Sunday, August 22, 2010

Iran Pamerkan Pesawat Jet Tanpa Awak Karar, Mampu Menempuk Jarak 1000 km

Pabrik pesawat jet tanpa awak Karar. (Foto: MNA/Vahid-Reza Alaii)

22 Agustus 2010 -- Kementrian Pertahanan Iran mempertunjukan dan menguji pesawat tempur tanpa awak bermesin jet Karar, Minggu (22/8). Pesawat mampu terbang tinggi untuk waktu lama. Presiden Iran Ahmadinejad, Menteri Pertahanan Ahmad Vahidi, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Hasan Firouzabadi, Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Reza Taqipour serta perwakilan keluarga para martir.

Karar dilengkapi mesin turbojet, dapat membawa bahan peledak guna menghancurkan sasaran. Pesawat dapat digunakan berbagai macam misi untuk menghancurkan berbagai sasaran.

Vahidi mengklaim Karrar dapat terbang sejauh1000 km, ditambahkannya para pakar Iran dapat meningkatkan ketinggian terbang.

Awal Februari, Iran telah memprodukasi pesawat tanpa awak Raid dan Nazir yang mampu melakukan misi pengintaian jarak jauh, patroli, penyerangan dan pemboman dengan presisi tinggi.







MNA/Berita HanKam

KRI Teluk Amboina-503 Angkut Satgas Pamrahwan Ambon


22 Agustus 2010, Jakarta -- Salah satu unsur Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) KRI Teluk Amboina-503 mengangkut pasukan Yonif 125/Belawan kembali ke pangkalan induk di Belawan usai melaksanakan penugasan di Ambon, Pulau Saumlaki, Pulau Kisar, Pulau Wetar dan Pulau Lirang yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan daerah rawan (Satgaspamrahwan) Ambon dan direncanakan Minggu ini tiba di Dermaga Kolinlamil, Jakarta Utara.

KRI Teluk Amboina-503 dengan Komandan Letkol Laut (P) Desmon Hermono Kusumo telah menempuh perjalanan lintas laut selama kurang lebih satu bulan sejak tolak dari Pangkalan Padang melaksanakan tugas pergeseran pasukan dengan menempuh route pelayaran Padang – perairan Jakarta – perairan Makasar – Perairan Ambon dan menurunkan pasukan pengamanan perbatasan di Ambon dalam rangka pergantian personel Satgas pengamanan daerah rawan dengan pasukan dari Yonif 133/Padang .

Usai melaksanakan kegiatan embarkasi personel Yonif -133/Padang dan debarkasi personel Yonif 125/Belawan yang tergabung dalam pengamanan daerah rawan (Pamrahwan), selanjutnya meneruskan pelayaran menuju perairan Kupang – perairan Makasar – perairan Jakarta – Pangkalan Belawan dan melaksanakan perbekalan di Pangkalan Utama Angkatan Laut di Kupang.

Selama melaksanakan kegiatan lintas laut, sepajang route pelayaran yang dilalui KRI Teluk Amboina -503 melaksanakan tugas asasinya sebagai salah satu unsur TNI AL yang hadir di Perairan kawasan dengan melaksanakan kegiatan patroli keamanan laut. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pendeteksian dan pemeriksaan serta penindakan terhadap para pengguna jalur lalu lintas laut diantaranya terhadap kapal-kapal niaga maupun kapal-kapal ikan di kawasan sepanjang route operasi.

Kehadiran KRI Teluk Amboina – 503 di kawasan perairan sepanjang route kegiatan operasi, diharapkan dapat memberikan rasa aman dan dapat memberikan dampak penangkalan terhadap berbagai kemungkinan bentuk pelanggaran hukum di laut.

Kapal perang jenis kapal angkut Tank (AT) buatan Jepang yang diawaki oleh 71 personel ini sehari-harinya dibawah pembinaan Satuan Lintas laut Militer (Satlinlamil ) Jakarta. Kapal perang tersebut saat ini dikomandani Letkol Laut (P) Desmon Hermono Kusumo, salah seorang perwira lulusan Akademi Angkatan laut angkatan ke-39 tahun 1993. KRI Teluk Amboina dengan nomor lambung -503 saat ini memiliki kemampuan jelajah sampai dengan 8 knot atau 8 mil per jam.

Dispenkolinlamil/Pos Kota

Officials Release MQ-1B Accident Report

Officials released the MQ-1B Predator accident report Aug. 20,2010, regarding the April 20, 2010, crash of a Predator, similar to the one pictured above. The remotely piloted aircraft was flying a training mission at Southern California Logistics Airport. (Photo: U.S. Air Force)

20 August 2010, LANGLEY AIR FORCE BASE, Va. (AFNS) -- Pilot error caused the crash of an MQ-1B Predator at Southern California Logistics Airport during an April 20 training mission, according to an Air Combat Command Accident Investigation Board report released Aug. 20.

The Predator was an Air National Guard aircraft from the 163rd Reconnaissance Wing at March Joint Air Reserve Base, Calif., operated by members of the 3rd Special Operations Squadron under the supervision of instructors from the 163rd Operations Group Formal Training Unit also based at March JARB.

While no injuries occurred as a result of the accident, the aircraft and one inert Hellfire training missile were a total loss. The estimated damage to government property, including a runway light, is valued at about $3.7 million.

According to the report, the crash was caused by a student pilot's failure to recognize the aircraft's speed was too low for the weather conditions and aircraft configuration.

Insufficient speed during final approach caused a stall from which the student pilot and his instructor were unable to recover. This resulted in a hard landing that exceeded design limitations for the aircraft. Upon impact, the left wingtip dragged on the ground, causing the aircraft to leave the prepared runway surface and subsequently break apart.

Unexpectedly difficult wind conditions at the field during the landing contributed to the mishap, officials said.

USAF

Pesawat Hercules TNI AU Rusak di Timika

(Foto: Dispenau)

21 Agustus 2010, Timika -- Timika (ANTARA News) - Sebuah pesawat hercules milik TNI AU mengalami kerusakan mesin saat hendak berangkat dari Bandara Mozes Kilangin Timika menuju Wamena, Jumat (20/8).

Komandan Pangkalan Udara Timika, Letkol Penerbangan I Nyoman kepada ANTARA di Timika, Sabtu, membenarkan adanya kerusakan pada salah satu pesawat pengangkut milik TNI AU tersebut.

"Memang benar pesawat hercules mengalami sedikit kerusakan dan sementara dilakukan perbaikan karena suku cadang sudah didatangkan dari Jakarta," jelas Nyoman.

Dari pantauan ANTARA di Bandara Mozes Kilangin Timika, Sabtu siang, para teknisi sedang memperbaiki pesawat hercules yang mengalami kerusakan.

Pesawat tersebut terlihat masih parkir pada apraunt (tempat parkir) Bandara Mozes Kilangin Timika. Untuk memperbaiki pesawat hercules yang berukuran cukup besar itu, pihak pengelola Bandara Mozes Kilangin Timika bahkan mengerahkan peralatan trem (semacam derek/pengungkit) yang digunakan para teknisi untuk memperbaiki mesin dan baling-baling pesawat.

Kepala Bidang Perhubungan Udara Mimika, John Rettob juga membenarkan pesawat hercules milik TNI AU mengalami kerusakan mesin di Bandara Mozes Kilangin Timika.

"Kami mendapat informasi teknisi sudah memasang mesin baru yang didatangkan langsung dari Jakarta dengan pesawat hercules yang lain," kata Rettob.

Ia menjelaskan, perbaikan pesawat hercules tersebut tidak mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Mozes Kilangin Timika baik untuk penerbangan komersial menuju Makassar, Jakarta, Manado dan Jayapura maupun penerbangan perintis ke sejumlah daerah di wilayah pedalaman.

Adapun permintaan tiket pesawat di Timika menghadapi hari raya Idul Fitri belum terlihat meningkat alias masih normal sebagaimana hari-hari biasa.

Susy, salah satu agen penjualan tiket pesawat di Timika mengatakan permintaan tiket diprediksi baru akan meningkat satu pekan sebelum menghadapi hari raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada 12 September mendatang.

ANTARA News

Unhan Wisuda 38 Magister Bidang Strategi Pertahanan Semesta

Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso memberi ucapan selamat kepada mahasiswa Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia Angkatan I yang diwisuda di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Sabtu (21/8). Sebanyak 38 wisudawan memperoleh gelar Sarjana S2 dalam bidang Strategi Pertahanan Semesta. (Foto: ANTARA/Herka Yanis Pangaribowo/ama/10)

22 Agustus 2010, Jakarta -- Untuk pertamakalinya Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) yang berdiri tahun 2009 mewisuda 38 lulusan S2 di bidang Strategi Pertahanan Semesta. Para lulusannya berhak menyhandang gelar Master Pertahanan atau M.Han.

"Para wisudawan ini akan kembali ke lingkungan kerja masing-masing, dan mereka diharapkan menjadi pemikir dan ahli strategis perang yang berwawasan nasional dan internasional," kata Rektor Unhan Mayjen TNI Dr Syarifuddin Tippe, MSi pada acara wisuda Program Magister Studi Strategi Perang Semesta Unhan di Gedung Kemhan, Jakarta, Sabtu (21/8) malam.

Menurut Rektor Unhan, para lulusan magister Unhan yang pertama itu sebagian besar merupakan perwira TNI berpangkat kolonel senior, sedangkan dua orang dari kalangan sipil. Sebanyak sembilan orang lulus dengan predikat Cumlaude, dan Kolonel (Kav) Jamaluddin menjadi lulusan terbaik.

"Para wisudawan ini juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Luar Negeri di Naval Post Graduate School, Amerika Serikat," katanya.

Rektor Syarifuddin menambahkan bahwa Unhan merupakan perguruan tinggi negeri satu-satunya di Indonesia yang secara khusus melakukan kajian soal pertahanan, dan menyiapkan pemikir strategis di bidang strategi pertahanan semesta, baik sipil maupun militer.

Dikemukakan, selain memiliki program studi Strategi Perang Semesta, Unhan juga menyelenggarakan program studi Manajemen Pertahanan. Pada bulan Agustus ini, katanya, Unhan kembali membuka dua program studi baru, yakni ekonomi pertahanan dan manajemen bencana.

"Selain memililki peran strategis, Unhan juga merupakan perguruan tinggi negeri yang unik karena hanya membuka jenjang strata dua, dan semua siswanya tidak dipungut biaya," katanya.

