Workshop Rencana Pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan

13 Agustus 2010, Jakarta -- Sejak dimulainya reformasi birokrasi pada tahun 1998 terdapat tuntutan yang perlu dikritisi secara jernih yang mengarah pada suatu fokus yaitu terselenggaranya pemerintahan yang bersih atau good governance. Kemhan merespons reformasi birokrasi dengan menyusun suatu rencana pembentukan instansi vertikal atau Kantor Pertahanan di daerah khususnya di wilayah Kalimantan yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Hal tersebut disampaikan Dirjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Puguh Santoso, S.T. saat memberikan paparan mengenai Garis Besar Workshop Rencana Pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan, Kamis (12/8), di kantor Kemhan Jakarta.

Menurut Dirjen Strahan hal inilah yang menjadi dasar pemikiran Kemhan dalam menyelenggarakan Workshop Pembentukan Kantor Pertahanan pada level pelaksana di daerah.

Mengingat fungsi pertahanan tidak diotonomikan maka penyelenggaraan penyiapan antara pemerintah pusat dan daerah harus dikelola secara terintegrasi, terpadu dan tidak bertentangan. Hal ini sangat mendasar mengingat pertahanan dan kesejahteraan selalu berhubungan dengan pengelolaan sumber daya nasional.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sama-sama memiliki adanya “otonomi”, maka daerah pun tidak serta merta bebas atau sebaliknya pusat pun tidak harus dominan. Maka disinilah pentingnya jembatan penghubung yang dapat mengkomunikasikan kedua kepentingan tersebut sehingga diperlukan instansi vertikal di daerah seperti yang termaktub dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa fungsi pemerintahan yang tidak diotonomikan seperti halnya pertahanan negara perlu dibentuk kantor intansi vertikal di daerah sebagai pelaksana tugas pokok.

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang mengamanatkan pentingnya perwujudan integrasi dan sinergisme peran dan posisi institusi pertahanan negara harus pula menjangkau kepentingan pertahanan di daerah sehingga pembentukan instansi vertikal Kemhan di daerah perlu segera direalisasikan secara bertahap dengan pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan sebagai yang pertama.

Disposisi Sekjen Kemhan tanggal 23 Agustus 2008 tentang Penetapan prioritas pertama pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan sebagai pilot project. Agar dalam proses dan pelaksanaan pembentukannya tidak mengalami hambatan dan kendala-kendala maka diperlukan suatu perencanaan dan kajian atau telaahan guna mendapatkan masukan-masukan terlebih dahulu terhadap beberapa aspek pendukung di wilayah Kalimantan sehingga pelaksanaan pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan dapat berjalan dengan baik.

Garis Besar Workshop Rencana Pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang Workshop Rencana Pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan. Dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan sekaligus bahan pedoman penyelenggaraan Workshop Rencana Pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan.

Adapun hasil yang ingin dicapai dalam workshop tersebut yaitu adanya saran dan masukan sebagai bahan penyempurnaan dalam rangka Rencana Pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan dan adanya kesamaan konsep pemikiran oleh seluruh stake holder tentang Rencana Pembentukan Kantor Pertahanan sebagai miniatur Kemhan.

Dalam penyelenggaraan workshop tersebut dihadirkan beberapa pembicara yang merupakan expertise dari Kementerian terkait dan memiliki kompetensi di bidangnya seperti Dirjen Pothan Kemhan Prof. DR. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Lukman Sofyan, PLT Dirjen Otonomi Daerah Kemdagri Dr. Made Suwandi, M.Soc, Sc, Direktur Akademik Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional UI Dr. Andi Widjajanto, Kabid Perkembangan Politik Nasional Pusat Penelitian Politik LIPI Dra. Sri Yanuarti dengan moderator Letkol Arh. Dr. Jonni Mahroza, S.Ip., M.A.

Hadir dalam kegiatan Workshop Rencana Pembentukan Kantor Pertahanan yaitu wakil dari Kemhan dan Mabes TNI, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kemko Polhukam, Kementerian Hukum & HAM, Kementerian PAN, Bappenas serta Pemda Kaltim.

DMC

Direktur B Bais TNI Beri Pembekalan Peserta Satgas Maritim

16 Agustus 2010, Surabaya -- Direktur B Bais TNI Laksamana Pertama TNI Eddy Siswono memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Maritim TNI Konga XXVIIIB. UNIFIL 2010 di Pusat Latihan Operasi Laut Kolatarmatim Ujung Surabaya, Senin (16/8).

Sebelum mengawali pembekalannya, Direktur B Bais TNI Laksamana Pertama TNI Eddy Siswono mengucapkan selamat kepada para peserta atas terpilihnya Tim dari KRI Frans Kaisiepo-368 ini untuk melaksanakan tugas perdamaian dunia yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon.

Pembekalan yang diberikan yaitu seputar pengenalan sejarah konflik antara Israel dan Lebanon, luas wilayah, panjang pantai dan jumlah penduduk Lebanon. “Situasi sekarang memanas dengan adanya peristiwa pada tanggal 3 Agustus yang lalu, yaitu terjadinya kontak senjata antara pasukan Israel dengan Lebanon di wilayah perbatasan yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia,”kata Direktur B Bais TNI.

KRI Frans Kaisiepo-368 dari jenis Sigma Klas Korvet Belanda yang masuk jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Timur (Satkorarmatim) ini adalah yang ke dua kali ikut andil mengemban misi perdamaian dunia dalam Satuan Tugas (satgas) Maritime Task Force (MTF) Konga XXVIII.B Unifil.

Sebelumnya tugas kemanusiaan ini dilakukan oleh KRI Diponegoro-365. Kapal perang Indonesia ini nantinya akan bergabung dengan kapal perang angkatan laut negara lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas MTF. Kapal ini rencananya akan meninggalkan pangkalan Surabaya pada akhir bulan Agustus dan bertugas selama 8 bulan, dengan rincian 2 bulan pelayaran berangkat dan pulang serta 6 bulan berada di tempat lokasi.

Rute yang dilewati selama pelayaran menuju Lebanon, yaitu Surabaya-Jakarta-Belawan-Cochin-Salalah-Port Said-Beirut. KRI Frans Kaisiepo-368 yang dikomandani Letkol Laut (P) Wasis Priyono ini dalam tugasnya nanti akan membawa 1 buah helikopter BO-105 dengan jumlah personel total 100 orang, dengan rincian ABK 88 orang, pilot dan Crew Heli 7 orang, dokter dan paramedis 2 orang, Kopaska 1 orang dan penyelam 2 orang.

Dispenarmatim

Fadel: Status Hukum Petugas KKP Belum Jelas

16 Agustus 2010, Jakarta -- Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan status hukum tiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia, belum diketahui.

"Sampai hari ini belum ada kejelasan status mereka," kata Fadel kepada para wartawan, Senin, di Gedung DPR, Jakarta.

Tiga anggota patroli yakni Asriadi (40), Erwan (37), dan Seivo Grevo Wewengkang (26), ditangkap saat menggiring lima kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Fadel mengatakan belum mengetahui keterangan apa yang tengah dimintai pemerintah Malaysia. Pemerintah Indonesia, kata Fadel, meminta agar ketiganya segera dibebaskan.

Ia menambahkan, pemerintah optimis mereka segera dibebaskan karena secara hukum, ketiganya tak bersalah.

Sebelumnya, diberitakan pada Jumat malam (13/8), tiga Pengawas Perikanan Satker KKP ditahan Polisi Perairan Diraja Malaysia, saat melakukan adhoc lima kapal pencuri ikan Malaysia di perairan Bintan.

Kepolisian Malaysia yang berada di perairan Indonesia juga sempat melepaskan dua tembakan peringatan kepada dua kapal pengawas perikanan KKP sehingga akhirnya lima pencuri ikan Malaysia beserta barang bukti berupa ikan yang tadinya akan dibawa ke pelabuhan terdekat dibawa Kepolisian Malaysia.

Ketiga satker Pengawas Perikanan KKP yang memang berada di tiga kapal pencuri ikan Malaysia ikut dibawa ke Johor. Sementara tujuh ABK kapal pencuri ikan yang telah diamankan di kapal pengawas perikanan KKP dan saat ini ditahan Kepolisian Resot Batam.

Sebelumnya (15/8) Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh polisi Malaysia di perairan Bintan, Kepulauan Riau, diselesaikan secara baik-baik dan mengedepankan upaya diplomasi.

Djoko menyatakan telah melaporkan kejadian itu kepada Presiden sesaat setelah menerima kabar dari petugas di lapangan. Djoko menyampaikan hal itu kepada Kepala Negara melalui ajudan.

RI jangan "Tukar Guling" demi tegaknya hukum

Pemerintah Indonesia tidak boleh mempertaruhkan masa depan penegakan hukum di laut dengan menukar guling pembebasan petugas Departemen Kelautan Perikanan (DKP) yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia, dengan tersangka pencuri ikan asal Malaysia.

Menurut Sekjen Kiara (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), M Riza Damanik di Jakarta Senin (16/8), proses hukum terhadap tersangka pencuri ikan harus segera ditindak sesuai UU No.45/2009 tentang Perikanan.

Kinerja Bakorkamla (Badan Koodinasi Keamanan Laut), menurutnya perlu evaluasi total. Dua program konservasi laut regional yang melibatkan Indonesia dan Malaysia (Sulu Sulawesi Marine Ecoregion/SSME dan Coral Triangel Initiative/CTI) perlu di dihentikan hingga ada kesepamahaman batas wilayah di laut dan perairan tradisional lintas-negara, serta penegakan hukumnya.

ANTARA News/Suara Merdeka

Pacific Partnership 2010 Bantu Peralatan Kesehatan

(Foto: Australia DoD)

15 Agustus 2010, Ambon -- Tim “Pacific Partnership 2010″ memberikan bantuan sejumlah peralatan kesehatan kepada Pemerintah Provinsi Maluku usai menyelesaikan tugas kemanusiaan bakti Surya Baskara Jaya di Ambon, 4 Agustus lalu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Chres Hehanussa di Ambon, Sabtu, mengatakan, bantuan aneka peralatan kesehatan tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan akan disalurkan kepada warga di kabupaten yang dilanda banjir maupun longsor akibat hujan.

