Kapal Patroli Polri yang mengangkut Rombongan Kalakhar Bakorkamla saat besandar di Dermaga Lanal Karimun. (Foto: keprinews.wordpress)07 April 2010, Jakarta -- Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) diminta segera menyinergikan seluruh institusi yang memiliki kewenangan menjaga keamanan wilayah laut dan dalam menjaga kekayaan laut untuk kepentingan ekonomi. Institusi-institusi tersebut antara lain kepolisian, TNI Angkatan Laut, Departemen Perhubungan, Kementerian Kelautan, dan Perikanan, dan Imigrasi.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto pada acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pelaksana Harian Bakorkamla dari Laksamana Madya TNI Budhi Hardjo kepada Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo di Kantor Bakorkamla, Jakarta, Selasa (6/4).
Djoko Suyanto mengingatkan kepada semua institusi yang berada di bawah koordinasi Bakorkamla untuk menghindari ego sektoral dalam menjaga keamanan dan kekayaan di wilayah laut.
Djoko berharap institusi-institusi tersebut, tidak berjalan sendiri-sendiri melainkan membangun suatu kekuatan yang satu dan kuat. Sebab Bakorkamla didirikan dengan itikad dan niat yang baik agar semua dapat bersinergi dengan baik.
Ia menegaskan, semua informasi yang dilaksanakan oleh institusi penegak keamanan laut, harusnya bermuara kepada Bakorkamla. "Ke depan, Bakorkamla menjadi satu-satunya sumber informasi yang diambil oleh kepala negara atau pejabat yang ditunjuk untuk sebagai bahan penentu kebijakan," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Djoko menyampaikan pengalamannya selama mendampingi Presiden, baik saat menjabat Panglima TNI maupun sebagai Menko Polhukam.
Menurutnya, terdapat tiga kali Presiden merasa tidak mendapatkan informasi mengenai dinamika yang terjadi di lapangan khususnya tindakan aparat. Akibat dari informasi yang tidak segera disampaikan ke jenjang atasan, atau tidak sampai kepada aparat yang benar-benar memahami itu, kadang-kadang isu tersebut disampaikan di meja perundingan dalam pertemuan bilateral atau forum internasional oleh pemimpin negara.
Oleh karena itu, Djoko meminta agar kedepan pelaporan informasi harus dilaksanakan secepat-cepatnya. Ini akan memudahkan bagi para pengambil kebijakan.
JURNAS
No comments:
Post a Comment