ANTARA News

Di Laut Kita Penonton


22 Agustus 2010 -- Dua hari pasca-insiden Tanjung Berakit, Minggu (15/8), Kompas bersama sejumlah wartawan lain berkesempatan ikut dalam reka ulang menentukan lokasi kejadian. Saat itu kami naik Kapal Patroli Taka milik Polisi Perairan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

Kegiatan tersebut dipimpin Direktur Polisi Perairan Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) Ajun Komisaris Besar M Yassin Kosasih. Hadir pula Direktur Reserse Kriminal Polda Kepri Komisaris Besar Ahmad Nurdin, Kepala Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam Yulisbar, dan Perwira Staf Operasional Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam Mayor Yudi Priyatno.

Di perairan Republik Indonesia, ada tiga lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penegakan hukum, yakni TNI AL, Polisi Perairan, dan PSDKP. Artinya, ketiga lembaga tersebut terwakili semua dalam rombongan.

Kapal Patroli (KP) Taka berangkat dari Batam pukul 11.00. Dua jam kemudian, kapal tiba di perairan Tanjung Berakit di Kepri yang menjadi lokasi insiden.

Singkat kata, KP Taka berhenti di dua titik yang menjadi lokasi insiden. Setelah mendapatkan koordinat dengan peralatan global positioning system (GPS), kapal meluncur kembali ke arah Batam.

Di tengah perjalanan pulang, sebuah panggilan tiba-tiba masuk melalui alat komunikasi KP Taka. Nakhoda KP Taka yang namanya tak sempat saya catat langsung menerima panggilan tersebut.

Ternyata panggilan berasal dari Kapal Patroli Angkatan Laut Singapura. Mereka memperingatkan, KP Taka sudah sedikit masuk ke wilayah Singapura.

Tentu saja rombongan dalam KP Taka agak terkejut. Pasalnya, dalam peta elektronik di KP Taka, kapal masih berada di wilayah perairan RI. Dan, kenyataannya, memang KP Taka berada di wilayah RI. Tak ada insiden dalam peristiwa itu dan KP Taka meneruskan perjalanan ke Batam.

Getol berpatroli

Salah seorang peserta rombongan di KP Taka mengatakan, Singapura memang getol berpatroli di wilayahnya dan mengawasi wilayah yang diklaim sebagai wilayahnya. Dengan setengah berseloroh dia menyebut, Singapura bisa rutin berpatroli karena bahan bakar minyak (BBM) mereka unlimited. Sekadar diketahui, untuk sekali patroli, kapal ”minum” ratusan liter BBM.

Singapura tidak hanya aktif di perairan wilayahnya saja, tetapi juga di Traffic Separation Scheme (TSS) atau alur internasional di antara Singapura dan Batam. Setiap kali ada kejadian di alur internasional, Singapura-lah yang menjadi seksi sibuk.

Contohnya pada 25 Mei lalu, saat terjadi tabrakan antara kapal tanker berbendera Malaysia, Bunga Kelana 3, dan kapal kargo berbendera St Vincent dan Granada, Waily. Lokasi kejadian berada 3 mil dari Singapura dan 4,2 mil dari Pulau Batam. Sekitar 2.000 ton minyak bumi mentah tumpah di lautan dalam kejadian tersebut.

Singapore Police Coast Guard adalah pihak yang dihubungi nakhoda kedua kapal tersebut. Dan, mereka pula yang turun mengatasi permasalahan. Sementara aparat di Indonesia yang menerima informasi dari Singapore Police Coast Guard hanya menonton dan ”foto-foto” untuk laporan ke Jakarta.

Menurut Kepala Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Kota Batam Agusman, pihaknya memang tidak bisa berbuat banyak untuk kejadian seperti itu. Alasannya, belum ada peralatan untuk melokalisasi tumpahan minyak yang disiagakan di Kepri.

Dari kejadian sibuknya Singapura di alur internasional dan peringatan dari Kapal Patroli Angkatan Laut Singapura, tampak jelas eksistensi Singapura di lautan. Indonesia, sebaliknya, kurang eksis dan pasif. Bahkan, pada insiden Tanjung Berakit, eksistensi Indonesia tampak rapuh dalam menghadapi Malaysia. Bayangkan, kapal cepat patroli Dolphine 015 milik Satker PSDKP Batam terpaksa ngacir dalam kegelapan menghadapi kapal patroli Polis Diraja Malaysia. Malaysia bersenjata, sedangkan Indonesia tangan kosong. Jadi, apa boleh buat. Ironisnya, itu semua terjadi di wilayah kedaulatan RI.

Akhir cerita, semua sudah tahu. Tujuh maling ikan Malaysia ditukar dengan tiga aparat negara Indonesia. Dan, tak ada itu namanya pertanggungjawaban Polis Diraja Malaysia yang telah melanggar kedaulatan RI.

Diplomasi eksistensi

Eksistensi di lapangan. Inilah nama permainannya sekarang yang ironisnya justru tak mendapat prioritas di Indonesia. Bahwa segala persoalan perbatasan selalu berangkat dari kejadian di lapangan.

Dan, untuk perairan Kepri yang berbatasan langsung dengan wilayah Singapura, Malaysia, dan Vietnam, permainan itu semakin sengit. Sebagaimana pernah dikemukakan Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran KSAL Laksamana Pertama SM Darojatim saat menjabat sebagai Komandan Pangkalan Utama TNI AL IV, perairan Kepri adalah wilayah yang rawan pelanggaran batas negara dan pencurian ikan.

Saat ini saja Stasiun PSDKP Pontianak menahan 204 nelayan asing pencuri ikan di perairan Indonesia, mulai perairan Kepulauan Riau sampai Kalimantan Barat. Mereka, antara lain, berasal dari Vietnam dan Kamboja. Proses hukum terhadap nelayan tersebut sudah selesai, tinggal menunggu deportasi saja. Itu baru yang tertangkap. Nah, yang tidak tertangkap?

Di perairan Kepri juga terdapat alur internasional yang menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Strategis, jelas. Apalagi kalau isu deposit minyak bumi dan gas bumi ikut dimasukkan, tentu akan menjadikan permainan tidak saja sengit, tetapi juga semakin seksi.

Darojatim pernah mengatakan, sarana dan prasarana pengamanan laut memang belum bisa dikatakan memadai. Namun, hal itu, menurut dia, tidak boleh menjadi hambatan atau penghalang tugas tentara.

Hal senada dikemukakan petugas pengawas Satker PSDKP Batam, Seivo Grevo Wewengkang, satu dari tiga orang yang ditahan Polis Diraja Malaysia dalam insiden Tanjung Berakit. Menurut dia, sarana dan prasarana patroli pengawasan kelautan dan perikanan masih belum memadai, di antaranya belum dilengkapinya kapal patroli dengan radar dan visual monitoring system (VMS).

”Jika ada VMS, ke mana posisi kapal patroli bergerak bisa dipantau dari Jakarta,” kata Seivo.

Direktur Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Aji Sularso menyatakan, pengawasan oleh KKP baru mencapai 25 persen dari total kebutuhan ideal yang mensyaratkan sarana dan prasarana serta jumlah personel di seluruh wilayah kedaulatan RI. Angka itu diperoleh berdasarkan perhitungan probabilitas intensitas ancaman pencurian ikan, baik di zona ekonomi eksklusif (ZEE) maupun di teritorial RI.

Guna mencapai pengawasan ideal 100 persen, KKP telah menyusun rencana strategis penambahan sarana dan prasarana, seperti kapal patroli, alat pemantauan, dan dermaga pangkalan. Namun, karena keterbatasan alokasi anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana diprioritaskan untuk daerah perbatasan dan daerah yang banyak terjadi pencurian ikan, seperti di laut Natuna, Sulawesi Selatan, dan Arafura. Pada tahun ini, sektor pengawasan mendapat alokasi 8 persen dari total anggaran KKP.

”Setiap tahun terjadi peningkatan anggaran, tapi kan tidak signifikan. Dan, pengawasan itu merupakan bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan secara umum. Jadi, tidak berdiri sendiri,” kata Aji.

Retorikanya, bagaimana mau eksis kalau sarana dan prasarana untuk mengeksiskan diri sangat terbatas? Bagaimana mau patroli kalau dana BBM tak sebanding dengan areal yang diawasi? Bagaimana mau memantau real time kalau peralatan saja sudah uzur? Bagaimana mau ditakuti kalau yang dibawa hanya peluit? Bagaimana mau eksis kalau hanya jadi penonton?

Dan, itulah harga yang selama ini dibayar Indonesia untuk berdaulat atas wilayahnya. Akibatnya? Tak usah jauh-jauh, insiden Tanjung Berakit. Indonesia kemalingan ikan sekaligus kecolongan kedaulatan dalam 86 jam menjelang peringatan detik-detik proklamasi ke-65 RI.

Diplomasi antarnegara tidak bisa berjalan sendiri di meja bilateral elite dengan atribusi table manners-nya. Diplomasi adalah juga pasar induk tempat tawar-menawar kepentingan. Sebelum masuk ke pasar, diplomat perlu membawa bekal agar tidak hanya bertangan kosong dan dikatakan omong kosong.

Nonsens, diplomasi berbusa-busa tanpa eksis terlebih dahulu di lapangan. (Laksana Agung Saputra)

KOMPAS

Saturday, August 21, 2010

Menhan: Indonesia Siap Hadapi Malaysia


21 Agustus 2010, Jakarta -- Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menegaskan Indonesia siap menghadapi Malaysia di meja perundingan untuk menyelesaikan masalah perbatasan yang belum selesai, baik perbatasan darat maupun laut.

“Kami sudah siapkan data, fakta, dan ketentuan hukum yang mendasari batas wilayah RI yang berbatasan dengan Malaysia baik darat maupun laut. Kita sudah siapkan semua, dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri untuk dibawa ke meja perundingan,” kata Purnomo Jakarta, Sabtu (21/8/2010).

Ditemui usai memimpin wisuda perdana Universitas Pertahanan Indonesia, Purnomo menegaskan Indonesia ingin persoalan perbatasan baik di darat dan laut diselesaikan secara progesif.

“Setelah disepakati dan diratifikasi, kedua negara harus mematuhinya. Tetapi ini kan masalah negosiasi, masing-masing pihak memiliki argumen apalagi ini meyangkut penentuan batas dua negara, menyangkut ZEE, landas kontinen, jadi ada tarik ulur,” katanya.

