Tuesday, October 5, 2010

Sidang Kabinet Tentang Modernisasi Alutsista

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2 kanan) didampingi Wakil Presiden Boediono (kanan) memimpin sidang kabinet paripurna di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/10). Sidang tersebut membahas soal rencana strategis percepatan pembangunan kekuatan TNI dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/10)

04 Oktober 2010, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang secara khusus membahas rencana strategis pegembangan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Agenda utama adalah membahas rencana strategis pembangunan kekuatan TNI dan modernisasi alutsista baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara," kata Presidendalam pembukaan sidang kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Presiden mengatakan, peningkatan kualitas dan modernisasi alutsista adalah hal yang mutlak untuk pertahanan negara. Oleh karena itu, Kepala Negara berharap rencana strategis tentang hal itu bisa dipercepat.

Presiden mengatakan, sistem persenjataan tentara harus ditingkatkan, sehingga bisa dikatakan ideal untuk melindungi tanah air yang sangat luas.

"Kita relatif tertinggal dibandingkan negara lain, termasuk negara tetangga kita," kata Presiden.

Namun demikian, Presiden menegaskan, Indonesia tidak ingin terjebak dalam perlombaan kekuatan dan kepemilikan senjata. Peningkatan kekuatan persenjataan, kata Presiden, hanya untuk kepentingan membela kedaulatan.

"Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tapi kita juga cinta kedaulatan," kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara mengatakan, biaya modernisasi alutsista memang sangat besar. Oleh karena itu, Presiden berharap kementerian dan lembaga terkait menentukan skala prioritas dalam pengadaan persenjataan.

Selain itu, Presidenmeminta persenjataan dibeli dari produsen dalam negeri. Namun, untuk jenis senjata yang belum diproduksi di dalam negeri, pemerintah bisa mengimpor.

Untuk mengoptimalkan anggaran, Presiden berharap tidak ada praktik penyimpangan atau korupsi dalam setiap pengadaan persenjataan.

Sidang Kabinet Paripurna itu dihadiri seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Sidang Kabinet dimulai pada pukul 11.00 WIB dengan agenda utama paparan dari pejabat di lembaga pertahanan negara, termasuk para kepala staf TNI.

ANTARA News

No comments:

Post a Comment

Post a Comment