Thursday, May 28, 2009

TNI Ingin Pemerintah Segera Selesaikan Negosiasi Ambalat

28 Mei 2009, Surabaya -- Sebuah perahu pengangkut air bersih, melintas di depan sejumlah kapal perang TNI AL yang siaga di Dermaga Madura, Koarmatim Ujung Surabaya, Kamis (28/5). Pasca pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia terhadap batas wilayah NKRI, TNI-AL menyiagakan tujuh kapal perang dan 20 kapal patroli ringan di sekitar perairan Blok Ambalat, Dalam patroli rutin itu, armada mulai pertahanan udara, pertahanan permukaan, dan kemampuan pertahanan bawah air, dalam kondisi siap perang. (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/hp/09)

28 Mei 2009, Jakarta -- Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso berharap pemerintah segera menyelesaikan perundingan perihal Ambalat dengan Malaysia dan memastikan militer Indonesia tak akan menambah kekuatan armada perang di wilayah itu meski tetap akan secara ketat mengamankannya sesuai prosedur standar operasional pengamanan perbatasan wilayah laut.

Berbicara usai menghadiri seminar "Memahami Indonesia Yang Asing: Realitas Sosial Budaya di Perbatasan RI-Malaysia" di Jakarta, Kamis, Djoko memaparkan, TNI dan Angkatan Bersenjata Malaysia memiliki prosedur standar operasional bersama untuk pengamanan perbatasan wilayah laut kedua negara, termasuk Ambalat.

"Jadi, jika terjadi pelanggaran, maka masing-masing akan menjalankan tugasnya sesuai prosedur bersama yang telah disepakati dan melakukan komunikasi dengan mereka sampai tahapan pengusiran terhadap kapal-kapal mereka yang melanggar wilayah RI," tegasnya.

Djoko mengakui, kapal-kapal perang Malaysia kerap melanggar perbatasan wilayah perairan Ambalat.

"Itu karena kedua pihak baik Malaysia maupun Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat terhadap batas kedua negara di Ambalat. Jadi, batas wilayah kedua negara di Ambalat yang masih disengketakan ini harusnya segera diselesaikan oleh pemerintah kedua negara," kata Djoko.

Oleh karena itu, sambil menunggu hasil perundingan kedua pemerintahan mengenai Ambalat, TNI tetap melakukan pengamanan yang sesuai dengan prosedur standar operasional TNI dan Angkatan Bersenjata Malaysia.

Panglima TNI mengungkapkan, angkatan bersenjata kedua negara kerap bertemu secara rutin untuk membahas berbagai persoalan di perbatasan kedua negara, baik perbatasan laut maupun darat.

Senin lalu, KRI Untung Surapati berhasil mengusir sebuah kapal perang Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) yang mencoba memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia di perairan Blok Ambalat.

Kapal perang RI yang dikomandani Mayor Laut (P) Salim tersebut saat itu sedang mengadakan operasi penegakan kedaulatan di laut wilayah RI, khususnya Laut Sulawesi dan sekitarnya.

Saat kapal perang Malaysia muncul, anak buah kapal KRI Untung Surapati mengambil posisi tempur bahaya permukaan dan mencoba menjalin kontak komunikasi lewat radio.

Dari hasil komunikasi itu diperoleh informasi bahwa kapal TLDM itu akan ke Tawau, namun haluan kapal bertentangan dengan yang diinformasikannya, bahkan malah hendak memasuki wilayah Indonesia sambil menambah kecepatan.

Akhirnya, KRI Untung Surapati-872 yang berjenis korvet kelas Parchim eks Jerman itu mengejar untuk menghalau kapal perang Malaysia itu sekaligus memerintahkan mereka segera keluar dari wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Setelah diberikan peringatan tegas, kapal TLBM KD melakukan diam radio dan keluar dari wilayah NKRI.

Sehari sebelumnya, KRI Hasanudin juga mengusir KD Baung-3509 dan heli Malaysian Maritime Enforcement Agency serta pesawat dari jenis "beechraft" yang juga mencoba memasuki Blok Ambalat.

Berdasarkan data TNI AL, pada periode Januari sampai April 2009, pelanggaran laut dan udara oleh TLDM dan polisi laut Malaysia di Perairan Kalimantan Timur, khususnya Ambalat, tercatat sembilan kali.

(ANTARA)

No comments:

Post a Comment

Post a Comment