Meski begitu, lanjut Menhan, Indonesia siap menghadapi Malaysia di meja perundingan.

Indonesia hingga kini baru menyelesaikan 15 status batas maritimnya sejak 1969 dengan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia. Kementerian Luar Negeri mencatat selain keempat negara tersebut, Indonesia juga telah menyelesaikan status batas maritimnya dengan Papua Nugini, Vietnam, dan India.

Khusus dengan Malaysia pada 1969, RI telah meratifikasi perjanjian Garis Batas Landas Kontinen antara kedua negara. Tak hanya itu, pada 1970 kedua negara juga telah meratifikasi garis batas laut wilayah RI dan Malaysia.

SURYA Online

TNI Belum Berminat, NATO Sudah Pesan

Tanaman Rami (Boehmeria nivea). (Foto: Wildan M)

21 Agustus 2010, Jakarta -- Indonesia ternyata bisa menciptakan perlengkapan perang secara mandiri. Ini diungkapkan Achmad Joing, salah satu peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) TNI di sela-sela acara R&D Ritech Expo 2010 di Jakarta, Sabtu (21/8/2010).

Salah satunya yang paling sederhana adalah membuat pakaian tentara dari rami, pengganti kapas. Selama ini Indonesia selalu mengimpor kapas sebagai bahan baku kain. Namun, Balitbang TNI menemukan tanaman rami, yang tumbuh di dataran tinggi mempunyai kualitas lebih baik dari kapas. "Rami ini seratnya lebih halus dari kapas, lebih nyaman dipakai, lebih kuat, dan membuat suhu tubuh tetap rendah jadi tentara tidak kepanasan," ujar Achmad.

Pakaian ini telah diteliti dari tahun 2004 sampai 2007. Namun, ternyata Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih enggan untuk menggunakan karya anak bangsa ini. Menurut Achmad, sejak dipasarkan tahun 2007, Pemerintah belum melirik pakaian ini, justru mereka mendapatkan pesanan tetap dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

"Pemerintah belum mau pakai ini, malahan yang beli ini adalah NATO, tiap tahun kita mendapatkan order sebanyak 30.000 setel pakaian tentara (topi, baju, celana, dan sepatu)," ujarnya.

Selain pakaian, putra Indonesia juga sudah mampu membuat laras untuk senjata api, baik laras pendek maupun laras panjang. Pesawat pengintai tanpa awak, alat komunikasi militer, panser militer, kapal patroli, sampai rompi antipeluru juga telah diciptakan dari tangan-tangan generasi muda Indonesia. "Semua terbukti lebih baik dan lebih murah," tegas Achmad.

Namun masalahnya, lanjut Achmad, pemerintah tidak memiliki goodwill untuk memberdayakan putra bangsa. "Laras saja kita beli dari Belgia, padahal kita sudah bisa buat laras sendiri yang lebih baik dan lebih murah, ini semua hanya karena tidak adanya goodwill dari pemerintah," ujarnya.

KOMPAS.com

RI-Australia Gelar Operasi Bersama

Kapal perang TNI AL dan RAN berlatih di Laut Timor. (Foto: Australia DoD)

21 Agustus 2010, Jakarta -- Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, Pemerintah Indonesia akan menggelar operasi laut bersama dengan Angkatan Laut Indonesia dan Australia untuk mengawasi wilayah perbatasan laut kedua negara.

"Operasi bersama antara kami dengan AL Indonesia dan Australia untuk pengawasan perbatasan laut kedua negara. Rencananya setelah Lebaran," tuturnya, dalam diskusi Mingguan bertajuk "Indonesia-Malaysia, Serumpun Tetapi Tak Rukun" di Jakarta, Sabtu.

Fadel menambahkan, operasi bersama itu juga menjadi ajang bagi Indonesia untuk mempelajari penataan pola pengamanan maritim Australia, termasuk sarana dan prasarana angkatan lautnya yang sudah berteknologi tinggi.

"Pembenahan pola manajemen kelautan Indonesia sudah saatnya dibenahi, terutama koordinasi antar lembaga dan perlengkapan yang dibutuhkan," katanya.

Fadel mencontohkan pengalamannya ketika mencoba menggunakan sebuah radar di kota Darwin,Australia. "Dari Darwin, melalui radar terlihat kapal-kapal Cina beroperasi di wilayah kita," ungkapnya.

Kedua negara sepakat untuk meningkatkan pengawasan dalam upaya penanggulangan illegal fishing di perbatasan ZEE melalui beberapa kerjasama, yaitu peningkatan patroli terkoordinasi, pertukaran data dan informasi, kunjungan timbal balik antara kapal patroli perikanan Indonesia dengan kapal patroli Bea Cukai Australia.

Tak hanya itu, dalam pertemuan keenam "Working Group on Marine and Fisheries (WGMAF) Indonesia and Australia" setahun silam, kedua negara pun sepakat peningkatan kapasitas SDM pengawasan perikanan melalui pelatihan, dan dukungan teknis lain yang diperlukan untuk kapal pengawas perikanan Indonesia.

"Yang ditangani tidak hanya kapal penangkap ikan illegal, tapi termasuk juga ?kapal induk (mothership)? yang sering berada di perbatasan dua negara, menampung ikan hasil jarahan," kata Fadel menambahkan.

ANTARA News

Bakorkamla Diminta Fasilitasi Pengawasan Laut Via Satelit

(Foto: istimewa)

21 Agustus 2010, Bandung -- TNI Angkatan Laut mengusulkan agar Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) memfasilitasi penyewaan fasilitas citra satelit untuk mengawasi kawasan perairan Indonesia. ”Bakorkamla kita harapkan menyewa satelit citra, dengan demikian kita bisa mengetahui kapal-kapal yang memiiki izin dan yang tidak sebagai dasar kita menegakkan hukum di laut,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono saat di Bandung.

Penggunaan citra satelit itu sudah diusulkan. Hanya yang jadi masalah, papar Agus, biaya sewa satelitnya yang mahal. Biaya itu memberatkan jika dibebankan pada institusi yang berkepentingan baik itu TNI AL atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. ”Toh hasilnya bukan untuk Angkatan Laut, bukan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi semua isntisusi itu mengunkan itu,” katanya.

Agus mengatakan, saat ini pengawasan perairan Indonesia atas kehadiran kapal asing masih mengandalkan kehadiran kapal perang TNI AL. Memperbanyak kapal perang untuk mengawasi lautan Indonesia jadi tidak efektif mengingat luas perairan Indonesia.

Di sisi lain, lanjutnya, TNI AL mengalami kendala keterbatasan kekuatan kapal perangnya yang rancangannya saat ini hanya untuk mengawasi terus-menerus wilayah yang masuk kategori rawan strategis. ”Daerah yang tidak kiat anggap rawan, kita masih laksanakan patroli sekali-kali,” katanya.

Menurut Agus, penggunaan teknologi itu akan efektif untuk mengawasi perairan Indonesia dari pencurian ikan ilegal yang menjadi masalah Indonesia saat ini. Sistem pengawasn kapal penangkap ikan legal saat ini mengandalkan sistem yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan pemasangan transponder pada kapal penangap ikan yang memiliki ijin tangkap.

Sistem milik Kementerian Kelautan itu hanya mampu mendeteksi kapal penangkap ikan yang berijin legal. Padahal, paparnya, yang diinginkan adalah mendeteksi kapal penangkap ikan yang ilegal. Fasilitas pengawasan via citra satelit dinilainya bisa menambal kelemahan itu.

Dengan memadukan dua sistem itu, dia meyakini, Indonesia bisa dengan mudah membedakan mana kapal penangkap ikan yang tidak berijin. ”Usul itu terus kita bahas, hanya sekarang ini kita masih peru bicara, mari kita adakan bersama-sama,” katanya.

TEMPO Interaktif

Srinti, Pesawat Bikinan Anak Negeri

Pesawat tanpawak srinti diperkenalkan dalan R&D Ritech 2010 (21/08/2010). Pesawat ini rencananya akan digunakan kementerian kelautan dan perikanan untuk pengawasan laut indonesia. (Foto: KOMPAS/Remigius Septian)

21 Agustus 2010, Jakarta -- Srinti, pesawat tanpa awak hasil ciptaan putra Indonesia, diperkenalkan pada R&D Ritech Expo 2010, Sabtu (21/8/2010). Menurut Teguh, salah seorang engineer dari BPPT, Srinti adalah pesawat kelima yang telah dibuat BPPT.

"Ini pengembangan yang kelima, sebelumnya ada Pelatuk, Wulung, Gagak, dan Alap-alap. Namun, walaupun sudah lima pesawat yang diciptakan, baru Srinti yang akan diberdayagunakan oleh pemerintah. Belum ada yang dipakai, baru Srinti ini yang rencananya akan dipakai pemerintah," ujar Armanto, salah seorang engineer lainnya.

Rencananya, pada bulan November nanti Srinti akan digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengawasan zona laut terluar Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi lagi penerobosan kapal-kapal asing.

"Kita akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengawasan laut terluar indonesia," ujar Armanto lebih lanjut.

Srinti berbahan bakar methanol seperti yang dipakai di pesawat aeromodelling. Jarak pengendalian maksimum Srinti adalah 45 km. Pengendalian pesawat menggunakan Ground Control Station (GCS).

GCS terdiri dari remote control yang digunakan saat lepas landas dan mendarat. Saat di udara, Srinti bergerak autonomus, sesuai titik-titik yang telah ditentukan di komputer. Pergerakan peswat ini menggunakan software Dynamic c# dengan prosesor Rabbit 4000 yang telah dikembangkan oleh tim BPPT.

KOMPAS

Kodam Iskandar Muda Bentuk Batalyon Raider


21 Agustus 2010, Banda Aceh -- Komando Daerah Militer Iskandar Muda akan membentuk batalyon Raider guna memperkuat jajaran Kodam tersebut.

Kesiapan pembentukan kembali Batalyon Raider ini ditinjau langsung KSAD Jenderal George Toisuta di Mata Ie, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Sabtu.

George mengatakan keberadaan Batalyon Raider menjadi standar di setiap Kodam di Indonesia.

"Keberdaan pasukan Raider juga menjadi standar internasional. Jadi Angkatan Darat kita harus mengikuti standar internasional, sehingga tidak dilecehkan negara-negara lain," tegas jenderal berbintang empat itu.

