Pengawasan Pencurian Hasil Laut Terkendala Pembagian Wilayah AL

Kegiatan upacara di Pulau Kisar terluar yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste merupakan bagian dari Sail Banda 2010. (Foto: Efrimal Bahri)

20 Agustus 2010, Jakarta -- Pengawasan pencurian hasil laut di Kabupaten Maluku Barat Daya oleh nelayan asing selama ini masih terkendala pembagian wilayan perairan Maluku dalam tiga Pangkalan TNI Angkatan Laut.

"Daerah perairan Maluku dibagi tiga, dimana kawasan perairan Kabupaten MBD masuk wilayah pengamanan Lantamal VII Nusa Tenggara Timur," kata Gubernur Maluku Karel Albert Rahalau di Ambon, Jumat.

Sedangkan Lantamal VII di Pulau Ambon tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk mengawasi pencurian oleh nelayan asing dari Timor Leste maupun Australia.

Kemudian wilayah periaran Aru masuk pengawasan Lantamal VIII Merauke sehingga sistem pengawasan secara langsung dan terpadu dari Provinsi Maluku tidak dapat dilaksanakan akibat pembagian wilayah tadi.

Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di perairan laut Kabupaten MBD ini disampaikan penjabat Bupati Frangky Renyaan kepada wartawan pada upacara memperingati HUT ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI yang dihadiri Gubernur Ralahalu bersama ratusan pemuda asal Maluku di Kisar, Ibu Kota sementara MBD 17 Agustus 2010.

"Pembagian wilayah pengawasan laut Maluku inilah yang saya kira merupakan kendala kita dalam rangka koordinasi," katanya.

Namun demikian, dengan kehadiran Komandan Lantamal VII Kupang kemarin dalam perayaan HUT Proklamasi RI di Kisar, pemprov langsung melakukan koordinasi untuk menyikapi berbagai hambatan dalam pengawasan perairan laut Maluku.

Selain melakukan pembicaraan dengan Dan Lantamal, pemprov juga akan melakukan kajian yang mendalam agar menyerahkan sistem pengawasan laut Maluku secara terpadu ke Lantamal IX Ambon.

"Pemprov juga merasa yakni dengan tugas pokok masing-masing pangkalan untuk bisa melaksanakan pengawasan sehingga tingkat pencurian ikan di MBD dapat ditekan, dan pembagian wilayah laut ini merupakan kewenangan Mabes TNI-AL, tapi Pemprov akan melakukan sebuah kajian," katanya.

ANTARA News

Menristek dan Memperin buka R&D Ritech Expo 2010

Kepala BPPT, Marzan A Iskandar memegang prototipe Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) saat pembukaan pameran "Ritech 2010" di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (20/8). Expo tahunan ke-10 ini merupakan rangkaian Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2010 hasil kerjasama Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Perindustrian dengan tema "Temukan Energi, Teknologi Nano Dalam Kehidupan". (Foto: ANTARA/Paramayuda/pd/10)

20 Agustus 2010, Jakarta -- Usaha bangsa Indonesia dalam percepatan pembangunan dan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dilepaskan dari peran dan keterlibatan teknologi. Oleh karena itu Indonesia tidak cukup mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang ditunjang keunggulan komparatif saja, namun perlu ditunjang pula oleh keunggulan kompetitif. Sebagai konsekuensinya, dominasi produk hasil industri yang selama ini berbasiskan sumber daya alam harus mulai dialihkan ke produk yang berbasiskan hasil inovasi.

Hal tersebut disampaikan Menristek, Suharna Surapranata dalam sambutannya pada Pembukaan R&D Ritech Expo 2010 yang diadakan di Jakarta Convention Center, pada Jumat 20 Agustus 2010. Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Perindustrian, M.S. Hidayat, serta Kepala LPNK, perwakilan DPR dan duta besar negara sahabat.

Pada kesempatan tersebut, Menristek kembali menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga riset dengan sektor industri. Berdasarkan pemetaan riset sesuai dengan Agenda Riset Nasional, sejauh ini banyak hasil riset hanya sampai pada tahap riset dasar dan riset terapan saja. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas produksi dan percepatan difusi belum optimal karena lemahnya kolaborasi antara lembaga riset dan industri. Intermediasi antara keduanya perlu dibangun sehingga lembaga riset dapat menghasilkan produk yang diperlukan industri dan di sisi lain industri senantiasa mengkomunikasikan produk hasil riset yang mereka butuhkan. Bila kolaborasi keduanya ditunjang dengan komitmen pemerintah, maka tidak mustahil pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dicapai. “Sinergi antar lembaga litbang, industri dan pemerintah atau yang biasa disebut dengan triple helix, bisa meningkatkan kemampuan kita untuk berkompetisi sehingga kita bisa menembus pasar dunia”, ujar Menristek.

Sementara itu, Menteri Perindustrian, MS Hidayat dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan R&D Ritech Expo diselenggarakan untuk menjawab rendahnya penerapan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga litbang nasional pada dunia industri. Menperin berharap kegaitan ini dapat menjadi pendorong bagi masyarakat luas untuk lebih meningkatkan kemampuan produksi industri mereka dan makin memanfaatkan serta menerapkan hasil litbang yang telah dihasilkan oleh lembaga litbang. “Semoga RD Ritech expo mampu membuka lebih luas wawasan kita tentang kemampuan teknologi dalam negeri sehingga mampu memberikan sumbangan yang lebih nyata dalam pembangunan ekonomi nasional”, ujar Menperin.

Pameran R&D Ritech Expo 2010

R&D – RITECH Expo 2010 diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi selama 3 hari mulai 20 Agustus 2010 hingga 22 Agustus 2010. Pameran yang bertemakan “Inovasi Teknologi Menuju Peningkatan Daya Saing Industri Berbasis Nanoteknologi” diikuti lebih dari 100 stand yang berasal dari lembaga litbang pemerintah, lembaga litbang industri, dan perguruan tinggi. Peserta pameran dibagi atas zona bidang fokus yaitu Zona Hankam 15 stand, teknologi informasi dan komunikasi 18 stand, material maju 17 stand, Kesehatan 12 stand, Energy 17 stand, Transportasi 11 stand dan Pangan 12 stand.

Selain pameran tematik nantoteknologi dan fokus litbang nasional, R&D Ritech Expo juga diisi dengan talkshow, karyawisata pelajar dan seminar yang merupakan tindak lanjut kerjasama Indonesia-Mesir di bidang pengembangan dan penerapan nanoteknologi.

Ristek

India Beli Lagi 59 Helikopter Mi-17

Mil Mi-17. (Foto: RIA Novosti/Alexey Kudenko)

20 Agustus 2010 -- Angkatan Udara India segera memesan 59 helikopter Mil Mi-17 tambahan dari Rusia, sebelumnya telah memesan 80 helikopter pada 2008.

Pengiriman helikopter pertama dari 80 helikopter akan mulai tahun ini.

AU India telah mengajukan penambahan 42 Sukhoi Su-30MKI ke Kementrian Pertahanan.

AU India telah meneken kontrak dengan Rosoboronexport mengupgrade armada jet tempur MiG-29 dan pesawat angkut militer Il-76. Sementara itu, AL India memesan 45 MiG-29K yang akan ditempatkan di kapal induk.

Pesawat angkut Il-76 pertama diterima AU India pada April 1985, program uprade akan memperpanjang usia pakai lebih dari 10 tahun.

RIA Novosti/Berita HanKam

RI Bahas Masalah Perbatasan Dengan Malaysia Pada Pertemuan Tingkat Menlu

Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Aksi Demokrasi (Fosad) Jawa Timur melakukan aksi protes di Surabaya, Jumat (20/8). Pada mulanya, massa dari Fosad tersebut ingin melakukan sweeping terhadap warga negara Malaysia di Surabaya, namun niat tersebut di gagalkan oleh pihak Polisi setempat. Aksi tersebut merupakan bentuk balas dendam atas peristiwa penangkapan 3 orang aparat Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditahan Polisi Malaysia. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/ed/pd/10)

20 Agustus 2010, Jakarta -- Indonesia akan mengangkat masalah perbatasan dengan Malaysia pada pertemuan komisi bersama tingkat menteri pada September 2010.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, mengatakan Indonesia sudah siap berunding berbekal banyak data pada pertemuan yang sudah dijadwalkan sebelumnya itu.

"Di tingkat menteri luar negeri ada beberapa kelompok kerja dan antara lain masalah perbatasan," ujarnya.

Nota protes yang rutin disampaikan oleh Indonesia, menurut Menlu, adalah salah satu keuntungan yang dapat memperkuat posisi Indonesia di meja perundingan untuk menunjukkan konsistensi yang tidak membiarkan keadaan.

Nota protes tersebut, lanjut dia, selalu dikirimkan oleh Indonesia dengan data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menlu menyatakan ia cukup memahami insiden perbatasan dengan Malaysia telah memicu emosi publik. Namun, kata dia, semua protes yang dilayangkan kepada negeri tetangga itu tentu harus disampaikan secara akurat, terukur, dan proporsional.

Ia pun menyatakan tidak perlu sampai dilakukan penarikan duta besar Indonesia di Malaysia. Dalam keadaan seperti ini, kata dia, kehadiran perwakilan tertinggi Indonesia di Malaysia justru dibutuhkan untuk memperlancar saluran komunikasi dan diplomasi.

Marty mengatakan hubungan Indonesia dan Malaysia tetap baik ditandai dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Malaysia pada resepsi peringatan hari kemerdekaan Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur.

Meski demikian Menlu berkali-kali menegaskan tidak ada kompromi untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia.

ANTARA News

Peneliti Malaysia Masuk secara Ilegal ke Aji Kuning Sebatik

20 Agustus 2010, Nunukan -- - Malaysia semakin berani saja melakukan pelanggaran wilayah di daerah perbatasan RI- Indonesia. Belum lama ini, peneliti dari Jabatan Pertanian Tawau, Sabah, Malaysia tertangkap saat sedang melaksanakan riset di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Barat.

Para peneliti yang melakukan penelitian terhadap sejumlah pohon buah dan sayuran di kawasan tersebut, secara diam-diam masuk wilayah Indonesia tanpa izin dari pemerintah Indonesia.