“Saya sudah meminta petugas Dinas Kesehatan Maluku untuk memeriksa peralatan tersebut dan dipaketkan guna dibagikan saat safari Ramadhan sesuai arahan Gubernur Ralahalu,” ujarnya.

Hehanussa yang juga ketua panitia safari Ramadhan Pemprov Maluku dan Panitia Hari – Hari Besar Islam (PHBI) setempat 2010 itu mengatakan, kegiatan dilaksanakan sejak Ralahalu menjadi Gubernur periode pertama (2003 – 2008) seperti kepada warga di Buru Selatan yang tertimpa longsor.

“Jadi kehadiran “Pacific Partnership 2010" strategis dalam menyukseskan bakti SBJ sebagai rangkaian Sail Banda yang puncaknya dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon pada 3 Agustus 2010,” katanya.

Hehanussa menunjuk peran “Pacific Partnership 2010" dengan mengerahkan kapal rumah sakit USNS Mercy (T-AH 19), kapal Angkatan Laut milik Singapura, RSS Endeavour (kelas LPD), Operasi SBJ juga menyertakan kapal rumah sakit TNI AL, KRI Soeharso SHS ‘ 990.

“Pemprov Maluku mengucapkan terima kasih atas kepedulian sosial dari tim “Pacific Partnership 2010" karena melaksanakan pelayanan kesehatan berbarengan dengan pembangunan fasilitas umum maupun sosial di sejumlah kabupaten/ kota,” ujarnya.

Mayor Daniel Bernardi, salah seorang personel Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas di bagian Media Publikasi Pacific Partnership 2010 mengatakan, kapal rumah sakit komando angkutan militer laut USNS Mercy (T-AH 19) USNS Mercy meneruskan perjalanannya di Indonesia dengan tujuan akhir Ambon pada 26 Juli hingga 4 Agustus 2010 sebagai bagian dari Pacific Partnership 2010 dan Sail Banda.

Pacific Partnership 2010 merupakan misi ke lima dari serangkaian misi tahunan Armada Pacific AS yang dilakukan di Indonesia sebagai latihan penanggulangan bencana untuk memperkuat kerja sama regional dan meningkatkan kemampuan operasi dengan negara tuan rumah, negara-negara sahabat, dan organisasi kemanusiaan dan bantuan internasional.

Negara-negara yang terlibat Pacific Partnership 2010 di Indonesia adalah Australia, Kamboja, Kanada, Indonesia, Selandia Baru, Inggris, dan anggota militer Amerika Serikat.

Selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat seperti HOPE Worldwide; Latter-day Saint Charities; Project HOPE; UCSD Pre-Dental Society; Vets without Borders; dan World Vets berada di kapal Mercy untuk membantu melayani kesehatan masyarakat Ambon dan daerah sekitar pulau itu.

Partisipasi Mercy antara lain klinik gigi dan kesehatan dan proyek konstruksi di Ambon dan luar Ambon, termasuk pulau seram. Ini merupakan kunjungan ketiga Mercy ke Indonesia.

ANTARA Ambon

Polisi Malaysia Menolak Bebaskan Petugas DKP

15 Agustus 2010, Jakarta -- Negoisasi antara Polisi Air (Polair) Indonesia dengan polisi Malaysia untuk membebaskan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah dilakukan. Hasilnya, polisi Malaysia menolak mengabulkan.

Seperti dikatakan Direktur Polisi Air (Polair) Polda Kepri AKBP M Yasin Kosasih saat dihubungi okezone, Minggu (15/8/2010), sejauh ini polisi air Indonesia dan polisi Diraja Malaysia telah bernegoisasi untuk meminta tiga petugas DKP agar dibebaskan.

“Namun polisi Diraja Malaysia mengaku itu sudah bukan kewenangan polisi lagi, tapi merupakan masalah antar dua negara,” tandasnya.

Dia menambahkan, polisi Malaysia beralasan bahwa persoalan ini sudah diserahkan ke pemerintah Malaysia. Untuk itu, polisi Malaysia tidak berani melepaskan tiga WNI tersebut.

“Kami hanya menjalankan tugas saja,” ucap Yasin meniru ucapan polisi Malaysia.

Sebelumnya, tiga petugas DKP Provinsi Kepulauan Riau ditangkap pihak Diraja Malaysia di Perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Bintan. Ketiganya ditangkap saat melakukan tugas menangkap tujuh nelayan Malaysia yang sedang mencuri ikan di perairan tersebut.

Kronologi penangkapan petugas KKP versi pemerintah

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menceritakan kejadian terkait dengan penahanan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Jumat (13/8) pekan lalu oleh polisi Malaysia.

Djoko mengatakan, ada penangkapan oleh kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kapal nelayan Malaysia yang mencari ikan di perairan Indonesia

"Tujuh awak kapal Malaysia ditangkap dan dipindahkan ke kapal kita sementara lima kapal Malaysia dikawal dan tiga orang awak dari KKP berada di kapal tersebut," kata Djoko, Jakarta, Minggu.

Lalu, kata Djoko, ada kapal polisi marine Malaysia yang mendekati lima kapal itu dan menembakkan peluru suar (tembakan peringatan) ke atas.

"Kemudian Polisi marine Malaysia menggiring ke Johor, jadi yang menggiring itu bukan tentara Malaysia," kata Djoko.

Sebagai Menkopolhukam, dirinya sejak kemarin sudah menginstruksikan Kemlu dan KKP untuk mengelola masalah ini.

"Kemenlu sudah saya minta hubungi kedutaan besar Malaysia. Saya terus ikuti perkembangannya," kata Djoko.

"Saat ini, tujuh orang awak kapal Malaysia itu diperiksa di Batam," tambahnya.

Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Aji Sularso membenarkan penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan tetapi membantah terjadi penembakan terhadap kapal patroli KKP oleh Polisi Diraja Malaysia.

"Benar ada penangkapan terhadap tiga petugas KKP. Saat ini kami tengah mengupayakan agar ketiga petugas itu dibebaskan," kata Aji.

Ia membantah terjadi penembakan terhadap kapal partoli KKP yang dilakukan oleh kapal Patroli Malaysia.

"Tidak ada penembakan terhadap petugas kita. Tapi hanya tembakan peringatan saja kepada petugas yang sedang berpatroli," katanya.

Ia mengatakan, tembakan peringatan oleh kapal patroli Malaysia terhadap petugas KKP tersebut terjadi ketika kapal patroli KKP tengah mengamankan kapal nelayan Malaysia yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, tepatnya di perairan Bintan, Kepulauan Riau.

okezone/ANTARA News

Foto Pembangunan Kapal Induk Cina

Berita HanKam

KKP Benarkan Penangkapan Tiga Petugasnya

15 Agustus 2010, Jakarta -- Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso membenarkan adanya penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun, ia membantah adanya penembakan yang dilakukan oleh Polisi Diraja Malaysia terhadap petugas KKP di perairan Bintan. "Benar, ada penangkapan terhadap tiga petugas KKP. Saat ini kita tengah mengupayakan agar ketiga petugas itu dibebaskan," kata Aji saat dihubungi, Jakarta, Minggu.

Ia membantah adanya penembakan terhadap kapal partoli KKP yang dilakukan oleh kapal Patroli Malaysia.

"Tidak ada penembakan terhadap petugas kita. Tapi hanya tembakan peringatan saja kepada petugas yang sedang berpatroli," katanya.

Ia mengatakan, tembakan peringatan oleh kapal patroli Malaysia terhadap petugas KKP tersebut terjadi ketika kapal patroli KKP tengah mengamankan kapal nelayan Malaysia yang sedang melakukan penangkapan ikan di perairan Insonesia, tepatnya di perairan Bintan, Kepulauan Riau.

Petugas KKP lalu masuk ke kapal nelayan tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Secara tiba-tiba, kata Aji, Kapal patroli Malaysia yang menggunakan senjata melihat hal tersebut lalu memberikan tembakan peringatan.

"Karena kapal patroli kita tidak punya senjata, mereka lari ke pangkalan. Tiga orang petugas KKP yang ada di dalam kapal nelayan Malaysia itu tidak sempat melarikan diri. Kapal nelayan Malaysia itu diambil alih oleh kapal patroli Malaysia dan serta merta menahan tiga petugas KKP," kata Aji.

Saat ini, kata Aji, pihaknya sudah mengirim dua direktur dan Kepala satuan Kerja Pengawasan KKP ke Malaysia untuk membebaskan tiga petugas tersebut.

Sementara, dari Kementerian Luar Negeri juga tengah melakukan pembicaraan dan pendekatan diplomatik dengan Malaysia.

"Sekarang tengah kita upayakan untuk membebaskan tiga petugas kita, baik dari KKP sendiri maupun dengan cara diplomatik," kata Aji.

Aji menambahkan, peristiwa penangkapan tiga petugas KKP itu sudah dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.

Sebelumnya, diberitakan, tiga petugas KKP telah ditahan oleh Polisi Diraja Malaysia karena mereka menangkap nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tepatnya di daerah Bintan, Kepulauan Riau pada Jumat (13/8).

Insiden patroli Indonesia dan Malaysia jadi urusan negara

Tiga petugas dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kepulauran Riau yang ditahan polisi patroli Malaysia hingga kini masih berada ditahan di Johor Baharu, Malaysia.

Menurut Kapolda Kepri Brigjen Pudji Hartanto, kepada Media Indonesia, Minggu (15/8), insiden perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepri, sudah diserahkan kepada pusat untuk ditangani. Sebab, lanjut dia, Polisi Diraja Malaysia ketika dikonfirmasi mengenai insiden di laut Indonesia itu mengatakan bahwa hal ini telah diserahkan kepada pemerintah kedua negara.

"Menurut mereka kejadian itu bukan urusan antar kepolisian lagi. Tetapi sudah antara dua pemerintahan, dan selanjutnya akan di bahas oleh Menteri Luar Negeri masing-masing," ujar Pudji.