Keberadaan Batalyon Rider, tambah KSAD, akan langsung dibawah komando Panglima Kodam, dan batalyon ini akan menjadi pasukan pemukul kodam (PMK).

Selain meninjau kesiapan peningkatan status Batalyon Infantri menjadi Batalyon Raider, KSAD juga melakukan pertemuan dan safari Ramadhan dengan seluruh perwira di jajaran TNI Kodam Iskandar Muda.

Dalam pengarahannya, KSAD menghimbau agar pasukan TNI bisa terus menjaga citra TNI di mata masyarakat dan menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Selain tugas menjaga keamanan negara, TNI juga menjadi pengayom di masyarakat, oleh karenanya TNI harus bisa bersikap baik dan menjaga citranya di mata semua pihak," ujar KSAD.

Sementara itu, Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen (TNI) Hambali Hanafiah mengatakan, pasukan yang akan ditingkatkan statusnya menjadi pasukan Batalyon Raider adalah Batalyon 112/Dharmajaya.

"Sebenarnya beberpa waktu lalu kita sudah punya 100 personil, namun karena kekurangan fasilitas latihan, pasukan tinggal 88 orang, dan kini akan kita tingkatkan kembali, jumlah personilnya dan fasilitas latihan," jelas Hambali Hanafiah.

Disebutkan, saat ini Kodam sudah memiliki beberapa fasilitas latihan Raider yang berstandari internasional, diantaranya lapangan tembak simulasi.

"Lapangan tembak simulasi ini bisa digunakan untuk mengantisipasi kurangnya jumlah amunisi. Jadi kita bisa latihan menembak tepat tanpa menggunakan amunisi peluru aktif," jelasnya.

Selain lapangan tembak simulasi, beberapa sarana latihan lain juga sudah disiapkan di kawasan Mata Ie, Aceh besar, diantaranya lapangan latihan granat, lapangan tembak dropper, dan rumah ban.

Dalam kunjungannya ke Kodam Iskandar Muda, KSAD George Toisuta juga melakukan penanaman pohon di komplek Rindam Iskandar Muda, yang disaksikan langsung Pangdam Hambali Hanafiah.

ANTARA News

Fadel: Malaysia Remehkan Indonesia

Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam yang ditangkap Marine Police Malaysia (MPM) Erwan (kanan), Asriadi (kiri) dan Seivo Grevo Wewengkang (tengah) tiba di pelabuhan Batam Centre, Batam, Provinsi Kepri, Selasa (17/8). Para petugas DKP tersebut ditahan sejak Jumat (13/8) setelah insiden penangkapan tujuh nelayan Malaysia oleh aparat Pengawas KKP RI di perairan Tanjung berakit, utara Pulau Bintan, Indonesia. (Foto: ANTARA/Asep Urban/ed/nz/10)

21 Agustus 2010, Jakarta -- Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Fadel Muhammad mengatakan Malaysia meremehkan Indonesia dengan memperlakukan tiga petugas dari kementeriannya yang ditangkap polisi air Malaysia kurang layak.

"Tiga orang petugas dari KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang ditangkap polisi air Malaysia ditahan dikantor polisi Malaysia, dipakaikan pakaian tahanan, dan pada saat keluar ruangan tangannya diborgol," kata Fadel Muhammad pada diskusi polemik "Indonesia-Malaysia: Serumpun tapi Tidak Rukun" di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, perlakuan polisi Malaysia itu meremehkan Indonesia. Apalagi tiga orang tersebut adalah petugas resmi yang ditangkap saat menjalankan tugasnya yakni menangkap tujuh nelayan Malaysia yang ketahuan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia.

Fadel meminta kepada pemerintah untuk bersikap lebih tegas karena kalau terus-menerus seperti ini ia mengkhawatirkan tindakan Malaysia akan semakin meremehkan Indonesia.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan Brigjen I Wayan Midhio mengatakan, pejabat di Kementerian Pertahanan bergaul banyak dengan pejabat di Kementerian Pertahanan maupun militer dari Malaysia.

"Setahu saya tidak ada pejabat militer Malaysia yang meremehkan Indonesia," katanya.

Untuk menjaga pertahanan di wilayah perbatasan, kata dia, Kementerian Pertahanan melakukan kerja sama perthanan dengan Malaysia maupun dengan Singapura.

Kalau muncul anggapan yang menyebutkan Pemerintah Indonesia lemah, menurut dia, mungkin anggapan tersebut muncul dari masyarakat Indonesia sendiri.

Sebanyak tiga orang petugas dari KKP ditangkap oleh polisi perairan Malaysia setelah menangkap tujuh nalayan Malaysia yang ketahuan menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia.

Tiga orang petugas dari KKP kemudian ditahan di Malaysia dan mereka dibebaskan dengan cara diberter dengan tujuh nelayan Malaysia.

Pemerintah akui pertahanan laut lemah

Insiden di Bintan, Kepulauan Riau yang melibatkan nelayan Malaysia, tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan serta pemerintah Indonesia dan Malaysia sebenarnya menunjukkan lemahnya pertahanan laut Indonesia.

" Kami minta kasus sengketa Malaysia jadi momentum membenahi pengelolaan wilayah perbatasan maritim" kata Mahfudz Sidik, Anggota Komisi Pertahanan DPR dalam diskusi di Jakarta, Sabtu 21 Agustus 2010.

Dalam diskusi itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengakui, pertahanan maritim Indonesia masih lemah. Ini karena kurangnya koordinasi antara satu pihak dengan lainnya. " Dilihat dari yang berperan, harusnya lebih dari cukup. Tapi ini karena tak pernah ada kerjasama" kata Fadel.

Menurut Fadel, keamanan di laut Indonesia ditangani pasukan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Kemanan Laut, kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan petugas dari bea cukai. "Saya sudah lapor Presiden untuk ditata, agar kejadian dengan Malaysia kemarin tidak terjadi lagi dan tidak saling menyalahkan," kata Fadel.

Nantinya pengamanan kawasan maritim, Fadel berharap ditangani Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan I Wayan Midhio mengakui perlu ada kesepakatan untuk mengatur keamanan laut. "UU-nya belum ada, perlu dirancang untuk kepastian pembagian penjagaan," kata Dia.

ANTARA News
/TEMPO Interaktif

KSAL: TNI AL Tidak Tambah Kapal Patroli

Kapal patroli cepat KRI Mandau dan KRI Layang. (Foto: istimewa)

21 Agustus 2010, Sidoarjo -- Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan TNI AL tidak akan menambah jumlah armada kapal patroli di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia.

"Saat ini di Selat Malaka sudah ada tujuh kapal dan di Selat Singapura ada empat kapal yang dioperasikan setiap hari. Dan saya kira jumlahnya sudah cukup," kata KSAL usai melakukan peletakan batu pertama perumahan nondinas TNI AL `Griya Bahari Indah` di desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu 21 Agustus 2010.

Menurut dia, kedua negara perlu mempelajari bersama atau duduk dalam satu meja terkait penentuan batasan wilayah terutama di laut tersebut. Sejauh ini, belum ada kesepahaman antardua negara mengenai hubungan kedua negara memanas.

Apalagi kejadian penangkapan tujuh nelayan Malaysia oleh kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di perairan Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang belum ada keputusan bersama antardua negara.

Akibatnya, tiga petugas DKP yang mengamankan tujuh nelayan Malaysia justru ditangkap oleh Polisi Malaysia.

Di Sidoarjo, KSAL meresmikan pembangunan 697 unit rumah nondinas TNI AL di Desa Pademonegoro, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jatim.

TEMPO Interaktif
/

TNI AL Ujicoba Pelumas Kapal Perang Buatan Dalam Negeri


21 Agustus 2010, Jakarta -- TNI Angkatan Laut telah memiliki beberapa kapal perang baru berteknologi canggih, diantaranya dari jenis korvet kelas Sigma buatan Belanda atau kapal perang kelas KRI Diponegoro-365. Untuk meningkatkan perawatan sejumlah kapal perang tersebut, TNI Angkatan Laut akan melaksanakan uji coba dan penelitian penggantian minyak pelumas pada motor pokok kapal perang yang berteknologi siluman ini dari produksi impor menjadi produk dalam negeri.

Untuk melaksanakan ujicoba dan penelitian minyak pelumas motor pokok kapal perang kelas KRI Diponegoro-365 ini, TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan PT. Pertamina (Persero) yang diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Kepala Dinas Material Angkatan Laut (Kadismatal) Laksamana Pertama TNI Ir. Rachmad Lubis dengan Direktur Utama Vice Presiden Unit Pelumas PT. Pertamina (Persero), Supriyanto di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (3/8).

Menurut Kadismatal bahwa lingkup kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini mencakup dimensi yang cukup luas, diantaranya adalah uji coba dan penelitian pelumas pokok KRI Kelas Diponegoro milik TNI Angkatan Laut.

TNI Angkatan Laut memahami bahwa emban tugas, baik pada aspek penegakan kedaulatan dan keamanan di laut, maupun dalam menunjang pembangunan nasional senantiasa terkait erat dengan komponen-komponen bangsa yang lain dalam tatanan sistem nasional. Menyadari hal ini, TNI AL berupaya mencari terobosan baru, antara lain mengembangkan pola kerja sama dan koordinasi dengan berbagai komponen bangsa, baik dari institusi pemerintah maupun swasta yang pencapaiannya diarahkan untuk tujuan dan kepentingan nasional secara menyeluruh serta implementasinya dirumuskan dalam batas-batas yang proporsional dan profesional, ujar Laksma TNI Ir. Rachmad Lubis.

“Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah kerja sama dalam pertukaran data dan informasi yang diperlukan kedua belah pihak, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor kerahasiaan dan kepentingan negara,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Kadismatal bahwa faktor kemudahan dalam proses pembekalan, memutuskan ketergantungan terhadap produk luar negeri, sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Efisiensi anggaran juga merupakan hal yang menjadi perhatian. Sebelumnya, KRI kelas Diponegoro-365 menggunakan minyak pelumas jenis Shell Sirius X40 yang merupakan produk dari luar negeri (Shell). “Kita akan melaksanakan uji coba dan penelitian terhadap KRI Diponegoro menggunakan produk dalam negeri yaitu Salyx 415. Perjanjian uji coba ini berlaku sejak ditandatanganinya sampai dengan waktu berakhirnya Market Test selama seribu jam putar motor pokok atau sampai satu tahun, mana yang dicapai terlebih dahulu,” jelasnya.

