Wapres Akui Pembangunan Kelautan Belum Maksimal

19 Agustus 2010, Jakarta -- Wakil Presiden Boediono mengakui pembangunan kelautan nasional belum maksimal baik secara ekonomi maupun pertahanan.

Dalam dialog dengan para peserta Program Pendidkan Regular Angkatan (PPRA) XLIV Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta, Kamis, ia mengatakan, pemerintah sangat ingin memaksimalkan pembangunan kelautan.

"Pemerintah sangat ingin pembangunan kelautan kita maju, tidak saja dari sisi pertahanan tetapi juga ekonomi. Termasuk dengan menambah kapal perang melalui program Korvet Nasional," katanya.

Pada kesempatan itu, Wapres menekankan, untuk membangun kekuatan pertahanan pemerintah telah menetapkan kebijakan revitalisasi industri pertahanan dalam negeri termasuk pembangunan kapal perang.

"Dalam revitalisasi industri pertahanan dalam negeri yang penting adalah penguasaan teknologi. Juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada," katanya.

Hal senada diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang mengatakan, program Korvet Nasional telah dilaksanakan sejak lima tahun silam.

"Namun, setelah kita mengirim teknisi kita ke Belanda, ada kendala dari pihak kita sendiri yakni PT PAL selain keterbatasan anggaran," ujarnya.

Indonesia sebelumnya telah membeli empat kapal perang Korvet jenis Sigma dari Belanda.

Untuk memenuhi kebutuhan kapal perang TNI Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan memutuskan untuk mengadakan kapal perang sejenis dari PT PAL sejalan dengan program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri.

Djoko menambahkan, pada jangka panjang untuk program pengadaan alat utama sistem senjata berskala besar akan dibiayai perbankan dalam negeri, sesuai dengan kemampuan teknologi yang dikuasai.

ANTARA News

Kasal: Angkatan Laut Siap Hadapi Agresi Asing

19 Agustus 2010, Jakarta -- Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan bahwa Angkatan Laut Indonesia siap menghadap agresi asing dan pelanggar wilayah RI.

Dalam kuliah umumnya di Universitas Padjajaran Bandung, Kamis, ia mengatakan, terkait itu pihaknya telah menyusun kekuatan pokok minimum secara proposional dan bertahap sesuai tingkat ancaman yang dihadapi.

"TNI Angkatan Laut secara proporsional dan bertahap telah merencanakan dan mewujudkan kekuatan tempur sesuai kekuatan pokok minimum yang dibutuhkan," ujar Agus.

Ia mengatakan, perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks terutama yang berpengaruh terhadap situasi pelayaran di wilayah Indonesia, membutuhkan kehadiran kekuatan angkatan laut yang maksimal.

Agus menjelaskan, kekuatan pokok minimum disusun berdasarkan kemampuan yang diperlukan (capability design) untuk menghadapi segala bentuk ancaman guna menjaga keutuhan NKRI.

Berbagai tantangan yang kian dihadapi TNI Angkatan Laut, lanjut Agus, agresi oleh pihak asing, pelanggaran wilayah oleh pihak asing, dan klaim perbatasan perairan laut dengan beberapa negara tetangga.

Tak hanya itu, TNI Angkatan Laut juga menghadapi pemberontakan bersenjata di laut, sabotase pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan obyek vital, sabotase asing untuk mendapatkan rahasia militer, ancaman navigasi, serta aksi teror bersenjata oleh teroris internasional dan teroris dalam negeri.

"Keamanan di wilayah laut atau di wilayah udara yurisdiksi nasional harus dijaga untuk mendukung majunya perekonomian Indonesia lewat laut," kata Kasal.

Agus mengatakan, pengembangan kekuatan Angkatan Laut melibatkan, kalangan industri dalam negeri di penelitian dan pengembangan yang mengikutsertakan para Sivitas Akademika, khususnya dalam menghadapi perang bawah air, permukaan/atas air dan udara.

Pengembangan kekuatan dengan melibatkan seluruh kalangan itu serta perang yang harus dapat mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kapabilitas, yaitu Peperangan elektronika (Electronic Warfare/EW), Operasi psikologi (Psychology Operations), Pengelabuan militer (Military Deception), Keamanan operasi (Security Operations), Operasi jaringan komputer (Computer Network Operations), dukungan kemampuan intelijen, komunikasi dan humas/penerangan yang tangguh, tutur Agus.

"Dengan begitu, TNI Angkatan Laut dapat menjalankan tugas pokoknya dengan maksimal termasuk dalam membantu operasi militer selain perang atau misi kemanusiaan (civic mission)," ujarnya.

ANTARA News

Latma Rajawali Ausindo 2010 di Darwin

19 Agustus 2010, Malang -- Latihan Bersama (Latma) Rajawali Ausindo 2010 antara TNI AU dengan RAAF adalah suatu latihan bersama antara dua negara yang secara rutin dilaksanakan 2 tahun sekali, untuk tahun ini telah dilaksanakan di RAAF Base Darwin Australia dari tanggal 9 sampai dengan13 Agustus 2010.

Khusus untuk latihan Rajawali Ausindo ini melibatkan skadron udara angkut berat atau skadron transport, dengan materi latihan difokuskan pada CDS Drop dan Hely Box, alutsista yang dilibatkan adalah satu pesawat C-130 Hercules Skadron Udara 32 Lanud Abd. Saleh serta satu pesawat C-130 Hercules 37th Squadron RAAF.

Sementara personel TNI AU yang dilibatkan pada latihan bersama ini sebagian besar adalah crew pesawat transport dari Skadron Udara 32 sebanyak 16 orang yang terdiri dari pilot, copilot, navigator, flight engineer, loadmaster, radio operator dan flight doctor ditambah wakil dari Mabesau sebanyak 7 orang dari Paban III Latihan Dislambangjau, Dispamsanau, Komandan Skadron Udara 31 dan Komandan Wing 2 Lanud Abd Saleh.

Selama 5 hari di Darwin banyak kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya tanggal 8 Agustus 2010 melaksanakan Ferry Flight pesawat C-130/A-1305 dari Skadud 32 Lanud Abd. Saleh dengan rute Abd-Hlm-Eli/R dan tanggal 9 Agustus 2010 dengan rute Eli-Darwin dan dilanjutkan dengan upacara pembukaan yang dilaksanakan di Truscott Building dengan Inspektur Upacara GPCAPT Richard Lennon sebagai Exercise Director Latma Rajawali Ausindo 2010 didampingi oleh Danwing 2 Lanud Abd. Saleh Kolonel Pnb Eko Dono Indarto serta dihadiri oleh ATHAN RI Marsma TNI Modjo Basuki.

Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2010, dilaksanakan Overview Flying Brief oleh FLTLT Mark Saurins dilanjutkan dengan paparan tentang Safety dengan materi Risk Management oleh SQNLDR Dave Gunn dari RAAF dan delegasi TNI AU tentang TNI AU Safety Management System oleh Kasibinpallambangja Dislambangjaau, Mayor Tek B.R.P. Sianturi. Dua hari terakhir latihan dengan latihan di lapangan yaitu tanggal 11 Agustus 2010, melaksanakan penerbangan Cx Route/Dry Run pada Sortie pertama dan penerjunan CDS dan Hely Box pada Sortie kedua dan tanggal 12 Agustus 2010, dilaksanakan penerjunan CDS dan Hely Box sebanyak dua Sorties.

Bagi TNI AU, hasil yang dicapai dalam Latma Rajawali Ausindo 2010 dengan jam terbang pesawat C-130 Hercules A-1305 sebanyak 24.30 jam tersebut adalah terjalinnya diskusi dan pertukaran pengalaman dalam pelaksanaan tugas, yang nantinya dapat meningkatkan kinerja awak pesawat TNI AU dalam prosedur pengoperasian pesawat dalam Special Tactics. Disamping itu juga tercapainya koordinasi dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan semua kegiatan baik dari operasi maupun dukungan lainnya, sehinga diharapkan akan tercipta interoperabilitas dalam pelaksanaan tugas di masa datang, khususnya dalam melaksanakan Operasi Militer selain perang seperti penanganan bencana alam.

Pentak Abd. Saleh

Kejamnya Polisi Malaysia

Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam yang ditangkap Marine Police Malaysia (MPM) Erwan (kiri), Asriadi (tengah) dan Seivo Grevo Wewengkang (kanan) tiba di pelabuhan Batam Centre, Batam, provinsi Kepri, Selasa (17/8) . Para petugas DKP tersebut ditahan sejak Jumat (13/8) setelah insiden penangkapan tujuh nelayan Malaysia oleh aparat Pengawas KKP RI di perairan Tanjung berakit, utara Pulau Bintan, Indonesia. (Foto: ANTARA/Asep Urban/ed/nz/10)

19 Agustus 2010, Pekanbaru -- Tiga pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang ditangkap polisi perairan Malaysia mengaku diperlakukan tidak manusiawi selama penahanan.

Bahkan, salah seorang petugas DKP bernama Asriadi pulang dengan kondisi penuh luka di bagian kepala. Asriadi mengaku, kerap dianiaya dengan cara dipukul pistol saat ditahan di Johor Baru, Malaysia.

“Mereka juga mengaku hanya diberi makan sekali dalam sehari, tepatnya hanya malam saja,” ujar Direktur Polair Polda Kepri AKBP M Yasin kepada okezone, Kamis (19/8/2010).

Pihaknya sangat menyayangkan kejadian ini. Sebab, kata dia, sebanyak tujuh nelayan Malaysia yang diamankan pihaknya selalu diperlakukan dengan baik. “Mereka tidak pernah dikasari dan tetap diberi makan sehari tiga kali,” tandasnya.

Saat ini, kata dia, ketiga pegawai DKP tersebut akan mengadukan nasibnya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Selain itu, kabarnya mereka juga akan diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Negara.

okezone

Pesawat Malaysia Lima Kali Melintas Wilayah Indonesia

Sukhoi TUDM. (Foto: airplane-pictures.net)

19 Agustus 2010, Kotabaru -- Komandan Gugus Tempur Laut Timur Laksamana Pertama Widodo, menyatakan, sejak Januari sampai Agustus 2010 telah lima kali pesawat Negara Malaysia masuk wilayah Indonesia.

“Jadi ‘fexling’-nya empat kali rotari dan wingnya satu kali dengan helikopter satu kali masuk ke wilayah Indonesia sampai empat tikel main,” kata Widodo, dalam kunjungannya bersama KRI Slamet Riyadi ke Kotabaru, Kalsel, Rabu (18/8).

Dia menjelaskan, pesawat Malaysia tersebut hanya melintas saja di atas perairan wilayah Indonesia. Mereka itu langsung ditegur oleh Komandan Gugus Tempur Laut Timur (Dangguspurlatim), namun tidak dijawab.

“Seperti biasa, setelah itu keluar,” ujarnya.

