Presiden Brasilia Penentu Pemenang Kontrak Pembelian Jet Tempur

Dassault Rafale B untuk AU Perancis. (Foto: airforce-technology)

7 Januari 2009 -- Pemerintah Brasilia akan memutuskan pemenang kontrak pembelian 36 jet tempur senilai 7 milyar dolar, diungkapkan Menteri Luar Negeri Brazilia Celco Amorim, Rabu (6/1) di Genewa.

Celco menambahkan yang memutuskan Menteri Pertahanan dan Presiden Luiz Inacio da Silva. Keputusan ini tidak semata-mata keputusan militer tetapi keputusan politis juga.

Kontrak ini diperebutkan pabrik pesawat Perancis Dassault yang mengajukan Rafale, perusahaan Swedia SAAB dengan Gripen NG serta perusahaan Amerika Serikat Boeing dengan F/A-18 Super Hornet.

Saab Gripen NG.

Angkatan Udara Brasilia diberitakan harian lokal Folha de S. Paulo, Selasa (5/1) memilih NG Gripen di urutan pertama, disusul F/A-18 Super Hornet dan diurutan terakhir Rafale. AU Brasilia memilih Gripen karena harga Rafale terlalu mahal, dua kali harga Gripen. Tetapi pihak AU Brasilia tidak mengkonfirmasi berita ini.

Meskipun Rafale diurutan buncit, dipertimbang menjadi pemenang kontrak setelah Presiden Brasilia Luiz Inacio da Silva bertemu timbalannya Presiden Perancis Nicolas Sarkozy pada September tahun lalu di Brasilia, yang melakukan negosiasi pembelian pesawat.

Hingga saat ini, Rafale belum diminati oleh negara diluar Perancis. Brasilia mungkin menjadi pemilik Rafale pertama di luar Perancis. Jika pilihan politis menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pemenang tender.

Sedangkan Gripen telah digunakan oleh AU Swedia (204 pesawat), Afrika Selatan (26), Ceko (14), Hongaria (14) serta Thailand (12).

AFP/@beritahakam

UEA Beli 6 Boeing C-17 Globemaster II

Boeing C-17 Globemaster II. (Foto: Boeing)

7 Desember 2009 -- Pabrik pesawat Boeing mengumumkan Rabu (6/1) telah mendapatkan kontrak dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) pembelian 6 pesawat angkut militer C-17 Globemaster II, menjadikan UEA pemilik C-17 kedua di kawasan Timur Tengah setelah Qatar.

Sesuai kesepakatan UEA akan menerima 4 C-17 pada 2011 dan 2 pesawat pada 2012. Nilai kontrak untuk keenam pesawat tidak diumumkan oleh Boeing maupun pemerintah UEA.

Pemerintah UEA mengumumkan tahun lalu, pembelian C-17 dimaksudkan meningkatkan kemampuan angkutan udara.




C-17 akan meningkatkan kemampuan melakukan berbagai misi kemanusian dan operasi angkut strategis ke seluruh dunia dalam mendukung misi nasional maupun internasional, diungkapkan Mayor Jenderal Mohamed Al Mazrouei.

Pesawat ini mampu mengangkut 77 ton dan dapat terbang sejauh 4445 kilometer serta mendarat di landasan sepanjang 914 meter atau kurang.

Saat ini Boeing C-17 Globemaster II telah diproduksi sebanyak 212 pesawat. Digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat 193 pesawat, 19 pengguna internasional termasuk AU Inggris, Kanada, Australia, Qatar serta sejumlah anggota NATO. Diberitakan pemerintah India hampir dipastikan akan membeli 10 C-17 senilai 2 milyar dolar yang akan menggantikan pesawat angkut militer buatan Rusia Ilyushin Il-76.

Boeing/@beritahankam

Yonif 744/Satya Yudha Bhakti Kembali Ke Markas

7 Januari 2009, Tobir, Kabupaten Belu -- Batalyon Infanteri 744/Satya Yudha Bhakti telah mengakhiri masa tugasnya sebagai pasukan pengaman perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste dan telah digantikan oleh Batalyon Infanteri 742/Satya Wira Yudha sejak tanggal 1 Januari 2010.

Danyonif 744/SYB Letkol Inf Yunianto dengan prajuritnya yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI-RDTL telah menjalankan tugas kehormatan dengan lancar dan berhasil, terutama dalam membangun komunikasi dan kerja sama yang baik antara prajurit dengan masyarakat disekitar pos batas, juga dengan aparat keamanan lainnya di pintu keluar masuk RI-RDTL seperti di Motain, Motamasin dan Napan. Keberhasilan ini tentunya berkat dedikasi, semangat pengabdian dan penguasaan tugas yang dimiliki para Prajurit Yonif 744/Satya Yudha Bhakti, juga adanya dukungan yang baik dari seluruh elemen masyarakat dalam wadah kemanunggalan TNI-Rakyat.

Penerimaan Yonif 744/SYB dari medan tugas ini digelar melalui upacara yang dipimpin Danrem 161/WS Kolonel Inf Dody Hargo pada Rabu (6/1/2010) di Lapangan upacara Mako Yonif 744/SYB Tobir Kabupaten Belu. Dalam upacara penyambutan ini dihadiri juga Muspida Kabupaten Belu, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, perwakilan dari per-bank-kan setempat, Para Dandim sedaratan Timor, Para Dan/Ka/Pa jajaran Korem 161/WS, masyarakat dan insan pers.

Berkenaan dengan penerimaan Purna Tugas Batalyon Infanteri 744/SYB, Danrem 161/WS dalam amanatnya mengatakan bahwa selama mengawal perbatasan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tanggal 19 November 2008, kurang lebih satu tahun, Satgas Yonif 744/SYB telah melaksanakan tugas secara baik, walaupun masih terdapat kekurangan, hendaknya dijadikan catatan satuan sebagai bahan instrospeksi diri dan evaluasi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan profesionalitas prajurit dalam pelaksanaan tugas satuan, di waktu-waktu mendatang. Jadikan segala bekal yang telah di peroleh selama melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-RDTL sebagai pengalaman emas yang membanggakan satuan dan sangat berharga bagi seorang prajurit.

Sebagai bentuk reward atas keberhasilan dan prestasi Yonif 744/SYB dalam tugas pamtas RI-RDTL, Danrem 161/WS memberikan penghargaan berupa piagam penghargaan dan Patung Prajurit kepada Batalyon Infanteri 744/SYB yang diterima Danyonif Letnan Kolonel Infanteri Yunianto. Pada acara tersebut Danrem 161/WS juga memberikan penghargaan kepada prajurit yang berprestasi dalam tugas yakni Kapten Inf Aris B., Sertu Ketut Wira D dan Praka Moses GB.

Penrem 161/Wira Sakti

Komandan Satsel Serahkan Tugas Ke Pangarmatim

6 Januari 2010, Surabaya -- Komandan Satuan Kapal Selam (Satsel) Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Kolonel Laut (P) Tunggul Suropati, SE menyerahkan tugas dan tanggung jabatan Komandan Satsel Koarmatim kepada Pangarmatim Laksamana Muda TNI Ign Dadiek Surarto yang pagi itu sekaligus bertindak selaku Irup pada upacara penyerahan jabatan Komandan Satsel Koarmatim di Dermaga Koarmatim Ujung Surabaya, Rabu (6/01).

Penyerahan jabatan Komandan Satsel Koarmatim kepada Pangarmatim itu sendiri dilaksanakan karena untuk sementara belum ada pengganti pejabat yang baru. Sedangkan pejabat lama Kolonel Laut (P) Tunggul Suropati, SE akan segera menempati tugas baru sebagai Komandan Satgas perbaikan kapal selam KRI Nanggala-402 di Korea.

Dalam amanat Pangarmatim mengatakan, terkait dengan tugas Koarmatim ke depan yang semakin berat dan kompleks, Satuan Kapal Selam Koarmatim sebagai komando pelaksana pembinaan Koarmatim bertugas melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan tempur unsur-unsur organiknya dalam bidang peperangan bawah permukaan dan peperangan anti kapal permukaan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Koarmatim, maka Satsel Koarmatim harus mampu memberikan dukungan yang optimal, dengan terus mempertahankan kesiapsiagaan dan meningkatkan kemampuan tempur Koarmatim secara keseluruhan. “Secara obyektif harus kita akui, selama ini upaya untuk lebih meningkatkan kinerja Satsel Koarmatim telah banyak dilakukan dan telah menghasilkan berbagai peningkatan yang positif,” tegas Pangarmatim.

Dispen Koarmatim

Fungsi Intelijen Udara

Lettu Pnb Luluk saat memberikan paparan tentang fungsi Intelijen Udara pada briefing pagi rutin di ruang Teddy Kustari Lanud Iswahjudi, Rabu,(6/1) (Foto: Pentak Lanud Iswahjudi)

6 Desember 2009, Madiun -- Hakekat intelijen Udara yaitu merupakan bagian intel militer khas matra udara yang difokuskan pada fungsi penyelidikan seperti pengamanan, persandian, intel udara dan intelijen lainnya.

Keberadaan intelijen udara adalah sebagai pengumpul bahan keterangan, memperkirakan ancaman dan sasaran, mengevaluasi pertempuran serta mendukung intelijen terhadap pertahanan pangkalan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan intelud. Demikian disampaikan Lettu Pnb Luluk dari Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi pada briefing pagi rutin Rabu, (6/1).

Lebih lanjut dikatakan, fungsi Intel Udara dibedakan menjadi tiga yaitu intelud sebagai produk yang mengolah bahan keterangan yang telah dikumpulkan berupa data kekuatan musuh/bakal musuh dan kekuatan sendiri bidang matra udara meliputi kekuatan Angkatan Udara, penerbang sipil, industri alutsista udara dukungan logistic dan pengembangan teknologi.

