Tuesday, June 23, 2009

Delapan Kapal Nelayan China Ditangkap

Dua anggota TNI AL, berdiri di di atas geladak salah satu dari delapan kapal ikan berbendera China, yang berhasil ditangkap kapal patroli Departemen Kelautan dan Perikanan, di dermaga Stasiun PSDKP di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Rabu (24/6). Kapal Patroli Departemen Kelautan dan Perikanan menangkap delapan kapal ikan asal China yang masing-masing bermuatan 130-150 ton ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Laut Cina Selatan. Selanjutnya, delapan kapal yang menggunakan alat tangkap trawl beserta 77 anak buah kapal tersebut, akan diserahkan kepada TNI AL sebagai penyidik dalam proses penyelesaian illegal fishing. (Foto: ANTARA/Jessica Wuysang/ama/09)

23 Juni 2009, Pontianak -- Delapan kapal nelayan China yang mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut China Selatan, tepatnya sekitar 100 mil sebelah utara Kepulauan Natuna, Sabtu (20/6), pukul 12.30, ditangkap tiga kapal patroli milik Departemen Kelautan dan Perikanan RI.

Seluruh kapal nelayan China yang masing-masing berbobot 300 grosston, berikut 77 anak buah kapal (ABK), Selasa (23/6), dibawa ke Pontianak, Kalimantan Barat, untuk diproses secara hukum.

Sebenarnya, saat itu ada 30-an kapal China yang mencuri ikan di perairan itu. Akan tetapi, hanya delapan yang berhasil ditangkap, sedangkan yang lainnya lolos.

"Kapal-kapal itu secara nyata berada di ZEEI dan tertangkap tangan sedang mencuri ikan. Ini dibuktikan dengan semua palka terisi penuh sekitar 130-150 ton ikan," kata Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Aji Sularso, Selasa (23/6) malam di Pontianak.

Penangkapan delapan kapal nelayan China itu dilakukan Kapal Patroli DKP Hiu 03, KP Hiu 09, dan KP Hiu 10. Kapal itu ditangkap saat menjaring ikan menggunakan trawl atau pukat harimau di ordinat 5° lintang utara dan 109° bujur timur.

Aji memperkirakan, kerugian negara akibat praktik pencurian ikan oleh delapan kapal nelayan itu berkisar Rp 24 miliar. Jumlah itu belum termasuk kerugian akan adanya kerusakan lingkungan akibat penggunaan trawl.

KOMPAS

Perlu Kegiatan Permanen di Wilayah Perbatasan

Tapal batas Indonesia-Malaysia di Tanjung Dato Kalimantan. Tapal batas perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu hilang akibat pembukaan lahan oleh Pengusaha Malaysia. (Foto: sambas.go.id)

23 Juli 2009, Jakarta -- Sengketa pelanggaran garis batas antara Indonesia dan Malaysia, baik darat maupun laut masih sering terjadi di wilayah-wilayah perbatasan. Untuk mengatasi hal ini, pemda setempat didesak untuk mengadakan kegiatan permanen bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Hal tersebut disampaikan oleh Pangdam VI Tanjungpura Tono Suratman dalam dialog dengan Pansus RUU Perbatasan DPD RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (23/6).

"Dalam rangka mengantisipasi segala bentuk ancaman dari luar, pemerintah perlu mendesain semacam desa mandiri agar masyarakat yang berada di perbatasan memiliki kegiatan yang permanen di sana," ujar Tono.

Ia mengungkapkan, untuk menjaga keutuhan NKRI, khususnya di wilayah perbatasan, maka pemerintah provinsi hendaknya melakukan penjagaan keamanan dan pemberian kesejahteraan kepada masyarakat setempat.

Saat ini, Kodam Jaya Tanjungpura dalam tugasnya untuk mengamankan perbatasan darat di Kalimantan telah menempatkan 56 pos di sepanjang 24 km. Pos-pos tersebut ditempatkan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi pelanggaran garis batas, penebangan dan penambangan ilegal, serta wilayah yang kerap dipergunakan sebagai 'jalan tikus' bagi para penyelundup ataupun TKI ilegal. "Masing-masing pos kami menempatkan 20 hingga 25 personel," terangnya.

Selain itu, TNI juga membentuk pos gabungan dengan tentara diraja Malaysia dan membentuk pos terpadu yang terdiri dari instansi imigrasi dan bea cukai. Kendati demikian, Malaysia masih kerap melakukan pelanggaran seperti penggeseran bahkan pencabutan garis patok seperti yang terjadi di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur.

"Malaysia kerap meletakkan 18 sampai 20 alat berat mereka di wilayah perbatasan di Pulau Sebatik. Pemerintah RI harusnya jangan tinggal diam, kita harus segera membuat jalan permanen di sana agar bisa digunakan oleh rakyat Indonesia," tuturnya.

Pembuatan tanda serta pengadaan kegiatan permanen di wilayah perbatasan sangat penting dilakukan agar peristiwa lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah NKRI tidak akan terjadi lagi. "Lepasnya Sipadan dan Ligitan karena saat itu pemerintah Malaysia mengelola kedua pulau itu dan membuat kegiatan permanen bagi para nelayan Malaysia. Bahkan mereka mendirikan cottage di pulau tersebut, akhirnya Indonesia tidak bisa apa-apa," kata Tono.

Ia pun mengatakan, ancaman lain di wilayah perbatasan darat adalah penyelundupan kayu dan barang tambang secara ilegal. Di Kalimantan, lanjutnya, ada sebuah pabrik kayu milik Malaysia yang berada sekitar 750 km dari perbatasan. "Ini rawan sekali terjadi penyelundupan kayu, karena nyatanya pabrik kayu itu tidak punya HPH. Sementara pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan wilayah yurisdiksinya," tukasnya.

Pembangunan desa-desa mandiri di kawasan perbatasan juga penting, menurut Tono, sebagai kantong-kantong logistik bangsa jikalau sewaktu-waktu terjadi kontak fisik antara tentara Indonesia dengan tentara Malaysia terkait sengketa garis batas.

Terkait pengamanan di wilayah perairan Ambalat, Tono mengatakan, pemerintah akan membuat bagan-bagan ikan di sekitar karang unarang mercusuar Dinas Perhubungan di perairan Ambalat yang menjadi patok batas wilayah Indonesia.

"Untuk menjaga perairan Ambalat, Pemda Kabupaten Nunukan merencanakan membangun bagan ikan. Intinya kita ingin mengatakan kepada Malaysia ini adalah wilayah Indonesia. Bila kapal Indonesia hanya bolak-balik patroli itu percuma saja tanpa adanya kegiatan permanen di sana (Ambalat)," ujarnya.


MEDIA INDONESIA

Presiden Bantah Tidak Tegas Soal Ambalat

Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Pemuda Perbatasan Ambalat, melakukan aksi damai di Bundaran hotel Indonesia, Jakarta, Selasa ( 23/6). Mereka mengimbau pemerintah dalam menangani konflik Blok Ambalat dengan Malaysia, agar dilakukan dengan damai, hindari kontak fisik, karena akan merugikan warga di sekitar perbatasan Blok Ambalat tersebut. (Foto: ANTARA/ Ujang Zaelani/hp/09)

23 Juli 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah telah bersikap tidak tegas soal penanganan batas wilayah RI dan Malaysia di perairan Ambalat.

"Soal diplomasi itu adalah pilihan, bukan tidak tegas. Pilihannya perang atau tidak perang. Kita pilih mana yang lebih civilized (berada). Kalau tidak ada cara lain, artinya kedaulatan itu sesuatu yang tidak kita perjual belikan. Kita sangat serius atasi masalah di ambalat itu," kata Presiden saat membuka Rapimnas Pemuda Panca Marga di Jakarta, Selasa.

Yudhoyono menjelaskan, pilihan untuk menyelesaikan persoalan Ambalat dengan jalur diplomasi adalah pilihan yang paling rasional dan bermartabat.

"Kalau pilihannya perang ayo kita perang, tetapi kalau kita rasional yang penting tidak ada satu meter pun wilayah kita lepas. Tidakkah itu yang lebih bermartabat? Kita tidak perlu mengeluarkan ratusan triliun cost korban jiwa. Saya memilih perundingan sangat intensif dengan catatan kedaulatan, harga mati," kata Presiden.

Dalam diplomasi penyelesaian kasus ini, pemerintah berusaha tidak menimbulkan insiden dengan pemerintah Malaysia.

"Intinya jangan sampai terjadi insiden, kita lanjutkan perundingan lebih intensif. Ini akuntabilitas seorang presiden kepada konstitusi, sejarah dan masa depan," katanya.

Sementara mengenai keutuhan wilayah dari masalah separatisme, Presiden mengatakan akan mencegah upaya memecah wilayah Indonesia dari dalam sendiri.

"Ke dalam negeri tidak ada gerakan separatisme yang kita benarkan. Merah Putih harus berkibar," kata Yudhoyono.

Menyelesaikan separatisme, lanjut Presiden, tidak harus dengan cara militer asalkan tujuan negara kesatuan RI utuh, sebaliknya mengadalkan diplomasi dan pendekatan itu bermartabat kecuali terpaksa.