Dia mengaku, pihaknya telah membuat nota `protes` tentang pelanggaran tersebut.

“Jadi setiap pelanggaran yang dilakukan Malaysia selalu kita buat laporannya untuk diserahkan ke Markas Besar TNI untuk disampaikan ke Kementerian Luar Negeri,” katanya.

Dari Kementerian Luar Negeri itu, kata Widodo, diteruskan ke Malaysia untuk nota diplomatik dan ditembuskan ke PBB.

Dia menjelaskan, sejak Januari-Agustus tidak ada lagi pelanggaran kapal Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia bagian Timur. Wilayah Indonesia timur tersebut relatif aman.

Dalam kesempatan tersebut Widodo mengatakan kepada Pemkab Kotabaru bahwa Komando Gugus Tempur Laut Timur selalu ada untuk menjaga mereka. Pihaknya juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama ekonomi yang berkaitan dengan kelautan.

“Untuk keamanan itu bagian kami, dan untuk itu pula kami hadir di sini,” katanya.

Keberadaan TNI Angkatan Laut, khususnya Komando Gugus Tempur Laut Timur dapat memacu, mengakselerasi ekonomi daerah, katanya.

Surya

AU India Modernisasi Sukhoi Su-30

19 Agustus 2010 -- India akan membelanjakan 2,34 milyar dolar untuk memodernisasi armada jet tempur Sukhoi Su-30MKI Flanker H dengan bantuan perusahaan pertahanan Rusia, ujar Menteri Pertahanan India, Rabu (18/8).

Program modernisasi akan dilakukan beberapa tahap di Hindustan Aeronautics Limited (HAL) mulai 2012.

Program ini berkode Super 30, meliputi pemasangan radar baru, computer, avionic dan rudal supersonic BrahMos pada 40 Su-30MKI.

AU India mengoperasikan sekitar 100 Su-30MKI dan berencana memproduksi hingga 170 pesawat dalam 10 tahun ke depan berdasarkan lisensi dari Rusia.

India menempatkan skuadron Su-30MKI di dekat perbatasan dengan Cina.

AL India tambah 32 kapal perang

India akan menambah 32 kapal perang hingga 2020 menurut seorang perwira AL India. Tiga kapal akan dibangun di Rusia dua di Italia dan 27 kapal dibangun di galangan kapal dalam negeri.

AL India segera menerima kapal selam tenaga nuklir kelas Akula yang disewa dari Rusia. Kapal selam ini akan digunakan untuk melatih pelaut AL India mengoperasikan kapal selam nuklir. India telah meluncurkan kapal selam tenaga nuklir INS Arihant yang dibangun di dalam negeri.

AL India juga akan menerima kapal induk bekas pakai AL Rusia guna menggantikan kapal induk tua. India sedang membangun kapal induk di galangan kapal Cochin, dan berencana membangun beberapa unit lagi.

RIA Novosti/Berita HanKam

Singapore Hosts Regional Submarine Rescue Exercise

Infographic on Submarine Escape and Rescue operation.

18 August 2010 -- The Republic of Singapore Navy (RSN) and navies from Australia, Japan, the Republic of Korea and the United States are conducting a Submarine Escape and Rescue (SMER) exercise, codenamed Pacific Reach, from 17 to 25 Aug 2010. This year's exercise, the fifth in the series, is hosted by the RSN for the second time and consists of a shore phase conducted at the Changi Command and Control Centre and a sea phase held in the South China Sea. The exercise also comprises a medical symposium as well as simulated evacuation and treatment of personnel from submarines in distress. Also present at this year's exercise are military observers from 13 countries, namely Canada, China, France, India, Indonesia, Italy, Malaysia, Pakistan, South Africa, Sweden, Thailand, the United Kingdom and Vietnam.

Exercise Pacific Reach aims to develop regional SMER capabilities and strengthen interoperability in submarine rescue operations among participating navies. Speaking at the opening of the exercise, RSN's Fleet Commander, Rear- Admiral Joseph Leong, said, "Exercise Pacific Reach serves as a platform to foster cooperation on submarine escape and rescue, as well as to enhance multilateral relations among the submarine operating countries. As more countries acquire or enhance their submarine capabilities in the region, it is also important that we build and maintain a strong network for multilateral submarine rescue collaboration."

Viewing the recovery of the submersible rescue vehicle DSAR 6.

Foreign military observers and participants on board MV Swift Rescue, watching the launch of the submersible rescue vehicle DSAR 6.

The RSN's medical personnel, specially trained in the field of hyperbaric medicine, rendering assistance to a ''rescued'' submariner in the recompression chamber located on board MV Swift Rescue.

This year, the RSN is participating in the exercise with a Landing Ship Tank, RSS Endeavour; a submarine, RSS Chieftain; a submarine rescue support vessel, MV Swift Rescue; and a submersible rescue vehicle, Deep Search and Rescue Six. With hyperbaric facilities such as recompression chambers and a high dependency unit, MV Swift Rescue is able to provide immediate and specialised medical treatment to injured personnel who are evacuated from distressed submarines.Other participating naval assets include an auxiliary support ship, USNS Safeguard, from the US Navy and a Japanese submarine JDS Arashio. In 2000, the RSN hosted the first Exercise Pacific Reach, involving navies from Japan, the Republic of Korea and the United States.

Fact Sheet: MV Swift Rescue and Deep Search and Rescue Six

The submarine support vessel, MV Swift Rescue, was launched by the Republic of Singapore Navy (RSN) in November 2008. The RSN is the first in the Southeast Asian region to acquire Submarine Escape and Rescue (SMER) capabilities with the equipping of the MV Swift Rescue and the submersible rescue vessel, Deep Search and Rescue Six (DSAR 6). The MV Swift Rescue and DSAR allow for the rapid and effective evacuation of personnel from distressed submarines.

MV Swift Rescue features a wide range of capabilities to carry out SMER operations. The vessel comprises a helipad for the emergency evacuation of casualties, a Launch and Recovery system used to lower and raise the DSAR 6 the water, a medical centre equipped with an 8-bed High Dependency Ward and 10-bed Sick Bay, as well as a recompression chamber. The chamber has a capacity of 40 personnel and utilises a Deck Transfer Lock to prevent changes in the atmospheric pressure of the rescued submariners when they are transferred from the DSAR 6 to the recompression chamber.

Mindef

KRI Dewa Ruci Berlabuh di Cherbourg

Kadet Dewa Ruci mengikuti Upacara Proklamasi Kemerdekaan ke-65 di halaman Wisma Duta, KBRI Paris. (Foto: Dispenarmatim)

19 Agustus 2010, London -- Kapal Latih TNI AL Dewa Ruci melabuhkan jangkarnya di Cherbourg, kota di sebelah utara Prancis, di tepian English Channel.

Selama merapat di Cherbourg, komandan, prajurit, dan kadet Dewa Ruci melakukan berbagai kegiatan, antara lain "open ship" setiap hari, cocktail party, parade kota dan kunjungan kepada Wali Kota Cherbourg, ujar Fungsi Pensosbud KBRI Paris Gita Loka Murti dalam keterangan persnya yang diterima ANTARA, Kamis.

Acara Cocktail Party dihadiri berbagai pejabat kota dan militer AL di Cherbourg, antara lain Wakil Bidang Teritorial Komando Rayon Laut Cherbourg Kapten Kapal Eric Lenormand, Wakil Wali Kota Cherbourg Jozeau-Marigne, Komandan Kedua Pangkalan Laut Cherbourg Kapten Kapal David Bleau serta pejabat dan masyarakat Prancis yang mengagumi KRI Dewa Ruci yang berusia 53 tahun itu.

Menurut Gita Loka, hadirin terlihat mengapresiasi pertunjukan budaya yang ditampilkan para kadet Dewaruci pada acara tersebut yang menampilkan Tari Perang (Papua), Tari Rantak (Sumbar), Reog Ponorogo (Jatim), Rampak Gendang (Jabar) dan Tari poco-poco.

Acara dilanjutkan dengan makan malam dan buka puasa bersama yang diikuti dengan persembahan tari poco-poco hingga tengah malam.

Para undangan mengagumi KRI Dewa Ruci beserta prajurit dan kadetnya karena para prajurit dan kadet Dewa Ruci dipandang bukan hanya sebagai militer AL yang profesional dan tangguh tetapi juga duta budaya bangsa.

Di AL Perancis tidak ada pengkaderan kadet AL seperti Indonesia dan oleh karena itu mereka anggap KRI Dewa Ruci unik dan istimewa.

Para kadet Dewa Ruci melakukan parade dari Pont Tournant hingga Place de Gaulle di pusat kota Cherbourg. Meski di tengah guyuran hujan, masyarakat kota Cherbourg tetap dengan setia menyaksikan pertunjukan tersebut hingga selesai.

ANTARA News

Light Fregat Siap Gentarkan Militer Dunia

Konsep fregat SIGMA pesanan AL Maroko. (Foto: Schelde Naval Shipbuilding)

19 Agustus 2010, Jakarta -- Pemerintah Indonesia bersama TNI siap meluncurkan kapal perang ukuran besar yang mampu merusak kapal rudal (light fregat).

"Kapal yang mampu melaksanakan multi perang ini akan memberikan efek gentar bagi militer di dunia khususnya juga bagi militer di Asia," ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada launching rencana pembangunan kapal perang Perusak Kepala Rudal (PKR) di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Jakarta, baru-baru ini.

Launching PKR dihadiri Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Syamsoedin, Direktur Utama PT PAL Harsusanto dan Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Widiyanto.

Menhan mengatakan, PKR akan menjadi kapal perang tempur terbesar dan pertama dibuat di Indonesia. Kapal yang memiliki panjang 105 meter dan berat 2.400 tons ini akan dibuat oleh PT PAL dengan menelan biaya 170 juta Euro.

"Pihak TNI AL telah mengajukan pengadaan satu kapal perang jenis PKR untuk permulaan kepada Kemenhan dan selanjutnya telah diproses melalui mekanisme yang ada dalam pengadaan alutsista TNI," ujar Purnomo.

Pro kesejahteraan

Menurut Purnomo, pengerjaan PKR di dalam negeri merupakan wujud pembangunan industri pertahanan Indonesia pro kesejehateraan rakyat.

"Pengerjaan ini membutuhkan waktu empat tahun dengan perkiraan selesai 2014. Setidaknya, untuk pengerjaan satu PKR membutuhkan 1.500 tenaga kerja," ujarnya.

Memproduksi PKR akan bekerjasama dengan beberapa negara yang memenangkan tender. Meskipun demikian, Kemenhan dan PT PAL memiliki hak untuk menjual kapal PKR yang sama ke negara Asean, Asia, meskipun pemenang dari tender pembangunan kapal perang PKR menjual kapal yang sama ke negara lain.

"PT PAL punya hak untuk menyuplai engine room section dan accomodation section dalam rangka co-production," ujar Menhan.