Sedang Intelud sebagai organisasi merupakan badan atau alat untuk menggerakkan kegiatan intel guna memenuhi kebutuhan user/atasan/pimpinan dan yang ketiga Intelud berupa kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

Briefing pagi rutin diruang rapat Teddy Kustari Disops dihadiri Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI B. Samoedro, S.Sos., Danwing 3 Kolonel Pnb Tatang Harlyansyah, S.E., dan para pejabat Lanud Iswahjudi lainnya.

PENTAK LANUD ISWAHJUDI

Penolakan Visa AS Tak Ganggu Tugas Sjafrie

Sekretaris Kabinet Dipo Alam (kiri), Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (2 kiri), Wakil Menneg PPN/Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo (2 kanan) dan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasri Jalal mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1). Seharusnya, ada lima wakil menteri yang dilantik Presiden SBY, namun calon Wakil Menteri Kesehatan Fahmi Idris dan calon Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu ditunda pelantikannya karena alasan kekurangan kelengkapan administrasi. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/ama/10)

6 Januari 2010, Jakarta -- Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan penolakan visanya oleh Amerika Serikat tidak akan menghalangi tugas barunya sebagai wakil Menteri Pertahanan.

Usai pelantikan sebagai Wakil Menteri Pertahanan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara di Jakarta, Rabu, Sjafrie mengatakan bahwa jabatan barunya itu justru mendorongnya untuk membuka komunikasi dengan negara mana pun, termasuk Amerika Serikat.

"Sebagai warga negara, sebagai pejabat negara, sebagai prajurit, saya merasakan bahwa halangan visa itu tidak mengganggu tugas pokok saya. Sebagai prajurit, pejabat, bahkan juga tentunya ini akan mendorong saya untuk membuka komunikasi kepada negara mana pun termasuk Amerika Serikat," tentunya.

Sjafrie yang sebelumnya menjabat Sekjen Departemen Pertahanan itu mengaku sampai saat ini tidak mengetahui alasan Amerika Serikat tidak menerbitkan visa baginya.

Sjafrie ditolak untuk memasuki Amerika Serikat ketika ingin mendampingi Presiden untuk menghadiri pertemuan kelompok G20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, pada Oktober 2009.

Ketika ditanya apabila dalam menjalankan tugas sebagai wakil menteri pertahanan ia diharuskan berkunjung ke Amerika Serikat, Sjafrie hanya menjawab ringan, "Banyak jalan menuju Roma."

Sedangkan mengenai keberatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kontras untuk posisi barunya sebagai wakil menteri pertahanan, Sjafrie mengatakan hal tersebut justru mendorongnya untuk lebih intropeksi dan waspada dalam menjalankan tugas.

"Saya berbesar hati kalau ada pro dan kontra sehingga itu akan mendorong saya untuk lebih berkonsentrasi, intropeksi, dan juga lebih waspada dalam menjalankan tugas," ujarnya.

Dengan jabatan barunya sebagai wakil menteri, Sjafrie mengatakan ia ingin memperkuat posisi menteri pertahanan dan memantapkan tugas Departemen Pertahanan untuk merancang dan menjalankan sistem pertahanan negara.

Sjafrie juga berjanji tidak akan menjalankan tugasnya secara eksklusif karena posisinya adalah bagian dari anatomi pengambilan keputusan bersama dengan menteri pertahanan.

ANTARA News

Menhan: Tidak Masalah Sjafrie Jabat Wakil Menhan

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memberi keterangan pers disaksikan Wakil Menteri Pertahanan yang baru dilantik Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (2kanan) di Jakarta, Rabu (6/1). Menhan membela Wakil Menhan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin yang mendapat penolakan dari koalisi LSM. (Foto: ANTARA/Fanny Octavianus/ama/10)

6 Januari 2010, Jakarta -- Pemerintah menyatakan bahwa penetapan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai wakil menteri pertahanan tidak ada masalah.

"Pemerintah melihat penetapannya sebagai wakil menhan tidak ada masalah. Pemerintah menjamin itu, dalam hal ini saya selaku menteri pertahanan," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Rabu.

Menurut Purnomo, Sjafrie Sjamsoeddin sudah membuktikan sebagai seorang profesional dalam mengelola sektor pertahanan negara selama menjabat sebagai Sekjen Departemen Pertahanan sejak 2005.

"Saya tidak sembarang menerima seseorang untuk mendampingi saya sebagai wakil menteri pertahanan, jika saya tidak tahu persis sosoknya seperti apa," kata Purnomo.

Dengan kapabilitas Sjafrie Sjamsoeddin, maka tugas wakil menteri pertahanan akan mampu dijalankan lulusan Akademi Militer 1974 itu dengan baik, ujar Menhan.

"Daripada saya mencari orang baru, saya harus memperkenalkan pengelolaan sektor pertahanan, lebih baik kan saya menerima Bapak Sjafrie sebagai wakil menteri pertahanan. Kami selama ini sudah berkerja sama dengan sangat baik," tuturnya.

Purnomo menegaskan, pihaknya tidak perlu memberlakukan masa transisi bagi Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin untuk menjadi wakil menhan.

"Dia sudah sangat tahu dan paham, apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan sektor pertahanan," katanya.

Tentang sosok Sjafrie yang dinilai sebagian kalangan terutama di luar negeri khususnya Amerika Serikat, sebagai pelanggar HAM selama menjalankan tugasnya sebagai seorang militer, Purnomo menegaskan, pemerintah tidak masalah.

"Pengadaan alat utama sistem senjata kita toh tidak tergantung pada satu negara saja, seperti Amerika Serikat. Kita punya banyak pilihan. Jadi, kalau penilaian negatif Pak Sajfrie dikaitkan diplomasi luar negeri untuk pengadaan alat utama sistem senjata, tidak ada masalah," tutur Purnomo.

Menanggapi kontroversi dirinya sebagai wakil menhan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, tidak masalah bagi dirinya.

"Kita jangan terbelenggu kontroversi. Yang penting kita tunjukkan kapabilitas dan integritas," katanya.

Ditanya apakah dirinya siap jika sewaktu-waktu dipanggil otoritas hukum terkait dugaan pelanggaran HAM, Sjafrie menegaskan, sebagai prajurit dirinya akan taat asas dan aturan.

Menhan: Ada Overlap Pun Tidak Masalah

Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Menhan Purnomo Yusgiantoro pun siap berbagi tugas dengan Sjafrie. Bahkan Purnomo tidak keberatan jika ada tumpang tindih wewenang(overlap) antara Menhan dan Wamenhan.

"Ada overlap pun tidak masalah," ujar Purnomo dalam jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (6/1/2009).

Menurut Purnomo, dalam birokrasi memang dirinya menempatkan sekjen sebagai orang nomor satu. Kini dengan adanya wamenhan, maka wamenhan yang akan menjadi orang nomor satu. "The first among row," ujarnya.

Menurut Purnomo, jabatan wamenhan dirasa perlu di Dephan karena tugas sekjen Dephan sangat luas. Tidak hanya mengurusi internal Dephan tetapi juga Mabes TNI, TNI AL, TNI AD dan TNI AU.

Menurut Purnomo, anggaran Dephan sebesar Rp 4,2 triliun membutuhkan pengawasan khusus. Karena dana ini juga menyangkut pengadaan alutsista TNI secara keseluruhan.

"Kita sedang menghitung dalam 3 renstra, keinginan kita membangun kekuatan untuk perang dan operasi militer selain perang," terangnya.

Sjafrie Janji Perkuat Posisi Menhan

Wakil Menteri Pertahanan yang baru dilantik Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) menjawab pertanyaan usai jumpa pers di Departemen Pertahanan, Jakarta, Rabu (6/1). Sjafrie tak mempermasalahkan kontroversi penolakan dirinya oleh sejumlah kalangan dan akan berkonsentrasi pada tugasnya untuk membantu Menhan. (Foto: ANTARA/Fanny Octavianus/ama/10)

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsudin berjanji akan memperkuat posisi Menteri Pertahanan usai dilantik di Istana Negara. Sebagai bagian dari anatomi pengambil keputusan, Sjafrie akan bekerjasama dengan Menhan untuk meningkatkan peran pertahanan negara.

"Tugas pertama saya adalah memperkuat Menhan, karena Wamenhan adalah bagian dari anatomi pengambil keputusan," kata Wamenhan Sjafrie Sjamsudin usai dilantik di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (6/1/2010).

Dephan, menurut Sjafrie akan terus memerankan diri sebagai pengemban tugas sistem pertahanan negara, baik militer maupun nonmiliter. Sehingga keduanya bisa berjalan secara berdampingan dan berfungsi strategis dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara.

Soal revitalisasi industri pertahanan negara, menurut Sjafrie, memiliki makna yang luas. Namun Sjafri menekankan agar revitalisasi industri pertahanan negara harus mandiri dan berkembang, dalam artian tidak cuma dalam satu bidang saja, melainkan ke banyak sektor lain. Tujuannya, agar daya saing industri pertahanan mampu meningkat hingga tingkat regional.

Soal bisnis TNI, lanjutnya, sesuai dengan peraturan menteri, bisnis TNI sudah dilarang. Para prajurit harus berubah sikapnya soal bisnis TNI ini. Bisnis TNI diperbolehkan cuma pada sektor mikro saja seperti koperasi. Namun itu pun harus ditujukan untuk kesejahteraan prajurit.

"Tidak merambah pada sektor lain," pungkasnya.

"Aturan hukumnya seperti apa, ya kita ikuti," katanya.