ANTARA News

PBB Anugerahi Medali untuk Kolonel Anumerta Sondang

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyerahkan medali 'Dag Hammarskjold' kepada istri almarhum, Purwanti. Acara digelar di Ruang Hening, Gedung Pimpinan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/6/2009). (Foto: fotoDetik/M. Rizal Maslan)

23 Juli 2009, Jakarta -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganugerahi medali kehormatan "Dag Hammarskjold" kepada Kolonel Laut Teknik (anumerta) Sondang Doddy Irawan, yang meninggal dunia dalam misi perdamaian PBB di Nepal pada 3 Maret 2008.

Medali penghormatan itu, disematkan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso kepada isteri almarhum Purwanti di Mabes TNI, Cilangkap, Selasa.

Medali kehormatan PBB "Dag Hammarskjold" diserahkan PBB kepada perwakilan negara-negara yang prajuritnya meninggal dunia saat menjalankan misi perdamaian PBB . Terdapat 132 personel militer meninggal dunia dari 48 negara.

Salah satu personel militer Indonesia yang meninggal dunia dalam misi perdamaian PBB adalah Kolonel Laut Teknik (Anumerta) Sondang Doddy Irawan, yang medalinya diserahkan PBB pada wakil tetap Republik Indonesia di PBB New York Marty Natalegawa yang kemudian diserahkan kepada Pusat Misi Pemelihara Perdamaian PBB TNI.

Panglima TNI mengatakan, atas jasa almarhum dalam menjalankan misi perdamaian TNI telah menaikkan pangkat almarhum satu tingkat menjadi kolonel laut.

"Ini merupakan risiko yang harus dihadapi dalam setiap penugasan dimana pun," ujarnya.

ANTARA News

Teknisi Iswahjudi "Hidupkan" Pesawat Tempur Inggris

Hawk MK-53.

23 Juni 2009, Magetan -- Skadron Teknik Lanud Iswahudi Magetan berhasil menghidupkan dan menerbangkan pesawat Hawk MK-53. Pesawat buatan Inggris yang dibeli pada tahun 1978 tersebut sudah lama menganggur karena mengalami kerusakan mesin.

Kepala Penerangan dan Perpustakaan Lanud Iswahjudi Mayor Sus Sutrisno mengatakan upaya menerbangkan kembali pesawat Hawk MK-53 ini merupakan keberhasilan tersendiri bagi Skadron Teknik 042 Iswahudi. Selain sudah lama tidak digunakan, kerusakan mesin pesawat tersebut sangat parah.

"Para Ground Crew (teknisi) kita bekerja keras untuk menghidupkannya. Setiap uji coba mesin mengandung tingkat kegagalan tinggi," kata Sutrisno, Selasa (23/6).

Dia mencontohkan, salah satu uji coba yang paling rumit untuk menghidupkan kembali burung besi ini adalah pada tahapan ground running full performance test . Para teknisi dituntut teliti dan sabar dalam memperhitungkan kelembaban serta arah dan kecepatan angin agar sesuai dengan karakteristik mesin. Jika uji coba tersebut gagal dilakukan, pesawat tersebut terancam tidak akan bisa dipergunakan kembali.

"Kami mencobanya pada pukul 03.00 - 06.00 WIB kemarin untuk memenuhi kondisi itu. Alhamdulillah berhasil," kata Sutrisno.

Kesulitan lain yang dihadapi personil Skatek 042 yang dipimpin Mayor Tek Eko Fibriyanto ini adalah pengepasan ring mesin pesawat. Sebab pemasangan satu mesin saja diperlukan waktu hingga dua pekan.

Dengan beroperasinya pesawat Hawk MK-53 ini, jumlah pesawat tempur yang dimiliki Lanud Iswahjudi menjadi bertambah. Mereka adalah pesawat F-16/Fighting Falcon yang dimiliki Skadron Udara 3, pesawat -5/Tiger yang dimiliki Skadron Udara 14, dan pesawat Hawk MK-53 milik Skadron Udara 15. Menurut Sutrisno, pesawat Hawk MK-53 ini masuk ke Indonesia pada tanggal 29 September 1980. Masa pakai pesawat tersebut akan habis pada tahun 2011 mendatang.

TEMPO INTERAKTIF

TNI AL Ganti Pesawat Nomad dengan CN-235

Pesawat Nomad buatan Australia akan digantikan CN-235 buatan PT. IPTN. (Foto: fotoDetik)

23 Juni 2009, Sidoarjo -- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) secara bertahap akan mengganti pesawat jenis Nomad ke pesawat jenis CN-235, untuk mendukung sistem armada terpadu dalam rangka menjaga seluruh perairan nasional Indonesia.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, S.H., ditemui usai upacara HUT Penerbangan TNI AL ke-53 di lapangan udara angkatan laut (Lanudal) Juanda, Selasa, mengatakan, secara bertahap akan mengganti pesawat jenis Nomad ke jenis CN-235.

"Secara bertahap seluruh pesawat jenis Nomad tersebut akan diganti dengan jenis CN-235 yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia (DI)," katanya.

Dalam waktu dekat ini, akan ada tiga pesawat jenis CN-235 yang dipesan dari PT DI.

Rencana pembelian ini diharapkan menjadi tonggak penambahan sekaligus peremajaan alat utama sistem senjata (alutsista) di Pusat Penerbangan TNI AL (Puspenerbal).

Pesawat jenis CN-235 ini dilengkapi dengan patroli maritim, radar, dan sarana lain pendukung pelaksanaan tugas.

Saat ini, TNI AL menerapkan standar baru operasional alutsista yang ada. Ia menegaskan, hanya ada dua kriteria operasional alutsista TNI AL, yakni siap dan tidak siap operasional.

Ia mengatakan, TNI AL sudah membuat perencanaan matang dengan prioritas alutsista, guna mendorong operasi sistem senjata armada terpadu untuk menjaga perairan nasional.

Dengan standar penilaian tersebut, TNI AL akan melakukan evaluasi kesiapan alutsista. Untuk alutsista yang dinyatakan siap operasional akan diberikan anggaran pemeliharaan didukung teknisi berpengalaman, agar bisa berfungsi maksimal.

Sedangkan untuk alustista yang tidak siap operasional, tidak akan dipakai dan secara bertahap akan dihapus dari inventarisasi negara, katanya menegaskan.

ANTARA News

Vietnam Harapkan MoU Pertahanan

Frigate Project 11661 Gepard milik AL Viet Nam. (Foto: Happy Asian)

23 Juli 2009, Jakarta -- Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menerima kunjungan Panglima Angkatan Bersenjata Vietnam Letnan Jenderal Senior, Nguyen Khac Nghien di Markas Besar TNI, Cilangkap, Senin (22/6).

Dalam pertemuan, Nguyen Khac menyampaikan keinginan perlunya nota kesepahaman (MoU) bidang Pertahanan untuk ditindaklanjuti militer kedua negara. Kesepahaman akan diimplementasikan dalam pendidikan dan latihan, patroli laut internasional dan bidang lain yang memungkinkan.

Khusus mengenai nelayan-nelayan Vietnam yang sering tertangkap melakukan penangkapan ikan di perairan RI, Panglima Vietnam meminta diperlakukan secara baik.

"Sudah seharusnya penyelesaian didasarkan pada semangat ASEAN," kata Nguyen Khac dalam siaran pers yang diterima redaksi.

Panglima TNI memahami usulan Nguyen Khac tersebut. Dia berjanji akan menindalanjuti melalui instansi terkait seperti Kementerian Koordinasi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Departemen Kelauatan dan Perinakan, dan Badan Koordinasi Keamanan Laut.

JURNAL NASIONAL

Pangkoopsau II : Prajurit TNI AU Jangan Takut Terbang

Pangkoopsau II Marsda TNI Yushan Sayuti menyerahkan tongkat komando kepada Komandan Lanud Wolter Monginsidi, Kendari, yang baru Letkol Pnb Arifien Sjahrir. (Foto : Pen Koopsau II).

23 Juni 2009, Kendari -- Panglima Komando Operasi TNI AU (Pangkoopsau) II Marsekal Muda (Marsda) TNI Yushan Sayuti minta agar para prajurit jajaran Koopsau II untuk tidak takut melaksanakan tugas-tugas penerbangan. Menyikapi beberapa musibah kecelakaan yang menimpa pesawat-pesawat TNI AU belakangan ini, Marsda TNI Yushan Sayuti menyatakan semua itu merupakan bagian dari takdir Yang Maha Kuasa.

Kepada wartawan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Pangkoopsau II menegaskan semua awak pesawat sangat tidak mengharapkan pesawat yang diawakinya mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan penerbangan para awak pesawat selalu melakukan persiapan-persiapan yang optimal sesuai prosedur. Pangkoopsau II berada di Kendari, dalam rangka memimpin serah terima jabatan Komandan Lanud Wolter Monginsidi, dari Letkol Pnb I Gusti Ngurah Agung Ariateja kepada Letkol Pnb Arifien Sjahrir, Selasa (23/6).