“Kebetulan Sebatik dengan Tawau ini sangat dekat, nah kedekatan ini menyebabkan hubungannya menjadi intensif. Sehingga dia masuk ke Sebatik, melakukan riset tanpa menggunakan apa-apa. Akhirnya sama Angkatan Laut kita kedapatan, sempat ditangkap,” kata Koordinator Teknis PTF Tawau, KJRI KK Widoratno Rahendra Jaya.

Meskipun telah terjadi pelanggaran, namun persoalan ini akhirnya diselesaikan tanpa membutuhkan waktu yang lama. “Persoalan ini bisa diselesaikan petugas di lapangan. Angkatan Laut kita memberikan pemahaman kepada peneliti dari Malaysia itu. Sehingga persoalannya sudah selesai,” ujarnya.

Selama ini, suplai sayur-sayuran dan buah-buahan untuk Kota Tawau, sebagai besar berasal dari Pulau Sebatik. Produk-produk unggulan seperti cokelat, durian, rambutan dari kawasan tersebut dijual secara tradisional ke Tawau dengan harga yang sangat murah.

Tribun Kaltim

Komandan KRI Pulau Rupat-712 dan KRI SIM-367 Diganti

20 Agustus 2010, Surabaya -- Komandan Satuan Kapal Ranjau Komando Armada RI Kawasan Timur (Satran Koarmatim) Kolonel Laut (P) Benny Sukandari. SE. bertindak selaku Inspektur Upacara pada pengukuhan Komandan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Pulau Rupat-712. dalam suatu upacara militer yang digelar di Lapangan Apel Satuan kapal Ranjau Koarmatim. Jumat (20/8).

Pengukuhan yang menetapkan Mayor Laut (P) Ignatius Bayu Trikuncoro sebagai Komandan KRI Pulau Rupat -712 ini merupakan, pengganti pejabat lama Letkol Laut (P) Aries Cahyono. Selanjutnya Letkol Laut (P) Aries Cahyono melaksanakan tugas barunya sebagai Paban III Sopsal Mabesal di Jakarta.

Dalam amanat Komandan Satran Koarmatim mengatakan, bahwa kegiatan serahterima jabatan merupakan salah satu wujud dari dinamika organisasi dalam upaya pengembangan kepemimpinan bagi perwira untuk mencapai sutu tingkatan tertentu didalam karier. ”Satuan kapal ranjau sebagai bagian dari kemampuan peperangan yang kita miliki kiranya perlu mendapat perhatian khusus dalam peningkatan fungsi yang diembanya,”kata Komandan Satran Koarmatim.

Lebih lanjut, Komandan Sartan Koarmatim menyampaikan tiga penekanan kepada seluruh prajurit KRI Pulau Rupat, yaitu agar membantu sepenuhnya tugas-tugas Komandan, serta menciptakan suasana kerja yang baik sehingga tugas-tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan optimal. ”Tingkatkan profesionalisme bidang peperangan ranjau dengan terus belajar dan berlatih menggunakan sarana yang tersedia. Peliharalah semua alut dan sarana yang dimiliki dengan segala kemampuan yang ada,” tegas Komandan Satran Koarmatim.

Mayor Laut (P) Agus Hariadi Jabat Komandan KRI SIM-367


Mayor Laut (P) Agus Hariadi Alumni Akademi Angkatan laut (AAL) Angkatan 38 tahun 1992 menjabat Komandan KRI Sultan Iskandar Muda (SIM)-367 menggantikan Letkol Laut (P) Ariantyo Condrowibowo. Upacara serahterima jabatan berlangsung di atas Geladak KRI SIM-367 yang bersandar di Dermaga Koarmatim Ujung Surabaya, Senin (16/8), dengan Irup Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmatim Kolonel Laut (P) Roberth Wolter Tappangan.

Dalam amanatnya Komandan Satkor Koarmatim mengatakan, bahwa setiap komandan KRI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina kesiapsiagaan dan kemampuan alutsista yang diawakinya sehingga setiap saat mampu hadir di laut untuk menegakkan dan mempertahankan kedaulatan serta mengamankan keutuhan wilayah perairan nusantara. Hal tersebut mengandung arti bahwa untuk setiap operasi harus didukung dengan kondisi teknis yang handal serta diawaki oleh personel professional yang memiliki moril kejuangan tinggi. “Untuk itu harus dipersiapkan secara seksama melalui pembinaan secara terus menerus dan berlanjut. Hal ini juga merupakan tolak ukur keberhasilan seorang komandan yang tidak hanya ditinjau dari aspek operasionalnya saja, namun sekaligus juga dari hasil pembinaan yang dilaksanakan”.

Dispenarmatim

Boeing C-130 AMP Head-Up Display Endorsed by Headquarters US Air Force Directorate of Operation

19 August 2010, LONG BEACH, Calif., -- Boeing [NYSE: BA] announced today that Headquarters U.S. Air Force Directorate of Operations (HQ USAF/A3O) has endorsed the company's C-130 Avionics Modernization Program (AMP) Head-Up Display (HUD) and Head-Down Primary Flight Display (HDPFD) as the aircraft's primary flight reference. The endorsement follows four years of design reviews, lab evaluations and demonstrations with the Air Force customer.

A primary flight reference is a requirement in all aircraft and must include airspeed, altitude and attitude data, as well as flight path information for the pilots. The C-130 AMP HUD is a transparent display of flight data that allows the pilots to maintain an "out-the-window" viewpoint rather than looking down at cockpit instruments as on a standard C-130.

"This endorsement means C-130 AMP pilots can now use the HUD as their sole primary flight reference, allowing them to use their head-down displays for other data," said Mahesh Reddy, C-130 AMP program manager for Boeing. "We involved the Air Force customer from the beginning of the design reviews. This allowed them to ask questions along the way, become familiar with the product and make all necessary adjustments to the HUD design."

The C-130 AMP was approved for low-rate initial production (LRIP) on June 19. The first two LRIP aircraft are scheduled for induction in August and October at Warner Robins Air Logistics Center, Ga., where the Air Force will perform the Lot 1 installations. Boeing delivered the first two AMP kits and will upgrade five of the 20 LRIP aircraft.

A unit of The Boeing Company, Boeing Defense, Space & Security is one of the world's largest defense, space and security businesses specializing in innovative and capabilities-driven customer solutions, and the world's largest and most versatile manufacturer of military aircraft. Headquartered in St. Louis, Boeing Defense, Space & Security is a $34 billion business with 68,000 employees worldwide.

Boeing Company

Lockheed Martin Delivers First Two Upgraded Light Armored Vehicle Command and Control Platforms

19 August 2010 -- OWEGO, NY, -- Lockheed Martin [NYSE: LMT] has delivered the first two of 52 upgraded Command and Control variants of the Light Armored Vehicle (LAV) to the U.S. Marine Corps. The upgraded platforms were signed over to the customer in an acceptance ceremony on August 10.

The upgraded LAV Command and Control (C2) variant is a mobile command center providing advanced communication capabilities to Marines in the field, improving their battlefield knowledge and situational awareness.

“This highly integrated vehicle incorporates proven technology to give Marines a technically advanced capability that’s also low risk and affordable,” said Steve Ramsey, vice president of Ground Vehicles at Lockheed Martin. “While we are obviously pleased by meeting the first delivery milestone, we’re much more proud of the teamwork we’ve established with our Marine Corps customer. The power of this relationship fuels Lockheed Martin’s focus on mission success.”

The contract to produce 52 upgraded LAV C2 platforms was awarded to Lockheed Martin in December 2009. The legacy LAV C2 platforms are provided to Lockheed Martin by the U.S. Marine Corps. Equipment integrated by Lockheed Martin includes an advanced communications suite, improved automated workstations and command systems. Production is currently planned to be completed over the next two years.

Headquartered in Bethesda, Md., Lockheed Martin is a global security company that employs about 136,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services. The Corporation’s 2009 sales from continuing operations were $44.5 billion.

Lockheed Martin

Singapore Takes Part in Multilateral Naval Exercise in Australia

Rockingham-based Anzac class frigate HMAS Arunta departs Fleet Base West, Garden Island, to take part in international maritime exercise 'KAKADU'. (Foto: Australia DoD)

19 August 2010 -- The Republic of Singapore Navy (RSN) is taking part in a multilateral naval exercise, codenamed KAKADU, off the coast of Darwin, Australia, from 16 Aug to 3 Sep 2010. Hosted by the Royal Australian Navy (RAN), the exercise aims to enhance interoperability among naval forces in the region.

Participating in the three-week long Exercise KAKADU 2010 are the RSN's Formidable-class frigate RSS Tenacious for the first time, and missile corvette RSS Vigour. During the exercise, the RSN ships will be conducting naval manoeuvres as well as anti-air, anti-surface and anti-submarine warfare training exercises together with warships, submarines and aircraft from Australia, Japan, New Zealand and Thailand. Observers from India, Indonesia, Malaysia and Papua New Guinea are present at the exercise.

This year’s exercise is the tenth in the KAKADU series which was first held in 1993. Through the exercise, the RSN and the RAN have strengthened interoperability and enhanced mutual understanding among their personnel. The two navies enjoy warm ties and engage in a wide range of activities, including other multilateral and bilateral exercises. The exercise also underscores the good working relationship and professional cooperation between the RSN and the other exercise participants.

Mindef

Malaysia Jadi Makin Bersikap Agresif

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi untuk kedaulatan Indonesia berunjuk rasa di depan halaman Kementrian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (19/8). Mereka menuntut Pemerintah melanjutkan proses hukum terhadap penangkapan 3 petugas patroli perairan Kementrian kelautan dan perikanan (KKP), setelah penangkapan 7 pencuri ikan asal Malaysia di peraiaran Tanjung Berakit Kepulauan Riau. (Foto: ANTARA/ Reno Esnir/ama/10)

20 Agustus 2010, Jakarta -- Sebagai bangsa, Malaysia diyakini berambisi besar menjadikan dirinya dominan, setidaknya di kawasan Asia Tenggara. Ambisi dengan mengusung status kemelayuannya itu menjadikan mereka bersikap sangat agresif, terutama saat dalam posisi tengah bersaing atau bersengketa dengan sejumlah negara tetangganya, terutama Indonesia.

Penilaian itu dilontarkan dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Andi Widjojanto, saat dihubungi via telepon, Kamis (19/8). Dia menambahkan, secara kebetulan Malaysia juga diuntungkan ketika eksistensi Indonesia di kawasan Asia Tenggara semakin melemah pasca-krisis multidimensi, yang terjadi mulai tahun 1997.