ANTARA News/detikNews

Sertijab Wakil Komandan Lantamal VI

Komandan Lantamal VI, Laksamana TNI. Bambang Wahyudin, menyematkan pangkat kepada Wakil Komandan Lantamal VI yang baru, Kolonel Marinir TNI. Sturman Panjaitan saat serah terima jabatan di Pangkalan utama TNI Angkatan Laut (Lantamal ) VI Makassar, Rabu (6/1). Mantan Komandan Resimen Akademi Angkatan laut, Kolonel Marinir TNI. Sturman Panjaitan, tersebut menduduki jabatan Wakil Komandan Lantamal VI yang baru menggantikan Kolonel Laut TNI. Riali Sutanto, yang akan menduduki staf ahli Panglima Armada Timur. (Foto: ANTARA/Adnan/Koz/hp/10)

6 Desember 2009, Makassar -- Bertempat di gedung Kajaolalido Mako Lantamal VI jabatan Wakil Komandan Lantamal VI diserah terimakan dari Kolonel Laut (P) Riali Sutanto kepada Kolonel Marinir Sturman Panjaitan dalam suatu Upacara Militer dengan Inspektur Upacara Komandan Lantamal VI Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin. Turut hadir Para Asisten dan Kadis Lantamal VI.

Setelah bertugas sebagai Komandan Resimen AAL selama setahun Kolonel Marinir Sturman Panjaitan alumni AAL tahun 83 dan setelah melaksanakan pendidikan Lemhanas di percaya menjabat Wakil Komandan Lantamal VI. Sementara itu Kolonel Laut Riali Sutanto yang telah bertugas selama tujuh bulan di Makassar, berdasarkan surat perintah selanjutnya beliau akan bertugas sebagai Staf Ahli Panglima Armada Timur di Surabaya.

Komandan Lantamal VI, Laksamana TNI. Bambang Wahyudinc (tengah) bersama Wakil Komandan Lantamal VI yang baru, Kolonel Marinir TNI. Sturman Panjaitan (kanan) dan Wakil Komandan Lantamal VI yang lama, Kolonel Laut TNI. Riali Sutanto melakukan salam komando saat serah terima jabatan di Pangkalan utama TNI Angkatan Laut (Lantamal ) VI Makassar, Rabu (6/1). (Foto: ANTARA/Adnan/Koz/hp/10)

Dalam sambutannya Komandan Lantamal VI Laksamana Pertama TNI Bambang Wahyudin menyampaikan pergantian pejabat dilingkungan TNI adalah hal yang wajar dan salah satu merupakan program dari pembinanaan perawatan personil yang dilakukakan oleh Pimpinan TNI khususnya ditubuh organisasi TNI AL sendiri serta sebagai upaya terciptanya pembaharuan semangat dan penyegaran pemikiran serta peluang bagi pejabat yang baru dalam mengembangkan seni kepemimpinan dan kemampuan konseptualnya untuk dapat mewujudkan organisasi yang lebih segar, sehat dan dinamis.

Pen Lantamal VI

Dephan Harus Direstrukturisasi

7 Januari 2010, Jakarta -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Pemerintah segera melakukan restrukturisasi terhadap lembaga Departemen Pertahanan (Dephan), guna mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk kepentingan pertahanan.

Pasalnya, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Dephan sudah terlalu banyak sehingga membebani anggaran untuk kepentingan pertahanan. "PNS di sana mencapai 60.000 orang. Jumlah itu lebih besar daripada kekuatan angkatan udara kita," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (6/1/2010).

Dia mengungkapkan, anggaran untuk Dephan tahun 2010 sebesar Rp42 triliun. Jumlah itu sudah termasuk biaya rutin di antaranya gaji PNS. Sedangkan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) dianggarkan sebesar Rp6,3 triliun.

"Anggaran rutin jauh lebih besar ketimbang pengadaan," kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) itu.

Oleh karena itu, Hasanuddin meminta Dephan melakukan restrukturisasi dengan cara mengurangi jumlah PNS secara bertahap. Dengan begitu, anggaran untuk gaji PNS berkurang. Pemerintah perlu membuat program untuk merestrukturisasi, misalnya dengan melakukan pembinaan pegawai untuk ditempatkan di departemen lain.

Sebaliknya, alokasi anggaran bagi pengadaan alutsista dapat meningkat. Dia juga mengatakan pihaknya menginginkan agar anggaran pertahanan meningkat setiap tahun. Bahkan, permasalahan alutsista menjadi salah satu fokus pembahasan komisinya pada saat ini.

Hasanuddin mendukung program TNI AU yang mencanangkan tahun 2010 sebagai tahun tidak terjadi kecelakaan (zero accident). "Itu langkah bagus," kata Hasanuddin.

Meski begitu, dia mengingatkan agar TNI lebih selektif dalam mengoperasionalkan alutsistanya. "Kalau yang sudah tidak layak, jangan dipakai lagi. Kalau ada yang masih layak, harus dipeliharan dengan baik. TNI juga perlu meningkatkan skill-nya, itu penting," ujarnya.

okezone

Destroyer Yang Man Chun Kampium Menembak 2009 di AL Korsel

Yang Man Chun (DH-973). (Foto: ROKN)

5 Januari 2009 -- Kapal perusak (destroyer) Yang Man Chun (DH-973) kelas KDX-I/DDH-I kelas Gwanggaetodaewang dinobatkan sebagai kapal terbaik dalam kemampuan menembak.

Kapal perang berbobot 3200 ton mendapatkan nilai tertinggi dalam evaluasi tahunan kemampuan menembak kapal ke udara/kapal ke kapal antar kapal perang Angkatan Laut Korea Selatan dari jenis perusak, kawal rudal (frigate) dan patroli.

Yang Man Chun dilengkapi 32 cell Mk 41 VLS untuk menembakan SM-2 Block IIIA rudal pertahanan udara, RAM, dua CIWS Goalkeeper 30 mm, meriam 127 mm Mk 45 Mod 4, 8 rudal anti kapal Haeseong dan 2 tabung torpedo triple 324 mm untuk peperangan anti kapal selam, serta dilengkapi dua helikopter anti kapal selam.

KDX-I/DDH-I

KDX-I/DDH-I kelas Gwanggaetodaewang dimaksudkan untuk mengantikan kapal perang AL Korsel bekas AL AS. Program ini merupakan fase pertama menuju AL Korsel menjadi “Blue Water Navy”.

Pada awalnya pemerintah Korsel akan membangun 12 kapal jenis ini, tetapi produksinya dihentikan digantikan dengan kapal yang lebih besar dengan program KDX-II dan KDX-III.

Gwanggaeto DDH-971. (Foto: ROKN)

Uljimunduck DDH-972 sedang menembakan rudal Sea Sparrow. (Foto: ROKN)

Tiga kapal kelas Gwanggaetodaewang dibangun oleh Korsel, Gwanggaeto DDH-971 diluncurkan 28 Oktober 1996, dioperasikan Juli 1998, Uljimunduck DDH-972 16 Oktober 1997/September 1999 dan Yang Manchun 30 September 1998/Juli 2000.

Seluruh kapal dibangun di Daewoo Heavy Industries Co., Inc. di Geoje, Korsel. Kapal ini merupakan pencapaian pertama kalinya galangan kapal dalam negeri Korsel 100% merancang bangun kapal jenis perusak

KOREA TIMES

Pangarmabar Sidak ke Pondok Dayung

KRI Cut Nyak Dhien kapal perang jenis Korvet Parchim dibina oleh Armada RI Kawasan Barat. (Foto: Koarmabar)

6 Januari 2010, Jakarta -- Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Marsetio, M.M., melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) ke Satuan Kapal Eskorta (Satkor), Satuan Kapal Amfibi (Satfib), Satuan Kapal Bantu (Satban), Satuan Pasukan Katak (Satpaska) dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) Koarmabar serta Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Jakarta di Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pangarmabar yang disertai Kepala Staf Koarmabar (Kasarmabar) Laksamana Pertama (Laksma) TNI Hari Bowo, Komandan Gugus Tempur Laut Koarmabar (Danguspurlabar) Laksma TNI Didit Hardiawan, MPA, MBA, Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Laksma TNI Johnny E. Awuy, para Asisten Pangarmabar dan para Komandan Satuan melakukan pengecekan secara langsung untuk mengetahui secara pasti kondisi personel dan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) atau Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) serta sarana dan prasarana yang dimiliki Satpaska.

Pada Sidak tersebut, Pangarmabar juga melakukan dialog tentang pelaksanaan tugas dan kendala-kendala yang dihadapi anak buahnya yaitu para prajurit anak buah kapal (ABK) KRI yang berpangkalan di Pondok dayung maupun para prajurit dari Satpaska.

Di Satpaska, Pangarmabar memberikan penekanan kepada seluruh jajaran Satuan Koarmabar maupun Satpaska tentang pentingnya kesiapan satuan – satuan operasional TNI Angkatan Laut khususnya Koarmabar dalam menghadapi setiap penugasan serta menegaskan pentingnya kesiapan Alutsista melalui pemeliharaan yang kontinyu dan tetap memperhatikan lingkungan kerja yang nyaman melalui kebersihan dan pemeliharaan lingkungan.

Selain itu, Pangarmabar juga melihat secara langsung fasilitas latihan yang dimiliki Satpaska yaitu Gun Simulator dan menerima demo penggunaan fasilitas tersebut dari para prajurit Satpaska. Diakhir Sidak Pangarmabar menerima paparan dari Kepala Fasharkan Jakarta tentang berbagai kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Fasharkan dengan berbagai kendala yang dihadapi yang dilanjutkan dengan pemberian solusi dan saran pemecahan oleh Pangarmabar.

Dispenarmabar/POS KOTA

Gubernur Akmil: Sulit Menjadi Perwira TNI

4 Desember 2009, Magelang -- Gubernur Akademi Militer (Akmil), Mayjen TNI Sabar Yudo Suroso menyatakan, sulit seseorang menjadi perwira TNI karena harus profesional dalam melaksanakan tugas bagi kepentingan bangsa dan negara.