Dalam jangka waktu tersebut, TNI AL akan menyediakan sarana atau fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan uji coba, sedangkan pihak Pertamina yang akan melaksanakan uji coba dengan menyediakan pelumas untuk kebutuhan operasional KRI dan bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan teknis pada mesin yang digunakan pada market test.

Dispenal

Tindakan Malaysia Penghinaan Berat

Anggota Fraksi Golkar, Tantowi Yahya dan dari kanan ke kiri, Anggota Fraksi Gerindra, Ahmad Mujani, Anggota DPD Ferry Tinggogoy, dan anggota Fraksi Demokrat Ramadhan Pohan, saat diskusi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8). Diskusi tersebut membahas tentang penyelesaian kasus penangkapan 3 pegawai Kementrian Kelautan dan Perikanan oleh otoritas Malaysia. (Foto: ANTARA/ Ujang Zaelani/ed/ama/10)

21 Agustus 2010, Jakarta -- Anggota DPR dari Komisi I dan Komisi IV menilai tindakan Polisi Diraja Malaysia menangkap tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Batam di perairan Bintang Natuna, Kepulauan Riau, telah melampaui batas tindak pidana perampokan. Aksi itu masuk kategori penjajahan dan penghinaan berat.

Demikian pendapat Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, Ketua DPR Marzuki Alie, Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Enggartiasto Lukita, dan rekannya dari Fraksi Partai Demokrat Max Sopacua. Mereka mengemukakan pandangan itu secara terpisah di Jakarta, Jumat (20/8).

Senin (23/8), pekan depan, Komisi I DPR akan meminta penjelasan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Da'i Bachtiar. "Rencananya, kita juga akan meminta penjelasan dari Dubes Malaysia untuk Indonesia," ujar Enggar.

Sebagian besar anggota Komisi I DPR mendesak pemerintah menarik Dubes Indonesia di Malaysia dan mengusir Dubes Malaysia.

Enggar menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia yang sangat lembek atas arogansi Malaysia. Padahal, aksi Polisi Diraja Malaysia terjadi di wilayah kedaulatan maritim Indonesia.

Anehnya, menurut Enggar, Pemerintah Indonesia menyetujui tukar guling tahanan yang diajukan Malaysia. Malaysia melepaskan tiga petugas KKP Batam dan KKP Indonesia melepaskan tujuh maling Malaysia yang bekerja sebagai nelayan. Para maling itu jelas-jelas mencuri ikan di perairan Indonesia.

"Ini awal kegagalan Indonesia dalam mengelola maritim dan kedaulatan NKRI. Perlu kita waspadai, Malaysia akan membuat skenario yang sama untuk melepaskan warganya yang ditahan di Indonesia, khususnya para nelayannya yang mencuri ikan di perairan Indonesia," ujarnya.

Hal senada dikatakan Max Sopacua. Ia minta Menlu tegas pada Malaysia. Caranya, menarik pulang Dubes Indonesia untuk Malaysia dan memulangkan Dubes Malaysia ke negaranya. "Menteri Luar Negeri harus menunjukkan sikap keras pada Malaysia," katanya.

Sikap keras ini, menurut dia, menyangkut martabat bangsa dan negara Indonesia, bukan membangun permusuhan di antara kedua negara. Sikap keras ini bisa berupa nota protes yang keras dari Indonesia.

Menurut Max, kesepakatan barter antara tiga petugas KKP dan tujuh maling Malaysia termasuk kategori penghinaan berat dan pelecehan Malaysia terhadap Indonesia. Sebab, tukar guling itu tak sepadan. "Seharusnya, jika nelayan Malaysia melanggar batas wilayah, diproses sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Utang budi

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memberikan keterangan pers terkait insiden saling tangkap yang melibatkan aparat Indonesia dan Malaysia di perairan Tanjung Barikat, Bintan, yang terjadi Jumat 13 Agustus 2010 di Kantor Kemenlu, Jakarta, Rabu (18/8). Menlu Marty memastikan insiden antara petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Polis Marine Malaysia benar terjadi di wilayah perairan Indonesia dengan bukti pengecekan koordinat dan selanjutnya Pemerintah Indonesia secara resmi melayangkan Nota Protes kepada pemerintah Malaysia. Selama 2010 Indonesia sudah menyampaikan nota protes ke Malaysia sebanyak 10 kali atas pelanggaran yang dilakukan negeri Jiran itu. (Foto: ANTARA/Andika Wahyu/hm/mes/10)

Menurut Enggar, Indonesia terlalu banyak mengalah sehingga memberi ruang bagi Malaysia bertindak sesuka hati, meskipun tindakan itu terjadi di wilayah maritim Indonesia.

Ada dugaan bahwa Pemerintah Indonesia punya utang budi yang sangat besar sehingga tak bisa banyak berbuat atas arogansi Malaysia.

"Ini menjadi pertanyaan bagi saya dan juga bagi Komisi I DPR. Mengapa pemerintah kita tak pernah bersikap tegas terhadap Malaysia, meskipun telah dilecehkan berkali-kali. Ada apa sebenarnya?," katanya.

Ia menyakinkan, Indonesia tak memiliki kepentingan yang substansial terhadap Malaysia. Dari sisi ekonomi, Indonesia lebih banyak memainkan perannya mendongkrak pertumbuhan ekonomi Malaysia. Pada bidang pertahanan, Indonesia juga telah menyuplai alutsista ke negeri jiran itu.

"Baik dari TKI maupun pengadaan alutsista, Indonesia telah banyak peran untuk membantu Malaysia. Karena itu, tak ada alasan bagi Pemerintah Indonesia untuk takut maupun mengalah pada Malaysia," ujar Enggar.

Posisi tawar Indonesia, menurut Enggar, lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia. Meskipun Malaysia relatif mengakomodasi tenaga kerja Indonesia (TKI), namun akomodasi Malaysia itu bukan berarti Indonesia berutang budi pada mereka. "Jadi tak ada yang perlu dikhawatirkan. Indonesia punya posisi tawar lebih tinggi," ujar Enggar.

Sebaliknya, ucap Enggar, Malaysia banyak berutang budi pada Indonesia. Melihat sejarah pembangunan masing-masing negara, Malaysia banyak dibantu Indonesia.

Sementara itu, Koalisi untuk Kedaulatan Indonesia mendesak DPR memanggil dan meminta klarifikasi dari pemerintah dengan memakai hak interpelasinya. Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, pemerintah tidak tegas dalam mempertahankan kedaulatan negara yang telah diinjak-injak Malaysia.

Desakan itu disampaikan sebagai perwakilan Koalisi untuk Kedaulatan Indonesia dalam audiensi dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/8).

Hak interpelasi, lanjut Ray Rangkuti, perlu diajukan agar DPR memperoleh informasi lengkap dan masukan dalam penyegaraan langkah-langkah diplomasi Indonesia guna menuntaskan persoalan perbatasan dengan Malaysia.

"Karena langkah pemerintah melakukan barter antara tiga pahlawan kita dari KKP dengan tujuh pencuri atau maling ikan dari Malaysia telah bertentangan dengan kepentingan nasional bahkan konstitusi Indonesia," ujar Ray.

Selain itu, Koalisi untuk Kedaulatan Indonesia juga mendesak pemerintah dan DPR untuk menyegerakan penyelesaian 12 isu perbatasan yang melibatkan 10 negara yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia.

"Kami juga mendesak pemerintah melaporkan tindak pelanggaran Konvensi Hukum Laut PBB (Unclos 1982) oleh Malaysia kepada Sekretaris Jenderal PBB dalam kaitannya dengan insiden 13 Agustus 2010 dan desakan yang lainnya," ujarnya.

Sementara itu, DPR dan DPD juga mendesak pemerintah tegas dalam menyikapi pelanggaran wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia. Penyelesaian masalah perbatasan harus jelas dan hati-hati. Masalah perbatasan sebaiknya cukup diselesaikan oleh para politisi dan menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) tidak perlu turun tangan. Sebab, kalau Presiden bicara, siapa lagi yang bisa kontrol Presiden? Sementara pernyataan Presiden langsung berkaitan dengan hubungan antarnegara.

"Sikap Presiden SBY yang belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait masalah perbatasan itu sudah tepat. Karena memang presiden tidak boleh emosional, dan apa yang dilakukan SBY sudah benar. Bahwa penyelesaian masalah perbatasan harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan asal tembak langsung saja dan menyatakan perang. Bisa hancur negara ini. Memang sebagai pimpinan harus arif lah," kata Ketua DPR Marzuki Alie.

Menurut Wakil Ketua DPD GKR Ratu Hemas, Pemerintah Indonesia harus tegas dan menjadikan kasus penangkapan petugas Satuan Kerja (Satker) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polisi Malaysia sebagai pelajaran berharga agar Indonesia serius dan meningkatkan perlindungan terhadap kekayaan alam dan kedaulatan negara. Kuncinya adalah penguasaan kedaulatan terhadap seluruh batas negara.

"Sungguh sangat memalukan. Polisi Malaysia dengan kekuatan sangat kecil dapat berbuat kriminal menangkap pegawai Pemerintah Indonesia yang sedang bertugas di wilayahnya sendiri. Ini mencerminkan betapa lemahnya kedaulatan teritorial Indonesia," kata Ratu Hemas.

DPD sangat peduli terhadap masalah perbatasan wilayah negara, sehingga membentuk Panitia Khusus (Pansus) Wilayah Perbatasan Negara yang mulai bekerja pada tahun sidang 2010-2011. Dibutuhkan ketegasan menyatakan batas wilayah negara tanpa menunggu pihak lain, apalagi menunggu selesainya perundingan Malaysia dengan Singapura.

Malaysia mendikte atau melanggar seenaknya, tapi pemerintah tidak memperlihatkan wujud Indonesia sebagai negara besar dan kuat yang cinta damai sepanjang bangsa lain memperlihatkan sikap yang sama.

Suara Karya

Cetak Biru Komponen Cadangan Dipertanyakan

Menwa IPB latihan menembak. (Foto: Menwa IPB)

21 Agustus 2010, Kompas -- Cetak biru perencanaan pembentukan komponen cadangan dipertanyakan berbagai kalangan. Belum adanya pemaparan dari Kementerian Pertahanan tentang cetak biru itu membuat banyak elemen dalam Rancangan Undang-Undang tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara juga dipertanyakan.

