Satu Dikukuhkan dan Dua KRI Diresmikan di Biak

5 Februari 2009, Surabaya -- Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Makassar-590 yang merupakan kapal pendukung angkut pasukan upacara pengukuhan KRI Frans Kaisiepo 368 dan peresmian KRI Birang 831 serta KRI Mulga 832, Jumat, tiba di dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Biak.

Staf Dinas Penerangan Armatim Ahmad Darowi melaporkan dari Biak kepada ANTARA bahwa KRI Makassar yang berasal dari jajaran Satuan Kapal Amphibi Koarmatim itu tiba di Biak setelah bertolak dari Jayapura dengan membawa 200 personel dari Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) X/Jayapura.

KRI dengan Komandan Letkol Laut (P) Pundhi Rusbandi itu juga membawa Satgas Pendukung Pengukuhan KRI Frans Kaisiepo dari Koarmatim yang bertolak dari Surabaya (26/1) menuju Lanal Sorong dan Lantamal X/Jayapura.

Satgas Pendukung Pengukuhan dengan Komandan Satgas Pendukung Letkol Laut (P) Ariantyo Condrowibowo itu akhirnya bersama-sama menuju tempat upacara pengukuhan KRI Frans Kaisiepo 368 dan peresmian KRI Birang 831 serta KRI Mulga 832.

Pengukuhan KRI Fran Kaisiepo dan peresmian KRI Birang 831 serta KRI Mulga 832 akan dilaksanakan pada hari Selasa (9/2) dengan upacara militer dan pengukuhan secara adat dengan Inspektur Upacara Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

Kedatangan Satgas Pendukung Pengukuhan KRI Frans Kaiseipo itu disambut Komandan Satgas Pengukuhan Kolonel Laut (T) Bambang Wahyudi dan masyarakat Kota Biak.

Dansatgas Pengukuhan KRI Frans Kaiseipo yang juga Komandan Lanal Biak itu menyatakan masyarakat Biak sangat bangga dengan datangnya kapal baru buatan Korea Selatan tahun 2006 itu.

Setelah itu, Dansatgas langsung memberikan pengarahan kepada seluruh personel satgas peresmian KRI Birang 831, KRI Mulga 832, dan pengukuhan KRI Frans Kaiseipo 368.

Rencananya, upacara pengukuhan dan peresmian KRI itu juga akan dihadiri komandan dari ketiga angkatan serta para asisten kepala staf dari ketiga angkatan itu.

Sementara itu, peserta upacara meliputi satu kompi Korps Musik TNI AL dari Surabaya, dan satu Kompi Pama gabungan TNI.

Selain itu, Batalion 1 sebanyak dua kompi TNI AD, Batalion 2 sebanyak dua kompi TNI AL, Batalion 3 sebanyak dua kompi TNI AU, dan Batalion 4 sebanyak satu kompi Polri dan satu kompi Kemaritiman.

ANTARA JATIM

SBY Pimpin 'Perang' di Atas KRI Surabaya 591

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Radjasa dan Menhan Purnomo Yusgiantoro tampak mendampingi Presiden SBY. (Foto: detikFoto/Dudi Anung/Setpres)

7 Februari 2010, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memainkan perannya sebagai Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dari atas KRI 591, SBY memerintahkan Korps Marinir TNI-AL untuk menyerbu musuh yang mencoba mengganggu kedaulatan RI di Pantai Caligi, Lampung.

Demikianlah latihan terpadu Korps Marinir TNI-AL yang dipimpin langsung oleh Presiden SBY, Minggu (7/2/2009).

SBY yang mengenakan seragam marinir lengkap dengan baret ungu didampingi Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso. Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menhan Purnomo Yusgiantoro juga mengenakan seragam marinir.

Sejumlah pasukan korps Marinir melakukan simulasi. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/pd/10)

Dua buah tank amfibi keluar dari lambung KRI Surabaya 591. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/pd/10)

Sebuah pesawat Hercules menerjunkan sebuah perahu karet saat demonsrasi Rubber Duck Operation. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/pd/10)

Sejumlah pasukan korps Marinir melakukan pengisian Roket RM.70 Grad ke dalam truk peluncur. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/pd/10)

Sejumlah kendaraan tempur milik Korps Marinir melakukan penembakan dengan menggunakan Roket RM.70 Grad. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/pd/10)


Presiden SBY meninjau latihan perang Korps Marinir TNI-AL. (Foto: detikFoto/Dudi Anung/Setpres)

Para prajurit Korp Marinir TNI AL yang menggelar latihan memberikan penghormatan kepada Presiden SBY. (Foto: detikFoto/Dudi Anung/Setpres)

Usai memimpin penyerbuan, dari KRI 591, SBY langsung menuju pantai dengan menggunakan kendaraan perang LVT-7 A1 bersama pasukan pendarat amfibi. Di darat, SBY langsung menuju Markas Brigade Infantri 9 untuk meninjau pameran tumbuhan bio-marine.

"Semoga dapat berkembang dengan baik," kata SBY kepada pengembang tumbuhan bio-marine seperti dikutip presidensby.info, Minggu (7/2/2010).

Di sela-sela kegiatan, SBY sempat menyapa penduduk sekitar yang tengah bermain bola voli. Di Pantai Klara, SBY meninjau anggota Korps Marinir yang sedang melakukan bakti sosial.

detikNews

SBY Pimpin Rapat Terbatas di Kapal Perang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menhan Purnomo Yusgiantoro (kiri) Menko Perekonomian Hatta Rajasa (2 kanan) mendapatkan penjelasan dari Kasal Laksamana Madya Agus Suhartono (kanan) tentang peralatan yang ada diatas kapal KRISurabaya 591 di Pelabuhan Merak Banten, Sabtu (6/2).Presiden akan meninjau dan melihat langsung latihan pemantapan terpadu korps Marinir tahun 2010 di pantai Caligi Lampung, pada hari Minggu, (7/2). (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ss/nz/10)

7 Februari 2010, Piabung -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu (7-2) pagi ini, meninjau latihan tempur pasukan Korps Marinir di perairan Teluk Ratai, kawasan Brigade Infanteri III Piabung, Pesawaran.

Presiden SBY datang ke Teluk Ratai melalui Pelabuhan Merak, Banten, dengan kapal perang KRI Surabaya 591. Di atas kapal, SBY yang kali ini tidak didampingi Ibu Ani Yudhoyono menggelar rapat terbatas dengan para pimpinan TNI dan menteri. Salah satu pokok bahasan rapat adalah alutsista (alat utama sistem pertahanan) TNI.

Turut mendampingi SBY seluruh pimpinan TNI, yakni Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, KSAL Laksamana Madya Agus Suhartono, KSAU Marsekal Madya Imam Sufaat, dan KSAD Letjen George Toisutta.

Menteri yang ikut adalah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menhut Zulkifli Hassan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Meneg Lingkungan Hidup Muhammad Hatta, Wakil Menhan Sjafrie Sjamsudin, dan Wakil Menhub Bambang Susantono.

(Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ss/nz/10)

KRI Surabaya-591 diperkirakan tiba di Teluk Rantai, yang diproyeksikan sebagai Markas Besar TNI Angkatan Laut, pukul 06.55. Presiden akan membuka latihan pemantapan dengan menyampaikan taklimat "Daratkan Pasukan Pendarat" kepada pasukan Korps Marinir.

Sementara di Bandar Lampung, kedatangan SBY disambut Aliansi Parlemen Jalanan (APJ) dengan aksi demonstrasi. "Kami kecewa terhadap kinerja pemerintah. Karena itu kami menolak kedatangan SBY ke Lampung," kata Antonius, ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung, di Lampung Post, Jumat (5-2).

Atraksi Tempur

Presiden SBY turun dari KRI 591 menggunakan kendaraan perang LVT-7 A1 bersama pasukan pendarat amfibi untuk menijau latihan perang Korps Marinir TNI-AL. (Foto: detikFoto/Abror Rizki/Setpres)

Dari Teluk Ratai, Presiden menuju Pantai Caligi, Padangcermin, dengan kendaraan tempur LVT-7 untuk menyaksikan pendaratan pasukan Marinir dan atraksi tempur. Atraksi pertama berupa penembakan tiga tankfib PT-76, dua BVP-2, dua howitser 105, dan dua roket RM 70 Grad. Atraksi kedua berupa menembak di atas pohon, menembak reaksi, menembak mortir 81, river crossing, serta demonstrasi penembakan doppler.

Presiden selanjutnya menuju markas Komando Batalion Infanteri 9 Marinir Beruang Hitam untuk menerima jajar kehormatan dan valreep, melihat pameran produk bio-marine, dan menanam pohon penghijaun. Selama latihan tempur, pasukan Korps Marinir bersama masyarakat menanam 10 ribu pohon trembesi dan lima ribu pohon bakau.

Rombongan Presiden bertolak ke Jakarta sore harinya dengan pesawat kepresidenan melalui Bandara Radin Inten II, Branti.

Latihan tempur bagi 4.758 anggota pasukan elite TNI AL itu dimulai 25 Januari 2010 hingga 4 Maret mendatang. Latihan dibuka Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono dalam suatu upacara militer di Pantai Caligi, Padangcermin, Pesawaran.

