Simulasi Pembebasan Warnai Peringatan Proklamasi di Kisar

Gubernur Karel Albert Ralahalu menancapkan sang Merah Putih pada perayaan HUT RI. (Foto: Efrimal Bahri)

17 Agustus 2010, Pulau Kisar -- Simulasi pembebasan pulau terluar oleh pasukan Batalyon marinir Pertahanan pangkalan (Yonmarhanlan) IX Lantamal Kupang Nusa Tenggara Timur mewarnai peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke-65 tingkat provinsi Maluku, di Pulau Kisar, Maluku Barat Daya, Selasa.

Wartawan ANTARA yang meliput langsung di lokasi upacara melaporkan, peringatan detik-detik proklamasi di salah satu dari delapan pulau terluar di Maluku itu dipimpin Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan dihadiri Wakil Menteri Perindustrian, Aleks Retraubun, Dirjen Pengembangan Sumber Daya laut Kementrian Kelautan dan Perikanan, Adji Sularso, Pangdam XVI/Pattimura, Majen TNI. Syarifudin Hatta, Kapolda Maluku Brigjen Pol Totoy Herawan Indra.

Hadir pula Penjabat Bupati MBD Angky Renjaan serta anggota DPRD Maluku dan Maluku Barat Daya, juga tokoh agama termasuk Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Jhon Ruhulesin, Uskup Diosis Amboina Mgr. P.C. Mandagi, dan Sekretaris MUI Maluku Ibnu Alwan.

Selain itu, pengurus dan anggota OKP lintas agama, KNPI, dan ribuan warga pulau Kisar. Semua mengikuti dengan seksama jalannya upacara detik-detik Proklamasi tersebut, yang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Maluku Barat Daya, sejak kabupaten ini dimekarkan dari Maluku Tengara Barat (MTB) pada 18 september 2008.

Aksi pembebasan

Dalam peringatan HUT Proklamasi tersebut diskenariokan bahwa Pulau Kisar sebagai pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste diserang kelompok musuh yang ingin mengusai wilayah itu dan melepaskannya dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasukan elit TNI-AL itu pun kemudian diterjunkan untuk menumpas musuh dan merebut kembali pulau tersebut, melalui jalur laut dan mendarat di lapangan pantai Uhun, Desa Purpura, Pulau Kisar.

Pengiriman pasukan elit itu dipandang perlu dilakukan karena saat bersamaan Gubernur Maluku bersama sejumlah pejabat TNI/Polri dan tokoh agama sedang berada di daerah itu untuk menghadiri peringatan detik-detik Proklamasi, juga terancam keselamatannya.

Dengan menggunakan sejumlah peralatan tempur pasukkan elit itu mendarat di pesisir pulau Kisar, tetapi mereka dihadang tembakan beruntun musuh yang bersembunyi di perbukitan batu sepanjang bibir pantai Pulau Kisar.

Aksi kontak tembak pun tidak dapat dielakkan dan korban jiwa pun berjatuhan, serta dengan semangat juang yang tinggi musuh dapat dilumpuhkan dan Bendera Merah-Putih dapat direbut kembali.

Bendera tersebut kemudian diserahkan oleh pasukan Yonmarhanlan kepada Gubernur Karel Albert Ralahalu untuk di tancapkan diatas pulau itu, sebagai bentuk kekuasaan negara atas wilayah itu.

Dengan diaksikan ribuan warga Gubernur Ralahalu didampingi Kapolda Herawan Indra, Pangdam Syafruddin Hatta serta tiokoh agama dan pemuka masyarakat dan pemuda, menancap bendera merah putih di pesisir pantai itu dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti pulau pulau terluar.

Acara detik-detik proklamasi brlangsung meriah dan diisi pelepasan ribuan balon merah-putih oleh pasukan berkuda yang umumnya merupakan masyarakat setempat.

Sedangkan pengibaran duplikat bendera Merah Putih dilakukan siswa-siswi SMU Negeri I Pulau Pulau Terselatan dan yang dipercayakan pembawa duplikat bendera untuk dikibarkan yakni Cindy Lokarleky.

Komitmen NKRI

Gubernur Ralahalu dalam kesempatan itu, menegaskan, ditunjuknya Pulau Kisar sebagai lokasi peringatan HUT Proklamasi tahun 2010, sebagai bentuk komitmen pemerintah dan masyarakat di Maluku termasuk di Pulau Kisar sebagai poulau terluar untuk tetap berada dalam bingkai NKRI.

“Ini wujud komitmen bersama untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI termasuk di wilayah perbatasan dengan Australia dan Timor Leste ini,” katanya.

Simulasi yang dilakukan pun menurutnya, sebagai bentuk kesiapan aparat keamanan untuk mengantisipasi berbagai gangguan yang datang dan akan berdampak memisahkan wilayah NKRI.

Menurut Ralahalu, penetapan Kisar sebagai lokasi peringatan HUT Kemerdekaan ke-65 di sela-sela peringatan detik-detik Proklamasi tingkat provinsi Maluku juga menandai berakhirnya kegiatan pelayaran bertaraf internasional Sail Banda, selain bentuk perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap keberadaan masyarakat di wilayah terluar.

“Pemerintah pusat dan provinsi Maluku serius memperhatikan masa depan dan kesejahteraan anak bangsa di wilayah pulau-pulau terluar dalam bingkai NKRI,” kata Ralahalu.

ANTARA Maluku

Alutsista Kodam I/BB Memprihatinkan

Rudal Starstreak akan ditempatkan di Kodam IM dan Kodam II/Sriwijaya (Foto: army-technology)

13 Agustus 2010, Medan -- Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Leonardus JP Siegers mengaku alat utama sistem senjata (Alutista) TNI di wilayah Kodam I/BB tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki daerah lainnya di Indonesia. Hal itu sangat memprihatinkan, terlebih menghadapi gangguan kestabilan dan keamanan.

"Kondisi Alutista di wilayah Sumut sama dengan daerah lainnya. Kalau Rudal kita sudah punya yang baru seperti Jakarta dan Bontang dari Grom, Polandia. Dumai dan Aceh nanti dari Startreak yang dipakai Perancis, Inggris, dan Belanda," kata Mayjen TNI Leo Siegers menjawab analisa usai Sertijab Danrem 023/KS di Sibolga, Selasa (10/8) petang.

Menurutnya, Alutista TNI ke depan akan semakin membaik, karena musuh dalam melakukan penyerangan tidak akan berjalan kaki, namun sudah langsung melalui pesawat. Maka itu, dalam mendukung pertahanan NKRI, Indonesia telah menciptakan program yang dinamakan MEF (Minimum Essential Force).

"Program ini akan dibagi merata ke semua wilayah di Indonesia, dan nanti semua daerah akan mendapatkan itu. Namun sekarang ini masih skala prioritas selama rencana strategi (Rensra) I dari tahun 2011 2015 dan Rensra II mulai tahun 20152020," ujar Mayjen TNI Leo Siegers.

Meski demikian, Pangdam I/BB meyakini kestabilan dan keamanan NKRI akan amanaman saja, karena Indonesia menganut politik damai, sehingga tidak akan ada musuh yang mau melakukan invasi secara spontan.

Di kesempatan itu, Pangdam I/BB juga berpesan dengan empat harapan kepada TNI, Pertama, seluruh prajurit harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan etika dalam setiap pelaksanaan tugas. Kedua, mampu meningkatkan kualitas diri sehingga memiliki kemampuan profesi yang handal, sehingga mampu melaksanakan berbagai penugasan. Ketiga, para prajurit harus terus berkomunikasi dan bersilaturrahmi bersama dengan seluruh komponen masyarakat dan jangan menodai Kemanunggalan TNI, Polri, dan Masyarakat agar situasi tetap kondusif. Terakhir, prajurit harus memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI dimanapun berada dan bertugas.

"Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 30/2004 tentang TNI, tugas TNI selain melaksanakan operasi militer untuk perang, juga melaksanakan operasi militer selain perang yaitu melaksankan tugas penanggulangan bencana alam dan kesiapan bakti sosial lainnya," tegas Pangdam I/BB.

Dalam lawatannya ke Sibolga, Mayjen TNI Leo Siegers mengungkapkan rasa takjub dan kagum terhadap keindahan alam bahari Pantai Barat Sumatera Utara yang sangat potensial. Dirinya berencana, meluangkan waktunya untuk menikmati keindahan alam bahari dan pulau-pulau kecil dan terluar di Pantai Barat Sumut tadi.

Kodam I/BB

Koarmatim Peringati HUT Kemerdekaan RI Ke 65

17 Agustus 2010, Surabaya -- Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) menggelar upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke 65 di Dermaga Koarmatim Ujung Surabaya, Selasa (17/8), bertindak selaku Inspektur Upacara Kepala Staf Koarmatim Laksamana Pertama TNI Arief Rudianto, SE.

Upacara yang diikuti oleh seluruh prajurit Koarmatim mulai pangkat perwira, bintara, tamtama dan Pegawai Negeri Sipili (PNS) di jajaran Koarmatim itu, dihadiri Komandan Satuan, para Kasatker dan Komandan Unsur Koarmatim. Dalam amanat Kepala Staf Laksamana TNI Agus Suhartono, SE yang dibacakan oleh Irup mengatakan, bulan Agustus bagi bangsa Indonesia merupakan bulan yang paling bersejarah, dimana rangkaian panjang perjuangan dan pengorbanan segenap komponen bangsa, mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan diproklamirkannya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan yang sarat dengan spirit nasionalisme, patriotisme dan heroisme tersebut, lanjut Kasal, dipenuhi dedikasi dan semangat militansi yang kemudian melahirkan jiwa, semangat serta nilai-nilai juang 1945, dan menjadi landasan perjuangan bagi generasi penerus.

”Oleh sebab itu, tidak ada komitmen yang lebih kuat dan karya yang lebih mulia bagi kita sekalian, kecuali mewarisi, melanjutkan dan mengamalkan tradisi serta nilai-nilai kejuangan para pahlawan pendahulu kita, dengan terus berjuang dan bekerja keras dalam mengisi kemerdekaan yang telah diraih ini,”kata Kasal. Dikatakan Kasal, bahwa dalam waktu dekat untuk kedua kalinya TNI AL akan kembal memberangkatkan satu unsur KRI, yang akan melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian di wilayah Timur Tengah.

Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mendoakan, agar tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan aman, baik dan lancar, serta mencapai sukses yang dapat mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Hal lain yang juga pernah dilaksanakan oleh TNI AL adalah menjadi salah satu inisiator kegiatan Sail Banda 2010, yang juga dilaksanakan dalam rangka menyambut peringatan ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

”Rangkaian kegiatan ini seirama dengan kegiatan Sail Bunaken yang dilaksanakan tahun lalu, menjadi momentum kebangkitan pengelolaan sumber daya laut yang kita miliki, selain memberikan kesadaran akan sejarah bangsa kita, juga memberi semangat pada generasi muda bangsa untuk mencintai alam bahari dan mendayagunakan kekayaan yang ada di dalamnya. Menurut Kasal, bahwa momentum berharga tersebut, perlu untuk terus dijaga dan ditingkatkan karena sekaligus merupakan implementasi dari cita-cita bangsa Indonesia dalam mengemban misi yang sangat terhormat dan prestisius, dimana TNI AL telah berupaya untuk turut menempatkan diri dalam kancah perjuangan bangsa mengisi kemerdekaan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

Dispenarmatim

Dubes Malaysia: Penangkapan 3 KKP Kecil

17 Agustus 2010, Jakarta -- Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Syed Munshe Afdzaruddin menegaskan, insiden penangkapan tiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Polisi Diraja Malaysia, adalah persoalan kecil. Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia, diyakininya, tetap bersahabat erat.
Ini isu kecil. Di tepian saja. Kita di atas rapat.

"Ini isu kecil. Di tepian saja. Kita di atas rapat (dekat). Hubungan ekonomi, sosial, politik, akrab," ujar Dato Afdzaruddin kepada para wartawan, Selasa (17/8/2010) di Istana Merdeka, Jakarta.

Dato Afdzaruddin membantah adanya proses barter tiga pegawai KKP dengan tujuh nelayan Malaysia yang ditahan KKP karena kedapatan mencuri ikan di perairan ini. "Ini musyawarah," katanya singkat.

Seperti diberitkan, tiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ditangkap dan ditahan Polisi Diraja Malaysia di Johor, pekan lalu.

Ironisnya, mereka digelandang ketika tengah menggiring lima kapal nelayan Malaysia yang masuk ke perairan Indonesia untuk mencuri ikan. Padahal, petugas Indonesia tersebut beridentitas resmi dan tengah melakukan tugas negara.

KOMPAS.com

Sistem Pertahanan Kawasan Perbatasan Dinilai Lemah

17 Agustus 2010, Batam -- Pasca terjadinya insiden penembakan ke udara dan penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) oleh Marine Police Malaysia (MPM) di Perairan Tanjung Berakit Utara Pulau Bintan, Kepri yang terjadi beberapa waktu lalu, dinilai beberapa masyarakat Kepri sangat memprihatinkan.

Terlebih lagi kondisi pengamanan dan pertahanan di daerah perbatasan tiga negara tersebut sangat minim atau lemah. "Saya melihat peritiwa ini sudah tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat Kepri saja, namun juga sudah menjadi isu nasional. Apalagi aksi pencurian ikan (illegal fishing) di wilayah Batam, Kepri sangat sering terjadi, meski beberapa kali tertangkap oleh instansi pengaman di negeri ini," jelas M Yunus Muda, anggota DPRD Batam yang juga Sekretaris Fraksi Golkar, Senin (16/8/2010).

Secara umum, katanya, kondisi perairan Kepri itu sangatlah luas dan letaknya sangatlah berdekatan dengan kedua negara seperti Singapura dan Malaysia. Apa yang terjadi dalam insiden antara petugas DKP dengan MPM merupakan masih sangat lemahnya sistim pertahanan di daerah perbatasan, khususnya Kepri. Sehingga secara leluasa MPM bisa masuk dan langsung melakukan kekerasan terhadap petugas DKP Kepri yang jelas-jelas telah melaksanakan tugasnya melakukan pengamanan tujuh nelayan asal Malaysia yang tengah melakukan illegal fishing di perairan berakit, Bintan.

"Selain itu, saya melihat kondisi peralatan pengaman (Alutsista) kita sangat kurang, sehingga dengan sangat leluasa mereka masuk dan melakukan intervensi terhadap petugas kita yang jelas-jelas masih berada di teritorial wilayah Indonesia," jelasnya.

Uba Singgalingging dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Bersama Rakyat (LSM Gebrak), mengatakan, apa yang terjadi antara petugas DKP Kepri dengan MPM merupakan suatu bentuk arogansi dari Pemerintah Malaysia melalui MPM terhadap Pemerintah Indonesia. "Dan ini kelihatan sekali, kalau kekuatan kawasan perbatasan di Indonesia sangat lemah sekali," jelas Uba.

Selain itu ,Uba juga mengatakan bahwa sistim diplomasi politik yang dilakukan Pemerintah Indonesia juga lemah sehingga hal ini membuat mereka terkesan sangat berani dan menunjukan arogansi dan kesewenang-wenangan di wilayah teritorial Indonesia. "Kita harus benar-benar all out mendoroang pemerintah pusat memperjuangkan pengamanan dan keamanan warga Indonesia," kata Uba.

Tribun News

Protesnya Cuma Lisan, Diplomatiknya Ragu?

Nelayan Malaysia yang ditahan, karena mencuri ikan diperairan Indonesia, kemudian dilepas setelah dibarter dengan 3 petugas DKP yang disandera oleh kepolisian Malaysia. (Foto: Tribunnews)

17 Agustus 2010, Jakarta -- Untuk kesekian kalinya Indonesia menyampaikan protes atas sikap arogan Malaysia, yang menahan tiga aparat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Meski hanya sebatas statement tak resmi. Padahal, yang ditangkap Malaysia adalah aparat negara, yang sedang bertugas menjalankan amanah negara pula. Sementara, polisi Indonsia menangkap maling Malaysia, yang sedang bertindak kriminal. Maling ikan di laut. Indonesia.Tetapi mengapa Indonesia seperti tidak berdaya? Apakah ini bukan upaya menginjak-injak kedaulatan? Mengapa Indonesia begitu ragu?

Sejuta pertanyaan itu sekarang harus diredam., pada peringatan 65 tahun Indonesia merdeka ini, Pejabat dan aparat sibuk berseremonial, seolah ingin mempertontonkan nasionalisme. Tetapi bagaimana kita menyikapi penangkapan tiga aparat DKP oleh polisi Malaysia? Bagaimana kita menyikapi simbol negara diinjak-injak oleh negara tetangga? Banyak ormas yang menghujat ketika ada LSM atau mahasiswa menginjak-injak foto pejabat , yang juga selalu diidentikkan sebagai simbol negara. Ironisnya, tak satupun ormas yang berteriak ketika aparat DKP yang sedang bertugas menjalankan perintah negara ditangkap polisi negara tetangga.

Para nelayan Malaysia sudah mengakui, mereka tidak tahu kalau sudah memasuki wilayah perairan Indonesia. Karena mereka tidak membawa peralatan GPS. Pertanyaannya, mengapa mereka tidak membawa peralatan GPS itu? Padahal, itu merupakan bagian dari peralatan vital mereka. Bisa jadi ini bagian dari modus mereka. Bisa jadi mereka menyadari, betapa lemahnya ( toleran ?) aparat Indonesia sehingga mereka menganggap semuanya bisa diatur. Tetapi apa jadinya, kalau aparat negara kemudian harus dibarter dengan maling?

Menteri luar negera Marty Natalegawa tidak berbeda jauh dengan menteri luar negeri sebelumnya. Selalu bersikap lembut jika harus berhadapan dengan Malaysia. Ada apa? Alasannya, mereka selalu mengatakan perbatasan itu masih diperdebatkan. Tetapi mengapa, di perbatasan yang belum jelas kok Malaysia bisa menangkap aparat negara, sedangkan kita hanya bisa menangkap malingnya? "Nota protes tidak bisa hanya menyampaikan bahwa kita tidak suka. Kita harus jelaskan bahwa pada tanggal sekian telah terjadi insiden, di koordinat sekian. Karena itu selama-lamanya akan dijadikan referensi bagi Indonesia dalam perundingan dengan Malaysia di masa mendatang," kata Marty.

Meski demikian, kata Menlu, Indonesia telah menyampaikan keprihatinan dan protes secara langsung. "Sudah saya sampaikan secara langsung tanpa menunggu nota. Nota diplomatik tetap akan dikirim, tapi belum disampaikan," ujar dia.

Kasus penahanan tiga aparat DKP adalah buntut dari belum selesainya perundingan perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia. Marty mengatakan, Indonesia siap merundingkan kembali soal batas laut itu. Namun, Malaysia belum siap. Malaysia berdalih akan menyelesaikan lebih dulu perundingan perbatasan dengan Singapura. "Faktanya, antara Indonesia dan Malaysia belum ada persetujuan tentang batas laut di wilayah terkait. Ada versi Malaysia dan Indonesia," katanya.

Sebagaimana diberitakan, penangkapan tiga petugas DKP Kepulauan Riau (Kepri) yang sedang berpatroli di perbatasan laut oleh Pasukan Gerak Marin atau Marine Police Malaysia (MPM) berbuntut. Kemenlu serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia melakukan protes keras kepada pemerintah Malaysia.

Indonesia menilai penangkapan itu tidak relevan. Sebab, para petugas DKP itu ditodong senjata dan disandera oleh patroli kesatuan di bawah Polis Diraja Malaysia (PDRM) tersebut saat mengamankan tujuh nelayan Malaysia yang mencuri ikan dan menerobos batas laut Indonesia.

JPPN.com

Lockheed Martin Conducts First Flight of F-35 Electro-Optical Targeting System on Cooperative Avionics Test Bed

F-35 Lightning II Electro-optical Targeting System (EOTS). (Foto: Lockheed Martin)

16 August 2010, ORLANDO, FL, -- Lockheed Martin [NYSE: LMT] has successfully conducted the first flight of the F-35 Electro-Optical Targeting System (EOTS) on the Cooperative Avionics Test Bed (CATBird) platform. EOTS maturation on the CATBird is the final step prior to integration on the BF-4, the first mission systems-equipped F-35 test aircraft.

“The CATBird’s dynamic flight environment provides the first opportunity to test and evaluate how EOTS integrates into the F-35’s fused sensor architecture,” said Rich Hinkle, program director of F-35 EOTS at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “After three years of rigorous testing on the Sabreliner aircraft, EOTS is more than ready for CATBird integration and we’re excited to reach this important milestone.”

The CATBird, a modified 737 aircraft, contains an actual F-35 cockpit and test stations to perform real-time analysis as mission systems are evaluated. The CATBird also provides the capability to fuse sensor information, which mimics how the F-35’s fused sensor architecture will offer pilots higher quality, shared sensor information compared with legacy platforms’ federated sensor architectures. During the current Block 1.0 software system test, EOTS operated in an integrated mode and collected aircraft navigation data for sensor alignment.