Hal ini terungkap dalam diskusi tentang peningkatan kapasitas dan kapabilitas pertahanan melalui pembentukan komponen cadangan, yang diadakan Propatria Institute, Rabu (18/8) di Jakarta. Hadir dalam diskusi ini, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Budi Susilo Soepandji, dengan pembahas Evan A Laksmana dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan David Raja Marpaung (Propatria Institute) serta penanggap Hari Prihatono (Propatria Institute), Al Araf (Imparsial), dan Monica Tanuhandaru (Air Putih).

Budi Susilo menjelaskan, komponen cadangan bukan wajib militer. Prinsip dasarnya, komponen ini berasal dari warga negara yang dilatih dengan latihan dasar kemiliteran yang disiapkan sebagai cadangan kekuatan pengganda TNI jika ada perang. Masa baktinya lima tahun dan selama itu mereka mendapat latihan paling lama 30 hari per tahun.

”Cadangan ini harus disiapkan karena ini bagian dari sistem pertahanan kita. Kita, kan, tidak bisa mendadak,” kata Budi.

Penanggap yang berasal dari masyarakat sipil menyatakan sepakat atas pembentukan komponen cadangan. Namun, mereka meminta Kementerian Pertahanan menjelaskan cetak biru pembentukan komponen cadangan secara lebih menyeluruh tentang tujuan dan garis besar pembentukannya.

Evan mengakui, dengan adanya cetak biru ini, bisa jadi lebih jelas bagaimana model yang dituju. ”Misalnya, apa tujuannya? Untuk nasionalisme atau apa. Lalu akan ada turunannya dan bagaimana perekrutan atau penggunaannya,” katanya.

David juga mempertanyakan jumlah personel komponen cadangan yang dibutuhkan. Demikian juga harus ada perincian, apakah komponen cadangan itu akan dipakai juga untuk operasi militer selain perang, seperti pemberantasan separatisme, terorisme, dan penanggulangan bencana alam.

Al Araf melihat, secara global sebenarnya ada kecenderungan komponen cadangan dibubarkan di berbagai negara dan juga ada dinamika hak asasi manusia.

Ia pun mempertanyakan motivasi di balik pembentukan komponen cadangan itu, apakah untuk kebutuhan strategis, yaitu melipatgandakan kekuatan kalau perang, atau lebih untuk nasionalisme.

KOMPAS

Jaga Kedaulatan, Kapal Korvet Segera Beroperasi


20 Agustus 2010, Palu -- TNI Angkatan Laut tengah menyiapkan kapal Korvet Kelas Sigma (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach) V. Kapal yang dibuat bekerja sama dengan PT PAL ini akan dioperasikan untuk memperkuat sistem pertahanan matra laut.

“Saat ini dalam proses penyelesaian, Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah dioperasikan,” kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso kepada wartawan di Palu, Sulawesi Tengah seusai buka puasa bersama dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan petinggi TNI setempat.

Menurut Djoko, Korvet Sigma berteknologi terkini, kapal ini dapat menjadi jembatan transformasi dan standardisasi teknologi kapal-kapal kombatan TNI AL. Sehingga akan terjadi efisiensi dalam pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem senjata TNI AL, termasuk pada aspek logistik, pendidikan, dan pelatihan personel pengawaknya.

Djoko mengatakan, percepatan proyek kapal Korvet ini akibat tingginya kasus insiden antara aparat keamanan Indonesia dan petugas perairan negara lain seperti Malaysia, yang terjadi diatas perbatasan atau di wilayah perairan Indonesia.

Soal kasus ketegangan Malaysia dan Indonesia di Selat Malaka belakangan ini, Djoko menyatakan sudah ada kesepahaman antara Indonesia, Singapura dan Malaysia bahwa bila ada sengketa yang terjadi di selat itu diselesaikan dengan jalan dialog. “Kapal ini bukan untuk persiapan perang,”katanya.

Djoko berharap dengan bertambahnya armada penjaga perbatasan khususnya di kawasan perairan, akan menambah semangat anggotanya dalam menjalankan tugas dan menjadi penjaga wilayah Indonesia saat negara lain mencoba menganggu wilayah kedaulatan Indonesia.

TEMPO Interaktif

Panglima TNI Resmikan Makolatgab TNI di Kaltim

20 Agustus 2010, Sanggata -- Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso meresmikan Markas Komando Latihan Gabungan (Makolatgab) TNI di Sangatta Kalimantan Timur, Jumat (20/8).

Dalam amanatnya Panglima TNI menyatakan, pembangunan Makolatgab TNI mendapat dukungan daerah latihan dari Pemda Kabupaten Kutai Timur lebih kurang seluas 26 ribu hektar yang beralokasi di Sangatta.

Fasilitas dan lokasi latihan ini, memiliki makna yang sangat strategis, baik bagi kepentingan TNI maupun kepentingan yang lebih besar lagi yakni berkenaan dengan pertahanan dan keamanan Negara.

Bagi TNI, latihan dapat diibaratkan sebagai menu utama dan asupan harian yang menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pembinaan prajurit TNI. Maknanya, rakyat bangsa dan Negara serta TNI boleh berharap banyak akan hadirnya prajurit-prajurit TNI yang profesional, militan dan handal, dengan adanya fasilitas latihan yang memadai.

Oleh karena itu, dengan telah dibangunnya Mako dan medan Latihan Gabungan TNI ini, Panglima TNI berharap TNI mampu memberi sekaligus memperkuat daya tangkal yang semakin tinggi dan penting serta strategis dalam perspektif pertahanan dan keamanan nasional.

Kondisi ini akan berdampak positif terhadap peningkatan pembangunan daerah, utamanya di sektor ekonomi, kesejahteraan serta meningkatkan mobilitas sosial khususnya sirkulasi arus barang, modal dan jasa secara signifikan yang lebih terjamin keamanannya di Provinsi Kaltim secara keseluruhan.

Satu miliar pohon

Di tempat yang sama Panglima TNI didampingi Dan Kodiklat TNI Mayjen TNI M. Sochib, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Tono Suratman, Aslog Panglima TNI Mayjen TNI H. Hari Krisnomo, melaksanakan penanaman pohon yang selama ini sudah dilaksanakan di beberapa satuan TNI serta turut memasyarakatkan pencanangan penanaman satu miliar pohon di sekitar kawasan daerah latihan Makolatgab TNI.

Hadir dalam acara ini S.IP., Aster Panglima TNI Mayjen TNI Soeprapto, Kapuspen TNI Mayjen TNI Aslizar Tanjung S.E.,MBA.

Juga tampak Wagub Kaltim H. Farid Wadjdy dan Bupati Kutai Timur (Kutim)/Sangatta Ir. H. Isran Noor, M.Si.

Puspen TNI/Pos Kota

Iran Sukses Uji Rudal Qiam 1

21 Agustus 2010 -- Menteri Pertahanan Iran Ahmad Vahidi mengumumkan di kampus Universitas Tehran, rudal Qiam 1 sukses diluncurkan dan mengenai sasaran, Jumat (20/8).

Rudal Qiam 1 merupakan rudal permukaan-permukaan generasi baru Republik Islam, berbahan bakar cair dan segera diproduksi di dalam negeri.

Vahidi mengklaim rudal dirancang tidak dapat dilacak oleh sistem anti rudal. Rudal tidak mempunyai sayap, lebih kecil dan mempunyai banyak kekuatan taktis. Rudal dilengkapi sistem sasaran, membutuhkan waktu persiapan peluncuran lebih sedikit serta mampu melumatkan sasaran dengan presisi tinggi.










MNA/Berita HanKam

Friday, August 20, 2010

Pengawasan Pencurian Hasil Laut Terkendala Pembagian Wilayah AL

Kegiatan upacara di Pulau Kisar terluar yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste merupakan bagian dari Sail Banda 2010. (Foto: Efrimal Bahri)

20 Agustus 2010, Jakarta -- Pengawasan pencurian hasil laut di Kabupaten Maluku Barat Daya oleh nelayan asing selama ini masih terkendala pembagian wilayan perairan Maluku dalam tiga Pangkalan TNI Angkatan Laut.

"Daerah perairan Maluku dibagi tiga, dimana kawasan perairan Kabupaten MBD masuk wilayah pengamanan Lantamal VII Nusa Tenggara Timur," kata Gubernur Maluku Karel Albert Rahalau di Ambon, Jumat.

Sedangkan Lantamal VII di Pulau Ambon tidak memiliki kewenangan secara langsung untuk mengawasi pencurian oleh nelayan asing dari Timor Leste maupun Australia.

Kemudian wilayah periaran Aru masuk pengawasan Lantamal VIII Merauke sehingga sistem pengawasan secara langsung dan terpadu dari Provinsi Maluku tidak dapat dilaksanakan akibat pembagian wilayah tadi.

Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di perairan laut Kabupaten MBD ini disampaikan penjabat Bupati Frangky Renyaan kepada wartawan pada upacara memperingati HUT ke-65 Proklamasi Kemerdekaan RI yang dihadiri Gubernur Ralahalu bersama ratusan pemuda asal Maluku di Kisar, Ibu Kota sementara MBD 17 Agustus 2010.

"Pembagian wilayah pengawasan laut Maluku inilah yang saya kira merupakan kendala kita dalam rangka koordinasi," katanya.

Namun demikian, dengan kehadiran Komandan Lantamal VII Kupang kemarin dalam perayaan HUT Proklamasi RI di Kisar, pemprov langsung melakukan koordinasi untuk menyikapi berbagai hambatan dalam pengawasan perairan laut Maluku.

Selain melakukan pembicaraan dengan Dan Lantamal, pemprov juga akan melakukan kajian yang mendalam agar menyerahkan sistem pengawasan laut Maluku secara terpadu ke Lantamal IX Ambon.

"Pemprov juga merasa yakni dengan tugas pokok masing-masing pangkalan untuk bisa melaksanakan pengawasan sehingga tingkat pencurian ikan di MBD dapat ditekan, dan pembagian wilayah laut ini merupakan kewenangan Mabes TNI-AL, tapi Pemprov akan melakukan sebuah kajian," katanya.