Kronologi insiden tersebut berawal ketika 10 orang petugas KKP menangkap basah sekelompok nelayan Malaysia yang melakukan penangkapan ikan di laut teritorial Indonesia, tepatnya di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepri. Petugas mendapatkan informasi kapal nelayan berbendera Malaysia mencuri ikan di perairan tersebut.

Rombongan KKP dengan kapal Dolphin 15 milik instansi tersebut langsung meluncur ke perairan yang diinformasikan itu. Mereka memergoki lima kapal Malaysia sedang melakukan aktivitas di laut yang bukan teritorial Malaysia. Ke lima kapal tersebut lalu digiring ke markas Polairud di pelabuhan Sekupang, Batam, Kepri, termasuk tujuh nelayan Malaysia.

Di tengah perjalanan kapal Dolphin 15 dicegat secara mendadak oleh kapal patroli Malaysia, padahal perairan itu berdasarkan peta yang ada pada KKP adalah di wilayah NKRI, mereka langsung merapat dengan menyuruh kapal berhenti dengan acungan senjata ke arah kapal.

"Petugas KKP dengan kepala dingin menjelaskan kepada mereka bahwa perairan ini adalah perairan Indonesia, bukan Malayia, dan petugas KKP berhak melakukan penahanan untuk selanjutnya di bawa ke markas Polairud di Batam, namun mereka tidak terima, lantas terjadi letusan senjata oleh petugas polisi laut Malaysia," kata Kapolda Kepri.

Kapal patroli Malaysia tersebut datang ketika salah seorang nelayan Malaysia meminta bantuan dari mereka, dan mereka langsung datang ke tempat kejadian. Padahal, kata dia, berdasarkan data KKP wilayah itu adalah territorial laut Indonesia.

Namun, tidak ada korban yang dilaporkan dalam kejadian letusan tembakan tersebut. Karena takut insiden tersebut melebar, tiba-tiba petugas patroli kapal Malaysia itu menculik tiga awak KKP, dan langsung menyuruh ketiga awak KKP itu secara paksa naik ke kapal patroli mereka, dan langsung tancap gas. Petugas KKP sempat melawan ketika tiga rekan mereka diculik oleh polisi Malaysia tersebut. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena polisi laut Malaysia membidikan senjata ke arah mereka. "Kami hanya pasrah saja dan secepatnya melapor ke markas Polairud di Sekupang," katanya.

Di tempat terpisah, salah seorang nelayan Malaysia yang diamankan di kantor Polairud di Sekupang Razali, 45, mengatakan bahwa mereka tidak tahu sudah berada di perairan Indonesia ketika menangkap ikan, sebab katanya, pihaknya sering melaut di perairan tersebut sudah sejak lama.

"Kami tidak tahu itu adalah perairan Indonesia, karena takut kami lalu menghubungi polisi Malaysia untuk minta bantuan." Katanya.

ANTARA News/MI.com

Raid Amphibi Meriahkan HUT Proklamasi di Kisar

Tim Satuan Tugas (Satgas) Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya Sail Banda 2010 mengikuti upacara penyambutan dengan inspektur Menko Kesra, Agung Laksono di Markas Kolinlamil, Jakarta Utara, Rabu (11/8). SSatgas Sail Banda 2010 lebih terfokus pada kegiatan bakti sosial dan kesehatan, serta berhasil melaksanakan pengobatan massal kepada 48.000 pasien secara gratis di sejumlah daerah Maluku dan Maluku Utara pada periode 5 Mei - 8 Agustus 2010. (Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma/ed/pd/10)

13 Agustus 2010, Ambon -- Personil batalion marinir pertahanan Pangkalan Utama Angkatan Laut IX Ambon akan menggelar “Raid amphibi” guna memeriahkan peringatan HUT Proklamasi RI ke-65 di perairan Kisar, satu pulau terluar di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pada 17 Agustus 2010.

Koordinator Pariwisata, Budaya, Olah Raga dan Pemuda panitia lokal Sail Banda, Azis Lattar, ketika dikonfirmasi ANTARA, di Ambon, Jumat, membenarkan, atraksi raid amphibi merupakan peranserta dari TNI- AL dalam rangka menyukseskan Sail Banda 2010.

Atraksi tersebut nantinya dikoordinir Mayor Marinir Gatot Mardiyono dengan menyertakan 34 personil Marinir.

“Kami menyambut baik peranserta TNI-AL yang peringatan HUT Proklamasi RI ke-65 juga mengerahkan KRI Surabaya untuk mengangkut peserta dari Ambon diikuti 500 orang,” ujar Azis.

500 orang tersebut terdiri antara lain dari masing – masing organisasi kemasyarakatan pemuda serta personil TNI dan Polri.

“KRI Surabaya dijadwalkan berangkat dari dermaga Lantamal IX Ambon di Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Sabtu (14/8) pagi dan tiba di Kisar Minggu( 15/8), selanjutnya kembali lagi 18 Agustus 2010,” kata Azis.

Dia memastikan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu yang akan memimpin peringatan detik – detik Proklamasi RI ke-65 di Kisar nantinya.

Ia menyatakan, awalnya dijadwalkan dipimpin Menteri Negara Pemuda dan Olahraga(Menegpora), Andi Mallarangeng.

Hanya saja setelah dikoordinasikan dengan panitia nasional Sail Banda dipertegas bahwa Menko Kesra, Agung Laksono saat puncak Sail Banda yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Ambon pada 3 Agustus 2010 telah mempercayakan Gubernur Ralahalu memimpin kegiatan tersebut.

Dia mengatakan berbagai persiapan di Kisar telah rampung dan berdasarkan koordinasi dengan Penjabat Bupati MBD, Frangky Renjaan ternyata masyarakat sangat bangga dipercayakan menyelenggarakan HUT Proklamasi RI yang tergolong langka dilaksanakan di pulau terluar.

“Masyarakat MBD bangga karena setelah dimekarkan dari Maluku Tenggara Barat pada 16 September 2008 teryata diputuskan Presiden SBY sebagai salah satu lokasi Sail Banda 2010,” katanya.

Dia mengemukakan, kesulitan transportasi darat telah diatasi dengan mengirimkan lima unit bus bantuan Kementerian Perhubungan ke Kisar.

“Bus memang dibutuhkan karena jarak dermaga Kisar dan lapangan Purpura sebagai lokasi peringatan HUT Proklamasi sepanjang 10 KM. Apalagi, jumlah transportasi darat di sana relatif sedikit,” ujar Saimima.

Gubernur Ralahalu di Kisar juga dijadwalkan meresmikan sejumlah proyek APBD MBD dan membuka pameran pembangunan.

Peserta dan tamu ke Kisar memanfaatkan KRI Surabaya dijadwalkan berangkat dari Ambon pada 14 Agustus 2010. Sedangkan KM. Pangrango dijadikan “hotel terapung” dengan 600 tempat tidur.

Para peserta dan tamu juga ditawarkan menikmati keindahan alam pantai dan panorama bawah laut, serta obyek wisata budaya dan sejarah seperti Benteng Volanhaven dan Benteng Deleshaven peninggalan bangsa Portugis dari abad XVII – XVIII.

ANTARA Maluku

MiG-31 AU Rusia Selesai Diupgrade

MiG-31 interceptor. (Foto: RIA Novosti/Skrynnikov)

14 Agustus 2010 –- Angkatan Udara menyelesaikan program modifikasi jet tempur MiG-31 interceptor menjadi MiG-31BM standar, ucap KASAU Rusia Kolonel Jenderal Alexander Zelin, Jumat (13/8).

MiG-31BM dilengkapi avionic yang diupgrade dan digital datalink, radar baru, tampilan layar kokpit berwarna, computer lebih canggih serta mampu membawa rudal udara-udara baru dan rudal udara-permukaan seperti AS-17 Krypton.

MiG-31BM dapat membawa rudal udara-udara Vympel R-73 (AA-11 Archer), R-77 (AA-12 Adder), R-33S (upgrade AA-9 Amos) dan the K-37M (AA-X-13 Arrow).

AU Rusia menerima juga pesawat tempur baru, termasuk Su-34, SU-35, jet latih Yak-130 dan helicopter Ka-52 dan Mi-38.

RIA Novosti/Berita HanKam

Ada Kesepakatan Antarprajurit Tunggu Keutuhan ULP

Pulau Nipah hasil reklamasi di foto dari udara oleh pesawat Casa TNI AL. Pulau Nipah nyaris tenggelam karena penambang pasir untuk proyek reklamasi pantai Singapura. Ekspor pasir laut dihentikan oleh pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri. (Foto: puspenerbal)

14 Agustus 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Djoko Santoso menyatakan, uang lauk pauk (ULP) Rp 23.000 yang diterima prajurit TNI penjaga pulau-pulau terdepan di Sumatera Utara, atas kesepakatan para prajurit itu sendiri sambil menunggu realisasi keutuhan ULP dari pemerintah.

Sebab itu, Purnomo maupun Djoko menepis tudingan adanya penyimpangan ULP prajurit TNI, seperti yang dipublikasi oleh Komisi I DPR.

Pernyataan itu disampaikan Purnomo dan Djoko dalam jumpa pers usai penyerahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49/2010, dan Peratura Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 10/2010 di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Jakarta, Jumat (13/8).

Penyerahan perpres dan permenhan diserahkan langsung oleh Purnomo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso sekaligus penyerahan Bendera Merah-Putih kepada perwakilan daerah perbatasan.

Turut menyaksikan, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Manoarfa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta, KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono, KSAU Marsekal TNI Imam Sufaat dan Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman.

Menhan menjelaskan, temuan Komisi I tentang dugaan pemotongan ULP yang diterima prajurit yang bertugas di Pulau Nipah Sumatera Utara, bukan pemotongan. Pengurangan ULP terjadi karena ada kesepakatan antarprajurit yang sedang bertugas di pulau itu.

Ia menjelaskan, data awal terkait jumlah prajurit yang bertugas di Pulau Nipah sebanyak 34 orang. Namun, kini jumlah prajurit yang bertugas di pulau itu sebayak 90 orang.