The low drag, stealthy F-35 EOTS builds upon the success of Lockheed Martin’s Sniper® Advanced Targeting Pod to provide high-resolution imagery, automatic target tracking, infrared-search-and-track, laser designation and range finding, as well as laser spot tracking – all at greatly increased standoff ranges. Modular components allow the F-35 EOTS to be maintained on the flight line for true two-level maintenance.

Headquartered in Bethesda, Md., Lockheed Martin is a global security company that employs about 136,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services. The Corporation’s 2009 sales from continuing operations were $44.5 billion.

Lockheed Martin

Barter, Tujuh Nelayan Malaysia Dikembalikan, Tiga Petugas DKP Dipulangkan

Menteri Kelautan dan Perikanan Ir H Fadel Muhammad (kiri) di dampingi Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Aji Sularso (kanan) saat konferensi pers di Hotel JW Marriot,Jakarta, Minggu, (15/8). Pertemuaan tersebut membahas upaya pembebasan 3 petugas Pengawas Perikanan dan Kelautan oleh polisi Diraja Malaysia pada Jumat (13/8). (Foto: ANTARA/Maulana Surya Tri Utama/pd/10)

17 Agustus 2010, Batam -- Tujuh nelayan Malaysia yang ditahan Kementerian Kelautan dan Perikanan karena kedapatan mencuri perikanan di Perairan Indonesia dikembalikan, Selasa.

"Tujuh nelayan itu sudah dikembalikan pagi ini," kata mediator Konsulat Jenderal RI untuk Malaysia Netty Herawati usai mengantar tujuh nelayan di Terminal Feri Internasional Batam Centre, Selasa.

Tujuh nelayan itu berangkat ke Malaysia menggunakan Kapal Pintas Samudera Tiga, berangkat dari Batam pukul 8.30 WIB, menuju Pelabuhan Situlang Laut, Johor Bahru.

Netty mengatakan, tujuh nelayan Malaysia itu dijemput Wakil Duta Besar Malaysia untuk Singapura Ahmad Faisal bin Muhammad.

Selain staf Kedutaan Malaysia, tujuh nelayan itu juga diantar staf konsulat jenderal RI Johor Bahru Dewan Priyo Kusumo.

Mengenai kondisi empat nelayan itu, ia mengatakan, dalam keadaan sehat, sedangkan tiga orang staf Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sempat ditahan Polisi Diraja Malaysia, kini sudah dikembalikan ke Konsulat Jenderal RI di Johor, kata Netty.

"Tiga orang itu sekarang sudah berada di Kantor Konjen Indonesia," kata dia.

Atas permintaan Presiden, kata dia, tiga staf KKP berupacara memperingati Hari Kemerdekaan RI di kantor Konjen.

Mengenai kepulangan tiga staf KKP, ia mengatakan belum mengetahuinya.

Tiga petugas DKP dipulangkan ke Batam

Tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang ditahan pemerintah Malaysia sudah dideportasi kepolisian Malaysia. Setelah di Konsulat Jenderal Ri di Johor Baru, mereka kini dipulangkan menuju Batam.

"Saya dengar sudah menuju Batam, kira-kira pagi ini juga," kata Jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah ketika dihubungi Tempo, Selasa 17 Agustus 2010.

Menurut Faisazyah, proses pemeriksaan terhadap ketiga warga sipil Indonesia itu sudah selesai dilakukan oleh pihak Malaysia. Begitu juga dengan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tujuh nelayan Malaysia yang ditahan pihak Indonesia sudah selesai dilakukan oleh pohak kepolisian dan mereka juga rencananya akan dibebaskan. "Kalau pembebasan tujuh nelayan itu lebih kepada masalah kemanusiaan,"ujarnya.

Mengenai rencana investigasi terkait kasus pelanggaran batas wilayah ini, ia mengakui belum mendengar lebih lanjut. Sementara Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Istana Negara mengatakan pemerintah telah memperingatkan pemerintah malaysia untuk tak lagi melanggar perbatasan. "Telah terjadi pelanggaran perbatasan, kita minta hal ini tidak terulang lagi," katanya.

ANTARA News/Tempo Interaktif

Menhan Launching Pembangunan Kapal Perang Tempur PKR Pertama di Indonesia

(Foto: Tri Kurniawan/okezone)

17 Agustus 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro me-launching pembangunan kapal perang tempur jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) yang merupakan kapal perang tempur tpertama dan terbesar yang akan dibuat di Indonesia, Senin (16/8) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Pembuatan kapal perang PKR tersebut akan dikerjakan oleh PT. PAL selaku industri pertahanan dalam negeri bekerjasama dengan negara lain, selaku pemenang tender.

Launching pembangunan kapal perang PKR dengan tema “Persembahan Anak Bangsa Untuk Bumi Persada Indonesia” tersebut, ditandai dengan pembukaan secara simbolis Selubung Mock Up Kapal perang tempur PKR oleh Menhan. Hadir dalam acara tersebut Panglima TNI Djoko Santoso, Kasal Laksama TNI Agus Suhartono, Wamenhan Letjen TNI Sjafri Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan Mardya TNI Eris Haryyanto, S.IP, M.A. dan Dirut PT. PAL Harsusanto serta sejumlah pejabat di jajaran Kemhan, Mabes TNI dan Mabesal.

Selain itu, hadir pula pejabat perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Ristek, Kementerian BUMN, Bappenas dan Anggota Komisi I DPR RI serta perwakilan dari Damen di Indonesia.

Menhan dalam sambutannya mengatakan, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Kemhan dapat me-launching pembangunan kapal perang PKR yang merupakan kapal perang tempur terbesar dan pertama yang akan dibangun di Indonesia yaitu di PT. PAL.

Menurut Menhan, launching pembangunan kapal perang PKR ini sangat penting, mengingat hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pada pemerintahan Kabinet Indonesia ke II yaitu membangun industri pertahanan dalam negari. Makna dari pembangunan industri pertahanan dalam negeri adalah semaksimal dan sedapat mungkin agar Alutsista TNI dibangun di dalam negeri.

“Launching pembangunan kapal perang PKR ini menjadi moment yang sangat penting, karena setelah Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998, kemudian kita mencoba untuk membangun kembali industri pertahanan dalam negeri”, tambah Menhan.

Menhan mengatakan, pembangunan kapal perang PKR ini akan menjadi titik awal bangkitnya industri pertahanan dalam negeri khususnya industri kapal perang, dan selanjutnya diharapkan akan terus dapat membangun kapal sejenis ini berikutnya sehingga Indonesia di masa depan akan memiliki angkatan laut yang kuat.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan, disamping digunakan untuk tugas – tugas tempur, kapal perang PKR juga diperlukan untuk memberikan deterrent effect atau efek gentar terhadap siapapun yang akan mencoba mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.


Menhan menambahkan, kapal perang PKR ini juga dapat digunakan dalam peace keeping mission atau misi penjaga perdamaian. Dalam misi perdamaian, Indonesia tidak hanya mengirimkan pasukan dari TNI AD, tetapi juga telah mengirimkan kapal perang dalam suatu naval mission di Lebanon.

Pada waktu itu, dengan Sigma Kelas sudah cukup berhasil dan diakui oleh NATO bahwa kapal perang TNI AL telah memenuhi standar dari kapal - kapal perang NATO. Dengan kehadiran kapal perang PKR ini, menurut Menhan diharapkan nantinya akan menempatkan Indonesia pada kelas yang lebih tinggi dan terhormat dalam kancah di dunia Internasional.

Selain itu, dengan pembangunan kapal perang PKR yang akan dibuat PT. PAL, juga membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemhan dan TNI berkomitmen dalam mewujudkan kebijakan pertahanan yang pro kesejahteraan. Melalui pembangunan kapal perang PKR di PT.PAL, industri pertahanan pendukung dalam negeri lainnya akan tumbuh yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyerapan tenaga kerja.

Menhan mengatakan, walaupun dalam pembangunan kapal perang PKR pertama ini masih ada beberapa kekurangan yang harus terus diperbaiki, namun hal ini merupakan langkah perjalanan yang besar bagi industri pertahanan dalam negeri. “Walaupun di tempat lain pembangunan kapal perang PKR seperti ini sudah dilakukan, tetapi ini membuktikan bahwa suatu saat nanti Indonesia akan dapat tampil dan kuat di laut dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI”, tambah Menhan.

Mengakhiri sambutannya, Menhan menyampaikan rasa bangga dan terimakasih kepada semua pihak baik Panglima TNI, Kasal dan tim yang dipimpin oleh Sekjen Kemhan yang telah bekerja keras bertahun - tahun dalam mempersiapkan dan mewujudkan pembangunan kapal perang PKR. Bertepatan dengan ulang tahun Kemerdekaan RI ke 65, ini adalah wujud persembahan dari anak bangsa di sektor pertahanan, seluruh jajaran Kemhan dan TNI.

Sementara itu, Sekjen Kemhan Mardya TNI Eris Haryyanto, S.IP, M.A saat membacakan narasi pembangunan kapal perang PKR mengatakan, dalam mewujudkan cita –cita mulia dan sebagai dedikasi kepada bangsa Indonesia, Kemhan dengan segenap stake holder berupaya mewujudkan pembangunan kapal perang tempur jenis PKR yang terbesar yang akan dibangun di industri pertahanan dalam negeri. Hal ini juga sebagai apresiasi industri pertahanan dalam berkontribusi guna pemenuhan kebutuhan Alutsista.

Lebih lanjut Sekjen Kemhan menjelaskan, desain kapal PKR ini telah mempertimbangkan dalam pemenuhan tuntutan operasional yang meliputi perkembangan lingkungan strategis, konsep pembangunan trimatra TNI dan program kemandirian Alutsista melalui Transfer of Knolage (TOK) dan Transfer of Technology (TOT).

Sementara itu dalam rancang bangun telah ditetapkan kriteria antara lain mampu dioperasikan sampai dengan batas terluar zona ekonomi eksklusif, memiliki fire power handal dan mampu menimbulkan dampak penangkalan, memiliki teknologi Senkomlek terkini dan terintegrasi serta dapat diup-grade sesuai dengan perkembangan teknologi dan mampu melaksanakan tugas – tugas SAR.

Sekjen Kemhan menambahkan, sasaran yang ingin dicapai adalah diharapkan PT. PAL sebagai industri strategis pertahanan dapat secara mandiri mampu mendesain dan memproduksi kapal jenis PKR, fregat dan kapal atas air lainnya.

Sekjen Kemhan mengatakan, pembangunan kapal PKR ini merupakan persembahan anak bangsa kepada bumi persada Indonesia dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 65 Tahun 2010 yang diharapkan akan meningkatkan posisi tawar dan daya saing bangsa Indonesia.