ANTARA News

Menristek dan Memperin buka R&D Ritech Expo 2010

Kepala BPPT, Marzan A Iskandar memegang prototipe Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) saat pembukaan pameran "Ritech 2010" di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (20/8). Expo tahunan ke-10 ini merupakan rangkaian Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 2010 hasil kerjasama Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Perindustrian dengan tema "Temukan Energi, Teknologi Nano Dalam Kehidupan". (Foto: ANTARA/Paramayuda/pd/10)

20 Agustus 2010, Jakarta -- Usaha bangsa Indonesia dalam percepatan pembangunan dan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dilepaskan dari peran dan keterlibatan teknologi. Oleh karena itu Indonesia tidak cukup mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang ditunjang keunggulan komparatif saja, namun perlu ditunjang pula oleh keunggulan kompetitif. Sebagai konsekuensinya, dominasi produk hasil industri yang selama ini berbasiskan sumber daya alam harus mulai dialihkan ke produk yang berbasiskan hasil inovasi.

Hal tersebut disampaikan Menristek, Suharna Surapranata dalam sambutannya pada Pembukaan R&D Ritech Expo 2010 yang diadakan di Jakarta Convention Center, pada Jumat 20 Agustus 2010. Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Perindustrian, M.S. Hidayat, serta Kepala LPNK, perwakilan DPR dan duta besar negara sahabat.

Pada kesempatan tersebut, Menristek kembali menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga riset dengan sektor industri. Berdasarkan pemetaan riset sesuai dengan Agenda Riset Nasional, sejauh ini banyak hasil riset hanya sampai pada tahap riset dasar dan riset terapan saja. Sedangkan untuk peningkatan kapasitas produksi dan percepatan difusi belum optimal karena lemahnya kolaborasi antara lembaga riset dan industri. Intermediasi antara keduanya perlu dibangun sehingga lembaga riset dapat menghasilkan produk yang diperlukan industri dan di sisi lain industri senantiasa mengkomunikasikan produk hasil riset yang mereka butuhkan. Bila kolaborasi keduanya ditunjang dengan komitmen pemerintah, maka tidak mustahil pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dicapai. “Sinergi antar lembaga litbang, industri dan pemerintah atau yang biasa disebut dengan triple helix, bisa meningkatkan kemampuan kita untuk berkompetisi sehingga kita bisa menembus pasar dunia”, ujar Menristek.

Sementara itu, Menteri Perindustrian, MS Hidayat dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan R&D Ritech Expo diselenggarakan untuk menjawab rendahnya penerapan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga litbang nasional pada dunia industri. Menperin berharap kegaitan ini dapat menjadi pendorong bagi masyarakat luas untuk lebih meningkatkan kemampuan produksi industri mereka dan makin memanfaatkan serta menerapkan hasil litbang yang telah dihasilkan oleh lembaga litbang. “Semoga RD Ritech expo mampu membuka lebih luas wawasan kita tentang kemampuan teknologi dalam negeri sehingga mampu memberikan sumbangan yang lebih nyata dalam pembangunan ekonomi nasional”, ujar Menperin.

Pameran R&D Ritech Expo 2010

R&D – RITECH Expo 2010 diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi selama 3 hari mulai 20 Agustus 2010 hingga 22 Agustus 2010. Pameran yang bertemakan “Inovasi Teknologi Menuju Peningkatan Daya Saing Industri Berbasis Nanoteknologi” diikuti lebih dari 100 stand yang berasal dari lembaga litbang pemerintah, lembaga litbang industri, dan perguruan tinggi. Peserta pameran dibagi atas zona bidang fokus yaitu Zona Hankam 15 stand, teknologi informasi dan komunikasi 18 stand, material maju 17 stand, Kesehatan 12 stand, Energy 17 stand, Transportasi 11 stand dan Pangan 12 stand.

Selain pameran tematik nantoteknologi dan fokus litbang nasional, R&D Ritech Expo juga diisi dengan talkshow, karyawisata pelajar dan seminar yang merupakan tindak lanjut kerjasama Indonesia-Mesir di bidang pengembangan dan penerapan nanoteknologi.

Ristek

India Beli Lagi 59 Helikopter Mi-17

Mil Mi-17. (Foto: RIA Novosti/Alexey Kudenko)

20 Agustus 2010 -- Angkatan Udara India segera memesan 59 helikopter Mil Mi-17 tambahan dari Rusia, sebelumnya telah memesan 80 helikopter pada 2008.

Pengiriman helikopter pertama dari 80 helikopter akan mulai tahun ini.

AU India telah mengajukan penambahan 42 Sukhoi Su-30MKI ke Kementrian Pertahanan.

AU India telah meneken kontrak dengan Rosoboronexport mengupgrade armada jet tempur MiG-29 dan pesawat angkut militer Il-76. Sementara itu, AL India memesan 45 MiG-29K yang akan ditempatkan di kapal induk.

Pesawat angkut Il-76 pertama diterima AU India pada April 1985, program uprade akan memperpanjang usia pakai lebih dari 10 tahun.

RIA Novosti/Berita HanKam

RI Bahas Masalah Perbatasan Dengan Malaysia Pada Pertemuan Tingkat Menlu

Puluhan orang yang tergabung dalam Forum Aksi Demokrasi (Fosad) Jawa Timur melakukan aksi protes di Surabaya, Jumat (20/8). Pada mulanya, massa dari Fosad tersebut ingin melakukan sweeping terhadap warga negara Malaysia di Surabaya, namun niat tersebut di gagalkan oleh pihak Polisi setempat. Aksi tersebut merupakan bentuk balas dendam atas peristiwa penangkapan 3 orang aparat Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang ditahan Polisi Malaysia. (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/ed/pd/10)

20 Agustus 2010, Jakarta -- Indonesia akan mengangkat masalah perbatasan dengan Malaysia pada pertemuan komisi bersama tingkat menteri pada September 2010.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, mengatakan Indonesia sudah siap berunding berbekal banyak data pada pertemuan yang sudah dijadwalkan sebelumnya itu.

"Di tingkat menteri luar negeri ada beberapa kelompok kerja dan antara lain masalah perbatasan," ujarnya.

Nota protes yang rutin disampaikan oleh Indonesia, menurut Menlu, adalah salah satu keuntungan yang dapat memperkuat posisi Indonesia di meja perundingan untuk menunjukkan konsistensi yang tidak membiarkan keadaan.

Nota protes tersebut, lanjut dia, selalu dikirimkan oleh Indonesia dengan data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menlu menyatakan ia cukup memahami insiden perbatasan dengan Malaysia telah memicu emosi publik. Namun, kata dia, semua protes yang dilayangkan kepada negeri tetangga itu tentu harus disampaikan secara akurat, terukur, dan proporsional.

Ia pun menyatakan tidak perlu sampai dilakukan penarikan duta besar Indonesia di Malaysia. Dalam keadaan seperti ini, kata dia, kehadiran perwakilan tertinggi Indonesia di Malaysia justru dibutuhkan untuk memperlancar saluran komunikasi dan diplomasi.

Marty mengatakan hubungan Indonesia dan Malaysia tetap baik ditandai dengan kehadiran Menteri Luar Negeri Malaysia pada resepsi peringatan hari kemerdekaan Indonesia di Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur.

Meski demikian Menlu berkali-kali menegaskan tidak ada kompromi untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia.

ANTARA News

Peneliti Malaysia Masuk secara Ilegal ke Aji Kuning Sebatik

20 Agustus 2010, Nunukan -- - Malaysia semakin berani saja melakukan pelanggaran wilayah di daerah perbatasan RI- Indonesia. Belum lama ini, peneliti dari Jabatan Pertanian Tawau, Sabah, Malaysia tertangkap saat sedang melaksanakan riset di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Barat.

Para peneliti yang melakukan penelitian terhadap sejumlah pohon buah dan sayuran di kawasan tersebut, secara diam-diam masuk wilayah Indonesia tanpa izin dari pemerintah Indonesia.

“Kebetulan Sebatik dengan Tawau ini sangat dekat, nah kedekatan ini menyebabkan hubungannya menjadi intensif. Sehingga dia masuk ke Sebatik, melakukan riset tanpa menggunakan apa-apa. Akhirnya sama Angkatan Laut kita kedapatan, sempat ditangkap,” kata Koordinator Teknis PTF Tawau, KJRI KK Widoratno Rahendra Jaya.

Meskipun telah terjadi pelanggaran, namun persoalan ini akhirnya diselesaikan tanpa membutuhkan waktu yang lama. “Persoalan ini bisa diselesaikan petugas di lapangan. Angkatan Laut kita memberikan pemahaman kepada peneliti dari Malaysia itu. Sehingga persoalannya sudah selesai,” ujarnya.

Selama ini, suplai sayur-sayuran dan buah-buahan untuk Kota Tawau, sebagai besar berasal dari Pulau Sebatik. Produk-produk unggulan seperti cokelat, durian, rambutan dari kawasan tersebut dijual secara tradisional ke Tawau dengan harga yang sangat murah.

Tribun Kaltim

Komandan KRI Pulau Rupat-712 dan KRI SIM-367 Diganti


20 Agustus 2010, Surabaya -- Komandan Satuan Kapal Ranjau Komando Armada RI Kawasan Timur (Satran Koarmatim) Kolonel Laut (P) Benny Sukandari. SE. bertindak selaku Inspektur Upacara pada pengukuhan Komandan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Pulau Rupat-712. dalam suatu upacara militer yang digelar di Lapangan Apel Satuan kapal Ranjau Koarmatim. Jumat (20/8).

Pengukuhan yang menetapkan Mayor Laut (P) Ignatius Bayu Trikuncoro sebagai Komandan KRI Pulau Rupat -712 ini merupakan, pengganti pejabat lama Letkol Laut (P) Aries Cahyono. Selanjutnya Letkol Laut (P) Aries Cahyono melaksanakan tugas barunya sebagai Paban III Sopsal Mabesal di Jakarta.

Dalam amanat Komandan Satran Koarmatim mengatakan, bahwa kegiatan serahterima jabatan merupakan salah satu wujud dari dinamika organisasi dalam upaya pengembangan kepemimpinan bagi perwira untuk mencapai sutu tingkatan tertentu didalam karier. ”Satuan kapal ranjau sebagai bagian dari kemampuan peperangan yang kita miliki kiranya perlu mendapat perhatian khusus dalam peningkatan fungsi yang diembanya,”kata Komandan Satran Koarmatim.