Beberapa kecelakaan pesawat yang dialami TNI AU belakangan ini saya pikir sudah menjadi takdir, tetapi yang jelas kita semua sangat tidak mengharapkan terjadinya kecelakaan pesawat, sebagai langkah antisipasinya sebelum terbang pasti dilakukan persiapan-persiapan sesuai prosedur yang optimal” kata Pangkoopsau II.

Panglima menambahkan, kalau hasil penyelidikan tim PPKPU belum selesai, saat ini tim masih terus bekerja. Pangkoopsau II berjanji kalau sudah ada kesimpulan, hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat. ”Nanti ketika sudah selesai penyelidikannya, dimanapun kejadian itu akan kita sampaikan kepada masyarakat” jelas Pangkoopsau II.

Pangkoopsau II menampik kalau usia pesawat TNI AU menjadi biang keladi beberapa kecelakaan pesawat-pesawat TNI AU. Orang nomor satu di Koopsau II ini menjelaskan, kalau semua pesawat Koopsau II selalu mengalami pra kondisi, yaitu pengecekan dan penggantian setiap suku cadang apabila memang usianya sudah habis, baik oleh jam terbang maupun on condition. ”Semua itu selalu dilakukan, tidak mungkin pesawat terbang tanpa dikatakan siap operasional, pesawat itu terbang tentunya harus siap operasional” ujar pangkoopsau II.

Pangkoopsau II juga menolak kalau keterbatasan anggaran berpengaruh tingkat accident pesawat. Menurutnya, selama ini anggaran untuk pemeliharaan pesawat tidak ada masalah yang berarrti. ”Seperti yang disampaikan presiden, anggaran untuk perawatan pesawat tidak dikurangi,” tegas Pangkoopsau II.

Mengantisipasi kedepan, menurut Pangkoopsau Ii pihak TNI AU saat ini telah melakukan beberapa langkah yang signifikan. Untuk meningkatkan profisiensi, jam terbang awak pesawat, akan dikembalikan kepada standar semula yaitu lima belas jam terbang. Dengan demikian tidak kemampuan awak pesawat akan tetap dapat dipertahankan. Demikian Kapen Koopsau II Mayor Sonaji Wibowo, S.IP menginformasikan.

Pen Koopsau II

TNI AL Evaluasi Kesiapan Teknis Pesawat dan Personelnya

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijanto (kanan) memeriksa pasukan, saat upacara HUT Penerbangan TNI AL ke-53 di Apron Hanggar Lanudal Juanda, Selasa (23/6). Upacara HUT Penerbangan TNI AL yang biasanya dimeriahkan dengan atraksi terbang manuver pesawat udara, kali ini tidak diadakan. Hal tersebut dikarenakan ada kebijakan pengawasan penggunaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, termasuk pesawat udara. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/09)

23 Juni 2009, Surabaya -- Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, S.H. menegaskan kepada seluruh jajaran Penerbangan TNI AL agar senantiasa melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap kesiapan teknis Alutsista Penerbangan termasuk personelnya dan tetap memperhatikan aspek keselamatan terbang dalam rangka mewujudkan program zero accident.

Pemimpin TNI AL telah menetapkan kebijakan dasar dalam hal peningkatan pertahanan berdasarkan kekuatan pokok minimum pertahanan atau Minimum Essential Force (MEF) yang dituangkan dalam Renstra TNI AL 2010 sampai dengan 2014. “Sebagai realisasi peningkatan kemampuan Penerbangan TNI AL adalah dengan pengadaan unsur, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri serta peningkatan kemampuan,” tegas Kasal dalam amanatnya pada upacara Hari Penerbangan TNI AL ke-53, Selasa (23/6), di Puspenerbal, Surabaya.

Menurut Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, S.H. bahwa kemampuan penerbangan TNI AL perlu ditingkatkan, sehingga mampu sepenuhnya melaksanakan enam fungsi Penerbangan TNI AL yaitu, pengintaian udara taktis, anti kapal selam, anti kapal permukaan, pendaratan Pasrat lintas heli, dukungan logistik cepat dan pengamatan laut terbatas. Oleh Karena itu, sejalan dengan telah dibentuknya organisasi Puspenerbal sejak tahun 2006, diharapkan kemampuan penerbangan TNI AL dapat meningkat secara bertahap sesuai fungsi asasi yang diemban pada tingkat kemampuan full naval version.

Pada usia Penerbangan TNI AL ke-53, tepat dua tahun pelaksanaan penggantian nama Disnerbal menjadi Puspenerbal, hendaknya dapat dijadikan momentum untuk melaksanakan introspeksi diri, sejauh mana tingkat kemampuan jajaran Puspenerbal dalam mengimplementasikan peran, tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan.

Pada bagian lain Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, S.E. menjelaskan, upacara Hari Penerbangan kali ini juga ditandai dengan penganugerahan Satya Lencana Kesetiaan 24, 16 dan 8 tahun kepada beberapa personel yang dinilai berhak dan layak untuk menerimanya.

DISPENAL

Yunani Beli 1000 (!!!) Unit BMP-3 Dari Rusia

BMP-3 beraksi pada pameran internasional peralatan militer, teknologi dan senjata angkatan darat ke-8 Omsk 2009. (Foto: RIA Novosti/Alexey Malgavko)

22 Juni 2009 -- Rusia dan Yunani menyelesaikan tahap akhir kontrak pengiriman 1000 unit kendaraan tempur infantri BMP-3 ke Angkatan Darat Yunani. Sebelumnya diberitakan Rusia dan Yunani sedang berunding untuk kontrak penjualan sekitar 415 unit BMP-3M.

Kontrak penjualan ini akan menjadikan yang terbesar kesepakatan pembelian senjata antara Rusia dengan salah satu anggota NATO. Di era 1990-an, Yunani membeli senjata Rusia lebih dari USD 1 milyar.

(Foto: RIA Novosti/Alexey Malgavko)

Angkatan Bersenjata Yunani mengoperasikan sistem pertahanan udara Rusia TOR-M1, senjata anti tank Kornet dan Fagot, hovercraft Zubr.

BMP-3M merupakan kelanjutan kesuksesan BMP-3, dimana digunakan oleh AD Soviet pada tahun 1987. Turret ditingkatkan dengan sistim kontrol penembakan digital, penambahan proteksi kendaraan, dan mesin lebih bertenaga.

RIA Novosti/@beritahankam

Monday, June 22, 2009

AL India Latihan Perang Dengan AL Inggris di Perairan Inggris

Kapal perang India tiba di Inggris. (Foto: royal navy)

22 Juni 2009 –- Satuan Gugus Tugas Angkatan Laut India dipimpin kapal perusak INS Delhi berbobot 6700 ton, tiba di pelabuhan Portsmouth, Rabu (17/6) untuk memulai latihan perang bertajuk KONKAN 2009 dengan AL Inggris. Satuan Gugus tugas ini dibawah komandan Laksamana Surinder Pal Singh Cheema, terdiri dari kapal perusak kelas Delhi INS Delhi D61, dua kapal fregat kelas Brahmaputra (Tipe 16A) INS Brahmaputra F31 dan INS Beas F37 serta kapal tanker INS Aditya A59. Semua kapal perang tersebut dibangun di galangan kapal dalam negeri India.

Sedangkan AL Inggris menyertakan satu unit pesawat patroli maritim Angkatan Udara Inggris Nimrod, dua kapal frigate kelas Duke Tipe 23 HMS Westminster F 237 dan Northumberland F 238, kapal selam bertenaga nuklir kelas Trafalgar HMS Trafalgar S 107, LSD RFA Mounts Bay dan kapal perbekalan RFA Fort Rosalie.

(Foto: royal navy)

HMS Westminster diluncurkan 4 Februari 1992 dan bertugas 1994. (Foto: royal navy)

Latihan AL India dan Inggris dengan tajuk KONKAN telah dimulai sejak tahun 2004, pada tahun ini pertama kalinya latihan dilakukan di perairan Inggris.

KONKAN 2009 berlangsung selama enam hari dimulai 20 Juni, latihan perang meliputi peperangan anti kapal selam, latihan kemampuan anti udara dan anti permukaan termasuk operasi diatas kapal. Serta pertukaran personil guna memberikan pengalaman hidup di lautan bersama angkatan laut negara lain. Tim penyelam AL India akan mengadakan latihan Explosive Ordnance Disposal (EOD) dengan Plymouth.

MARINE BUZZ/ROYAL NAVY/@beritahankam

Bahas MoU, Pangab Vietnam Temui Panglima TNI

1 Juni 2009, Pulau Jeju -- SBY juga melakukan pertemuan bilateral dengan PM Vietnam, Nguyen Tam Dung di Hotel Shila, Pulau Jeju, Korsel. Pertemuan membahas masalah nelayan Vietnam yang masuk ke perairan Indonesia. (Foto: detikFoto/Abror Rizki/Setpres)

22 Juni 2009, Jakarta -- Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso siang tadi menerima kunjungan kehormatan Panglima Angkatan Bersenjata Vietnam, Senior Lieutenant General Nguyen Khac Nghien di Mabes TNI Cilangkap, Senin (22/6/2009).

