Tuesday, January 12, 2010

TNI AU mantapkan perampingan pesawat

F-16A/B yang dimiliki TNI AU dalam suatu misi. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates menawarkan RI enam F-16 C/D, satu unitnya US$30. Saat bertemu timbalannya Menhan Indonesia Juwono Sudarsono di Jakarta, 25 Februari 2008. (Foto: TNI AU)

12 Januari 2009, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Madya TNI Imam Sufaat mengatakan, pihaknya sedang memantapkan perampingan tipe pesawat terkait kekuatan pokok minimum (minimum essential force/MEF).

"Sudah kita jalankan secara bertahap, dan akan kita mantapkan," katanya. Perampingan tipe pesawat itu, tambahnya, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kesiapan dari masing-masing alutisista (alat utama sistem senjata).

"Perampingan tidak serta merta dilakukan begitu saja. Contohnya, kita punya rencana meniadakan OV-10 Bronco, helikopter Twinpack, dan Hawk MK53. Itu tidak bisa dihilangkan begitu saja, ada beberapa pertimbangan yang diperlukan," ujarnya.

Selain OV-10F Bronco yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun, ada C-212 Aviocar, F-27 Troopship, S-58T Twinpack dan Hawk MK53 serta C-130B yang akan di-round down sejalan umur pesawat itu sendiri.

Di sektor pesawat angkut kelas berat, TNI AU akan mengurangi jenis varian Hercules yang digunakan selama ini menjadi varian tipe B, untuk heli Super Puma L1 dan Puma akan dihilangkan dan digantikan perannya oleh Super Puma L2.

Sedangkan untuk pesawat tempur, katanya, dengan perampingan dari 25 tipe menjadi 18 tipe pesawat serta penambahan F-16 dan Sukhoi Su-27/30 diharapkan biaya pemeliharaan dan perawatan bisa dihemat.

Ia menegaskan, selain merampingkan tipe pesawat untuk menghemat biaya pemeliharaan dan perawatan pihaknya juga akan memfokuskan pengadaan pesawat dan suku cadang yang sudah dapat diproduksi olehindustri pertahanan dalam negeri.

"Seperti pesawat intai CN-235 dan helikopter Super Puma...kan sudah dapat dibuat PT Dirgantara Indonesia," pungkasnya.

WASPADA

Skuadron 1/Bronco Malang akan Miliki Pesawat Super Tucano

Embraer Super Tucano. (Foto: Embraer)

12 Januari 2009, Mataram -- Skuadron 1/Bronco Flight yang bermarkas di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur akan memiliki pesawat baru, karena TNI AU akan membeli 16 pesawat Super Tucano buatan Embraer Brasil untuk menggantikan pesawat tempur taktis OV-10 Bronco North American Rockwell.

"Sudah diputuskan di Mabes TNI AU untuk mengganti pesawat yang tadinya menggunakan Bronco OV-10 dengan Super Tucano sebanyak 16 unit atau untuk kebutuhan satu skuadron tempur," kata Panglima Komando Operasional Angkatan Udara (Pangkoopsau) II Marsekal Muda TNI Yushan Sayuti, di Mataram, Selasa.

Ia mengemukakan hal itu setelah memimpin acara acara serah terima jabatan Danlanud Rembiga dari Letkol Pnb I Made Susila Adnyana kepada Letkol Pnb Antariksa Anondo.

Sayuti mengatakan pergantian pesawat itu sudah direncanakan sejak 2007, namun baru akan terealisasi tahun ini setelah pemerintah memberikan dukungan anggaran.

"Upaya pergantian OV-10 Bronco itu sedang dalam proses di Departemen Pertahanan, mudah-mudahan segera terealisasi sesuai jumlah yang ditetapkan," ujarnya.

Pesawat OV-10F (varian OV-10 khusus untuk TNI-AU) itu memang tergabung dalam Skadron 1/Bronco Flight yang bermarkas di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur.

ANTARA JATIM

Akan Ada Apron Pesawat Tempur di BIL

F-5 Tiger TNI AU.

12 Januari 2010, Mataram -- TNI Angkatan Udara (AU) memprogramkan apron untuk pesawat tempur di kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL) yang terletak di Dusun Slanglit, Desa Tana Awu, Kecamatan Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kami akan bangun apron untuk pesawat tempur di BIL karena ada tanah seluas 12 hektar yang diperuntukkan TNI AU," kata Panglima Komando Operasional Angkatan Udara (Pangkoopsau) II Marsekal Muda (Marsda) TNI Yushan Sayuti, usai memimpin acara serah terima jabatan Danlanud Rembiga, di Mataram, Selasa.

Jabatan Danlanud Rembiga diserahterimakan dari Letkol Pnb I Made Susila Adnyana kepada Letkol Pnb Antariksa Anondo yang disaksikan sejumlah pejabat antara lain Kapolda NTB Brigjen Polisi Arief Wahyunadi dan Wakil Gubernur NTB H. Badrul Munir.

Ia mengatakan keberadaan bandara internasional itu dimaksudkan untuk mendukung peningkatan perekonomian di wilayah NTB sehingga TNI AU pun berkewajiban mendukungnya. TNI AU juga akan mengambil bagian di kawasan BIL untuk mendukung visi dan misi Departemen Perhubungan dan pemerintah daerah.

"Akan ada pembangunan ’base ops’ di sana (BIL - red) dan apron untuk pesawat tempur karena lahan yang disediakan untuk kami relatif cukup," ujarnya.

Marsda Sayuti mengatakan para pihak terkait dari Departemen Perhubungan, PT Angkasa Pura I dan Mabes TNI AU tengah membicarakan mekanisme pemanfaatan areal seluas 12 hektare yang dijatahkan untuk TNI AU di kawasan BIL.

"Suatu pangkalan udara otomatis akan dilengkapi berbagai fasilitas termasuk pesawat tempur jika pangkalan itu digunakan sebagai daerah operasional," katanya.

Lanud Rembiga yang ada di wilayah NTB merupakan pangkalan alternatif operasional meskipun pernah digunakan untuk Operasi Badik pada 2008.

"Karena BIL berorientasi peningkatan ekonomi dan TNI AU harus ada di sana maka akan ada peningkatan fasilitas untuk Lanud Rambiga yang membawahi ’base ops’ di BIL," ujarnya.

KOMPAS.com

Sistem Pertahanan Negara Yang Pro Kesejahteraan


12 Januari 2010, Jakarta -- Dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2010, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan arah kebijakan pertahanan menuju kepada Sistem Pertahanan Negara yang Pro Kesejahteraan sebagai berikut ; Pertama, mengoptimalkan perhatian kepada perumusan dan implementasi berbagai regulasi dan kebijakan Pertahanan Negara yang diamanatkan oleh UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Kedua, mengintensifkan peran industri pertahanan sebagai bagian kekuatan ekonomi nasional untuk mendukung TNI dan instansi pemerintah lainnya serta mampu memasok pasar luar negeri. Ketiga, memantapkan soliditas dan kerjasama antara Kementerian Pertahanan dengan TNI dan mengembangkan jaringan kerja sama lintas Kementerian, non Kementerian dan simpul eksternal untuk tercapainya misi Pertahanan Negara. Keempat, mengembangkan pola pengelolaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.

Hal tersebut disampaikan Menhan pada Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2010 yang dilaksanakan Selasa (12/1) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Rapim berlangsung selama satu hari dan dihadiri sejumlah pimpinan di lingkungan Dephan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Turut Mendapingi Menhan antara lain, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, Wamenhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Staf Angkatan Laut Laksdya TNI Agus Suhartono, SE. dan Masrdya TNI Imam Sufaat dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Johanes Suryo Prabowo.

Melalui Rapim Kemhan 2010 ini dimaksudkan untuk menguraikan arah kebijakan Menteri Pertahanan dalam menyelenggarakan manajemen pertahanan negara dihadapkan pada situasi yang masih diwarnai dengan berbagai keterbatasan. Sedangkan tujuannya adalah agar penyelenggaraan pertahanan Negara dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM 2010-2014 maupun Renja Dephan TA. 2010.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan, berpedoman pada Arah Kebijakan Pertahanan, sasaran akan yang dicapai dalam penyelenggaraan pertahanan Negara tahun 2010 meliputi ; Terealisasinya peraturan dan produk strategis sebagai landasan dan pedoman bagi pelaksanaan dan manajemen Pertahanan Negara. Terimplementasikannya kebijakan strategis dari semua aspek yang berkaitan peran tugas dan fungsi Pertahanan Negara. Terkelolanya anggaran peratahan dengan perencanaan berjenjang yang konsisten dan pelaksanaan yang terkendali dengan mempedomani peraturan perundang-undangan. Terwujudnya pengelolaan industri pertahanan yang solid dan mendukung kebutuhan TNI dan instansi pemerintah lainnya. Terealisasikannya berbagai permasalahan yang belum tuntas di tahun 2009 (recidual matters). Terformulasikannya kebijakan terintegrasi pengelolalaan di wilayah perbatasan dan pulau terluar sebagai lini depan Pertahanan Negara. Terselenggaranya pola pengawasan sejak awal sampai paska kegiatan.