Proses pembangunan kapal perang PKR

Pembangunan kapal perang PKR ini diawali dengan pengajuan pengadaan satu buah kapal perang jenis PKR oleh TNI AL kepada Kemhan dan selanjutnya diproses melalui mekanisme yang ada dalam pengadaan Alutsista TNI.

Pembuatan kapal perang tersebut dikerjakan oleh PT. PAL selaku industri pertahanan dalam negeri yang akan bekerjasama dengan negara lain, selaku pemenang tender sebagai bagian dari alih teknologi. Berdasarkan perhitungan PT. PAL yang berbasis di Surabaya untuk pembuatan kapal perang PKR yang pertama dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun.

Sebelumnya Kemhan juga telah menentukan negara Belanda dari tiga negara Eropa lainnya yang diusulkan menjadi rekan kerja, yakni Belanda, Italia dan Rusia. Di dalam ketetapan program pembangunan kapal perang jenis PKR tersebut, pihak Kemhan dan TNI AL telah mempersyaratkan kepada pemenang tender, dalam hal pembangunan kapal perang PKR pertama dilaksanakan sepenuhnya di PT. PAL dengan maximizing local content (porsi PT.PAL). Hak patent dari desain kapal perang PKR yang dipersenjatai dengan berbagai jenis Rudal menjadi milik bersama Kemhan dan pemenang tender.

Selain itu, Kemhan dan PT. PAL memiliki hak untuk menjual kapal yg sama ke negara ASEAN dan Asia, serta bila pemenang dari tender pembangun kapal perang PKR menjual kapal yg sama, PT. PAL mempunyai hak untuk men-supply engine room section dan accommodation section dalam rangka ‘ co-production ‘.

Beberapa hal lainnya yang mendukung program pembuatan kapal perang PKR tersebut, yakni kapal perang jenis PKR dibangun di divisi kapal perang, dimana manajemen & organisasi proyek yang meliputi engineering, procurement, construction dan finance dikelola secara terpisah dari kegiatan korporasi PT.PAL.

Proses pembangunan kapal perang PKR ini juga didasari oleh adanya suatu komitmen penuh dari pihak manajemen, karyawan PT. PAL serta para stake holder. Disamping itu diperlukan juga suatu komitmen investasi secara jelas dari partner untuk peningkatan kapasitas & fasilitas produksi divisi kapal perang.

Seleksi khusus dari setiap sumber daya manusia sebagai pelaksana yang terlibatpun di dalam proyek pembangunan kapal perang PKR tersebut juga harus sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Spesikasi kapal perang PKR

Kapal perang jenis PKR yang akan dibuat di Indonesia oleh PT. PAL dirancang dapat digunakan dalam beberapa misi operasi antara lain peperangan elektronika, peperangan anti udara, peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan dan bantuan tembakan kapal. Di samping itu kapal perang PKR tersebut dilengkapi dengan Rudal SAM, SSM dan Rudal anti kapal selam.

Spesifikasi dari kapal perang PKR tersebut antara lain memiliki panjang keseluruhan ± 105 meter, lebar ± 14 meter, kedalaman ± 8,8 meter, kecepatan (max / cruiser / ekon) ± 30/18/14 kn dengan kekuatan mesin utama ± 4 x 9.240 hp.

Kapal tersebut dilengkapi dengan perlengkapan radar untuk mendeteksi kapal selam dan pesawat udara, perlengkapan persenjataan diantaranya meriam kaliber 76 sampai 100 mm dan kaliber 20 sampai 30 mm, peluncur rudal ke udara dan senjata torpedo serta perlengkapan pendukung lainnya. Kapal ini juga dilengkapi dengan fasilitas helipad di deck kapal.

DMC

Workshop Rencana Pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan

13 Agustus 2010, Jakarta -- Sejak dimulainya reformasi birokrasi pada tahun 1998 terdapat tuntutan yang perlu dikritisi secara jernih yang mengarah pada suatu fokus yaitu terselenggaranya pemerintahan yang bersih atau good governance. Kemhan merespons reformasi birokrasi dengan menyusun suatu rencana pembentukan instansi vertikal atau Kantor Pertahanan di daerah khususnya di wilayah Kalimantan yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Hal tersebut disampaikan Dirjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Puguh Santoso, S.T. saat memberikan paparan mengenai Garis Besar Workshop Rencana Pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan, Kamis (12/8), di kantor Kemhan Jakarta.

Menurut Dirjen Strahan hal inilah yang menjadi dasar pemikiran Kemhan dalam menyelenggarakan Workshop Pembentukan Kantor Pertahanan pada level pelaksana di daerah.

Mengingat fungsi pertahanan tidak diotonomikan maka penyelenggaraan penyiapan antara pemerintah pusat dan daerah harus dikelola secara terintegrasi, terpadu dan tidak bertentangan. Hal ini sangat mendasar mengingat pertahanan dan kesejahteraan selalu berhubungan dengan pengelolaan sumber daya nasional.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sama-sama memiliki adanya “otonomi”, maka daerah pun tidak serta merta bebas atau sebaliknya pusat pun tidak harus dominan. Maka disinilah pentingnya jembatan penghubung yang dapat mengkomunikasikan kedua kepentingan tersebut sehingga diperlukan instansi vertikal di daerah seperti yang termaktub dalam UU RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahwa fungsi pemerintahan yang tidak diotonomikan seperti halnya pertahanan negara perlu dibentuk kantor intansi vertikal di daerah sebagai pelaksana tugas pokok.

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang mengamanatkan pentingnya perwujudan integrasi dan sinergisme peran dan posisi institusi pertahanan negara harus pula menjangkau kepentingan pertahanan di daerah sehingga pembentukan instansi vertikal Kemhan di daerah perlu segera direalisasikan secara bertahap dengan pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan sebagai yang pertama.

Disposisi Sekjen Kemhan tanggal 23 Agustus 2008 tentang Penetapan prioritas pertama pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan sebagai pilot project. Agar dalam proses dan pelaksanaan pembentukannya tidak mengalami hambatan dan kendala-kendala maka diperlukan suatu perencanaan dan kajian atau telaahan guna mendapatkan masukan-masukan terlebih dahulu terhadap beberapa aspek pendukung di wilayah Kalimantan sehingga pelaksanaan pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan dapat berjalan dengan baik.

Garis Besar Workshop Rencana Pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang Workshop Rencana Pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan. Dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan sekaligus bahan pedoman penyelenggaraan Workshop Rencana Pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan.

Adapun hasil yang ingin dicapai dalam workshop tersebut yaitu adanya saran dan masukan sebagai bahan penyempurnaan dalam rangka Rencana Pembentukan Kantor Pertahanan di Kalimantan dan adanya kesamaan konsep pemikiran oleh seluruh stake holder tentang Rencana Pembentukan Kantor Pertahanan sebagai miniatur Kemhan.

Dalam penyelenggaraan workshop tersebut dihadirkan beberapa pembicara yang merupakan expertise dari Kementerian terkait dan memiliki kompetensi di bidangnya seperti Dirjen Pothan Kemhan Prof. DR. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A., Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Lukman Sofyan, PLT Dirjen Otonomi Daerah Kemdagri Dr. Made Suwandi, M.Soc, Sc, Direktur Akademik Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional UI Dr. Andi Widjajanto, Kabid Perkembangan Politik Nasional Pusat Penelitian Politik LIPI Dra. Sri Yanuarti dengan moderator Letkol Arh. Dr. Jonni Mahroza, S.Ip., M.A.

Hadir dalam kegiatan Workshop Rencana Pembentukan Kantor Pertahanan yaitu wakil dari Kemhan dan Mabes TNI, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kemko Polhukam, Kementerian Hukum & HAM, Kementerian PAN, Bappenas serta Pemda Kaltim.

DMC

Direktur B Bais TNI Beri Pembekalan Peserta Satgas Maritim

16 Agustus 2010, Surabaya -- Direktur B Bais TNI Laksamana Pertama TNI Eddy Siswono memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan kesiapan Satuan Tugas (Satgas) Maritim TNI Konga XXVIIIB. UNIFIL 2010 di Pusat Latihan Operasi Laut Kolatarmatim Ujung Surabaya, Senin (16/8).

Sebelum mengawali pembekalannya, Direktur B Bais TNI Laksamana Pertama TNI Eddy Siswono mengucapkan selamat kepada para peserta atas terpilihnya Tim dari KRI Frans Kaisiepo-368 ini untuk melaksanakan tugas perdamaian dunia yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon.

Pembekalan yang diberikan yaitu seputar pengenalan sejarah konflik antara Israel dan Lebanon, luas wilayah, panjang pantai dan jumlah penduduk Lebanon. “Situasi sekarang memanas dengan adanya peristiwa pada tanggal 3 Agustus yang lalu, yaitu terjadinya kontak senjata antara pasukan Israel dengan Lebanon di wilayah perbatasan yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia,”kata Direktur B Bais TNI.

KRI Frans Kaisiepo-368 dari jenis Sigma Klas Korvet Belanda yang masuk jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Timur (Satkorarmatim) ini adalah yang ke dua kali ikut andil mengemban misi perdamaian dunia dalam Satuan Tugas (satgas) Maritime Task Force (MTF) Konga XXVIII.B Unifil.

Sebelumnya tugas kemanusiaan ini dilakukan oleh KRI Diponegoro-365. Kapal perang Indonesia ini nantinya akan bergabung dengan kapal perang angkatan laut negara lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas MTF. Kapal ini rencananya akan meninggalkan pangkalan Surabaya pada akhir bulan Agustus dan bertugas selama 8 bulan, dengan rincian 2 bulan pelayaran berangkat dan pulang serta 6 bulan berada di tempat lokasi.

Rute yang dilewati selama pelayaran menuju Lebanon, yaitu Surabaya-Jakarta-Belawan-Cochin-Salalah-Port Said-Beirut. KRI Frans Kaisiepo-368 yang dikomandani Letkol Laut (P) Wasis Priyono ini dalam tugasnya nanti akan membawa 1 buah helikopter BO-105 dengan jumlah personel total 100 orang, dengan rincian ABK 88 orang, pilot dan Crew Heli 7 orang, dokter dan paramedis 2 orang, Kopaska 1 orang dan penyelam 2 orang.

Dispenarmatim

Fadel: Status Hukum Petugas KKP Belum Jelas

16 Agustus 2010, Jakarta -- Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan status hukum tiga anggota patroli pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia, belum diketahui.

"Sampai hari ini belum ada kejelasan status mereka," kata Fadel kepada para wartawan, Senin, di Gedung DPR, Jakarta.