LAMPUNG POST

Presiden Ikuti Latihan Tempur Pasukan Marinir

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Dankormar Mayjen TNI (Mar) M.Alfan Baharudin saat melakukan peninjauan latihan pemantapan terpadu Korps Marinir tahun 2010 di Pantai Caligi, Lampung, Minggu (7/2). (Foto: ANTARA/Rumgapres/ama/10)

7 Februari 2010, Pesawaran -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu (7/2), meninjau Latihan Tempur Pasukan Marinir, setelah sebelumnya mendarat di Pantai Caligi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung, menggunakan kendaraan tempur amfibi seri LVT-7.

Presiden menggunakan kendaraan tempur itu dari dalam kapal perang KRI Surabaya-591 yang berlabuh sekitar dua km dari bibir pantai.

KRI Surabaya-591 dipakai Presiden dan rombongan sejak Sabtu malam dari Pelabuhan Merak Banten menuju Lampung.

Keluar dari lambung kapal, kendaraan tempur bernomor Indonesia 1 itu berada pada urutan gelombang keempat pendaratan pasukan Marinir untuk menyerang pasukan musuh yang disimulasikan berada di Pantai Caligi.

Sebelum kendaraan Presiden keluar, sejumlah petugas Istana Presiden dan wartawan yang turut dalam rombongan telah mendarat terlebih dulu menggunakan kapal karet bermesin.


(Foto: ANTARA/Rumgapres/ama/10)

Di Pantai Caligi yang merupakan Pusat Latihan Tempur Komando Pasukan Katak Korps Marinir, Presiden menyaksikan demonstrasi tempur pertama berupa penembakan tiga buah tankfib PT-76, penembakan dua buah BVP-2, penembakan dua buah Howitser 105 dan penembakan dua buah roket RM 70 Grad.

Presiden juga menyaksikan demonstrasi tempur kedua berupa penembakan di atas pohon, penembakan reaksi, penembakan mortir 81 dan river crossing serta demonstrasi penembakan Dopper.

Usai acara di pantai, Presiden menuju Markas Komando Batalyon Infanteri-9 Marinir Beruang Hitam untuk menerima Jajar Kehormatan dan Valreep, serta meninjau pameran produk Bio-Marine dan penanaman pohon.

Hadir dalam acara ini sejumlah menteri dan pimpinan TNI, seperti Menhan Purnomo Yusgiantoro, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, KSAL Laksamana Madya Agus Suhartono, KSAU Marsekal Madya Imam Sufaat, dan KSAD Letjen George Toisutta.

Hadir juga Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menhut Zulkifli Hassan, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, Menneg Lingkungan Hidup Muhammad Hatta, Wakil Menhan Sjafrie Sjamsudin, dan Wakil Menhub Bambang Susantono.

MEDIA INDONESIA

Kebijakan Dalam Mewujudkan “Minimum Essential Force”

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) didampingi Dirut PT. Pindad (Persero), Adik A. Soedarsono (kedua kiri) memeriksa senjata laras panjang jenis SS2-V1 buatan Pindad pada pameran acara puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2009 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kompleks Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/5). Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara memberikan pujian atas sejumlah senjata buatan PT Pindad yang tidak kalah bersaing dengan senjata buatan luar negeri. (Foto: *BO/Widodo S. Jusuf/ant)

5 Februari 2010, Jakarta -- Kaji ulang strategis pertahanan (Strategic Defence Review/SDR) merupakan satu bagian dari upaya pengelolaan pertahanan negara yang dimaksudkan untuk mengkaji ulang aspek –aspek strategis dari pertahanan negara, antara lain aspek regulasi, struktur organisasi, sumber daya, postur, strategi, doktrin dan anggaran.

Sejak tahun 2003 produk SDR difokuskan pada aspek-aspek strategis yang berbeda-beda, sebagai contoh SDR tahun 2008 mengenai Instansi Vertikal Dephan/ PTF yang segera akan diimplementasikan pembangunannya pada tahun ini.

Untuk SDR tahun 2009 fokus kajian adalah pada perwujudan Minimum Essential Forces (MEF) Komponen Utama sebagai bagian dari pembangunan postur pertahanan negara dan kepentingan politik pertahanan terhadap DPR.

Pembahasan MEF hanya dibatasi pada lingkup Komponen Utama (TNI) saja mengingat Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung sebagai kekuatan pengganda tidak dapat dilihat sebagai kekuatan pokok / essential yang dibutuhkan pada ukuran minimum untuk menghadapi ancaman aktual, disamping itu untuk Komcad dan Komduk masih dalam tahap pengajuan legislasi, sehingga jelas payung hukumnya.

MEF Komponen Utama dimaksudkan untuk mengakomodir berbagai kepentingan terkait penyelenggaraan pertahanan negara, diantaranya efektivitas daya tangkal dari postur TNI dihadapkan pada ancaman aktual dan anggaran yang terbatas, kepentingan diplomasi pertahanan, dan kepentingan manajemen pertahanan, khususnya dalam merumuskan kebijakan dasar bagi perumusan Rencana Strategis Pembangunan Pertahanan Negara (Renstra Bang Hanneg).

Kepentingan Kekuatan Pokok Minimum dalam sektor pertahanan tidak terlepas dari sistem manajemen pertahanan negara yang tertata dengan tataran kewenangan. Adapun unsur - unsurnya terdiri dari: (1) unsur sumber daya manusia, (2) unsur materi / Alutsista (alat utama sistem senjata) TNI, (3) sumber daya alam dan sumber daya buatan, (4) unsur sarana Pangkalan, Sarana daerah latihan serta Prasarana nasional, (5) unsur industri pertahanan, (6) unsur wilayah pertahanan negara dan (7) unsur anggaran. Ketujuh unsur dalam sistem manajemen pertahanan merupakan anatomi MEF dalam pertahanan negara yang dapat dijadikan formula pertimbangan dalam menentukan kekuatan TNI di masa depan.

Perumusan MEF terbagi menjadi 3 Renstra dimulai tahun 2010 sampai tahun 2024, proses pencapaian dimulai dari Realitas menuju MEF yang diharapkan tahun 2024 menuju ke Postur Ideal. Perwujudannya dikembangkan melalui empat strategis yang sangat mungkin untuk bisa diimplementasikan dalam skala perencanaan bertahap melalui strategi Rematerialisasi, Revitalisasi, Relokasi dan Pengadaan.

MEF merupakan suatu standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi kepentingan mendesak, bukan semata mata ditujukan untuk perang melainkan juga untuk mewujudkan perdamaian demi terjaminnya pembangunan nasional dalam rangka kersejahteraan.

Kebutuhan dasar pembangunan Alutsista dalam Konsep Dasar Pembangunan Kekuatan Alutsista merupakan adjustment dalam menghasilkan resultatnte antara Strategi pertahanan, Ketersediaan anggaran terwujudnya Kapabilitas pertahanan dihadapkan Ancaman mendesak.

Sasaran Kebijakan yang ditempuh dalam mewujudkan MEF tahun 2010-2024 : Pertama, pembangunan Alutsista diarahkan pada meningkatnya kuantitas, kualitas dan kapabilitas untuk OMP dan OMSP. Kedua, Pemeliharaan dan perawatan; diarahkan untuk kesiapan operasional Alutsista beserta sarana prasarana dan fasilitas pangkalan militer. Ketiga, Operasional diarahkan untuk kesiapsiagaan pengerahan pasukan pemukul dan pasukan siaga dalam rangka OMP maupun OMSP guna mengamankan dan menjaga wilayah yurisdiksi nasional. Keempat, pembangunan SDM diarahkan terlaksananya pendidikan dan rekruitmen prajurit dan PNS untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui pembinaan, pendidikan dan latihan.

Terwujudnya pembangunan kekuatan pokok minimal tentunya akan melibatkan stakeholder lain: Departemen Keuangan, Kementerian BUMN, LIPI dan sektor perbankan serta industri pertahanan, seiring dengan tahun kebangkitan Industri Pertahanan 2010, MEF memberikan pasar bagi industri pertahanan untuk dapat memproduksinya sesuai spesifikasi teknis sebagai persyaratan yang ditentukan.

DMC

Implementasi MoU Revitalisasi Industri Pertahanan Masih Nihil

6 Februari 2010, Jakarta -- MoU revitalisasi industri pertahanan yang ditandatangani Desember 2009, hingga kini masih nihil implementasi. Hal ini disampaikan Direktur Utama PT Pindad Adik Avianto Sudarsono saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (6/2).

"MoU yang itu masih wacana yang sifatnya baru kebijakan umum. Padahal kalau mau kerja kan harus ada kontrak kerja," kata Adik.

Ia menambahkan gaung kencang untuk revitalisasi industri pertahanan belum diikuti perubahan nyata dalam bisnis. Bisnis, sahut dia, masih berjalan seperti biasa dimana pihaknya tidak mempunyai kejelasan atas produk yang harus dibuat.

"Bisnis berjalan as usual. Kita harus intip, menebak-nebak, baru kita siapkan. Tidak seperti pesanan panser yang sudah dinyatakan di depan. Belum seperti itu," jelasnya.