Suara Karya

Aksi Petisi 28: Apa Kabar TNI AD

Koordinator Petisi 28, Haris Rusly (kanan) dan beberapa aktivis lainnya saat mengunjungi markas TNI Angkatan Darat, di Jalan Veteran Jakarta Pusat, Rabu (18/8). Kunjungan ini terkait ketidaktegasan sikap pemerintah terhadap Malaysia yang menangkap tiga petugas Kementerian Perikanan dan Perikanan (KKP). (Foto: ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo/ss/mes/10)

18 Agustus 2010, Jakarta -- Menyikapi masalah yang terus terjadi antara Indonesia dan Malaysia, Petisi 28 hari Rabu (18/8) datang mengunjungi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabes TNI AD) untuk menyampaikan beberapa aspirasi mereka.

"Pertama, tujuan kami datang kesini adalah untuk menanyakan kabar TNI AD, apakah masih ada atau sudah tidak ada," ujar Haris Rusly kepada wartawan saat menyampaikan aspirasinya di pos penjagaan Mabes TNI AD, Rabu (18/8)

Haris menyayangkan bahwa tidak ada tidakan tegas dari pemerintah dan TNI AD ketika bangsa kita dilecehkan negara lain dan rakyat dianiaya."TNI dengan sumpah prajuritnya seakan diam tidak berbicara dengan keadaan yang sudah menimpa bangsa ini. Rakyat kita sudah dianiaya dan dilecehkan!" tegasnya.

"Jadi kami datang kesini untuk menanyakan kabar TNI AD, dimana sumpah prajurit sapta marganya," ujar Haris.

Haris menambahkan bahwa tujuan kami datang ke sini untuk bersilaturahmi dengan pimpin TNI AD. "Kami ingin berdiskusi dan bertukar pikiran dengan pimpinan TNI AD, menanyakan persepsi soal berbagai macam pelecehan terhadap harga diri dan martabat bangsa kita," ungkap Haris.

Menurutnya, bangsa kita sudah memasuki fase darurat yang luar biasa. "Semua institusi di negara ini sudah saling berbenturan, sudah terjadi krisis krisis moral yang luar biasa diantara para pemimpin negara ini, parlemen dan para penegak hukum sudah tidak lagi dipercaya warga negara dan hampir seluruh institusi pemerintahan di negara ini sudah berantakan," tegasnya.

"Kami mengajak seluruh tentara muda bangsa ini bersama dengan seluruh warga sipil bersama-sama untuk menata ulang negara ini dari kehancurah pemerintah yang telah menghianati seluruh pencapaian yang sudah didapat dari leluhur kita," tandas Haris.

"Kedatangan kami ke sini untuk membangunkan TNI AD agar bangun dari tidur melawan penzaliman terhadap bangsa kita, pelecehan harga diri dan martabat terhadap bangsa kita yang dilakukan oleh negara tetangga. Kongkritnya TNI AD harus memberikan sikap tegas. Sikap tegasnya itu adalah TNI AD harus melakukan perang terhadap negara tetangga yang telah mengganggu NKRI," tutupnya.

Slogan diplomasi SBY menafikan kepentingan RI

Pengamat politik internasional Universitas Indonesia memandang konflik teranyar Jakarta versus Kuala Lumpur merupakan buah dari tidak adanya coast guard yang mampu mengantur lalu lintas wilayah perbatasan.

Selain itu, diplomasi Indonesia terhadap Malaysia tidak cukup kuat untuk merubah perspektif "Negeri Jiran" terhadap Tanah Air. "Ini menjadi titik lemah kita," ungkap Bantarto ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (18/8).

Bantarto mengilustrasikan beberapa pelanggaran di perbatasan yang mengancam kedaulatan Indonesia. Ia menambahkan, posisi tawar Jakarta sebetulnya bagus. Akan tetapi diplomat-diplomat Indonesia kurang berani. "Kita terlalu mementingkan hubungan sehingga selalu mencoba kompromi," tandas Bantarto.

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia berupaya "Mempunyai sejuta kawan tanpa musuh" pun secara tidak langsung mengubah hubungan Indonesia kepada negara lain.

"Kalau akhirnya mengorbankan kepentingan nasional, slogan itu menjadi tidak ada artinya. Kita malah menjadi bulan-bulanan," imbuhnya. "SBY cenderung mencari sebanyak mungkin teman sehingga melupakan kepentingan negara sendiri."

MI.com

Danlanud Balikpapan Tinjau Mako Latgab

18 Agustus 2010, Balikpapan -- Dalam rangka mempersiapkan kedatangan Panglima TNI guna meresmikan mako latgab di daerah Sangata (Bukit Sekerat) Kalimantan Timur, Pada hari rabu (18/08) Danlanud mendampingi Kasdam dan juga para asisten Kodam VI/Mulawarman untuk melaksanakan cek route dan cek spot lokasi yang akan diresmikan oleh Panglima TNI.

Kegiatan cek spot ini menggunakan helikopter MI-17 dengan nomer regristasi HA-5143. Pesawat take off dari Balikpapan pukul 08.00 WITA dengan waktu tempuh 1 jam 15 menit dan mendarat di helipad mako latgab, Bukit Sekerat.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain melaksanakan peninjauan mulai dari kelayakan helipad, pos tinjau dan juga gedung mako latgab sendiri termasuk juga gedung kogasud. Kegiatan diakhiri pukul 11.00 WITA dan langsung kembali menuju Balikpapan.

Pentak Lanud Balikpapan

Menlu: Malaysia Belum Siap Bahas Bintan

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bersiap memberikan keterangan pers terkait insiden saling tangkap yang melibatkan aparat Indonesia dan Malaysia di perairan Tanjung Barikat, Bintan, yang terjadi Jumat 13 Agustus 2010 di Kantor Kemenlu, Jakarta, Rabu (18/8). Menlu Marty memastikan insiden antara petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Polis Marine Malaysia benar terjadi di wilayah perairan Indonesia dengan bukti pengecekan koordinat dan selanjutnya Pemerintah Indonesia secara resmi melayangkan Nota Protes kepada pemerintah Malaysia. Selama 2010 Indonesia sudah menyampaikan nota protes ke Malaysia sebanyak 10 kali atas pelanggaran yang dilakukan negeri Jiran itu. (Foto: ANTARA/Andika Wahyu/hm/mes/10)

18 Agustus 2010, Jakarta -- Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengakui menyelesaikan masalah tapal batas, terutama wilayah laut, bukanlah perkara mudah. Apalagi menyangkut wilayah perairan luar Pulau Bintan dan Batam. Masalahnya lebih kompleks karena juga menyangkut Singapura.

"Indonesia sebenarnya siap setiap saat berunding. Kemarin siap, hari ini siap, besok siap, Malaysia-nya yang belum siap. Kenapa tidak siap? Makanya kami dorong mereka ke meja perundingan," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam jumpa pers di Kemenlu, Jalan Pejambon, Rabu 18 Agustus 2010.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa (kiri) didampingi Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Hamzah Thayeb (Foto: ANTARA/Andika Wahyu/hm/mes/10)

Dalam kasus perbatasan laut di perairan luar Bintan dan Batam, kata Marty, sebetulnya, Singapura dan Malaysia sudah membawanya ke Mahkamah Internasional tahun 2002 lalu. Perundingan itu menyangkut kepemilikan dua pulau di kawasan tersebut, yakni Middle Rock dan South Ledge. Namun sampai saat ini belum jelas, siapa pemilik South Ledge, Singapura atau Malaysia. Masalah inilah yang menghambat penyelesaikan garis batas laut antara tiga negara di wilayah itu.

Sementara secara nasional, kata Marty, untuk masalah perbatasan laut, Indonesia tidak hanya berhadapan dengan Malaysia. Ada sembilan negara berdaulat lainnya yang 'lautnya' bersinggungan dengan laut Indonesia. Di antaranya, India, Filipina, Thailand, Singapura, Vietnam dan Australia. "Dari 10 itu, kita tidak berdiam diri. Kita terus bekerja, yang sudah diselesaikan dengan Malaysia di Selat Malaka," kata Marty.

Dengan Singapura, Indonesia sudah menyelesaikan batas laut di Selat Singapura, yakni segmen tengah dan barat. Sementara dengan Papua Nugini, diselesaikan perbatasan di segmen utara, landas kontinen dan zona ekonomi ekslusif (ZEE). Australia di laut Arafuru, selatan Pulau Rote, Samudera India dan ZEE. Dengan India menyangkut perbatasan di daerah laut Andaman. Sedangkan dengan Thailand di sebelat utara laut Andaman.

Total seluruhnya, kata dia, ada 16 perjanjian batas laut. Penyelesaian semua masalah ini dilakukan lewat proses perundingan, bukan klaim unilateral. "Karena ini memang hubungan negara berdaulat. Memang ada yang belum terselesaikan dengan Malaysia," katanya.

Selain perairan luar Pulau Bintan dan Batam, yang belum diselesaikan dengan Malaysia menyangkut ZEE di Laut China Selatan dan ZEE di laut Sulawesi. "Masalah ini memang tidak bisa diselesaikan begitu saja. Saya sendiri siap memberikan data-data," katanya.

VIVAnews

Wakil Ketua DPR Minta TNI Tak Ragu Tangkap Kapal Malaysia

18 Agustus 2010, Jakarta -- Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golar, Priyo Budi Santoso menilai aparat kepolisian Diraja Malaysia menyinggung masyarakat Indonesia terkait dengan kasus-kasus pelecehan yang beberapa terjadi, termasuk penangkapan tiga orang petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Jumat pekan lalu.

Priyo mengatakan, sebagai Wakil Ketua DPR, dia merasa kurang puas dengan sikap pemerintah yang tidak tegas dalam menyikapi kasus penangkapan tiga petugas KKP tersebut. "Saya geregetan dengan sikap pemerintah yang tidak bereaksi secukupnya agar kita bangga sebagai bangsa. Padahal ini peristiwa kesekian kalinya yang bisa kita lihat sebagai tindakan yang menyepelekan aparat dan bangsa kita secara keseluruhan," kata dia kepada wartawan dalam jumpa pers di ruang wartawan gedung Nusantara III, DPR, siang ini (18/8).

Lebih lanjutnya, Priyo telah meminta kepada Panglima TNI dan Komandan Patroli di perbatasan untuk tidak ragu menangkap kapal berbendera Malaysia yang masuk ke teritori Indonesia. Selain itu, dia pun mengaku telah memperingatkan Menteri Luar Negeri bahwa sopan santun dalam diplomasi tidak harus diterjemahkan dengan tidak beraksi, yang tidak menunjukkan Indonesia sebagai negara yang bermartabat. "Menlu jangan ragu beri nota protes agar ini jadi peristwa terakhir. Karena bisa berujung pada hal yang membahyakan hubungan kedua negara di masa mendatang," tutur Priyo.