Tiga anggota patroli yakni Asriadi (40), Erwan (37), dan Seivo Grevo Wewengkang (26), ditangkap saat menggiring lima kapal nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Fadel mengatakan belum mengetahui keterangan apa yang tengah dimintai pemerintah Malaysia. Pemerintah Indonesia, kata Fadel, meminta agar ketiganya segera dibebaskan.

Ia menambahkan, pemerintah optimis mereka segera dibebaskan karena secara hukum, ketiganya tak bersalah.

Sebelumnya, diberitakan pada Jumat malam (13/8), tiga Pengawas Perikanan Satker KKP ditahan Polisi Perairan Diraja Malaysia, saat melakukan adhoc lima kapal pencuri ikan Malaysia di perairan Bintan.

Kepolisian Malaysia yang berada di perairan Indonesia juga sempat melepaskan dua tembakan peringatan kepada dua kapal pengawas perikanan KKP sehingga akhirnya lima pencuri ikan Malaysia beserta barang bukti berupa ikan yang tadinya akan dibawa ke pelabuhan terdekat dibawa Kepolisian Malaysia.

Ketiga satker Pengawas Perikanan KKP yang memang berada di tiga kapal pencuri ikan Malaysia ikut dibawa ke Johor. Sementara tujuh ABK kapal pencuri ikan yang telah diamankan di kapal pengawas perikanan KKP dan saat ini ditahan Kepolisian Resot Batam.

Sebelumnya (15/8) Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan kasus penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh polisi Malaysia di perairan Bintan, Kepulauan Riau, diselesaikan secara baik-baik dan mengedepankan upaya diplomasi.

Djoko menyatakan telah melaporkan kejadian itu kepada Presiden sesaat setelah menerima kabar dari petugas di lapangan. Djoko menyampaikan hal itu kepada Kepala Negara melalui ajudan.

RI jangan "Tukar Guling" demi tegaknya hukum

Pemerintah Indonesia tidak boleh mempertaruhkan masa depan penegakan hukum di laut dengan menukar guling pembebasan petugas Departemen Kelautan Perikanan (DKP) yang ditangkap Polisi Diraja Malaysia, dengan tersangka pencuri ikan asal Malaysia.

Menurut Sekjen Kiara (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), M Riza Damanik di Jakarta Senin (16/8), proses hukum terhadap tersangka pencuri ikan harus segera ditindak sesuai UU No.45/2009 tentang Perikanan.

Kinerja Bakorkamla (Badan Koodinasi Keamanan Laut), menurutnya perlu evaluasi total. Dua program konservasi laut regional yang melibatkan Indonesia dan Malaysia (Sulu Sulawesi Marine Ecoregion/SSME dan Coral Triangel Initiative/CTI) perlu di dihentikan hingga ada kesepamahaman batas wilayah di laut dan perairan tradisional lintas-negara, serta penegakan hukumnya.

ANTARA News/Suara Merdeka

Pacific Partnership 2010 Bantu Peralatan Kesehatan

(Foto: Australia DoD)

15 Agustus 2010, Ambon -- Tim “Pacific Partnership 2010″ memberikan bantuan sejumlah peralatan kesehatan kepada Pemerintah Provinsi Maluku usai menyelesaikan tugas kemanusiaan bakti Surya Baskara Jaya di Ambon, 4 Agustus lalu.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Chres Hehanussa di Ambon, Sabtu, mengatakan, bantuan aneka peralatan kesehatan tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan akan disalurkan kepada warga di kabupaten yang dilanda banjir maupun longsor akibat hujan.

“Saya sudah meminta petugas Dinas Kesehatan Maluku untuk memeriksa peralatan tersebut dan dipaketkan guna dibagikan saat safari Ramadhan sesuai arahan Gubernur Ralahalu,” ujarnya.

Hehanussa yang juga ketua panitia safari Ramadhan Pemprov Maluku dan Panitia Hari – Hari Besar Islam (PHBI) setempat 2010 itu mengatakan, kegiatan dilaksanakan sejak Ralahalu menjadi Gubernur periode pertama (2003 – 2008) seperti kepada warga di Buru Selatan yang tertimpa longsor.

“Jadi kehadiran “Pacific Partnership 2010" strategis dalam menyukseskan bakti SBJ sebagai rangkaian Sail Banda yang puncaknya dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon pada 3 Agustus 2010,” katanya.

Hehanussa menunjuk peran “Pacific Partnership 2010" dengan mengerahkan kapal rumah sakit USNS Mercy (T-AH 19), kapal Angkatan Laut milik Singapura, RSS Endeavour (kelas LPD), Operasi SBJ juga menyertakan kapal rumah sakit TNI AL, KRI Soeharso SHS ‘ 990.

“Pemprov Maluku mengucapkan terima kasih atas kepedulian sosial dari tim “Pacific Partnership 2010" karena melaksanakan pelayanan kesehatan berbarengan dengan pembangunan fasilitas umum maupun sosial di sejumlah kabupaten/ kota,” ujarnya.

Mayor Daniel Bernardi, salah seorang personel Angkatan Laut Amerika Serikat yang bertugas di bagian Media Publikasi Pacific Partnership 2010 mengatakan, kapal rumah sakit komando angkutan militer laut USNS Mercy (T-AH 19) USNS Mercy meneruskan perjalanannya di Indonesia dengan tujuan akhir Ambon pada 26 Juli hingga 4 Agustus 2010 sebagai bagian dari Pacific Partnership 2010 dan Sail Banda.

Pacific Partnership 2010 merupakan misi ke lima dari serangkaian misi tahunan Armada Pacific AS yang dilakukan di Indonesia sebagai latihan penanggulangan bencana untuk memperkuat kerja sama regional dan meningkatkan kemampuan operasi dengan negara tuan rumah, negara-negara sahabat, dan organisasi kemanusiaan dan bantuan internasional.

Negara-negara yang terlibat Pacific Partnership 2010 di Indonesia adalah Australia, Kamboja, Kanada, Indonesia, Selandia Baru, Inggris, dan anggota militer Amerika Serikat.

Selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat seperti HOPE Worldwide; Latter-day Saint Charities; Project HOPE; UCSD Pre-Dental Society; Vets without Borders; dan World Vets berada di kapal Mercy untuk membantu melayani kesehatan masyarakat Ambon dan daerah sekitar pulau itu.

Partisipasi Mercy antara lain klinik gigi dan kesehatan dan proyek konstruksi di Ambon dan luar Ambon, termasuk pulau seram. Ini merupakan kunjungan ketiga Mercy ke Indonesia.

ANTARA Ambon

Polisi Malaysia Menolak Bebaskan Petugas DKP

15 Agustus 2010, Jakarta -- Negoisasi antara Polisi Air (Polair) Indonesia dengan polisi Malaysia untuk membebaskan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah dilakukan. Hasilnya, polisi Malaysia menolak mengabulkan.

Seperti dikatakan Direktur Polisi Air (Polair) Polda Kepri AKBP M Yasin Kosasih saat dihubungi okezone, Minggu (15/8/2010), sejauh ini polisi air Indonesia dan polisi Diraja Malaysia telah bernegoisasi untuk meminta tiga petugas DKP agar dibebaskan.

“Namun polisi Diraja Malaysia mengaku itu sudah bukan kewenangan polisi lagi, tapi merupakan masalah antar dua negara,” tandasnya.

Dia menambahkan, polisi Malaysia beralasan bahwa persoalan ini sudah diserahkan ke pemerintah Malaysia. Untuk itu, polisi Malaysia tidak berani melepaskan tiga WNI tersebut.

“Kami hanya menjalankan tugas saja,” ucap Yasin meniru ucapan polisi Malaysia.

Sebelumnya, tiga petugas DKP Provinsi Kepulauan Riau ditangkap pihak Diraja Malaysia di Perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Bintan. Ketiganya ditangkap saat melakukan tugas menangkap tujuh nelayan Malaysia yang sedang mencuri ikan di perairan tersebut.

Kronologi penangkapan petugas KKP versi pemerintah

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menceritakan kejadian terkait dengan penahanan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Jumat (13/8) pekan lalu oleh polisi Malaysia.

Djoko mengatakan, ada penangkapan oleh kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap kapal nelayan Malaysia yang mencari ikan di perairan Indonesia

"Tujuh awak kapal Malaysia ditangkap dan dipindahkan ke kapal kita sementara lima kapal Malaysia dikawal dan tiga orang awak dari KKP berada di kapal tersebut," kata Djoko, Jakarta, Minggu.

Lalu, kata Djoko, ada kapal polisi marine Malaysia yang mendekati lima kapal itu dan menembakkan peluru suar (tembakan peringatan) ke atas.

"Kemudian Polisi marine Malaysia menggiring ke Johor, jadi yang menggiring itu bukan tentara Malaysia," kata Djoko.

Sebagai Menkopolhukam, dirinya sejak kemarin sudah menginstruksikan Kemlu dan KKP untuk mengelola masalah ini.

"Kemenlu sudah saya minta hubungi kedutaan besar Malaysia. Saya terus ikuti perkembangannya," kata Djoko.

"Saat ini, tujuh orang awak kapal Malaysia itu diperiksa di Batam," tambahnya.

Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Aji Sularso membenarkan penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan tetapi membantah terjadi penembakan terhadap kapal patroli KKP oleh Polisi Diraja Malaysia.

"Benar ada penangkapan terhadap tiga petugas KKP. Saat ini kami tengah mengupayakan agar ketiga petugas itu dibebaskan," kata Aji.

Ia membantah terjadi penembakan terhadap kapal partoli KKP yang dilakukan oleh kapal Patroli Malaysia.

"Tidak ada penembakan terhadap petugas kita. Tapi hanya tembakan peringatan saja kepada petugas yang sedang berpatroli," katanya.

Ia mengatakan, tembakan peringatan oleh kapal patroli Malaysia terhadap petugas KKP tersebut terjadi ketika kapal patroli KKP tengah mengamankan kapal nelayan Malaysia yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, tepatnya di perairan Bintan, Kepulauan Riau.

okezone/ANTARA News

Foto Pembangunan Kapal Induk Cina

Berita HanKam

KKP Benarkan Penangkapan Tiga Petugasnya

15 Agustus 2010, Jakarta -- Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Aji Sularso membenarkan adanya penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun, ia membantah adanya penembakan yang dilakukan oleh Polisi Diraja Malaysia terhadap petugas KKP di perairan Bintan. "Benar, ada penangkapan terhadap tiga petugas KKP. Saat ini kita tengah mengupayakan agar ketiga petugas itu dibebaskan," kata Aji saat dihubungi, Jakarta, Minggu.

Ia membantah adanya penembakan terhadap kapal partoli KKP yang dilakukan oleh kapal Patroli Malaysia.