Beberapa penekanan Menhan dalam Rapim Kementerian Pertahanan Tahun 2010 ini, Pertama, kembangkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan supervisi bagi terselenggaranya fungsi pertahanan Negara secara efektif, Kedua, kepada para pejabat perumus kebijakan agar menindaklanjuti kebijakan ini dengan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) sesuai bidang masing masing.

Sebagai Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro dalam hal ini bertugas membantu Presiden dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pertahanan Negara yang meliputi kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan Sumber Daya Nasional (SDN) serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan komponen kekuatan pertahanan lainnya.

Diketahui sebelumnya bahwa tahun 2009 merupakan tahun terakhir dari Restra Hanneg 2005-2009 yang ditandai dengan terlaksananya pengadaan beberapa Alutsista untuk TNI AD, AL dan AU yang dapat menambah kemampuan dan kesiapan TNI dalam menghadapi setiap acaman. Namun belum seluruh program dalam Renstra Hanneg 2005-2009 dapat terselesaikan sehingga harus dilanjutkan pada tahun 2010 dan Renstra berikutnya. Pembangunan di bidang sistem dan metoda serta bidang personel secara berkesinambungan juga dilaksanakan untuk mendukung program reformasi birokrasi. Penyelenggaraan manajemen dalam mengelola sumber daya pertahanan semakin tertata dengan baik sehingga telah mampu meningkatkan penilaian BPK dari opini Disclaimer menjadi “Wajar Dengan Pengecualian”.

Sedangkan pada tahun 2010 merupakan tahun awal dari RPJMN 2010-2014, berbagai ancaman, tantangan, gangguan maupun hambatan masih akan tetap harus dihadapi oleh pemerintah yang baru terbentuk termasuk Departemen Pertahanan sebagai salah satu pengemban fungsi pertahanan Negara. Untuk mengatasi berbagai kemungkinan tersebut diperlukan kebijakan Menteri Pertahanan tahun 2010 yang berkaitan dengan peningkatan berbagai aspek manajerial di bidang strategi, legislasi, penganggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana dan pengelolaan potensi pertahanan.

Beberapa kebijakan Menteri Pertahanan Tahun 2010 antara lain, mengenai Minimum Essential Force (MEF), Kebijakan Penyelenggaran Pertahanan Negara, Penuntasan Proses Legislasi dan Regulasi serta Implementasinya, Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Kerjasama Internasional, Perencanaan dan Penganggaran, Reformasi Birokrasi, Industri Pertahanan, Tidak Lanjut Pengambilan Aktivitas Bisnis TNI, Universitas Pertahanan (Unhan), Kesejahteraan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pertanggungjawaban Keuangan dan Barang Milik Negara dan Pengawasan.

Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam sambutannya mengatakan, dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis dan tantangan tugas yang semakin berat, TNI telah menyusun Program Pembangunan Kekuatan yang diselaraskan dengan RPJMN 2010-2014 dan Kebijakan Menhan RI tahun 2010.

Penjelasan menhan tentang refleksi tahun 2009 dan kebijakan Menhan tahun 2010 ini, menurut Panglima TNI akan dijadikan acuan pembahasan pada Rapat Pimpinan TNI tahun 2010, guna menyusun Renstra TNI 2010-2014 dan Rencana Kerja TNI tahun 2010.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Panglima TNI, prioritas yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2010 antara lain pertama, melanjutkan program pembangunan kekuatan TNI berupa pembentukan satuan baru dan peningkatan status satuan untuk mencapai Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essential Forces (MEF). Kedua, Modernisasi Alutsista untuk memantapkan dan mengembangkan kekuatan Matra Darat, laut dan Udara. Ketiga, meningkatkan profesionalisme personel.

Berkaitan dengan modernisasi Alutsista TNI, Panglima TNI mengungkapkan bahwa TNI sebagai pengguna atau user mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan untuk menggunakan produksi industri pertahanan dalam negeri.

Menurut Panglima TNI, kebijakan tersebut amat strategis, karena di satu sisi akan dapat mengurangi bahkan bila mungkin meniadakan ketergantungan dengan industri pertahanan Negara lain. Sedangkan pada sisi yang lain, akan terbuka peluang untuk melakukan proses percepatan dan peningkatan alih dan penguasan teknologi, sekaligus profesionalisme prajurit.

DMC

Mayjen TNI Budiman Jabat Pangdam IV/Diponegoro

KSAD Jenderal TNI George Toisutta (tengah) saling berjabat tangan dengan pejabat baru Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Budiman (kanan), dan pejabat lama Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Haryadi Soetanto (kiri), usai upacara sertijab Pangdam IV/Diponegoro di lapangan parade Kodam IV/Diponegoro, di Semarang, Jateng, Selasa (12/1). Mayjen TNI Budiman sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Militer Kepresidenan, sementara Mayjen TNI Haryadi Soetanto selanjutnya akan menempati jabatan barunya sebagai Asisten Operasi KSAD. (Foto: ANTARA/R. Rekotomo/Koz/hp/10)

12 Januari 2009, Semarang -- Mayor Jenderal TNI Budiman resmi menjabat Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IV/Diponegoro menggantikan Mayjen TNI Haryadi Soetanto yang dipromosikan menjadi pejabat Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat.
Upacara serah terima jabatan Pangdam IV/Diponegoro dilaksanakan di lapangan parade Kodam IV/Diponegoro Semarang, Selasa, dengan pimpinan upacara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta.

Dalam amanatnya, KSAD mengatakan bahwa mutasi dan pergantian pimpinan dalam suatu organisasi militer merupakan hal biasa terjadi, sebagai bagian dari dinamika organisasi serta bertujuan untuk pembinaan satuan dan personel yang bersangkutan.

"Alih tugas dan jabatan serta alih daerah penugasan merupakan bagian dari upaya mengembangkan kemampuan personel dalam dimensi kepemimpinan, manajerial, dan profesionalisme keprajuritan," katanya.

Sehingga diharapkan, kata dia, para perwira angkatan darat dapat membangun wawasan berpikir, memperluas pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas serta tanggungjawab yang diemban.

"Selain itu, melalui serah terima jabatan ini akan memacu semangat dan kreativitas sehingga melahirkan ide serta pemikiran baru dalam pengabdian yang terbaik bagi kemajuan bangsa, negara, dan Angkatan Darat," ujarnya.

KSAD menjelaskan, Kodam IV/Diponegoro mengemban tugas dan fungsi yang penting dan strategis terkait pengembangan dan pemantapan potensi pertahanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut KSAD, di dua daerah ini memiliki suatu kekhasan yang harus dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pembinaan potensi pertahanan agar menjadi kekuatan yang setiap saat siap sedia menangkal ancaman dari dalam maupun luar negeri.

"Salah satu kekhasan yang ada wilayah ini adalah kultur Jawa yang mengandung nilai-nilai tinggi di kehidupan bermasyarakat dan harus dimengerti serta dipahami oleh seluruh prajurit Kodam IV/Diponegoro," katanya.

KSAD menyebutkan, pembinaan teritorial di wilayah Kodam IV/Diponegoro juga harus semakin digiatkan dan diberdayakan bersama komponen bangsa yang lain untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan.

"Hal ini penting saya ingatkan karena keberhasilan dan prestasi Kodam IV/Diponegoro selama ini diperoleh dan diraih dengan adanya dukungan dari seluruh komponen masyarakat," ujarnya.

Terkait dengan itu, lanjut dia, kepada seluruh prajurit dan warga Kodam IV/Diponegoro, KSAD memerintahkan untuk membangun dialog, berinteraksi serta berkomunikasi yang lebih baik dengan semua lapisan masyarakat.

"Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta hubungan yang sinergi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan ini, KSAD juga menekankan kepada prajurit agar terus berkoordinasi secara harmonis dengan pihak-pihak terkait dengan dilandasi sikap saling pengertian dan berperan sesuai fungsi masing-masing.

"Kedepannya, Kodam IV/Diponegoro harus lebih memantapkan diri di bidang pembinaan internal dan eksternal secara konseptual, terpadu serta berkelanjutan untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu dan menghambat proses pembangunan.

Upacara serah terima jabatan Pangdam IV/Diponegoro dihadiri sejumlah pejabat penting di Provinsi Jawa Tengah, antara lain Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Kapolda Jateng Irjen Pol Alex Bambang Riatmodjo, Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Salman Maryadi, dan Ketua DPRD Jateng Murdoko.

Pada akhir upacara digelar demontrasi bela diri dari berbagai jajaran Kodam IV/Diponegoro yang kemudian ditutup dengan defile pasukan dan kendaraan peserta upacara.

ANTARA JATENG

KSAD: Segera Dibentuk Kodam di Kalbar


12 Januari 2009, Semarang -- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta menyatakan pada tahun 2010 ini akan segera dibentuk Komando Daerah Militer (Kodam) di Provinsi Kalimantan Barat.
"Berdasarkan permintaan masyarakat dan hasil kajian secara menyeluruh oleh TNI Angkatan Darat maka pembentukan Kodam akan segera dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat," kata KSAD usai upacara serah terima jabatan Pangdam IV/Diponegoro dari Mayjen TNI Haryadi Soetanto kepada Mayjen TNI Budiman, di lapangan Makodam IV/Diponegoro Semarang, Selasa.