Volume pesanan alutsista kepada PT Pindad juga tidak jauh berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, pesanan 750 buah kendaraan taktis untuk dipergunakan di teritorial dari TNI. Hal itu, kata dia, akan dibahas dalam rapat koordinasi teknis yang diselenggarakan di Kemenhan Selasa mendatang di Jakarta.

Sementara Dirjen Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksda Gunadi menyatakan MoU tersebut ditujukan untuk jangka panjang. Sementara penuangannya dalam bentuk kontrak akan melalui tahapan berbeda. Ia menyatakan pemerintah siap mengucurkan dana jika seluruh tahapan kontrak sudah dipenuhi.

"Kalau DIPA sudah disetujui DPR, kita baru bisa buat kontrak. DIPA ini sudah disetujui, tapi masing-masing angkatan kan harus membuat operasional requirement dan spesifikasi teknisnya dulu sebelum kemudian BUMNIP ini diundang untuk presentasi dan membuat kontrak. Kalau sekarang sudah siap, itu bisa langsung dilakukan," tegasnya.

MEDIA INDONESIA

Presiden Tinjau Latihan Tempur Marinir di Lampung

Sejumlah prajurit Marinir memasukan roket jenis RM.70 grad untuk di tembakan kearah sasaran saat berlangsungnnya Latihan Pemantapan Terpadu Korps Marinir 2010 di Pantai Caligi, Lampung, Provinsi lampung, Sabtu (6/2). Roket RM.70.grad merupakan senjata yang dapat menembakan 40 misil dalam waktu kurang dari 5 menit yang dimiliki Korps Marinir. (Foto: ANTARA/Prabu Pandya/ss/nz/10)

6 Februari 2010, Merak -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (6/2) petang, tiba di Pelabuhan Merak, Banten, untuk meninjau latihan tempur pasukan Korps Marinir yang akan berlangsung Minggu (7/2) di Teluk Ratai, Provinsi Lampung.

Dari Pelabuhan Merak Presiden akan menggunakan kapal perang KRI Surabaya-591 menuju Teluk Rantai, dan melakukan rapat terbatas di atas kapal bersama sejumlah menteri membahas masalah alutsista TNI.

Tiba di perairan Teluk Rantai, pada pukul 06.55 WIB Presiden akan membuka Latihan Pemantapan Pasukan Marinir dengan memberikan taklimat kepada Pasukan Korps Marinir, berupa kalimat 'Daratkan Pasukan Pendarat'.

Dari perairan itu, Presiden akan menuju Pantai Caligi, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan menggunakan kendaraan tempur LVT-7 yang sudah dipasangi papan nomor Indonesia 1 berwarna merah.


Sejumlah kendaraan tempur milik Korps Marinir melakukan penembakan dengan menggunakan Roket RM.70 Grad. (Foto: ANTARA/Prabu Pandya/ss/nz/10)

Sejumlah Prajurit Marinir bersiap diatas kendaraan tempur taktis untuk pelaksanaan gladi saat berlangsungnnya Latihan Pemantapan Terpadu Korps Marinir 2010 di Pantai Caligi, Lampung, Provinsi lampung, Sabtu (6/2). Sejumlah peralatan alutsista digunakan untuk mendukung latihan akbar Korps Marinir tersebut. (Foto: ANTARA/Prabu Pandya/ss/nz/10)

Di pantai itu, Presiden akan menyaksikan pendaratan pasukan Marinir serta demonstrasi tempur pertama berupa penembakan oleh tiga tankfib PT-76, penembakan dua BVP-2, penembakan dua howitser 105 dan penembakan dua buah RM 70 Grad.

Presiden juga akan menyaksikan demonstrasi tempur kedua berupa penembakan di atas pohon, penembakan reaksi, penembakan mortir 81 dan river crossing.

Presiden yang dalam kunjungan kerja kali ini tidak didampingi Ibu Ani Yudhoyono juga akan melihat demonstrasi penembakan Dopper. Usai acara itu, Kepala Negara menuju Markas Komando Batalyon Infanteri-9 Marinir Beruang Hitam untuk menerima Jajar Kehormatan dan Valreep, serta meninjau pameran produk Bio-Marine dan penanaman pohon.

Setelah itu, Presiden dan rombongan akan menuju Pantai Klara untuk meninjau Bakti Sosial Kes Yala dan menyaksikan Demonstrasi Rubber Duck Operation. Selanjutnya, Presiden akan kembali ke Jakarta dengan pesawat Kepresiden melalui Bandara Radin Inten Lampung.

MEDIA INDONESIA

Panglima Tinjau Geladak Heli KRI Surabaya 591

6 Februari 2010, Jakarta -- Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Marsetio, M.M meninjau geladak heli KRI Surabaya-591 yang sedang sandar di dermaga ASDP Merak, Banten.

Peninjauan panglima itu untuk melihat langsung kesiapan unsur-unsur yang terlibat dalam Satuan Tugas Laut (Satgasla) dalam mendukung Latihan Pemantapan Marinir.

Pada kesempatan tersebut Pangarmabar didampingi Komandan Satuan Tugas Laut (Dansatgasla) Kolonel Laut (P) Didin Sainal Abidin, S.Sos, M.M, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Banten Kolonel Laut (P) S. Irawan dan Komandan KRI Surabaya-591 Letkol Laut (P) OC. Budi Susanto.

Dispen Koarmabar/POS KOTA

Tontaikam Brigif-1 Pik/JS Kodam Jaya Latihan Penanggulangan Teroris

6 Februari 2010, Jakarta -- Komandan Brigade Infanteri-1 Pik/Jaya Sakti Kolonel Inf Joni Supriyanto memimpin kegiatan latihan Penanggulangan Aksi Teroris yang dilaksanakan Satuan Peleton Pengintai dan Keamanan (Tontaikam) Brigif-1 Pik/JS Kodam Jaya, bertempat di Markas Brigade Infanteri-1 Pik/JS, Jalan Raya Kalisari, Jakarta Timur, Kamis (4/2).

Sesuai dengan UU No 34 tahun 2004 diantaranya adanya tugas untuk mengatasi aksi terorisme. Satuan Brigade Infanteri-1 Pik/Jaya Sakti merupakan satuan pengaman Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penanggulangan aksi terorisme. Satuan yang ada pada Brigade Infanteri-1 Pik/Jaya Sakti untuk mengatasi aksi tersebut disebut Peleton Pengintai Keamanan (Tontaikam) yang khusus personelnya disiapkan dengan berbagai kemampuan mengatasi aksi terorisme.

Untuk selalu terampil dan kemampuannya terpelihara, maka Komandan Brigade Infanteri-1 Pik/Jaya Sakti Kodam Jaya membuat program pelatihan secara terus menerus sehingga Peleton Pengintai Keamanan selalu siap untuk digerakkan, jelas Kapendam Jaya Letkol Inf Drs Ruminta.

Saat ini pasukan elite Kodam Jaya disiapkan untuk melaksanakan latihan gabungan penangulangan aksi teroris dengan satuan Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri di wilayah Ibukota Jakarta. Dengan adanya kegiatan tersebut, Satuan Tontaikam haruslah disiapkan dengan baik sehingga pelaksanaannya dapat berhasil sesuai dengan keinginan.

Satuan Peleton Pengintai Keamanan Brigade Infanteri-1 Pik/Jaya Sakti yang menjabat sebagai Komandan Peletonnya adalah Letnan Satu Inf Emik Chandra Nasution dengan jumlah personel 46 orang. Satuan ini disiapkan dengan segala kemampuannya untuk mengatasi aksi teroris. Dalam latihan yang dilaksanakan dengan materi adalah cara mengamankan pejabat yang disandera oleh kelompok teroris dengan menggunakan pesawat helikopter, dan melaksanakan latihan refling dari gedung yang disimulasikan dengan menara.

Hadir dalam kegiatan latihan tersebut para Komandan Batalyon Infanteri jajaran Brigif-1 Pik/JS, Kapendam Jaya, dan para Kasi Brigif-1 Pik/JS.

PELITA

Menhan Buka-Bukaan Soal Keterkaitan Perang dan Energi

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menaiki salah satu pesawat TNI AU. (Foto: detikFoto/E Mei Amelia R)

5 Pebruari 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berbicara "blak-blakan" dengan sejumlah pimpian media massa nasional soal keterkaitan perang dengan perebutan sumber daya alam, termasuk soal pemilihan dirinya untuk menduduki jabatan menteri pertahanan yang sebelumnya menjabat sebagai menteri energi dan sumber daya mineral.

"Bicara soal perang dan perebutan dalam pengelolaan sumber daya alam memang terkait. Presiden dalam salah satu acara bahkan menekankan ancaman keamanan masa depan adalah perang non-konvensional," katanya dalam tatap muka dengan pimpinan media massa di Jakarta, Jumat.

Ia lantas menyebutkan ancaman non-perang seperti, perang yang terkait dengan energi, terorisme, perdagangan manusia, perubahan iklim dan pembalakan liar.