"Tidak ada penembakan terhadap petugas kita. Tapi hanya tembakan peringatan saja kepada petugas yang sedang berpatroli," katanya.

Ia mengatakan, tembakan peringatan oleh kapal patroli Malaysia terhadap petugas KKP tersebut terjadi ketika kapal patroli KKP tengah mengamankan kapal nelayan Malaysia yang sedang melakukan penangkapan ikan di perairan Insonesia, tepatnya di perairan Bintan, Kepulauan Riau.

Petugas KKP lalu masuk ke kapal nelayan tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Secara tiba-tiba, kata Aji, Kapal patroli Malaysia yang menggunakan senjata melihat hal tersebut lalu memberikan tembakan peringatan.

"Karena kapal patroli kita tidak punya senjata, mereka lari ke pangkalan. Tiga orang petugas KKP yang ada di dalam kapal nelayan Malaysia itu tidak sempat melarikan diri. Kapal nelayan Malaysia itu diambil alih oleh kapal patroli Malaysia dan serta merta menahan tiga petugas KKP," kata Aji.

Saat ini, kata Aji, pihaknya sudah mengirim dua direktur dan Kepala satuan Kerja Pengawasan KKP ke Malaysia untuk membebaskan tiga petugas tersebut.

Sementara, dari Kementerian Luar Negeri juga tengah melakukan pembicaraan dan pendekatan diplomatik dengan Malaysia.

"Sekarang tengah kita upayakan untuk membebaskan tiga petugas kita, baik dari KKP sendiri maupun dengan cara diplomatik," kata Aji.

Aji menambahkan, peristiwa penangkapan tiga petugas KKP itu sudah dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto.

Sebelumnya, diberitakan, tiga petugas KKP telah ditahan oleh Polisi Diraja Malaysia karena mereka menangkap nelayan Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tepatnya di daerah Bintan, Kepulauan Riau pada Jumat (13/8).

Insiden patroli Indonesia dan Malaysia jadi urusan negara

Tiga petugas dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kepulauran Riau yang ditahan polisi patroli Malaysia hingga kini masih berada ditahan di Johor Baharu, Malaysia.

Menurut Kapolda Kepri Brigjen Pudji Hartanto, kepada Media Indonesia, Minggu (15/8), insiden perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepri, sudah diserahkan kepada pusat untuk ditangani. Sebab, lanjut dia, Polisi Diraja Malaysia ketika dikonfirmasi mengenai insiden di laut Indonesia itu mengatakan bahwa hal ini telah diserahkan kepada pemerintah kedua negara.

"Menurut mereka kejadian itu bukan urusan antar kepolisian lagi. Tetapi sudah antara dua pemerintahan, dan selanjutnya akan di bahas oleh Menteri Luar Negeri masing-masing," ujar Pudji.

Kronologi insiden tersebut berawal ketika 10 orang petugas KKP menangkap basah sekelompok nelayan Malaysia yang melakukan penangkapan ikan di laut teritorial Indonesia, tepatnya di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepri. Petugas mendapatkan informasi kapal nelayan berbendera Malaysia mencuri ikan di perairan tersebut.

Rombongan KKP dengan kapal Dolphin 15 milik instansi tersebut langsung meluncur ke perairan yang diinformasikan itu. Mereka memergoki lima kapal Malaysia sedang melakukan aktivitas di laut yang bukan teritorial Malaysia. Ke lima kapal tersebut lalu digiring ke markas Polairud di pelabuhan Sekupang, Batam, Kepri, termasuk tujuh nelayan Malaysia.

Di tengah perjalanan kapal Dolphin 15 dicegat secara mendadak oleh kapal patroli Malaysia, padahal perairan itu berdasarkan peta yang ada pada KKP adalah di wilayah NKRI, mereka langsung merapat dengan menyuruh kapal berhenti dengan acungan senjata ke arah kapal.

"Petugas KKP dengan kepala dingin menjelaskan kepada mereka bahwa perairan ini adalah perairan Indonesia, bukan Malayia, dan petugas KKP berhak melakukan penahanan untuk selanjutnya di bawa ke markas Polairud di Batam, namun mereka tidak terima, lantas terjadi letusan senjata oleh petugas polisi laut Malaysia," kata Kapolda Kepri.

Kapal patroli Malaysia tersebut datang ketika salah seorang nelayan Malaysia meminta bantuan dari mereka, dan mereka langsung datang ke tempat kejadian. Padahal, kata dia, berdasarkan data KKP wilayah itu adalah territorial laut Indonesia.

Namun, tidak ada korban yang dilaporkan dalam kejadian letusan tembakan tersebut. Karena takut insiden tersebut melebar, tiba-tiba petugas patroli kapal Malaysia itu menculik tiga awak KKP, dan langsung menyuruh ketiga awak KKP itu secara paksa naik ke kapal patroli mereka, dan langsung tancap gas. Petugas KKP sempat melawan ketika tiga rekan mereka diculik oleh polisi Malaysia tersebut. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena polisi laut Malaysia membidikan senjata ke arah mereka. "Kami hanya pasrah saja dan secepatnya melapor ke markas Polairud di Sekupang," katanya.

Di tempat terpisah, salah seorang nelayan Malaysia yang diamankan di kantor Polairud di Sekupang Razali, 45, mengatakan bahwa mereka tidak tahu sudah berada di perairan Indonesia ketika menangkap ikan, sebab katanya, pihaknya sering melaut di perairan tersebut sudah sejak lama.

"Kami tidak tahu itu adalah perairan Indonesia, karena takut kami lalu menghubungi polisi Malaysia untuk minta bantuan." Katanya.

ANTARA News/MI.com

Raid Amphibi Meriahkan HUT Proklamasi di Kisar

Tim Satuan Tugas (Satgas) Operasi Bhakti Surya Bhaskara Jaya Sail Banda 2010 mengikuti upacara penyambutan dengan inspektur Menko Kesra, Agung Laksono di Markas Kolinlamil, Jakarta Utara, Rabu (11/8). SSatgas Sail Banda 2010 lebih terfokus pada kegiatan bakti sosial dan kesehatan, serta berhasil melaksanakan pengobatan massal kepada 48.000 pasien secara gratis di sejumlah daerah Maluku dan Maluku Utara pada periode 5 Mei - 8 Agustus 2010. (Foto: ANTARA/Yudhi Mahatma/ed/pd/10)

13 Agustus 2010, Ambon -- Personil batalion marinir pertahanan Pangkalan Utama Angkatan Laut IX Ambon akan menggelar “Raid amphibi” guna memeriahkan peringatan HUT Proklamasi RI ke-65 di perairan Kisar, satu pulau terluar di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) pada 17 Agustus 2010.

Koordinator Pariwisata, Budaya, Olah Raga dan Pemuda panitia lokal Sail Banda, Azis Lattar, ketika dikonfirmasi ANTARA, di Ambon, Jumat, membenarkan, atraksi raid amphibi merupakan peranserta dari TNI- AL dalam rangka menyukseskan Sail Banda 2010.

Atraksi tersebut nantinya dikoordinir Mayor Marinir Gatot Mardiyono dengan menyertakan 34 personil Marinir.

“Kami menyambut baik peranserta TNI-AL yang peringatan HUT Proklamasi RI ke-65 juga mengerahkan KRI Surabaya untuk mengangkut peserta dari Ambon diikuti 500 orang,” ujar Azis.

500 orang tersebut terdiri antara lain dari masing – masing organisasi kemasyarakatan pemuda serta personil TNI dan Polri.

“KRI Surabaya dijadwalkan berangkat dari dermaga Lantamal IX Ambon di Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada Sabtu (14/8) pagi dan tiba di Kisar Minggu( 15/8), selanjutnya kembali lagi 18 Agustus 2010,” kata Azis.

Dia memastikan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu yang akan memimpin peringatan detik – detik Proklamasi RI ke-65 di Kisar nantinya.

Ia menyatakan, awalnya dijadwalkan dipimpin Menteri Negara Pemuda dan Olahraga(Menegpora), Andi Mallarangeng.

Hanya saja setelah dikoordinasikan dengan panitia nasional Sail Banda dipertegas bahwa Menko Kesra, Agung Laksono saat puncak Sail Banda yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Ambon pada 3 Agustus 2010 telah mempercayakan Gubernur Ralahalu memimpin kegiatan tersebut.

Dia mengatakan berbagai persiapan di Kisar telah rampung dan berdasarkan koordinasi dengan Penjabat Bupati MBD, Frangky Renjaan ternyata masyarakat sangat bangga dipercayakan menyelenggarakan HUT Proklamasi RI yang tergolong langka dilaksanakan di pulau terluar.

“Masyarakat MBD bangga karena setelah dimekarkan dari Maluku Tenggara Barat pada 16 September 2008 teryata diputuskan Presiden SBY sebagai salah satu lokasi Sail Banda 2010,” katanya.

Dia mengemukakan, kesulitan transportasi darat telah diatasi dengan mengirimkan lima unit bus bantuan Kementerian Perhubungan ke Kisar.

“Bus memang dibutuhkan karena jarak dermaga Kisar dan lapangan Purpura sebagai lokasi peringatan HUT Proklamasi sepanjang 10 KM. Apalagi, jumlah transportasi darat di sana relatif sedikit,” ujar Saimima.

Gubernur Ralahalu di Kisar juga dijadwalkan meresmikan sejumlah proyek APBD MBD dan membuka pameran pembangunan.

Peserta dan tamu ke Kisar memanfaatkan KRI Surabaya dijadwalkan berangkat dari Ambon pada 14 Agustus 2010. Sedangkan KM. Pangrango dijadikan “hotel terapung” dengan 600 tempat tidur.

Para peserta dan tamu juga ditawarkan menikmati keindahan alam pantai dan panorama bawah laut, serta obyek wisata budaya dan sejarah seperti Benteng Volanhaven dan Benteng Deleshaven peninggalan bangsa Portugis dari abad XVII – XVIII.

ANTARA Maluku

MiG-31 AU Rusia Selesai Diupgrade

MiG-31 interceptor. (Foto: RIA Novosti/Skrynnikov)

14 Agustus 2010 –- Angkatan Udara menyelesaikan program modifikasi jet tempur MiG-31 interceptor menjadi MiG-31BM standar, ucap KASAU Rusia Kolonel Jenderal Alexander Zelin, Jumat (13/8).

MiG-31BM dilengkapi avionic yang diupgrade dan digital datalink, radar baru, tampilan layar kokpit berwarna, computer lebih canggih serta mampu membawa rudal udara-udara baru dan rudal udara-permukaan seperti AS-17 Krypton.

