Komisi I di gedung DPR, Jakarta, Senin (31/8). Rapat kerja Komisi I dengan Menteri Polhukam beserta para menteri dan jajaran terkait tersebut membahas soal ancaman terorisme terhadap keamanan negara beserta upaya pencegahan dan pemberantasannya. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/nz/09)

1 September 2009, Jakarta -- Departemen Pertahanan (Dephan) memasukkan 15 perusahaan rekanan pengadaan alat utama sistem senjata ke dalam daftar hitam. "Itu data sementara yang ada," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di sela-sela rapat kerja dengan Komisi I (bidang pertahanan) DPR di Jakarta, Senin (31/8).

Juwono mengatakan, pemerintah menaikkan anggaran Dephan dengan syarat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta militer menggunakan anggaran secara akuntabel, transparan dan efektif. Jangan ada pengadaan persenjataan yang melenceng dari yang direncanakan dan dianggarkan.

Menurutnya, langkah ini penting diambil karena masih banyak rekanan atau pihak ketiga yang kerap melakukan penyimpangan. Salah satu modusnya, menawarkan barang dan jasa militer yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan. Penyimpangan terjadi hampir di setiap lini.

Tahun depan, anggaran Dephan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)menjadi Rp40 triliun atau naik Rp7 triliun dari tahun ini.

JURNAL NASIONAL

Ketua DPR: Perketat Pengiriman Senjata

Presiden SBY tengah mengamati peralatan tempur di pabrik komponen senjata PT Pindad. PT Pindad memproduksi berbagai jenis senjata laras panjang dan pistol untuk keperluan TNI dan Polri. (Foto: detikFoto/Dudi Anung/Setpres)

1 September 2009, Jakarta -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah lebih memperketat pengawasan pengiriman senjata ke luar negeri. Desakan ini terkait temuan senjata buatan PT Pindad yang diduga diselundupkan ke Filipina.

"Jadi pemerintah harus lebih ketat mengawasi pengiriman senjata di masa mendatang," kata Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 1 September 2009.

Menurut Agung, PT Pindad hanya bertugas memproduksi. PT Pindad juga sudah menjalankan tugas untuk melakukan produksi senjata. "Lalu ada pihak yang mengekspor, bahwa di tengah jalan ada yang mencuri itu urusan eksportir," ujar dia.

Kendati demikian,Agung berharap 'insiden' temuan senjata di Filipina itu tidak merusak hubungan baik antara kedua negara. Agung menilai, jangan sampai kejadian itu terus meluas dan membuat iklim yang tidak baik di negara-negara ASEAN.

"Kita harus menjaga agar pengiriman senjata produksi kita ke luar negeri tidak berjalan secara ilegal," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Senjata Pindad Beredar Bebas di Pasar Gelap

Temuan senjata jenis SS1 buatan PT Pindad oleh aparat Bea dan Cukai Filipina mempertegas peran Indonesia dalam perdagangan senjata gelap di tingkat global.

Pengamat intelijen Andi Wijayanto mengungkapkan, senjata yang diekspor oleh PT Pindad memang berpotensi bercampur dengan semjata-senjata ilegal dari seluruh dunia dan kemudian diselundupkan oleh negara pembeli ke negara-negara rawan konflik.

"50 persen senjata yang beredar di dunia adalah senjata ilegal. Memang Indonesia hanya 0,1 persen di antaranya," kata Andi kepada okezone, Selasa (1/9/2009).

Senjata ilegal dengan nilai nominal mencapai USD4 miliar itu, biasanya diselundupkan ke Filipina dan Thailand, mengikuti tindak kejahatan narkoba, transnasinal, dan pencucuian uang yang berkembang di negara-negara tersebut.

"Mayoritas senjata yang diselundupkan adalah senjata bekas dari Uni Soviet," tandasnya.

VIVA News
/okezone

Bolivia Menjajaki Pesawat Buatan Cina dan Brazil

Pesawat tempur ringan L-159 ALCA yang akan dibeli Bolivia dari Republik Ceko tetapi diveto oleh Amerika Serikat. (Foto: Aero)

1 September 2009 -- Bolivia sedang menjajaki pembelian 6 pesawat tempur dari Cina atau Brazil setelah Amerika Serikat mencegah penjualan pesawat tempur buatan Ceko, ujar Menteri Pertahanan Bolivia Walker San Miguel, Senin (31/8).

“Pesawat tempur dapat buatan Cina atau Super Tucanos buatan Brazil, salah satu atau yang lainnya,” kata San Miguel saat diwawancarai harian La Razon.

Pemerintahan Presiden Evo Morales yang beraliran kiri tahun lalu berusaha membeli 6 pesawat tempur ringan L-159 ALCA, dibuat dengan komponen AS, dari Republik Ceko senilai $58 juta. Morales mengumumkan di bulan Juli bahwa kontrak pembelian telah di veto oleh Washington.

Bolivia sedang melakukan negosiasi pembelian senjata dan peralatan militer dari Rusia senilai $100 juta. Bolivia tertarik membeli sejumlah helikopter serbaguna Mi-17 serta sebuah pesawat Antonov untuk keperluan perjalanan kenegaraan Presiden ke luar negeri.

