SBY Tiru AS?

Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro tiba untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon menteri atau pejabat negara oleh Presiden terpilih 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres terpilih Boediono di Puri Cikeas Indah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (19/10). Selain mengikuti wawancara, setiap calon menteri atau pejabat negara menandatangani pakta integritas dan kontrak kerja yang berisi kode etik yang harus dipatuhi serta sasaran yang harus dicapai selama lima tahun ke depan jika terpilih nanti. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/ama/09)

19 Oktober 2009, Jakarta -— Direktur Eksekutif Pusat Kajian Masyarakat Sipil Global Universitas Indonesia Andi Widjojanto menilai, langkah kebijakan Presiden SBY yang kemungkinan besar menempatkan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di posisi menhan menggantikan Juwono Sudarsono merupakan tindakan yang meniru langkah Pemerintah AS.

Pemerintahan AS menempatkan orang berlatar belakang bidang energi di posisi jabatan pemerintahan terkait pertahanan, macam Dick Cheney dan Donald Rumsfeld, yang masing-masing pernah menjabat sebagai petinggi di perusahaan-perusahaan minyak raksasa AS. Hal itu disampaikan Andi, Senin (19/10), saat dihubungi Kompas.

Seperti diwartakan, Purnomo diundang Presiden Yudhoyono ke kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Kepada wartawan seusai pertemuan, Purnomo mengatakan dirinya diajak bicara seputar isu pertahanan dan TNI. Dari data Kompas, Purnomo berpengalaman menjadi presiden OPEC untuk Indonesia dan tiga kali menjabat sebagai menteri ESDM di tiga pemerintahan sejak tahun 2000-2009. Dia juga pernah menjabat wakil gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 1998-2000.

Menurut Andi, Baik Cheney maupun Rumsfeld sama-sama berlatar belakang perusahaan minyak besar di AS. "Saya melihat kemungkinan hal itu ditiru supaya Pak Purnomo bisa 'menularkan' kemampuan manajerialnya selama ini ke tubuh TNI," ujar Andi.

Seperti diketahui, Cheney, mantan Wakil Presiden AS di masa pemerintahan Presiden George W Bush, pernah menjabat chief of executive officer (CEO) perusahaan minyak raksasa AS, Halliburton. Adapun Rumsfeld, mantan Menhan AS, juga pernah bekerja di perusahaan minyak AS, Occidental.

Andi menilai, penunjukan Purnomo yang punya latar belakang pengalaman panjang, khususnya di bidang manajerial dan salah satunya dalam menangani perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia, dapat menularkan kemampuannya itu untuk merombak dan memperbaiki kemampuan manajerial TNI. Isu perombakan kemampuan manajerial itulah yang selama lima tahun masa jabatan Menhan sebelumnya, Juwono Sudarsono, relatif masih belum tersentuh. "Pejabat sebelumnya memang berhasil menelorkan kebijakan terkait doktrin dan Buku Putih Pertahanan. Namun, secara organisasi kan masih sama," ujar Andi.

Hal itu terlihat dari sulitnya upaya perombakan dan perbaikan mekanisme pengadaan peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) TNI yang disebut-sebut masih sangat dipengaruhi dorongan atau pengaruh pihak luar, macam perantara senjata, daripada kebutuhan riil TNI. Andi melansir persoalan seputar pengadaan alutsista TNI dapat dilihat dari ketidakmampuan pemerintah memanfaatkan tawaran pinjaman negara Rusia sebesar 1 miliar dollar AS untuk pengadaan senjata, beberapa waktu lalu. Prosesnya mandek menyusul keinginan Rusia agar pengadaan itu dijamin bank di Rusia.

Menurut Andi, beberapa jenis persenjataan, macam kapal perang jenis korvet milik TNI Angkatan Laut dan pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara, yang datang beberapa waktu belakangan ini, berasal dari warisan proses pengadaan atau pembelian pemerintahan sebelum Presiden Yudhoyono.

Purnomo: Saya Lulus Lemhanas Tahun 1992

Purnomo Yusgiantoro mengaku bahwa presiden tidak memberitahu ia akan ditempatkan sebagai menteri apa dalam Kabinet Indinesia Bersatu Jilid II. Namun jika dilihat pengarahan yang diberikan padanya dan latar belakangnya, Purnomo akan duduk di pos Menteri Pertahanan.