”Malaysia berambisi membesarkan rumpun Melayu dengan mereka sebagai pusatnya. Hal itu tampak dari beberapa usulan, mulai dari keinginan menjadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Asia Tenggara, membentuk Kaukus Asia Timur dengan Malaysia sebagai motornya, atau saat mengusulkan penamaan Laut Melayu untuk kawasan perairan meliputi Selat Malaka sampai Laut China Selatan. Padahal, jika itu terwujud, akan mengerdilkan Indonesia dengan konsep Nusantara-nya, yang justru secara ide jauh lebih besar,” ujar Andi Widjojanto.

Andi menambahkan, gagasan membesarkan rumpun Melayu resmi memang menjadi program pembangunan jangka panjang Malaysia, yang sekarang telah memasuki tahap ketiga. Dalam konteks pertahanan, Malaysia jauh lebih maju. Mereka mampu menempatkan kekuatan militernya sampai pos perbatasan laut terluar, khususnya kawasan yang tengah dipersengketakan.

”Malaysia juga kerap dan tidak ragu menetapkan teritorialnya secara unilateral (sepihak), terutama pascakemenangan mereka dalam sengketa Sipadan dan Ligitan. Kalau ada negara lain protes, mereka akan membawa persoalannya ke arbitrase internasional. Seharusnya kita juga berani melakukan hal seperti itu,” ujar Andi.

Andi juga memprediksi eskalasi perseteruan antara Indonesia dan Malaysia akan terus meningkat seiring peningkatan agresivitas Malaysia.

Untuk itu, pemerintah diingatkan agar jangan terjebak pada kebijakan luar negeri ”Seribu Teman, Nol Musuh”, apalagi jika hal itu hanya memosisikan Indonesia sebagai negara yang terlalu kompromistis dan selalu mencari jalan tengah seperti terjadi pada insiden di perairan Tanjung Berakit, di sebelah utara Pulau Bintan, Jumat pekan lalu.

Saat dihubungi secara terpisah di Jakarta, sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, mengingatkan, pada masa lalu justru seorang tokoh Malaysia, Ibrahim Jaacob, menawarkan ide penyatuan Indonesia-Malaysia di bawah bendera Indonesia Raya.

Usulan itu disampaikan saat bertemu Ir Soekarno di Taiping, Perak, Malaysia, empat hari menjelang kemerdekaan Indonesia. Malaysia ketika itu menentang usulan tersebut. Asvi menilai gagasan itu perlu diingatkan dan diusung kembali, setidaknya untuk mengerem agresivitas Malaysia.

KOMPAS

Wapres Akui Pembangunan Kelautan Belum Maksimal

19 Agustus 2010, Jakarta -- Wakil Presiden Boediono mengakui pembangunan kelautan nasional belum maksimal baik secara ekonomi maupun pertahanan.

Dalam dialog dengan para peserta Program Pendidkan Regular Angkatan (PPRA) XLIV Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta, Kamis, ia mengatakan, pemerintah sangat ingin memaksimalkan pembangunan kelautan.

"Pemerintah sangat ingin pembangunan kelautan kita maju, tidak saja dari sisi pertahanan tetapi juga ekonomi. Termasuk dengan menambah kapal perang melalui program Korvet Nasional," katanya.

Pada kesempatan itu, Wapres menekankan, untuk membangun kekuatan pertahanan pemerintah telah menetapkan kebijakan revitalisasi industri pertahanan dalam negeri termasuk pembangunan kapal perang.

"Dalam revitalisasi industri pertahanan dalam negeri yang penting adalah penguasaan teknologi. Juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada," katanya.

Hal senada diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang mengatakan, program Korvet Nasional telah dilaksanakan sejak lima tahun silam.

"Namun, setelah kita mengirim teknisi kita ke Belanda, ada kendala dari pihak kita sendiri yakni PT PAL selain keterbatasan anggaran," ujarnya.

Indonesia sebelumnya telah membeli empat kapal perang Korvet jenis Sigma dari Belanda.

Untuk memenuhi kebutuhan kapal perang TNI Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan memutuskan untuk mengadakan kapal perang sejenis dari PT PAL sejalan dengan program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.

Djoko menambahkan, pada jangka panjang untuk program pengadaan alat utama sistem senjata berskala besar akan dibiayai perbankan dalam negeri, sesuai dengan kemampuan teknologi yang dikuasai.

ANTARA News

Kasal: Angkatan Laut Siap Hadapi Agresi Asing

19 Agustus 2010, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan bahwa Angkatan Laut Indonesia siap menghadap agresi asing dan pelanggar wilayah RI.

Dalam kuliah umumnya di Universitas Padjajaran Bandung, Kamis, ia mengatakan, terkait itu pihaknya telah menyusun kekuatan pokok minimum secara proposional dan bertahap sesuai tingkat ancaman yang dihadapi.

"TNI Angkatan Laut secara proporsional dan bertahap telah merencanakan dan mewujudkan kekuatan tempur sesuai kekuatan pokok minimum yang dibutuhkan," ujar Agus.

Ia mengatakan, perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks terutama yang berpengaruh terhadap situasi pelayaran di wilayah Indonesia, membutuhkan kehadiran kekuatan angkatan laut yang maksimal.

Agus menjelaskan, kekuatan pokok minimum disusun berdasarkan kemampuan yang diperlukan (capability design) untuk menghadapi segala bentuk ancaman guna menjaga keutuhan NKRI.

Berbagai tantangan yang kian dihadapi TNI Angkatan Laut, lanjut Agus, agresi oleh pihak asing, pelanggaran wilayah oleh pihak asing, dan klaim perbatasan perairan laut dengan beberapa negara tetangga.

Tak hanya itu, TNI Angkatan Laut juga menghadapi pemberontakan bersenjata di laut, sabotase pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan obyek vital, sabotase asing untuk mendapatkan rahasia militer, ancaman navigasi, serta aksi teror bersenjata oleh teroris internasional dan teroris dalam negeri.

"Keamanan di wilayah laut atau di wilayah udara yurisdiksi nasional harus dijaga untuk mendukung majunya perekonomian Indonesia lewat laut," kata Kasal.

Agus mengatakan, pengembangan kekuatan Angkatan Laut melibatkan, kalangan industri dalam negeri di penelitian dan pengembangan yang mengikutsertakan para Sivitas Akademika, khususnya dalam menghadapi perang bawah air, permukaan/atas air dan udara.

Pengembangan kekuatan dengan melibatkan seluruh kalangan itu serta perang yang harus dapat mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kapabilitas, yaitu Peperangan elektronika (Electronic Warfare/EW), Operasi psikologi (Psychology Operations), Pengelabuan militer (Military Deception), Keamanan operasi (Security Operations), Operasi jaringan komputer (Computer Network Operations), dukungan kemampuan intelijen, komunikasi dan humas/penerangan yang tangguh, tutur Agus.

"Dengan begitu, TNI Angkatan Laut dapat menjalankan tugas pokoknya dengan maksimal termasuk dalam membantu operasi militer selain perang atau misi kemanusiaan (civic mission)," ujarnya.

ANTARA News

Latma Rajawali Ausindo 2010 di Darwin

19 Agustus 2010, Malang -- Latihan Bersama (Latma) Rajawali Ausindo 2010 antara TNI AU dengan RAAF adalah suatu latihan bersama antara dua negara yang secara rutin dilaksanakan 2 tahun sekali, untuk tahun ini telah dilaksanakan di RAAF Base Darwin Australia dari tanggal 9 sampai dengan13 Agustus 2010.

Khusus untuk latihan Rajawali Ausindo ini melibatkan skadron udara angkut berat atau skadron transport, dengan materi latihan difokuskan pada CDS Drop dan Hely Box, alutsista yang dilibatkan adalah satu pesawat C-130 Hercules Skadron Udara 32 Lanud Abd. Saleh serta satu pesawat C-130 Hercules 37th Squadron RAAF.

Sementara personel TNI AU yang dilibatkan pada latihan bersama ini sebagian besar adalah crew pesawat transport dari Skadron Udara 32 sebanyak 16 orang yang terdiri dari pilot, copilot, navigator, flight engineer, loadmaster, radio operator dan flight doctor ditambah wakil dari Mabesau sebanyak 7 orang dari Paban III Latihan Dislambangjau, Dispamsanau, Komandan Skadron Udara 31 dan Komandan Wing 2 Lanud Abd Saleh.

Selama 5 hari di Darwin banyak kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya tanggal 8 Agustus 2010 melaksanakan Ferry Flight pesawat C-130/A-1305 dari Skadud 32 Lanud Abd. Saleh dengan rute Abd-Hlm-Eli/R dan tanggal 9 Agustus 2010 dengan rute Eli-Darwin dan dilanjutkan dengan upacara pembukaan yang dilaksanakan di Truscott Building dengan Inspektur Upacara GPCAPT Richard Lennon sebagai Exercise Director Latma Rajawali Ausindo 2010 didampingi oleh Danwing 2 Lanud Abd. Saleh Kolonel Pnb Eko Dono Indarto serta dihadiri oleh ATHAN RI Marsma TNI Modjo Basuki.

Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2010, dilaksanakan Overview Flying Brief oleh FLTLT Mark Saurins dilanjutkan dengan paparan tentang Safety dengan materi Risk Management oleh SQNLDR Dave Gunn dari RAAF dan delegasi TNI AU tentang TNI AU Safety Management System oleh Kasibinpallambangja Dislambangjaau, Mayor Tek B.R.P. Sianturi. Dua hari terakhir latihan dengan latihan di lapangan yaitu tanggal 11 Agustus 2010, melaksanakan penerbangan Cx Route/Dry Run pada Sortie pertama dan penerjunan CDS dan Hely Box pada Sortie kedua dan tanggal 12 Agustus 2010, dilaksanakan penerjunan CDS dan Hely Box sebanyak dua Sorties.

Bagi TNI AU, hasil yang dicapai dalam Latma Rajawali Ausindo 2010 dengan jam terbang pesawat C-130 Hercules A-1305 sebanyak 24.30 jam tersebut adalah terjalinnya diskusi dan pertukaran pengalaman dalam pelaksanaan tugas, yang nantinya dapat meningkatkan kinerja awak pesawat TNI AU dalam prosedur pengoperasian pesawat dalam Special Tactics. Disamping itu juga tercapainya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan semua kegiatan baik dari operasi maupun dukungan lainnya, sehinga diharapkan akan tercipta interoperabilitas dalam pelaksanaan tugas di masa datang, khususnya dalam melaksanakan Operasi Militer selain perang seperti penanganan bencana alam.