AFP/@beritahankam

Pakistan Membantah Memodifikasi Rudal Harpoon

Pesawat patroli maritim P-3C Orion meluncurkan rudal AGM 84 Harpoon. (Foto: DID)

31 Agustus 2009 -- Pakistan membantah klaim pemerintah Amerika Serikat bahwa mereka telah melakukan modifikasi rudal buatan AS dan mengatakan tuduhan tersebut bagian dari kampanye fitnah kepada pemerintah dan Angkatan Bersenjata Pakistan.

Modifikasi rudal anti kapal Harpoon membuat berkemampuan menghancurkan sasaran di darat hingga mengancam India, diberitakan The New York Times, Sabtu (29/8).

Nota protes yang tidak dipublikasikan telah dikirimkan akhir Juni ke Perdana Menteri Pakistan Yousuf Raza Gilani.

“Ini terlihat seperti kampaye yang dirancang memfitnah Pakistan dan AB untuk mencapai beberapa tujuan,” ujar seorang pejabat keamanan Pakistan kepada AFP, yang tidak mau disebutkan namanya.

Ditambahkannya rudal Harpoon berarti untuk keperluan maritim dan “tidak ada informasi yang kredible mengatakan Angkatan Laut kemungkinan telah merubah fungsi asli rudal tersebut.”

Rudal UGM-84 Harpoon ditembakan dari kapal selam. (Foto: DID)

Rudal Harpoon dijual ke Pakistan oleh pemerintahan Presiden Ronald Reagan sebagai senjata defensif selama perang dingin di era tahun 1980-an.

Pejabat militer dan Intelijen AS mengatakan mereka mencurigai Pakistan telah memodifikasi rudal hal ini melanggar UU AS “Arms Control Export Act”.

Menurut laporan, agen intelijen AS mendeteksi pada 23 April sebuah pengujian rudal mencurigakan terpantau mengindikasikan Pakistan mempunyai program senjata offensif baru.

Amerika Serikat juga menuduh Pakistan memodifikasi pesawat buatan AS P-3C Orion untuk misi serangan darat, hal ini melanggar hukum AS hingga pemerintahan Presiden Barack Obama memprotesnya.

AFP/@beritahankam

Meski Bermasalah, Pindad Tak Alami Kerugian

Kedua senapan yang dipegang Presiden adalah hasil karya PT. Pindad yang digunakan prajurit TNI AD merebut juara menembak dalam beberapa even. (Foto: detikFoto)

1 September 2009, Jakarta -- Penyitaan sejumlah senjata PT Pindad Indonesia di Filipina tidak membuat perusahaan senjata milik Indonesia itu mengalami kerugian. Hal itu karena pembayaran atas ekspor senjata itu sudah lunas.

Direktur Utama PT Pindad, Adik Alvianto kepada VIVAnews mengatakan, secara biaya, Pindad tidak menderita kerugian, karena sudah menerima pembayaran atas senjata-senjata pada saat pengapalan.

Namun demikian, sebagai bentuk tanggung jawab moral, Pindad terus melakukan pemantauan terhadap informasi terkait sejumlah senjata yang diekspor itu. “Kami bersama pemerintah terus memantau,” kata Adik Alvianto.

Menurutnya, senjata itu merupakan hasil transaksi per tanggal 8 Agustus lalu. Dalam ekspor ini, kata Adik, pihaknya mengirimkan 10 pucuk pistol P2 ke Filipina untuk diuji coba dan senjata laras panjang SS1-V2 ke Afrika.

Selama ini belum pernah ada masalah antara PT Pindad dengan pemesan di Filipina. Dengan adanya kejadian ini, menurutnya Pindad akan lebih berhati-hati terutama terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi di perjalanan.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah karena secara administratif PT Pindad sudah memenuhi persyaratan legal," ujarnya.

Langgar Penjualan Senjata, RI Bisa Dikucilkan

Senapan buatan Pindad jenis SS1-V1. (Foto: wikipedia)

PT Pindad tidak mungkin berani melakukan pelanggaran pengiriman senjata ataupun tindak pelanggaran penjualan lainnya. Karena, bila satu kali saja melakukan pelanggaran penjualan senjata maka akibatnya akan sangat fatal.

"Kalau pembelinya tidak menjaga janji, atau dijual ke pihak lain, tentu akan dikucilkan dunia internasional," kata Direktur Teknologi dan Industri Direktorat jenderal Sarana Pertahanan, Laksamana TNI Sudi Haryono, di Gedung Departemen Pertahanan, Jakarta, Selasa, 1 September 2009.

Maka itu, adalah hal yang tidak mungkin bila satu perusahaan negara berani-beraninya melakukan pelanggaran. Karena akan memberikan efek luas, yakni merusak nama baik negara.

"Demikian juga pemerintah kita kalau melanggar, karena itu dokumennya state to state," ujar dia.

Dalam keterangan pers bersama ini hadir pula Direktur Utama PT Pindad, Andik Avianto. Sebelumnya menurut Andik, sistem pengamanan peti senjata Pindad sangat tidak mungkin disusupi produk lain.

Penegasan itu terkait temuan senjata buatan Pindad di Filipina. Setelah dicek, ditemukan senapan buatan Pindad berjenis SS1-V1, beberapa perlengkapan militer lainnya.

Ada pula senjata laras panjang bermerek Israel "Galil", sejenis senjata tipe serbu yang sangat akurat dalam jarak 300-800 meter. Menko Polhukam Widodo AS mengatakan bahwa pesanan senjata negara Mali itu tercantum dalam kontrak yang sangat jelas.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono juga sudah menegaskan bahwa PT Pindad sudah melakukan prosedur resmi.

VIVA News