Presiden Perintahkan Pengembangan Alat TNI Jangan Tumpang Tindih

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sambutan dan arahannya saat peresmian pembukaan Workshop Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/12). Kegiatan workshop tersebut diselenggarakan untuk mengembangkan suatu pemikiran yang dapat merumuskan regulasi pemerintah dan cetak biru transaksi antara kebutuhan pengguna dan kemampuan produsen dalam periode lima tahunan secara bertahap. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/09)

9 Desember 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Departemen Pertahanan tidak terfokus pada orientasi rekanan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutista).

Pembelian alutsista harus dirumuskan sesuai dengan rencana induk, strategi, doktrin, dan geografis. "User oriented jangan rekanan oriented dan konsisten," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam membuka Workshop Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/12).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (2 kiri) dan Menneg BUMN Mustafa Abubakar (kanan) menandatangani prasasti Revitalisasi Industri Pertahanan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/12). (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/09)

Dalam merumuskan alutsista, peralatan dan perlengkapan militer jangan terpengaruh pada pemasaran, seperti brosur yang terlihat baik dan mengoda. Selain itu, harus disesuaikan dengan masing-masing matra harus saling terkait dan berkesinambungan. "Saya juga ingin jangan satu dengan yang lain tidak bisa dioperasikan secara bersama. Kepada Panglima TNI, Kasau utamanya, Menhan dan jajarannya. Kalau AD dan AU ingin mengembangkan equipment atau weapon system yang akan digunakan dalam operasi lintas udara harus klop. Jangan masing-masing mengadakan sendiri, mengembangkan sendiri. Itu disatukan," tegas Presiden.

"Saya wanti-wanti ketika membeli semua itu, kajilah secara matang. Itulah guna pusat-pusat penelitian dan perkembangan. Itu gunanya pusat-pusat persenjataan dan percabangan," ujar Presiden. Dicontohkannya, dalam pembelian kapal selam. Saat ini, Indonesia hanya memiliki dua kapal dan yang efektif hanya satu. Padahal, luas dari kawasan air Indonesia mencapai enam juta meter persegi.

"Saya sudah mengatakan kapal selam harganya relatif mahal. Kita akan membeli setelah ekonomi kita menggeliat kembali, tumbuh dengan baik. Tidak elok di masa krisis kita membeli kapal selam," tukas Presiden. "Tetapi begitu kita merancang membeli kapal selam, yang pasti tidak berubah-ubah, kadang-kadang memnbeli dari Rusia, Jerman, Korea. Tidak boleh. Kaji dengan matang, dihitung semuanya, dihitung dengan matang lautan kita. Daerah mana yang harus kita jaga dengan kapal selam itu, baru bikin planning yang bagus," tambah Presiden.

Perbankan Bisa Dukung Industri Pertahanan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbincang dengan (dari kanan) Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menneg BUMN Mustafa Abubakar dan Menneg PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana seusai meresmikan pembukaan Workshop Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/12). (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/09)

Untuk revitalisasi industri pertahanan, perbankan nasional dapat memberi dukungan dengan syarat anggaran multiyears dan jaminan dari Menteri Keuangan bahwa pemerintah menyanggupi pendanaan untuk jangka panjang.

Menteri Perindustrian MS Hidayat seusai menghadiri pembukaan Workshop Nasional Revitalisasi Industri Pertahanan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/12), mengatakan selama ini anggaran untuk kebutuhan tersebut hanya dikeluarkan per tahun dengan seringkali terjadi pembatalan.

"Sebelumnya setahun-setahun budgetnya, batal pula kadang-kadang. Bank nasional mau kalau multiyears budget, terus ada semacam letter of comfort dari menteri keuangan bahwa dia menjamin dalam lima tahun ini ada dananya," tutur Hidayat.

Hal senada dikatakan Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar yang mengatakan bank-bank nasional siap memberi dukungan apabila program untuk membangkitkan industri pertahanan dalam negeri diarahkan untuk tenggat waktu tiga atau lima tahun. "Saya pegang saja arahan Presiden tadi, utamakan periode 2009-2014. Kalau lima tahun saja long term contract saya kira sudah bisa kerja industri kita. Bank pun sudah siap," ujarnya.

Mengenai jaminan kemampuan dari pemerintah, Mustafa mengatakan, Menkeu telah membicarakan dengan Departemen Pertahanan tentang kemungkinan kredit eskpor atau bentuk lain yang masih bisa dirumuskan oleh pemerintah. Meneg BUMN menyatakan optimismenya bahwa revitalisasi industri pertahanan dapat berjalan karena industri pertahanan dalam negeri seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara sudah menyatakan kesiiapannya.

"Saya lihat PAL siap, Pindad siap, PT Dirgantara siap, tinggal kekurangan-kekurangan nanti saling mengisi. Saya bertanggung jawab dalam revitalisasi industri pertahanan, kesiapan industri kita untuk memproduksi sesuai dengan user dan ini komitmen kita," papar Mustafa.

Dephan Beli Tiga Pesawat Buatan Dirgantara Indonesia

CN-235 MPA. (Foto: Antara)

Departemen Pertahanan mewakili pemerintah menyatakan komitmen merevitalisasi industri pertahanan lewat pembelian pesawat udara patroli maritim dari PT Dirgantara Indonesia.

Penandatanganan kontrak akan dilaksanakan pada Jumat pekan ini. Ini disampaikan oleh Dirjen Sarana Pertahanan Marsekal Madya Eris Heriyanto kepada wartawan seusai menghadiri seminar revitalisasi industri pertahanan di Jakarta, Rabu (9/12).

"Sementara kami lagi menginventarisir dalam waktu dekat yang bisa diadakan sebagai bentuk komitmen bahwa kami menggunakan industri dalam negeri. Ini salah satu implementasi saja dengan penandatanganan itu," kata Eris.

Pemerintah berencana membeli tiga pesawat patroli maritim tersebut dengan nilai kontrak mencapai US$80 juta. Kemungkinan skema pembiayaan yang akan digunakan dengan menggunakan kredit ekspor. Ancang-ancangnya adalah cabang BNI yang ada di luar negeri. "Habis tanda tangan kontrak, kami perlu loan agreement dari Depkeu untuk uangnya. Jadi, itu masih kemungkinan. Kami besok akan rapat lagi untuk merumuskan," imbuhnya.

Pemerintah mengakui telah memiki rencana untuk membeli produk lainnya dari BUMN Industri Pertahanan yang lain, meski tidak dalam waktu dekat. Tapi, inti dari penandatanganan nota kesepahaman yang akan dibuat oleh pemerintah, TNI, dan BUMN nantinya adalah bahwa TNI akan menggunakan produk dalam negeri, bukan produk luar.

"Begitu ada kebutuhan, ambil dari dalam negeri. Itu kesepakatan yang nanti ditandatangani Jumat," sahutnya.


MEDIA INDONESIA