Mengenai pembentukan Kodam di wilayah lain, KSAD mengatakan hal tersebut masih terus dikaji termasuk di wilayah Papua.

Menurut KSAD, di Kodam IV/Diponegoro sendiri juga masih terus dilakukan pengkajian mengenai apakah Kodim dan Korem yang ada selama ini sudah cukup atau perlu dibentuk lagi.

Ia menjelaskan, setelah dilakukan pengkajian secara mendalam, hasilnya kemudian akan diserahkan kepada masyarakat.

"Jadi masyarakat yang menentukan, bukan kami (TNI Angkatan darat, Red)," katanya.

Menurut KSAD, selama ini ada salah persepsi di dalam masyarakat, yakni hal-hal yang seharusnya berlaku untuk internal TNI Angkatan Darat selalu dicampuri dan disoroti oleh pihak atau orang luar.

"Seharusnya kalau mau menyoroti kinerja kami, bersamalah dengan kami. Kritisi dan nasehatilah kami agar kami lebih arif dan bijaksana," ujarnya.

Dengan kata lain, lanjut KSAD, kalau ada yang mengkritik dan memberi masukan pada kami maka yang bersangkutan harus mengalami hal yang sama seperti yang kami.

"Jangan hanya melihat dari luarnya saja," katanya.

Ia menambahkan, pembaruan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di TNI Angkatan Darat telah diprogramkan oleh pemerintah.

"Semoga dalam waktu dekat dapat terealisasi, namun hal itu tidak bisa sekaligus dilakukan melainkan secara bertahap karena prioritas tetap pada kesejahteraan masyarakat," ujar mantan Panglima Kostrad.

ANTARA JATENG

TNI AU Akan Beli 16 Pesawat Super Tucano

Embraer EMB-314 Super Tucano. (Foto: EMBRAER defense systems)

12 Januari 2010, Mataram -- TNI AU akan membeli 16 pesawat Super Tucano buatan Embraer Brasil untuk menggantikan pesawat tempur taktis OV-10 Bronco North American Rockwell.

"Sudah diputuskan di Mabes TNI AU untuk mengganti pesawat yang tadinya menggunakan Bronco OV-10 dengan Super Tucano sebanyak 16 unit atau untuk kebutuhan satu skuadron tempur," kata Panglima Komando Operasional Angkatan Udara (Pangkoopsau) II Marsekal Muda TNI Yushan Sayuti, di Mataram, Selasa.

Ia mengemukakan hal itu usai memimpin acara acara serah terima jabatan Danlanud Rembiga dari Letkol Pnb I Made Susila Adnyana kepada Letkol Pnb Antariksa Anondo.

Sayuti mengatakan pergantian pesawat itu sudah direncanakan sejak 2007 namun baru akan terealisasi di tahun ini setelah pemerintah memberikan dukungan anggaran.

"Upaya pergantian OV-10 Bronco itu sedang dalam proses di Departemen Pertahanan, mudah-mudahan segera terealisasi sesuai jumlah yang ditetapkan," ujarnya.

Pesawat OV-10F (varian OV-10 khusus untuk TNI-AU) itu tergabung dalam Skadron 1/Bronco Flight yang bermarkas di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur.

OV-10 Bronco adalah pesawat militer ringan berbaling-baling bermesin ganda buatan North American Rockwell sebagai pesawat serang ringan dan pesawat angkut ringan.

Pesawat ini dikembangkan pada 1960-an sebagai pesawat khusus untuk pertempuran COIN (Counter-Insurgency) atau antigerilya yang mampu terbang pada kecepatan sekitar 560 km/jam, memuat bahan peledak eksternal seberat 3 ton, dan mampu terbang tanpa henti selama 3 jam atau lebih.

Sementara pesawat Super Tucano buatan Embraer Brasil dioperasikan oleh beberapa negara di Amerika Latin, antara lain Brasil, Kolombia, Guatemala dan Republik Dominika.

Pesawat Super Tucano juga digunakan oleh perusahaan tentara bayaran di Amerika Serikat, Blackwater.

Sebagaimana halnya OV-10 Bronco, Super Tucano juga didesain untuk serangan udara ringan, antigerilya, pesawat latih dan patroli perbatasan dengan sistem senjata dan avionik yang lebih canggih.

Sayuti juga mengungkapkan TNI AU telah memprogramkan pergantian Hawk MK-53 buatan Inggris, namun pesawat penggantinya belum ditentukan.

ANTARA News

Menhan Jerman Kunjungi Bundeswehr Fighter Squadron 74

12 Januari 2009 -- Menteri Pertahanan Jerman Karl-Theodor zu Guttenberg (kedua dari kiri) dan KASAU Jerman Aarne Kreuzinger-Janik tiba di Lanud Neuburg/Zell untuk kunjungan ke Bundeswehr Fighter Squadron 74, Senin (11/1) di Neuburg an der Donau. Mereka menggunakan pesawat angkut militer, bukan pesawat dengan pelayanan VVIP. Bundeswehr fighter squadron menyediakan pesawat terbang dan anggota staff untuk NATO Response Force. (Foto: Getty Images)



Menteri Pertahanan Jerman Karl-Theodor zu Guttenberg berdiri di depan jet tempur Panavia Tornado. (Foto: Getty Images)


Menhan Jerman berdiri di depan kokpit jet tempur Eurofighter. (Foto: Getty Images)

Menhan Jerman berbicara dengan prajurit. (Foto: Getty Images)

Monday, January 11, 2010

Hugo Chavez Sebar Tank Baru di Perbatasan Dengan Kolombia

Foto yang dirilis oleh kantor press Miraflores, Presiden Venezuela Hugo Chavez mengendarai traktor saat menuju ke stasiun televisi untuk mengisi program mingguan Alo Presidente di Cojedes, Venezuela, Senin (10/1). Sungguh suatu ironi suatu negara besar di Asia membelikan para pejabat tingginya dengan kendaraan dinas mewah seharga lebih dari 1 milyar rupiah per-unit, sedangkan untuk melengkapi satu skuadron jet tempur lengkap dengan persenjataanya tidak mampu. Sedangkan Venezuela memiliki 24 jet tempur dari jenis yang sama dan akan ditambah 24 unit lagi berikut persenjataan lengkap. (Foto: AP)

11 Januari 2009 -- Presiden Venezuela Huga Chavez mengumumkan akan menempatkan tank dan helikopter tempur yang baru dibeli dari Rusia di perbatasan dengan Kolombia.

“Kami mengharapkan kedatangan pertama tank (dari Rusia) akan dikirimkan ke Barracas (di negara bagian Barinas) untuk memperkuat brigade infantri bermotor,” ungkap Chavez pada program mingguan televisi, Alo Presidente, Minggu (10/1).

“Sebagai tambahan, helikopter serang tiba dari Rusia akan ditempatkan sepanjang perbatasan dengan Kolombia,” ungkap Presiden.

Hubungan bilateral Venezuela dan Kolombia memburuk Agustus kemarin setelah Washington dan Bogota menandatangani perjanjian mengijinkan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat melakukan operasi anti narkotika dari pangkalan militer Kolombia. Chavez mengkritik perjanjian tersebut dan mengatakan rakyat Venezuela dan Angkatan Darat bersiap untuk sebuah perang.

Kemarin Chavez menuduh pesawat intai maritim milik Amerika Serikat jenis P-3 Orion melanggar wilayah udara Venezuela sebanyak dua kali, tetapi berhasil dihalau oleh jet tempur AU Venezuela F-16A.

Presiden Chavez mendapatkan pinjaman senilai 2,2 milyar dolar dari Rusia, saat berkunjung ke Moskow pada 9 September lalu. Pinjaman ini dibelanjakan Main Battle Tank (MBT) T-72, sejumlah sistem peluncur roket Smerch, sistem pertahanan udara, termasuk S-300.

Tank T-72S versi ekspor T-72B, jenis tank yang dibeli Venezuela. (Foto: army-technology.com)

Moskow dan Caracas telah menandatangani 12 kontrak alutsista senilai 4,4 milyar dolar, terdiri dari jet tempur Sukhoi, helikopter, senapan serbu Kalashnikov. Selain itu Caracas membeli jet tempur latih/serang ringan K-8 Karakorum dari Beijing. Serta menghibahkan jet tempur Mirage F-1 ke Bolivia guna memperkuat hubungan antara Caracas dan La Paz.

Angkatan Darat Venezuela mempunyai lebih dari 80 MBT tua buatan Perancis AMX-30 serta beberapa lusin tank ringan AMX-13C. Sedangkan Kolombia tidak memiliki satuan tank menurut London-based International Institute for Strategic Studies.

RIA Novosti/@beritahankam

Rudal Astra Sukses Diuji Coba India


11 Januari 2010 – India kembali menorehkan tonggak sejarah baru dalam industri alutsista, Senin (11/1) sukses menguji coba dua Beyond Visual Range (BVR) rudal udara ke udara ASTRA buatan dalam negeri India di Integrated Test Range (ITR) di Chandipur, Orissa.

"Pengujian sukses," ungkap direktur ITR S P Dash.

Rudal ditembakan dari tempat peluncuran No. 2 di ITR pada pukul 9.45 dan 12.06 waktu setempat.