Terhadap insiden yang terjadi di Kedutaan Besar Malaysia saat protes massa beberapa waktu lalu, Priyo memaklumi hal itu sebagai ekspresi rasa nasionalisme yang tinggi. Terlebih karena preistiwa pelecehan itu sudah beberapa kali terjadi. Padahal, kata dia, pada saat pertemuan pemerintah Malaysia beberapa waktu lalu dengan Presiden SBY dan ia ikut di dalamnya, kedua negara sepakat untuk berikhtiar mengatasi konflik yang ada.

"Kemudian kita mendengar aparat kita yang berseragam yang jelas-jelas tak bersenjata, mereka ciduk dan dimasukan ke sel oleh polisi di sana. Itu sama sekali tidak seirama dengan apa yang telah kami bicarakan di Kuala Lumpur. Karena itu saya ingin statement saya didengar mereka karena saat ini kami sudah diambang batas toleransi," kata Priyo.

Ketua DPR: Kita Serumpun, Masa Mau Berantem?

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga. Sehingga kesalahpahaman seperti kejadian beberapa hari lalu tidak kembali terulang.

Marzuki mengakui, saat ini masih banyak tempat-tempat perbatasan dengan negara tetangga yang penetapannya belum final. Karena itulah kesalahpahaman dengan negara tetangga, seperti Malaysia, kerap kali terjadi. "Memang harus segera ditentukan. Agar tidak terjadi kerancuan itu daerah kita, ataupun melanggar ketentuan internasional," tuturnya kepada wartawan di Gedung DPR, hari ini (18/8).

Marzuki juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan aksi protes yang berlebihan ke Malaysia. Akibat ditangkapnya tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia di Malaysia serta tujuh orang nelayan Malaysia yang ditahan di Indonesia, banyak terjadi aksi protes ke Kedutaan Malaysia.

Menurut Marzuki, Kedutaan Malaysia pun kemudian mengirimkan nota protes terkait aksi massa itu. "Memang ada kesalahpahaman, makanya mereka (Malaysia) protes. Kita kan serumpun. Banyak orang Indonesia di sana. Masa mau berantem," kata Marzuki

Saat ditanya terkait dibebaskannya tujuh nelayan Malaysia bersamaan dengan dibebaskannya tiga petugas Indonesia, Marzuki beranggapan itu bukanlah barter. Dibebaskannya tujuh nelayan itu menurut Marzuki, karena tidak ada bukti, tidak ada fakta bahwa tujuh nelayan tersebut melanggar aturan.

"Memang ada kesalahpahaman, tapi yang jelas itu ga bisa dibarter. Karena pelanggaran hukum ga bisa dibarter. Masalahnya, itu tidak bisa dibuktikan oleh DKP kalau itu pelanggaran, itu bahasa koran yang saya baca ya. Teknisnya tentu tanyakan ke yang terkait," kata Marzuki.

TEMPO Interaktif

Korem 033/Wira Pratama Gelar Pengibaran Merah Putih di 19 Pulau Terluar

Pasukan pengibar bendera bersiap mengibarkan duplikat bendera pusaka di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, Selasa (17/8). Peringatan HUT Proklamasi ke-65 di Pulau kisar sebagai satu dari delapan pulau terluar yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste, sebagai puncak Sail banda 2010 dan dipimpin Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan dihadiri pejabat TNI/Polri, tokoh agama dan pemuda se-Maluku. (Foto: ANTARA/Vanno Lilinger/ss/NZ/10)

18 Agustus 2010, Kepri -- Sejengkal tanahpun tidak akan kita serahkan kepada lawan, tetapi akan kita pertahankan habis-habisan. Meskipun kita tidak gentar akan gertakan lawan itu, tetapi kitapun harus selalu siap sedia (Pangsar Sudirman).

Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-65 Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2010, Korem 033/Wira Pratama dibawah Komando Danrem Kolonel Czi Zainal Arifin, S.IP., dengan jajarannya mengelar kegiatan mengibarkan Bendera Merah Putih di 19 Pulau terluar atau juga sering tersebut pulau terdepan yang berbatasan dengan negara-negara asing seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam pada saat detik-detik Kemerdekaan berlangsung seluruh Bendera Merah Putih telah terkibar di 19 pulau tersebut.

Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga dan mengamankan hak milik kedaulatan bangsa kita, dengan momentum hari kemerdekaan ini, diharapkan dapat memberikan tanda ingat dan mengugah kembali semangat bela negara dan cinta tanah air kepada seluruh bangsa yang dirasakan sudah mulai luntur. Bahwa kita memiliki pulau-pulau terluar yang perlu kita jaga dan diamankan keberadaanya, jangan sampai pengalaman pahit lepas dan beralih tangannya beberapa pulau akan terulang, akibat kelalaian atau perhatian yang kurang serius dalam menjaga hak milik bangsa, hal lain yang perlu di waspadai adalah pemanfaatan wilayah pulau terluar oleh pihak lain yaitu pencurian kekayaan alam atau laut termasuk kerawan kejahatan dengan pemanfaatan wilayah perbatasan yang kondisinya belum tertangani secara maksimal dalam aspek pertahananan.

Kibaran Merah putih di 19 Pulau terluar di wilayah Kepulauan Riau yang tepat pada HUT ke- 65 Republik Indonesia, semoga menginspirasi seluruh bangsa untuk mau dan peduli dalam memberdayakan pulau-pulau terluar, kami yakin menancapkan bendera merah putih saja tidaklah cukup, yang lebih penting adalah langkah kongkrit seluruh bangsa ini, secara bersama-sama berpikir dan berbuat bagaimana keberadaan pulau terluar khususnya secara ekonomi, budaya, sosial dan pertahanan dapat terkelola dengan baik.

Kedepan kami mengharapkan pulau terluar jangan lagi dianggap sebagai halaman belakang bangsa ini, tapi harus menjadi beranda terdepan yang patut menjadi perhatian kita bersama. Bukankah menjaga dan mempertahankan kedaulatan tanah air serta tumpah darah Indonesia adalah menjadi kewajiban dan panggilan tugas mulia bagi kita semua, Pemerintah dan TNI, oleh karena itu kita perlu mensinergikan program-program pembangunan untuk dapat dikerjakan bersama-sama dan bahkan menjadi prioritas dalam membangun baik prosporety maupun security. Kalau bukan kita siapa lagi yang dapat menjaga kedaulatan dan harga diri bangsa, semoga kita menjadi warga yang peduli dengan bangsanya sendiri dan semoga Indonesia akan tetap jaya selama-lamanya.

Penrem 033/Dispenad

Jet Tempur Iran Jatuh Dekat Fasilitas Nuklir

18 Agustus 2010 -- Jet tempur milik AU Iran jenis F4 Phantom jatuh di Provinsi Busher, Selasa (17/8), sekitar pukul 10:00 pagi waktu setempat diumumkan pejabat lokal. Kedua pilot pesawat berhasil melakukan eject dan selamat dari insiden.

Jet tempur sedang melakukan latihan terbang ketika jatuh karena masalah teknis di daerah sekitar kota industri Bushehr, sekitar 1200 km arah Utara ibu kota Iran Tehran.

Kedua pilot segera dilarikan ke rumah sakit di Bushehr dan dilaporkan dalam kondisi baik.

Belum dilaporkan penyebab pasti kecelakaan. Pihak berwenang mengatakan investigasi penyebab kecelakaan masih dilakukan

AU Iran masih mengoperasikan jet tempur veteran Perang Vietnam F-4D, F4E dan RF-4E.

FNA/Berita HanKam

Super Hercules India Siap Diuji Terbang Bulan Depan

18 Agustus 2010 -– Satu pesawat C-130J Super Hercules dari enam pesawat yang dipesan AU India, dijadwalkan melakukan uji terbang 21 September 2010. Sesuai dengan program yang ditetapkan, pengiriman pesawat pertama awal tahun depan. Nilai kontrak pembelian mencapai 1 milyar dolar. Hercules milik AU India diparkir di Lockheed Martin, Marietta, Georgia berdampingan dengan Hercules milik AU AS dan Kanada. (Foto: Lockheed Martin)

Anak Buah Fadel Gebrak Meja Polisi Malaysia

Sejumlah warga dari Benteng Demokrasi Rakyat ( Bendera), melakukan aksi protes dengan menginjaik-injak bendera Malaysia di Jakarta, Selasa ( 17/8). Mereka memprotes pemerintah Malaysia yang menangkap 3 warga Indonesia dari Kementrian Kelautan dan perikanan ketika berpatroli. (Foto: ANTARA/ Ujang Zaelani/pd/10)

18 Agustus 2010, Batam -- Tingkah polisi Malaysia memang memuakkan. Happy Simanjuntak, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan pada Kementrian Kelautan dan Perikanan yang memimpin tim negosiator RI, sempat geram hingga menggebrak meja saat berupaya membebaskan tiga PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam yang ditahan Polisi Diraja Malaysia.

Tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Batam, Erwan, Asriadi, dan Seivo Grevo Wawengkang, kemarin memang berhasil dibebaskan dari tahanan Malaysia. Namun sebelum dibebaskan, sempat terjadi ketegangan di kantor polisi Kota Tinggi antara Happy Simanjuntak dengan kepala polisi Tanah Tinggi.

Happy meradang lantaran merasa dipersulit anggota polisi saat membebaskan tiga stafnya dari tahanan Polisi Malaysia. Menurut Happy, sebenarnya pada Senin (16/8) siang lalu Erwan, Asriadi dan Seivo sudah bisa dibebaskan. Namun menurut Happy, pihak Malaysia terus berbelit dan menyodorkan banyak alasan.

"Sampai malam, mereka beralasan tunggu dulu, semua wajib salat tarawih. Saya maklum. Kemudian saya peringatkan ini sudah pukul 22.00, seharusnya tarawih sudah usai. Kembali mereka menyatakan ada kunjungan menteri besar kesultanan. Hingga (menunggu) habis berpuluh cangkir kopi. Wah ini saya tidak terima, akhirnya memukul meja, saya marah sambil mengatakan lepaskan segera warga saya,” ujar Happy seperti dikutip Batam Pos (grup JPNN), kemarin.

Menanggapi gebrakan anak buah Fadel Muhammad itu, polisi Kota Tinggi pun langsung mengurusi berkas-berkas pembebasan ketiga orang tersebut. Hingga akhirnya pukul 03.00 dini hari kemarin, tiga PNS Kota Batam itu dibebaskan dan dijemput tim DKP serta KJRI Johor Bahru.

”Dia (Polisi Malaysia) sempat marah menyatakan saya preman dan mengingatkan hubungan diplomasi Malaysia-Indonesia harus baik-baik. Lantas saya menjawab saya tidak peduli itu, yang jelas ketiga staf saya harus dibebaskan, jangan perpanjang birokrasi. Baru mereka mengalah,” kata Happy.

