Thursday, December 31, 2009

Perbankan Harus Didesak Dukung Industri Pertahanan

Hovercraft buatan industri dalam negeri PT. Sumber Daya Primatamanusa. (Foto: PT. SDP)

31 Desember 2009, Jakarta -- Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi mengemukakan pemerintah harus mendesak Departemen Keuangan, Departemen Pertahanan, terlebih perbankan nasional untuk bekerja sama mendukung industri pertahanan.

"Karena industri pertahanan adalah industri yang sarat dengan value added, yaitu bernilai jual mahal, berteknologi tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja serta bisa menggerakkan banyak sektor ril," katanya di Jakarta, Kamis (31/12).

Ia mengatakan itu, sebagai pandangan akhir tahun sekaligus mengomentari pendapat pengamat politik pertahanan, Dr Yusron Ihza, LLM (mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI) tentang industri pertahanan bisa jadi lokomotif untuk menarik gerbong perekonomian nasional. "Itu betul. Saya setuju ini. Sebab, industri pertahanan bisa menggerakkan banyak sektor ril, seperti industri baja, industri peledak dan industri elektronika yang kesemuanya menampung banyak tenaga kerja serta sebagian besar sumber bahan bakunya tersedia di republik ini," kata Fayakhun.

Karena itu, dia mengingatkan Departemen Keuangan agar tidak melihat industri pertahanan hanya dari sisi untung-rugi jangka pendek. Industri ini, menurut Fayakhun Andriadi yang kini tengah menyelesaikan program doktor ilmu politik di Universitas Indonesia (UI), sangat menguntungkan dalam jangka panjang. "Sekaligus mengamankan kekayaan alam, mengamankan kepentingan nasional dan melindungi warga negara, berdasarkan amanat konstitusi," katanya.

Ia menyontohkan, Rusia yang pada tahun 1992-2000, pascaruntuhnya Uni Soviet, mengalami kesulitan ekonomi besar-besaran. "Tetapi, karena mereka menguasai industri ini (pertahanan), mereka kemudian bisa mengekspor alat tempurnya, seperti pesawat, kapal selam, tank dan lain-lain dengan harga tinggi sebagai 'income' negara. Rusia kini tetap berwibawa sebagai negara besar, tak bisa diutak-atik begitu saja oleh negara manapun," kata Fayakhun.

MEDIA INDONESIA

No comments:

Post a Comment

Post a Comment