Pengujian selanjutnya diharapkan dilakukan dalam waktu dekat, setelah seluruh data pengujian dianalisa.

Sistem kompleks rudal diuji coba beberapa kali, meliputi pengujian pada navigasi, control, air frame, propulasi, dan serta sub-sistem lainya harus divalidasi dahulu menurut keterangan sumber di Defence Research and Development Organisation (DRDO) saat pengujan di ITR.

Astra merupakan rudal masa depan yang dapat mencegat sasaran pada kecepatan supersonik antara 1,2 hingga 1,4 Mach. Menurut beberapa sumber, rudal ASTRA akan dipasang di jet tempur Sukhoi Su-30MKI.

PTI/@beritahankam

Penerbang TNI-AU Berlatih Penyelamatan Basah


10 Januari 2009, Tanjung Benoa -- Sebanyak 20 penerbang tempur di lingkungan Komando Operasi TNI-AU I dan II berlatih penyelamatan basah berupa pelepasan diri dari payung udara dan evakuasi diri di perairan laut di Tanjung Benoa, Bali, Sabtu.

Latihan itu dipimpin Komandan Wing 5 Pangkalan Udara Utama TNI-AU Hasanuddin, Makassar Kolonel Penerbang Arif Mustofa didampingi Komandan Pangkalan Udara TNI-AU Ngurah Rai Letnan Kolonel Penerbang Aldrin P Mongan.

Tujuan latihan untuk penguasaan prosedur penyelamatan diri di perairan.

Menurut Mongan, seorang pilot tempur TNI-AU harus mampu bertahan dalam keadaan terburuk jika terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan pada wahana tempurnya.

Pesawat tempur modern dilengkapi dengan kursi lontar yang berfungsi melontarkan pilotnya dari kokpit jika dinilai keadaan bisa membahayakan nyawa pilot itu.

Kursi lontar itu kini didorong satu roket kecil dan parasut yang menempel pada baju terbang pilot.

Mongan mengatakan teknologi pesawat tempur sudah sangat canggih. "Alat bertahan sudah lengkap dan ada 'survival kit', jadi dia bisa bertahan dalam keadaan buruk, termasuk makanan, obat-obatan, dan alat-alat lain," katanya.

Latihan bernama "Escape, Eject, and Survival Exercise 2010" itu bertujuan untuk melatih penguasaan terhadap mekanisme bertahan dan melepaskan diri dari kesulitan yang timbul jika pilot harus melontarkan diri dari pesawat tempurnya.

Pada praktiknya, pilot-pilot tempur dari Skuadron Udara 3, Skluadron Udara 11, Skuadron Udara 14, dan Skuadron Udara 15 dinaikkan ke udara memakai wahana "parasailing" yang dioperasikan oleh operator berpengalaman.

Sebelumnya, pilot-pilot itu memakai baju penerbang, jaket keselamatan, dan pelampung yang telah terkembang. "Harness" yang dipakai untuk mengaitkan diri dengan tali penarik parasut itu sendiri memakai tipe yang serupa dengan yang dikenakan pilot pada pesawat F-16 "Fighting Falcon".

Tugas utama pilot dalam latihan itu adalah mendarat di perairan laut secara aman setelah menarik tuas pengungkit yang menempelkan dirinya melalui "harness" dengan parasutnya.

"Pada praktik sebenarnya, kami tetap harus memakai helm tempur, pistol, dan perlengkapan standar penerbang lain dalam situasi darurat seperti itu. Diupayakan sebelum menyentuh air, parasut sudah terlepas pada ketinggian paling aman yang memungkinkan," kata Kapten Bambang Baskoro, penerbang di Skuadron Udara 3 yang dalam kesehariannya menerbangkan pesawat tempur Sukhoi Su-27 dan Su-30 buatan Rusia.

Menurut dia, secara prinsip proses keluar dari pesawat tempur memakai kursi lontar relatif sama di seluruh pesawat tempur.

"Keberhasilan proses pelepasan diri dari parasut seperti yang dilatihkan pada saat ini adalah penentuan waktu dan ketenangan diri. Tetapi tidak mustahil parasut dan talinya malah membelit pilot di air," katanya.

ANTARA Bali

Dankolat Armabar Buka Latihan ATNP

11 Januari 2010, Jakarta -- Komandan Komando Latihan (Dankolat) Armada RI Kawasan Barat (Armabar), Kolonel Laut (P) R. Achmad Rivai, membuka pelatihan Allied Tactical Naval Positioning (ATNP) dalam suatu upacara pembukaan di Kolat Armabar, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Senin (11/1).

Dankolat mengatakan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akhir-akhir ini dengan segala perkembangannya tidak akan lepas dari kehidupan manusia dalam memenuhi tuntutan berbagai kebutuhannya.

Hal ini ditandai dengan kemudahan-kemudahan yang telah didapatkan manusia melalui pemanfaatan teknologi, bahkan secara perlahan manusia sudah terasa tergantikan oleh mesin-mesin yang diciptakan berdasarkan kemajuan teknologi dan saat ini.

Mencermati hal ini sebagai personel pengawak TNI AL yang dikenal dengan alutsistanya heavy material dan heavy technology juga tidak akan lepas dari tuntutan untuk mampu beradaptasi didalamnya, karena perkembangan dan kemajuan teknologi tidak bisa lagi dihindari.

Allied Tactical Naval Positioning merupakan salah satu fasilitas latihan TNI AL yang baru dan dirancang bangun untuk meningkatkan kemampuan prajurit mengaplikasikan kemampuan taktis di lapangan yang disimulasikan, lebih khusus dalam pemahaman prosedur taktis menggunakan Allied Tactical Prosedur (ATP), dihadapkan dengan pengolahan dan pengendalian atau manuver KRI yang harus dilakukan disamping kemampuan-kemampuan lainya.

Adapun tujuan latihan kali ini berbeda dengan latihan sebelumnya, di mana pelatihan ATNP lebih diutamakan kepada melatih peserta pelatihan selain untuk mengawaki atau menjadi operator juga disiapkan untuk menjadi pelatih.

Latihan ANTP dilaksanakan selama lima hari, diikuti oleh lima belas peserta terdiri dari sepuluh orang perwira dan lima orang bintara yang merupakan perwakilan dari Diskomlek Armabar, Satfib Armabar, Satkor Armabar dan Satban Armabar.

Pangarmabar Tinjau Latihan ATNP

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar), Laksamana Muda TNI Marsetio, MM., meninjau Allied Tactical Naval Positioning (ATNP) di Komando Latihan Koarmabar (Kolatarmabar).

ATNP merupakan salah satu fasilitas latihan TNI Angkatan Laut yang baru dan dirancang bangun untuk meningkatkan kemampuan prajurit mengaplikasikan kemampuan taktis dilapangan yang disimulasikan, lebih khusus dalam pemahaman prosedur taktis menggunakan Allied Tactical Prosedur (ATP) dihadapkan dengan pengolahan dan pengendalian atau manuver Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) yang harus dilakukan disamping kemampuan-kemampuan lainya.

ATNP ini merupakan gabungan dari sistem mesin sandi generasi elektronika dan mesin auto plotter atau yang lebih dikenal dengan sebutan Electronic Chart Display and Information Syatem. Sistem ini memberikan kemudahan dalam tata cara bernavigasi dan berkomunikasi.

Dalam kunjungan ini Pangarmabar disertai oleh Kepala Staf Koarmabar (Kasarmabar) Laksamana Pertama TNI Hari Bowo, Asisten Logistik (Aslog) Pangarmabar Kolonel Laut (T) Ir. Bambang Nariyono Komandan Kolatarmabar Kolonel Laut (P) R. Achmad Rivai, Senin (11/1).

Dispenarmabar/POS KOTA

Buku Kopassus untuk Indonesia; Rahasia Pasukan Komando

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerika prajurit KOPASSUS saat berkunjung ke Markas Besar KOPASSUS. (Foto: AP)

11 Januari 2009 -- Wanita itu bukan tentara. Gaya pakaiannya juga santai. Turun dari mobil New Honda City metalik, dia disambut hormat oleh prajurit Kopassus. ”Mbak Esti ini sudah kami anggap bagian dari keluarga,” kata Letkol Farid Makruf yang menyambut Esti di Markas Komando Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur Kamis lalu (7/1).

Siang itu suasana sekitar Kesatrian Kopassus agak lengang. Sebab, pada jam dinas, semua prajurit sibuk dengan tugas masing-masing. ”Sebelum mengenal mereka, saya benar-benar awam dengan dunia militer,” kata Esti yang sengaja berkunjung ke Kopassus untuk menemui JPNN.

Nama lengkapnya Erastiani Asikin Natanegara. Bersama penulis lain, Iwan Santosa, mereka diberi kepercayaan penuh oleh Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus untuk menulis buku yang mulai beredar tiga minggu lalu itu. ”Buku ini adalah buku resmi Kopassus pertama yang ditulis sipil dan untuk umum,” kata Letkol Farid yang ikut berbincang. Farid adalah alumnus Akmil 1991 yang juga menjadi salah satu narasumber buku. Mantan kepala staf pribadi (Kaspri) Danjen Kopassus itu juga menjadi anggota tim penyusun buku bersama 16 orang lainnya.