Ketiga pegawai ditangkap polisi Malaysia di perairan Tanjungberakit Bintan, usai menangkap kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan dan menahan tujuh nelayan Malaysia, Jumat (13/8) pekan lalu. Setelah dibebaskan, ketiga pegawai DKP Batam ini dijemput Minister Counsellor KJRI Johor Bahru Malaysia, Suryana Sastradirejda dari kantor polisi Kota Tinggi (Polres Kota Tinggi), Selasa (17/8) pagi kemarin. “Kami bersama tim DKP yang menjemput dari kepolisian setelah upaya lobi dan negosiasi dilakukan,” ujar Suryana kepada Batam Pos di pintu keluar Pelabuhan Batam Center, kemarin.

Erwan, Asriadi dan Sievo tiba di Batam dengan menaiki kapal feri Indomas 3. Lebih lanjut Happy mengatakan, ketiga anggota DKP Batam ini akan dibawa ke Jakarta untuk diberi penghargaan atas keberanian mereka mengawal perairan perbatasan berikut sumber dayanya dengan peralatan seadanya.

JPNN

Prajurit Yonkav 7/Sersus Latihan Uji Siap Tempur di Kemayoran

17 Agustus 2010, Jakarta -- Komandan Batalyon Kavaleri 7/Sersus Letnan Kolonel Kav Agustinus Purboyo S.IP didampingi Staf Operasi Kodam Jaya memimpin latihan Uji Siap Tempur Tingkat Peleton bagi prajurit Yonkav 7/Sersus. Selama 2 (dua) hari dengan melibatkan 201 personel, 4 unit panser V 150 Canon, 6 unit Panser V 150 Intai, 4 unit Panser V 150 Angkut Personel dan 2 unit panser VAB, bertempat dikawasan perkotaan di Jakarta International EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam arahannya sebelum latihan, Letnan Kolonel Kav Agustinus Purboyo, mengatakan bahwa prajurit Yonkav-7/Sersus harus mampu melaksanakan latihan ini dengan sepenuh hati, walaupun dengan keterbatasan alutsista dan medan latihan. Hal ini dilakukan agar mampu menjawab tantangan tugas yang diberikan oleh Kodam Jaya/Jayakarta baik di dalam maupun di luar negeri, seperti penugasan yang tergabung dalam pasukan Perdamaian PBB di Lebanon.

Adapun materi latihannya meliputi Pergeseran Pasukan (Serpas), Operasi Pertempuran Kota, Operasi Pertahanan Sementara, dan Operasi Pemindahan ke Belakang. Untuk bisa mengikuti latihan uji siap tempur ini para prajurit harus telah lulus mengikuti latihan-latihan sebelumnya.

“Meski dengan keterbatasan alutsista dan medan latihan yang ada di Jakarta, kami tetap mampu menjawab tantangan tugas yang diberikan kepada Prajurit Pragosa Satya. Yonkav 7 Panser Khusus merupakan satuan khusus Kodam Jaya mau tak mau harus mempunyai kemampuan lebih, untuk itu kami menyiapkan Prajurit Pragosa Satya yang secara maksimal dan siap ditugaskan baik di dalam maupun di luar negeri seperti yang selama ini dikirim tugas Perdamaian PBB ke Libanon,” Ujar Letkol Kav Agustinus Purboyo S. IP dengan mantap.

Pendam Jaya

Kementerian Pertahanan Tiga Besar Penerima Anggaran Tertinggi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie (kiri), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman (kanan) melambaikan tangan kepada wartawan seusai menghadiri rapat paripurna dalam rangka HUT ke-65 Kemerdekaan RI, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8). Rapat tersebut digelar dengan agenda penyampaian pidato pengantar nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011 oleh Presiden. (Foto: ANTARA/Ismar Patrizki/ss/ama/10)

17 Agustus 2010, Jakarta -- Memperoleh anggaran sebesar Rp45,2 triliun, menjadikan Kementerian Pertahanan masuk tiga lembaga negara tertinggi mendapatkan prioritas dana APBN 2011 mendatang, sebagaimana diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Senin

"Kementerian Pertahanan ini memperoleh anggaran sebesar Rp45,2 triliun yang antara lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan prajurit, pembenahan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan pemenuhan standar `minimum essential force` (MEF)," kata Presiden.

Hal ini dinyatakannya pada saat membawakan keterangan atas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Nota Keuangan Tahun 2011 di depan Sidang Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Presiden Yudhoyono mengakui, peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan (dari sebelumnya lebih Rp30 triliun), masih jauh dari harapan, dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga tersebut, juga pembenahan Alutsista serta kesejahteraan prajurit secara optimal.

"Dapat saya kemukakan, bahwa, penyusunan anggaran tersebut, berdasarkan prioritas Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) 2011 dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara dan Lembaga dalam RAPBN 2011. Itulah sebabnya, terdapat beberapa Kementerian Negara dan Lembaga yang mendapat alokasi anggaran cukup besar," ujarnya.

Khusus untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan, menurutnya, anggarannya akan ditujukan bagi upaya pembangunan infrastruktur berkualitas (jalan, jembatan, `fly over`, `under pass`), juga pengadaan Bandara-bandara baru serta jalur-jalur kereta api baru.

Sedangkan untuk bidang pendidikan nasional dan agama, demikian Presiden, difokuskan pada akses pemerataan pendidikan formal maupun nonformal.

Sementara itu, untuk pertahanan dan keamanan, salah satu yang terpenting, ialah, pembenahan soal MEF tadi, juga mengatasi berbagai gangguan ketertiban serta konflik.

Masih Perlu Ditingkatkan

Jika dibandingkan dengan usulan kalangan DPR RI, khususnya di Komisi I DPR RI, seharusnya kebutuhan esensial minimum untuk Pertahanan Negara mencapai Rp100 sampai Rp130 triliun.

"Hal itu sudah diusulkan sejak kami masih menjabat sebagai ketua komisi, ketika anggaran untuk Departemen Pertahanan saat itu baru mencapai angka Rp30 triliun," kata mantan Ketua Komisi I DPR RI, Theo L Sambuaga.

Mestinya, menurutnya, ada pertimbangan khusus mengenai upaya meningkatkan lebih tinggi lagi, mengingat meningkatnya masalah-masalah penegakkan kedaulatan NKRI.

"Apalagi kini banyak konflik di perbatasan, juga ancaman kejahatan lintas negara, seperti terorisme internasional, `perdagangan manusia`, `penambangan liar` dan pembalakan liar serta pengamanan aset-aset nasional di berbagai pelosok, hingga di pulau-pulau terdepan (terluar). Saya rasa masih perlu ditingkatkan (anggarannya)," kata Theo L Sambuaga,

Kesra Urutan Kedua

Sementara itu, demikian Presiden Yudhoyono, untuk instansi atau lembaga negara dengan alokasi anggaran terbesar jatuh kepada Kementerian Pekerjaan Umum dengan alokasi sebesar Rp56,5 triliun.

Sesudah itu, Kementerian Pendidikan Nasional, yang memperoleh anggaran sekitar Rp50,3 triliun, lalu Kementerian Pertahanan Rp45,2 triliun.

Sedangkan keempat, Kementerian Agama yang mendapat anggaran sebesar Rp31 triliun, lalu kelima Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri, Rp 28,3 triliun.

Presiden kemudian mengungkapkan, dari rencana alokasi anggaran belanja Kementerian Negara dan Lembaga (K/L) tersebut, masing-masing akan dipilah menjadi beberapa bagian.

Alokasi terbesar diperoleh bidang perekonomian, lalu nomor dua bidang kesejahteraan rakyat (Kesra), serta ketiga politik hukum dan keamanan (Polhukam).

Perinciannya, menurut Yudhoyono, yakni Rp120,4 triliun atau 29,3 persen untuk mendukung program dan kegiatan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Selanjutnya, Rp161,2 triliun atau 39,3 persen, dipakai untuk mendukung berbagai program dan kegiatan di bidang perekonomian.

Kemudian, program-program yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) akan mendapatkan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp128,8 triliun, atau 34,4 persen dari total belanja Kementerian Negara serta Lembaga.

ANTARA News

Simulasi Pembebasan Warnai Peringatan Proklamasi di Kisar

Gubernur Karel Albert Ralahalu menancapkan sang Merah Putih pada perayaan HUT RI. (Foto: Efrimal Bahri)

17 Agustus 2010, Pulau Kisar -- Simulasi pembebasan pulau terluar oleh pasukan Batalyon marinir Pertahanan pangkalan (Yonmarhanlan) IX Lantamal Kupang Nusa Tenggara Timur mewarnai peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-65 tingkat provinsi Maluku, di Pulau Kisar, Maluku Barat Daya, Selasa.

Wartawan ANTARA yang meliput langsung di lokasi upacara melaporkan, peringatan detik-detik proklamasi di salah satu dari delapan pulau terluar di Maluku itu dipimpin Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan dihadiri Wakil Menteri Perindustrian, Aleks Retraubun, Dirjen Pengembangan Sumber Daya laut Kementrian Kelautan dan Perikanan, Adji Sularso, Pangdam XVI/Pattimura, Majen TNI. Syarifudin Hatta, Kapolda Maluku Brigjen Pol Totoy Herawan Indra.

Hadir pula Penjabat Bupati MBD Angky Renjaan serta anggota DPRD Maluku dan Maluku Barat Daya, juga tokoh agama termasuk Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Jhon Ruhulesin, Uskup Diosis Amboina Mgr. P.C. Mandagi, dan Sekretaris MUI Maluku Ibnu Alwan.

Selain itu, pengurus dan anggota OKP lintas agama, KNPI, dan ribuan warga pulau Kisar. Semua mengikuti dengan seksama jalannya upacara detik-detik Proklamasi tersebut, yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Maluku Barat Daya, sejak kabupaten ini dimekarkan dari Maluku Tengara Barat (MTB) pada 18 september 2008.

Aksi pembebasan

Dalam peringatan HUT Proklamasi tersebut diskenariokan bahwa Pulau Kisar sebagai pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste diserang kelompok musuh yang ingin mengusai wilayah itu dan melepaskannya dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasukan elit TNI-AL itu pun kemudian diterjunkan untuk menumpas musuh dan merebut kembali pulau tersebut, melalui jalur laut dan mendarat di lapangan pantai Uhun, Desa Purpura, Pulau Kisar.

Pengiriman pasukan elit itu dipandang perlu dilakukan karena saat bersamaan Gubernur Maluku bersama sejumlah pejabat TNI/Polri dan tokoh agama sedang berada di daerah itu untuk menghadiri peringatan detik-detik Proklamasi, juga terancam keselamatannya.

Dengan menggunakan sejumlah peralatan tempur pasukkan elit itu mendarat di pesisir pulau Kisar, tetapi mereka dihadang tembakan beruntun musuh yang bersembunyi di perbukitan batu sepanjang bibir pantai Pulau Kisar.