Purnomo kemudian menceritakan pengalamannya semasa menjabat menteri energi dan sumber daya mineral, tatkala salah satu perusahaan minyak multinasional hendak mengekspolrasi di perairan Ambalat melalui perusahaan minyak Malaysia.

"Pola yang dipakai sama persis seperti yang digunakan terhadap Brunei yaitu memunculkan kawasan yang disengketakan namun menawarkan kerjasama untuk melakukan kegiatan eksplorasi bersama," katanya.

Indonesia, katanya, tidak mau dan tetap bersikukuh untuk menyelesaikan dulu persoalan perbatasannya baru kemudian berbicara soal kerjasama. Kalau mengikuti keinginan tersebut, maka selamanya akan tetap menjadi kawasan sengketa sementara kekayaan alamnya sudah tergali lebih dulu.

Pada pertemuan itu, pemimpin redaksi media massa menyingung berbagai persoalan mulai dari polemik rumah dinas TNI yang ditempati purnawirawan dan rakyat umum lainnya, hingga daerah perbatasan yang memerlukan pengawalan patroli secara rutin.

"Untuk perumahan dinas TNI, kalau berdasarkan peraturan yang ada maka hal itu merupakan aset negara yang memprioritaskan kepada prajurit aktif. Namun kita juga memiliki toleransi. Toleransi inilah yang perlu disosialisasikan," katanya.

Mengenai konsep keamanan Indonesia yang ideal, ia mengatakan bahwa untuk saat ini yang terbaik adalah berupaya mewujudkan sistem kekuatan minimum yang "multi-purpose", yakni memiliki kemampuan berperang (strike force function) sekaligus non-perang (non strike function) secara memadai.

Menhan mengemukakan hal itu juga terkait dengan program seratus hari Kementrian Pertahanan.

"Kita memang tidak muluk-muluk membangun kekuatan pertahanan besar dengan kondisi saat ini. Namun kita tetap menyadari bahwa jika ingin ada perdamaian kita juga memerlukan kesiapan untuk berperang," katanya.

Kementrian pertahanan, katanya, memahami bahwa perlu ongkos yang sangat besar untuk memenuhi tuntutan ideal akan kebutuhan pertahanan yang bisa menjaga kedaulatan Negara kesatuan Indonesia secara maksimal.

Mantan Wakil Gubernur lemhannas itu kemuadian memberikan perbandingan mengenai anggaran pertahanan di negara-negara Asia Tenggara yang rata-rata mencapai satu-dua persen dari Gross Domestic Product (GDP). Sedangkan TNI baru bisa memenuhi 0,6 persen dari GDP-nya.

"Untuk itulah kementrian pertahanan mewujudkan konsep sistem keamanan yang pro kesejahteraan bagi prajuritnya lebih dulu," katanya.

ANTARA News

Batas dengan 10 Negara Belum Selesai

5 Februari 2010, Jakarta -- Banyak masalah perbatasan hingga kini belum selesai. Hal itu menyangkut perbedaan persepsi yang kompleks sehingga membutuhkan pembicaraan lebih lanjut. Karena itu, masalah perbatasan menjadi bahan kajian utama Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan tahun 2010.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan (Strahan) Kemhan Syarifudin, Kamis (4/2). Salah satu yang menjadi prioritas adalah masalah perbatasan darat antara Malaysia dan Indonesia yang tersebar di sepuluh segmen antara Sebatik dan Tanjung Datu. Hingga kini ada sekitar 39 kali perundingan untuk membahas rentang wilayah yang melewati kawasan Sungai Sinapat dan Gunung Raya.

Syarifudin menggarisbawahi, masalah perbatasan tidak disebabkan patok hilang atau bergeser. Sebab, perbatasan ditentukan berdasarkan koordinat. Permasalahan yang ada justru berkaitan dengan penegasan perbatasan yang sudah ditetapkan. ”Peta Malaysia berasal dari Inggris, peta Indonesia dari Belanda, jadi pasti ada perbedaan persepsi,” kata Syarifudin.

Berkaitan dengan perbatasan di wilayah Ambalat, Direktur Wilayah Pertahanan Ditjen Strahan TH Soesetyo mengatakan, pihaknya tidak bisa menentukan kapan masalah Ambalat selesai. Hingga saat ini ada sekitar 18 kali perundingan. Malaysia sering melakukan tindakan yang dinilai Indonesia mengulur-ulur waktu.

Menanggapi hal itu, Syarifudin menekankan, sebagai negara yang berdaulat, tentunya Indonesia membutuhkan kekuatan militer sebagai posisi tawar di balik perundingan-perundingan tersebut. ”Oleh karena itu, kami menyusun MEF (minimum essential force) yang merupakan posisi tawar kita untuk negosiasi,” kata Syarifudin.

Ibnu Wahyutomo, Kepala Subdirektorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, mengatakan, selama ini yang menjadi kendala perundingan adalah masalah internal negara. Misalnya, Palau, negara kepulauan di Samudra Pasifik, yang tidak memiliki uang untuk berunding di luar negaranya. Saat ini, Indonesia masih memiliki agenda perundingan perbatasan dengan sepuluh negara untuk masalah perbatasan di laut.

Syarifudin mengatakan, yang perlu didorong adalah realisasi dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang memiliki otoritas.

Perpres Tunjangan Prajurit di Perbatasan belum Tuntas

Masalah perbatasan belum dituntaskan hingga seratus hari Kabinet Indonesia Bersatu II berlalu. Draf peraturan presiden tentang tunjangan prajurit di perbatasan belum juga dikeluarkan oleh pemerintah.

"Itu program seratus hari Kementerian Pertahanan sudah selesai, tapi pengeluaran pepres kan sekretaris kabinet," kata Wakil Menhan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin kepada wartawan seusai rapat tertutup bersama DPR di Jakarta, Kamis (4/2).

Ia berharap perpres tersebut dapat keluar dalam waktu dekat. Sementara itu, pihaknya juga meyakinkan jika aplikasi perpres itu segera dilakukan saat perpres keluar. Pihaknya telah mengajukan besaran anggaran untuk itu dan Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggaran sebagai persiapan menunggunya perpres. "Perpres itu legalitasnya. Jadi, kita tunggu legalitasnya," sahutnya.

Besaran untuk tunjangan prajurit perbatasan, sambung dia, adalah sebesar 150 persen dari gaji pokok. Perinciannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-15/MK.02/2010 terbagi tiga. Pertama, prajurit TNI dan PNS yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar tanpa penduduk ditingkatkan sebesar 150 persen dari gaji pokok.

Kedua, prajurit TNI dan PNS yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil terluar berpenduduk ditingkatkan sebesar 100 persen dari gaji pokok dan 75 persen bagi prajurit TNI dan PNS yang bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan. Ketiga, prajurit TNI dan PNS yang bertugas di wilayah udara dan laut perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar sebesar 50 persen dari gaji pokok.

KOMPAS/MEDIA INDONESIA

Kemenhan Ingin Perkuat Inteligen di Perbatasan

Pulau Marore salah satu pulau terluar NKRI.

4 Pebruari 2010, Jakarta -- Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengusulkan Direktorat Analisa Lingkungan Strategi (Ditanglistra) dikonversi menjadi Direktorat Intelijen Pertahanan, terkait optimalisasi pengamanan perbatasan.

"Umumnya, keberadaan direktorat intelijen itu untuk memperkuat sistem intelijen nasional," kata Dirjen Strategi Pertahanan Mayjen TNI Syarifuddin Tippe usai Rakornis Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, eksistensi wilayah perbatasan mencerminkan kondisi umum kedaulatan bangsa dan negara Indonesia yang memiliki 10 batas laut dengan negara tetangga dan tiga perbatasan darat dengan negara tetangga.

Selama ini Ditangalistra lebih bersifat hanya menganalisis lingkungan strategi, sedangkan penyelesaian masalah perbatasan bukan perkara mudah, sangat kompleks.

"Tidak saja masalah politik, tetapi juga ekonomi. Tidak hanya menyangkut satu negara, tetapi beberapa negara. Jadi, perlu penanganan yang komprehensif melibatkan banyak pemangku kepentingan," katanya.

Dalam memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan, diperlukan penguatan di semua lini termasuk intelijen, kata Syarifuddin.

Dalam jangka pendek, lanjut dia, perlu melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi intelijen yang ada, serta mendidik, dan menyiapkan personel Ditanglistra di bidang intelijen di Lembaga Pendidikan Intelijen yang ada.

Dijelaskannya, dalam bidang Kebijakan Strategi termasuk pengelolaan perbatasan perlu komitmen dan kesadaran yang tinggi dari semua pemangku kepentingan terkait dalam mengimplementasikan Minimum Essential Force (MEF) yang sudah menjadi keputusan politik pemerintah sebagai blue print pertahanan negara.

"Di samping itu juga pembangunan pertahanan nirmiliter perlu mendapat perhatian serius dari semua stakeholder terkait di luar Kementerian Pertahanan dan TNI," ungkap Syarifuddin.