Berdasarkan informasi dari Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Guntur Wahyudi, kedatangan Pangab Vietnam untuk menyampaikan keinginan tentang perlunya MoU di bidang pertahanan antara militer kedua negara.

Sebagai tindak lanjut atas kunjungan hari ini, akan dilakukan kegiatan pertukaran kunjungan personel pendidikan dan latihan, patroli laut Internasional dan bidang-bidang lain yang memungkinkan.

Khusus mengenai nelayan-nelayan Vietnam yang sering tertangkap melakukan penangkapan ikan di perairan Republik Indonesia. Pangab Vietnam meminta agar mereka diperlakukan secara baik dan penyelesaian kasusnya didasarkan pada semangat ASEAN.

Permintaan dan imbauan Pangab Vietnam dapat dipahami Panglima TNI maupun Menhan RI yang selanjutnya akan ditindak lanjuti melalui pejabat terkait seperti Kemenkopolhukam, Kementerian Kelautan, Perikanan dan Bakorkamla.

Pangab Vietnam dalam kunjungannya didampingi Dubes Vietnam. Sedangkan Panglima TNI didampingi Kasad Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, Kasal Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno, Kasau Marsekal TNI Subandrio, Kasum TNI Laksdya TNI Y. Didik Heru Purnomo, Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Anshory, Kapuspen TNI Marsda TNI Sagom Tamboen dan Athan RI di Hanoi Kolonel Inf Zulverdi Junin.

okezone

TNI AU Gelar Latihan Survival Tempur

Panglima Komanda Operasi TNI Angkatan Udara I Marsekal Muda TNI Imam Sufaat melihat kesiapan awak pesawat yang akan melaksanakan latihan survival tempur 'Madhi Yudha' di Lapangan Upacara Koopsau I Halim Perdanakusumah Jakarta, Senin (22/6). (Foto: KOMPAS/Sandro Gatra)

22 Juni 2009, Jakarta -- Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau I) Marsekal Muda Imam Sufaat membuka latihan operasi survival tempur Madhi Yudha di lapangan upacara Koopsau I Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin (22/6).

Rencananya 60 awak pesawat gabungan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta; Lanud Atang Sendjaja, Bogor; Lanud PBR, Pekan Baru; Lanud Supadio, Kalimantan Barat; dan Lanud Surya Dharma, Subang, akan melakukan latihan di Pameungpek, Garut, Jawa Barat, selama empat hari.

Ikut hadir dalam upacara pembukaan, yaitu Kepala Staf Koopsau I Marsekal Pertama TNI Eddy Suyanto, Komandan Lanud Halim Perdanakusumah Marsekal Pertama TNI Boy Syahril, Komandan Lanud Atang Sendjaja Marsekal Pertama Margono, serta para pejabat Koops AU I.

Imam mengatakan, latihan survival tempur tersebut dilaksanakan untuk para awak pesawat yang sudah melaksanakan survival dasar di masing-masing pangkalan induk. "Itu tingkat tertinggi dan untuk awak pesawat yang belum pernah melaksanakan latihan harus melaksanakan," tuturnya.

Imam menceritakan, nantinya latihan tersebut diskenariokan dalam operasi udara terjadi keadaan darurat akibat tertembak dan kemudian jatuh ke daerah musuh. "Kemudian mereka menyelamatkan diri, melarikan diri, bertahan hidup, hingga mendapat pertolongan," ungkapnya.

Sasaran latihan, lanjutnya, terwujudnya pemahaman teori SERE, yaitu survive untuk bertahan hidup, evasion untuk menghindari penangkapan musuh, resistance untuk daya tahan tubuh, dan escape untuk meloloskan diri. "Skenario latihan mirip seperti kondisi sesungguhnya ketika operasi pertempuran," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, latihan tempur ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan profesionalisme personel, baik dalam masa damai maupun perang. "Ini mutlak diperlukan agar satuan siap menghadapi accident, baik darat maupun laut," katanya.

Adapun untuk alutsista yang digunakan adalah helikopter jenis colibri dan telah melalui pemeriksaan yang lebih teliti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. "Helikopter nantinya untuk menyelamatkan para awak pesawat," katanya.

KOMPAS

26 Helikopter CH53 Bundeswehr Diremajakan

helikopter angkut Angkatan Darat Jerman (Bundeswehr) CH53 GS/GE.

22 Juni 2009 -- Eurocopter Deutschland GmbH telah menandatangani kontrak peremajaan satu unit helikopter angkut Angkatan Darat Jerman (Bundeswehr) CH53 GS/GE kemudian dilanjutkan 25 unit helikopter lainnya. Kontrak antara Eurocopter Deutschland GmbH dan German Federal Agency for Defense Technology and Procurement (BWB) ditandatangani di arena pameran dirgantara Paris Airshow ke-48, Kamis, 18 Juni dengan nilai kontrak senilai EUR 24,9 juta. Pengerjaan peremajaan ini dilakukan oleh Eurocopter Deutschland di pabrik Donauworth atau di pangkalan angkatan darat. Helikopter pertama hasil peremajaan akan diserahkan awal tahun 2010.

AU Italia Beli M-346 Master

(Foto: Alenia Aermacchi)

Pada tempat dan hari yang sama, Departemen Pertahanan Itali dan pabrik pesawat Alenia Aermacchi, Finmeccania mengumumkan kesepakatan pembelian enam unit pesawat latih Aermacchi M-346 Master dan pelayanan pelatihan terintegrasi untuk AU Italia mendekati kata sepakat. Kesepakatan ini meliputi penambahan pembelian pesawat sebanyak 9 unit, hingga total pesawat 15 unit.

Aermacchi M-346 Master telah dipilih Uni Emirat Arab sebagai pesawat pelatih angkatan udaranya. Kontrak pembelian 48 unit pesawat saat ini sedang dirundingkan oleh kedua pihak.

berbagai sumber @beritahankam

Mampir di Semayang, Lanal Pasok Kebutuhan

KRI Slamet Riyadi bersandar di Pelabuhan Semayang.(Foto: KaltimPost/wiji/kp)

22 Juni 2009, Balikpapan -- Aksi menerobos batas wilayah negara oleh kapal dan Malaysia boleh saja mereda, tapi pengawalan perbatasan RI di blok Ambalat, Nunukan, tetap disiagakan. Salah satunya, mengerahkan kapal perang untuk patroli di kawasan tersebut secara reguler.

KAPAL perang yang saat ini tengah bersiap menuju Ambalat adalah Kapal Republik Indonesia (KRI) Slamet Riyadi. Sejak Sabtu (21/6), kapal itu mendapat giliran berjaga di perairan utara Kaltim. Komandan KRI Slamet Riyadi Letkol Laut (P) Taat Siswo Sunarto mengatakan, ia bersama 185 awaknya akan mengawal perairan Ambalat hingga waktu yang belum ditentukan.

“Kita dapat tugas patroli dan pengawalan di Ambalat,” kata Taat, didampingi Danlanal Balikpapan Letkol Laut (P) Retarto Setyo W, ketika ditemui di atas KRI Slamet Riyadi.

Meski enggan menceritakan secara rinci misi ke perairan yang selalu diganggu negara tetangga itu, ia menyebut, KRI Slamet Riyadi berangkat didukung dengan sistem persenjataan yang lengkap. “Kapal ini didukung dengan persenjataan yang bisa mengantisipasi serangan dari bawah laut, permukaan maupun di atas permukaan laut,” jelasnya.

KRI Slamet Riyadi dengan nomor lambung 352 merupakan kapal kedua dari kapal kelas Perusak Kawal Berpeluru Kendali Kelas Ahmad Yani milik TNI Angkatan Laut. “Kapal ini dibuat tahun 1967. Tapi sudah di-upgrade kemampuan dan persenjataannya,” tegas Taat lagi.

Dibuat tahun 1967 oleh Koninklijke Maatschappij de Schelde, Vlissingen, Belanda dan mendapat peningkatan kemampuan sebelum berpindah tangan ke TNI-AL pada tahun 1977-1980. Termasuk di antaranya adalah pemasangan sistem pertahanan rudal antipesawat (sea-to-air missile/SAM) Mistral menggantikan Sea Cat.

KRI Slamet Riyadi memiliki berat 2.940 ton. Dengan dimensi 113,42 meter x 12,51 m x 4,57 m. Ditenagai oleh turbin uap dengan 2 boiler, 2 shaft yang menghasilkan 30.000 shp sanggup mendorong kapal hingga kecepatan 28,5 knot.