Menurut Farid, Kopassus sengaja meminta orang luar agar tulisannya objektif. ”Mbak Esti ini mulai nul puthul. Kita memang buka apa adanya. Kalau mau ditulis jelek, ya tulis saja,” kata perwira asal Madura itu. Isi buku setebal 345 halaman itu memang blak-blakan. Misalnya, cerita seorang anggota Sandhi Yudha Kopassus yang bertugas sebagai intelijen Kopassus saat masa darurat militer di Aceh pada 2003. Sersan Badri (nama samaran, red) bertugas untuk masuk ke lingkaran utama Gerakan Aceh Merdeka.

Untuk menyukseskan misinya, Badri harus menyamar sebagai pedagang durian dari Medan. Berselang setahun, sendirian, Badri menembus akses untuk mendapat kepercayaan anggota GAM. ”Saat paling sulit, saat dia diminta pimpinan GAM melindungi istrinya dari kejaran pasukan TNI. Selama tiga bulan, Badri harus mencari tempat kos yang aman dari kejaran TNI yang sebenarnya temannya sendiri,” katanya.

Agar jaringan intelijen sempurna dan tidak bocor, Badri tidak pernah diketahui identitasnya sebagai anggota Kopassus kecuali oleh beberapa pimpinan operasi. Meski menyamar sebagai pedagang durian, Badri menggunakan kesempatan itu untuk menyabot senjata-senjata GAM. ”Misalnya, alat pembidik pada senapan-senapan GAM sengaja digeser agar tembakan mereka melenceng atau tidak tepat sasaran,” katanya.

Kisah lain yang juga sengaja dibuka Kopassus adalah tim Kopassus yang bertugas mengamankan kerusuhan Ambon pada Januari 2001. Mereka bertugas di tengah-tengah kelompok Merah (Nasrani) dan kelompok Putih (muslim). Namun, ternyata, sumber kerusuhan adalah sniper (penembak jitu) gelap yang memprovokasi serangan.

Narasumber dalam kisah itu adalah Wakil Asisten Intelijen Kopassus Letkol Nyoman Cantiasa yang saat itu masih berpangkat kapten. Kebetulan Nyoman pernah menceritakan kisahnya secara singkat kepada JPNN beberapa bulan lalu saat tak sengaja bertemu di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Dalam buku itu, dikisahkan bahwa Nyoman memerintahkan beberapa anggota tim untuk mencari asal sniper yang menembak di malam hari. Ternyata, para perusuh itu bersembunyi di Hotel Wijaya II Ambon. Mereka juga menyadap saluran HT pasukan Nyoman. Bahkan, kata sandi Nyoman saat itu yakni Arjuna 2 juga diketahui.

Berdasar penghitungan matang, Nyoman akhirnya memerintahkan tim dengan seizin Pangdam Pattimura (saat itu dijabat Mayjen M. Yasa) menyerbu Hotel Wijaya. Terjadi baku tembak selama dua jam sebelum seluruh sniper dilumpuhkan. Mereka berhasil menyita beragam senjata, seperti AK 101, AK 102, SKS, MK1, SS1 , M16, dan US Karabine 30 mm.

Selain Aceh dan Ambon, Kopassus membuka kisah di balik operasi-operasi di Papua, Timor Leste (dulu Timor Timur), dan berbagai lokasi lain di Indonesia. Tidak khawatir strategi Kopassus bocor ke tangan intelijen asing? Menurut Farid, kekhawatiran selalu ada. ”Tapi, ibarat memasak nasi goreng. Bumbunya tidak semua orang tahu, tapi hasilnya enak. Jadi, secara detail teknisnya masih kami tutupi,” kata Farid yang sekarang menjabat kepala penerangan Kopassus itu.

Tanpa bermaksud sombong, kata Farid, Kopassus mempunyai kemampuan intelijen dan antiteror yang bisa diandalkan. ”Rata-rata pembebasan sandera hanya butuh tiga menit. Di Woyla dulu juga cukup tiga menit,” katanya.

Saat ditanya tentang operasi Densus 88 di Temanggung yang butuh waktu 17 jam untuk meringkus Ibrohim, otak peledakan Ritz-Carlton, Farid menggeleng. ”Kami tidak mau mengomentari keahlian orang lain. Cukuplah masyarakat yang menilai dengan buku. Kalau memang Kopassus jelek, ya, silakan dianggap jelek. Apa pun itu kami bangga bertugas demi negara. Itu kehormatan komando,” kata perwira yang pernah dikirim ke Sierra Leone, Afrika, itu.

Masih banyak kisah lain yang ditulis Esti. Misalnya, proses perekrutan anggota Kopassus yang ketat. Seorang prajurit yang bisa diterima Kopassus harus bisa berlari 12 menit dengan jarak tempuh minimal 2.800 meter. Lalu pull up 12 kali, push up 40 kali minimal dalam satu menit, sit up 40 kali minimal dalam satu menit, renang dasar 50 meter dan tidak takut ketinggian lebih dari 15 meter.

Setelah itu mereka harus ikut seleksi psikologi dan jika lolos harus menjalani pendidikan komando selama tujuh bulan. Pelatihan itu sangat berat. ”Mereka punya istilah kaki tomat, yakni kaki yang melepuh karena harus long march dari Bandung ke Cilacap jalan kaki dengan jarak tempuh 500 kilometer selama 10 hari dengan beban perorangan 30 kg di pundak,” kata Esti.

Kisah-kisah kegalakan pelatih juga dideskripsikan. Misalnya, galaknya Kapten Encun di Pusat Pendidikan Kopassus Batujajar. Encun yang ahli melempar pisau komando itu sudah melatih spesialisasi komando 26 tahun. ”Semua pohon randu di Batujajar tidak ada yang selamat. Semua dibabat habis untuk latihan lempar pisau,” katanya.

BATAM POS

KSAU: Penggantian Pesawat Tempur Mk-53 Mendesak

Hawk MK-53.

11 Januari 2010, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Madya TNI Imam Sufaat menegaskan, penggantian pesawat tempur Hawk MK-53 mendesak dilakukan.

"Kami akan ajukan lagi ke Kementerian Pertahanan," katanya, ketika dikonfirmasi ANTARA usai usai memimpin serah terima jabatan Komandan Komando Pendidikan Angkatan Udara (Kodikau) dari Marsekal Muda TNI Sukirno kepada Marsekal Pertama TNI Daryatmo di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, pada 2008 dan 2009 pihak TNI Angkatan Udara telah mengajukan pengggantian pesawat Hawk MK-53 dan OV-10 Bronco.

"Untuk OV-10 Bronco sudah disetujui, tinggal penggantian MK-53 yang belum kelar pembahasannya dan akan kami ajukan lagi," ungkap Imam.

Untuk pengganti MK-53, TNI AU mengaku masih menggodok berbagai jenis pesawat. Setidaknya terdapat lima alternatif, yakni, L-159B dari Republik Ceko, Yak-130 dari Rusia, Aermacchi M346 asal Italia, Chengdu FTC-2000/JL-9 dari China, dan B-50 asal Korea.

Selain itu TNI AU juga membangun Komando Sektor (Kosek) IV Biak dengan perencanaan pembentukan tiga satuan radar Ground Control Interception (GCI) dan Radar Early Warning (EW), yang akan digelar di Saumlaki, Timika dan Merauke.

Tidak itu saja, TNI AU pada kurun tersebut akan menambah penangkis serangan udara (PSU) sebanyak empat batterey, pesawat intai dan mission tiga pesawat dan pengadaan persenjataan seperti peluru kendali, armament, dan amunisi pesawat tempur masing-masing satu paket.

Penjajakan ke beberapa negara telah dilakukan dalam rangka pengadaan pesawat, radar dan berbagai persenjataan seperti Korea Selatan, Brasil, Rusia dan Republik Ceko (untuk penggantian pesawat tempur), Perancis, Amerika Serikat dan Italia (untuk radar), Spanyol, Switzerland, Polandia, Afrika Selatan, Inggris dan Belanda (untuk PSU) serta Rusia, Yugoslavia, Afrika Selatan dan Cina untuk persenjataan.

ANTARA News

Lanud Dumatubun, Benteng Negara di Maluku Tenggara

11 Januari 2010, Tual -- Panglima Komado Operasi TNI AU (Pangkoopsau) II Marsekal Muda (Marsda) TNI Yushan Sayuti mengatakan, Pangkalan TNI AU (Lanud) Dumatubun, di Kabupaten Maluku Tenggara memegang peran penting dalam ikut menjaga keutuhan negara dan kedaulatan wilayah Indonesia di kawasan Maluku Tenggara.

Meskipun sebagai Lanud tipe D, Lanud ini tak ubahnya sebagai benteng pertahanan negara di kawasan Maluku Tenggara khususnya maupun Indonesia pada umumnya.

Saya menilai peran Lanud Dumatubun makin terasa, karena Lanud ini menjadi satu-satunya Lanud alternatif dalam mendukung pelaksanaan berbagai operasi udara, baik yang dilaksakan TNI AU maupun TNI di wilayah Maluku Tenggara, kata Pangkoopsau II.