MiG-31BM dapat membawa rudal udara-udara Vympel R-73 (AA-11 Archer), R-77 (AA-12 Adder), R-33S (upgrade AA-9 Amos) dan the K-37M (AA-X-13 Arrow).

AU Rusia menerima juga pesawat tempur baru, termasuk Su-34, SU-35, jet latih Yak-130 dan helicopter Ka-52 dan Mi-38.

RIA Novosti/Berita HanKam

Ada Kesepakatan Antarprajurit Tunggu Keutuhan ULP

Pulau Nipah hasil reklamasi di foto dari udara oleh pesawat Casa TNI AL. Pulau Nipah nyaris tenggelam karena penambang pasir untuk proyek reklamasi pantai Singapura. Ekspor pasir laut dihentikan oleh pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri. (Foto: puspenerbal)

14 Agustus 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Djoko Santoso menyatakan, uang lauk pauk (ULP) Rp 23.000 yang diterima prajurit TNI penjaga pulau-pulau terdepan di Sumatera Utara, atas kesepakatan para prajurit itu sendiri sambil menunggu realisasi keutuhan ULP dari pemerintah.

Sebab itu, Purnomo maupun Djoko menepis tudingan adanya penyimpangan ULP prajurit TNI, seperti yang dipublikasi oleh Komisi I DPR.

Pernyataan itu disampaikan Purnomo dan Djoko dalam jumpa pers usai penyerahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49/2010, dan Peratura Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 10/2010 di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Jakarta, Jumat (13/8).

Penyerahan perpres dan permenhan diserahkan langsung oleh Purnomo kepada Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso sekaligus penyerahan Bendera Merah-Putih kepada perwakilan daerah perbatasan.

Turut menyaksikan, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Manoarfa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI George Toisutta, KSAL Laksamana TNI Agus Suhartono, KSAU Marsekal TNI Imam Sufaat dan Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman.

Menhan menjelaskan, temuan Komisi I tentang dugaan pemotongan ULP yang diterima prajurit yang bertugas di Pulau Nipah Sumatera Utara, bukan pemotongan. Pengurangan ULP terjadi karena ada kesepakatan antarprajurit yang sedang bertugas di pulau itu.

Ia menjelaskan, data awal terkait jumlah prajurit yang bertugas di Pulau Nipah sebanyak 34 orang. Namun, kini jumlah prajurit yang bertugas di pulau itu sebayak 90 orang.

"Ada peningkatan jumlah prajurit. Karena itu, jatah yang seharusnya untuk 34 orang harus dibagi-bagikan menjadi 90 orang. Misalnya, rotinya untuk 35 orang kemudian dibagi menjadi 90 orang. Ya jelas berkurang," ujar Purnomo.

Menhan mengakui adanya keterlambatan proses pengajuan dari TNI tentang penambahan jumlah prajurit yang bertugas di Pulau Nipah.

"Karena apa, proses berjalan tapi pengajuan tambahan belum. Kalau dioperasi lapangan mendadak. Misalnya ada penambahan pasukan," ujarnya.

Paket operasi

Sementara itu, Panglima TNI menegaskan, pengurangan ULP prajurit Marinir TNI AL di Pulau Nipah berkurang bukan karena kebijakan pemotongan,

"Ini masalah paket operasi terkait penguatan pasukan, yang semula 34 orang jadi 90 orang. Jadi dana operasi yang biasanya untuk 34 orang dibagi ke 90 orang," katanya.

Keputusan penambahan jumlah pasukan dari 34 menjadi 90 orang, berlangsung pada Januari 2010. Namun cepatnya pengiriman pasukan Marinir tambahan ke Pulau Nipah, Sumut, itu tidak diiringi dengan penambahan paket dana operasional di mana ULP merupakan salah satu komponennya.

"Dana operasionalnya waktu itu belum ada. Jadi itu (pengurangan jatah UPL-Red) merupakan kesepakatan antar prajurit di lapangan," ujar Djoko.

Ihwal berkurangnya ULP, tutur Djoko, berawal dari kunjungan kerja Komisi I DPR ke Pulau Nipah pekan lalu. Berdasar hasil dialog mereka dengan prajurit, diketahui bahwa nilai UPL yang diterima hanya Rp 23 ribu dari yang semestinya Rp 35 ribu per prajurit per hari.

Sementara itu, Hayono Isman menyayangkan tidak adanya penjelasan lebih detail tentang penyebab keterlambatan penambahan dana operasi. Terlebih keterlambatan itu berlangsung sampi 8 bulan lamanya. "Kita harap TNI segera menyelesaikan masalah itu. Dana UPL yang belum dibayar harus segera diganti sekaligus," ujarnya.

Sementara itu, prajurit Marinir yang tak mau disebutkan namanya yang pernah bertugas di kawasan perbatasan Kalimantan Barat mengakui, pengurangan uang tunjangan prajurit bukan kejadian baru. Pemotongan tunjangan operasi bisa mencapai Rp 5.000-Rp 10.000 dari uang tunjangan perhari.

Suara Karya

KRI Surabaya Dukung Upacara Proklamasi di Pulau Terluar

13 Agustus 2010, Surabaya -- KRI Surabaya (SBY) dengan nomor lambung 591 merupakan Kapal Perang RI (KRI) jenis Landing Platform Dock (LPD) yang dilengkapi dengan pesawat helikopter.

Beberapa pekan yang lalu telah mendukung kegiatan Sail Banda 2010, saat ini kapal perang yang masuk jajaran unsur Satuan Kapal Amfibi Komando Armada RI Kawasan Timur (Satfib Koarmatim) tersebut dipersiapkan untuk mendukung lanjutan rangkaian kegiatan Sail Banda 2010, berupa peringatan detik-detik proklamasi HUT Kemerdekaan RI yang ke 65 di Pulau Kisar, merupakan wilayah Propinsi Maluku sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan Negara Timor Leste. Sekitar 500 personel yang terdiri dari TNI, Polri dan PNS menjadi peserta upacara HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2010, akan diberangkatkan pada tanggal 14 Agustus 2010 menggunakan KRI Surabaya-591 dari Dermaga Irian Halong Lantamal IX Ambon.

Perjalanan ke Pulau Kisar sejauh 285 mil akan ditempuh selama 1 hari 1 malam. KRI Surabaya-591 dikomandani Letkol Laut (P) Ali Triswanto dengan jumlah ABK sebanyak 134 orang. Selama di Pulau Kisar, KRI Surabaya-591 sekaligus berfungsi sebagai penginapan terapung. KRI Surabaya-591 sebelumnya telah tercatat mengikuti beberapa kegiatan operasi antara lain Operasi penyeberangan Korsel – Indonesia pada tahun 2007, Latihan Operasi Laut Gabungan TNI tahun 2007, Uji Coba Penembakan Rudal C – 802, Armada Jaya XXVII-A/2008, Latihan Parsial VI tahun 2008, Latihan Gabungan TNI tahun 2008, Latihan GKK Satfibarmatim tahun 2009, Exercise New Horizon tahun 2009, International Fleet Review tahun 2009, Armada Jaya XXVIII/2009 dan Pengamanan Presiden RI di Kupang tahun 2010.

Dispenarmatim

TNI AL Tambah Kekuatan Pasukan Khususnya

Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Dankobangdikal), Laksamana Muda TNI Sumartono (2 kiri) memberikan ucapan selamat kepada mantan siswa dari Pendidikan Intai Amfibi (Diktaifib) usai upacara penutupan Diktaifib XXXVI dan Dikpaska XXXIII di Kobangdikal Surabaya, Jumat (13/8). Pendidikan dan latihan khusus yang berlangsung selama kurang lebih 10 bulan ini diikuti 20 siswa pasukan katak dan 33 siswa intai amfibi yang bertujuan untuk membentuk prajurit yang handal serta mempunyai kemampuan khusus dan naluri tempur dalam setiap operasi yang dilaksanakan oleh TNI AL dalam mengamankan keutuhan NKRI. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/Koz/hp/10)

13 Agustus 2010, Surabaya -- Pertengahan tahun 2010 ini, TNI AL kembali mendapat perkuatan jumlah pasukan Khususnya. Pasukan khusus kali ini berasal dari pasukan Intai Amfibi (Taifib) dan Pasukan Katak (Paska) yang berhasil menyelesaikan pendidikan selama 10 bulan di Sekolah Khusus Pusdik Infantri Marinir (Pusdikifmar) dan Sekolah Pasukan Katak (Sepaska) Kodikopsla, Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal).

Komandan Kobangdikal Laksda TNI Sumartono melantik dan meresmikan ke 53 orang Pasukan Khusus TNI AL tersebut, Jumat (13/8) pagi di Lapangan Laut Seram, Staf Mako Lama Kobangdikal. Hadir dalam kesempatan tersebut Wadan Kobangdikal Brigjen TNI Marinir P.Verry Kunto.G,SH, Komandan Kodikopsla Laksma TNI Totok Permanto, Dankodikmar Kolonel Marinir Purwadi serta pejabat teras Kobangdikal lainnya.

Dari 53 orang pasukan khusus tersebut, 33 orang diantaranya adalah mantan siswa Diktaifib angkatan ke-36, sementara itu 20 orang lainnya adalah mantan siswa Dikspaska angkatan ke-33. Pasukan Taifib baru itu lima orang diantaranya berpangkat perwira, 10 bintara dan 18 orang sisanya dari strata tamtama. Sementara itu Pasukan Katak, tujuh orang diantaranya perwira, empat orang bintara dan sembilan orang tamtama.

Menurut Dankobangdikal, menjadi seorang prajurit handan berkualifikasi khusus untuk diterjunkan di medan yang khusus, merupakan perjuangan yang sangat berat dan melelahkan, seperti halnya Taifib dan Paska ini,

”Selamat, kalian telah berhasil lalui pendidkan berat ini, Brevet Paska dan Trimedia yang membanggakan itu adalah sesuatu yang tidak semua prajurit bisa mendapatkannya, hanya prajurit pilihan seperti kalianlah yang bisa menyandang brevet tersebut, ” ucap orang nomor satu dijajaran Kobangdikal ini.

Sebagai seorang pasukan khusus TNI AL, lanjut laksamana bintang dua ini, harus menghayati tugas pokok dan fungsi pasukan khusus, karena tugas yang diberikan adalah amanah yang harus dilaksanakan secara professional. Hanya dengan sikap, perilaku disiplin, bermoral dan profesional TNI AL akan bergerak maju pada sosok jati diri sejati menuju TNI AL yang besar, kuat dan professional.

“Asahlah terus kemampuan yang telah dimiliki dengan latihah yang bertingkat dan berlanjut, jangan malas karena itu biang dari kehancuran organisasi,” tegasnya lagi.