KRI Slamet Riyadi dipersenjatai dengan berbagai jenis persenjataan modern, termasuk 8 peluru kendali permukaan-ke-permukaan McDonnel Douglas RGM-84 Harpoon dengan jangkauan maksimum 130 km (70 mil laut), berkecepatan 0,9 mach, berpemandu active radar homing dengan hulu ledak seberat 227 kg. Empat peluru kendali permukaan-ke-udara Mistral dalam peluncur Simbad laras ganda sebagai pertahanan anti serangan udara. Jangkauan efektif 4 km (2,2 mil laut), berpemandu infra merah dengan hulu ledak 3 kg. Berkemampuan antipesawat udara, helikopter dan rudal. Torpedo Honeywell Mk. 46, berpeluncur tabung Mk. 32 (324 mm, 3 tabung) dengan jangkauan 11 km kecepatan 40 knot dan hulu ledak 44 kg. Berkemampuan anti kapal selam dan kapal permukaan.

KRI Slamet Riyadi diperlengkapi radar LW-03 2-D air search, sonar PHS-32. Juga diperlengkapi dengan kontrol penembakan (fire control) M-44 SAM control serta perangkat perang elektronik UA-8/9 intercept. Sebagai pertahanan diri mempunyai 2 peluncur decoy RL. Juga memiliki dek untuk pendaratan 1 helikopter anti kapal selam.

Danlanal Balikpapan Letkol Laut (P) Retarto menegaskan, selama KRI Slamet Riyadi labuh di Balikpapan, Lanal bertugas mendukung logistik kapal tersebut. “Termasuk untuk logistik persenjataan. Lanal Balikpapan juga melakukan fungsi lain misalnya refreshing, refuel dan fungsi lainnya. Kalau untuk operasionalnya, KRI ini di bawah komando gugus tempur laut timur,” tegas mantan Komandan KRI Yos Sudarso itu.

Kaltim Post

Perundingan RI-Malaysia Membahas Ambalat 13 Juli

KRI Makassar. KRI Slamet Riyadi menggantikan tugas KRI Makassar menjaga perairan Ambalat.

22 Juli 2009, Jakarta -- Ketegangan di Blok Ambalat yang mulai mencair akan berlanjut ke meja perundingan. Departemen Luar Negeri (Deplu) Republik Indonesia menetapkan pekan kedua Juli merupakan waktu pelaksanaan perundingan mengenai batas wilayah laut dengan Malaysia tersebut.

Tim juru runding Indonesia sudah siap melakukan perundingan yang direncanakan 13-14 Juli 2009. ''Dalam perundingan ke-14 ini, Malaysia sebagai tuan rumah,'' tegas Juru Bicara Deplu Teuku Faizasyah kemarin (20/6)

Saat ini, lanjut dia, pemerintah menunggu kesanggupan Malaysia yang mendapat giliran menjadi tuan rumah. Deplu masih menunggu kepastian konfirmasi kesanggupan Malaysia. Diperkirakan, salah satu penyebab Malaysia belum siap berunding karena tim negosiasi negeri jiran itu belum terbentuk. ''Yang pasti, pemerintah Indonesia akan terus mendesak Malaysia agar melaksanakan perundingan pada waktu yang telah ditetapkan,'' tegasnya.

Kesiapan juru runding Indonesia itu juga terkait materi nota protes atas sikap angkatan laut Malaysia yang kerap melakukan provokasi di perbatasan Indonesia. Mereka, terang Faizasyah, telah siap berangkat pada waktu yang ditentukan untuk membahas masalah perbatasan laut. Secara keseluruhan, perundingan tak hanya membahas Ambalat, namun juga membicarakan batas laut lainnya, seperti Selat Malaka.

''Kunjungan delegasi Komisi I DPR ke Malaysia beberapa waktu lalu belum merupakan langkah yuridis formal. Negosiasi diplomasi resmi mengenai masalah batas wilayah kedua negara harus dengan juru runding,'' terang dia.

Saat ini pemerintah memiliki tiga pedoman dalam menyelesaikan kasus tersebut. Yaitu, mempercepat perundingan di babak ke-14, menghindari provokasi dari tentara laut Malaysia di lapangan, dan memberikan ketegasan bahwa kedaulatan RI harus dipelihara.

Dia mengatakan, posisi Indonesia kuat secara hukum karena lebih patuh kepada prinsip negara kepulauan. Selain itu, secara faktual Indonesia juga lebih dahulu memberikan konsesi kepada dua perusahaan asing untuk mengelola, yaitu Unocal dan ENI. Lamanya perundingan hingga babak ke-14 itu, menurut Faizasyah, disebabkan Malaysia beranggapan bahwa Ambalat adalah miliknya. ''Sebab, Malaysia sejak 2004-2005 menetapkan garis Ambalat dari Sipadan-Ligitan. Menurut mereka, itu adalah hak mereka karena mereka menggunakan peta 1979, yang luas-luas perairan mereka juga digugat oleh negara tetangga, seperti Singapura, Brunei, Vietnam, Filipina, dan Tiongkok,'' imbuhnya.

Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) kembali memperkuat armada di Ambalat. Kemarin petang TNI- AL mengirim KRI Slamet Riyadi. Kapal perang yang bermarkas di Surabaya itu bakal menggantikan KRI Makassar. KRI Slamet Riyadi singgah terlebih dahulu di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, sebelum menuju ke Ambalat. Di Balikpapan, kapal itu akan mengisi logistik untuk melakukan patroli laut di kawasan sengketa Indonesia dengan Malaysia.

KRI Slamet Riyadi yang diawaki 186 personel dibuat pada 1967. Itu merupakan kapal kedua dari jenis kapal kelas perusak berpeluru kendali yang dimiliki TNI-AL. Kapal itu juga dilengkapi rudal antikapal permukaan, antikapal selam, dan antipesawat.

Sejak kapal patroli Malaysia beberapa kali melakukan provokasi dengan melintas masuk ke wilayah Indonesia, TNI-AL terus menyiagakan armada perang di kawasan kaya minyak itu. Hingga kini, terdapat lima kapal perang Indonesia yang berpatroli di kawasan tersebut.

JAWA POS

TNI AU-US Force Gelar Latihan Terjun Bersama

C-130 Hercules AU Amerika Serikat menerjunkan prajurit 832rd Red Horse saat latihan perang Hydra 2009. (Foto: af.mil/Master Sgt. Cecilio Ricardo)

22 Juni 2009, Jakarta -- Sebanyak 212 pasukan gabungan dari pasukan TNI AU dan pasukan US Air Force Amerika Serikat melakukan latihan terjun bersama di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (22/6).

"Personelnya 150 prajurit TNI AU dan 62 prajurit US Air Force," kata Komandan Wing I Lanud Halim Perdanakusuma Kolonel Penerbang Sri Mulyono di sela-sela latihan. Ikut hadir pada acara itu Komandan Operasi Group 374 US Air Force Col Mark A Hering.

Sri Mulyono mengatakan, dalam latihan tersebut akan dilakukan pelaksanaan droping barang ataupun personel untuk kesiapan pasukan menghadapi situasi bencana." Take off dari Halim dan dropping di Gorda Tanggerang," ungkapnya.

Latihan tersebut, kata Sri, untuk mempererat kerja sama TNI AU dan US Air Force serta saling berbagi teknik pengalaman dan teknik-teknik penerbangan.

Rencananya, latihan tersebut akan dilaksanakan selama empat hari hingga 26 Juni dengan menggunakan dua pesawat hercules milik US Air Force.

KOMPAS

Perbatasan Darat Minim Sarana

Untuk menjaga daerah perbatasan Kalimantan, Skuadron Udara I Elang Kathulistiwa Pontianak mengoperasikan jet tempur jenis Hawk buatan British Aerospace (BAe). Pesawat ini siap siaga di Lanud Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Pesawat tersebut didatangkan ke Indonesia sepanjang tahun 1999 hingga 2000. (Foto: detikFoto/Ramadhian Fadillah)

22 Juni 2009, Jakarta -- Perbatasan darat RI dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste masih minim sarana dan prasarana pendukung, termasuk keberadaan prajurit TNI. Total panjang yang mencapai 3.137 kilometer (km) hanya memiliki 207 pos perbatasan.

Garis batas RI dengan Malaysia di Kalimantan sepanjang 2004 km baru didukung 54 pos penjagaan. Di Timor Leste, perbatasan sepanjang 316 km dijaga 39 pos. Sedangkan di Papua, perbatasan 817 km memiliki 114 pos penjaga.

Pengamat militer Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, di tengah minimnya anggaran pertahanan, Departemen Pertahanan dan TNI harus kreatif mencari kerja sama dengan pihak lain. Misalnya, banyak daerah di perbatasan Kalimantan yang memiliki anggaran besar.

Pemerintah daerah bisa menghibahkan bantuan, baik dana maupun logistik. Timbal baliknya, keamanan wilayah di batas darat dengan negara tetangga. "Tentu dengan tidak menabrak koridor hukum dan aturan yang ada," kata Jaleswari saat dihubungi Jurnal Nasional di Jakarta, Minggu (21/6).

Kepala Pusat Penerangan TNI Marsda Sagom Tamboen mengatakan, selama ini anggaran pertahanan, termasuk perbatasan, dikucurkan secara terpusat. Kekurangan prajurit dan pos di perbatasan, masih belum dapat diselesaikan karena kucuran anggaran sangat minim.

