Wednesday, January 13, 2010

Industri Pertahanan RI Masih Sulit Dapat Pendanaan

Seorang anggota TNI berada di dekat Panser APS-2 (6x6) pada serah terima kendaraan itu di Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/1). PT Pindad menyerahkan 33 unit Panser APS-2 (6x6) tahap ketiga kepada Kementerian Pertahanan (Foto: ANTARA/Puspa Perwitasari/ss/Spt/10)

13 Januari 2010, Jakarta -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar mengatakan industri pertahanan dalam negeri masih kesulitan mendapat pembiayaan dalam kegiatan operasionalnya. Dengan kesulitan tersebut, BUMN strategis penghasil alat utama sistem senjata (alutsista) akan susah berkembang dengan baik.

"Ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan pembiayaan pengadaan alutsista dalam negeri, pembiayaannya sangat terbatas," ujarnya dalam pidato di Kantor PT Pindad (Persero), Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (13/1/2010).

Ia mengatakan, anggaran pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya untuk alokasi pengadaan alutsista dalam negeri masih terbatas. Selain itu penganggaran multi years untuk pembuatan alutsista belum berkesinambungan.

"Sumber dana dari sindikasi perbankan telah terbentuk, tetapi perlu kepastian jaminan pemerintah," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan fasilitas pinjaman dalam negeri oleh pemerintah sesuai dengan PP Nomor 54 tahun 2008 belum dapat dilaksanakan karena peraturan pelaksanaannya belum juga terbit.

"PP tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri sudah dikeluarkan, untuk itu peraturan pelaksanaannya yang berupa Keputusan Menteri Keuangan perlu segera diterbitkan," ungkapnya.

detikFinance

No comments:

Post a Comment

Post a Comment