Pernyataan tersebut disampaikan Pangkoopsau II dalam amanat tertulis yang dibacakan Kepala Staf (Kas) Koopsau II Marsekal Pertama (Marsma) TNI Boy Syahril Qomar, SE dalam upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Komadan Lanud Dumatubun, dari Mayor Nav Anang Surdwiyono kepada Mayor Nav M Irman Fathurokhman, di Lanud Dumatubun, Maluku Tenggara, Jumat (8/1).

Pangkoopsau II mengatakan, wilayah Maluku Tenggara dengan berbagai karakteristik masyarakanya yang khas serta potensi alamnya, harus dapat didayagunakan secara optimal oleh Lanud Dumatubun untuk menunjang pembangunan daerah Maluku Tenggara.

Menurut orang nomor satu di Koopsau II ini, hal itu sangat penting karena selaras dengan semangat otonomi daerah, dimana keberadaan setiap Lanud harus mampu menjadi mitra bagi Pemerinah Daerah dalam mempercepat proses pembangunan di daerahnya.

Kapen Koopsau II Mayor Sonaji Wibowo, SIP menjelaskan Komandan Lanud Dumatubun Mayor Nav M Irman Fathurohkman alumnus AAU tahun 1996, sebelumnya bertugas di Jakarta. Sementara Mayor Nav Anang Surdwiyono alumnus AAU tahun 1995 selanjutnya akan menempati pos baru di Jakarta.

Lanud Dominicus Dumatubun

Lanud Dominicus Dumatubun yang berada di Tual, Maluku Tenggara yang dulu diberi nama Pangkalan Udara Langgur Letvuan pada tahun 1951 di bawah Komandan Kapten Udara Gustom. Kemudian setelah Pembebasan Irian Barat (pengamanan/konsolidasi) mulai sejak tanggal 15 Agustus 1962 tercapailah persetujuan New York yaitu Irian Barat diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia melalui perantara PBB. Sejak saat itu hingga kini Pangkalan Udara Langgur Letvuan diganti dengan nama Pangkalan Udara Dominicus Dumatubun.

Dominicus Dumatubun adalah salah satu Kapten Udara, Kapten Pilot Pesawat pembom sedang dan ringan yaitu pesawat 11-28, B-25, dan B-26 yang dioperasikan di Ambahai, Langgur dan Letvuan pada masa Operasi Trikora dalam pembebasan Irian Barat.

Lanud Dominicus Dumatubun masih mempunyai Lapter Letvuan bekas peninggalan Jepang pada waktu Operasi Trikora pada tahun 1961 dengan keterbatasan personel maka Lapter Letvuan sudah tidak digunakan untuk penerbangan dan kini dijadikan lapangan tembak seluruh personel Lanud Dominicus Dumatubun. Latihan ini sebagai salah satu langkah menjaga aset TNI Angkatan Udara dengan tujuan melatih prajurit Angkatan Udara yang trengginas guna menjaga kesiapan TNI Angkatan Udara dalam rangka menjaga dan mengamankan wilayah udara nasional.

Pangkalan Udara Dominicus Dumatubun yang terletak di pulau Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara adalah salah satu Pangkalan TNI Angkatan Udara di jajaran Koopsau II. Pangkalan Udara ini dibangun oleh bala tentara Jepang pada tahun 1942 sebagai salah satu basis pertahanan di Kawasan Timur Indonesia, yang pada saat menjelang Operasi Trikora dalam pembebasan Irian Barat, Pangkalan Udara Letvuan (18 KM dari Langgur) dibuka kembali oleh AURI.

Pada masa Operasi Trikora, baik Pangkalan Udara Langgur maupun Pangkalan Udara Letvuan memegang peranan sangat penting karena sebagian besar pesawat tempur dan pesawat angkut berada di pangkalan ini, yang pada saat itu masih merupakan perwakilan dari Pangkalan Udara Laha atau sekarang disebut juga Lanud Pattimura yang berkedudukan di Pulau Ambon.

PELITA/TNI

Indobatt Pantau Wilayah Operasi dari Udara


10 Januari 2010, Lebanon -- Meski kondisi cuaca di Lebanon Selatan saat ini tengah memasuki musim dingin, Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-D/Unifil (Indonesian Battalion /Indobatt) di bawah pimpinan Letkol Inf Andi Perdana Kahar selaku Komandan Satgas Minggu pagi (10/01) tetap melaksanakan patroli udara (Air Patroll) dengan menggunakan pesawat Helly jenis Super-Puma milik Spanair.

Menurut Dansatgas Konga XXIII-D/Unifil Letkol Inf Andi Perdana Kahar, patroli udara dilaksanakan guna memantau secara langsung kondisi keamanan di wilayah operasi Indobatt.

Dalam patroli itu, Letkol Inf Andi Perdana Kahar didampingi Pasi Udara Indobatt Lettu Lek Yudi Amrizal dan Letda Inf Yudi Susilo serta beberapa Perwira Indobatt,

Patroli ini rutin dilaksanakan setiap bulan, mengingat wilayah operasi Indobatt tersebar di beberapa wilayah setingkat Kecamatan di Lebanon Selatan. Penerbangan ini dilaksanakan selama satu jam pada ketinggian 500 m di atas permukaan air laut, dengan suhu rata-rata 16 derajat celcius.

Dikatakan Dansatgas, bahwa dari hasil pemantauan melalui udara, kondisi wilayah Lebanon Selatan saat ini cukup stabil. Namun demikian, Indobatt tetap melaksanakan berbagai upaya preventif untuk mencegah segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, salah satu contohnya jika seandainya terjadi peluncuran roket dari wilayah operasi Indobatt.

Selain itu, Air Patroll juga dimanfaatkan untuk mengamati secara langsung kegiatan para prajurit Indobatt yang sedang melaksanakan penjagaan di sepanjang Blue Line perbatasan Lebanon – Israel.

Indobatt-10Jan2Di samping itu, pada beberapa lokasi masih banyak perkiraan penyebaran UXO (Unexploded Ordnance) dan Land Mines yang belum ditemukan serta besar kemungkinannya UXO tersebut masih aktif. Dengan kondisi medan di Lebanon yang terdiri dari bukit dan lembah yang terjal seperti ini, patroli udara sangat efisien sehingga dapat memantau kondisi keamanan di seluruh wilayah tanggung jawab Indobatt, tambah Dansatgas.

POS KOTA

Memacu Industri Strategis

LPD rancangan PT. PAL Indonesia. (Foto: @beritahankam)

11 Januari 2010 -- Kesibukan kerja PT PAL sangat tinggi pada saat saya berkunjung ke perusahaan tersebut. Galangan kapal yang besar sedang mengerjakan dua kapal: satu kapal kargo berukuran 50.000 ton pesanan perusahaan pelayaran Jerman dan satu lagi kapal tanker bahan kimia pesanan perusahaan Italia yang berbobot mati 24.500 ton. Sebelumnya, beberapa kapal dengan ukuran besar itu sudah diselesaikan dan diserahkan kepada pemesan dari Jerman, Turki, dan Italia.

Di dok lainnya sedang dibuat landing platform dock yang kedua pesanan dari Kementerian Pertahanan. Pesanan itu sebetulnya terdiri atas empat kapal dan dilakukan oleh Dae Sun Shipyard, Korea, yang dibiayai fasilitas kredit ekspor dari lembaga keuangan di Korea. Dae Sun kemudian meminta PT PAL mengerjakan dua kapal, satu sudah diserahterimakan kepada Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pertahanan, pada awal Desember 2009.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memesan tiga kapal patroli cepat dengan bahan aluminium yang pada saat kunjungan itu satu sudah diselesaikan dan dua sedang mengejar tenggat yang ditetapkan. Sementara itu, beberapa kapal perang juga sedang diperbaiki di galangan kapal mereka.

Bangkitnya PT PAL kebetulan sekali juga bersamaan dengan bangkitnya kembali PT Dirgantara Indonesia (PT DI) yang mengalami metamorfosis dari PT IPTN sebelumnya. Pemerintah Korea baru saja memesan pesawat CN 235-110 MPA, kapal patroli laut yang memang dibuat perusahaan tersebut. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia juga baru saja memesan tiga pesawat CN 2354-220 MPA untuk menggantikan pesawat Nomad. Pesanan ini menambah panjang daftar pesanan. Sebelumnya, PT DI menerima pesanan helikopter Bell 412 SP dari TNI dan Basarnas.

Dengan kebangkitan kembali industri dirgantara Indonesia tersebut, rencana yang dikembangkan sepuluh tahun yang lalu bukan tidak mungkin akan diangkat kembali. PT DI sudah membangun beberapa pesawat N-250 buatan Indonesia. Malah, penerbangan percobaan sudah pula dilakukan oleh perusahaan tersebut. Terakhir bahkan sudah pula dikembangkan pesawat jet N-2130 yang dulu menuai banyak perdebatan. Sayang, berbagai rencana itu terkubur oleh krisis moneter tahun 1998.

Yang menarik, PT Pindad juga unjuk gigi dengan kemampuannya mengembangkan kendaraan panser (armored personnel carrier) dengan kualitas yang tidak kalah dari Perancis.