"Ada peningkatan jumlah prajurit. Karena itu, jatah yang seharusnya untuk 34 orang harus dibagi-bagikan menjadi 90 orang. Misalnya, rotinya untuk 35 orang kemudian dibagi menjadi 90 orang. Ya jelas berkurang," ujar Purnomo.

Menhan mengakui adanya keterlambatan proses pengajuan dari TNI tentang penambahan jumlah prajurit yang bertugas di Pulau Nipah.

"Karena apa, proses berjalan tapi pengajuan tambahan belum. Kalau dioperasi lapangan mendadak. Misalnya ada penambahan pasukan," ujarnya.

Paket operasi

Sementara itu, Panglima TNI menegaskan, pengurangan ULP prajurit Marinir TNI AL di Pulau Nipah berkurang bukan karena kebijakan pemotongan,

"Ini masalah paket operasi terkait penguatan pasukan, yang semula 34 orang jadi 90 orang. Jadi dana operasi yang biasanya untuk 34 orang dibagi ke 90 orang," katanya.

Keputusan penambahan jumlah pasukan dari 34 menjadi 90 orang, berlangsung pada Januari 2010. Namun cepatnya pengiriman pasukan Marinir tambahan ke Pulau Nipah, Sumut, itu tidak diiringi dengan penambahan paket dana operasional di mana ULP merupakan salah satu komponennya.

"Dana operasionalnya waktu itu belum ada. Jadi itu (pengurangan jatah UPL-Red) merupakan kesepakatan antar prajurit di lapangan," ujar Djoko.

Ihwal berkurangnya ULP, tutur Djoko, berawal dari kunjungan kerja Komisi I DPR ke Pulau Nipah pekan lalu. Berdasar hasil dialog mereka dengan prajurit, diketahui bahwa nilai UPL yang diterima hanya Rp 23 ribu dari yang semestinya Rp 35 ribu per prajurit per hari.

Sementara itu, Hayono Isman menyayangkan tidak adanya penjelasan lebih detail tentang penyebab keterlambatan penambahan dana operasi. Terlebih keterlambatan itu berlangsung sampi 8 bulan lamanya. "Kita harap TNI segera menyelesaikan masalah itu. Dana UPL yang belum dibayar harus segera diganti sekaligus," ujarnya.

Sementara itu, prajurit Marinir yang tak mau disebutkan namanya yang pernah bertugas di kawasan perbatasan Kalimantan Barat mengakui, pengurangan uang tunjangan prajurit bukan kejadian baru. Pemotongan tunjangan operasi bisa mencapai Rp 5.000-Rp 10.000 dari uang tunjangan perhari.

Suara Karya

KRI Surabaya Dukung Upacara Proklamasi di Pulau Terluar

13 Agustus 2010, Surabaya -- KRI Surabaya (SBY) dengan nomor lambung 591 merupakan Kapal Perang RI (KRI) jenis Landing Platform Dock (LPD) yang dilengkapi dengan pesawat helikopter.

Beberapa pekan yang lalu telah mendukung kegiatan Sail Banda 2010, saat ini kapal perang yang masuk jajaran unsur Satuan Kapal Amfibi Komando Armada RI Kawasan Timur (Satfib Koarmatim) tersebut dipersiapkan untuk mendukung lanjutan rangkaian kegiatan Sail Banda 2010, berupa peringatan detik-detik proklamasi HUT Kemerdekaan RI yang ke 65 di Pulau Kisar, merupakan wilayah Propinsi Maluku sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan Negara Timor Leste. Sekitar 500 personel yang terdiri dari TNI, Polri dan PNS menjadi peserta upacara HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2010, akan diberangkatkan pada tanggal 14 Agustus 2010 menggunakan KRI Surabaya-591 dari Dermaga Irian Halong Lantamal IX Ambon.

Perjalanan ke Pulau Kisar sejauh 285 mil akan ditempuh selama 1 hari 1 malam. KRI Surabaya-591 dikomandani Letkol Laut (P) Ali Triswanto dengan jumlah ABK sebanyak 134 orang. Selama di Pulau Kisar, KRI Surabaya-591 sekaligus berfungsi sebagai penginapan terapung. KRI Surabaya-591 sebelumnya telah tercatat mengikuti beberapa kegiatan operasi antara lain Operasi penyeberangan Korsel – Indonesia pada tahun 2007, Latihan Operasi Laut Gabungan TNI tahun 2007, Uji Coba Penembakan Rudal C – 802, Armada Jaya XXVII-A/2008, Latihan Parsial VI tahun 2008, Latihan Gabungan TNI tahun 2008, Latihan GKK Satfibarmatim tahun 2009, Exercise New Horizon tahun 2009, International Fleet Review tahun 2009, Armada Jaya XXVIII/2009 dan Pengamanan Presiden RI di Kupang tahun 2010.

Dispenarmatim

TNI AL Tambah Kekuatan Pasukan Khususnya

Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Dankobangdikal), Laksamana Muda TNI Sumartono (2 kiri) memberikan ucapan selamat kepada mantan siswa dari Pendidikan Intai Amfibi (Diktaifib) usai upacara penutupan Diktaifib XXXVI dan Dikpaska XXXIII di Kobangdikal Surabaya, Jumat (13/8). Pendidikan dan latihan khusus yang berlangsung selama kurang lebih 10 bulan ini diikuti 20 siswa pasukan katak dan 33 siswa intai amfibi yang bertujuan untuk membentuk prajurit yang handal serta mempunyai kemampuan khusus dan naluri tempur dalam setiap operasi yang dilaksanakan oleh TNI AL dalam mengamankan keutuhan NKRI. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/Koz/hp/10)

13 Agustus 2010, Surabaya -- Pertengahan tahun 2010 ini, TNI AL kembali mendapat perkuatan jumlah pasukan Khususnya. Pasukan khusus kali ini berasal dari pasukan Intai Amfibi (Taifib) dan Pasukan Katak (Paska) yang berhasil menyelesaikan pendidikan selama 10 bulan di Sekolah Khusus Pusdik Infantri Marinir (Pusdikifmar) dan Sekolah Pasukan Katak (Sepaska) Kodikopsla, Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal).

Komandan Kobangdikal Laksda TNI Sumartono melantik dan meresmikan ke 53 orang Pasukan Khusus TNI AL tersebut, Jumat (13/8) pagi di Lapangan Laut Seram, Staf Mako Lama Kobangdikal. Hadir dalam kesempatan tersebut Wadan Kobangdikal Brigjen TNI Marinir P.Verry Kunto.G,SH, Komandan Kodikopsla Laksma TNI Totok Permanto, Dankodikmar Kolonel Marinir Purwadi serta pejabat teras Kobangdikal lainnya.

Dari 53 orang pasukan khusus tersebut, 33 orang diantaranya adalah mantan siswa Diktaifib angkatan ke-36, sementara itu 20 orang lainnya adalah mantan siswa Dikspaska angkatan ke-33. Pasukan Taifib baru itu lima orang diantaranya berpangkat perwira, 10 bintara dan 18 orang sisanya dari strata tamtama. Sementara itu Pasukan Katak, tujuh orang diantaranya perwira, empat orang bintara dan sembilan orang tamtama.

Menurut Dankobangdikal, menjadi seorang prajurit handan berkualifikasi khusus untuk diterjunkan di medan yang khusus, merupakan perjuangan yang sangat berat dan melelahkan, seperti halnya Taifib dan Paska ini,

”Selamat, kalian telah berhasil lalui pendidkan berat ini, Brevet Paska dan Trimedia yang membanggakan itu adalah sesuatu yang tidak semua prajurit bisa mendapatkannya, hanya prajurit pilihan seperti kalianlah yang bisa menyandang brevet tersebut, ” ucap orang nomor satu dijajaran Kobangdikal ini.

Sebagai seorang pasukan khusus TNI AL, lanjut laksamana bintang dua ini, harus menghayati tugas pokok dan fungsi pasukan khusus, karena tugas yang diberikan adalah amanah yang harus dilaksanakan secara professional. Hanya dengan sikap, perilaku disiplin, bermoral dan profesional TNI AL akan bergerak maju pada sosok jati diri sejati menuju TNI AL yang besar, kuat dan professional.

“Asahlah terus kemampuan yang telah dimiliki dengan latihah yang bertingkat dan berlanjut, jangan malas karena itu biang dari kehancuran organisasi,” tegasnya lagi.

Kobangdikal

Asops Kasal Tutup Latpratugas Unsur KRI Satgas Kolinlamil

12 Agustus 2010, Jakarta -- Asisten Operasi Kepala Staf angkatan Laut (Asops Kasal), Laksamana Muda TNI Ignatius Dadiek Surarto menutup Latihan Pratugas Kolinlamil tahun anggaran 2010 di Gedung Laut Natuna, Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Upacara penutupan Latpratugas dengan Irup Asops Kasal Laksamana Muda TNI Ignatius Dadiek Surarto dihadiri Panglima Kolinlamil Laksda TNI Slamet Yulistiyono, Pangarmabar Laksda TNI Marsetio, MM, Wadan seskoal Laksma TNI Widhiarto dan Kaskolinlamil Laksma TNI Arie H. Sembiring serta para pejabat teras Kolinlamil.

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asops Kasal Laksamana Muda TNI Ignatius Dadiek Surarto antara lain mengatakan bahwa terwujudnya kemampuan dan keterampilan dalam tugas hanya dapat dicapai dengan pendidikan dan latihan yang terencana, berlanjut, berkesinambungan dan terukur.

Lebih lanjut penekanan yang disampaikan oleh Panglima TNI melalui amanatnya meliputi pengalaman selama latihan agar dijadikan sebagai bekal menjalani tugas selanjutnya, agar terus meningkatkan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan supaya menjadi prajurit yang profesional serta menjalani tugas yang dihadapi dengan semangat profesionalisme yang tinggi dan pantang menyerah.

Libatkan 7 kapal perang

Pelaksanaan Latihan Pratugas Unsur KRI Satgas Kolinlamil TA 2010 dalam tahap manuvra lapangan yang berlangsung sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010 di Perairan Laut Jawa melibatkan 7 unsur KRI dengan kekuatan personel sedikitnya 1862 orang dengan Komandan Satgas unsur laut Kolonel Laut (P) Dri Suatmaji yang sehari-hari menjabat Komandan Satuan Lintas Laut (Dansatlinlamil ) Jakarta.