"Untuk menjadi seorang perwira TNI tidaklah mudah," katanya di Magelang, Senin, ketika membuka Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier (Dikmapa PK) TNI Tahun Ajaran 2010, di Lapangan Sapta Marga kompleks Akmil, lembah Gunung Tidar, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Sebanyak 210 calon prajurit siswa (caprasis) menjalani Dikmapa PK TNI Tahun Ajaran 2010. Caprasis pria terdiri atas 99 orang (matra darat), 41 orang (matra laut), dan 39 orang (matra udara), sedangkan wanita masing-masing 11 orang matra darat dan udara serta sembilan orang matra laut.

Para caprasis yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu itu akan menjalani dikmapa selama 28 minggu. Caprasis pria menjalani dikmapa di Akmil sedangkan wanita di Pusat Pendidikan Korps Wanita Angkatan Darat di Bumi Pasirjati, Bandung, Jawa Barat.

Ia mengatakan, seorang perwira TNI selalu siap berkorban baik tenaga, waktu, maupun pikiran. Perwira TNI juga harus selalu bekerja keras dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan tugas.

"Hal ini penting dilakukan karena pada dasarnya seorang perwira TNI itu adalah seorang pemimpin yang dituntut profesional dan dapat menjadi contoh bagi anak buah, masyarakat, dan lingkungannya," katanya.

Pada kesempatan itu ia mengatakan, caprasis harus mampu mewujudkan harapan sebagai perwira TNI yang dapat dibanggakan.

Mereka, katanya, akan menjalani pendidikan dasar (diksar) keprajuritan selama 12 minggu dan diksar perwira selama 16 minggu.

"Berupayalah menyesuaikan diri secepat mungkin dari lingkungan kehidupan sipil ke militer, siapkan mental dan fisik untuk mengikuti pendidikan, buang jauh-jauh rasa bimbang dan ragu yang dapat mengakibatkan kegagalan," katanya.

Mereka harus selalu menaati berbagai aturan dalam dikmapa itu dan mengikuti perintah serta arahan dari guru, pelatih, dan pengasuh.

Selain itu, katanya, mereka harus mampu memelihara kebersamaan, persaudaraan, dan kekompakan sebagai sesama caprasis.

"Ini penting sebagai upaya menanamkan nilai-nilai integrasi dan soliditas TNI sejak dini," katanya.

ANTARA Jateng

Mencari Peran Komando Wanita TNI Angkatan Laut

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Agus Suhartono menginspeksi peserta upacara HUT ke-47 Korps Wanita TNI AL di Mabes TNI AL, Cilangkap, Selasa (5/1). (Foto: Dispen TNI AL)

6 Januari 2010, Jakarta -- Ada berbagai pertanyaan menggelitik pada perayaan hari ulang tahun ke-47 Korps Wanita TNI Angkatan Laut pada 5 Januari 2010.

Apakah cukup Kowal tetap merupakan penjelmaan peran domestik dalam dunia militer yang maskulin? Ataukah, selama ini hanya sampai pada peran yang diistilahkan Marsekal Pertama TNI Chr Maria Rantetana, satu-satunya perempuan jenderal di TNI AL di antara 1.799 anggota Kowal, sebagai ”hanya dipajang-pajang saja” ? Atau, kapasitas anggota Kowal yang tidak jauh dari protokoler dan administrasi semata?

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono menegaskan, TNI AL memberikan peluang yang sama bagi semua personelnya. ”Prajurit Kowal mengemban peran ganda. Pada satu sisi sebagai sosok prajurit matra laut, pada sisi lain menjalankan tugasnya sebagai perempuan,” katanya.

Agus membenarkan, penempatan anggota Kowal pada kapal Republik Indonesia (KRI) hanya bersifat insidental. Pada era pertengahan 1996, pernah ada perempuan yang menjadi komandan kapal walau bukan kapal besar. Namun, hasil evaluasi menunjukkan, lebih baik perempuan ditugaskan di kapal dalam waktu relatif singkat atau beberapa hari saja. ”Seperti Kowal itu juga terlibat dalam operasi Surya Baskara Jaya,” kata KSAL.

Hingga kini, peran Kowal di bagian operasional lapangan memang bisa dikatakan minim, bahkan tidak ada sama sekali. Kowal lebih eksis di bidang kesehatan, keuangan, dan komputer alias tugas pendukung di kantor. ”Ke depan akan kita pertimbangkan juga untuk masuk ke jabatan struktural,” kata Agus.

Perwira Pembina Kowal, Letnan Kolonel (PM) Riana, mengakui, kultur timur menjadi salah satu kendala. Kondisi kapal, seperti kamarnya, membuat rasa tidak pantas jika anggota Kowal digabung dengan prajurit pria.

Hal lain berkaitan dengan lingkungan. Dunia maskulin akrab dengan candaan yang menyerempet hal yang bisa membuat merah muka perempuan. ”Kami tidak berani mengadu,” kata seorang anggota Kowal.

Ketika salah seorang anggota Kowal mencapai level jenderal sekalipun, belum tentu ada posisi yang diperuntukkan baginya dalam struktur di TNI AL. Kendala seperti siklus biologis perempuan menjadi salah satu alasan, baik dari pihak Kowal maupun dari pembuat kebijakan yang notabene adalah pria, sebagai salah satu kendala.

Peran serta perempuan dalam dunia yang maskulin itu di luar negeri pun masih menjadi proses yang terus berjalan. Salah satunya, seperti yang diungkapkan Maria Rantetana, adalah saat ia sekolah di Australia tahun 1995-1996. Saat ini ada perempuan AL yang dilatih untuk bertugas di kapal selam yang masa tugasnya berminggu- minggu atau berbulan-bulan.

”Kendala itu ada di kultur lingkungan pria,” ujar Maria. Ia menyoroti, ada pandangan, anggota Kowal hanya cocok untuk peran administrasi atau sekadar mengurus konsumsi dan protokol.

”Kalau protokol, jangan selalu harus Kowal dong. Kami bukan hanya untuk dipajang-pajang dong,” kata Maria.

Kultur ini di antaranya dimulai sejak pendidikan. Ketika tidak ada perekrutan taruna wanita di Akademi Angkatan Laut, pada saat itulah jenjang karier Kowal ditentukan untuk sangat sulit dan mustahil mencapai bintang alias jenderal. Hal ini terasa ketika mencapai tingkat perwira. Pada saat penugasan, perempuan menjadi tidak bisa berkontribusi yang sama dengan pria karena tak memenuhi syarat pendidikan.

Terobosan tentang hal ini bisa dilihat di Akademi Kepolisian yang belakangan telah menerima taruna wanita untuk memenuhi kebutuhan akan polisi wanita. ”Pernah ada perempuan lulusan Akpol bilang, saya enak sudah jadi jenderal. Saya balas, ’Kamu yang enak, masih bisa jadi Kepala Polri. Saya mana bisa’,” kata sarjana kesehatan masyarakat yang melanjutkan pendidikan di bidang Public Health di Tulane University, New Orleans, Amerika Serikat, itu.

Proses membutuhkan waktu. Paradigma juga membutuhkan proses sesuai dengan peran TNI dalam pertahanan negara.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramodhawardani, malah melihat peluang untuk lebih memberdayakan perempuan dalam sektor operasional. Sifat perempuan yang pengasih bisa menjadi tameng TNI yang selama ini dianggap keras dan maskulin dalam menghadapi masyarakat. Perempuan militer bisa di garis depan, misalnya di daerah konflik dalam negeri. ”Perempuan lebih peka dan tanggap terhadap hak asasi manusia,” katanya.

Peran perempuan dalam militer, Kowal contohnya, harus dilihat dalam konteks pertahanan dan ketahanan bangsa. Di era yang menjunjung tinggi profesionalisme, ada banyak operasi militer bukan perang. Perempuan militer sesuai dengan kodratnya, dan sosok prajurit, bisa memberikan kontribusi lebih banyak kepada bangsa dan negara.

KOMPAS

TNI AL Siapkan Pengganti Enam Kapal Buatan AS

KRI Teluk Langsa (LST-501) bekas USS Solano County (LST-1128) sebelah kanan dan KRI Teluk Banten (LST-516) merapat di Pantai Calang, Kabupaten Aceh Jaya saat Tsunami menerjang sebagian Provinsi NAD pada Desember 2004. KRI Teluk Langsa salah satu kapal yang akan digantikan LST buatan PT. PAL Indonesia. Peletakan lunas LST-1128 pada 23 November 1944 di Chicago Bridge & Iron Co., Seneca, IL, diluncurkan 19 Februari 1945, dioperasikan AL AS 9 Maret 1945. LST-1128 ditempatkan di front Asia-Pasifik saat PD II. (Foto: navsource/USN)

5 Januari 2009, Jakarta -- Mabes TNI Angkatan Laut dan PT PAL tengah menyiapkan pengganti enam kapal jenis Landing Ship Tank (LST) buatan Amerika Serikat yang akan "dipensiunkan". "Untuk penggantinya, kita upayakan dari dalam negeri. Kita akan bekerja sama dengan PT PAL dan pembiayaannya pun dari dalam negeri," kata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Madya TNI Agus Suhartono di Jakarta, Selasa (5/1).

Usai memimpin peringatan HUT ke-47 Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal), ia mengatakan, pihaknya bersama PT PAL tengah melakukan penjajakan dan akan memulai pembangunannya pada 2011. Tentang apakah jumlah kapal pengganti sama dengan jumlah kapal yang digantikan, Agus mengatakan, kemungkinan tidak. "Mungkin kurang dari jumlah yang digantikan, namun daya tempurnya akan kita buat lebih canggih, sehingga efek tangkalnya sama dengan jumlah kapal yang digantikan," tutur Kasal.