Pentak Abd. Saleh

Kejamnya Polisi Malaysia

Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam yang ditangkap Marine Police Malaysia (MPM) Erwan (kiri), Asriadi (tengah) dan Seivo Grevo Wewengkang (kanan) tiba di pelabuhan Batam Centre, Batam, provinsi Kepri, Selasa (17/8) . Para petugas DKP tersebut ditahan sejak Jumat (13/8) setelah insiden penangkapan tujuh nelayan Malaysia oleh aparat Pengawas KKP RI di perairan Tanjung berakit, utara Pulau Bintan, Indonesia. (Foto: ANTARA/Asep Urban/ed/nz/10)

19 Agustus 2010, Pekanbaru -- Tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang ditangkap polisi perairan Malaysia mengaku diperlakukan tidak manusiawi selama penahanan.

Bahkan, salah seorang petugas DKP bernama Asriadi pulang dengan kondisi penuh luka di bagian kepala. Asriadi mengaku, kerap dianiaya dengan cara dipukul pistol saat ditahan di Johor Baru, Malaysia.

“Mereka juga mengaku hanya diberi makan sekali dalam sehari, tepatnya hanya malam saja,” ujar Direktur Polair Polda Kepri AKBP M Yasin kepada okezone, Kamis (19/8/2010).

Pihaknya sangat menyayangkan kejadian ini. Sebab, kata dia, sebanyak tujuh nelayan Malaysia yang diamankan pihaknya selalu diperlakukan dengan baik. “Mereka tidak pernah dikasari dan tetap diberi makan sehari tiga kali,” tandasnya.

Saat ini, kata dia, ketiga pegawai DKP tersebut akan mengadukan nasibnya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Selain itu, kabarnya mereka juga akan diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara.

okezone

Pesawat Malaysia Lima Kali Melintas Wilayah Indonesia

Sukhoi TUDM. (Foto: airplane-pictures.net)

19 Agustus 2010, Kotabaru -- Komandan Gugus Tempur Laut Timur Laksamana Pertama Widodo, menyatakan, sejak Januari sampai Agustus 2010 telah lima kali pesawat Negara Malaysia masuk wilayah Indonesia.

“Jadi ‘fexling’-nya empat kali rotari dan wingnya satu kali dengan helikopter satu kali masuk ke wilayah Indonesia sampai empat tikel main,” kata Widodo, dalam kunjungannya bersama KRI Slamet Riyadi ke Kotabaru, Kalsel, Rabu (18/8).

Dia menjelaskan, pesawat Malaysia tersebut hanya melintas saja di atas perairan wilayah Indonesia. Mereka itu langsung ditegur oleh Komandan Gugus Tempur Laut Timur (Dangguspurlatim), namun tidak dijawab.

“Seperti biasa, setelah itu keluar,” ujarnya.

Dia mengaku, pihaknya telah membuat nota `protes` tentang pelanggaran tersebut.

“Jadi setiap pelanggaran yang dilakukan Malaysia selalu kita buat laporannya untuk diserahkan ke Markas Besar TNI untuk disampaikan ke Kementerian Luar Negeri,” katanya.

Dari Kementerian Luar Negeri itu, kata Widodo, diteruskan ke Malaysia untuk nota diplomatik dan ditembuskan ke PBB.

Dia menjelaskan, sejak Januari-Agustus tidak ada lagi pelanggaran kapal Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia bagian Timur. Wilayah Indonesia timur tersebut relatif aman.

Dalam kesempatan tersebut Widodo mengatakan kepada Pemkab Kotabaru bahwa Komando Gugus Tempur Laut Timur selalu ada untuk menjaga mereka. Pihaknya juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama ekonomi yang berkaitan dengan kelautan.

“Untuk keamanan itu bagian kami, dan untuk itu pula kami hadir di sini,” katanya.

Keberadaan TNI Angkatan Laut, khususnya Komando Gugus Tempur Laut Timur dapat memacu, mengakselerasi ekonomi daerah, katanya.

Surya

AU India Modernisasi Sukhoi Su-30

19 Agustus 2010 -- India akan membelanjakan 2,34 milyar dolar untuk memodernisasi armada jet tempur Sukhoi Su-30MKI Flanker H dengan bantuan perusahaan pertahanan Rusia, ujar Menteri Pertahanan India, Rabu (18/8).

Program modernisasi akan dilakukan beberapa tahap di Hindustan Aeronautics Limited (HAL) mulai 2012.

Program ini berkode Super 30, meliputi pemasangan radar baru, computer, avionic dan rudal supersonic BrahMos pada 40 Su-30MKI.

AU India mengoperasikan sekitar 100 Su-30MKI dan berencana memproduksi hingga 170 pesawat dalam 10 tahun ke depan berdasarkan lisensi dari Rusia.

India menempatkan skuadron Su-30MKI di dekat perbatasan dengan Cina.

AL India tambah 32 kapal perang

India akan menambah 32 kapal perang hingga 2020 menurut seorang perwira AL India. Tiga kapal akan dibangun di Rusia dua di Italia dan 27 kapal dibangun di galangan kapal dalam negeri.

AL India segera menerima kapal selam tenaga nuklir kelas Akula yang disewa dari Rusia. Kapal selam ini akan digunakan untuk melatih pelaut AL India mengoperasikan kapal selam nuklir. India telah meluncurkan kapal selam tenaga nuklir INS Arihant yang dibangun di dalam negeri.

AL India juga akan menerima kapal induk bekas pakai AL Rusia guna menggantikan kapal induk tua. India sedang membangun kapal induk di galangan kapal Cochin, dan berencana membangun beberapa unit lagi.

RIA Novosti/Berita HanKam

Singapore Hosts Regional Submarine Rescue Exercise

Infographic on Submarine Escape and Rescue operation.

18 August 2010 -- The Republic of Singapore Navy (RSN) and navies from Australia, Japan, the Republic of Korea and the United States are conducting a Submarine Escape and Rescue (SMER) exercise, codenamed Pacific Reach, from 17 to 25 Aug 2010. This year's exercise, the fifth in the series, is hosted by the RSN for the second time and consists of a shore phase conducted at the Changi Command and Control Centre and a sea phase held in the South China Sea. The exercise also comprises a medical symposium as well as simulated evacuation and treatment of personnel from submarines in distress. Also present at this year's exercise are military observers from 13 countries, namely Canada, China, France, India, Indonesia, Italy, Malaysia, Pakistan, South Africa, Sweden, Thailand, the United Kingdom and Vietnam.

Exercise Pacific Reach aims to develop regional SMER capabilities and strengthen interoperability in submarine rescue operations among participating navies. Speaking at the opening of the exercise, RSN's Fleet Commander, Rear- Admiral Joseph Leong, said, "Exercise Pacific Reach serves as a platform to foster cooperation on submarine escape and rescue, as well as to enhance multilateral relations among the submarine operating countries. As more countries acquire or enhance their submarine capabilities in the region, it is also important that we build and maintain a strong network for multilateral submarine rescue collaboration."

Viewing the recovery of the submersible rescue vehicle DSAR 6.

Foreign military observers and participants on board MV Swift Rescue, watching the launch of the submersible rescue vehicle DSAR 6.

The RSN's medical personnel, specially trained in the field of hyperbaric medicine, rendering assistance to a ''rescued'' submariner in the recompression chamber located on board MV Swift Rescue.

This year, the RSN is participating in the exercise with a Landing Ship Tank, RSS Endeavour; a submarine, RSS Chieftain; a submarine rescue support vessel, MV Swift Rescue; and a submersible rescue vehicle, Deep Search and Rescue Six. With hyperbaric facilities such as recompression chambers and a high dependency unit, MV Swift Rescue is able to provide immediate and specialised medical treatment to injured personnel who are evacuated from distressed submarines.Other participating naval assets include an auxiliary support ship, USNS Safeguard, from the US Navy and a Japanese submarine JDS Arashio. In 2000, the RSN hosted the first Exercise Pacific Reach, involving navies from Japan, the Republic of Korea and the United States.

Fact Sheet: MV Swift Rescue and Deep Search and Rescue Six

The submarine support vessel, MV Swift Rescue, was launched by the Republic of Singapore Navy (RSN) in November 2008. The RSN is the first in the Southeast Asian region to acquire Submarine Escape and Rescue (SMER) capabilities with the equipping of the MV Swift Rescue and the submersible rescue vessel, Deep Search and Rescue Six (DSAR 6). The MV Swift Rescue and DSAR allow for the rapid and effective evacuation of personnel from distressed submarines.

MV Swift Rescue features a wide range of capabilities to carry out SMER operations. The vessel comprises a helipad for the emergency evacuation of casualties, a Launch and Recovery system used to lower and raise the DSAR 6 the water, a medical centre equipped with an 8-bed High Dependency Ward and 10-bed Sick Bay, as well as a recompression chamber. The chamber has a capacity of 40 personnel and utilises a Deck Transfer Lock to prevent changes in the atmospheric pressure of the rescued submariners when they are transferred from the DSAR 6 to the recompression chamber.

Mindef

KRI Dewa Ruci Berlabuh di Cherbourg

Kadet Dewa Ruci mengikuti Upacara Proklamasi Kemerdekaan ke-65 di halaman Wisma Duta, KBRI Paris. (Foto: Dispenarmatim)

19 Agustus 2010, London -- Kapal Latih TNI AL Dewa Ruci melabuhkan jangkarnya di Cherbourg, kota di sebelah utara Prancis, di tepian English Channel.

Selama merapat di Cherbourg, komandan, prajurit, dan kadet Dewa Ruci melakukan berbagai kegiatan, antara lain "open ship" setiap hari, cocktail party, parade kota dan kunjungan kepada Wali Kota Cherbourg, ujar Fungsi Pensosbud KBRI Paris Gita Loka Murti dalam keterangan persnya yang diterima ANTARA, Kamis.

Acara Cocktail Party dihadiri berbagai pejabat kota dan militer AL di Cherbourg, antara lain Wakil Bidang Teritorial Komando Rayon Laut Cherbourg Kapten Kapal Eric Lenormand, Wakil Wali Kota Cherbourg Jozeau-Marigne, Komandan Kedua Pangkalan Laut Cherbourg Kapten Kapal David Bleau serta pejabat dan masyarakat Prancis yang mengagumi KRI Dewa Ruci yang berusia 53 tahun itu.