Peserta latihan tersebut terdiri dari Tim Staf Perancang latihan (SPL), penilai, pelaku dan pendukung latihan dari Komando Lintas laut Militer dan pasukan dari beberapa satuan diantaranya 2 kompi Satuan Marinir dan satu Kompi Kavaleri.

Sedangkan unsur KRI jajaran Kolinlamil yang dilibatkan dalam kegiatan manuvra lapangan (manlap) meliputi 7 KRI diantaranya 1 KRI jenis Landing Ship Tank (LST), 2 KRI jenis LST tipe Frosch, 2 KRI tipe Bantuan Angkut Personel (BAP) dan 2 KRI jenis Bantuan Umum (BU).

Selama kegiatan manuvra lapangan di Perairan Laut Jawa dengan melibatkan tujuh unsur KRI jajaran Kolinlamil. Sedangkan untuk kegiatan latihan embarkasi /debarkasi pasukan dengan melibatkan dua kompi pasukan Marinir serta satu kompi Kavaleri direncanakan dilaksanakan di Tanjung Pasir Propinsi Banten.

Dalam kegiatan Manuvra lapangan (manlap) dilaksanakan kegiatan diantaranya manuvra taktis mulai dari keluar pangkalan saat melewati medan ranjau dan berbagai peran tempur dalam menghadapi berbagai kemungkinan serangan udara lawan maupun latihan penembakan selama lintas laut di Perairan Laut Jawa, latihan SAR di laut untuk menyelamatkan ABK yang jatuh ke laut sampai dengan embarkasi pasukan dan ranpur di Tanjung Pasir Propinsi Banten.

Sedangkan pelaksanaan manuvra lapangan, para perwira pelaku peserta latihan diberikan pembekalan materi latihan yang akan dikembangkan diantaranya Rule Of engagement (Roe) atau dikenal dengan aturan pelibatan,Hukum Humaniter dan HAM, pemahaman analisa daerah operasi.

Selain itu materi pemahaman dan pendalaman operasi pendaratan administrasi. Demikian pula dengan latihan tempur diantaranya prosedur melewati medan ranjau, AArofek. Latihan pertahanan pangkalan serta lawan sabotase bawah air (LSBA) dan latihan bantuan administrasi dan logistik.

Dispenkolinlamil/Pos Kota

Asops Panglima TNI Buka Latihan Penyiapan Satgas Maritim

12 Agustus 2010, Surabaya -- Asops Panglima TNI Mayjen TNI Soehartono Suratman membuka Latihan Penyiapan Satgas Maritim TNI Konga XXVIII.B UNIFIL (United Nation Interm Force In Lebanon) 2010 di Pusat Latihan Operasi Laut Kolatarmatim Ujung Surabaya, Kamis (12/8).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapuskes TNI Marsda TNI Mariono, Asops Kasal Laksamana Muda TNI Ignatius Dadiek Surarto, Aspers Kasal Laksamana Muda TNI Bambang Budianto, Pangarmatim Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto, KA PMPP Brigjen TNI I Gede Sumertha, Wakapuspen TNI Brigjen TNI Setyo Sularso dan para ABK (Anak Buah Kapal) KRI Frans Kaisiepo-368 serta personel pendukung lainnya yang tergabung dalam Satgas Maritim TNI Konga XXVIII.B Unifil.

KRI Frans Kaisiepo-368 dari jenis Sigma Klas Korvet Belanda yang masuk jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Timur (Satkorarmatim) ini adalah yang ke dua kali ikut andil mengemban misi perdamaian dunia dalam Satuan Tugas (satgas) Maritime Task Force (MTF) Konga XXVIII.B Unifil.

Sebelumnya tugas kemanusiaan ini dilakukan oleh KRI Diponegoro-365. Kapal perang Indonesia ini nantinya akan bergabung dengan kapal perang angkatan laut negara lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas MTF.

Kapal ini rencananya akan meninggalkan pangkalan Surabaya pada akhir bulan Agustus dan bertugas selama 8 bulan, dengan rincian 2 bulan pelayaran berangkat dan pulang serta 6 bulan berada di tempat lokasi. Rute yang dilewati selama pelayaran menuju Lebanon, yaitu Surabaya-Jakarta-Belawan-Cochin-Salalah-Port Said-Beirut. KRI Frans Kaisiepo-368 yang dikomandani Letkol Laut (P) Wasis Priyono ini dalam tugasnya nanti akan membawa 1 buah helikopter BO-105 dengan jumlah personel total 100 orang, dengan rincian ABK 88 orang, pilot dan Crew Heli 7 orang, dokter dan paramedis 2 orang, Kopaska 1 orang dan penyelam 2 orang.

Dalam amanat Asops Panglima TNI mengatakan, bahwa pengiriman MTF yang kedua kalinya ke Unifil Lebanon ini merupakan bukti meningkatnya kepercayaan PBB terhadap TNI dalam perannya menjaga perdamaian dunia.

“Kita semua harus merasa bangga bahwa Kontingen Garuda dimanapun mereka ditempatkan, telah memperoleh pengakuan positif dan dinilai baik oleh dunia internasional. Saya berharap dengan adanya latihan ini, kalian juga akan mampu melaksanakan penugasan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh rekan-rekan kalian dalam berbagai satgas sebelumnya. Harapan ini harus kalian pertanggungjawabkan karena menyangkut citra Negara Republik Indonesia di mata dunia internasional,” kata Asops Panglima TNI menegaskan.

Dispenarmatim

TNI AU Incar 16 T-50 Golden Eagle Buatan Korsel

T-50 Golden Eagle terbang dalam formasi. (Foto: KAI)

12 Agustus 2010 –- Indonesia memasukan jet tempur latih T-50 Golden Eagle dalam salah satu dari tiga kandidat dalam program pembelian jet tempur latih, diumumkan DAPA (Defense Acquisition Program Administration) kutip harian Korea Selatan Korean Times, Senin (9/8).

T-50 Golden Eagle akan bersaing dengan jet tempur latih buatan Rusia Yak-130 dan buatan Ceko L-159B ujar pejabat DAPA. TNI AU berencana membeli 16 jet tempur latih.
Jet tempur latih T-50 dikembangkan hasil kerjasama Korea Aerospace Industries (KAI) dan Lockheed Martin dari Amerika Serikat.

T-50 dikalahkan M-346 Master buatan Alenia Aermacchi Italia dalam kontes di Uni Emirat Arab dan Singapura.

Pada Juli lalu, delegasi pemerintah Korsel berkunjung ke Indonesia guna membicarakan pembelian T-50. Kedatangan Menteri Pertahanan Korsel Kim Tae-Young ke Indonesia, Rabu (11/8), salah satu tujuannya menawarkan T-50 ke Indonesia.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan) didampingi Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Tae-Young (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai mengadakan pertemuan di Jakarta, Rabu (11/8). Pertemuan bilateral kedua pihak membahas mengenai peningkatan kerjasama dalam bidang industri pertahanan. (Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo/hp/10)

Indonesai membeli jet latih KT-1 buatan KAI pada 2001 dan 2005, salah satu pesawat jatuh di bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali saat menggelar joy flight pada bulan lalu. Indonesia dan Korsel telah menandatangani kerjasama pengembangan jet tempur KF-X. Pembangunan pesawat akan dimulai 2012 dan diharapkan 2020 prototipe pertama sudah diuji coba. Indonesia direncanakan akan menerima 50 pesawat, sedangkan Korsel 100 pesawat.

T-50 Golden Eagle jet tempur bermesin tunggal dilengkapi sistem data penerbangan dan pelatihan darat modern, membantu para pilot baru transisi ke jet tempur generasi 5 dan 4.5 dengan mudah.

Pesawat mempunyai kecepatan maksimal 1,5 Mach dan dibanderol sekitar 25 juta dolar perunit.

T-50 Golden Eagle dalam grafis.(Grafis: KAI)

Pemerintah Korsel mendukung penuh penjualan T-50 ke luar negeri, guna menjadi eksportir senjata utama di dunia dan mengairahkan ekonomi Korsel.

Pemerintah Korsel menargetkan penjualan senjata mencapai 3 milyar dolar hingga 2012, pemerintah dan industri pertahanan sepakat keberhasilan penjualan T-50 salah satu bagian terpenting agar tercapai target tersebut.

T-50 sedang berkompetisi dengan M-346 di Israel, Polandia dan Iraq. Jika Pemerintah Indonesia memutuskan membeli T-50, menjadikan negara pertama diluar Korsel yang mengoperasikan T-50.

Korea Times/Berita HanKam

Jika Amerika mendikte

12 Agustus 2010, Jakarta - Ketua Komisi Pertahanan DPR, Kemal Azis Stamboel mengatakan jika memang ada persyaratan yang diajukan dalam kerjasama militer antara Amerika dan Indonesia, pemerintah disarankan untuk menolaknya. "Jika mendikte, bilang saja No," ujarnya kepada TEMPO, Kamis (12/8).

Menurut Kemal, saat Menteri Pertahanan Amerika, Robert Gates, berkunjung ke Indonesia, 22 Juli lalu, menyebutkan, bahwa tidak ada syarat apapun dalam kerjasama ini. Tapi, Robert menjelaskan, adanya perbedaan sikap antara pemerintahan Amerika dengan Kongres Amerika soal Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Kopassus, kata dia, masih dipertanyakan soal pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pernah didugakan kepada kesatuan itu. "Kongres masih menilai negatif pasukan elit kita," ujarnya. Namun, kata Kemal, menteri pertahanan AS akan menyelesaikan hal itu di internal Amerika.

Seperti diketahui, hubungan kerjasama militer antara dua pasukan elit Amerika Serikat dengan Indonesia kembali terjalin. Namun langkah itu akan mengalami hambatan karena unit Kopassus di masa lalu dinilai AS terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Timor Timur. Beberapa orang di Kongres AS telah menentang untuk merangkul Kopassus terkait masa lalunya itu.