TNI AL memiliki kurang lebih 148 kapal perang berbagai kelas dan jenis. Jumlah itu belum termasuk dua kapal layar tiang tinggi yang ada di TNI AL. Jumlah kapal perang tersebut juga belum termasuk kapal patroli yang panjangnya kurang dari 36 meter yang biasa disebut KAL atau kapal angkatan laut yang berjumlah 317 unit.

Enam kapal LST eks AS yang akan dipensiunkan adalah KRI Teluk Langsa (eks USS Solano County (LST-1128)), KRI Teluk Amboina-503, KRI Teluk Kau-504 (eks USS LST-652), KRI Teluk Tomini-508 (eks USS Bledsoe County (LST-356)), KRI Teluk Ratai-509 (eks USS LST-678 dan eks USS Presque Isle (APB-44)), KRI Teluk Saleh-510 (eks USS Clarke County (LST-601)) dan KRI Teluk Bone-511 (eks USS Iredell County (LST-839)).

Terkait prioritas pengadaan alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut pada 2010, Agus menegaskan, pihaknya akan memperbanyak kapal patroli cepat (FPB) untuk pengamanan wilayah perbatasan, kapal perusak kawal rudal (PKR) dan kapal survei Hidro Oseanografi. "Dan untuk marinir, pesanan 17 unit tank amfibi BMP-3F juga akan tiba. Dan yang terpenting adalah pengganti kapal latih bagi taruna TNI Angkatan Laut KRI Dewaruci," tuturnya.

tvOne

TNI AL Prioritas Ganti KRI Dewaruci

KRI Dewa Ruci. (Foto: Riau Pos)

6 Januari 2010, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menetapkan beberapa prioritas peningkatan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Salah satu yang penting adalah penggantian kapal latih KRI Dewaruci.

Hal itu disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Agus Suhartono seusai upacara perayaan HUT ke-47 Korps Wanita Angkatan Laut di Jakarta, Selasa (5/1). KRI Dewaruci adalah kapal latih bagi taruna Akademi Angkatan Laut yang merupakan kapal layar terbesar yang dimiliki TNI AL. Kapal yang berbasis di Surabaya ini dibuat tahun 1953.

Pengadaan alutsista tetap berpedoman pada postur pertahanan kekuatan esensial minimal. Berdasarkan postur tersebut, diharapkan ada beberapa alutsista tambahan. Saat ini yang sudah diproses adalah kapal perusak rudal (PKR), kapal cepat rudal (KCR), dan kapal untuk survei hidro oseanografi.

BMP-3F IFV berkemampuan amphibi, pada awalnya Korps Marinir akan menerima 20 unit. Proses negosiasi yang memakan waktu yang lama, akhirnya anggaran yang tersedia hanya cukup dibelikan 17 unit karena harga per-unitnya telah naik. (Foto: kurganmash.ru)

Selain kapal, 17 tank BMP-3F untuk marinir juga akan segera datang dari Rusia tahun ini. ”Kita juga sudah tanda tangan kontrak dengan PT Dirgantara Indonesia untuk tiga pesawat CN 235. Pesawat-pesawat itu mulai dikerjakan tahun ini dan butuh waktu 24 bulan untuk penyelesaiannya,” kata Agus.

TNI AL juga merencanakan penggunaan kapal-kapal landing platform dock (LPD) dan landing ship tank (LST) dengan optimal. Bekerja sama dengan PT PAL dan pendanaan bersumber dari dalam negeri, pengoptimalan kapal yang ada memiliki daya tangkal yang seimbang dengan enam kapal LST yang diganti.

TNI AL juga berencana membuat perampingan jenis kapal dengan membuat alur-alur logistik. Dengan demikian, jenis kapal yang tadinya memiliki varian lebar menjadi lebih sedikit sehingga lebih efisien dari sisi logistik. Hal ini diakui tidaklah mudah karena banyaknya jenis kapal sehingga harus dilakukan bertahap.

KOMPAS

Korsel Tawari TNI AU Pesawat Tempur

(Foto: Dispenau)

6 Desember 2009, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsdya TNI Imam Sufaat menerima kunjungan Atase Pertahanan (Athan) Korsel Colonel Lee Wan, di Mabesau, Cilangkap, Selasa (5/1).

Dalam pertemuannya Kasau Marsdya TNI Imam Sufaat dengan Colonel Lee Wan yang didampingi Aspam Kasau Marsda TNI Hariyantoyo, membahas kerjasama di bidang militer kedua Angkatan Udara khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan.

KT-1 Wongbee pesawat latih TNI AU buatan Korea Selatan. (Foto: flickr/Kusri Hatmoyo)


KAI A-50 pesawat latih dan tempur ringan terbaru buatan pabrik pesawat KAI, dapat menggantikan pesawat Hawk-53 yang segera habis masa pakainya. (Foto: KAI)

Korsel juga, menurut Colonel Lee Wan, menawarkan kerjasama dibidang pengadaan Alutsista TNI khususnya pengadaan pesawat, baik pesawat latih maupun pesawat tempur.

PELITA

Letjen Tni Sjafrie Sjamsoeddin Jabat Wakil Menhan

Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. (Foto: VIVAnews)

5 Januari 2010, Jakarta -- Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin akan menjabat sebagai wakil menteri pertahanan untuk masa lima tahun mendatang, kata juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Jakarta, Selas.

Julian mengatakan, Sjafrie akan dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (6/1) siang, bersama Sekretaris Kabinet dan empat wakil menteri untuk melengkapi susunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Sjafrie Sjamsoeddin saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. Pria kelahiran Makassar 30 Oktober 1952, adalah lulusan Akademi Militer 1974 dan mengawali karir militernya sebagai Komandan Peleton Grup 1 Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha)dan kemudian dipercaya sebagai Komandan Nanggala X Timor Timur pada 1976.

Kepiawaian di daerah konflik membuat dirinya dipercaya sebagai Komandan Nanggala XXI Aceh pada 1987, Komandan Tim Maleo Irja pada 1987, dan Satgas Kopassus Timor Timur pada 1990.

Tiga tahun kemudian, Sjafrie dipercaya sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Danrem-061/SK Kodam III/Siliwangi pada 1995, Kepala Staf Garnisun Tetap (Kasgartap) -1 Ibukota pada1996, Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya pada 1996 dan Panglima Kodam Jaya (Pangdam) Jaya pada1997.

Karir milioternya terus melesat setelah didaulat sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf Umum (Aster Kasum) TNI pada 1998, Staf Ahli Polkam Panglima TNI pada tahun yang sama, Koorsahli Panglima TNI pada 2001 dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI tahun 2002-2005.

Ia dilantik sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Departemen Pertahanan RI sejak 15 April 2005 hingga sekarang.

Sebelumnya, Presiden juga sudah mengangkat lima wakil menteri yaitu Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar dan Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun.

Purnomo: Wakil Menhan Sangat Diperlukan

Menteri Luar Negeri, Marti Natalegawa ( kiri ke kanan), Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, Menko Polkam, Djoko Sujanto, Kapolri, Bambang Hendarso Danuri, dan Kepala BIN, Sutanto, saat rapat koordinasi bidang polkam di Jakarta, Selasa ( 5/1). Rakor Polkam yang dihadiri oleh sejumlah menteri terkait tersebut membahas berbagai isu diantaranya soal keamnan nasional pada awal 2010. (Foto: ANTARA/ Ujang Zaelani/mes/10)

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan posisi wakil menteri pertahanan sangat diperlukan mengingat beban tugas yang diemban Sekretaris Jenderal (Sekjen) selama ini terlalu banyak.

Usai menghadiri rapat koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan di Jakarta, Selasa, ia mengaku sudah mengetahui penunjukkan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin sebagai wakil menteri pertahanan.

Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin selama ini menjabat sebagai Sekjen Departemen Pertahanan.

Purnomo menjelaskan, tugas wakil menteri pertahanan akan difokuskan pada kegiatan yang bersifat eksternal, sedangkan tugas sekjen akan difokuskan pada kegian internal departemen.

Keberadaan wakil menteri pertahanan diperlukan karena beban tugas yang diemban departemen pertahanan makin berat seperti program revitalisasi industri pertahanan nasional. Dalam program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri itu akan dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

"Program revitalisasi industri pertahanan itu juga dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok minimun (minimum essential force/MEF) TNI yang makin ditekankan lagi mulai 2010," katanya.

Selain program yang bersifat militer, departemen pertahanan juga tengah memantapkan peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti keikutsertaannya dalam misi perdamaian PBB.

"Kita kan tengah membangun pusat pasukan pemelihara perdamaian PBB di Sentul. Ini kan menjadi fokus dan tugas tambahan Dephan, selain mengurusi TNI dan hubungannya dengan para industri pertahanan dalam negeri," katanya.

Terkait kerja sama pertahanan mancanegara, Purnomo mengatakan, itu menjadi tugas wakil menteri jika dirinya berhalangan.

Tentang anggapan organisasi yang terlalu gemuk dengan adanya wakil menteri pertahanan, Purnomo mengatakan, secara bujet departemen yang dipimpinnya memiliki anggaran yang cukup besar yakni sekitar Rp40 miliar atau terbesar kedua setelah Departemen Pendidikan Nasional yang mencapi sekitar Rp55 miliar.

"Dengan anggaran sebesar itu, dan beban tugas yang dihadapi saya kira tidak," katanya.


ANTARA News

Presiden : Kinerja Perekonomian 2009 Membaik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 kepada Menhan Purnomo Yusgiantoro di Istana Negara, Selasa (5/1). Departemen Pertahanan dan Depdiknas adalah Lembaga yang pagu anggarannya paling besar. (Foto: ANTARA/pandu dewantara/hp/10)

5 Januari 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perekonomian nasional selama 2009 berjalan cukup baik di tengah tantangan dan imbas krisis ekonomi global yang terjadi.