Menurut Gita Loka, hadirin terlihat mengapresiasi pertunjukan budaya yang ditampilkan para kadet Dewaruci pada acara tersebut yang menampilkan Tari Perang (Papua), Tari Rantak (Sumbar), Reog Ponorogo (Jatim), Rampak Gendang (Jabar) dan Tari poco-poco.

Acara dilanjutkan dengan makan malam dan buka puasa bersama yang diikuti dengan persembahan tari poco-poco hingga tengah malam.

Para undangan mengagumi KRI Dewa Ruci beserta prajurit dan kadetnya karena para prajurit dan kadet Dewa Ruci dipandang bukan hanya sebagai militer AL yang profesional dan tangguh tetapi juga duta budaya bangsa.

Di AL Perancis tidak ada pengkaderan kadet AL seperti Indonesia dan oleh karena itu mereka anggap KRI Dewa Ruci unik dan istimewa.

Para kadet Dewa Ruci melakukan parade dari Pont Tournant hingga Place de Gaulle di pusat kota Cherbourg. Meski di tengah guyuran hujan, masyarakat kota Cherbourg tetap dengan setia menyaksikan pertunjukan tersebut hingga selesai.

ANTARA News

Light Fregat Siap Gentarkan Militer Dunia

Konsep fregat SIGMA pesanan AL Maroko. (Foto: Schelde Naval Shipbuilding)

19 Agustus 2010, Jakarta -- Pemerintah Indonesia bersama TNI siap meluncurkan kapal perang ukuran besar yang mampu merusak kapal rudal (light fregat).

"Kapal yang mampu melaksanakan multi perang ini akan memberikan efek gentar bagi militer di dunia khususnya juga bagi militer di Asia," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada launching rencana pembangunan kapal perang Perusak Kepala Rudal (PKR) di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Jakarta, baru-baru ini.

Launching PKR dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Syamsoedin, Direktur Utama PT PAL Harsusanto dan Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Widiyanto.

Menhan mengatakan, PKR akan menjadi kapal perang tempur terbesar dan pertama dibuat di Indonesia. Kapal yang memiliki panjang 105 meter dan berat 2.400 tons ini akan dibuat oleh PT PAL dengan menelan biaya 170 juta Euro.

"Pihak TNI AL telah mengajukan pengadaan satu kapal perang jenis PKR untuk permulaan kepada Kemenhan dan selanjutnya telah diproses melalui mekanisme yang ada dalam pengadaan alutsista TNI," ujar Purnomo.

Pro kesejahteraan

Menurut Purnomo, pengerjaan PKR di dalam negeri merupakan wujud pembangunan industri pertahanan Indonesia pro kesejehateraan rakyat.

"Pengerjaan ini membutuhkan waktu empat tahun dengan perkiraan selesai 2014. Setidaknya, untuk pengerjaan satu PKR membutuhkan 1.500 tenaga kerja," ujarnya.

Memproduksi PKR akan bekerjasama dengan beberapa negara yang memenangkan tender. Meskipun demikian, Kemenhan dan PT PAL memiliki hak untuk menjual kapal PKR yang sama ke negara Asean, Asia, meskipun pemenang dari tender pembangunan kapal perang PKR menjual kapal yang sama ke negara lain.

"PT PAL punya hak untuk menyuplai engine room section dan accomodation section dalam rangka co-production," ujar Menhan.

Suara Karya

Aksi Petisi 28: Apa Kabar TNI AD

Koordinator Petisi 28, Haris Rusly (kanan) dan beberapa aktivis lainnya saat mengunjungi markas TNI Angkatan Darat, di Jalan Veteran Jakarta Pusat, Rabu (18/8). Kunjungan ini terkait ketidaktegasan sikap pemerintah terhadap Malaysia yang menangkap tiga petugas Kementerian Perikanan dan Perikanan (KKP). (Foto: ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo/ss/mes/10)

18 Agustus 2010, Jakarta -- Menyikapi masalah yang terus terjadi antara Indonesia dan Malaysia, Petisi 28 hari Rabu (18/8) datang mengunjungi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabes TNI AD) untuk menyampaikan beberapa aspirasi mereka.

"Pertama, tujuan kami datang kesini adalah untuk menanyakan kabar TNI AD, apakah masih ada atau sudah tidak ada," ujar Haris Rusly kepada wartawan saat menyampaikan aspirasinya di pos penjagaan Mabes TNI AD, Rabu (18/8)

Haris menyayangkan bahwa tidak ada tidakan tegas dari pemerintah dan TNI AD ketika bangsa kita dilecehkan negara lain dan rakyat dianiaya."TNI dengan sumpah prajuritnya seakan diam tidak berbicara dengan keadaan yang sudah menimpa bangsa ini. Rakyat kita sudah dianiaya dan dilecehkan!" tegasnya.

"Jadi kami datang kesini untuk menanyakan kabar TNI AD, dimana sumpah prajurit sapta marganya," ujar Haris.

Haris menambahkan bahwa tujuan kami datang ke sini untuk bersilaturahmi dengan pimpin TNI AD. "Kami ingin berdiskusi dan bertukar pikiran dengan pimpinan TNI AD, menanyakan persepsi soal berbagai macam pelecehan terhadap harga diri dan martabat bangsa kita," ungkap Haris.

Menurutnya, bangsa kita sudah memasuki fase darurat yang luar biasa. "Semua institusi di negara ini sudah saling berbenturan, sudah terjadi krisis krisis moral yang luar biasa diantara para pemimpin negara ini, parlemen dan para penegak hukum sudah tidak lagi dipercaya warga negara dan hampir seluruh institusi pemerintahan di negara ini sudah berantakan," tegasnya.

"Kami mengajak seluruh tentara muda bangsa ini bersama dengan seluruh warga sipil bersama-sama untuk menata ulang negara ini dari kehancurah pemerintah yang telah menghianati seluruh pencapaian yang sudah didapat dari leluhur kita," tandas Haris.

"Kedatangan kami ke sini untuk membangunkan TNI AD agar bangun dari tidur melawan penzaliman terhadap bangsa kita, pelecehan harga diri dan martabat terhadap bangsa kita yang dilakukan oleh negara tetangga. Kongkritnya TNI AD harus memberikan sikap tegas. Sikap tegasnya itu adalah TNI AD harus melakukan perang terhadap negara tetangga yang telah mengganggu NKRI," tutupnya.

Slogan diplomasi SBY menafikan kepentingan RI

Pengamat politik internasional Universitas Indonesia memandang konflik teranyar Jakarta versus Kuala Lumpur merupakan buah dari tidak adanya coast guard yang mampu mengantur lalu lintas wilayah perbatasan.

Selain itu, diplomasi Indonesia terhadap Malaysia tidak cukup kuat untuk merubah perspektif "Negeri Jiran" terhadap Tanah Air. "Ini menjadi titik lemah kita," ungkap Bantarto ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (18/8).

Bantarto mengilustrasikan beberapa pelanggaran di perbatasan yang mengancam kedaulatan Indonesia. Ia menambahkan, posisi tawar Jakarta sebetulnya bagus. Akan tetapi diplomat-diplomat Indonesia kurang berani. "Kita terlalu mementingkan hubungan sehingga selalu mencoba kompromi," tandas Bantarto.

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia berupaya "Mempunyai sejuta kawan tanpa musuh" pun secara tidak langsung mengubah hubungan Indonesia kepada negara lain.

"Kalau akhirnya mengorbankan kepentingan nasional, slogan itu menjadi tidak ada artinya. Kita malah menjadi bulan-bulanan," imbuhnya. "SBY cenderung mencari sebanyak mungkin teman sehingga melupakan kepentingan negara sendiri."

MI.com

Danlanud Balikpapan Tinjau Mako Latgab

18 Agustus 2010, Balikpapan -- Dalam rangka mempersiapkan kedatangan Panglima TNI guna meresmikan mako latgab di daerah Sangata (Bukit Sekerat) Kalimantan Timur, Pada hari rabu (18/08) Danlanud mendampingi Kasdam dan juga para asisten Kodam VI/Mulawarman untuk melaksanakan cek route dan cek spot lokasi yang akan diresmikan oleh Panglima TNI.

Kegiatan cek spot ini menggunakan helikopter MI-17 dengan nomer regristasi HA-5143. Pesawat take off dari Balikpapan pukul 08.00 WITA dengan waktu tempuh 1 jam 15 menit dan mendarat di helipad mako latgab, Bukit Sekerat.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain melaksanakan peninjauan mulai dari kelayakan helipad, pos tinjau dan juga gedung mako latgab sendiri termasuk juga gedung kogasud. Kegiatan diakhiri pukul 11.00 WITA dan langsung kembali menuju Balikpapan.

Pentak Lanud Balikpapan

Menlu: Malaysia Belum Siap Bahas Bintan

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bersiap memberikan keterangan pers terkait insiden saling tangkap yang melibatkan aparat Indonesia dan Malaysia di perairan Tanjung Barikat, Bintan, yang terjadi Jumat 13 Agustus 2010 di Kantor Kemenlu, Jakarta, Rabu (18/8). Menlu Marty memastikan insiden antara petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Polis Marine Malaysia benar terjadi di wilayah perairan Indonesia dengan bukti pengecekan koordinat dan selanjutnya Pemerintah Indonesia secara resmi melayangkan Nota Protes kepada pemerintah Malaysia. Selama 2010 Indonesia sudah menyampaikan nota protes ke Malaysia sebanyak 10 kali atas pelanggaran yang dilakukan negeri Jiran itu. (Foto: ANTARA/Andika Wahyu/hm/mes/10)

18 Agustus 2010, Jakarta -- Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengakui menyelesaikan masalah tapal batas, terutama wilayah laut, bukanlah perkara mudah. Apalagi menyangkut wilayah perairan luar Pulau Bintan dan Batam. Masalahnya lebih kompleks karena juga menyangkut Singapura.