ANTARA News

Pengembangan Jet Tempur F-35 Diteruskan

Para pengunjung melihat dari dekat pesawat tempur F-35 buatan Lockheed Martin yang dipamerkan di Pameran Dirgantara Singapura 2010, Selasa (2/2). Pesawat ini belum dioperasikan dan masih dalam tahap uji coba. Jenis pesawat ini bisa mengelabui radar musuh dan memiliki berbagai kelebihan dari semua pesawat tempur generasi sebelumnya. (Foto: APF/Roslan Rahman)

5 Februari 2010, Washington -- Program pengadaan pesawat jet tempur canggih dan berbiaya lebih murah, F-35, tetap diteruskan. Dalam prosesnya ternyata pesawat yang diproduksi Lockheed Martin itu tidak semurah seperti yang direncanakan. Waktu pembuatannya juga molor dari jadwal yang direncanakan.

Menteri Pertahanan AS Robert Gates, Rabu (3/2), menegaskan komitmen pelanjutan program pengadaan pesawat tempur gabungan F-35 itu. Perusahaan Boeing berusaha memanfaatkan sejumlah kelemahan program F-35. Boeing menawarkan perpanjangan kontrak pengadaan pesawat tempur F/A-18.

Untuk menggerakkan kembali program F-35 sesuai yang direncanakan, Gates memecat seorang jenderal yang menjabat senior manajer program F-35. Bonus sebesar 614 juta dollar AS yang dijanjikan kepada para petinggi Lockheed Martin juga dibatalkan karena buruknya kinerja program F-35.

Keputusan itu mempermalukan para pejabat Lockheed Martin, kontraktor militer terbesar AS. Meski demikian, para pejabat Pentagon mengatakan, mereka ingin memastikan program itu tidak mati. Hal ini pernah terjadi pada program persenjataan lainnya yang kemudian rontok di tengah jalan.

2.400 pesawat

Harian AS The New York Times menyebutkan, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Marinir AS berencana membeli lebih dari 2.400 pesawat F-35.

Akan tetapi, keterlambatan dalam produksi bisa membuat mereka harus menghabiskan miliaran dollar AS untuk membeli pesawat tempur lain yang kurang mutakhir. Hal ini sekaligus bisa mengurangi jumlah pesanan untuk F-35, pesawat generasi kelima dengan sebuah kursi.

F-35 diproyeksikan akan menggantikan pesawat tempur F-16 dan pesawat-pesawat tempur lainnya yang sudah tua.

Lockheed Martin sebenarnya telah memproduksi model F-35, tetapi baru dua persen dari program uji terbang yang telah dilakukan.

Pada hari Selasa (2/2), produksi F-35 kelima menjalani uji terbang untuk pertama kali. Selain dibuat untuk model lepas landas secara horizontal (konvensional), F-35 juga dibuat untuk model lepas landas dengan landasan pacu yang pendek dan model pendaratan vertikal.

Kongres AS kerap mempertanyakan program F-35. Gates dan Kepala Staf Angkatan Laut yang juga Kepala Staf Gabungan Admiral Mike Mullen mengakui program F-35 bermasalah. Namun, dengan upaya restrukturisasi yang dipimpin Pentagon, program F-35 itu diyakini bisa berjalan lancar.

Mullen mengatakan, Pentagon akan memulai pelatihan F-35 pada 2011. Harga satu unit pesawat F-35 sekitar 122 juta dollar AS, jauh lebih murah dari pesawat tempur canggih F-22 yang berharga 350 juta dollar AS. Sampai saat ini, hanya 187 unit F-22 yang sudah diproduksi.

Menurut situs Lockheedmartin.com, F-35 dirancang sebagai pesawat tempur yang lebih lincah saat mendarat dan lepas landas dengan kecepatan melebihi kecepatan suara dan susah dideteksi musuh. Pesawat juga dirancang untuk bisa lebih dekat ke sasaran dan bisa menerjang multisasaran dalam sekali pukul.

KOMPAS

Irjen AU Periksa Lanud Sultan Hasanuddin

3 Februari 2010, Makassar -- Tim Itjen AU yang dipimpin langsung oleh Irjen TNI Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Ir K Inugroho, MM ,mengadakan wasrik (pengawasan dan pemeriksaan) di Lanud Sultan Hasanuddin

Pengawasan dan pemeriksaan diawali dengan entry briefing dilanjutkan paparan Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, Marsekal Pertama TNI IB. Putu Dunia, Rabu (3/2) di ruang rapat yang dihadiri oleh tim Itjenau, Komandan Wing 5, para kepala dinas serta pejabat Staf Lanud Sultan Hasanuddin.

Komandan Lanud Sultan Hasanuddin menyatakan, kehadiran Tim Itjen AU merupakan kehormatan. Dengan kemampuan Lanud Hasanudin berusaha berbuat yang terbaik untuk kemajuan TNI Angkatan Udara, namun kita sadari bahwa masih banyak kekurangan disana-sini , baik itu karena kemampuan kami-kami secara pribadi , maupun kendala –kendala yang ada di luar kemampuan kami sebagai warga Lanud Sultan Hasanuddin.

Diharapkannya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di Lanud Sultan Hasanuddin ini membawa kemajuan, dan apa yang menjadi temuan dapat kita atasi bersama.

Kepada para pejabat Lanud Sultan Hasanuddin, Komandan menegaskan untuk dapat bekerjasama serta berkoordinasi dengan Tim Itjenau selama pelaksanaan pemeriksaan sesuai bidang tugas masing-masing.

Usai mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, dilanjutkan dengan melaksanakan melaksanakan pendalaman di satuan-satuan jajaran Lanud Sultan Hasanuddin , pengawasan dan pemeriksaan terkait bidang logistik, operasi, administrasi , personil dan keuangan serta hukum.

PENTAK/POS KOTA

Maksimalkan Lambangja, wujudkan “Zero Accident”

Kasi Lambangja Lanud Iswahjudi, Mayor Pnb Wastum saat menyampaikan fungsi Lambangja di setiap Skadron Udara pada Briefing Pagi sebelum penerbangan rutin, Rabu (2/3). (Foto: Pentak Lanud Iswahjudi)

3 Februari 2010, Madiun -- Untuk lebih memaksimalkan fungsi Lambangja demi terwujudnya Zero Accident dalam setiap pelaksanaan tugas, dipandang perlu dalam setiap Skadron Udara terdapat satu Seksi Lambangja, disamping Seksi Operasi. Demikian disampaikan oleh Mayor Pnb Wastum, dalam Briefing Pagi sebelum penerbangan rutin di Ruang Teddy Kustari, Rabu (2/3).

Hal ini dikarenakan fungsi Seksi Operasi di Skadron Udara lebih mengarah pada upaya untuk mewujudkan kemampuan daya tempur yang optimal dalam setiap pelaksanaan tugas operasi. Sementara Seksi Lambangja lebih mengarah kepada upaya untuk mencermati sisi-sisi kelemahan yang ada dalam suatu pelaksanaan tugas. Sehingga dengan adanya Seksi Lambangja di setiap Skadron Udara akan terdeteksi sejak dini jika dalam pelaksanaan tugas operasi udara terdapat kekurangan-kekurangan yang mengarah pada terjadinya accident maupun incident.

Menurut Mayor Pnb Wastum yang juga penerbang F-16 bahwa setiap terjadi incident maupun accident, maka Kasi Lambangja segera menuju lokasi kejadian untuk melihat secara langsung incident maupun accident yang terjadi, kemudian membuat laporan awal (ditandatangani Komandan Lanud ) untuk dilaporkan kepada Komando Atas secepat mungkin, sehingga dalam waktu singkat pimpinan Komando Atas segera mengetahui peristiwa yang terjadi. Selanjutnya dibuat pula laporan khusus yang berisikan kronologis kejadian secara detail dan ditandatangani oleh Komandan Lanud pula.

Mayor Pnb Wastum yang keseharianya menjabat selaku Kasi Lambangja Lanud Iswahjudi senantiasa mengedepankan falsafah “Safety” : “Kecelakaan pesawat bukan suatu nasib di era modern, kecelakaan pesawat merupakan kecelakaan yang dapat dicegah”. Hal ini dimaksudkan karena Mayor Wastum sangat antusias untuk mewujudkan “Zero Accident” dilingkungan tugasnya.

Zerro Accident adalah tujuan yang tidak dapat dicapai karena kekhilafan merupakan sifat manusia, akan tetapi menurut Mayor Pnb Wastum Zero Accident merupakan suatu tujuan yang dapat dicapai dalam suatu dekade bila didukung dengan program Safety secara berkelanjutan.

PENTAK LANUD ISWAHJUDI

Singapore Air Show 2010

3 Februari 2010, Singapura -- Sebuah atraksi terbang yang menampilkan sebuah pesawat tempur F-16 "mengawal" sebuah helikopter Boeing AH-64 Apache saat terbang melintasi arena pameran dirgantara Singapura Air Show 2010 di kawasan bandara Changi Singapura, Rabu (3/2). Pameran yang diikuti oleh sejumlah produsen dan pelaku bisnis industri pesawat terbang terkemuka di dunia itu akan berlangsung hingga tanggal 7 Februari mendatang. (Foto: ANTARA/Zarqoni Maksum/NZ/10)

Sebuah atraksi terbang yang menampilkan sebuah pesawat tempur F-16 "mengawal" sebuah helikopter Boeing AH-64 Apache saat terbang melintasi arena pameran dirgantara Singapura Air Show 2010. (Foto: ANTARA/Zarqoni Maksum/NZ/10)

Sejumlah pengunjung memperhatikan pesawat helikopter angkut militer yang di gelar. (Foto: ANTARA/Zarqoni Maksum/NZ/10)

TNI Targetkan Pesan Dua Kapal Selam

3 Februari 2010, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut berencana memesan dua kapal selam dalam proses seleksi pengadaan tahun 2010. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono, penambahan itu ditujukan untuk menambah kekuatan TNI AL di laut.

