Thursday, January 29, 2009

TNI Pasrah soal Pemotongan Anggaran

29 Januari 2009, Jakarta -- TNI mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan permintaan tambahan anggaran pertahanan pada Departemen Keuangan (Depkeu). "Jika mau tahu bagaimana perkembangannya, tolong tanya Menteri Keuangan," kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso usai rapat pimpinan TNI 2009 di Jakarta, Rabu (28/1).

Sebelumnya, Departemen Pertahanan (Dephan) dan TNI meminta tambahan Rp460 miliar untuk menutup kebutuhan operasional. Dia menjelaskan, Depkeu akan memotong dana pelayanan publik seluruh departemen dan lembaga negara sebesar 3,9 persen. Tahun ini, dana pertahanan yang dialokasikan hanya sebesar Rp33,6 triliun. Artinya, TNI akan dikurangi lebih dari Rp1 triliun.

Masalahnya, dalam konteks militer berbicara pelayanan publik adalah operasional daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan wilayah rawan konflik. "Jadi kami minta jangan dipotong," katanya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dephan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, Dephan memiliki kekhususan yang tidak sama dengan departemen atau lembaga negara lainnya.

Alasannya, TNI memiliki tugas dan kewajiban khusus menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kesatuan Indonesia. "Tidak bisa dipakai ukuran-ukuran normal," kata Sjafrie. Meski demikian, kata Djoko, Depkeu bersikukuh tetap memotong anggaran.

TNI disarankan meminta tambahan anggaran yang sumbernya berasal dari tambahan stimulus fiskal 2009. "TNI mengikuti saran Depkeu. Saat ini tinggal menunggu realisasinya," katanya. Dia menegaskan, pihaknya siap jika permintaannya ditolak. Menurutnya, anggaran sudah menjadi masalah klasik sejak TNI terbentuk.

"Militer terbiasa dengan kondisi darurat dan serba apa adanya," kata dia. TNI akan fokus melaksanakan tugas pokok dengan mempertajam skala prioritas dalam pengadaan senjata, pelatihan dan pelaksanaan operasional. Akan dilakukan evaluasi dan mengkaji program-program yang sudah ada. "Kami juga terus memperbaiki sistem keuangan dan tertib administrasi," kata Djoko.

Salah satu targetnya, sebelum dirinya pensiun pada 2010, laporan keuangan TNI tidak lagi mendapat keterangan disclaimer (tanpa opini) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyempurnaan sistem, peralatan, dan sumber daya manusia (SDM) terus dilakukan.

Sebelumnya, pada Ulang Tahun BPK ke-46, TNI mendapat penghargaan "Upaya Pencapaian Laporan Keuangan yang Baik TA 2007". Dephan dan TNI dianggap melakukan terobosan signifikan dalam memperbaiki laporan keuangannya.

Djoko mengakui, TNI memiliki item yang sangat banyak dari senjata berat hingga perlengkapan sehari-hari. Selain itu, satuan-satuannya juga tersebar ke seluruh pelosok negeri. "Tidak mudah, tapi komitmen kami sudah bulat," kata Djoko. (jurnalnasional.com)

No comments:

Post a Comment

Post a Comment