Amerika Serikat memutus hubungan kerjasama dengan Kopassus pada tahun 1998. Itu diputuskan berdasarkan hukum AS yang melarang kerja sama dengan tentara asing yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Kopassus oleh AS dituduh melakukan pelanggaran di Timor Timur dan Aceh pada masa Presiden Soeharto tahun 1990-an.

Kemal mengatakan kerjasama militer akan berbentuk banyak paket pelatihan yang akan diikuti oleh kedua pasukan elit. "Tinggal tunggu waktunya," ujarnya.

Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Samsoeddin menegaskan, pihaknya tidak mau didikte oleh pihak manapun yang ingin menjalin kerja sama militer dengan Indonesia. Dalam kerja sama itu tidak ada persyaratan apapun yang diminta pemerintah Amerika, "Termasuk soal kopassus," ujarnya.

TEMPO Interaktif

Kasau: T-50 Lebih Potensial Gantikan MK-53

T-50 Golden Eagle. (Foto: KAI)

12 Agustus 2010, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI Imam Sufaat, mengatakan bahwa pesawat T-50 Golden Eagle buatan Korea Selatan, lebih potensial menggantikan pesawat Hawk MK-53 yang akan habis masa pakainya pada 2011.

"Saat ini memang ada tiga jenis pesawat yang lolos seleksi untuk menggantikan MK-53 yakni T-50 Golden Eagle (Korea Selatan), Yakovlev Yak 130 (Rusia) dan Aero L159 Alca (Ceko)," katanya, ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Namun, lanjut Imam, ada beberapa pertimbangan untuk memastikan T-50 sebagai pengganti MK-53.

"T-50 adalah pesawat generasi keempat Korea Selatan dengan berbagai keunggulan muktahir, yang tidak lagi dimiliki L-159," ungkapnya.

Sedangkan, Yak 130 juga potensial menggantikan MK-53 namun prosedur dan mekanisme pembelian dari Rusia terkadang sangat ketat.

Tak hanya itu, lanjut Kasau, sudah ada kesepakatan antara RI dan Korea Selatan untuk bekerja sama dalam industri pertahanan seperti produksi bersama pesawat T-50.

"Jadi ada beberapa keuntungan jika kita menggunakan T-50. Selain, merupakan pesawat generasi keempat dengan teknologi muktahir juga ada kesimbungan, melalui produksi bersama tersebut," tutur Imam.

Namun, lanjut dia, semua kemungkinan masih dibahas mendalam. "Kami tetap ajukan tiga jenis pesawat pengganti MK-53, agar dibahas mendalam untuk segera diputuskan Kementerian Pertahanan," katanya menambahkan.

ANTARA News

Tiga Sukhoi Tiba September 2010

12 Agustus 2010, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat mengungkapkan, tiga unit pesawat jet tempur Sukhoi yang dipesan dari Rusia, tiba di tanah air pada awal September 2010.

"Jadwal tersebut lebih cepat dari semula 11 September 2010. Namun, datangnya bertahap tidak sekaligus," katanya, ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, tiga unit pesawat Sukhoi SU-27SKM itu dua diantaranya tiba pada awal September, dan satu unit lagi tiba pada minggu ketiga.

"Pesawat akan langsung mendarat di Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin, untuk dirakit dan diuji terbang," ungkap Imam.

Dengan begitu, lanjut dia, tujuh pesawat Sukhoi yang baru diharapkan siap untuk tampil pada peringatan HUT ke-65 TNI pada 5 Oktober mendatang, dalam formasi terbang lintas.

Pada sejak 2003 Indonesia telah memiliki tujuh pesawat tempur Sukhoi yang diadakan dari Rusia. Pada 2003 Indonesia membeli empat Sukhoi jenis SU-30MK dan SU-27SK, masing-masing dua unit.

Indonesia kemudian membeli enam pesawat Sukhoi lagi pada 2007 setelah perusahaan Rusia penghasil pesawat tempur Sukhoi pada 21 Agustus 2007 mengumumkan penjualan enam pesawat tempur tersebut kepada Indonesia senilai sekitar 300 juta dollar AS atau senilai Rp 2,85 triliun.

Enam pesawat Sukhoi yang dibeli itu terdiri atas tiga Sukhoi SU-30MK2 dan tiga jenis SU-27SKM. Tiga jenis Sukhoi SU-30MK2 telah tiba pada Desember 2008 dan Januari 2009.

ANTARA News

Pertempuran di Banten

Sejumlah anggota Pas Khas TNI Angkatan Udara yang baru diterjunkan di areal pesawahan, bergerak untuk merebut Pangkalan Udara Gorda dalam latihan antar satuan dengan sandi "Jalak Sakti 2010", di Serang, Banten, Senin (9/8). Dalam latihan gabungan tersebut disimulasikan proses pembebasan Lanud Gorda Banten dari pendudukan militer musuh. (Foto: ANTARA/Asep Fathulrahman/Koz/ama/10)

10 Agustus 2010, Serang -- Tujuh pesawat tempur dikerahkan TNI Angkatan Udara (AU) untuk mengamankan wilayah Provinsi Banten dari serangan musuh yang datang dari Selat Sunda.

Lalu, tujuh pesawat jenis Hawk 100/200 meluncurkan roket ke target sasaran musuh, dan seketika itu terdengarlah bunyi ledakan keras.

Kepulan asap dari tiga titik terlihat membumbung tinggi. Pesawat buatan Inggris yang mulai dipakai sejak 1996 itu langsung menuju pangkalan Halim Perdana Kusumah, Jakarta, usai menjatuhkan beberapa roket antitank jenis FFAR.

Beberapa menit kemudian muncul Hercules TNI AU C-130 dari arah Timur lokasi yang menerjunkan puluhan pasukan komando dari ketinggian 900-1.200 feet AGL atau 300-400 meter dari permukaan tanah. Pasukan yang ditugaskan untuk merebut pangkalan dari musuh ini bergerak ke lokasi musuh. Pertempuran sengit terjadi dan dimenangkan oleh TNI AU. Pangkalan udara Gorda, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, berhasil dikuasai kembali oleh TNI AU.

Meski sudah dikuasai tapi TNI AU masih waspada dengan melakukan SAR Tempur dengan mengirimkan dua helikopter jenis NAS-332 Superpuma H-3213 dengan Kapten Pilot Mayor PNB Kargono dan Kapten PNB Risdiyanto, sedangkan helikopter jenis SA-330 PUMA HT-3315 dengan Kapten Pilot Mayor PNB Hilman dan Lettu PNB Imanuel.

Opersi SAR Tempur adalah operasi pertolongan terhadap personel atau meteriil yang bernilai taktis dan strategis di daerah tempur. Tujuannya meningkatkan moril, semangat pasukan, dan menghindari jatuhnya informasi intelijen ke tangan musuh.

Demikian rangkaian aksi penembakan dan perebutan pangkalan melalui serangan udara langsung (SUL) dalam Latihan Antar-Satuan Jalak Sakti Tahun 2010 TNI AU untuk Wilayah Indonesia Barat di Pangkalan TNI AU, Kecamatan Cikande, Senin (9/8) sekira pukul 09.00 WIB. Latihan disaksikan Panglima Komando Operasi TNI AU I Marsekal Muda Eddy Suyanto. Selain itu hadir pula Kapolda Brigjen Pol Agus Kusnadi, Wakil Gubernur HM Masduki, Bupati Serang Taufik Nuriman, dan Ketua DPRD Kabupaten Serang Fahmi Hakim.

Menurut Panglima Komando Operasi TNI AU I Marsekal Muda Eddy Suyanto, latihan Jalak Sakti dilakukan rutin setiap tahun oleh TNI AU I untuk mengamankan wilayah Indonesia bagian Barat termasuk Banten. “Pangkalan Gorda ini menjadi pangkalan alternatif TNI AU I jika pangkalan Halim Perdana Kusumah dikuasai musuh,” kata Marsekal Muda Eddy Suyanto kepada wartawan usai menutup acara latihan.

Terkait kesiapan pesawat tempur yang dimiliki TNI AU, Eddy mengatakan bahwa kondisi pesawat tempur sebagian sudah tidak layak pakai karena usianya sudah tua. “Sebagian peralatan kita sudah termakan usia jadi butuh peremajaan dan itu sudah kita usulkan,” kata Eddy.

Ketika ditanya berapa jumlah ideal pesawat yang harus dimiliki TNI AU, Eddy tidak menyebutkan karena disesuaikan dengan kebutuhan. “Kalau jumlah ideal tergantung kebutuhan saja,” kata Eddy.

Pada bagian lain, warga di sekitar pusat latihan berbondong-bondong menonton aksi latihan pasukan TNI AU dari kejauhan. Warga bisa melihat dua helikopter yang berada di tengah sawah sebelum melakukan atraksi latihan.

Pangkalan Gorda TNI AU memiliki luas kurang lebih 700 hektare dan sebagian lahan digarap oleh warga sekitar untuk ditanami padi. “Kita kerja sama sama dengan warga,” ujarnya.

Radar Banten

Komisi I Temukan Pemotongan ULP Prajurit

12 Agustus 2010, Jakarta -- Komisi I DPR menemukan kasus dugaan pemotongan Uang Lauk Pauk bagi prajurit yang bertugas di beberapa lokasi, terutama di pulau terdepan wilayah Indonesia.

Temuan itu dikemukakan Wakil Ketua Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman yang disampaikan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis.

Temuan itu diperoleh Komisi I saat melakukan kunjungan ke daerah dalam rangka masa reses. Kunjungan kerja Komisi I juga dilakukan ke Kodam I/Bukit Barisan, Lantamal I Belawan, Lanud dan Pangkosek III Medan, Sumatera Utara.

Terkait temuan itu, Hayono mengemukakan, pihaknya akan memanggil Panglima TNI Djoko Santoso untuk mempertanyakan adanya indikasi penyimpangan terhadap Uang Lauk Pauk (ULP) diterima oleh prajurit penjaga pulau-pulau terdepan.