“Kami sudah punya dua kapal selam, sekarang akan menambah dua lagi,” kata Agus usai penandatanganan nota kesepahaman mengenai pengawasan distibusi bahan bakar minyak dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi di atas Kapal Tanjung Nusanive, di Kolinlamil AL, Tanjung Priok, Rabu (3/2).

Saat ini, kata Agus, rencana pembelian kapal selam masih dalam tahap pembahasan TNI AL. Dalam pembahasan itu, TNI AL mempertimbangkan pemesanan kapal selam dengan mengedepankan spesifikasi kemampuan ketahananan selamnya dan kesesuaian kapal selam tersebut dengan alat utama sistem senjata yang dimiliki TNI AL. “Pemesanan juga harus disesuaikan dengan anggaran pemerintah,” ujar dia.

Agus menyatakan bila pembahasan rencana pembelian kapal selam itu telah mencapai penyusunan persyaratan teknik dan operasional kapal selam tersebut. Namun dia belum dapat memastikan apakah TNI AL akan melakukan pemesanan kapal ke Korea Selatan atau negara lainnya. “Negara mana yang akan memenuhi pemesanan kapal selam itu akan kami bahas lagi,” kata dia.

Hasil pembahasan itu nantinya akan dilaporkan ke Departemen Pertahanan untuk dibuka kepada publik

TEMPO Interaktif

Pemerintah Diminta Utamakan Produk Alutsista BUMN

Kapal cepat produksi industri kapal dalam negeri.

3 Februari 2010, Jakarta -- Anggota Komisi I DPR RI Enggartiasto Lukita mengharapkan pemerintah konsisten untuk memajukan industri pertahanan domestik dengan mengutamakan produk BUMN industri strategis dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi TNI.

"Kami harapkan pemerintah tegas, konsisten dan berkomitmen untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri, dengan tidak lagi membeli produk-produk alutsista dari luar negeri yang sudah bisa diproduksi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang industri strategis," katanya di Jakarta, Rabu (3/2).

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR itu menyatakan hal tersebut untuk merespons pernyataan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang akan menyusun Rencana Induk Industri Petahanan (RIIP). Enggartiasto menegaskan, kalau masih ada alutsista yang belum bisa dibuat di Indonesia, dipersyaratkan agar perusahaan asing itu bekerja sama dengan BUMN industri strategis di Indonesia. "Yakni dengan cara perjanjian kerja sama dan menetapkan penggunaan bahan-bahan lokalnya," ujarnya.

Untuk itu, menurut dia, anggaran alutsista haruslah multi years dan juga volume dan jumlahnya untuk lima tahun sudah bisa ditetapkan. "Selanjutnya, harus dilakukan pembenahan secara korporasi dan restrukturisasi BUMN bidang industri strategis, sehingga secara finansial mereka mampu untuk bekerja," katanya.

Caranya, kata Enggartiasto, pertama dengan penambahan modal, baik secara tunai maupun mengkonversikan utang BUMN tersebut ke pemerintah (jika ada). Kemudian dilakukan evaluasi aset kembali. "Kedua, jaminan pembayaran semacam 'letter of comfort' dari pemerintah," katanya.

MEDIA INDONESIA

Indonesia Air Show Digelar pada 2013

A-4 Skyhawk TT-0414 TNI AU dipamerkan di ajang Indonesia Air Show June 1986 di Kemayoran, Jakarta. (Foto: indoflyer.net)

3 Februari 2010, Singapura -- Keberhasilan negara tetangga menggelar pameran pesawat terbang berskala internasional membuat Indonesia berniat menggelar kegiatan serupa pada tahun 2013.

"Rencana tahun 2013 kemungkinan Indonesia akan menggelar air show," ujar Dirjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan Herry Bhakti kepada wartawan di sela-sela Singapore Air Show 2010, Selasa (3/2/2010).

Menurut Herry, rencana mengelar pameran, saat ini sedang diusahakan oleh beberapa kelompok yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman menggelar pameran di indonesia.

"Sekarang sedang difasilitasi oleh kelompok yang dulu pernah menggarap Indonesia Air Show," terangnya.

Jika teraliasasi, pameran ini akan digelar 2 tahun sekali sama seperti di Singapura.
"Ini untuk menunjukkan industri dirgantara Indonesia di dunia Internasional," tandasnya.

detiknews

Penyusunan Kualifikasi Kapal Selam TNI AL Selesai

Kapal selam kelas U-214 buatan HDW Jerman salah satu kandidat kapal selam yang akan diakuisisi TNI AL. U-214 memenuhi kualifikasi menyelam minimal dua minggu, kompatibel dengan alutsista TNI AL yang dimiliki, sepadan dengan kapal selam dengan negara tetangga. Jerman telah melakukan "ToT" U-214 dengan sejumlah negara. Harga salah satu kelemahannya. (Foto: HDW)

3 Februari 2010, Jakarta -- Rencana pembelian kapal selam oleh TNI AL sudah menyelesaikan tahap penyusunan permintaan spesifikasi dan teknis. Hasil penyusunan akan segera dipaparkan dalam pertemuan dengan Kementerian Pertahanan, Rabu siang (3/2), Jakarta.

"Spesifik requirement dan technical requirement sudah selesai kami susun," kata KSAL Laksamana Madya Agus Suhartono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/2). Kualifikasi kapal selam tersebut terdiri dari kemampuan ketahanan menyelam, kompatibel dengan alutsista yang dimiliki, dan sesuai dengan anggaran pemerintah yang ada.

Detail kualifikasinya, sambung dia, tidak berbeda jauh dengan susunan terdahulu namun terdapat penekanan lebih terhadap ketahanan menyelam. Ia beberapa waktu lalu mengatakan bahwa ketahanan menyelam minimal setidaknya dua minggu sekali operasi. Jika kurang, operasi penyelaman tentu tak bisa berjalan optimal.

"Kebutuhan kapal selam baru dua unit. Kenapa lambat? Itu karena perlu peninjauan kembali," sahutnya.

Ia menyatakan bahwa pembukaan secara luas atas kebutuhan itu akan dilakukan oleh Kemenhan. Sebelumnya, pihaknya akan membahas rinciannya kebutuhan kapal selam siang ini. "Nanti siang, kami ke Dephan akan membahas minimum essential force, berapa kekuatan yang kita butuhkan. Lebih khusus lagi berapa kapal selam yang kita butuhkan," tandasnya.

MEDIA INDONESIA

TNI AL - BPH Migas Sepakati Pengawasan Distribusi BBM

3 Februari 2010, Jakarta -- TNI Angkatan Laut dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menyepakati pengawasan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia.

Kesepakatan itu dituangkan dalam nota kesepakatan bersama yang ditandatangani Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono dan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo di KRI Nusanive-973, di Dermaga Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok, Jakarta, Rabu.

Nota kesepahaman itu mencakup pelatihan terpadu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengawasan, penyelidikan dan penyidikan terkait penyediaan serta pendistribusian BBM di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia, secara terkoordinasi.

Selain itu kedua pihak sepakat untuk melaksanakan pertukaran data dan informasi untuk kepentingan bersama dengan tetap memperhatikan kerahasiaan bagi kepentingan nasional.

Nota kesepahaman juga mencakup penyediaan sarana prasarana serta dukungan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan itu berlaku selama tiga tahun terhitung sejak ditandatangani nota kesepahaman dan akan dievaluasi satu tahun sekali untuk menilai kinerja.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Agus Suhartono mengatakan, kerja sama dengan BPH Migas dilatarbelakangi terbatasnya sarana penegakkan hukum yang tidak sebanding dengan makin tingginya kejahatan serta pelanggaran hukum di laut.

"Salah satu pelanggaran dan kejahatan di laut adalah penyalahgunaan saat penyediaan, pendistribusian, pengangkutan BBM di wilayah perairan yurisdiksi nasional, mengingat BBM adalah bahan strategis," katanya.

Sementara itu, Kepala BPH Migas Tubagus mengatakan, tingginya disparitas harga BBM bersubsidi dan BBM komersial menjadikan barang itu rawan diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, terutama dalam penyediaan dan pendistribusian.

"Penyelewengan itu dapat terjadi di darat maupun di laut. Namun, untuk penanganan di laut BPH Migas masih belum optimal karena keterbatasan sarana, fasilitas dan personel di laut maka perlu dilakukan kerja sama dengan TNI Angkatan Laut," katanya.