"Kami harus menentukan prioritas dan memaksimalkan yang sudah ada," katanya. Bahkan, tahun ini, pos operasional rutin militer guna mendukung operasi pengamanan daerah rawan, perbatasan, dan pengamanan pulau terluar dipotong sekitar Rp460 miliar.

Meski awal Mei lalu, Departemen Keuangan dan DPR telah menyetujui mengembalikan anggaran operasional sebesar Rp200 miliar, TNI mengaku masih kesulitan menutupi dana operasionalnya.

Kondisi geografis di perbatasan banyak juga tidak mendukung. "Medannya sangat berat," kata Sagom. Misalnya, di Papua yang wilayahnya masih sebagaian besar hutan dan akses transportasinya sangat minim.

Staf Ahli Komisi I (bidang pertahanan) DPR, Begi Hersutanto mengatakan, minimnya sarana pendukung membuat perbatasan rawan dengan pergeseran patok dan kejahatan transnasional. "Tak heran jika penyelundupan dan pencurian sumber daya masih marak," katanya.

JURNAL NASIONAL

Brevet Spanyol di Dada Prajurit Garuda


22 Juni 2009, Lebanon -- Prajurit TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda XXIII-C/UNIFIL boleh berbangga hati, karena di dada mereka telah tersematkan sebuah brevet penghargaan dari kontingen Spanyol. Ini adalah sebuah penghargaanyang merupakan bukti kerja keras kita selama ini, diakui oleh negara lain, kata Dansatgas Konga XXIII-C - Letkol Inf R. Haryono pada saat penyematan brevet tersebut di sela-sela Apel Gabungan yang dilaksanakan di Lapangan Garuda, Soekarno Base UN POSN 7-1, Sabtu pagi (20/6) waktu Lebanon. Pemberian penghargaan dari Kontingen Spanyol itu sendiri sudah disematkan oleh Komandan Sektor Timur UNIFIL - Brigjen Asarta Cuevas kepada Dansatgas Konga XXIII-C beberapa waktu yang lalu.

Menurut Letkol Inf R. Haryono, penghargaan yang diberikan kepadanya bukan penghargaan yang bersifat perorangan, namun merupakan penghargaan yang bersifat kolektif. “Saya tidak bekerja sendirian, tanpa ada prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi serta semangat juang yang tinggi, mustahil Kontingen Garuda akan mendapatkan penghargaan dari Kontingen Spanyol”.

Lebih lanjut Dansatgas mengatakan, bahwa yang berhak menerima penghargaan ini bukan hanya Dansatgas, Wadansatgas dan Kasiops saja, melainkan semua prajurit Indobatt yang telah melaksanakan tugas dengan profesional dan penuh tanggung jawab.

Kontingen Spanyol memberikan penghargaan kepada Satgas Yonif Mekanis TNI Konga XXIII-C/UNIFIL atau Indobatt (Indonesian Battalion) karena selama bertugas di Sektor Timur UNIFIL dibawah Komando Brigjen Asarta Cuevas yang berasal dari Spanyol, telah berhasil menjaga wilayah operasi yang dipertanggung jawabkannya dengan maksimal. Sehingga pada masa kepemimpinan Jenderal Asarta, kondisi sektor Timur UNIFIL dalam keadaan aman dan kondusif bahkan zero accident.

Indobatt juga pantas mendapatkan penghargaan tersebut, karena pada saat pelaksanaan full deployment operation yang pernah dilaksanakan untuk menguji kesiapan kontingen juga dinilai yang tercepat serta paling siap diantara kontingen yang lain. Penghargaan yang diberikan oleh Kontingen Spanyol ini bukanlah suatu hal yang harus dibanggakan, tetapi justru harus dipertanggung jawabkan oleh seluruh prajurit Indobatt. Karena sampai akhir masa penugasannya di Lebanon Selatan nanti, Konga XXIII-C harus mampu mempertahankan kondisi wilayahnya dalam keadaan aman dan bebas dari gangguan keamanan, meskipun Komandan Sektor Timur UNIFIL sudah beralih ke Brigjen Prieto Martinez yang juga berasal sari Spanyol.

Pen Satgas Konga XXIII-C/UNIFIL

Sunday, June 21, 2009

AL Iraq Menerima Kapal Patroli Pertama Fatah

Fatah. (Foto: Fincantieri)

21 Juni 2009 -- Iraq menerima kapal patroli pertama dari empat kapal patroli yang dipesan dari galangan kapal Fincantieri, Muggiano (La Spezia), Italia, Sabtu (20/6).

Angkatan Laut Iraq dibangun kembali setelah hancur pada Perang Teluk 1991 dan invansi Amerika Serikat 2003. Saat ini anggota AL Iraq berjumlah 2000 pelaut, dalam 2 – 3 tahun mendatang ditingkatkan hingga 6500 pelaut.

Keempat kapal senilai USD 110 juta, digolongkan kapal patroli kelas Saettia MK4 yang dirancang oleh Fincantieri berdasarkan kapal patroli Penjaga Kapal (Coast Guard) Italia kelas Diciotti. Penjaga Pantai Italia mengoperasikan lima kapal dan AL Malta satu kapal. Kapal diawaki 38 orang dimana seluruh awak dilatih di Italia selama 7 minggu termasuk satu minggu di Akademi Leghorn milik AL Italia. Kapal mempunyai panjang 53,40 meter , lebar 8 meter, berat 390 ton serta kecepatan 23 knot.

Awak kapal Fatah berpose bersama. (Foto: iraqup)

Fatah di galangan kapal Ficantieri, Italia. (Foto: iraqup)

(Foto: iraqup)


Kapal patroli milik AL Malta sekelas dengan Fatah. (Foto: Gunner Simon Muscat/irandefence.net)

Kapal pertama diberi nama Fatah akan segera digunakan mengawasi perairan ZEE Iraq, operasi pencarian dan penyelamatan, pengawasan lalu lintas laut termasuk pemeriksaan di atas kapal dan pemadam kebakaran. Tiga kapal sisanya akan dikirimkan dalam interval setiap tiga bulan.

Perjalanan Fatah ke Umm Qasr Iraq dikawal oleh kapal perang Itali, Amerika Serikat dan Inggris. Rute perjalanan melewati Laut Mediterania, Terusan Suez, Teluk Aden dan Selat Hormuz.

Seluruh pembangunan kapal disesuaikan dengan standar keselamatan dan lingkungan internasional dibawah pengawasan RINA (Italian Register of Ships).

Berbagai sumber @beritahankam

Wilayah Indonesia Diserobot Warga Timor Leste

Aparat TNI berjaga-jaga di sekitar pintu perbatasan Motaain, Kabupaten Belu, NTT, yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. (Foto: detikFoto/Emmy F)

21 Juli 2009, Kupang -- Raja Amfoang, Robi Manoh mendesak pemerintah Indonesia segera menyelesaikan batas wilayah di Natuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan pemerintah Timor Leste.

"Natuka adalah wilayah kita (Indonesia) dan dinyatakan sebagai zona bebas oleh kedua negara. Namun, rakyat Oecusse tetap mengklaim sebagai wilayah daratan Timor Leste sehingga menyerobot masuk sampai sejauh lima kilometer untuk berkebun di dalamnya," kata Raja Manoh di Kupang, Minggu.

Atas dasar itu, ia mendesak pemerintah Indonesia segera melakukan perundingan dengan Timor Leste untuk segera menyelesaikan batas wilayah antarkedua negara di Natuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, NTT itu guna mencegah terjadinya konflik antara rakyat Amfoang dengan masyarakat Oecusse di wilayah kantung (enclave) Timor Leste.

Raja Manoh berpendapat, untuk menyelesaikan batas wilayah tersebut, pemerintah harus melibatkan raja-raja di Timor seperti raja Amfoang, Timor Tengah Utara, Atambua dan raja Ambeno.

"Jika diselesaikan secara administratif pemerintahan antara kedua negara, saya optimistis wilayah tersebut akan jatuh ke tangan Timor Leste. Karena itu, para raja di Timor juga harus dilibatkan," katanya.

Ia mengungkapkan, batas wilayah yang sebenarnya antara RI-Timor Leste adalah Tepas, karena di tempat itulah dijadikan sebagai tempat pertemuan antara Raja Ambeno Oecusse dengan Raja Amfoang.

"Raja Ambeno Oecusse sudah mengakui bahwa wilayah Natuka adalah milik Indonesia, namun sudah diserobot masuk oleh penduduk Oecusse untuk berkebun. Ini sudah tidak benar lagi," katanya menegaskan.

Manoh menjelaskan, batas wilayah yang diserobot penduduk Oecusse dan diklaim sebagai daratan Timor Leste itu, karena mengacu pada batas wilayah provinsi yang ditetapkan ketika Timor Leste masih menjadi bagian dari provinsi ke-27 Indonesia.

"Guna menghindari terjadinya konflik di tapal batas, kami harapkan pemerintah Indonesia dan Timor Leste segera berunding untuk menyelesaikan batas wilayah kedua negara di Natuka," katanya.

