Thursday, February 12, 2009

Pengamanan Miangas-Marore Diintensifkan

Kota Miangas (Foto: miangas.multiply.com)

11 Februari 2009, Manado -- Antisipasi cepat terhadap dua pulau terluar Indonesia di Kabupaten Talaud, yakni Miangas dan Marore, Sulawesi Utara (Sulut), perlu segera dilakukan. Jika tidak akan berisiko dicaplok Pemerintah Filipina. Jika itu terjadi, dua pulau ini bakal bernasib sama dengan Sipadan dan Ligitan yang diokupasi Malaysia.

Kekhawatiran itu mucul sejalan dengan dimasukkannya Miangas dan Marore sebagai dua di antara kawasan-kawasan wisata Filipina. "Dua pulau ini sudah dimasukkan dalam peta pariwisata Filipina. Ada perubahan aturan undang-undang di negara itu. Undang-undang ini mengacu pada perjanjian Spanyol di zaman dulu, dimana Marore dan Miangas masuk wilayah mereka," kata Konsul Jenderal (Konjen) Indonesia di Davao, Filipina Lalu Malik Partawana, saat berkunjung ke Manado, kemarin.

Pantauan Jurnal Nasional ketika beberapa kali berkunjung ke dua pulau tersebut, tak sedikit warga yang rutin melakukan perjalanan pulang-pergilintas wilayah negara tersebut. Di pulau-pulau wilayah selatan Filipina, banyak warga Talaud khususnya Miangas dan Marore yang sudah kawin-mawin dengan warga negara tetangga sehingga mereka kerap saling kunjung.

Selain itu, minimnya transportasi laut dari dan ke kawasan-kawasan terluar tersebut mengakibatkan berbagai kebutuhan sandang dan pangan menjadi sangat mahal harganya, termasuk harga bahan bakar minyak (BBM). Warga kawasan terluar juga tak sedikit yang menggantungkan nafkah hidupnya sebagai nelayan di kapal-kapal milik pengusaha Filipina.

Pendopo Kampung Miangas (Foto: miangas.multiply.com)

Sebagaimana diakui Partawana, terdapat banyak kapal iklan bertuliskan nama-nama Indonesia semisal di Pelabuhan Davao, Filipina Selatan. Sebutlah Bitung I atau Bitung 2, nama kota di Sulut yang dikenal juga sebagai pelabuhan utama di provinsi tersebut.

Wakil Gubernur Sulut Freddy Sualang menegaskan, dua pulau itu merupakan wilayah resi Indonesia sehinggga satu sentimeter pun harus dijaga. Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Sulut yakni kembali memaksimalkan peran Badan Koordinasi Keamanan aut (Bakorkamla) yang sudah dibentuk di Sulut.

Dengan demikian, lanjut Sualang, rakyat Indonesia tidak perlu kuatir. "Sudah jelas, Mianagas dan Marore adalah wilayah efektif negara kita, sehingga harus terus kita jaga satu sentimeter pun," kata Sualang.

Terkait pengamanan kedaulatan negara dan mengamankan Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Confrence/WIC) medio 2009, Polri bersama seluruh unsur di TNI sejak Senin (9/2) menggelar latihan gabungan (latgab).

Pulau Miangas (Foto: miangas.multiply.com)

Sejak kemarin, langit di atas Kota Manado terus diwarnai gemuruh berbagai jenis pesawat tempur dan helikopter. Latihan juga siap digelar di sejumlah lokasi di Kota Manado, antara lain bertujuan mengamankan Sulut dari ancaman terorisme. Latihan tersebut melibatkan Tim Antiteror Detasemen Khusus (Densus) 88 Polda Sulut.

Kepada koran ini sebelumnya, Mabes TNI menegaskan komitmennya untuk mengamankan dua pulau itu. "Kalau serius, TNI sebagai penjaga kedaulatan akan mengintensifkan pengawasan di kedua pulau terluar itu," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Marsda Sagom Tamboen saat dihubungi Jurnal Nasional di Jakarta, Minggu (8/2).

Dalam mengamankan dan membina potensi maritim TNI AL memiliki dua pos yang bertanggung jawab terhadap sekitar 112 pulau-pulau kecil berpenghuni di sekitar gugus kepulauan itu. (jurnalnasional.com)

1 comment:

  1. saya kira kekhawatiran itu berlebihan. Kami rombongan Kuliah Kerja Nyata (K2N) Universitas Indonesia (UI) baru saja melakukan berbagai kegiatan dari tanggal 15 Juli hingga 17 Agustus di Kecamatan Khusus Miangas. Ini barangkali kegiatan ang paling jauh dan paling lama dilakukan oleh orang-orang di luar Manado. Tetapi yang jelas memang warga Miangas perlu diperhatikan kesejahteraannya. Masa harga bensin bisa mencapai Rp15.000/liter, begitu pula minyak tanah Rp 9.000/liter, karena mereka mendapatkannya secara ilegal. Selama ini sudah ada bangunan depo untuk menampung BBM, tetapi berbulan-bulan tidak pernah difungsikan. Yang paling utama adalah bagaimana memberdayakan masyarakatnya tanpa harus menunggu ada lapangan terbang dahulu (2010) seperti yang dikatakan Gubernur SULUT waktu berkunjung ke Miangas 22 Juli lalu.

    ReplyDelete