Aksi kontak tembak pun tidak dapat dielakkan dan korban jiwa pun berjatuhan, serta dengan semangat juang yang tinggi musuh dapat dilumpuhkan dan Bendera Merah-Putih dapat direbut kembali.

Bendera tersebut kemudian diserahkan oleh pasukan Yonmarhanlan kepada Gubernur Karel Albert Ralahalu untuk di tancapkan diatas pulau itu, sebagai bentuk kekuasaan negara atas wilayah itu.

Dengan diaksikan ribuan warga Gubernur Ralahalu didampingi Kapolda Herawan Indra, Pangdam Syafruddin Hatta serta tiokoh agama dan pemuka masyarakat dan pemuda, menancap bendera merah putih di pesisir pantai itu dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti pulau pulau terluar.

Acara detik-detik proklamasi brlangsung meriah dan diisi pelepasan ribuan balon merah-putih oleh pasukan berkuda yang umumnya merupakan masyarakat setempat.

Sedangkan pengibaran duplikat bendera Merah Putih dilakukan siswa-siswi SMU Negeri I Pulau Pulau Terselatan dan yang dipercayakan pembawa duplikat bendera untuk dikibarkan yakni Cindy Lokarleky.

Komitmen NKRI

Gubernur Ralahalu dalam kesempatan itu, menegaskan, ditunjuknya Pulau Kisar sebagai lokasi peringatan HUT Proklamasi tahun 2010, sebagai bentuk komitmen pemerintah dan masyarakat di Maluku termasuk di Pulau Kisar sebagai poulau terluar untuk tetap berada dalam bingkai NKRI.

“Ini wujud komitmen bersama untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI termasuk di wilayah perbatasan dengan Australia dan Timor Leste ini,” katanya.

Simulasi yang dilakukan pun menurutnya, sebagai bentuk kesiapan aparat keamanan untuk mengantisipasi berbagai gangguan yang datang dan akan berdampak memisahkan wilayah NKRI.

Menurut Ralahalu, penetapan Kisar sebagai lokasi peringatan HUT Kemerdekaan ke-65 di sela-sela peringatan detik-detik Proklamasi tingkat provinsi Maluku juga menandai berakhirnya kegiatan pelayaran bertaraf internasional Sail Banda, selain bentuk perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap keberadaan masyarakat di wilayah terluar.

“Pemerintah pusat dan provinsi Maluku serius memperhatikan masa depan dan kesejahteraan anak bangsa di wilayah pulau-pulau terluar dalam bingkai NKRI,” kata Ralahalu.

ANTARA Maluku

Alutsista Kodam I/BB Memprihatinkan

Rudal Starstreak akan ditempatkan di Kodam IM dan Kodam II/Sriwijaya (Foto: army-technology)

13 Agustus 2010, Medan -- Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Leonardus JP Siegers mengaku alat utama sistem senjata (Alutista) TNI di wilayah Kodam I/BB tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki daerah lainnya di Indonesia. Hal itu sangat memprihatinkan, terlebih menghadapi gangguan kestabilan dan keamanan.

"Kondisi Alutista di wilayah Sumut sama dengan daerah lainnya. Kalau Rudal kita sudah punya yang baru seperti Jakarta dan Bontang dari Grom, Polandia. Dumai dan Aceh nanti dari Startreak yang dipakai Perancis, Inggris, dan Belanda," kata Mayjen TNI Leo Siegers menjawab analisa usai Sertijab Danrem 023/KS di Sibolga, Selasa (10/8) petang.

Menurutnya, Alutista TNI ke depan akan semakin membaik, karena musuh dalam melakukan penyerangan tidak akan berjalan kaki, namun sudah langsung melalui pesawat. Maka itu, dalam mendukung pertahanan NKRI, Indonesia telah menciptakan program yang dinamakan MEF (Minimum Essential Force).

"Program ini akan dibagi merata ke semua wilayah di Indonesia, dan nanti semua daerah akan mendapatkan itu. Namun sekarang ini masih skala prioritas selama rencana strategi (Rensra) I dari tahun 2011 2015 dan Rensra II mulai tahun 20152020," ujar Mayjen TNI Leo Siegers.

Meski demikian, Pangdam I/BB meyakini kestabilan dan keamanan NKRI akan amanaman saja, karena Indonesia menganut politik damai, sehingga tidak akan ada musuh yang mau melakukan invasi secara spontan.

Di kesempatan itu, Pangdam I/BB juga berpesan dengan empat harapan kepada TNI, Pertama, seluruh prajurit harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan etika dalam setiap pelaksanaan tugas. Kedua, mampu meningkatkan kualitas diri sehingga memiliki kemampuan profesi yang handal, sehingga mampu melaksanakan berbagai penugasan. Ketiga, para prajurit harus terus berkomunikasi dan bersilaturrahmi bersama dengan seluruh komponen masyarakat dan jangan menodai Kemanunggalan TNI, Polri, dan Masyarakat agar situasi tetap kondusif. Terakhir, prajurit harus memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI dimanapun berada dan bertugas.

"Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 30/2004 tentang TNI, tugas TNI selain melaksanakan operasi militer untuk perang, juga melaksanakan operasi militer selain perang yaitu melaksankan tugas penanggulangan bencana alam dan kesiapan bakti sosial lainnya," tegas Pangdam I/BB.

Dalam lawatannya ke Sibolga, Mayjen TNI Leo Siegers mengungkapkan rasa takjub dan kagum terhadap keindahan alam bahari Pantai Barat Sumatera Utara yang sangat potensial. Dirinya berencana, meluangkan waktunya untuk menikmati keindahan alam bahari dan pulau-pulau kecil dan terluar di Pantai Barat Sumut tadi.

Kodam I/BB

Koarmatim Peringati HUT Kemerdekaan RI Ke 65

17 Agustus 2010, Surabaya -- Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) menggelar upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke 65 di Dermaga Koarmatim Ujung Surabaya, Selasa (17/8), bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Arief Rudianto, SE.

Upacara yang diikuti oleh seluruh prajurit Koarmatim mulai pangkat perwira, bintara, tamtama dan Pegawai Negeri Sipili (PNS) di jajaran Koarmatim itu, dihadiri Komandan Satuan, para Kasatker dan Komandan Unsur Koarmatim. Dalam amanat Kepala Staf Laksamana TNI Agus Suhartono, SE yang dibacakan oleh Irup mengatakan, bulan Agustus bagi bangsa Indonesia merupakan bulan yang paling bersejarah, dimana rangkaian panjang perjuangan dan pengorbanan segenap komponen bangsa, mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan diproklamirkannya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan yang sarat dengan spirit nasionalisme, patriotisme dan heroisme tersebut, lanjut Kasal, dipenuhi dedikasi dan semangat militansi yang kemudian melahirkan jiwa, semangat serta nilai-nilai juang 1945, dan menjadi landasan perjuangan bagi generasi penerus.

”Oleh sebab itu, tidak ada komitmen yang lebih kuat dan karya yang lebih mulia bagi kita sekalian, kecuali mewarisi, melanjutkan dan mengamalkan tradisi serta nilai-nilai kejuangan para pahlawan pendahulu kita, dengan terus berjuang dan bekerja keras dalam mengisi kemerdekaan yang telah diraih ini,”kata Kasal. Dikatakan Kasal, bahwa dalam waktu dekat untuk kedua kalinya TNI AL akan kembal memberangkatkan satu unsur KRI, yang akan melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian di wilayah Timur Tengah.

Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mendoakan, agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan aman, baik dan lancar, serta mencapai sukses yang dapat mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Hal lain yang juga pernah dilaksanakan oleh TNI AL adalah menjadi salah satu inisiator kegiatan Sail Banda 2010, yang juga dilaksanakan dalam rangka menyambut peringatan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

”Rangkaian kegiatan ini seirama dengan kegiatan Sail Bunaken yang dilaksanakan tahun lalu, menjadi momentum kebangkitan pengelolaan sumber daya laut yang kita miliki, selain memberikan kesadaran akan sejarah bangsa kita, juga memberi semangat pada generasi muda bangsa untuk mencintai alam bahari dan mendayagunakan kekayaan yang ada di dalamnya. Menurut Kasal, bahwa momentum berharga tersebut, perlu untuk terus dijaga dan ditingkatkan karena sekaligus merupakan implementasi dari cita-cita bangsa Indonesia dalam mengemban misi yang sangat terhormat dan prestisius, dimana TNI AL telah berupaya untuk turut menempatkan diri dalam kancah perjuangan bangsa mengisi kemerdekaan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

Dispenarmatim

Dubes Malaysia: Penangkapan 3 KKP Kecil

17 Agustus 2010, Jakarta -- Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Syed Munshe Afdzaruddin menegaskan, insiden penangkapan tiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Diraja Malaysia, adalah persoalan kecil. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, diyakininya, tetap bersahabat erat.
Ini isu kecil. Di tepian saja. Kita di atas rapat.

"Ini isu kecil. Di tepian saja. Kita di atas rapat (dekat). Hubungan ekonomi, sosial, politik, akrab," ujar Dato Afdzaruddin kepada para wartawan, Selasa (17/8/2010) di Istana Merdeka, Jakarta.

Dato Afdzaruddin membantah adanya proses barter tiga pegawai KKP dengan tujuh nelayan Malaysia yang ditahan KKP karena kedapatan mencuri ikan di perairan ini. "Ini musyawarah," katanya singkat.

Seperti diberitkan, tiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ditangkap dan ditahan Polisi Diraja Malaysia di Johor, pekan lalu.

Ironisnya, mereka digelandang ketika tengah menggiring lima kapal nelayan Malaysia yang masuk ke perairan Indonesia untuk mencuri ikan. Padahal, petugas Indonesia tersebut beridentitas resmi dan tengah melakukan tugas negara.

KOMPAS.com

Sistem Pertahanan Kawasan Perbatasan Dinilai Lemah

17 Agustus 2010, Batam -- Pasca terjadinya insiden penembakan ke udara dan penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) oleh Marine Police Malaysia (MPM) di Perairan Tanjung Berakit Utara Pulau Bintan, Kepri yang terjadi beberapa waktu lalu, dinilai beberapa masyarakat Kepri sangat memprihatinkan.

Terlebih lagi kondisi pengamanan dan pertahanan di daerah perbatasan tiga negara tersebut sangat minim atau lemah. "Saya melihat peritiwa ini sudah tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat Kepri saja, namun juga sudah menjadi isu nasional. Apalagi aksi pencurian ikan (illegal fishing) di wilayah Batam, Kepri sangat sering terjadi, meski beberapa kali tertangkap oleh instansi pengaman di negeri ini," jelas M Yunus Muda, anggota DPRD Batam yang juga Sekretaris Fraksi Golkar, Senin (16/8/2010).