Strategi memacu industri strategis

Kemampuan teknologi berbagai industri strategis itu sungguh tidak perlu dipertanyakan lagi. PT PAL bahkan mungkin merupakan galangan kapal terbesar di Asia Tenggara saat ini.

Dalam pemenuhan alat utama sistem persenjataan, PT PAL juga memiliki kemampuan membangun kapal kawal rudal dan korvet (kelas sigma). Dengan teknologi yang telah mereka kuasai dalam membangun kapal 50.000 ton (Star 50), mereka juga memiliki kemampuan membangun kapal induk helikopter yang mampu mengangkut 16 helikopter.

Sementara itu, kemampuan yang dimiliki PT DI sebetulnya juga langka untuk ukuran ASEAN. Ini menempatkan PT DI memiliki kemampuan seperti Embraer, perusahaan pesawat terbang dari Brasil yang produknya sangat banyak dipakai oleh perusahaan penerbangan Amerika Serikat. Sementara kemampuan baru yang dimiliki PT Pindad sangat mungkin dikembangkan lebih lanjut untuk pembuatan tank misalnya sehingga kebutuhan akan alutsista TNI bisa sebagian dipenuhi dari dalam negeri.

Apa yang bisa kita lakukan untuk lebih mendorong industri strategis tersebut? Yang terpenting adalah berbagai perusahaan itu harus mampu hidup secara komersial sebagaimana perusahaan lainnya. Sebagaimana PT PAL yang mampu mengerjakan dua kapal LPD dengan harga yang sangat kompetitif, serta masuknya pesanan kapal lainnya dari Jerman, Italia, Turki, dan negara lain karena harga yang bersaing, persyaratan ini harus dikembangkan dan dimiliki industri strategis lainnya.

Pemerintah perlu memiliki keberpihakan untuk mendorong industri strategis tersebut. Secara finansial, keuangan pemerintah kita mampu mendorong industri tersebut. PT PAL, misalnya, dengan suntikan modal beberapa ratus miliar rupiah saja akan membuat perusahaan tersebut semakin bankable. Demikian juga dengan PT DI. Dengan kemampuan teknologi yang mereka miliki, restrukturisasi perusahaan tersebut akan memungkinkan PT DI menjadi lebih mampu secara komersial sehingga layak untuk didorong lebih lanjut.

Sementara itu, kepercayaan yang ditunjukkan Jerman, Italia, Korea Selatan, Turki, dan negara lain atas berbagai produk perusahaan itu mestinya membuat kita semakin yakin untuk memanfaatkan industri strategis kita untuk berbagai keperluan.

Pemerintah juga bisa mengembangkan program pembiayaan perbankan yang dijamin sepenuhnya oleh pemerintah sebagaimana fasilitas kredit ekspor dengan negara lain selama ini.

Berbagai hal tersebut akan memungkinkan industri strategis kita berkembang secara sehat dan mampu bersaing dalam percaturan global.

KOMPAS
/Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo (Pemerhati Ekonomi)

Sunday, January 10, 2010

AU India Akan Membeli Lagi 50 Su-30MKI

Su-30MKI AU India. (Foto: Indian Airforce)

10 Januari 2009 –- Komandan AU India tertarik menambah armada jet tempur Sukhoi Su-30MKI 50 pesawat lagi, hingga jumlah total 280 Su-30MKI.

Saat ini AU India telah memesan 230 SU-30MKI, termasuk 140 pesawat dirakit berdasarkan lisensi di Hindustan Aeronautics Ltd (HAL), India. HAL mulai membangun pesawat pada 2005 dan dijadwalkan seluruh pesawat selesai diserahkan ke AU India pada 2014.

Pabrik pesawat Irkut, Rusia membangun 50 Su-30MKI dan telah seluruhnya diserahkan ke AU India pada 2007. Saat ini Irkut membangun 40 Su-30MKI berdasarkan kontrak senilai 1,6 milyar dolar pada Oktober 2007.

Grafis Sukhoi Su-30MKI. (Grafis: RIA Novosti)

Sukhoi Su-30MKI. (Foto: IAF)

Selain Su-30MKI, AU India mengoperasikan dua jenis jet tempur buatan Perancis Mirage 2000 dan Jaguar, jet tempur era tahun 1960-an buatan Uni Sovyet MiG-21 BIS yang akan digantikan dengan 126 jet tempur dalam program MRCA, jet tempur buatan Rusia MiG-29.

India saat ini sedang mengembangkan jet tempur ringan buatan dalam negeri HAL Tejas, direncanakan AU India akan mengoperasikan 220 pesawat jenis ini. Serta bersama Rusia sedang mengembangkan jet tempur generasi kelima Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA). AU India merencanakan akan membeli 250 pesawat FGFA, diperkirakan harganya 100 juta dolar per-unit.

AU India mempensiunkan armada jet tempur MiG-23BN (Vijay) tahun lalu. Sebelumnya AU India pernah mengoperasikan hingga 70 MiG-23 tergabung dalam 4 skadron, hampir setenggahnya hilang dalam kecelakaan dan insiden lainnya.

Gallery jet tempur yang dioperasikan AU India

MiG-21 BIS. (Foto: IAF)

Jaguar. (Foto: IAF)

Mirage 2000. (Foto: IAF)

Gallery jet tempur yang akan dioperasikan AU India

HAL Tejas. (Foto: IAF)

FGFA atau PAKFA.

Defpro/@beritahankam

Saturday, January 9, 2010

Hugo Chavez Tuduh P-3 Orion AS Langgar Udara Venezuela

Presiden Venezuela Hugo Chavez. (Foto: Reuters)

9 Januari 2009 -- Pemerintah Amerika Serikat, Jumat (8/1) membantah pernyataan Presiden Venezuela Hugo Chavez saat sidang kabinet yang menyatakan sebuah pesawat militer AS melanggar dua kali wilayah udara Venezuela, Jumat (8/1).

“Kami dapat menegaskan tidak ada pesawat militer AS masuk ke wilayah udara Venezuela hari ini. Menjadi sebuah kebijakan kami tidak akan terbang di atas wilayah udara negara lain tanpa sebelumnya diijinkan atau berkoordinasi,” ungkap juru bicara Pentagon melalui e-mail kepada Kantor Berita Reuters.

Sebelumnya Presiden Chavez mengatakan memerintahkan dua jet tempurnya F-16 mencegat pesawat militer AS yang masuk udara Venezuela dua kali pada Jumat (8/1).

Pesawat AS dihalau oleh F-16 AU Venezuela, setelah menyusup ke udara Venezuela yang pertama selama 15 menit dan kedua 19 menit.

Sambil mengacungkan sebuah foto pesawat, beliau menjelaskan ini sebuah P-3. Pesawat ini lepas landas dari pangkalannya di Curacao Kepulauan Karibia Belanda menuju Kolombia yang merupakan seteru Venezuela.

Pemerintah Belanda mengatakan kehadiran militer AS di Curacao dan Aruba – sekitar 250 awak pesawat dan staf darat – hanya untuk operasi anti narkotika dan surveilan pada rute penyelundupan di daerah Karibia.

F-16 AU Venezuela. (Foto: pauliddon.net)

Lockheed Martin P-3 Orion, salah satu variannya EP-3E Aries II ditabrak jet tempur Cina J-8 diatas Laut Cina Selatan 1 April 2001 dan mendarat darurat di Pulau Hainan Cina. Sedangkan pilot Cina Wang Wei tewas dalam insiden ini. (Foto: Lockeed Martin)

AU Venezuela memiliki 21 Lockheed F-16A Block 15OCU tetapi yang dapat dioperasikan hanya 14 pesawat. Venezuela memiliki juga 24 Sukhoi Su-30MKV Flanker-G dan akan ditambah lagi 24 pesawat.

Venezuela akan memodernisasi angkatan bersenjatanya dengan persenjataan dari Rusia atau Cina. Venezuela dan Rusia telah menandatangani kontrak pembelian senjata senilai 4,4 milyar dan 500 juta dolar. Venezuela juga membeli 18 jet latih/tempur ringan K-8 Karakorum dari Cina. Pembelian ini untuk mengatasi peningkatan kehadiran militer AS di negara tetangganya Kolombia.

Reuters/@beritahankam

Kapal AL India INS Savitri Selesaikan Misi di Mauritius dan Seychelles

Kapal AL India INS Savitri (P 53). (Foto: Indian Navy)

9 Januari 2009 -- Offshore patrol vessel (OPV) AL India INS Savitri (P 53) telah menyelesaikan misi surveilan dan anti perompak di perairan Mauritius dan Seychelles, kembali ke pangkalannya Rabu (6/1).

INS Savitri melakukan misi awal Desember bersama kapal dan pesawat penjaga kapal Mauritius dan Seychelles.

Awak kapal melatih juga komando marinir Mauritius bagaimana melakukan operasi di laut dan membagi informasi dengan dua pilot helikopter dari skuadron helikopter Polisi Maruritius mendarat di atas kapal di tengah laut.