Hayono Isman mengatakan, berdasarkan temuan dan informasi dari Komandan Lantamal di Belawan bahwa ULP yang diterima prajurit marinir di pulau-pulau terdepan hanya Rp23 ribu, yang seharusnya mereka terima adalah Rp40 ribu.

"Ini akan mejadi masukan yang akan kita tanyakan kepada Panglima TNI," kata Hayono.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, Komisi I DPR telah memperjuangkan peningkatan tunjangan prajurit di daerah perbatasan ini. Namun apa yang diperjuangkan oleh Komisi I belum sampai ke tangan prajurit

"Ini ada penyimpangan dan perlu ada klarifikasi dari Mabes TNI," kata Hayono.

Terkait dengan Konsep Minimum Essential Force Kementerian Pertahanan, Komisi I DPR RI berharap TNI lebih meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjaga keamanan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Menurut Hayono Isman, Konsep Minimum Essential Force Kementerian Pertahanan dikarenakan keterbatasan anggaran.

"Dalam 10 tahun belakangan, anggaran TNI sangat rendah, baik untuk alutsista maupun kesejahteraan prajurit. Prajuit TNI merupakan alat pertahanan dan menjaga kedaulatan dan bangsa," kata Hayono Isman.

ANTARA News

Tim Jihandak Konga XX-G Gelar Pelatihan Untuk Tentara Maroko

Pendeteksian ranjau/bahan pelekdak ini dilakukan sebagai antisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Peleton Alat Berat (Alber) Kontingen Garuda (Konga) XX-G. Sabtu (7/8). (Foto: detikFoto)

11 Agustus 2010, Kongo -- Tim Jihandak Kontingen Garuda XX-G pimpinan Letkol Czi Arnold AP Ritiauw memiliki kemampuan dan keahlian di bidang penanganan dan Disposal Handak (bahan peledak) serta UXO (Unexploded Ordance) atau IED (Improvise Explosive Device) yang membutuhkan kecepatan dan ketelitian serta disiplin yang tinggi. Tim Jihandak yang tergabung dalam Zeni TNI, Kontingen Garuda XX-G berkekuatan enam orang personel dipimpin oleh seorang Dantim Lettu Czi Bambang Cahyo W, dan semua personel sudah mempunyai klasifikasi khusus di bidangnya.

Atas dasar tersebut Tim Jihandak selalu diminta untuk memberikan penataran dan pelatihan kepada tentara Maroko tentang Mine Awarness yang bertempat di Markas Batalyon Maroko Dungu Town, Senin (9/8). Dengan berbekal surat perintah dari Komandan Brigade Ituri (Ituri Brigade Commander) Brigadir Jenderal ATM Zia Ul Hasan, Tim Jihandak Zeni TNI di bawah pimpinan Letnan satu Czi Bambang Cahyo W dengan 5 (lima) orang anggotanya serta didampingi oleh Perwira Interpreter bahasa Perancis Kapten Laut Bagus Jatmiko SH berangkat ke Dungu Town untuk melaksanakan perintah tersebut. Tim Jihandak Indo Eng Coy dipilih untuk melaksanakan tugas tersebut atas pertimbangan karena hanya Tim Jihandak Kontingen Garuda XX-G yang mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut.



Pendeteksian ranjau/bahan pelekdak ini sebagai antisipasi terhadap Peleton Alat Berat (Alber) Kontingen Garuda (Konga) XX-G yang sedang bekerja dalam membangun infrastruktur baik jalan, jembatan dan bangunan di Dungu Kongo. Pelaksanaan dimining dilakukan oleh enam orang personel Jihandak Konga XX-G yang sudah mempunyai kualifikasi khusus dibidangnya dan dibantu oleh tiga personel dari Tim Kesehatan. (Foto: detikFoto)

Kegiatan ini pada akhirnya menjadi rutin diberikan kepada tentara Maroko yang berkekuatan satu Batalyon pada setiap rotasi dan pergantian pasukan di Dungu Congo. Hal ini bertujuan agar tentara Maroko lebih mengetahui akan bahaya ranjau yang masih banyak berada di daerah konflik, khususnya di daerah dimana mereka bertugas. Sehingga diharapkan mereka dapat lebih dapat berhati - hati dan segera dapat mengambil tindakan yang benar jika menemukan ranjau yang masih atau tidak aktif lagi.

Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi Tim Jihandak dipercaya untuk melaksanakan tugas tersebut, sehingga hal tersebut dapat mengangkat nama baik Bangsa dan Negara di mata Dunia Internasional.

Puspen TNI

Prajurit Yonif 613 Antang Tiba di Pelabuhan Malundung Tarakan

11 Agustus 2010, Tarakan -- Komandan Korem (Danrem) 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Kolonel Infantri Aries Martanto menyambut kedatangan 650 prajurit Yonif 613 Antang yang akan melakukan operasi pengamanan perbatasan (PAMTAS) RI-Malaysia, pukul 14.30, Rabu (11/8) di Pelabuhan Malundung.

PrajuritYonif 613 Antang akan bertugas di daerah perbatasan RI- Malayasia seperti di Tarakan, Nunukan dan Malinau. Prajurit ini akan ditempatkan di 27 pos di daerah perbatasan dan bertugas selama 365 hari atau satu tahun.

Aries mengatakan, prajurit harus mampu beradaptasi dalam menjalankan tugas di wilayah perbatasan. "Jangan pernah ragu bertindak, asalkan sesuai aturan, koridor dan prosedur yang telah dilakukan. Ini amanah, sehingga sesulit apapun dapat mempertahankan NKRI," ucapnya.

Prajurit Yonif 613 Antang datang ke Tarakan menggunakan KRI Teluk Bone. Mereka berangkat dari Kalimantan Selatan hari Jumat (5/8) menempuh perjalanan selama seminggu dengan kecepatan kapal 5-9 knot.

Tribun Kaltim

9 Ribu Prajurit TNI di Wilayah Perbatasan Akan Dapat Tunjangan Khusus

11 Agustus 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengemukakan, arah kebijakan Kementerian Pertahanan adalah menuju sistem pertahanan negara yang pro-kesejahteraan, termasuk untuk lingkup prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Salah satu perkembangan yang ada, telah diterbitkan peraturan presiden tentang tunjangan khusus bagi 9.000 prajurit TNI yang bertugas di pulau-pulau terluar dan wilayah perbatasan Indonesia. "Tugas mereka sangat berat," ujar Purnomo ketika ditemui di kantornya, Rabu (11/8) sore.

Purnomo menjelaskan, besarnya tunjangan adalah 150 persen dari gaji pokok bagi prajurit TNI yang bertugas di pulau terluar tidak berpenduduk, 100 persen bagi yang bertugas di pulau terluar berpenduduk, 75 persen bagi yang bertugas di wilayah perbatasan, dan 50 persen bagi yang berpatroli di wilayah-wilayah tersebut.

Tunjangan tersebut dihitung mulai 1 Januari tahun ini, dan penyerahannya akan dirapel. Namun, Purnomo belum bisa memastikan kapan tunjangan akan diserahkan. "Dalam waktu dekat ini," ujarnya singkat. Ia juga hanya tersenyum ketika ditanya apakah tunjangan akan diserahkan sebelum hari raya Lebaran.

Lebih lanjut, Purnomo mengemukakan, salah satu agenda prioritas Kementerian Pertahanan pada tahun anggaran 2010 ini adalah mendorong perekonomian nasional melalui industri pertahanan. "Kami harap industri alusista di dalam negeri saja, supaya bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian," ujarnya.

Purnomo menambahkan, Kementerian Pertahanan beserta delapan institusi lainnya, termasuk Polri, tengah mengajukan usulan remunerasi bagi prajurit TNI. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit

TEMPO Interaktif

Penerbang Tempur Tidak Boleh Puasa

11 Agustus 2010, Madiun -- Berpuasa dapat menyebabkan berkurangnya kadar gula darah (Hipoglikemia) yang muncul degan gejala rasa lemas, lekas capai, daya pikir menurun, pening, mengantuk dan jantung berdebar serta penurunan tekanan darah pembuluh arteri otak yang dapat menimbulkan gejala menurunnya daya tahan tubuh terhadap berbagai pengaruh “G” dan mudah timbulnya “Grey Out” dan “G Loc”.

Melihat pengaruh dari puasa tersebut, maka bagi penerbang TNI Angkatan Udara, tidak diperbolehkan puasa, sesuai dengan Skep Kasau/18/II/1986, yang menyebutkan para penerbang yang sedang melakukan tugas terbang tidak diperbolehkan puasa, kecuali bagi penerbang pada pesawat yang mempunyai penerbang ganda yang jadwal penerbangannya tidak lebih dari pukul 10.00 waktu setempat.

Sementara manfaat dari ibadah puasa itu sendiri adalah dapat menyembuhkan berbagai penyakit, menempa ketahanan jiwa yang tinggi, memelihara solidaritas sosial serta membentuk insan hamba Allah SWT yang sederhana, jujur dan bertanggung jawab.

Demikian disampaikan Lettu Kes dr. A. Ratno W, yang kesehariannya berdinas di Skadron Udara 14 pada pelaksanaan Briefing Pagi sebelum penerbangan di Rupat Teddy Kustari, Base Ops, Rabu (11/8).

Adapun bagi para penerbang pesawat tempur yang tugas terbangnya melebihi pukul 10.00 waktu setempat, dapat mengganti ibadah puasa Ramadhan pada hari-hari lain, di mana para penerbang tersebut tidak melaksanakan tugas penerbangan, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Kemudian melunasi utang puasa pada hari-hari lain, ketika tidak melaksanakan tugas penerbangan di luar bulan Ramadhan, seperti pada hari Sabtu/Minggu/hari libur/cuti.

Pentak Lanud Iswahyudi/Pos Kota

Latma Rajawali Ausindo Digelar di Darwin

11 Agustus 2010, Jakarta -- TNI Angkatan Udara bersama dengan Royal Australia Air Force (RAAF) kembali mengadakan Latihan Udara Bersama (Latma) dengan sandi “Rajawali Ausindo 2010” yang digelar di Darwin Airbase, Australia selama lima hari hingga 13 Agustus ini.