"Masyarakat kami di sana (Amfoang) sudah menyatakan siap berperang melawan warga Oecusse jika persoalan tapal batas tidak segera diselesaikan oleh kedua negara," tambahnya.

ANTARA News

Rafale Unjuk Gigi di Paris Airshow 2009

21 Juni 2009 -- Pesawat tempur buatan Dassault Aviation Rafale melakukan demonstrasi terbang di ajang pameran dirgantara Paris Airshow ke 48, berlangsung dari 15 hingga 21 Juni 2009. Rafale B dipiloti Cédric Ruet melakukan beberapa gerakan pada demonstrasi terbang tersebut.

(Foto: Dassault Aviation/ Sébastien RANDE)

(Foto: Dassault Aviation/ Sébastien RANDE)

(Foto: Dassault Aviation/Sébastien RANDE)

(Foto: Dassault Aviation/ Sébastien RANDE)

Lanal Balikpapan Tangkap Sembilan Pembajak Kapal


20 Juni 2009, Balikpapan -- Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (19/6), menahan sembilan tersangka pembajak dua kapal crew boat di sekitar Pulau Tukung, perairan Teluk Balikpapan, pada pukul 23.15.

Kedua kapal milik PT Bourbon Logistik Indonesia (BLI) dan PT Surf Marine Indonesia (SMI) Cabang Balikpapan itu disewa oleh perusahaan pertambangan dan gas, Total E&P Indonesie, dari Pelabuhan Senipah, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim.

Penangkapan para pembajak dipimpin oleh Komandan Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan Letkol Laut (P) Retarto SW beserta staf intelijen dan staf operasi Lanal Balikpapan.

Menurut Retarto, para tersangka adalah mantan karyawan PT BLI dan SMI. Mereka membajak kedua kapal itu yang disewa untuk mengangkut kru karyawan Total E&P Indonesie.

Kedua crew boat, dengan nama Surfer 1843 dan Surfer 1845, itu dibajak dari pelabuhan perusahaan Total E&P Indonesie di Senipah, Jumat malam.

Siaran pers Dinas Penerangan TNI AL di Jakarta, Sabtu, menguraikan, barang bukti berupa dua kapal itu saat ini diamankan di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, sedangkan 9 dari 10 pembajak ditahan di Markas Komando Lanal Balikpapan. Kesembilan pembajak itu adalah Rusdiansyah, Arisyanto, Bachtiar, Aswin, Praminto, Wirahwan, Tasmin, Haerudin, dan Fakrudin. Satu pembajak yang lolos dari sergapan dan kini masih buron adalah Armando.

Menurut Retarto, informasi terjadinya pembajakan dikirim oleh Total E&P Indonesie. Empat kapal patroli keamanan laut kemudian dikerahkan dan berhasil menahan kapal dan para pembajak. Kedua kapal rencananya akan dibawa lari ke Singapura.

Pembajakan diduga kuat berkaitan dengan ketidakpuasan kesembilan mantan karyawan PT BLI dan SMI yang merasa tidak dipenuhi hak-haknya selama empat bulan. Mereka pernah berunjuk rasa dan menyegel kantor cabang, pertengahan Mei 2009, kemudian mereka dipecat.

Menurut Retarto, para tersangka terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Aksi para tersangka mencederai upaya banyak pihak untuk menciptakan citra perairan Indonesia yang aman.

Leo Tobing, Kepala Divisi Komunikasi, Kemasyarakatan, dan Pertanahan Total E&P Indonesie, mengatakan, kedua kapal yang disewa perusahaannya itu dibawa lari para tersangka. ”Kami lalu minta kapal pengganti kepada perusahaan pelayaran tersebut untuk mengangkut kru dari Senipah ke anjungan-anjungan lepas pantai,” ujarnya.

Kasus ini, kata Leo, sama sekali tak berkaitan dengan perusahaan Total E&P Indonesie.

KOMPAS

Pemerintah Harus Lebih Pede Hadapi Malaysia

Sebuah kapal perang patroli Malaysia kembali memasuki perairan Ambalat, (28/5) ini terdeteksi oleh pesawat Boing-737 intai milik TNI AU, Sabtu (30/5). (Foto: detikFoto)

21 Juli 2009, Jakarta -- Pertengahan Juli mendatang, pemerintah Indonesia akan melakukan perundingan dengan Malaysia terkait perairan ambang batas laut (Ambalat).

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Happy Bone Zulkarnain menilai, pemerintah Indonesia seharusnya bisa lebih percaya diri dalam melakukan perundingan dengan Malayssia membahas masalah Ambalat.

"Kasus Ambalat ini berbeda dengan kasus Sipadan dan Ligitan, secara hukum Malaysia sangat lemah. Seharusnya pemerintah bisa lebih pede (percaya diri)," ujar Happy saat dihubungi okezone, Minggu (21/6/2009).

Dia mengakui, proses perundingan batas wilayah akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Menurutnya, proses diplomasi yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri masih belum maksimal, oleh karenanya DPR akan terus memantau perkembangan perundingan ini.

"Kita akan terus support, beberapa waktu lalu kami sudah bertemu parlemen Malaysia dan Menteri Pertahanan Malaysia. Sepertinya mereka memahami," kata politisi Golkar ini.

Sebagaimana diketahui, sengketa blok Ambalat kembali memanas beberapa waktu lalu ketika kapal patroli Malaysia menerobos masuk ke wilayah Indonesia. Mereka mengklaim wilayah Indonesia yang dimasukinya masih dalam teritorial Malaysia. Hingga kini perundingan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia masih belum menemukan titik temu.

okezone

Saturday, June 20, 2009

Mahasiswa RI Luncurkan Satelit di Belanda 2010

Aryo Primagati dan Dwi Hartanto memberikan presentasi mengenai proyek nanosatelit di Delf, Belanda. (Foto: KOMPAS/Persada/Yon Daryono)

18 Juni 2009, Delft -- Kemampuan mahasiswa Indonesia di luar negeri ternyata cukup membanggakan nama Tanah Air. Dwi Hartanto, mahasiswa master di Universitas Teknologi Delft (TU Delft), Belanda, rencananya akan meluncurkan nanosatelit yang dinamakan Delfi-n3Xt pada pertengahan tahun 2010.

Sebelumnya, nanosatelit Delfi-C3 juga berhasil diluncurkan pada tahun 2008. Nanosatelit ini diklaim sebagai satelit pertama buatan mahasiswa di Belanda yang berhasil mengorbit bumi.

Rahmadi, Wakil Sekjen PPI Belanda, menyampaikan informasi tersebut kepada Persda network melalui surat elektronik seusai Kolokium PPI Delft (KOPI Delft) yang rutin diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft, Belanda, pekan lalu. "Dwi memaparkan riset pembuatan nanosatelit, mulai dari desain, fitur-fitur yang disyaratkan, serta misi peluncurannya," ujar Rahmadi.

Menurutnya, keberhasilan salah satu mahasiswa asal Indonesia seperti Dwi patut diapresisasi. Pasalnya, dunia riset memang semestinya terbangun oleh tiga pilar besar, yaitu institusi pendidikan, pemerintah, dan industri.

Pada kesempatan itu pula, kolega Dwi, Aryo Primagati, yang saat ini bekerja sebagai insinyur telekomunikasi pada ISIS (Innovative Solutions In Space), sebuah perusahaan kecil yang didirikan alumni TU Delft yang pernah terlibat pada proyek nanosatelit Delfi-C3, mengatakan bahwa riset pembuatan nanosatelit sangat cocok dijadikan proyek penelitian dalam skala universitas. Selain desain yang lebih sederhana pada ukuran yang lebih kecil, dana yang dibutuhkan juga jauh lebih kecil dibandingkan satelit konvensional.

Sekadar perbandingan, Aryo mengatakan bahwa untuk membangun dan meluncurkan sebuah satelit normal diperlukan biaya jutaan euro (puluhan hingga ratusan miliar rupiah) dengan waktu pengembangan 5-10 tahun. Adapun untuk nanosatelit, seperti Delfi C3 atau Delfi-n3Xt, hanya diperlukan waktu satu sampai dua tahun pengembangan dengan biaya sekitar 100 sampai 200.000 euro (sekitar Rp 1,5 sampai Rp 3 miliar).

Pada akhir sesi presentasi KOPI Delft kali ini, Dedy Wicaksono, peneliti pasca-doktoral di TU Delft, memaparkan visi dan ambisi mereka bersama untuk menggagas sebuah proyek nanosatelit untuk mahasiswa Indonesia yang diberi nama INSPIRE (Indonesian Nano-Satellite Platform Initiative for Research and Education).

Mengingat, sebenarnya Indonesia telah merintis dunia riset antariksa sejak dekade 1960-an. Ide yang dibawa oleh Dedy bersama koleganya adalah membuat suatu konsorsium yang terdiri dari berbagai universitas di Indonesia, lembaga-lembaga penelitian pemerintah, dan tentunya rekanan dari dunia industri sebagai sponsor pendanaan.