Ia menjelaskan, TNI Angkatan Laut memiliki sarana dan personel yang memadai untuk mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM di wilayah perairan yurisdiksi nasional, mengingat TNI Angkatan Laut mempunyai wewenang penegakan hukum di laut.

ANTARA News

Dengan Radar Amati Pesisir

Monitor INDRA. (Foto:beritahankam)

3 Februari 2010 -- Memiliki garis pantai sepanjang 81.000 kilometer tidak mudah bagi Indonesia mengawasi aksi ilegal dan terjadinya kecelakaan serta pencemaran laut. Dengan mengoperasikan radar, petugas patroli dan pengawas pantai dapat mengamati dan kemudian mengatasi masalah tersebut dengan cepat.

Keberadaan sistem radar dalam memantau kondisi lalu lintas laut dan udara memang sangat penting untuk menekan kasus kecelakaan di sektor transportasi. Kecelakaan di laut berpotensi menimbulkan pencemaran akibat tumpahan minyak dari kapal. Apalagi, jika kecelakaan menimpa kapal tanker seperti yang pernah terjadi di Selat Malaka dan Pelabuhan Cilacap beberapa tahun lalu.

Sayangnya, radar yang digunakan untuk pemantauan lalu lintas pelayaran saat ini telah ketinggalan zaman. Selain itu, jumlah dan kemampuannya juga amat terbatas. Maka, untuk memantau wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga, misalnya Singapura, pihak Indonesia mengandalkan sarana pemantau milik negara tetangga ini.

Saat ini dengan meningkatnya arus lalu lintas kapal laut di wilayah jalur pelayaran yang padat di Indonesia, dukungan sistem pengawas dan pemantau lalu lintas tidak hanya perlu ditingkatkan jumlahnya, tetapi juga kemampuannya.

Menurut Syahrul Aiman, Deputi Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, kebutuhan radar di Indonesia mulai dari 800 hingga 900 buah, tetapi jumlah yang terpasang saat ini masih di bawah angka 30 dan semuanya buatan asing. Di antaranya adalah delapan radar buatan AS yang dipasang di sepanjang Selat Malaka. Harganya per unit 8 miliar dollar AS.

Karena fungsi radar sangat penting untuk transportasi laut dan udara, tambah Syahrul, perlu dilakukan pengembangan kemampuan dalam negeri Indonesia sendiri untuk penyediaan radar secara mandiri.

Selama ini ia melihat prosedur pembelian radar dari luar negeri sulit karena bersifat strategis, selain harganya yang mahal. Hal ini menjadi hambatan bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan peralatan radar. Hal inilah yang mendorong LIPI mengembangkan prototipe radar sendiri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Radar modern

Melakukan penelitian, rancang bangun sejak tahun 2006, Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI berhasil menciptakan radar pengawas pantai.

Radar ini menggunakan teknologi modern, yaitu frequency- modulated continuous wave (FM-CW) sehingga konsumsi daya dan ukuran radar menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tipe yang konvensional, tanpa mengurangi kinerja standarnya.

Mashury Wahab, Koordinator Peneliti Radar LIPI, menjelaskan, radar yang dapat memantau hingga radius 64 kilometer ini hanya menggunakan daya 2 watt, sedangkan sistem yang lama yang menggunakan tabung magnetron memerlukan daya hingga 10 megawatt.

Pembuatan radar ini melibatkan pihak TU Delf Belanda dalam desain dan teknisnya, tetapi peranti lunaknya dikembangkan sendiri oleh peneliti LIPI. Sistem karya LIPI ini memiliki kandungan lokal 40 persen. Dengan memanfaatkan potensi lokal, harga radar yang bisa mencapai lebih dari 8 miliar rupiah itu dapat direduksi hingga 40 persen, jelas Mashury, doktor bidang pemroses sinyal dari Curtin University of Technology Australia.

Prototipe tersebut, yang dikembangkan sejak tahun 2006, awal Mei ini mulai diuji coba di Bandung dan di Pelabuhan Merak Banten untuk memantau lalu lintas kapal. Ketika itu hasilnya menunjukkan bahwa alat tersebut masih memerlukan penyempurnaan dalam hal tampilan dan peranti lunaknya. Setelah mendapat perbaikan pada uji coba di Pantai Anyer pada Desember 2009, hasilnya baik.

Radar pantai buatan LIPI tersebut memiliki daya jangkau hingga 60 kilometer. Namun karena faktor kelengkungan horizon, radar itu hanya dapat melihat kawasan sejauh 30 kilometer, tambah Hiskia Sirait, Kepala Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI.

Jejaring radar

Pengembangan sistem radar di dalam negeri, lanjut Syahrul, memungkinkan pengembangan jejaring radar di Indonesia dapat ”berkomunikasi” karena menggunakan sistem yang sama. Hingga tahun 2014, LIPI akan mengembangkan jejaring radar pengamat pantai dengan sistem tersebut.

Untuk fabrikasi karya inovasi ini, telah ada beberapa industri nasional yang berminat. Selain itu, saat ini juga telah ada permintaan nonformal dari pihak terkait, seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Keamanan Laut, serta Kementerian Perhubungan.

Selain LIPI, sesungguhnya ada Divisi Radio & Communications System (RCS) dari PT Solusi 247 yang melibatkan peneliti lulusan ITB dan Universitas di Belanda yang juga berhasil mengembangkan radar navigasi kapal. Untuk ini, RCS juga menerapkan FM-CW pada radar tersebut. Pembuatan radar ini juga melibatkan peneliti LIPI dalam pengukuran dan pembangunan konstruksinya. (Yuni Ikawati)

KOMPAS

Delegasi TNI AL Menuju Milan 2010

KRI Imam Bonjol-383.

3 Februari 2010, Jakarta -- Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Armabar Laksamana Pertama TNI Didit Herdiawan, MPA, MBA selaku Delegasi TNI AL pada kegiatan Milan 2010, Selasa (2/2) memberikan briefing kepada Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Milan 2010 Kolonel Laut (P) I Wayan Suarjaya, SSos didampingi Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (E) Yanuar Handiwiono sesaat sebelum bertolak dari Dermaga Sabang menuju ke Port Blair India dengan menggunakan KRI Imam Bonjol-383.

Menurut Kadispen Koarmabar Letkol Laut (Kh) Drs Supriyono, KRI Imam Bonjol-383 dari satuan kapal eskorta Armabar dikomandani Mayor Laut (P) Johanes Djanarko Wibowo.

Selain meningkatkan kerjasama dan mempererat hubungan baik Angkatan Laut India dan Angkatan Laut Indonesia maupun kedua negara, Satgas Milan 2010 ini selama berada di India akan melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya seminar tentang penanggulangan bencana alam, diskusi dan latihan bersama Angkatan Laut India (Table Top Exercise), olahraga bersama, cocktail party, atraksi kebudayaan dan kirab kota, dan Passex.

PELITA

Kerja Sama Militer RI-Rusia

Tiga unit pesawat Sukhoi SU-30MK2 TNI AU. (Foto: TNI AU)

3 Februari 2010 -- Oleh Hubungan diplomatik RI-Rusia dimulai 3 Februari 1950. Rusia kala itu bernama Uni Soviet, merupakan sponsor diterimanya Indonesia menjadi anggota PBB dan telah mengakui Indonesia sejak tahun 1948. Selama ini Rusia belum pernah memberikan persenjataan bekas, justru alat perang yang diserahkan adalah terbaik di zamannya, terakhir Su-27 SK dan Su-30 MK, jenis yang belum dipakai di negaranya.

Dalam perjalanan yang berliku selama 60 tahun (1950–2010) sebagai sahabat dan teman malah sempat mencapai titik nadir manakala ada perintah dari ”penguasa” untuk mengisi tangki bahan bakar TU-16 milik AURI dengan air pascatragedi G-30S. Padahal, beberapa tahun sebelumnya pembom jarak jauh jenis TU-16 sempat memperkuat armada Angkatan Udara untuk menjadi yang terkuat di belahan bumi selatan.

Bukan hanya 26 unit bomber TU-16 yang dimiliki Angkatan Udara saat itu, lebih dari 100 unit pesawat tempur (MiG-15/17 19/21), dua lusin unit pembom taktis Ilyusin-28, dan puluhan unit helikopter termasuk helly terbesar di dunia jenis Mi-6 juga didatangkan dalam kurun waktu lima tahun. Dalam waktu yang sama Angkatan Laut juga memperoleh 104 unit kapal perang berbagai jenis termasuk 10 kapal selam kelas Whisky dan juga kapal penjelajah kelas Swerdlov yang dinamakan RI Irian, menjadikan armada Indonesia kekuatan terbesar Angkatan Laut di Asia setelah China.

Lapis kedua juga penuh persenjataan dari Rusia, termasuk puluhan pesawat angkut berat Antonov-12 dan Ilyusin 14 Avia, satu di antaranya dinamakan Dolok Martimbang sebagai pesawat Kepresidenan. Sementara arsenal militer kita dijejali senjata yang hanya dimiliki Uni Soviet, yaitu peluru kendali SA-75 untuk sasaran udara, peluru kendali sasaran permukaan jenis KC-1 Kometa, torpedo jenis SEAT-50 yang dapat mencari sasaran sendiri serta berbagai bom dan ranjau laut terbaik di zamannya, serta senapan legendaris AK-47.