"Indonesia sebenarnya siap setiap saat berunding. Kemarin siap, hari ini siap, besok siap, Malaysia-nya yang belum siap. Kenapa tidak siap? Makanya kami dorong mereka ke meja perundingan," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam jumpa pers di Kemenlu, Jalan Pejambon, Rabu 18 Agustus 2010.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (kiri) didampingi Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Hamzah Thayeb (Foto: ANTARA/Andika Wahyu/hm/mes/10)

Dalam kasus perbatasan laut di perairan luar Bintan dan Batam, kata Marty, sebetulnya, Singapura dan Malaysia sudah membawanya ke Mahkamah Internasional tahun 2002 lalu. Perundingan itu menyangkut kepemilikan dua pulau di kawasan tersebut, yakni Middle Rock dan South Ledge. Namun sampai saat ini belum jelas, siapa pemilik South Ledge, Singapura atau Malaysia. Masalah inilah yang menghambat penyelesaikan garis batas laut antara tiga negara di wilayah itu.

Sementara secara nasional, kata Marty, untuk masalah perbatasan laut, Indonesia tidak hanya berhadapan dengan Malaysia. Ada sembilan negara berdaulat lainnya yang 'lautnya' bersinggungan dengan laut Indonesia. Di antaranya, India, Filipina, Thailand, Singapura, Vietnam dan Australia. "Dari 10 itu, kita tidak berdiam diri. Kita terus bekerja, yang sudah diselesaikan dengan Malaysia di Selat Malaka," kata Marty.

Dengan Singapura, Indonesia sudah menyelesaikan batas laut di Selat Singapura, yakni segmen tengah dan barat. Sementara dengan Papua Nugini, diselesaikan perbatasan di segmen utara, landas kontinen dan zona ekonomi ekslusif (ZEE). Australia di laut Arafuru, selatan Pulau Rote, Samudera India dan ZEE. Dengan India menyangkut perbatasan di daerah laut Andaman. Sedangkan dengan Thailand di sebelat utara laut Andaman.

Total seluruhnya, kata dia, ada 16 perjanjian batas laut. Penyelesaian semua masalah ini dilakukan lewat proses perundingan, bukan klaim unilateral. "Karena ini memang hubungan negara berdaulat. Memang ada yang belum terselesaikan dengan Malaysia," katanya.

Selain perairan luar Pulau Bintan dan Batam, yang belum diselesaikan dengan Malaysia menyangkut ZEE di Laut China Selatan dan ZEE di laut Sulawesi. "Masalah ini memang tidak bisa diselesaikan begitu saja. Saya sendiri siap memberikan data-data," katanya.

VIVAnews

Wakil Ketua DPR Minta TNI Tak Ragu Tangkap Kapal Malaysia

18 Agustus 2010, Jakarta -- Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golar, Priyo Budi Santoso menilai aparat kepolisian Diraja Malaysia menyinggung masyarakat Indonesia terkait dengan kasus-kasus pelecehan yang beberapa terjadi, termasuk penangkapan tiga orang petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Jumat pekan lalu.

Priyo mengatakan, sebagai Wakil Ketua DPR, dia merasa kurang puas dengan sikap pemerintah yang tidak tegas dalam menyikapi kasus penangkapan tiga petugas KKP tersebut. "Saya geregetan dengan sikap pemerintah yang tidak bereaksi secukupnya agar kita bangga sebagai bangsa. Padahal ini peristiwa kesekian kalinya yang bisa kita lihat sebagai tindakan yang menyepelekan aparat dan bangsa kita secara keseluruhan," kata dia kepada wartawan dalam jumpa pers di ruang wartawan gedung Nusantara III, DPR, siang ini (18/8).

Lebih lanjutnya, Priyo telah meminta kepada Panglima TNI dan Komandan Patroli di perbatasan untuk tidak ragu menangkap kapal berbendera Malaysia yang masuk ke teritori Indonesia. Selain itu, dia pun mengaku telah memperingatkan Menteri Luar Negeri bahwa sopan santun dalam diplomasi tidak harus diterjemahkan dengan tidak beraksi, yang tidak menunjukkan Indonesia sebagai negara yang bermartabat. "Menlu jangan ragu beri nota protes agar ini jadi peristwa terakhir. Karena bisa berujung pada hal yang membahyakan hubungan kedua negara di masa mendatang," tutur Priyo.

Terhadap insiden yang terjadi di Kedutaan Besar Malaysia saat protes massa beberapa waktu lalu, Priyo memaklumi hal itu sebagai ekspresi rasa nasionalisme yang tinggi. Terlebih karena preistiwa pelecehan itu sudah beberapa kali terjadi. Padahal, kata dia, pada saat pertemuan pemerintah Malaysia beberapa waktu lalu dengan Presiden SBY dan ia ikut di dalamnya, kedua negara sepakat untuk berikhtiar mengatasi konflik yang ada.

"Kemudian kita mendengar aparat kita yang berseragam yang jelas-jelas tak bersenjata, mereka ciduk dan dimasukan ke sel oleh polisi di sana. Itu sama sekali tidak seirama dengan apa yang telah kami bicarakan di Kuala Lumpur. Karena itu saya ingin statement saya didengar mereka karena saat ini kami sudah diambang batas toleransi," kata Priyo.

Ketua DPR: Kita Serumpun, Masa Mau Berantem?

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga. Sehingga kesalahpahaman seperti kejadian beberapa hari lalu tidak kembali terulang.

Marzuki mengakui, saat ini masih banyak tempat-tempat perbatasan dengan negara tetangga yang penetapannya belum final. Karena itulah kesalahpahaman dengan negara tetangga, seperti Malaysia, kerap kali terjadi. "Memang harus segera ditentukan. Agar tidak terjadi kerancuan itu daerah kita, ataupun melanggar ketentuan internasional," tuturnya kepada wartawan di Gedung DPR, hari ini (18/8).

Marzuki juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan aksi protes yang berlebihan ke Malaysia. Akibat ditangkapnya tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia di Malaysia serta tujuh orang nelayan Malaysia yang ditahan di Indonesia, banyak terjadi aksi protes ke Kedutaan Malaysia.

Menurut Marzuki, Kedutaan Malaysia pun kemudian mengirimkan nota protes terkait aksi massa itu. "Memang ada kesalahpahaman, makanya mereka (Malaysia) protes. Kita kan serumpun. Banyak orang Indonesia di sana. Masa mau berantem," kata Marzuki

Saat ditanya terkait dibebaskannya tujuh nelayan Malaysia bersamaan dengan dibebaskannya tiga petugas Indonesia, Marzuki beranggapan itu bukanlah barter. Dibebaskannya tujuh nelayan itu menurut Marzuki, karena tidak ada bukti, tidak ada fakta bahwa tujuh nelayan tersebut melanggar aturan.

"Memang ada kesalahpahaman, tapi yang jelas itu ga bisa dibarter. Karena pelanggaran hukum ga bisa dibarter. Masalahnya, itu tidak bisa dibuktikan oleh DKP kalau itu pelanggaran, itu bahasa koran yang saya baca ya. Teknisnya tentu tanyakan ke yang terkait," kata Marzuki.

TEMPO Interaktif

Korem 033/Wira Pratama Gelar Pengibaran Merah Putih di 19 Pulau Terluar

Pasukan pengibar bendera bersiap mengibarkan duplikat bendera pusaka di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, Selasa (17/8). Peringatan HUT Proklamasi ke-65 di Pulau kisar sebagai satu dari delapan pulau terluar yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sebagai puncak Sail banda 2010 dan dipimpin Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan dihadiri pejabat TNI/Polri, tokoh agama dan pemuda se-Maluku. (Foto: ANTARA/Vanno Lilinger/ss/NZ/10)

18 Agustus 2010, Kepri -- Sejengkal tanahpun tidak akan kita serahkan kepada lawan, tetapi akan kita pertahankan habis-habisan. Meskipun kita tidak gentar akan gertakan lawan itu, tetapi kitapun harus selalu siap sedia (Pangsar Sudirman).

Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-65 Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2010, Korem 033/Wira Pratama dibawah Komando Danrem Kolonel Czi Zainal Arifin, S.IP., dengan jajarannya mengelar kegiatan mengibarkan Bendera Merah Putih di 19 Pulau terluar atau juga sering tersebut pulau terdepan yang berbatasan dengan negara-negara asing seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam pada saat detik-detik Kemerdekaan berlangsung seluruh Bendera Merah Putih telah terkibar di 19 pulau tersebut.

Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga dan mengamankan hak milik kedaulatan bangsa kita, dengan momentum hari kemerdekaan ini, diharapkan dapat memberikan tanda ingat dan mengugah kembali semangat bela negara dan cinta tanah air kepada seluruh bangsa yang dirasakan sudah mulai luntur. Bahwa kita memiliki pulau-pulau terluar yang perlu kita jaga dan diamankan keberadaanya, jangan sampai pengalaman pahit lepas dan beralih tangannya beberapa pulau akan terulang, akibat kelalaian atau perhatian yang kurang serius dalam menjaga hak milik bangsa, hal lain yang perlu di waspadai adalah pemanfaatan wilayah pulau terluar oleh pihak lain yaitu pencurian kekayaan alam atau laut termasuk kerawan kejahatan dengan pemanfaatan wilayah perbatasan yang kondisinya belum tertangani secara maksimal dalam aspek pertahananan.

Kibaran Merah putih di 19 Pulau terluar di wilayah Kepulauan Riau yang tepat pada HUT ke- 65 Republik Indonesia, semoga menginspirasi seluruh bangsa untuk mau dan peduli dalam memberdayakan pulau-pulau terluar, kami yakin menancapkan bendera merah putih saja tidaklah cukup, yang lebih penting adalah langkah kongkrit seluruh bangsa ini, secara bersama-sama berpikir dan berbuat bagaimana keberadaan pulau terluar khususnya secara ekonomi, budaya, sosial dan pertahanan dapat terkelola dengan baik.

Kedepan kami mengharapkan pulau terluar jangan lagi dianggap sebagai halaman belakang bangsa ini, tapi harus menjadi beranda terdepan yang patut menjadi perhatian kita bersama. Bukankah menjaga dan mempertahankan kedaulatan tanah air serta tumpah darah Indonesia adalah menjadi kewajiban dan panggilan tugas mulia bagi kita semua, Pemerintah dan TNI, oleh karena itu kita perlu mensinergikan program-program pembangunan untuk dapat dikerjakan bersama-sama dan bahkan menjadi prioritas dalam membangun baik prosporety maupun security. Kalau bukan kita siapa lagi yang dapat menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa, semoga kita menjadi warga yang peduli dengan bangsanya sendiri dan semoga Indonesia akan tetap jaya selama-lamanya.