"Alhamdulillah dengan kerja keras dan berbagai upaya yang telah ditempuh, kita dapat mempertahankan kinerja perekonomian tahun 2009, jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja di banyak negara di dunia," kata Presiden saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)B 2010 di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Presiden menjelaskan, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2009, diperkirakan berada di atas 4 persen, atau di peringkat ketiga tertinggi di negara kelompok G-20.

Sementara laju inflasi hanya 2,78 persen atau angka terendah dalam 10 tahun terakhir, sedangkan nilai tukar rupiah ditutup pada tingkat Rp9.400 an per-dolar AS atau terjadi apresiasi atau penguatan sebesar 15 persen.

Di sisi lain, cadangan devisa telah terakumulasi di atas 65 miliar dolar AS, tingkat tertinggi yang pernah dicapai Indonesia.

Presiden menjelaskan, kinerja APBN Perubahan tahun 2009 juga mencatat prestasi yang luar biasa dengan defisit diturunkan menjadi sekitar Rp87 triliun atau 1,6 persen dari PDB, jauh lebih rendah dari sasaran awal Rp130 triliun atau 2,4 persen dari PDB.

"Pencapaian ini juga jauh lebih baik dari pada kinerja di banyak negara dunia yang mengalami dampak krisis. Di banyak negara telah terjadi pembengkakan defisit anggaran mencapai 5 hingga 10 persen dari PDB dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang negatif," katanya.

Sementara Pendapatan Negara dalam tahun 2009 mencapai Rp867 triliun atau hanya 0,5 persen lebih rendah dari sasaran. Dengan realisasi penerimaan perpajakan 1,7 persen lebih rendah dari sasaran, namun penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk PNBP kontribusi dari berbagai kementrian negara/lembaga mencapai Rp225 triliun atau 3 persen di atas sasaran.

Sementara itu, realisasi belanja negara dalam tahun 2009 mencapai Rp954 triliun, atau 4,7 persen lebih rendah dari rencana.

Hal ini, katanya, dicapai dengan pengelolaan utang yang lebih baik dan dengan tingkat kepercayaan ekonomi yang makin tinggi akibat kebijakan penanganan krisis yang tepat dan cepat, di tahun 2009 kita dapat menghemat pembayaran bunga utang lebih dari Rp15 triliun.

Selain itu, tingkat pencapaian belanja kementrian negara/lembaga, termasuk belanja stimulus fiskal mencapai sekitar 96 persen, persentase tertinggi yang pernah dicapai.

"Penyerapan Belanja stimulus fiskal juga menggembirakan dengan pencapaian sekitar 94 persen dari sasaran," katanya.

Sejumlah kementerian lembaga yang berhasil melakukan penyerapan anggaran terbaik adalah Departemen PU, pencapaian 78 persen, Departemen Pendidikan 93 persen, Departemen Pertahanan 100 persen, Departemen Agama 92 persen, dan Kepolisian Negara RI dengan pencapaian hampir 100 persen.

Dengan kemampuan anggaran untuk membiayai defisit dan pengelolaan Surat Berharga Negara yang jauh lebih baik, di akhir tahun 2009 kita mampu menghasilkan surplus anggaran (SILPA) sebesar Rp38 triliun.

SILPA tahun 2009, kata Presiden, terjadi dengan perbaikan penyerapan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.

"Dengan demikian, fungsi APBN untuk melakukan stimulasi ekonomi tetap dapat berjalan di satu sisi, sedangkan penerimaan tetap dapat diamankan di sisi lain," katanya.

Untuk 2010, pemerintah membuat tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, yaitu "Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat."

Seluruh dana belanja dalam APBN 2010, kata Presiden, direncanakan berjumlah Rp1.047,7 triliun atau 17,5 persen terhadap PDB. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp93,7 triliun atau sekitar 9,8 persen dari realisasi anggaran belanja pada APBN-P tahun 2009 sebesar Rp954 triliun.

Dalam APBN tahun 2010, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat direncanakan mencapai Rp725,2 triliun atau 12,1 persen dari PDB. Jumlah ini, berarti mengalami peningkatan sebesar Rp79,8 triliun atau naik 12,4 persen bila dibandingkan dengan realisasinya dalam APBN-P tahun 2009 sebesar Rp645,4 triliun.

"Belanja APBN yang makin besar tersebut harus dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat," katanya.

Hadir dalam acara itu, semua menteri negera dan kepala lembaga pemerintahan dan Polri serta 33 Gubernur Provinsi.

ANTARA News

Pangkostrad: Divif-2/Kostrad Siap Hadapi Tugas Tingkat Strategis

5 Desember 2009, Malang -- Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI George Toisutta selaku Pangkostrad mengatakan, Divisi Infanteri (Divif)-2/Kostrad sebagai salah satu Divisi Infanteri jajaran Kostrad, memiliki tugas pokok untuk membina kesiapan operasioanal satuan di jajaran komandonya agar senantiasa siap menghadapi tugas pada tingkat strategis.

Hal ini disampaikan Pangkostrad ketika memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Divisi Infanteri-2/Kostrad dari Mayjen TNI Zahari Siregar kepada Brigjen TNI Geerhan Lantara di Madivif-2/Kostrad, Singosari, Malang, Senin (4/1). Mayjen TNI Zahari Siregar segera akan mengemban tugas yang baru sebagai Direktur Strategic Military Cell UNIFIL PBB, sedangkan Brigjen TNI Geerhan Lantara sebelumnya menjabat sebagai Irwasum, Itjenad Mabesad; jelas Dispenad dalam siaran persnya.

Menurut Pangkostrad, untuk mampu melaksanakan tugas pokok secara optimal, setiap prajurit dan satuan Divisi Infanteri-2/Kostrad harus memiliki mobilitas yang tinggi, mampu bereaksi cepat sebagai satuan penangkal yang andal dan siap digerakkan ke seluruh wilayah Nusantara, serta tanggap terhadap segala bentuk dan jenis ancaman yang mungkin timbul.

Untuk memdukung tugas pokok, Pangkostrad menuntut kepada setiap prajurit dan satuan Divisi Infanteri-2/Kostrad untuk memiliki kemampuan profesionalisme yang tinggi sehingga mampu menjawab berbagai tantangan tugas yang dihadapi. Kemampuan seperti itu tidaklah mudah untuk diwujudkan, tetapi bukan pula merupakan sesuatu yang mustahil untuk dicapai, sebagaimana telah dibuktikan oleh para prajurit Divisi Infanteri-2/Kostrad terdahulu.

Pangkostrad menekankan kepada prajurit Divisi-2/Kostrad agar kegiatan belajar dan berlatih sendiri itu hendaknya membudaya dalam kehidupan keprajuritan, disamping melaksanakan pendidikan dan latihan yang diprogramkan. Berbagai bentuk latihan baik yang bersifat perorangan maupun satuan harus terus dipelihara dan dikembangkan, dengan begitu akan terwujud prajurit dan satuan yang andal dan mampu tampil dengan prestasi gemilang yang membanggakan dalam setiap penugasan di lapangan.

Jenderal TNI George Toisutta mengingatkan kepada prajurit Divisi Infanteri-2/Kostrad agar senantiasa memantapkan moralitas dan etika keprajuritan dengan landasan spiritual yang kokoh dan pemahaman yang dalam terhadap jati diri sebagai tentara rakyat, tentara profesional, agar bersikap, bertindak secara benar dan tepat dengan berpedoman pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.

PELITA

Indobatt Gelar Latihan Tembak

4 Desember 2009, Lebanon -- Guna mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia, khususnya di kalangan kemiliteran tidak pernah berhenti. Meski di tengah menjalankan tugas sebagai Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB di Lebanon Selatan, Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-D/Unifil (Indobatt), melaksanakan latihan pembinaan petembak di Lapangan Tembak Ebel Essaqi di lingkungan Markas Sektor Timur Unifil di Marjayoun, Lebanon.

Disamping untuk memelihara kemampuan menembak prajurit, latihan pembinaan petembak ini juga merupakan langkah awal yang ditempuh dalam menghadapi pertandingan menembak antar Kontingen Pasukan PBB di jajaran Sektor Timur Unifil (United Nations Interim Force In Lebanon).

Indobatt, demikian nama resmi yang di berikan PBB tehadap kontingen Indonesia, akan menghadapi pertandingan menembak pada pertengahan Januari 2010 ini.

Pertandingan ini adalah event yang diprakarsai oleh Komando Sektor Timur Unifil dalam rangka mempererat persahabatan dan kerja sama antar Kontingen di jajaran Sektor Timur, sekaligus bertujuan untuk memelihara kemampuan menembak sebagai prajurit profesional sesuai standar Pasukan Perdamaian PBB.

Dansatgas Indobatt, Letkol Inf Andi Perdana Kahar, hadir di tengah-tengah prajurit yang sedang melaksanakan latihan.

Di sela-sela kesibukannya dalam memimpin dan mengendalikan 1.000 orang prajurit Garuda memelihara perdamaian di Lebanon, satgas juga harus mempersiapkan diri menghadapi lomba tembak eksekutif dalam event yang sama. Lomba tembak Eksekutif akan digelar antar Komandan Kontingen Unifil dan para pejabat teras Sektor Timur Unifil.

Kepada 36 orang petembak yang sedang berlatih, Dansatgas Indobatt mengingatkan bahwa menembak adalah salah satu tolak ukur profesionalisme prajurit.

Kesempatan yang diberikan negara kepada Kontingen Garuda XXIII-D untuk melaksanakan misi perdamaian di Lebanon, harus disikapi dengan cara mempersembahkan yang terbaik dalam melaksanakan tugas, termasuk diantaranya melalui pertandingan ini. Apa yang ada di pundak para prajurit Garuda, adalah harapan jutaan rakyat Indonesia, papar Dansatgas diakhir pengarahannya.

