10 Desember 2009, Jakarta -- Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Ravitalisasi Industri Pertahanan merupakan salah satu prioritas dalam program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II untuk lima tahun mendatang. Oleh karena itu, diharapkan dalam program kerja 100 hari ini telah dirumuskan sebuah master plan tentang Revitalisasi Industri Pertahanan.
“Itulah kira - kira output dari lokakarya yang saya harapkan, dan dalam 100 hari harus sudah jadi master plant, sehingga lima tahun mendatang benar - benar dapat kita hidupkan kembali industri pertahanan dalam negeri”, demikian harapan Presiden RI saat membuka Lokakarya Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan yang diselenggarakan oleh Departemen Pertahanan, Rabu (9/12) di Istana Negara, Jakarta.
Presiden RI mengatakan, dalam rangka membangun kemampuan pertahanan negara melalui modernisasi sistem persenjataan TNI dan pendayagunaan industri pertahanan perlu dirumuskan visi dan strategi serta kebijakan yang tepat kedepan dalam lima dan sepuluh tahun mendatang.
Presiden lebih lanjut menjelaskan, pemerintah telah menetapkan delapan elemen penting dalam perumusan visi, strategi dan kebijakan tersebut antara lain, pertama pemerintah akan terus menerus membangun kekuatan pertahanan yang cukup (Minimum Essential), sehingga TNI dapat melaksanakan tugas - tugas operasional.
Kedua, pemerintah telah berketetapan untuk terus meningkatkan anggaran pertahanan dalam rangka menuju terbentuknya postur pertahanan yang disebut dengan Minimum Essential. Peningkatan anggaran pertahanan ini tentunya dikorelasikan dengan pendapatan dan APBN.
Ketiga, upaya revitaslisi industri pertahanan hendaknya sejalan dengan pembentukan postur pertahanan menuju Minimum Essential Force dengan mewadahi betul bagaimana corak ketahanan di masa depan dan perkembangan keadaan sekarang.
“Pastikan bahwa apa yang ingin dikembangkan dan diproduksi itu berorientasi pada karakter peperangan modern, cocokan pula dengan doktrin dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh jajaran TNI dan Polri dan mengkaitkan dengan keadaan geografis di dalam negeri”, tambah Presiden.
Keempat, TNI dan Kepolisian hendaknya tidak hanya memikirkan operasi militer untuk perang, tetapi juga berorientasi pada tugas - tugas dalam operasi militer selain perang. Misalnya, Peace Keeping Mission, dan kesiapsiagaan kekuatan penanggulangan bencana alam.
Kelima, perumusan kebutuhan Alutsista hendaknya dikaitkan dengan strategi dan doktrin yang dianut. Antara satu dengan yang lain hendaknya dapat dioperasikan secara bersama. “Jangan masing - masing mengadakan, mengembangkan sendiri, begitu disatukan dalam operasi gabungan tidak bisa digunakan dengan baik”, tambah Presiden.
Pastikan bahwa ada plan integrated dan design integrated, di dalam mengembangkan semua Alutsista, perlengkapan dan peralatan itu serta mengkajinya secara matang - matang.
Keenam, pemerintah ingin semua pemimpin industri pertahanan hendaknya memahami kebijakan startegi dan rencana Dephan, TNI dan Polri. Para pemimpin dan pengelola industri pertahanan harus memahami arahnya, sehingga tidak memproduksi sesuatu yang salah dalam memenuhi pasar dalam negeri.
Ketujuh, pemerintah akan memikirkan dukungan financial agar industri pertahanan dapat berkembang. Oleh karena itu, lebih lanjut Presiden berharap melalui lokakarya ini diharapkan sudah dapat dirumuskan bagaimana skema pendanaannya .
Kedelapan, hasil dari loka karya ini hendaknya menjadi bagian dari master plan yang integrated. Melalui lokakarya ini diharapkan Dephan, Dekeu, TNI, Polri, Industri pertahanan dan semua pihak jajaran pemerintah dapat duduk bersama dalam rangka menghasilkan kesepatan bersama.
Sementara itu, Menhan RI Purnomo Yusgiantoro dalam laporannya mengatakan, pembukaan lokakarya nasional revitalisasi Industri pertahanan merupakan puncak dari serangkaian kegiatan untuk mewujudkan revitalisasi industri pertahanan. Sebelumnya, kegiatan telah dimulai dengan tiga kali Round Table Discussion untuk menyerap aspirasi yang berkembang di kalangan pemangku kepentingan (stake hoder) dan masyarakat luas.
Menhan menjelaskan, Semangat dalam mewujudkan revitasliasi industri pertahanan telah ditunjukan dari pemangku kepentingan yang terdiri dari kalangan pemerintahan sebagai penentu kebijakan TNI, Polri dan instansi terkait selaku pengguna, kalangan industrustriawan selaku produsen, BUMN industri pertahanan, kalangan perbankan dan keuangan selaku pemberi modal, lembaga litbang dan perguruan tinggi selaku pusat pengembangan Iptek.
“Kami sepakat untuk bersama sama mengawal hasil pemikiran – pemikiran yang nantinya akan dituangkan dalam suatu kebijakan dalam rangka mewujudkan revitalisasi industri pertahanan”, tambah Menhan.
Pembukaan lokakarya tersebut ditandai dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian lokakarya Revitalisasi Industri Nasional serta penulisan replika obor Industri Pertahanan oleh Presiden RI. Hadir mendampingi Presiden, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menkeu Sri Mulyani, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menneg BUMN Mustafa Abubakar, Kepala BIN Sutanto, Panglima TNI Djoko Santoso, dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri.
DMC
No comments:
Post a Comment