Penrem 033/Dispenad

Jet Tempur Iran Jatuh Dekat Fasilitas Nuklir

18 Agustus 2010 -- Jet tempur milik AU Iran jenis F4 Phantom jatuh di Provinsi Busher, Selasa (17/8), sekitar pukul 10:00 pagi waktu setempat diumumkan pejabat lokal. Kedua pilot pesawat berhasil melakukan eject dan selamat dari insiden.

Jet tempur sedang melakukan latihan terbang ketika jatuh karena masalah teknis di daerah sekitar kota industri Bushehr, sekitar 1200 km arah Utara ibu kota Iran Tehran.

Kedua pilot segera dilarikan ke rumah sakit di Bushehr dan dilaporkan dalam kondisi baik.

Belum dilaporkan penyebab pasti kecelakaan. Pihak berwenang mengatakan investigasi penyebab kecelakaan masih dilakukan

AU Iran masih mengoperasikan jet tempur veteran Perang Vietnam F-4D, F4E dan RF-4E.

FNA/Berita HanKam

Super Hercules India Siap Diuji Terbang Bulan Depan

18 Agustus 2010 -– Satu pesawat C-130J Super Hercules dari enam pesawat yang dipesan AU India, dijadwalkan melakukan uji terbang 21 September 2010. Sesuai dengan program yang ditetapkan, pengiriman pesawat pertama awal tahun depan. Nilai kontrak pembelian mencapai 1 milyar dolar. Hercules milik AU India diparkir di Lockheed Martin, Marietta, Georgia berdampingan dengan Hercules milik AU AS dan Kanada. (Foto: Lockheed Martin)

Anak Buah Fadel Gebrak Meja Polisi Malaysia

Sejumlah warga dari Benteng Demokrasi Rakyat ( Bendera), melakukan aksi protes dengan menginjaik-injak bendera Malaysia di Jakarta, Selasa ( 17/8). Mereka memprotes pemerintah Malaysia yang menangkap 3 warga Indonesia dari Kementrian Kelautan dan perikanan ketika berpatroli. (Foto: ANTARA/ Ujang Zaelani/pd/10)

18 Agustus 2010, Batam -- Tingkah polisi Malaysia memang memuakkan. Happy Simanjuntak, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan pada Kementrian Kelautan dan Perikanan yang memimpin tim negosiator RI, sempat geram hingga menggebrak meja saat berupaya membebaskan tiga PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam yang ditahan Polisi Diraja Malaysia.

Tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Batam, Erwan, Asriadi, dan Seivo Grevo Wawengkang, kemarin memang berhasil dibebaskan dari tahanan Malaysia. Namun sebelum dibebaskan, sempat terjadi ketegangan di kantor polisi Kota Tinggi antara Happy Simanjuntak dengan kepala polisi Tanah Tinggi.

Happy meradang lantaran merasa dipersulit anggota polisi saat membebaskan tiga stafnya dari tahanan Polisi Malaysia. Menurut Happy, sebenarnya pada Senin (16/8) siang lalu Erwan, Asriadi dan Seivo sudah bisa dibebaskan. Namun menurut Happy, pihak Malaysia terus berbelit dan menyodorkan banyak alasan.

"Sampai malam, mereka beralasan tunggu dulu, semua wajib salat tarawih. Saya maklum. Kemudian saya peringatkan ini sudah pukul 22.00, seharusnya tarawih sudah usai. Kembali mereka menyatakan ada kunjungan menteri besar kesultanan. Hingga (menunggu) habis berpuluh cangkir kopi. Wah ini saya tidak terima, akhirnya memukul meja, saya marah sambil mengatakan lepaskan segera warga saya,” ujar Happy seperti dikutip Batam Pos (grup JPNN), kemarin.

Menanggapi gebrakan anak buah Fadel Muhammad itu, polisi Kota Tinggi pun langsung mengurusi berkas-berkas pembebasan ketiga orang tersebut. Hingga akhirnya pukul 03.00 dini hari kemarin, tiga PNS Kota Batam itu dibebaskan dan dijemput tim DKP serta KJRI Johor Bahru.

”Dia (Polisi Malaysia) sempat marah menyatakan saya preman dan mengingatkan hubungan diplomasi Malaysia-Indonesia harus baik-baik. Lantas saya menjawab saya tidak peduli itu, yang jelas ketiga staf saya harus dibebaskan, jangan perpanjang birokrasi. Baru mereka mengalah,” kata Happy.

Ketiga pegawai ditangkap polisi Malaysia di perairan Tanjungberakit Bintan, usai menangkap kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan dan menahan tujuh nelayan Malaysia, Jumat (13/8) pekan lalu. Setelah dibebaskan, ketiga pegawai DKP Batam ini dijemput Minister Counsellor KJRI Johor Bahru Malaysia, Suryana Sastradirejda dari kantor polisi Kota Tinggi (Polres Kota Tinggi), Selasa (17/8) pagi kemarin. “Kami bersama tim DKP yang menjemput dari kepolisian setelah upaya lobi dan negosiasi dilakukan,” ujar Suryana kepada Batam Pos di pintu keluar Pelabuhan Batam Center, kemarin.

Erwan, Asriadi dan Sievo tiba di Batam dengan menaiki kapal feri Indomas 3. Lebih lanjut Happy mengatakan, ketiga anggota DKP Batam ini akan dibawa ke Jakarta untuk diberi penghargaan atas keberanian mereka mengawal perairan perbatasan berikut sumber dayanya dengan peralatan seadanya.

JPNN

Prajurit Yonkav 7/Sersus Latihan Uji Siap Tempur di Kemayoran

17 Agustus 2010, Jakarta -- Komandan Batalyon Kavaleri 7/Sersus Letnan Kolonel Kav Agustinus Purboyo S.IP didampingi Staf Operasi Kodam Jaya memimpin latihan Uji Siap Tempur Tingkat Peleton bagi prajurit Yonkav 7/Sersus. Selama 2 (dua) hari dengan melibatkan 201 personel, 4 unit panser V 150 Canon, 6 unit Panser V 150 Intai, 4 unit Panser V 150 Angkut Personel dan 2 unit panser VAB, bertempat dikawasan perkotaan di Jakarta International EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam arahannya sebelum latihan, Letnan Kolonel Kav Agustinus Purboyo, mengatakan bahwa prajurit Yonkav-7/Sersus harus mampu melaksanakan latihan ini dengan sepenuh hati, walaupun dengan keterbatasan alutsista dan medan latihan. Hal ini dilakukan agar mampu menjawab tantangan tugas yang diberikan oleh Kodam Jaya/Jayakarta baik di dalam maupun di luar negeri, seperti penugasan yang tergabung dalam pasukan Perdamaian PBB di Lebanon.

Adapun materi latihannya meliputi Pergeseran Pasukan (Serpas), Operasi Pertempuran Kota, Operasi Pertahanan Sementara, dan Operasi Pemindahan ke Belakang. Untuk bisa mengikuti latihan uji siap tempur ini para prajurit harus telah lulus mengikuti latihan-latihan sebelumnya.

“Meski dengan keterbatasan alutsista dan medan latihan yang ada di Jakarta, kami tetap mampu menjawab tantangan tugas yang diberikan kepada Prajurit Pragosa Satya. Yonkav 7 Panser Khusus merupakan satuan khusus Kodam Jaya mau tak mau harus mempunyai kemampuan lebih, untuk itu kami menyiapkan Prajurit Pragosa Satya yang secara maksimal dan siap ditugaskan baik di dalam maupun di luar negeri seperti yang selama ini dikirim tugas Perdamaian PBB ke Libanon,” Ujar Letkol Kav Agustinus Purboyo S. IP dengan mantap.

Pendam Jaya

Kementerian Pertahanan Tiga Besar Penerima Anggaran Tertinggi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie (kiri), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman (kanan) melambaikan tangan kepada wartawan seusai menghadiri rapat paripurna dalam rangka HUT ke-65 Kemerdekaan RI, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8). Rapat tersebut digelar dengan agenda penyampaian pidato pengantar nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 oleh Presiden. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/ss/ama/10)

17 Agustus 2010, Jakarta -- Memperoleh anggaran sebesar Rp45,2 triliun, menjadikan Kementerian Pertahanan masuk tiga lembaga negara tertinggi mendapatkan prioritas dana APBN 2011 mendatang, sebagaimana diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Senin

"Kementerian Pertahanan ini memperoleh anggaran sebesar Rp45,2 triliun yang antara lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan prajurit, pembenahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan pemenuhan standar `minimum essential force` (MEF)," kata Presiden.

Hal ini dinyatakannya pada saat membawakan keterangan atas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Nota Keuangan Tahun 2011 di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Presiden Yudhoyono mengakui, peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan (dari sebelumnya lebih Rp30 triliun), masih jauh dari harapan, dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga tersebut, juga pembenahan Alutsista serta kesejahteraan prajurit secara optimal.

"Dapat saya kemukakan, bahwa, penyusunan anggaran tersebut, berdasarkan prioritas Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) 2011 dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara dan Lembaga dalam RAPBN 2011. Itulah sebabnya, terdapat beberapa Kementerian Negara dan Lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar," ujarnya.

Khusus untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan, menurutnya, anggarannya akan ditujukan bagi upaya pembangunan infrastruktur berkualitas (jalan, jembatan, `fly over`, `under pass`), juga pengadaan Bandara-bandara baru serta jalur-jalur kereta api baru.

Sedangkan untuk bidang pendidikan nasional dan agama, demikian Presiden, difokuskan pada akses pemerataan pendidikan formal maupun nonformal.

Sementara itu, untuk pertahanan dan keamanan, salah satu yang terpenting, ialah, pembenahan soal MEF tadi, juga mengatasi berbagai gangguan ketertiban serta konflik.

Masih Perlu Ditingkatkan

Jika dibandingkan dengan usulan kalangan DPR RI, khususnya di Komisi I DPR RI, seharusnya kebutuhan esensial minimum untuk Pertahanan Negara mencapai Rp100 sampai Rp130 triliun.

"Hal itu sudah diusulkan sejak kami masih menjabat sebagai ketua komisi, ketika anggaran untuk Departemen Pertahanan saat itu baru mencapai angka Rp30 triliun," kata mantan Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga.

Mestinya, menurutnya, ada pertimbangan khusus mengenai upaya meningkatkan lebih tinggi lagi, mengingat meningkatnya masalah-masalah penegakkan kedaulatan NKRI.