Secara umum, katanya, kondisi perairan Kepri itu sangatlah luas dan letaknya sangatlah berdekatan dengan kedua negara seperti Singapura dan Malaysia. Apa yang terjadi dalam insiden antara petugas DKP dengan MPM merupakan masih sangat lemahnya sistim pertahanan di daerah perbatasan, khususnya Kepri. Sehingga secara leluasa MPM bisa masuk dan langsung melakukan kekerasan terhadap petugas DKP Kepri yang jelas-jelas telah melaksanakan tugasnya melakukan pengamanan tujuh nelayan asal Malaysia yang tengah melakukan illegal fishing di perairan berakit, Bintan.

"Selain itu, saya melihat kondisi peralatan pengaman (Alutsista) kita sangat kurang, sehingga dengan sangat leluasa mereka masuk dan melakukan intervensi terhadap petugas kita yang jelas-jelas masih berada di teritorial wilayah Indonesia," jelasnya.

Uba Singgalingging dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Bersama Rakyat (LSM Gebrak), mengatakan, apa yang terjadi antara petugas DKP Kepri dengan MPM merupakan suatu bentuk arogansi dari Pemerintah Malaysia melalui MPM terhadap Pemerintah Indonesia. "Dan ini kelihatan sekali, kalau kekuatan kawasan perbatasan di Indonesia sangat lemah sekali," jelas Uba.

Selain itu ,Uba juga mengatakan bahwa sistim diplomasi politik yang dilakukan Pemerintah Indonesia juga lemah sehingga hal ini membuat mereka terkesan sangat berani dan menunjukan arogansi dan kesewenang-wenangan di wilayah teritorial Indonesia. "Kita harus benar-benar all out mendoroang pemerintah pusat memperjuangkan pengamanan dan keamanan warga Indonesia," kata Uba.

Tribun News

Protesnya Cuma Lisan, Diplomatiknya Ragu?

Nelayan Malaysia yang ditahan, karena mencuri ikan diperairan Indonesia, kemudian dilepas setelah dibarter dengan 3 petugas DKP yang disandera oleh kepolisian Malaysia. (Foto: Tribunnews)

17 Agustus 2010, Jakarta -- Untuk kesekian kalinya Indonesia menyampaikan protes atas sikap arogan Malaysia, yang menahan tiga aparat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Meski hanya sebatas statement tak resmi. Padahal, yang ditangkap Malaysia adalah aparat negara, yang sedang bertugas menjalankan amanah negara pula. Sementara, polisi Indonsia menangkap maling Malaysia, yang sedang bertindak kriminal. Maling ikan di laut. Indonesia.Tetapi mengapa Indonesia seperti tidak berdaya? Apakah ini bukan upaya menginjak-injak kedaulatan? Mengapa Indonesia begitu ragu?

Sejuta pertanyaan itu sekarang harus diredam., pada peringatan 65 tahun Indonesia merdeka ini, Pejabat dan aparat sibuk berseremonial, seolah ingin mempertontonkan nasionalisme. Tetapi bagaimana kita menyikapi penangkapan tiga aparat DKP oleh polisi Malaysia? Bagaimana kita menyikapi simbol negara diinjak-injak oleh negara tetangga? Banyak ormas yang menghujat ketika ada LSM atau mahasiswa menginjak-injak foto pejabat , yang juga selalu diidentikkan sebagai simbol negara. Ironisnya, tak satupun ormas yang berteriak ketika aparat DKP yang sedang bertugas menjalankan perintah negara ditangkap polisi negara tetangga.

Para nelayan Malaysia sudah mengakui, mereka tidak tahu kalau sudah memasuki wilayah perairan Indonesia. Karena mereka tidak membawa peralatan GPS. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak membawa peralatan GPS itu? Padahal, itu merupakan bagian dari peralatan vital mereka. Bisa jadi ini bagian dari modus mereka. Bisa jadi mereka menyadari, betapa lemahnya ( toleran ?) aparat Indonesia sehingga mereka menganggap semuanya bisa diatur. Tetapi apa jadinya, kalau aparat negara kemudian harus dibarter dengan maling?

Menteri luar negera Marty Natalegawa tidak berbeda jauh dengan menteri luar negeri sebelumnya. Selalu bersikap lembut jika harus berhadapan dengan Malaysia. Ada apa? Alasannya, mereka selalu mengatakan perbatasan itu masih diperdebatkan. Tetapi mengapa, di perbatasan yang belum jelas kok Malaysia bisa menangkap aparat negara, sedangkan kita hanya bisa menangkap malingnya? "Nota protes tidak bisa hanya menyampaikan bahwa kita tidak suka. Kita harus jelaskan bahwa pada tanggal sekian telah terjadi insiden, di koordinat sekian. Karena itu selama-lamanya akan dijadikan referensi bagi Indonesia dalam perundingan dengan Malaysia di masa mendatang," kata Marty.

Meski demikian, kata Menlu, Indonesia telah menyampaikan keprihatinan dan protes secara langsung. "Sudah saya sampaikan secara langsung tanpa menunggu nota. Nota diplomatik tetap akan dikirim, tapi belum disampaikan," ujar dia.

Kasus penahanan tiga aparat DKP adalah buntut dari belum selesainya perundingan perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia. Marty mengatakan, Indonesia siap merundingkan kembali soal batas laut itu. Namun, Malaysia belum siap. Malaysia berdalih akan menyelesaikan lebih dulu perundingan perbatasan dengan Singapura. "Faktanya, antara Indonesia dan Malaysia belum ada persetujuan tentang batas laut di wilayah terkait. Ada versi Malaysia dan Indonesia," katanya.

Sebagaimana diberitakan, penangkapan tiga petugas DKP Kepulauan Riau (Kepri) yang sedang berpatroli di perbatasan laut oleh Pasukan Gerak Marin atau Marine Police Malaysia (MPM) berbuntut. Kemenlu serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia melakukan protes keras kepada pemerintah Malaysia.

Indonesia menilai penangkapan itu tidak relevan. Sebab, para petugas DKP itu ditodong senjata dan disandera oleh patroli kesatuan di bawah Polis Diraja Malaysia (PDRM) tersebut saat mengamankan tujuh nelayan Malaysia yang mencuri ikan dan menerobos batas laut Indonesia.

JPPN.com

Lockheed Martin Conducts First Flight of F-35 Electro-Optical Targeting System on Cooperative Avionics Test Bed

F-35 Lightning II Electro-optical Targeting System (EOTS). (Foto: Lockheed Martin)

16 August 2010, ORLANDO, FL, -- Lockheed Martin [NYSE: LMT] has successfully conducted the first flight of the F-35 Electro-Optical Targeting System (EOTS) on the Cooperative Avionics Test Bed (CATBird) platform. EOTS maturation on the CATBird is the final step prior to integration on the BF-4, the first mission systems-equipped F-35 test aircraft.

“The CATBird’s dynamic flight environment provides the first opportunity to test and evaluate how EOTS integrates into the F-35’s fused sensor architecture,” said Rich Hinkle, program director of F-35 EOTS at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “After three years of rigorous testing on the Sabreliner aircraft, EOTS is more than ready for CATBird integration and we’re excited to reach this important milestone.”

The CATBird, a modified 737 aircraft, contains an actual F-35 cockpit and test stations to perform real-time analysis as mission systems are evaluated. The CATBird also provides the capability to fuse sensor information, which mimics how the F-35’s fused sensor architecture will offer pilots higher quality, shared sensor information compared with legacy platforms’ federated sensor architectures. During the current Block 1.0 software system test, EOTS operated in an integrated mode and collected aircraft navigation data for sensor alignment.

The low drag, stealthy F-35 EOTS builds upon the success of Lockheed Martin’s Sniper® Advanced Targeting Pod to provide high-resolution imagery, automatic target tracking, infrared-search-and-track, laser designation and range finding, as well as laser spot tracking – all at greatly increased standoff ranges. Modular components allow the F-35 EOTS to be maintained on the flight line for true two-level maintenance.

Headquartered in Bethesda, Md., Lockheed Martin is a global security company that employs about 136,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services. The Corporation’s 2009 sales from continuing operations were $44.5 billion.

Lockheed Martin

Barter, Tujuh Nelayan Malaysia Dikembalikan, Tiga Petugas DKP Dipulangkan

Menteri Kelautan dan Perikanan Ir H Fadel Muhammad (kiri) di dampingi Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Aji Sularso (kanan) saat konferensi pers di Hotel JW Marriot,Jakarta, Minggu, (15/8). Pertemuaan tersebut membahas upaya pembebasan 3 petugas Pengawas Perikanan dan Kelautan oleh polisi Diraja Malaysia pada Jumat (13/8). (Foto: ANTARA/Maulana Surya Tri Utama/pd/10)

17 Agustus 2010, Batam -- Tujuh nelayan Malaysia yang ditahan Kementerian Kelautan dan Perikanan karena kedapatan mencuri perikanan di Perairan Indonesia dikembalikan, Selasa.

"Tujuh nelayan itu sudah dikembalikan pagi ini," kata mediator Konsulat Jenderal RI untuk Malaysia Netty Herawati usai mengantar tujuh nelayan di Terminal Feri Internasional Batam Centre, Selasa.

Tujuh nelayan itu berangkat ke Malaysia menggunakan Kapal Pintas Samudera Tiga, berangkat dari Batam pukul 8.30 WIB, menuju Pelabuhan Situlang Laut, Johor Bahru.

Netty mengatakan, tujuh nelayan Malaysia itu dijemput Wakil Duta Besar Malaysia untuk Singapura Ahmad Faisal bin Muhammad.

Selain staf Kedutaan Malaysia, tujuh nelayan itu juga diantar staf konsulat jenderal RI Johor Bahru Dewan Priyo Kusumo.

Mengenai kondisi empat nelayan itu, ia mengatakan, dalam keadaan sehat, sedangkan tiga orang staf Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sempat ditahan Polisi Diraja Malaysia, kini sudah dikembalikan ke Konsulat Jenderal RI di Johor, kata Netty.

"Tiga orang itu sekarang sudah berada di Kantor Konjen Indonesia," kata dia.

Atas permintaan Presiden, kata dia, tiga staf KKP berupacara memperingati Hari Kemerdekaan RI di kantor Konjen.

Mengenai kepulangan tiga staf KKP, ia mengatakan belum mengetahuinya.

Tiga petugas DKP dipulangkan ke Batam

Tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang ditahan pemerintah Malaysia sudah dideportasi kepolisian Malaysia. Setelah di Konsulat Jenderal Ri di Johor Baru, mereka kini dipulangkan menuju Batam.

"Saya dengar sudah menuju Batam, kira-kira pagi ini juga," kata Jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah ketika dihubungi Tempo, Selasa 17 Agustus 2010.

Menurut Faisazyah, proses pemeriksaan terhadap ketiga warga sipil Indonesia itu sudah selesai dilakukan oleh pihak Malaysia. Begitu juga dengan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tujuh nelayan Malaysia yang ditahan pihak Indonesia sudah selesai dilakukan oleh pohak kepolisian dan mereka juga rencananya akan dibebaskan. "Kalau pembebasan tujuh nelayan itu lebih kepada masalah kemanusiaan,"ujarnya.