Senada dengan Dedy, Aryo pun menilai misi peluncuran INSPIRE 1 hendaknya tidak terlalu mensyaratkan misi yang terlampau sulit. Pada kenyataannya, selain sebagai satelit komunikasi radio amatir, misi Delfi-C3 yang utama adalah sebagai technology demonstration and development. Mengenai masalah pendanaan, kiranya perlu dicari solusi yang terbaik. Salah satu yang sudah direncanakan adalah mengajukan proposal proyek INSPIRE ke berbagai pihak terkait di Tanah Air.

Acara Kolokium PPI Delft atau sering disingkat KOPI Delft ini adalah acara rutin dwi mingguan yang diadakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Delft, Belanda.

KOMPAS

Saras Pesawat Buatan India Perkuat AU India


20 Juni 2009 – Angkatan Udara India memesan 15 unit pesawat transport ringan Saras buatan dalam negeri India, meskipun pesawat jenis ini mengalami kecelakaan di dekat Bidadi dan menewaskan 3 orang awaknya pada 6 Maret lalu.

Saras pesawat berkursi 14, dirancang oleh National Aerospace Laboratories (NAL), Bangalore berharga USD 8 Juta. Struktur dirancang ulang dengan mengurangi berat pesawat prototipe kedua lebih dari 500 kilogram dibandingkan prototipe pertama. Pesawat menggunakan mesin dari perusahaan Amerika Serikat Pratt and Whitney.

Reruntuhan pesawat Saras yang jatuh saat uji penerbangan di Bidadi, Bangalore, India (6/3). (Foto: outlookindia)

Saras merupakan pesawat multi guna dimana dapat digunakan sebagai pencarian lewat udara, patroli perbatasan dan angkutan udara untuk pasukan. Pesawat mampu tinggal landas dan mendarat pada landasan yang pendek, setengah dipersiapkan, perintis. Saras akan menerima sertifikat penerbangan tahun 2010.

Defensenews
/@beritahankam

Slovenia Terima Panser Patria 8 x 8 Pertama


20 Juni 2009 -- Panser beroda pertama Patria AMV (Armoured Modular Vehicle) 8 x 8 dari 135 unit yang dipesan Departemen Pertahanan Slovenia telah diserahkan ke Angkatan Darat Slovenia di pabrik Indop, Šoštanj, Kamis (18/6). Dephan Slovenia akan menerima 12 unit Patria selama Juni 2009.

Menurut sebuah sumber, Dephan Slovenia akan melakukan negosiasi dengan Patria terkait rencana pengurangan unit panser yang dibeli. Dephan berencana hanya membeli 80 unit Patria dengan persenjataan lebih baik, karena dampak krisis finansial anggaran awal EUR 105 Juta menjadi hanya EUR 44 Juta.


Patria AMV 8 x 8 dibuat oleh perusahaan Filandia Patria Vehicles Oy. Lebih dari 200 unit panser telah dikirimkan ke sejumlah negara; Krosia, Polandia, Afrika Selatan, dan Slovenia.

berbagai sumber/@beritahankam

HMAS Manoora

HMAS Manoora L52. (Foto: navy.gov.au)

HMAS Manoora L52 merupakan kapal perang bekas pakai Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Fairfax County jenis Landing Ship Tank (LST) kelas Newport Landing Ship. Kapal ini dibuat 1971 dengan mesin dan teknologi era tahun 1950-an dan disain era tahun 1960-an. AL Australia (RAN/ Royal Australia Navy) mengakuisisi USS Saginaw dari kelas yang sama, diubah menjadi HMAS Kanimbla L51. RAN mengolongkan kedua kapal ini sebagai kelas Kanimbla.

Akuisisi ini diawali pengiriman sebuah tim dari markas besar Angkatan Bersenjata Australia (ADF/Australian Defence Force) ke Amerika Serikat pada November 1993, guna meninjau surplus kapal amphibi di armada AL AS. Pada Desember 1993, pemerintah Australia secara prinsip menyetujui mengakuisisi kedua kapal tersebut senilai AUD 70 juta.

USS Fairfax County. (Foto: navysource.org)

Pada Mei 1994, AL AS melakukan uji pelayaran kedua kapal tersebut dihadapan tim teknis RAN serta dilakukan inspeksi pendahuluan untuk memastikan kondisi kapal oleh tim. Akhirnya Australia memutuskan membeli kedua kapal di Agustus 1994, pengiriman kapal dilakukan satu tahun kemudian. Saat tiba di Australia, dilakukan inspeksi secara lebih detail oleh Australian Defence Industries (ADI) terungkap lambung mengalami korosi parah dan memerlukan dana hingga AUD 31,5 Juta untuk pekerjaan perbaikan dan peremajaan.

Dilakukan tender terbuka untuk pekerjaan ini, Forgacs Dockyard di Newcastle terpilih sebagai kontraktor utama. Penandatanganan kontrak senilai AUD 55 Juta pada Mei 1996. Kedua kapal tersebut dimodifikasi menjadi Amphibious Transport Ship (LPA). Pengiriman kedua kapal ke Forgacs pertenggahan 1996.

Akuisisi kedua kapal tersebut, dikarenakan dibatalkanya proyek Defense Training and Helicopter Support Ship (THSS) terkait anggaran pada Mei 1993. THSS dibentuk guna mempelajari akuisisi sebuah kapal baru yang cocok bagi ADF yang dapat mendukung operasi amphibi angkatan darat dan pelatihan laut personil angkatan laut.

Pembengkakan Anggaran

HMAS Manoora. (Foto: navy.gov.au)

Biaya awal proyek diestimasikan senilai AUD 120 Juta tetapi terjadi kenaikan biaya hingga menjadi AUD 308 Juta. Terjadi sejumlah perubahan biaya dari estimasi awal, biaya akuisisi LST dari AL AS estimasi awal AUD 76,3 Juta menjadi AUD 62 Juta; modifikasi kapal menjadi LPA AUD 32,8 Juta menjadi AUD 99,1 Juta; pekerjaan perbaikan dan peremajaan AUD 8,7 Juta menjadi AUD 142 Juta, fasilitas untuk angkatan darat AUD 15 Juta; fasilitas untuk pendaratan helikopter AUD 20 Juta, persyaratan kontrol pencemaran laut AUD 2 Juta; estimasi penambahan perbaikan dan peremajaan AUD 35 Juta dan akomodasi personil RAN di Newcastle AUD 5,8 Juta. Sehingga total anggaran menjadi AUD 380,9 Juta, anggaran sebelumnya AUD 120,4 Juta naik AUD260,5 Juta.

Anggaran terakhir membengkak kembali hingga lebih dari AUD 400 Juta, dimana adanya permintaan penambahan kemampuan kapal, meliputi: peralatan dan fasilitas medis AUD 7,3 Juta; modifikasi kompartemen AUD 5 Juta; upgrade akomodasi AUD 6,4 Juta; kemampuan untuk mengoperasikan helikopter AUD 20 Juta; dan persyaratan kontrol pencemaran laut AUD 2 Juta.

Kemampuan Kapal

Sea King dan Sea Hawk diatas dek HMAS Manoora. (Foto: navy.gov.au)

HMAS Manoora dan HMAS Kanimbla berbobot 8500 ton ditenagai 6 mesin diesel 16v ALCO 251C yang mampu dipacu hingga 20 knot. Kedua kapal mampu mengangkut 450 prajurit bersenjata lengkap berikut kendaraan dan peralatannya; dilengkapi fasilitas ruang kelas untuk pelatihan personil ADF selama berlayar; mampu membawa empat unit helikopter Blackhawk milik AD atau tiga unit Sea King milik AL sedangkan landasan helikopter mampu menampung dua unit helikopter serta dilengkapi fasilitas untuk dukungan pekerjaan perbaikan pesawat; tersedia rumah sakit dengan 40 tempat tidur berikut fasilitas operasi dan pemulihan, dimana dapat digunakan untuk bantuan kemanusian korban bencana alam atau operasi evakuasi warga negara Australia di luar negeri; dua kapal jenis LCM-8 (Landing Craft Medium) diletakkan di depan kapal; kapal hanya dipersenjatai sepucuk Phalanx Mk 15 CIWS kaliber 20 mm sebagai senjata bela diri dari serangan rudal atau pesawat.

APC diatas dek HMAS Manoora. (Foto: navy.gov.au)

Setelah pasukan diturunkan dari kapal, kedua kapal masih dapat memberikan supplai logistik pada pasukan di darat. Kapal mampu memproduksi ratusan liter air bersih hasil pengolahan air laut setiap harinya. Sistim Komando, Kontrol dan Komunikasi (K3) dapat digunakan oleh Komandan Pasukan mengendalikan operasi dari kapal.

Kelas Canberra
HMAS Manoora dan Kanimbla akan digantikan dengan dua unit LHD (Landing Helicopter Dock) kelas Canberra, kedua kapal akan diberi nama HMAS Canberra dan Adelaine. Kapal dirancang oleh Navantia, Spanyol, berbobot 27.000 ton, mampu menampung 1000 personil dan 150 kendaraan, enam unit helikopter.

Sumber: Department Of Defence Project JP 2027/@beritahankam