Lebih lanjut, Komandan Sartan Koarmatim menyampaikan tiga penekanan kepada seluruh prajurit KRI Pulau Rupat, yaitu agar membantu sepenuhnya tugas-tugas Komandan, serta menciptakan suasana kerja yang baik sehingga tugas-tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan optimal. ”Tingkatkan profesionalisme bidang peperangan ranjau dengan terus belajar dan berlatih menggunakan sarana yang tersedia. Peliharalah semua alut dan sarana yang dimiliki dengan segala kemampuan yang ada,” tegas Komandan Satran Koarmatim.

Mayor Laut (P) Agus Hariadi Jabat Komandan KRI SIM-367


Mayor Laut (P) Agus Hariadi Alumni Akademi Angkatan laut (AAL) Angkatan 38 tahun 1992 menjabat Komandan KRI Sultan Iskandar Muda (SIM)-367 menggantikan Letkol Laut (P) Ariantyo Condrowibowo. Upacara serahterima jabatan berlangsung di atas Geladak KRI SIM-367 yang bersandar di Dermaga Koarmatim Ujung Surabaya, Senin (16/8), dengan Irup Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmatim Kolonel Laut (P) Roberth Wolter Tappangan.

Dalam amanatnya Komandan Satkor Koarmatim mengatakan, bahwa setiap komandan KRI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina kesiapsiagaan dan kemampuan alutsista yang diawakinya sehingga setiap saat mampu hadir di laut untuk menegakkan dan mempertahankan kedaulatan serta mengamankan keutuhan wilayah perairan nusantara. Hal tersebut mengandung arti bahwa untuk setiap operasi harus didukung dengan kondisi teknis yang handal serta diawaki oleh personel professional yang memiliki moril kejuangan tinggi. “Untuk itu harus dipersiapkan secara seksama melalui pembinaan secara terus menerus dan berlanjut. Hal ini juga merupakan tolak ukur keberhasilan seorang komandan yang tidak hanya ditinjau dari aspek operasionalnya saja, namun sekaligus juga dari hasil pembinaan yang dilaksanakan”.

Dispenarmatim

Boeing C-130 AMP Head-Up Display Endorsed by Headquarters US Air Force Directorate of Operation


19 August 2010, LONG BEACH, Calif., -- Boeing [NYSE: BA] announced today that Headquarters U.S. Air Force Directorate of Operations (HQ USAF/A3O) has endorsed the company's C-130 Avionics Modernization Program (AMP) Head-Up Display (HUD) and Head-Down Primary Flight Display (HDPFD) as the aircraft's primary flight reference. The endorsement follows four years of design reviews, lab evaluations and demonstrations with the Air Force customer.

A primary flight reference is a requirement in all aircraft and must include airspeed, altitude and attitude data, as well as flight path information for the pilots. The C-130 AMP HUD is a transparent display of flight data that allows the pilots to maintain an "out-the-window" viewpoint rather than looking down at cockpit instruments as on a standard C-130.

"This endorsement means C-130 AMP pilots can now use the HUD as their sole primary flight reference, allowing them to use their head-down displays for other data," said Mahesh Reddy, C-130 AMP program manager for Boeing. "We involved the Air Force customer from the beginning of the design reviews. This allowed them to ask questions along the way, become familiar with the product and make all necessary adjustments to the HUD design."

The C-130 AMP was approved for low-rate initial production (LRIP) on June 19. The first two LRIP aircraft are scheduled for induction in August and October at Warner Robins Air Logistics Center, Ga., where the Air Force will perform the Lot 1 installations. Boeing delivered the first two AMP kits and will upgrade five of the 20 LRIP aircraft.

A unit of The Boeing Company, Boeing Defense, Space & Security is one of the world's largest defense, space and security businesses specializing in innovative and capabilities-driven customer solutions, and the world's largest and most versatile manufacturer of military aircraft. Headquartered in St. Louis, Boeing Defense, Space & Security is a $34 billion business with 68,000 employees worldwide.


Boeing Company

Lockheed Martin Delivers First Two Upgraded Light Armored Vehicle Command and Control Platforms


19 August 2010 -- OWEGO, NY, -- Lockheed Martin [NYSE: LMT] has delivered the first two of 52 upgraded Command and Control variants of the Light Armored Vehicle (LAV) to the U.S. Marine Corps. The upgraded platforms were signed over to the customer in an acceptance ceremony on August 10.

The upgraded LAV Command and Control (C2) variant is a mobile command center providing advanced communication capabilities to Marines in the field, improving their battlefield knowledge and situational awareness.

“This highly integrated vehicle incorporates proven technology to give Marines a technically advanced capability that’s also low risk and affordable,” said Steve Ramsey, vice president of Ground Vehicles at Lockheed Martin. “While we are obviously pleased by meeting the first delivery milestone, we’re much more proud of the teamwork we’ve established with our Marine Corps customer. The power of this relationship fuels Lockheed Martin’s focus on mission success.”

The contract to produce 52 upgraded LAV C2 platforms was awarded to Lockheed Martin in December 2009. The legacy LAV C2 platforms are provided to Lockheed Martin by the U.S. Marine Corps. Equipment integrated by Lockheed Martin includes an advanced communications suite, improved automated workstations and command systems. Production is currently planned to be completed over the next two years.

Headquartered in Bethesda, Md., Lockheed Martin is a global security company that employs about 136,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services. The Corporation’s 2009 sales from continuing operations were $44.5 billion.

Lockheed Martin

Singapore Takes Part in Multilateral Naval Exercise in Australia

Rockingham-based Anzac class frigate HMAS Arunta departs Fleet Base West, Garden Island, to take part in international maritime exercise 'KAKADU'. (Foto: Australia DoD)

19 August 2010 -- The Republic of Singapore Navy (RSN) is taking part in a multilateral naval exercise, codenamed KAKADU, off the coast of Darwin, Australia, from 16 Aug to 3 Sep 2010. Hosted by the Royal Australian Navy (RAN), the exercise aims to enhance interoperability among naval forces in the region.

Participating in the three-week long Exercise KAKADU 2010 are the RSN's Formidable-class frigate RSS Tenacious for the first time, and missile corvette RSS Vigour. During the exercise, the RSN ships will be conducting naval manoeuvres as well as anti-air, anti-surface and anti-submarine warfare training exercises together with warships, submarines and aircraft from Australia, Japan, New Zealand and Thailand. Observers from India, Indonesia, Malaysia and Papua New Guinea are present at the exercise.

This year’s exercise is the tenth in the KAKADU series which was first held in 1993. Through the exercise, the RSN and the RAN have strengthened interoperability and enhanced mutual understanding among their personnel. The two navies enjoy warm ties and engage in a wide range of activities, including other multilateral and bilateral exercises. The exercise also underscores the good working relationship and professional cooperation between the RSN and the other exercise participants.

Mindef

Malaysia Jadi Makin Bersikap Agresif

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi untuk kedaulatan Indonesia berunjuk rasa di depan halaman Kementrian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (19/8). Mereka menuntut Pemerintah melanjutkan proses hukum terhadap penangkapan 3 petugas patroli perairan Kementrian kelautan dan perikanan (KKP), setelah penangkapan 7 pencuri ikan asal Malaysia di peraiaran Tanjung Berakit Kepulauan Riau. (Foto: ANTARA/ Reno Esnir/ama/10)

20 Agustus 2010, Jakarta -- Sebagai bangsa, Malaysia diyakini berambisi besar menjadikan dirinya dominan, setidaknya di kawasan Asia Tenggara. Ambisi dengan mengusung status kemelayuannya itu menjadikan mereka bersikap sangat agresif, terutama saat dalam posisi tengah bersaing atau bersengketa dengan sejumlah negara tetangganya, terutama Indonesia.

Penilaian itu dilontarkan dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Andi Widjojanto, saat dihubungi via telepon, Kamis (19/8). Dia menambahkan, secara kebetulan Malaysia juga diuntungkan ketika eksistensi Indonesia di kawasan Asia Tenggara semakin melemah pasca-krisis multidimensi, yang terjadi mulai tahun 1997.

”Malaysia berambisi membesarkan rumpun Melayu dengan mereka sebagai pusatnya. Hal itu tampak dari beberapa usulan, mulai dari keinginan menjadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Asia Tenggara, membentuk Kaukus Asia Timur dengan Malaysia sebagai motornya, atau saat mengusulkan penamaan Laut Melayu untuk kawasan perairan meliputi Selat Malaka sampai Laut China Selatan. Padahal, jika itu terwujud, akan mengerdilkan Indonesia dengan konsep Nusantara-nya, yang justru secara ide jauh lebih besar,” ujar Andi Widjojanto.

Andi menambahkan, gagasan membesarkan rumpun Melayu resmi memang menjadi program pembangunan jangka panjang Malaysia, yang sekarang telah memasuki tahap ketiga. Dalam konteks pertahanan, Malaysia jauh lebih maju. Mereka mampu menempatkan kekuatan militernya sampai pos perbatasan laut terluar, khususnya kawasan yang tengah dipersengketakan.

”Malaysia juga kerap dan tidak ragu menetapkan teritorialnya secara unilateral (sepihak), terutama pascakemenangan mereka dalam sengketa Sipadan dan Ligitan. Kalau ada negara lain protes, mereka akan membawa persoalannya ke arbitrase internasional. Seharusnya kita juga berani melakukan hal seperti itu,” ujar Andi.

Andi juga memprediksi eskalasi perseteruan antara Indonesia dan Malaysia akan terus meningkat seiring peningkatan agresivitas Malaysia.

Untuk itu, pemerintah diingatkan agar jangan terjebak pada kebijakan luar negeri ”Seribu Teman, Nol Musuh”, apalagi jika hal itu hanya memosisikan Indonesia sebagai negara yang terlalu kompromistis dan selalu mencari jalan tengah seperti terjadi pada insiden di perairan Tanjung Berakit, di sebelah utara Pulau Bintan, Jumat pekan lalu.

Saat dihubungi secara terpisah di Jakarta, sejarawan LIPI, Asvi Warman Adam, mengingatkan, pada masa lalu justru seorang tokoh Malaysia, Ibrahim Jaacob, menawarkan ide penyatuan Indonesia-Malaysia di bawah bendera Indonesia Raya.

Usulan itu disampaikan saat bertemu Ir Soekarno di Taiping, Perak, Malaysia, empat hari menjelang kemerdekaan Indonesia. Malaysia ketika itu menentang usulan tersebut. Asvi menilai gagasan itu perlu diingatkan dan diusung kembali, setidaknya untuk mengerem agresivitas Malaysia.

KOMPAS