Puspen/POS KOTA

Rekomendasi BPPT Untuk Teknologi 2010

30 Desember 2009 -- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), telah menetapkan sembilan bidang teknologi yang ada di Indonesia sebagai bidang teknologi prioritas. Sembilan bidang teknologi tersebut adalah: (1) Teknologi Bidang Energi, (2) Teknologi Bidang Informasi dan Komunikasi, (3) Teknologi Bidang Transportasi, (4) Teknologi Bidang Pangan, (5) Teknologi Bidang Lingkungan dan Kebumian, (6) Teknologi Bidang Pertahanan dan Keamanan, (7) Teknologi Bidang Manufaktur, (8) Teknologi Bidang Kesehatan, (9) Teknologi Bidang Material.

Catatan yang diberikan BPPT dalam bidang energi adalah secara nasional kita masih bertumpu pada pasokan bahan bakar berbasis minyak bumi (50%). Kondisi ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap gejolak yang terjadi pada minyak bumi, baik gejolak akibat kelangkaan maupun gejolak yang diakibatkan fluktuasi harga. Sementara itu, kebutuhan bahan bakar dari minyak bumi lebih banyak didapatkan dari impor, sebagai akibat dari ketidakmampuan produksi minyak bumi dalam negeri didalam memenuhi kebutuhan konsumsi.

Menjawab permasalahan tersebut, BPPT saat ini telah dan terus mengembangkan teknologi yang dapat memberikan solusi penyelesaian secara efektif dan efisien, dengan tentunya memanfaatkan kekayaan lokal yang ada. Antara lain adalah mengembangkan sistem pembangkit listrik skala kecil dengan sumberdaya energi terbarukan yang bersifat lokal, seperti PLTP skala 2-5 MW, PLTS, PLTB, PLTMH dan PLT Hibrida PV-Angin-Diesel. Selain itu, BPPT juga mengembangkan PLT Energi Baru berbahan bakar hidrogen baik untuk pembangkit stasioner maupun sistem transportasi seperti Sistem PLT Fuel Cell dan PLT Nuklir.

“Merencanakan pengembangan teknologi pembangkit listrik batubara yang lebih ramah lingkungan, seperti pengembangan teknologi gasifikasi batubara, mengembangkan penggunaan boiler Circulating Fluidized Bed, Super Critical dan merencanakan pembangunan fasilitas R&D modul surya PV Thin Film di PT LEN Industri serta fasilitas pengujian sistem PLTS di Puspiptek Serpong, adalah rekomendasi yang diberikan oleh BPPT dalam menjawab tantangan permasalahan energi Indonesia dimasa mendatang”, ungkap Kepala BPPT.

Dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), BPPT melihat peran TIK dalam pembangunan demokrasi semakin penting. TIK tidak saja menentukan terpenuhinya azas-azas dalam pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga efektivitas, efisiensi, kecepatan, dan transparansi, serta akuntabilitasnya. Pada Pemilihan Legislatif 2009 lalu, pada saat-saat akhir menjelang pelaksanaannya, BPPT diminta berpartisipasi dalam memberikan technical assisstance dan advis kebijakan kepada KPU baik bagi pelaksanaan Pileg maupun Pilpres 2009.

BPPT memandang penting dukungan pengembangan kemampuan TIK dalam negeri, termasuk dalam FOSS (Free/Open Source Software). BPPT berpartisipasi aktif dalam migrasi ke pemanfaatan software legal (khususnya FOSS) di berbagai lembaga, termasuk di daerah, pengembangan aplikasi berbasis FOSS, dan dukungan pengembangan kreativitas digital. Beberapa produk terbaru BPPT antara lain adalah PERISALAH, SIDOBI, LISAN, dan RAL. Rekomendasi yang diberikan BPPT untuk bidang TIK adalah melakukan pengkajian dan penerapan e-voting yang lebih intensif dan uji coba dalam pilkada, serta penyesuaian kebijakan pemilu untuk 2014.

Dalam pembangunan nasional, peran transportasi memiliki kontribusi yang penting dalam menunjang dan mendorong pembangunan sektor lainnya. Untuk itu, BPPT memasukan transportasi sebagai salah satu bidang prioritas. Sebagai negara kepulauan, di Indonesia sangat diperlukan adanya prasarana dan sarana transportasi antar pulau yang memadai, sebagai perwujudannya, telah diresmikan Jembatan Suramadu pada 10 Juni 2009.

Kemudian, sejalan dengan ketentuan ICAO dan APAPERG, pengelolaan transportasi udara sipil memerlukan kesiapan implementasi teknologi Communication Navigation Surveilance/Air Traffic Management (CNS/ATM). Pada tahun 2009, BPPT telah berhasil mengembangkan Small Mobile Air-route Radar Terminal (SMART) sebagai suatu platform ujicoba teknologi CNS/ATM yang baru.

Untuk itu, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab pada pengkajian dan penerapan teknologi di Indonesia, BPPT merekomendasikan pengadopsian teknologi CNS/ATM. Pada 2015, sistem ini harus mulai menggantikan sistem yang lama, dan 2025 nanti, harus menjadi satu-satunya sistem yang dipergunakan. Ketidakmampuan dalam menerapkan bukan saja akan mengakibatkan kerugian bagi penerbangan sipil Indonesia, tetapi juga kehilangan peluang bagi partisipasi industri dalam negeri dan ancaman bagi kedaulatan NKRI dari sisi pengelolaan ruang udara.

Untuk bidang pangan, BPPT ikut andil dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional, teknologi budidaya pertanian yang telah dikembangkan berhasil meningkatkan produktivitas pangan, Indonesia berhasil mencapai produktivitas padi tertinggi di ASEAN yakni 4,62 ton (gabah kering giling)/Ha, sementara Filipina 3,68 ton/Ha, Thailand 3,25 ton/Ha, dan Malaysia 3,25 ton/Ha sehingga mampu berswasembada beras untuk yang kedua kalinya setelah swasembada beras yang pertama pada tahun 1984.

Disektor perikanan, BPPT mengembangkan perangkat lunak SIKBES-IKAN, atau sang penjejak ikan nan cerdas. Sistem ini menggunakan model prediksi lokasi keberadaan ikan di laut dengan memanfaatkan pendekatan integrasi antara metode sistem pakar. Adapun rekomendasi yang diberikan BPPT untuk bidang pangan antara lain yaitu perlu terus didorong penggunaan pupuk kimia berimbang (precission farming) dan dikombinasikan dengan pupuk organik dan pupuk hayati dengan tujuan untuk menjaga kesuburan lahan. Selain itu, untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim atas produksi pertanian perlu terus dikembangkan dan diaplikasikan secara luas teknologi pemantauan iklim yang terintegrasi ditingkat nasional (BMKG, BPPT, LAPAN).

Bidang Lingkungan dan Kebumian juga tidak luput dari bidang prioritas BPPT. Di bidang kebumian, penguasaan teknologi rancangbangun sistem dan instrumen pendeteksi dini tsunami, telah diwujudkan BPPT dengan perekayasaan dan pengoperasian sistem Tsunami Early Warning System, yang dikenal dengan sebutan BUOY Tsunami Indonesia (InaBUOY), yang merupakan instrumen yang sangat penting karena mampu mendeteksi ancaman tsunami ketika tsunami masih di tengah laut.

Sementara untuk bidang lingkungan, dalam rangka mendukung UU tentang Persampahan tersebut, BPPT bekerjasama dengan Ditjen Cipta Karya PU dan Puslitbang PU Pemukiman, juga telah membangun pilot plant Tempat Pengolahan Akhir (TPA) dengan prinsip sanitary landfill yang berlokasi di Bangli, propinsi Bali, yang menjadi TPA percontohan di tingkat nasional.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, BPPT turut berkontribusi dalam pengembangan panser 6x6 dan berlanjut dengan adanya pesanan 150 panser 6x6 buatan PT.Pindad . Hal ini merupakan bukti adanya komitmen pemerintah dalam kemandirian pemenuhan kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dari produk dalam negeri. Selain panser, dalam bidang pengembangan roket BPPT melihat, keberhasilan LAPAN meluncurkan roket, mulai dari tipe RX -70, RX 100, RX 150, RX 240, RX 320, RX 420, dan berikutnya RX 520 perlu dilanjutkan dan ditingkatkan ke teknologi rudal. Untuk itu, BPPT dengan sumberdaya nya, siap mendukung LAPAN dalam realisasi.

Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan BPPT dalam hal pertahanan dan keamanan antara lain adalah perlu dilakukan pengembangan material untuk bahan motor roket agar jarak tempuh dari roket dapat dimaksimalkan. Untuk meningkatkan kandungan lokal, keterlibatan UKM pembuat komponen perlu ditingkatkan, fungsi BPPT sebagai mediator teknologi dapat membantu menjembatani peningkatan teknologi pada UKM pembuat komponen.

Pengembangan industri mesin pembakaran dalam (engine) dilakukan oleh BPPT bekerjasama dengan Depperin, Pemda Tegal serta IKM Permesinan Tegal – PT. Nefa, telah disepakati komersialisasi engine 1 silender 500 cc hasil kegiatan RUSNAS, adalah salah satu contoh nyata kontribusi BPPT di Bidang Manufaktur.

Kemudian Bus manufacturer nasional telah berhasil memproduksi Bis Artikulasi “KOMODO” dan dioperasikan oleh BLU – Trans Jakarta Busway pada koridor 5, merupakan hasil kerjasama antara Depperin dan PT. Asian Auto International (AAI).