Rajawali Ausindo merupakan latihan bersama antara TNI AU dengan RAAF dalam bidang operasi udara bersama dengan menggunakan pesawat angkut jenis C-130 Hercules. Latihan ini merupakan uji ketangkasan awak pesawat mulai dari penerbang, navigator, loadmaster dan RTU dan flight engineer dalam taktik dan teknik penerjunan barang/Cargo Drop melalui Container Delivery System (CDS), Helly Box (HB) dan Low Level Free Corgo Drop (LLFCD). Sedangkan dropping zone yang digunakan adalah Delamere Area Weapon Range (AWR) yang terletak di selatan Tindall Airbase Australia.

Dalam latihan ini TNI AU melibatkan satu pesawat C-130 Hercules A-1305 dari Skadron Udara 32 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang dengan 23 personel, terdiri dari enam belas awak pesawat dan tujuh Kolat yang dipimpin oleh Paban III/Lat Sopsau Kolonel Pnb. Emir Pandji Dermawan.

Latma Rajawali Ausindo 2010 dibuka di Truscott Building Darwin Airbase dengan Irup Group Captain (GPCAPT) Richard Lennon sebagai Exercise Director Latma Rajawali Ausindo 2010 didampingi oleh Danwing 2 Lanud Abdulrachman Saleh Kolonel Pnb. Eko Dono Indarto.

Hadir pada Latma tersebut Atase Pertahanan RI di Canberra Marsma TNI Modjo Basuki dan Atase Udara Australia di Indonesia GPCAPT Nick Bricknell.

Dispenau/Pos Kota

Lockheed Martin Hypersonic ATACMS Motor Boosts Experimental Scramjet in First Flight

10 August 2010, DALLAS, TX and SACRAMENTO, CA -- Lockheed Martin [NYSE: LMT] announced today that its Army Tactical Missile System (ATACMS) rocket motor successfully boosted the experimental X-51A WaveRider beyond Mach 4.5, the speed at which a scramjet will start and begin to provide thrust. The successful boost helped the X-51 hypersonic scramjet engine to accelerate to a historic Mach 5, a first for the vehicle.

The X-51 WaveRider is an unmanned aerial vehicle designed for extended hypersonic flight durations. The successful boost with the ATACMS rocket motor will allow for future advancements in hypersonic flight.

In this test, the modified ATACMS motor was air-launched from a B-52 aircraft at 50,000 feet, and data collected validates its performance well beyond the original design specifications. This was the first time an ATACMS rocket motor has been used as a booster for an air-launched vehicle. More tests using the ATACMS motor are planned.

The modified motor included a Boeing designed lightweight, high performance exit cone which was produced by Aerojet, a GenCorp [NYSE:GY] company, for Lockheed Martin. The program is managed by a Boeing and Pratt & Whitney Rocketdyne team for the U.S. Air Force and DARPA.

“The ATACMS rocket motor has proved its power in combat, and now we’re happy to see it performing a mission that advances hypervelocity flight technology,” said Scott Arnold, vice president of Precision Fires at Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

“We are proud to have played a part in this new milestone in hypersonic flight and to have been given the opportunity to demonstrate our ability to modify existing motor designs for future applications,” said John Myers, vice president of Tactical Programs for Aerojet.

Aerojet is a world-recognized aerospace and defense leader principally serving the missile and space propulsion, defense and armaments markets. GenCorp is a leading technology-based manufacturer of aerospace and defense products and systems with a real estate segment that includes activities related to the entitlement, sale, and leasing of the company’s excess real estate assets.

Headquartered in Bethesda, Md., Lockheed Martin is a global security company that employs about 136,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services. The Corporation’s 2009 sales from continuing operations were $44.5 billion.

Lockheed Martin

RI-Korsel Mantapkan Kerja Sama Pertahanan

Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Tae-Young (kanan) memperhatikan senapan serbu buatan PT Pindad di dampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (tengah) dan Wakil Menteri pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) usai mengadakan pertemuan di Jakarta, Rabu (11/8). Pertemuan bilateral kedua pihak membahas mengenai peningkatan kerjasama dalam bidang industri pertahanan. (Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo/hp/10)

11 Agustus 2010, Jakarta -- Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) sepakat memantapkan kerja sama pertahanan kedua negara dalam kerangka kemitraan strategis.

"Kita mantapkan dengan memperbarui kerja sama yang telah ada selama ini," kata Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro usai bertemu mitranya Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Tae Young, di Jakarta, Rabu.

Sejak ditandatanganinya deklarasi Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Korsel pada 2006, masing-masing pihak berkomitmen mengembangkan kerja sama di berbagai bidang termasuk pertahanan.

Kementerian Pertahanan kedua negara menggelar forum tahunan "Joint Committee and Logistic Meeting" untuk membahas berbagai bidang kerja sama yang telah dan akan dilakukan kedua pihak.

"Nah ini akan kita perbarui dengan ruang lingkup yang lebih luas dalam kerangka kemitraan strategis," ujar Purnomo.

Sebelumnya, Sekjen Kementerian Pertahanan Marsdya TNI Eris Herryanto mengatakan, melalui "Joint Committee" kedua kementerian pertahanan, telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan kerjasama pertahanan.

"Antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya kerjasama produksi, pemeliharaan, hibah dan proses alih teknologi alutista," ujarnya.

Tak hanya itu, Indonesia juga mementingkan alih teknologi dari setiap kerja sama yang dilaksanakan.

"Proses alih teknologi tersebut akan dapat mendorong peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk menghasilkan produk yang sesuai spesfikasi TNI sebagai pengguna," ujar Eris.

ANTARA News

Kunjungan Menhan Korsel Bahas Upaya Peningkatan Kerjasama Bilateral Pertahanan Kedua Negara

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan) berbincang dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Tae-Young (kiri) usai mengadakan pertemuan di Jakarta, Rabu (11/8). Pertemuan bilateral kedua pihak membahas mengenai peningkatan kerjasama dalam bidang industri pertahanan. (Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo/hp/10)

11 Agustus 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro MSc., MA., Ph.D, Rabu (11/8), menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Korea Selatan H.E. Kim Tae Young, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Kedatangan Menhan Korsel yang didampingi sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan Korea guna melakukan pertemuan bilateral dalam upaya peningkatan hubungan kerjasama pertahanan kedua negara.

Pada konferensi pers yang diadakan usai bilateral meeting antara kedua pihak, Menhan Purnomo menjelaskan bahwa khusus dalam hubungan bilateral pertahanan kedua negara, saat ini telah ada paying kerjasama berupa strategic partnership antara Pemerintah Korsel dan Indonesia yang ditandatangani pada tahun 2006 lalu oleh Presiden kedua negara. Perjanjian kerjasama ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi kerjasama-kerjasama di bidang pertahanan.

Menhan Purnomo melanjutkan, di masa lalu sudah ada MoU berupa Bilateral Defence Industry Logistic and Cooperation yang ditandatangani pada tahun 1999 oleh kedua negara, telah habis masa waktunya sehingga perlu diperbarui dengan ruang lingkup yang lebih luas dengan berdasarkan pada strategic partnership yang telah ada. Kerjasama pertahanan kedua negara ke depan diharapkan akan diarahkan pada peningkatan kerjasama di bidang industri pertahanan.

Karena itu, Menhan Purnomo mengundang Menhan Korsel untuk menghadiri Indo Defence Expo 2010 atau IDAM (Indonesia Defence Air Forces and Marine) Exposition 2010 yang akan dilaksanakan pada November 2010, di Kemayoran, Jakarta. Diharapkan dalam Indo Defence Expo itu akan berpartisipasi beberapa perusahaan dari industri pertahanan Korsel. Menhan juga mengundang Menhan Korsel untuk hadir dan berpartisipasi pada Jakarta Internasional Defence Dialogue dalam rangka peringatan anniversary UNHAN yang pertama pada Maret 2011.

Dalam pertemuan bilateral ini juga dibahas mengenai pertukaran cadet akademi militer kedua negara, dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pertahanan. Dikatakan oleh Menhan pula, yang juga harus didasari dan sangat diperlukan penguasaan dan pemahaman bahasa kedua negara. Karena itu sangat perlu untuk mempelajari bahasa masing-masing untuk dapat melaksanakan proses kerjasama ini. Karena itu Menhan berharap Pemerintah Korsel dapat membantu mengirimkan guru untuk bertugas di laboratorium bahasa Kemhan.

Diharapkan, selain kerjasama pertukaran cadet juga dapat dilakukan pertukaran siswa UNHAN serta pertukaran Siswa Sesko TNI dan Lemhannas. Dalam pertemuan ini dibahas pula kerjasama pertahanan di bidang militer yaitu latihan bersama dan kemungkinan pengembangan bentuk-betuk kerjasama military to military lainnya.

Dalam pertemuan menteri-menteri pertahanan Asean (Asean Defence Minister Meeting) dan juga pertemuan Menhan Asean plus delapan negara lain dimana Korsel termasuk di dalamnya. Pertemuan itu akan dilakukan pada Oktober 2010 di Hanoi, Vietnam dan Menhan Purnomo mengundang Menhan Korsel untuk menghadiri pertemuan ini. Dijelaskan pula dalam rangka Asean Regional Forum (ARF) pada Maret 2011 di Manado, akan diadakan pula Disaster Relief Exercise (DIREX) 2011, yang mencakup latihan gabungan 27 negara untuk melakukan humanitarian assistance sebagai dukungan untuk operasi kemanusiaan menghadapi bencana alam seperti gempa dan banjir.

Lebih lanjut Menhan Purnomo menjelaskan, tahun 2011 Indonesia akan menjadi Chairman dari Asean. Di bidang pertahanan, Menhan Purnomo akan menjadi chairman dari Asean Defence Minister Meeting (ADMM), Menhan Purnomo juga meminta kepada Menhan Korsel untuk dapat aktif berpartisipasi dalam mensukseskan kepemimpinan Indonesia pada tahun depan.

Dalam pertemuan tersebut Menhan Purnomo juga mengucapkan bela sungkawa atas tragedi tenggelamnya naval vessel Cheonan yang menelan korban jiwa 46 orang awak kapalnya.

DMC