INS Subhadra (P51) salah satu kapal kelas Sukanya yang dilengkapi rudal Dhanush. (Foto: Indian Navy)

INS Suvarna (P52). (Foto: Indian Navy)

SLNS Sayurala eks INS Sarayu (P54) yang dijual ke AL Sri Lanka pada tahun 2000. (Foto: SLN)

INS Savitri dari jenis OPV kelas Sukanya, dibangun di Hindustan Shipyard Limited (HAL) India, diluncurkan 23 Mei 1989, dioperasikan AL India 27 November 1990. AL India membangun tujuh kapal kelas Sukanya, INS Sukanya (P50), Subhadra (P51), Suvarna (P52), Savitri (P53), Sarayu (P54), Sharada (P55), Sujata (P56).

INS Sarayu kemudian dijual ke Sri Lanka tahun 2000 dan diganti namanya menjadi SLNS Sayura.

Tiga kapal kelas Sukanya pertama INS Sukanya, Subhadra dan Suvarna dibangun di galangan kapal Korea Tacoma. Sedangkan yang lainnya di bangun di HAL.

Kapal kelas Sukanya mempunyai berat 1890 ton, panjang 101,1 meter, lebar 11, 5 meter, mampu dipacu hingga 21 knot dengan awak kapal 140 orang termasuk 15 perwira.

INS Savitri dipersenjatai 1 pucuk meriam 40 mm Bofors, 2 pucuk senapan mesin 12,7 mm dan dilengkapi satu helikopter HAL Chetak.

Newkerala
/@beritahankam

200 Pulau Terluar RI Terancam Klaim Asing

Pulau Marore di Kabupaten Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara salah satu pulau terluar NKRI. (Foto: Suara Manado)

9 Januari 2009, Surabaya -- Sebanyak 200 pulau terluar di perairan Indonesia terancam mendapat klaim asing karena sampai sekarang pengamanan di wilayah tersebut kurang optimal.

"Perlu ada perubahan radikal terkait pengamanan di pulau terluar RI dan di garis perbatasan kita dengan negara lain," kata pengamat politik, Dr Drs Muhadjir Effendy MAP, kepada ANTARA di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 'Veteran' Jatim di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, pengamanan tersebut perlu dilakukan secepatnya, apalagi negara tetangga selama ini sudah berancang-ancang mengklaim sejumlah pulau terluar menjadi miliknya.

"Kalau tidak dimulai dari sekarang, kita bisa kecolongan pulau tersebut, padahal beberapa pulau itu memiliki sejumlah potensi yang bisa meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi nasional," ujarnya.

Doktor Militer alumnus Universitas Airlangga Surabaya itu, menyebutkan, potensi yang terkandung di pulau itu seperti sumber daya alam tambang dan minyak.

"Untuk itu, pemerintah perlu mengerahkan dana dan upaya terpadu dalam mengamankan seluruh wilayah RI," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro, menambahkan, kehadiran kegiatan ekonomi di sejumlah pulau terluar merupakan salah satu bentuk pertahanan yang efektif.

"Hal tersebut dapat mencegah negara lain mengklaim wilayah RI sebagai bagian dari wilayah mereka," tegasnya.

Melihat kondisi itu, ia mengaku seluruh departemen terkait seperti Dephan (Departemen Pertahanan), DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan), Deptan (Departemen Pertanian), Dephut (Departemen Kehutanan), dan departemen lain, harus bersatu padu menghadirkan kedaulatan RI tidak saja melalui kekuatan militer tetapi nonmiliter.

"Kehadiran kegiatan ekonomi adalah bentuk pematokan perbatasan yang paling bagus, paling efektif untuk mempertahankan kedaulatan kita," katanya.

ANTARA JATIM

Dephan Segera Bentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Personel Satgas Ambalat X ini akan menggantikan rekan-rekannya yang sudah sembilan bulan bertugas di daerah tersebut. (Foto:detikSurabaya/Serda Mar Kuwadi)

9 Januari 2009, Surabaya -- Surabaya - Departemen Pertahanan (Dephan) RI segera membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan menyusul upaya untuk meningkatkan keamanan di kawasan dan garis perbatasan negeri ini.

"Pembentukan badan nasional itu dari sisi pertahanan akan kami kelola. Sisi sosial ekonominya akan diketuai Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya tetap kami kawal," kata Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 'Veteran' Jatim di Surabaya, Sabtu.

Pembentukan badan tersebut, katanya, merupakan langkah strategis bagi negara ini untuk mengamankan sekitar 200 pulau terluar di perairan negeri ini.

"Dalam waktu dekat kami akan meningkatkan pos-pos pengamanan di kawasan itu," ujarnya.

Ia mencontohkan, kawasan itu berada di perbatasan antara Papua dengan Papua Nugini dan Kalimantan Barat dengan Timor Leste. Sampai sekarang, permasalahan di pulau terluar itu ada yang sudah selesai tarik-menariknya seperti Papua Nugini.

"Selain itu, ada yang dalam proses negosiasi. Ada yang hingga kini belum terselesaikan seperti di Timor Leste. Ada yang belum ditetapkan dan ada yang tumpang tindih, semisal kasus Ambalat," katanya.

Menanggapi banyaknya kasus klaim pulau terluar RI, pengamat politik sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Dr Drs Muhadjir Effendy MAP, menyarankan ada baiknya sejak saat ini pemerintah segera memperketat pengamanan di kawasan dan garis perbatasan.

"Kalau perlu jumlah pasukan pengaman di beberapa kawasan itu ditingkatkan dari jumlah sebelumnya. Hal tersebut penting karena menyangkut ketahanan dan kedaulatan negeri ini," katanya.

Di samping itu, tambah dia, sebaiknya pemerintah melakukan perubahan radikal dalam pengamanan di pulau terluar RI yang bersinggungan dengan negara tetangga itu.

ANTARA JATIM

PTDI Serahkan Pesawat Korea Akhir 2010

Sejumlah teknisi PT Dirgantara Indonesia memasang salah satu bagian hidung pesawat di hanggar PTDI, Bandung, Jawa Barat, Senin (12/10). Angkatan Laut Korea Selatan memesan empat buah Pesawat CN 235 MPA (Maritime Patrol) yang memiliki jangkauan jelajah 1.150 mil laut (nautical miles) dan yang akan selesai pada tahun 2010. (Foto: ANTARA/Rezza Estily)

9 Januari 2010, Bandung -- PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menargetkan penyerahan satu dari empat unit pesawat CN-235/MPA (Maritime Patrol Aircraft) pesanan Korea Selatan pada akhir 2010.

"Saat ini ada empat unit CN-235/MPA yang tengah dikerjakan PTDI untuk Korea Selatan. Satu pesawat ditargetkan bisa diserahkan akhir 2010," kata Manajer Humas PT Dirgantara Indonesia, Rokhendi kepada ANTARA News di Bandung, Jumat.

Juru bicara PTDI itu menyebutkan, keempat pesawat versi patroli maritim tersebut sedang dalam tahap pengerjaan di hanggar produksi perusahaan dirgantara nasional itu.

Keempat pesawat CN-235/MPA dipesan Korea Selatan melalui kontrak yang ditandatangani pada 2008 dengan nilai total 94,5 juta dolar AS. Pengerjaan produksi pesawat tersebut ditargetkan tuntas dan diserahkan seluruhnya pada 2012.

"Penyerahan dilakukan secara bertahap, begitu selesai langsung diserahkan ke pihak pemesan," kata Rokhendi.

Menurut Rokhendi, pesawat MPA tersebut dipesan pemerintah Korea Selatan untuk melengkapi polisi maritim negara itu.

Korea selama merupakan salah satu negara pengguna pesawat-pesawat buatan PTDI termasuk jenis CN-235, dua diantaranya CN-235 versi VVIP.

Sementara itu CN-235/ MPA merupakan versi terbaru dari produksi PTDI dengan spesialisasi patroli maritim. Pesawat tersebut dilengkapi dengan radar untuk mendeteksi kapal-kapal di perairan.

Selain itu, pesawat CN-235 versi militer tersebut juga bisa dilengkapi dengan persenjataan seperti torpedo anti kapal selam serta persenjataan lainnya.

"Versi MPA saat ini menjadi unggulan dan trend, terutama bagi negara-negara yang memiliki wilayah perairan," kata Rokhendi.

Selain itu, PTDI juga mendapat pesanan tiga unit CN-235/MPA dari TNI-AL yang ditandai dengan penandatanganan kontrak pada Desember 2009 lalu.

"Penyerahan pesawat pertamanya ditargetkan pada 2011 mendatang. Pengerjaannya dilakukan pada 2010 ini," kata Rokhendi.

Sementara itu produksi pertama CN-235/MPA telah dimiliki oleh TNI-AU yang diserahkan pada 2008 lalu. Pesawat yang merupakan modifikasi dari CN-235 itu, cocok untuk melakukan patroli perairan di samping bisa difungsikan untuk angkutan personil.

PTDI juga masih mengerjakan tiga unit helikopter Super Puma pesanan TNI AU. Heli Super Puma merupakan salah satu helikopter yang diproduksi PTDI.

"Produksi heli PTDI saat ini Super Puma dan N-Bell, sedangkan helikopter NBO-105 tidak diproduksi lagi karena lisensinya dengan Messoshmit Bolkow Blohm (MBB) sudah habis," kata juru bicara PTDI itu menambahkan.

ANTARA News