Pada bidang kesehatan, tahun 2009 ini berhasil ditemukan produksi vaksin lokal (untuk flu babi dan flu burung) oleh BUMN PT Biofarma, yang saat ini seed vaksinnya sudah diluncurkan oleh Institute of Tropical Disease (ITD) UNAIR pada November 2009. Pengembangan Obat konvensional, lebih ditekankan pada pengembangan Bahan Baku obat generik. Penerapan teknologi produksi Obat Herbal juga cukup maju pesat dengan bertambahnya produk Obat Herbal Terstandar (OHT) dari 17 menjadi 28. Sementara itu produk Alat Kesehatan tetap stabil, dengan beberapa produk lokal yang mampu menggantikan produk impor.

Adapun rekomendasi BPPT dalam bidang kesehatan adalah Indonesia harus mandiri dan mengembangkan vaksin ini dengan kemampuan nasional untuk mengatasi penyakit infeksi di Indonesia. Fasilitas Laboratorium BSL-3 yang dibangun di ITD dari dana Pemerintah merupakan fasilitas yang sangat memadai untuk pengembangan vaksin penyakit tropis. Upaya meningkatkan kemampuan SDM yang menguasai teknologi pengembangan vaksin, khususnya bioteknologi, biomolekuler dan bioprosesing, juga menjadi poin yang harus diperhatikan.

Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa kekayaan sumber daya alam baik dalam bentuk berbagai mineral alam maupun keragaman hayati flora dan fauna yang melimpah. Selama ini pengelolaan sumber daya alam belum diolah secara optimum sehingga masih bernilai sangat rendah misalnya mineral pasir besi, zirkonia, batuan nikel, mangan, kuarsa, tembaga, emas dan lain sebagainya.

Pengembangan teknologi terutama nanoteknologi di Indonesia perlu diarahkan untuk dapat mengelola dan memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam. BPPT mengembangkan Nano Teknologi untuk Kemasan. Salah satu aplikasi nanoteknologi adalah nanokomposit polimer, produk ini dapat digunakan untuk peningkatan kemampuan kemasan. Kemudian juga dilakukan Pembuatan kantong Aspal Polimer yang mempunyai keunggulan dalam kemasan, yaitu kemasannya dapat langsung dilebur bersama dengan aspalnya, sehingga tidak ada aspal yang tersisa seperti pada kemasan lainnya.

Dalam rangka mengurangi eksplorasi batu alam yang sudah terlalu pesat, BPPT juga mengembangkan batu alam tiruan dengan bahan dasar keramik. Selain itu dikembangkan juga bata geopolimer yang bertujuan untuk menghilangkan proses pembakaran yang boros energi dan pelepasan CO2.

Rekomendasi untuk bidang material adalah KNRT dengan LPNK-nya perlu mengambil peran penting dalam melakukan penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta penerapan nanoteknologi untuk menggali manfaat yang sebesar-besarnya bagi sumber daya alam Indonesia, khususnya pengembangan nanoteknologi untuk industri mikro/nanosilika.

HUMAS BPPT

Kasau : TNI AU Harus Jadi The First Class Air Force

Pangkoopsau II Marsda TNI Yushan Sayuti membacakan amanat Kasau pada apel khusus memperingati tahun baru 2010 (sebelum hujan) di Markas Koopsau II Makassar.

4 Desember 2009, Jakarta -- Apel khusus memperingati tahun baru 2010 di Markas Komando Operasi TNI AU (Makoopsau) II, Makassar, Senin (4/1) diwarnai dengan hujan lebat. Apel khusus yang dipimpin langsung oleh Pangkoopsau II Marsekal Muda (Marsda) TNI Yushan Sayuti itu, diikui seluruh warga Makoopsau II, baik militer maupun PNS. Tampak hadir juga Kepala Staf (Kas) Koopsau II Marsekal Pertama (Masma) TNI Boy Syahril Qomar, SE.

Meskipun dalam guyuran hujan lebat, apel tetap berjalan dengan tertib dan khidmad. Hujan tidak dapat dihindari, mengingat ditengah-tengah berlangsungnya apel, tiba-tiba hujan lebat mengguyur Makasar. Pangkoopsau II yang bertindak sebagai Irup tampak basah kuyub, demikian juga seluruh peserta apel tidak luput dari basah air hujan. Namun demikian, para peserta apel, tidak terpengauh, mereka tetap mengikui apel khusus sampai selesai dengan tertib dan khidmat.

Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal Madya (Marsdya) Imam Sufaat, SIP dalam amanat tertulisnya, yang dibacakan Pangkoopsau II mengatakan, menyongsong tahun 2010, TNI AU telah menetapkan sasaran jangka pendek mapun jangka panjang. Untuk jangka pendek, Kasau bertekad tidak akan terjadi accident pesawat TNI AU dalam satu tahun kedepan. Sementara jangka panjang, orang nomor satu di TNI AU ini berkeinginan menjadikan TNI AU sebagai the first class Air Force (TNI AU yang nomor satu).

”Sasaran ini tentu menanggung resiko dan konsekwensi yang tidak ringan, tetapi kita harus berani mempertaruhkan seluruh dedikasi, loyalitas, komitmen dan kerja keras yang kita miliki” ujar Kasau.

Kasau menambahkan, pergantian tahun merupakan moment yang sangat tepat untuk melakukan evaluasi dan merencanakan langkah-langkah ke depan guna memperbaiki diri. Pengalaman tahun 2009 hendaknya dijadikan sebagai guru yang baik, sehingga dapat dipetik seiap pelajaran guna mendapatkan hikmah dan tidak mengulang kesalahan yang sama.

”Saya berharap, TNI AU disetiap lini dapat semakin dewasa dan matang dalam mengambil keuputusan dan bertindak secara arif sesuai tuntutan tugas yang diemban” imbuh Kasau. Demikia Kapen Koopsau II Mayor Sonaji Wibowo, S.IP menginformasikan.

Keselamatan Terbang Harga Mati

Seorang komandan harus hands on, artinya terjun langsung ke lapangan, kenal kemampuan dan kapasitas anak buah, berani menanggung resiko, memutuskan dengan bijaksana, serta dapat secara tepat memberi reward and punishment.

Demikian amanat Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI Imam Sufaat, pada apel khusus menyambut Tahun Baru 2010 yang dibacakan oleh Komandan Lanud Abd Saleh, Marsekal Pertama TNI Ida Bagus Anom, M., SE. bertempat di Taxy Way Lanud Abd Saleh, yang diikuti oleh seluruh anggota pejabat dan anggota Lanud Abd Saleh, Senin (4/1).

Beberapa kecelakaan pesawat yang terjadi disebabkan karena human error, yang semestinya dapat dieleminir bila kepemimpinan setiap komandan berfungsi dengan maksimal, itulah sebabnya seorang komandan harus hands on dengan memperkuat kepemimpinan dan manajemen.

Sementara keselamatan terbang dan kerja merupakan harga mati yang harus senantiasa dipelihara dalam setiap pelaksanaan tugas, kata kasau.

Oleh sebab itu, TNI Angkatan Udara harus mampu mewujudkan budaya safety sebagai nafas pengabdiannya. Kita harus mampu mengasah rasa kepedulian dan kepekaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan incident maupun accident potential yang ada di sekeliling lingkungan kerja.

Pen Koopsau II/POS KOTA

Kasau Ingin 2010 Tanpa Kecelakaan Pesawat

Pesawat latih tipe Bravo 202 dengan nomor lambung LM 2039 yang berpangkalan di Lanud Adi Sucipto, Jogjakarta. Pesawat jatuh di persawahan Dusun Gulan, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Sragen, (17/9). Kecelakaan tersebut menyebabkan Kapten Pilot, Letda Felix Kurniawan, 22 siswa Skadik 101 Penerbangan Lanud Adi Sucipto tewas mengenaskan. (Foto: equator-news.com)

4 Januari 2010, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Udara (Kasal) Marsekal Madya TNI Imam Sufaat menginginkan pada 2010 Angkatan Udara bebas dari kecelakaan pesawat atau zero accident.

"Pergantian tahun merupakan moment yang sangat tepat untuk mengevaluasi dan merencanakan langkah-langkah kedepan guna memperbaiki diri," katanya dalam apel khusus 2010 di Jakarta, Senin.

Pada 2010, Kasau menetapkan beberapa sasaran pembinaan, meliputi sasaran jangka pendek yaitu tidak terjadi kecelakaan dalam satu tahun kedepan.

"Sedangkan untuk jangka panjang adalah menjadikan TNI Angkatan Udara sebagai the first class air force, " katanya.

Ia menambahkan, penetapan sasaran tersebut menanggung risiko dan konsekuensi yang tidak ringan.

"Kita harus berani mempertaruhkan seluruh dedikasi, loyalitas, komitmen dan kerja keras yang kita miliki untuk mencapainya," katanya melanjutkan.

Terkait itu, Kasau meminta jajarannya mematuhi langkah-langkah strategis yakni pertama, memegang teguh prinsip road map to zero accident dan dilaksanakan secara konsisten.

Kedua, memperkuat kepemimpinan dan manajemen, terutama di satuan-satuan udara yang bersinggungan langsung dengan tugas operasional.

"Ketiga, keselamatan terbang dan kerja merupakan harga mati yang harus senantiasa dipelihara dalam setiap pelaksanaan tugas," kata Imam.

Kasau menambahkan, keterbatasan anggaran jangan dijadikan penghalang dalam keberhasilan pelaksanaan tugas, akan tetapi harus diimbangi dengan kualitas SDM yang merupakan faktor dominan dalam keberhasilan tugas.

"Dengan demikian, lembaga pendidikan TNI Angkatan Udara agar berbenah diri untuk mencetak SDM yang profesional," ujarnya.

Pada 2009 telah terjadi enam kali kecelakaan pesawat TNI Angkatan Udara yang menewaskan prajurit dan keluarga prajurit.

ANTARA News