"Belum tahu persis tempat kita. Hanya meraba-raba," kata Purnomo seusai menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Senin (19/10).

Menurut Purnomo yang dari wajahnya tercermin kelelahan ada beberapa pekerjaan rumah yang disampaikan presiden kepadanya, terkait sistem pertahanan. Di antara yang disampaikan padanya adalah soal bisnis TNI, profesionalitas dan netralitas TNI.

"UU yang perlu diselesaikan, yakni UU militer, terorisme, rahasia negara, dan lainnya," ungkap Purnomo. Sekalipun nantinya ia pindah ke posisi Menhan dari Menteri ESDM, ia merasa siap. Karena ia lulus dari Lemhanas tahun 1992 dan terus bekerja di wilayah pertahanan nasional sampai tahun 1999.

"NIP saya Dephan. (di awali angka) 03. Saya dulu wakil gubernur Lemhanas, banyak berkecimpung di sistem pertahanan," jelasnya. Terkait dengan tes kesehatan, Purnomo mengunkapkan bahwa besok akan melakukan tes lagi jam 06.00. "Yang belum pengambilan darah, puasa dan pasca puasa," katanya.

Juwono: Isu Energi dan Pertahanan Sangat Terkait

Walau mengaku tidak ingin mengomentari langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono melihat kemungkinan penunjukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro sebagai pengganti dirinya di pemerintahan periode mendatang sebagai suatu hal yang beralasan.

Menurut Juwono, Senin (19/10), persoalan energi semakin lama akan sangat berhubungan erat dengan isu-isu pertahanan, mengingat keberadaan sumber daya energi (alam) menjadi salah satu faktor penentu keamanan sebuah negara (energy security).

Sosok Purnomo, menurut Juwono, terbilang cocok dan sangat paham terhadap keterkaitan tersebut, yang memang menjadi perhatian banyak negara.

Tanggapan itu disampaikannya saat dihubungi Kompas per telepon, Senin malam. "Saya kira menhan di mana pun akan mengaitkan kedua hal tadi. Salah satu faktor terpenting dari mobilitas persenjataan dan personel militer adalah ketersediaan bahan bakar. Kesadaran soal energy security dengan masalah keamanan sangatlah erat, bahkan sejak dahulu," ujar Juwono.

Hal itu disampaikan Juwono saat ditanya menyusul diundangnya Purnomo oleh Presiden Yudhoyono ke kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Kepada wartawan seusai pertemuan dengan Presiden Yudhoyono, Purnomo mengatakan bahwa dirinya diajak bicara seputar isu pertahanan dan TNI. Dari data Kompas, Purnomo berpengalaman menjadi presiden OPEC untuk Indonesia dan tiga kali menjabat sebagai menteri ESDM di tiga pemerintahan sejak tahun 2000 hingga 2009. Dia juga pernah menjabat wakil gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 1998-2000.

Lebih lanjut, Juwono mengingatkan bahwa dalam lima tahun ke depan persoalan pertahanan yang akan dihadapi tetap terkait masalah keterbatasan ketersediaan anggaran belanja pertahanan. Kemampuan APBN menurutnya masih akan jauh dari kebutuhan riil pertahanan seperti yang terjadi selama ini.

Untuk itu, Juwono meminta pejabat menhan mendatang dapat tetap mampu menjaga efisiensi penggunaan anggaran belanja pertahanan yang diberikan di tengah berbagai keterbatasan dan tingginya kebutuhan. Kalaupun ada kenaikan perolehan alokasi anggaran sebesar Rp 7 triliun-Rp 10 triliun per tahun, besaran itu diyakini akan tetap tidak mampu mengimbangi kebutuhan riil yang juga terus meningkat.

"Jadi harus diperhatikan soal ketepatan, kecermatan, dan kehematan penggunaan anggaran yang ada," ujar Juwono.

Penilaian serupa juga disampaikan mantan anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P, Andreas Pareira, yang dihubungi terpisah. Dia meyakini, pemahaman strategis tentang isu sumber daya alam sangat diperlukan di masa mendatang, terutama dikaitkan dengan isu pertahanan.

"Kita sudah sering lihat konflik yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, Irak, dan Afganistan, terkait erat perebutan sumber daya energi. Begitu juga hubungan kita dengan negara tetangga, seperti Malaysia, seperti di wilayah kaya minyak di Ambalat," ujar Andreas.

KOMPAS.com