Kobangdikal

Asops Kasal Tutup Latpratugas Unsur KRI Satgas Kolinlamil

12 Agustus 2010, Jakarta -- Asisten Operasi Kepala Staf angkatan Laut (Asops Kasal), Laksamana Muda TNI Ignatius Dadiek Surarto menutup Latihan Pratugas Kolinlamil tahun anggaran 2010 di Gedung Laut Natuna, Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Upacara penutupan Latpratugas dengan Irup Asops Kasal Laksamana Muda TNI Ignatius Dadiek Surarto dihadiri Panglima Kolinlamil Laksda TNI Slamet Yulistiyono, Pangarmabar Laksda TNI Marsetio, MM, Wadan seskoal Laksma TNI Widhiarto dan Kaskolinlamil Laksma TNI Arie H. Sembiring serta para pejabat teras Kolinlamil.

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asops Kasal Laksamana Muda TNI Ignatius Dadiek Surarto antara lain mengatakan bahwa terwujudnya kemampuan dan keterampilan dalam tugas hanya dapat dicapai dengan pendidikan dan latihan yang terencana, berlanjut, berkesinambungan dan terukur.

Lebih lanjut penekanan yang disampaikan oleh Panglima TNI melalui amanatnya meliputi pengalaman selama latihan agar dijadikan sebagai bekal menjalani tugas selanjutnya, agar terus meningkatkan ilmu pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan supaya menjadi prajurit yang profesional serta menjalani tugas yang dihadapi dengan semangat profesionalisme yang tinggi dan pantang menyerah.

Libatkan 7 kapal perang

Pelaksanaan Latihan Pratugas Unsur KRI Satgas Kolinlamil TA 2010 dalam tahap manuvra lapangan yang berlangsung sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010 di Perairan Laut Jawa melibatkan 7 unsur KRI dengan kekuatan personel sedikitnya 1862 orang dengan Komandan Satgas unsur laut Kolonel Laut (P) Dri Suatmaji yang sehari-hari menjabat Komandan Satuan Lintas Laut (Dansatlinlamil ) Jakarta.

Peserta latihan tersebut terdiri dari Tim Staf Perancang latihan (SPL), penilai, pelaku dan pendukung latihan dari Komando Lintas laut Militer dan pasukan dari beberapa satuan diantaranya 2 kompi Satuan Marinir dan satu Kompi Kavaleri.

Sedangkan unsur KRI jajaran Kolinlamil yang dilibatkan dalam kegiatan manuvra lapangan (manlap) meliputi 7 KRI diantaranya 1 KRI jenis Landing Ship Tank (LST), 2 KRI jenis LST tipe Frosch, 2 KRI tipe Bantuan Angkut Personel (BAP) dan 2 KRI jenis Bantuan Umum (BU).

Selama kegiatan manuvra lapangan di Perairan Laut Jawa dengan melibatkan tujuh unsur KRI jajaran Kolinlamil. Sedangkan untuk kegiatan latihan embarkasi /debarkasi pasukan dengan melibatkan dua kompi pasukan Marinir serta satu kompi Kavaleri direncanakan dilaksanakan di Tanjung Pasir Propinsi Banten.

Dalam kegiatan Manuvra lapangan (manlap) dilaksanakan kegiatan diantaranya manuvra taktis mulai dari keluar pangkalan saat melewati medan ranjau dan berbagai peran tempur dalam menghadapi berbagai kemungkinan serangan udara lawan maupun latihan penembakan selama lintas laut di Perairan Laut Jawa, latihan SAR di laut untuk menyelamatkan ABK yang jatuh ke laut sampai dengan embarkasi pasukan dan ranpur di Tanjung Pasir Propinsi Banten.

Sedangkan pelaksanaan manuvra lapangan, para perwira pelaku peserta latihan diberikan pembekalan materi latihan yang akan dikembangkan diantaranya Rule Of engagement (Roe) atau dikenal dengan aturan pelibatan,Hukum Humaniter dan HAM, pemahaman analisa daerah operasi.

Selain itu materi pemahaman dan pendalaman operasi pendaratan administrasi. Demikian pula dengan latihan tempur diantaranya prosedur melewati medan ranjau, AArofek. Latihan pertahanan pangkalan serta lawan sabotase bawah air (LSBA) dan latihan bantuan administrasi dan logistik.

Dispenkolinlamil/Pos Kota

Asops Panglima TNI Buka Latihan Penyiapan Satgas Maritim

12 Agustus 2010, Surabaya -- Asops Panglima TNI Mayjen TNI Soehartono Suratman membuka Latihan Penyiapan Satgas Maritim TNI Konga XXVIII.B UNIFIL (United Nation Interm Force In Lebanon) 2010 di Pusat Latihan Operasi Laut Kolatarmatim Ujung Surabaya, Kamis (12/8).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapuskes TNI Marsda TNI Mariono, Asops Kasal Laksamana Muda TNI Ignatius Dadiek Surarto, Aspers Kasal Laksamana Muda TNI Bambang Budianto, Pangarmatim Laksamana Muda TNI Bambang Suwarto, KA PMPP Brigjen TNI I Gede Sumertha, Wakapuspen TNI Brigjen TNI Setyo Sularso dan para ABK (Anak Buah Kapal) KRI Frans Kaisiepo-368 serta personel pendukung lainnya yang tergabung dalam Satgas Maritim TNI Konga XXVIII.B Unifil.

KRI Frans Kaisiepo-368 dari jenis Sigma Klas Korvet Belanda yang masuk jajaran Satuan Kapal Eskorta Komando Armada RI Kawasan Timur (Satkorarmatim) ini adalah yang ke dua kali ikut andil mengemban misi perdamaian dunia dalam Satuan Tugas (satgas) Maritime Task Force (MTF) Konga XXVIII.B Unifil.

Sebelumnya tugas kemanusiaan ini dilakukan oleh KRI Diponegoro-365. Kapal perang Indonesia ini nantinya akan bergabung dengan kapal perang angkatan laut negara lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas MTF.

Kapal ini rencananya akan meninggalkan pangkalan Surabaya pada akhir bulan Agustus dan bertugas selama 8 bulan, dengan rincian 2 bulan pelayaran berangkat dan pulang serta 6 bulan berada di tempat lokasi. Rute yang dilewati selama pelayaran menuju Lebanon, yaitu Surabaya-Jakarta-Belawan-Cochin-Salalah-Port Said-Beirut. KRI Frans Kaisiepo-368 yang dikomandani Letkol Laut (P) Wasis Priyono ini dalam tugasnya nanti akan membawa 1 buah helikopter BO-105 dengan jumlah personel total 100 orang, dengan rincian ABK 88 orang, pilot dan Crew Heli 7 orang, dokter dan paramedis 2 orang, Kopaska 1 orang dan penyelam 2 orang.

Dalam amanat Asops Panglima TNI mengatakan, bahwa pengiriman MTF yang kedua kalinya ke Unifil Lebanon ini merupakan bukti meningkatnya kepercayaan PBB terhadap TNI dalam perannya menjaga perdamaian dunia.

“Kita semua harus merasa bangga bahwa Kontingen Garuda dimanapun mereka ditempatkan, telah memperoleh pengakuan positif dan dinilai baik oleh dunia internasional. Saya berharap dengan adanya latihan ini, kalian juga akan mampu melaksanakan penugasan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh rekan-rekan kalian dalam berbagai satgas sebelumnya. Harapan ini harus kalian pertanggungjawabkan karena menyangkut citra Negara Republik Indonesia di mata dunia internasional,” kata Asops Panglima TNI menegaskan.

Dispenarmatim

TNI AU Incar 16 T-50 Golden Eagle Buatan Korsel

T-50 Golden Eagle terbang dalam formasi. (Foto: KAI)

12 Agustus 2010 –- Indonesia memasukan jet tempur latih T-50 Golden Eagle dalam salah satu dari tiga kandidat dalam program pembelian jet tempur latih, diumumkan DAPA (Defense Acquisition Program Administration) kutip harian Korea Selatan Korean Times, Senin (9/8).

T-50 Golden Eagle akan bersaing dengan jet tempur latih buatan Rusia Yak-130 dan buatan Ceko L-159B ujar pejabat DAPA. TNI AU berencana membeli 16 jet tempur latih.
Jet tempur latih T-50 dikembangkan hasil kerjasama Korea Aerospace Industries (KAI) dan Lockheed Martin dari Amerika Serikat.

T-50 dikalahkan M-346 Master buatan Alenia Aermacchi Italia dalam kontes di Uni Emirat Arab dan Singapura.

Pada Juli lalu, delegasi pemerintah Korsel berkunjung ke Indonesia guna membicarakan pembelian T-50. Kedatangan Menteri Pertahanan Korsel Kim Tae-Young ke Indonesia, Rabu (11/8), salah satu tujuannya menawarkan T-50 ke Indonesia.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan) didampingi Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Tae-Young (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai mengadakan pertemuan di Jakarta, Rabu (11/8). Pertemuan bilateral kedua pihak membahas mengenai peningkatan kerjasama dalam bidang industri pertahanan. (Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo/hp/10)

Indonesai membeli jet latih KT-1 buatan KAI pada 2001 dan 2005, salah satu pesawat jatuh di bandara Ngurah Rai Denpasar, Bali saat menggelar joy flight pada bulan lalu. Indonesia dan Korsel telah menandatangani kerjasama pengembangan jet tempur KF-X. Pembangunan pesawat akan dimulai 2012 dan diharapkan 2020 prototipe pertama sudah diuji coba. Indonesia direncanakan akan menerima 50 pesawat, sedangkan Korsel 100 pesawat.

T-50 Golden Eagle jet tempur bermesin tunggal dilengkapi sistem data penerbangan dan pelatihan darat modern, membantu para pilot baru transisi ke jet tempur generasi 5 dan 4.5 dengan mudah.

Pesawat mempunyai kecepatan maksimal 1,5 Mach dan dibanderol sekitar 25 juta dolar perunit.

T-50 Golden Eagle dalam grafis.(Grafis: KAI)

Pemerintah Korsel mendukung penuh penjualan T-50 ke luar negeri, guna menjadi eksportir senjata utama di dunia dan mengairahkan ekonomi Korsel.

Pemerintah Korsel menargetkan penjualan senjata mencapai 3 milyar dolar hingga 2012, pemerintah dan industri pertahanan sepakat keberhasilan penjualan T-50 salah satu bagian terpenting agar tercapai target tersebut.

T-50 sedang berkompetisi dengan M-346 di Israel, Polandia dan Iraq. Jika Pemerintah Indonesia memutuskan membeli T-50, menjadikan negara pertama diluar Korsel yang mengoperasikan T-50.

Korea Times/Berita HanKam