Gejolak politik antara Rusia- Indonesia ikut memengaruhi kemampuan persenjataan militer kita. Meskipun sebelumnya Indonesia merupakan operator kedua semua jenis senjata ampuh keluaran Soviet, kali ini tidak. Pasca-G-30S semua alutsista eks Rusia dikandangkan, pengadaan suku cadang dibatalkan. Meskipun terseok, kedua negara tetap menjalin persahabatan lewat jalur diplomatik. Bahkan, Uni Soviet pada 9 Januari 1967 memutihkan sisa utang Indonesia sebesar 700 juta dollar AS, suatu keputusan yang sangat membantu di tengah kesulitan keuangan kala itu.

Era baru semangat lama

Selama kepemimpinan Bung Karno, tiga kali beliau berkunjung ke Rusia dalam periode 1956-1964, dibalas kunjungan Nikita Khrushchev pada tahun 1957. Dalam pemerintahan Orde Baru, Pak Harto berkunjung pada tahun 1989 yang meletakkan dasar persahabatan baru. Tiga hari pasca-runtuhnya Uni Soviet pada tanggal 25 Desember 1991, kedua pemerintah bersepakat untuk tetap melanjutkan persahabatan, bila mungkin ditingkatkan. Kali ini Indonesia tanpa beban selepas bayang-bayang paham komunis yang menjadi resistensi.

Tonggak sejarah penting saat Bu Megawati pada bulan April 2003 berkunjung ke Rusia. Kali ini Indonesia mendapat empat unit Sukhoi terbaru, konon jenis yang belum dioperasikan oleh Angkatan Udara Rusia. Adapun SBY pada Desember 2006 juga melawat ke Rusia, sinyal yang baik dan disambut positif oleh Rusia. Kunjungan balasan Vladimir Putin ke Indonesia (September 2007) dengan membawa pinjaman lunak satu miliar dollar AS ditandatangani kedua kepala negara untuk pembelian persenjataan saja. Bantuan yang sangat besar dan belum direalisasi hingga kini, perbedaan sistem menjadi kendala.

Sahabat lama ini memang mempunyai sistem perawatan pesawat yang sangat unik dan tidak cocok bila diterapkan dengan sistem Barat yang kita kenal selama ini. Sistem kita menyebutkan bahwa harus ada pengajuan suku cadang yang rusak, lalu dianggarkan dan ditenderkan, baru dibeli bila sudah ada alokasi dana. Butuh waktu dan birokrasi, kita menyebutnya lead time yang berlangsung sekitar dua tahun. Rusia mengenal direct maintenance system serta penyediaan ”apotek”, semua suku cadang tinggal ambil di apotek dan dibayar sesuai penggunaan, mudah disebut, tetapi sulit dijabarkan di lapangan.

Akibatnya, saat ini, hanya karena kekurangan satu suku cadang yang bernama KBY (time delay unit 0,5 detik), ada pesawat Sukhoi kita tidak laik terbang. Suku cadang seharga 5.000 dollar AS sebesar kelingking baru pada tahap UP (usulan pemesanan), jadi masih butuh waktu dua tahun lagi. Kalau saja sistem ”apotek” diberlakukan, besok pagi pesawat Sukhoi sudah dalam status laik terbang lagi.

Persahabatan selama 60 tahun cukup waktu untuk memahami keduanya kalau kita ingat pepatah Rusia yang menyatakan ”Net druga-ishi, a nashol-beregi” yang bermakna ”tak kenal, maka tak sayang”. (F Djoko Poerwoko)

KOMPAS

AU Sudan Tambah MiG-29

3 Februari 2010 -- Sudan menerima pesawat militer dari Rusia untuk digunakan melawan pemberontak di Darfur, diberitakan sebuah surat kabar.

Angkatan Udara Sudan telah mengoperasikan pesawat sayap tetap dan rotari untuk perang konvensional maupun anti gerilya, menurut worldtribune.com .

AU Sudan mengoperasikan empat helikopter tempur Mi-35 digunakan menyerang pemberontak di provinsi Darfur, serta delapan jet tempur Su-25 Frogfoot dioperasikan sejak 2009, ditempatkan di pangkalan militer Seidna.

Sudan akan menerima tambahan jet tempur MiG-29 dari Rusia berdasarkan kontrak yang ditandatangani November 2008.

Armada MiG-29 AU Sudan terdiri dari 10 MiG-29SE dan dua MiG-29UB yang diterima pada 2004.

Brahmand/@beritahankam

KRI Kerapu Gagalkan Penyelundupan Kayu Hitam dari Nunukan ke Tawau Malaysia

2 Februari 2010, Nunukan -- KRI Kerapu berhasil menggagalkan penyelundupan 20 meter kubik kayu hitam dari Nunukan ke Tawau Malayasi Minggu malam lalu (31/1). Komandan KRI Kerapu Mayor Laut (P) Donny Suharto menjelaskan, anak buahnya menangkap sembilan ABK dari dua kapal motor yang hendak menyelundupkan kayu-kayu itu.

Donny menjelaskan, penangkapan tersebut dilakukan sekitar pukul 20.30 Wita. Saat itu, KRI Kerapu sedang berpatroli rutin di perairan perbatasan Karang Unarang. Tiba-tiba sinyal KRI bernomor lambung 802 itu menemukan dua dua kapal motor kayu.

KRI Kerapu 812. (Foto: Koarmabar)

Karena curiga, KRI Kerapu mendekati dua kapal yang belakangan diketahui bernama KM Azizah dan KM Harapan Baru itu. Kecurigaan KRI Kerapu bertambah lantaran KM Azizah dan KM Harapan Baru tiba-tiba menambah kecepatan menuju ke arah utara perairan berbatasan Karang Unarang.

JAWA POS

Program 100 Hari Kemhan Mencapai Target 100 Persen

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

2 Februari 2010, Jakarta -- Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) memastikan program 100 hari telah mencapai 100 persen dan berjalan sesuai yang diharapkan pada 28 Januari 2010 bertepatan dengan 100 hari berjalan Kabinet Indonesia Bersatu ke II. Dari keenam program 100 hari Kemhan yang telah direncanakan, dapat terpenuhi sesuai dengan target - target yang ditetapkan.

Keenam program Kemhan tersebut meliputi, penyusunan konsep kebijakan khusus penetapan wilayah perbatasan dan pulau terluar, merumuskan remunerasi prajurit, merumuskan tindak lanjut proses pengalihan bisnis TNI, memantapkan perumusan legislasi yang telah ditetapkan dalam prolegnas, memantapkan kebijakan khusus di wilayah perbatasan, terdepan dan terluar melalui pemberian tunjangan khusus bagi penjaga perbatasan dan revitalisasi industri pertahanan.

Pada program pertama, Kemhan telah menyusun konsep kebijakan khusus penetapan wilayah perbatasan dan pulau terluar melalui kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu rapat interdept dan dalam hal ini telah tercapai 100%. Kemudian program kedua yaitu merumuskan Remunerasi prajurit melalui kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu proses pelaporan Reformasi Birokrasi Kemhan mencapai final dan dalam hal ini telah tercapai 100 %.

Sedangkan program yang ketiga, yaitu merumuskan tindak lanjut proses pengalihan bisnis TNI melalui kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain posisi Permenkeu saat ini sudah final di Menkeu dan dalam hal ini telah tercapai 100 %.
Keempat, memantapkan perumusan legislasi yang telah ditetapkan dalam prolegnas melalui kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain telah diselesaikannya penyempurnaan draft RUU tentang Peradilan Militer versi pemerintah, telah dilaksanakan rapat antardep dalam rangka membahas konsep jawaban atas pernyataan Dewan Pers, telah diterbitkan Surat Presiden kepada DPR Nomor : R-5/Pres/ 1/2010 untuk keperluan pembahasan RUU tentang Komponen Cadangan Negara di DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama Surat Presiden Nomor: B-104-M. Sesneg/D-4/01/2010 tentang penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara dan terselenggaranya koordinasi dengan instansi terkait mengenai eksistensi RUU tentang Keamanan Nasional. dan dalam hal ini telah tercapai 100 %.

Sementara itu pada program yang kelima, memantapkan kebijakan khusus di wilayah perbatasan, terdepan dan terluar melalui pemberian tunjangan khusus bagi penjaga perbatasan sebelum Januari 2010 melalui kegiatan yang telah dilaksanakan adalah penandatanganan Surat Izin Prinsip oleh Menkeu dengan nomor : S-5/MK.02/2010 tanggal 19 Januari 2010 selanjutnya naskah Perpres akan diajukan ke Presiden dengan surat Menpan nomor B/228/M-PAN-RB/1/2010 tanggal 26 Januari 2010. dan dalam program ini telah tercapai 100 %.

Dan terakhir yang keenam, adalah revitalisasi industri pertahanan melalui kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain penyusunan Perpres KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan), penyusunan Master Plan Industri Pertahanan TA. 2010-2025 dan pembuatan Prosiding Workshop Nasional. Dalam hal ini telah tercapai 100 %.

DMC