"Apalagi kini banyak konflik di perbatasan, juga ancaman kejahatan lintas negara, seperti terorisme internasional, `perdagangan manusia`, `penambangan liar` dan pembalakan liar serta pengamanan aset-aset nasional di berbagai pelosok, hingga di pulau-pulau terdepan (terluar). Saya rasa masih perlu ditingkatkan (anggarannya)," kata Theo L Sambuaga,

Kesra Urutan Kedua

Sementara itu, demikian Presiden Yudhoyono, untuk instansi atau lembaga negara dengan alokasi anggaran terbesar jatuh kepada Kementerian Pekerjaan Umum dengan alokasi sebesar Rp56,5 triliun.

Sesudah itu, Kementerian Pendidikan Nasional, yang memperoleh anggaran sekitar Rp50,3 triliun, lalu Kementerian Pertahanan Rp45,2 triliun.

Sedangkan keempat, Kementerian Agama yang mendapat anggaran sebesar Rp31 triliun, lalu kelima Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri, Rp 28,3 triliun.

Presiden kemudian mengungkapkan, dari rencana alokasi anggaran belanja Kementerian Negara dan Lembaga (K/L) tersebut, masing-masing akan dipilah menjadi beberapa bagian.

Alokasi terbesar diperoleh bidang perekonomian, lalu nomor dua bidang kesejahteraan rakyat (Kesra), serta ketiga politik hukum dan keamanan (Polhukam).

Perinciannya, menurut Yudhoyono, yakni Rp120,4 triliun atau 29,3 persen untuk mendukung program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Selanjutnya, Rp161,2 triliun atau 39,3 persen, dipakai untuk mendukung berbagai program dan kegiatan di bidang perekonomian.

Kemudian, program-program yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) akan mendapatkan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp128,8 triliun, atau 34,4 persen dari total belanja Kementerian Negara serta Lembaga.

ANTARA News

Simulasi Pembebasan Warnai Peringatan Proklamasi di Kisar

Gubernur Karel Albert Ralahalu menancapkan sang Merah Putih pada perayaan HUT RI. (Foto: Efrimal Bahri)

17 Agustus 2010, Pulau Kisar -- Simulasi pembebasan pulau terluar oleh pasukan Batalyon marinir Pertahanan pangkalan (Yonmarhanlan) IX Lantamal Kupang Nusa Tenggara Timur mewarnai peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-65 tingkat provinsi Maluku, di Pulau Kisar, Maluku Barat Daya, Selasa.

Wartawan ANTARA yang meliput langsung di lokasi upacara melaporkan, peringatan detik-detik proklamasi di salah satu dari delapan pulau terluar di Maluku itu dipimpin Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan dihadiri Wakil Menteri Perindustrian, Aleks Retraubun, Dirjen Pengembangan Sumber Daya laut Kementrian Kelautan dan Perikanan, Adji Sularso, Pangdam XVI/Pattimura, Majen TNI. Syarifudin Hatta, Kapolda Maluku Brigjen Pol Totoy Herawan Indra.

Hadir pula Penjabat Bupati MBD Angky Renjaan serta anggota DPRD Maluku dan Maluku Barat Daya, juga tokoh agama termasuk Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Jhon Ruhulesin, Uskup Diosis Amboina Mgr. P.C. Mandagi, dan Sekretaris MUI Maluku Ibnu Alwan.

Selain itu, pengurus dan anggota OKP lintas agama, KNPI, dan ribuan warga pulau Kisar. Semua mengikuti dengan seksama jalannya upacara detik-detik Proklamasi tersebut, yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Maluku Barat Daya, sejak kabupaten ini dimekarkan dari Maluku Tengara Barat (MTB) pada 18 september 2008.

Aksi pembebasan

Dalam peringatan HUT Proklamasi tersebut diskenariokan bahwa Pulau Kisar sebagai pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste diserang kelompok musuh yang ingin mengusai wilayah itu dan melepaskannya dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasukan elit TNI-AL itu pun kemudian diterjunkan untuk menumpas musuh dan merebut kembali pulau tersebut, melalui jalur laut dan mendarat di lapangan pantai Uhun, Desa Purpura, Pulau Kisar.

Pengiriman pasukan elit itu dipandang perlu dilakukan karena saat bersamaan Gubernur Maluku bersama sejumlah pejabat TNI/Polri dan tokoh agama sedang berada di daerah itu untuk menghadiri peringatan detik-detik Proklamasi, juga terancam keselamatannya.

Dengan menggunakan sejumlah peralatan tempur pasukkan elit itu mendarat di pesisir pulau Kisar, tetapi mereka dihadang tembakan beruntun musuh yang bersembunyi di perbukitan batu sepanjang bibir pantai Pulau Kisar.

Aksi kontak tembak pun tidak dapat dielakkan dan korban jiwa pun berjatuhan, serta dengan semangat juang yang tinggi musuh dapat dilumpuhkan dan Bendera Merah-Putih dapat direbut kembali.

Bendera tersebut kemudian diserahkan oleh pasukan Yonmarhanlan kepada Gubernur Karel Albert Ralahalu untuk di tancapkan diatas pulau itu, sebagai bentuk kekuasaan negara atas wilayah itu.

Dengan diaksikan ribuan warga Gubernur Ralahalu didampingi Kapolda Herawan Indra, Pangdam Syafruddin Hatta serta tiokoh agama dan pemuka masyarakat dan pemuda, menancap bendera merah putih di pesisir pantai itu dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti pulau pulau terluar.

Acara detik-detik proklamasi brlangsung meriah dan diisi pelepasan ribuan balon merah-putih oleh pasukan berkuda yang umumnya merupakan masyarakat setempat.

Sedangkan pengibaran duplikat bendera Merah Putih dilakukan siswa-siswi SMU Negeri I Pulau Pulau Terselatan dan yang dipercayakan pembawa duplikat bendera untuk dikibarkan yakni Cindy Lokarleky.

Komitmen NKRI

Gubernur Ralahalu dalam kesempatan itu, menegaskan, ditunjuknya Pulau Kisar sebagai lokasi peringatan HUT Proklamasi tahun 2010, sebagai bentuk komitmen pemerintah dan masyarakat di Maluku termasuk di Pulau Kisar sebagai poulau terluar untuk tetap berada dalam bingkai NKRI.

“Ini wujud komitmen bersama untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI termasuk di wilayah perbatasan dengan Australia dan Timor Leste ini,” katanya.

Simulasi yang dilakukan pun menurutnya, sebagai bentuk kesiapan aparat keamanan untuk mengantisipasi berbagai gangguan yang datang dan akan berdampak memisahkan wilayah NKRI.

Menurut Ralahalu, penetapan Kisar sebagai lokasi peringatan HUT Kemerdekaan ke-65 di sela-sela peringatan detik-detik Proklamasi tingkat provinsi Maluku juga menandai berakhirnya kegiatan pelayaran bertaraf internasional Sail Banda, selain bentuk perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap keberadaan masyarakat di wilayah terluar.

“Pemerintah pusat dan provinsi Maluku serius memperhatikan masa depan dan kesejahteraan anak bangsa di wilayah pulau-pulau terluar dalam bingkai NKRI,” kata Ralahalu.

ANTARA Maluku

Alutsista Kodam I/BB Memprihatinkan

Rudal Starstreak akan ditempatkan di Kodam IM dan Kodam II/Sriwijaya (Foto: army-technology)

13 Agustus 2010, Medan -- Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Leonardus JP Siegers mengaku alat utama sistem senjata (Alutista) TNI di wilayah Kodam I/BB tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki daerah lainnya di Indonesia. Hal itu sangat memprihatinkan, terlebih menghadapi gangguan kestabilan dan keamanan.

"Kondisi Alutista di wilayah Sumut sama dengan daerah lainnya. Kalau Rudal kita sudah punya yang baru seperti Jakarta dan Bontang dari Grom, Polandia. Dumai dan Aceh nanti dari Startreak yang dipakai Perancis, Inggris, dan Belanda," kata Mayjen TNI Leo Siegers menjawab analisa usai Sertijab Danrem 023/KS di Sibolga, Selasa (10/8) petang.

Menurutnya, Alutista TNI ke depan akan semakin membaik, karena musuh dalam melakukan penyerangan tidak akan berjalan kaki, namun sudah langsung melalui pesawat. Maka itu, dalam mendukung pertahanan NKRI, Indonesia telah menciptakan program yang dinamakan MEF (Minimum Essential Force).

"Program ini akan dibagi merata ke semua wilayah di Indonesia, dan nanti semua daerah akan mendapatkan itu. Namun sekarang ini masih skala prioritas selama rencana strategi (Rensra) I dari tahun 2011 2015 dan Rensra II mulai tahun 20152020," ujar Mayjen TNI Leo Siegers.

Meski demikian, Pangdam I/BB meyakini kestabilan dan keamanan NKRI akan amanaman saja, karena Indonesia menganut politik damai, sehingga tidak akan ada musuh yang mau melakukan invasi secara spontan.

Di kesempatan itu, Pangdam I/BB juga berpesan dengan empat harapan kepada TNI, Pertama, seluruh prajurit harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan etika dalam setiap pelaksanaan tugas. Kedua, mampu meningkatkan kualitas diri sehingga memiliki kemampuan profesi yang handal, sehingga mampu melaksanakan berbagai penugasan. Ketiga, para prajurit harus terus berkomunikasi dan bersilaturrahmi bersama dengan seluruh komponen masyarakat dan jangan menodai Kemanunggalan TNI, Polri, dan Masyarakat agar situasi tetap kondusif. Terakhir, prajurit harus memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI dimanapun berada dan bertugas.

"Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 30/2004 tentang TNI, tugas TNI selain melaksanakan operasi militer untuk perang, juga melaksanakan operasi militer selain perang yaitu melaksankan tugas penanggulangan bencana alam dan kesiapan bakti sosial lainnya," tegas Pangdam I/BB.

Dalam lawatannya ke Sibolga, Mayjen TNI Leo Siegers mengungkapkan rasa takjub dan kagum terhadap keindahan alam bahari Pantai Barat Sumatera Utara yang sangat potensial. Dirinya berencana, meluangkan waktunya untuk menikmati keindahan alam bahari dan pulau-pulau kecil dan terluar di Pantai Barat Sumut tadi.

Kodam I/BB