Mengenai rencana investigasi terkait kasus pelanggaran batas wilayah ini, ia mengakui belum mendengar lebih lanjut. Sementara Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Istana Negara mengatakan pemerintah telah memperingatkan pemerintah malaysia untuk tak lagi melanggar perbatasan. "Telah terjadi pelanggaran perbatasan, kita minta hal ini tidak terulang lagi," katanya.

ANTARA News/Tempo Interaktif

Menhan Launching Pembangunan Kapal Perang Tempur PKR Pertama di Indonesia

(Foto: Tri Kurniawan/okezone)

17 Agustus 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro me-launching pembangunan kapal perang tempur jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) yang merupakan kapal perang tempur tpertama dan terbesar yang akan dibuat di Indonesia, Senin (16/8) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Pembuatan kapal perang PKR tersebut akan dikerjakan oleh PT. PAL selaku industri pertahanan dalam negeri bekerjasama dengan negara lain, selaku pemenang tender.

Launching pembangunan kapal perang PKR dengan tema “Persembahan Anak Bangsa Untuk Bumi Persada Indonesia” tersebut, ditandai dengan pembukaan secara simbolis Selubung Mock Up Kapal perang tempur PKR oleh Menhan. Hadir dalam acara tersebut Panglima TNI Djoko Santoso, Kasal Laksama TNI Agus Suhartono, Wamenhan Letjen TNI Sjafri Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan Mardya TNI Eris Haryyanto, S.IP, M.A. dan Dirut PT. PAL Harsusanto serta sejumlah pejabat di jajaran Kemhan, Mabes TNI dan Mabesal.

Selain itu, hadir pula pejabat perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Ristek, Kementerian BUMN, Bappenas dan Anggota Komisi I DPR RI serta perwakilan dari Damen di Indonesia.

Menhan dalam sambutannya mengatakan, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Kemhan dapat me-launching pembangunan kapal perang PKR yang merupakan kapal perang tempur terbesar dan pertama yang akan dibangun di Indonesia yaitu di PT. PAL.

Menurut Menhan, launching pembangunan kapal perang PKR ini sangat penting, mengingat hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pada pemerintahan Kabinet Indonesia ke II yaitu membangun industri pertahanan dalam negari. Makna dari pembangunan industri pertahanan dalam negeri adalah semaksimal dan sedapat mungkin agar Alutsista TNI dibangun di dalam negeri.

“Launching pembangunan kapal perang PKR ini menjadi moment yang sangat penting, karena setelah Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998, kemudian kita mencoba untuk membangun kembali industri pertahanan dalam negeri”, tambah Menhan.

Menhan mengatakan, pembangunan kapal perang PKR ini akan menjadi titik awal bangkitnya industri pertahanan dalam negeri khususnya industri kapal perang, dan selanjutnya diharapkan akan terus dapat membangun kapal sejenis ini berikutnya sehingga Indonesia di masa depan akan memiliki angkatan laut yang kuat.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan, disamping digunakan untuk tugas – tugas tempur, kapal perang PKR juga diperlukan untuk memberikan deterrent effect atau efek gentar terhadap siapapun yang akan mencoba mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.


Menhan menambahkan, kapal perang PKR ini juga dapat digunakan dalam peace keeping mission atau misi penjaga perdamaian. Dalam misi perdamaian, Indonesia tidak hanya mengirimkan pasukan dari TNI AD, tetapi juga telah mengirimkan kapal perang dalam suatu naval mission di Lebanon.

Pada waktu itu, dengan Sigma Kelas sudah cukup berhasil dan diakui oleh NATO bahwa kapal perang TNI AL telah memenuhi standar dari kapal - kapal perang NATO. Dengan kehadiran kapal perang PKR ini, menurut Menhan diharapkan nantinya akan menempatkan Indonesia pada kelas yang lebih tinggi dan terhormat dalam kancah di dunia Internasional.

Selain itu, dengan pembangunan kapal perang PKR yang akan dibuat PT. PAL, juga membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemhan dan TNI berkomitmen dalam mewujudkan kebijakan pertahanan yang pro kesejahteraan. Melalui pembangunan kapal perang PKR di PT.PAL, industri pertahanan pendukung dalam negeri lainnya akan tumbuh yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyerapan tenaga kerja.

Menhan mengatakan, walaupun dalam pembangunan kapal perang PKR pertama ini masih ada beberapa kekurangan yang harus terus diperbaiki, namun hal ini merupakan langkah perjalanan yang besar bagi industri pertahanan dalam negeri. “Walaupun di tempat lain pembangunan kapal perang PKR seperti ini sudah dilakukan, tetapi ini membuktikan bahwa suatu saat nanti Indonesia akan dapat tampil dan kuat di laut dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI”, tambah Menhan.

Mengakhiri sambutannya, Menhan menyampaikan rasa bangga dan terimakasih kepada semua pihak baik Panglima TNI, Kasal dan tim yang dipimpin oleh Sekjen Kemhan yang telah bekerja keras bertahun - tahun dalam mempersiapkan dan mewujudkan pembangunan kapal perang PKR. Bertepatan dengan ulang tahun Kemerdekaan RI ke 65, ini adalah wujud persembahan dari anak bangsa di sektor pertahanan, seluruh jajaran Kemhan dan TNI.

Sementara itu, Sekjen Kemhan Mardya TNI Eris Haryyanto, S.IP, M.A saat membacakan narasi pembangunan kapal perang PKR mengatakan, dalam mewujudkan cita –cita mulia dan sebagai dedikasi kepada bangsa Indonesia, Kemhan dengan segenap stake holder berupaya mewujudkan pembangunan kapal perang tempur jenis PKR yang terbesar yang akan dibangun di industri pertahanan dalam negeri. Hal ini juga sebagai apresiasi industri pertahanan dalam berkontribusi guna pemenuhan kebutuhan Alutsista.

Lebih lanjut Sekjen Kemhan menjelaskan, desain kapal PKR ini telah mempertimbangkan dalam pemenuhan tuntutan operasional yang meliputi perkembangan lingkungan strategis, konsep pembangunan trimatra TNI dan program kemandirian Alutsista melalui Transfer of Knolage (TOK) dan Transfer of Technology (TOT).

Sementara itu dalam rancang bangun telah ditetapkan kriteria antara lain mampu dioperasikan sampai dengan batas terluar zona ekonomi eksklusif, memiliki fire power handal dan mampu menimbulkan dampak penangkalan, memiliki teknologi Senkomlek terkini dan terintegrasi serta dapat diup-grade sesuai dengan perkembangan teknologi dan mampu melaksanakan tugas – tugas SAR.

Sekjen Kemhan menambahkan, sasaran yang ingin dicapai adalah diharapkan PT. PAL sebagai industri strategis pertahanan dapat secara mandiri mampu mendesain dan memproduksi kapal jenis PKR, fregat dan kapal atas air lainnya.

Sekjen Kemhan mengatakan, pembangunan kapal PKR ini merupakan persembahan anak bangsa kepada bumi persada Indonesia dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 65 Tahun 2010 yang diharapkan akan meningkatkan posisi tawar dan daya saing bangsa Indonesia.

Proses pembangunan kapal perang PKR

Pembangunan kapal perang PKR ini diawali dengan pengajuan pengadaan satu buah kapal perang jenis PKR oleh TNI AL kepada Kemhan dan selanjutnya diproses melalui mekanisme yang ada dalam pengadaan Alutsista TNI.

Pembuatan kapal perang tersebut dikerjakan oleh PT. PAL selaku industri pertahanan dalam negeri yang akan bekerjasama dengan negara lain, selaku pemenang tender sebagai bagian dari alih teknologi. Berdasarkan perhitungan PT. PAL yang berbasis di Surabaya untuk pembuatan kapal perang PKR yang pertama dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun.

Sebelumnya Kemhan juga telah menentukan negara Belanda dari tiga negara Eropa lainnya yang diusulkan menjadi rekan kerja, yakni Belanda, Italia dan Rusia. Di dalam ketetapan program pembangunan kapal perang jenis PKR tersebut, pihak Kemhan dan TNI AL telah mempersyaratkan kepada pemenang tender, dalam hal pembangunan kapal perang PKR pertama dilaksanakan sepenuhnya di PT. PAL dengan maximizing local content (porsi PT.PAL). Hak patent dari desain kapal perang PKR yang dipersenjatai dengan berbagai jenis Rudal menjadi milik bersama Kemhan dan pemenang tender.

Selain itu, Kemhan dan PT. PAL memiliki hak untuk menjual kapal yg sama ke negara ASEAN dan Asia, serta bila pemenang dari tender pembangun kapal perang PKR menjual kapal yg sama, PT. PAL mempunyai hak untuk men-supply engine room section dan accommodation section dalam rangka ‘ co-production ‘.

Beberapa hal lainnya yang mendukung program pembuatan kapal perang PKR tersebut, yakni kapal perang jenis PKR dibangun di divisi kapal perang, dimana manajemen & organisasi proyek yang meliputi engineering, procurement, construction dan finance dikelola secara terpisah dari kegiatan korporasi PT.PAL.

Proses pembangunan kapal perang PKR ini juga didasari oleh adanya suatu komitmen penuh dari pihak manajemen, karyawan PT. PAL serta para stake holder. Disamping itu diperlukan juga suatu komitmen investasi secara jelas dari partner untuk peningkatan kapasitas & fasilitas produksi divisi kapal perang.

Seleksi khusus dari setiap sumber daya manusia sebagai pelaksana yang terlibatpun di dalam proyek pembangunan kapal perang PKR tersebut juga harus sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Spesikasi kapal perang PKR

Kapal perang jenis PKR yang akan dibuat di Indonesia oleh PT. PAL dirancang dapat digunakan dalam beberapa misi operasi antara lain peperangan elektronika, peperangan anti udara, peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan dan bantuan tembakan kapal. Di samping itu kapal perang PKR tersebut dilengkapi dengan Rudal SAM, SSM dan Rudal anti kapal selam.

Spesifikasi dari kapal perang PKR tersebut antara lain memiliki panjang keseluruhan ± 105 meter, lebar ± 14 meter, kedalaman ± 8,8 meter, kecepatan (max / cruiser / ekon) ± 30/18/14 kn dengan kekuatan mesin utama ± 4 x 9.240 hp.

Kapal tersebut dilengkapi dengan perlengkapan radar untuk mendeteksi kapal selam dan pesawat udara, perlengkapan persenjataan diantaranya meriam kaliber 76 sampai 100 mm dan kaliber 20 sampai 30 mm, peluncur rudal ke udara dan senjata torpedo serta perlengkapan pendukung lainnya. Kapal ini juga dilengkapi dengan fasilitas helipad di deck kapal.

DMC