Jalur Sebatik Ditutup Polisi Malaysia

9 Maret 2005, Tarakan -- Presiden SBY didampingi Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menyaksikan persiapan Marinir di garis depan perbatasan RI-Malaysia. (Foto: detikFoto/Dudi Anung)

9 Juni 2009, Nunukan -- Kembali memanasnya sengketa perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di blok Ambalat saat ini, berbuntut pada terbitnya kebijakan pemerintah Malaysia yang cukup mempersulit warga Indonesia di kawasan perbatasan.

Kemarin, mulai sekitar pukul 08.00 Wita, Polis Marine Malaysia yang berjaga-jaga di wilayah perairan Tawau sempat menolak warga Indonesia dari Sebatik memasuki kota Tawau, walau untuk kepentingan berbelanja kebutuhan sehari-hari. Sehingga beberapa kapal dan speed boat dari Sebatik yang sempat bertolak membawa penumpang menuju Tawau, terpaksa harus berbalik arah menuju ke Sebatik lagi.

“Saya terpaksa kembali membawa pulang penumpang ke Sebatik karena Polis Marine di Tawau melarang kami masuk,” terang salah seorang motoris speed penumpang di Sebatik yang tampak kecewa dengan adanya kebijakan tersebut. Kekecewaan itu terjadi lantaran mereka terpaksa merugi akibat batal menerima pembayaran ongkos penumpang yang seharusnya diseberangkan ke kota di negeri jiran itu. Padahalpara motoris sudah mengeluarkan modal yang tidak sedikit untuk membeli bahan bakar speed boat yang digunakan.

Namun sekitar dua jam kemudian, kebijakan larangan memasuki kota Tawau tersebut tiba-tiba dicabut kembali. Arus speed boat penumpang dari Sebatik ke Tawau atau sebaliknya kembali normal.

Dari informasi yang diperoleh harian ini di lapangan, dalih Polis Marine Malaysia sempat melarang speed boat yang membawa penumpang dari Sebatik memasuki ke Tawau tersebut, karena waktunya yang masih terlalu pagi, sehingga kantor imigrasi di Pelabuhan Tawau belum buka.

Namun oleh para motoris speed boat, dalih tersebut dinilai mengada-ada, mengingat selama ini mereka biasa memberangkatkan penumpang pada jam yang sama dan tidak ada pelarangan oleh Polis Marine Malaysia.

Belakangan, harian ini memperoleh informasi lebih jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Kebijakan pemerintah Malaysia tersebut terkait dengan gencarnya pemberitaan media Indonesia yang mengangkat sengketa Ambalat di perairan Karang Unarang saat ini.

“Para pejabat tinggi institusi terkait pemerintah Malaysia di wilayah negara bagian Sabah, menjadi gusar dengan ekspose berita media massa tentang permasalahan di Ambalat saat ini,” terang sumber tersebut.

Upaya mempersulit aktivitas warga Indonesia di wilayah perbatasan oleh Malaysia saat ini, khususnya di Kecamatan Sebatik, merambah juga hingga para pelaku perdagangan tradisional yang selama ini berjalan mulus tanpa hambatan.

Pedagang dari sebatik yang umumnya membawa hasil perkebunan untuk dijual di pasar Tawau, saat ini dikenakan biaya cap stempel Pas Lintas Batas (PLB) di Imigresen Malaysia sebesar RM20 atau setara dengan Rp 60 ribu.

“Setiap pedagang harus bayar biaya cap stempel Imigresen sebesar 10 Ringgit setiap memasuki Tawau dan bayar lagi 10 Ringgit ketika akan keluar dari Tawau,” terang salah seorang pedagang di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik yang memastikan sekitar sebulan sebelumnya, kebijakan tersebut tidak ada.

Menurut dia, rata-rata jumlah warga Sebatik termasuk pedagang tradisional yang menyeberang ke Tawau melalui pintu dermaga di Desa Aji Kuning tiap hari bisa mencapai 100 orang.

(Kaltim Post)

Perawatan Pesawat Milik TNI Tidak Efektif

Posisi bangkai helikopter Bolkow BO-105 milik TNI AD berada pada lahan yang miring. Badan pesawat tertahan pepohonan bambu sehingga tidak terperosok ke areal yang lebih dalam lagi. (Rosdiana Dewi/detikcom)

9 Juni 2009, Bandung -- Pakar Penerbangan Institut Teknologi Bandung Mahardi Sadono, mengatakan pesawat helikopter terbang, termasuk jenis Bolkow 105 milik TNI Angkatan Darat (AD), yang usianya di atas 20 tahun tetap masih layak terbang asalkan terpelihara dengan baik.

"Harus ada periode-periode ideal untuk merawatnya, sehingga pesawat helikopter bisa terbang sempurna," ujarnya, Selasa (9/6), menanggaapi kecelakaan helikopter yang menewaskan tiga perwira Kopassus saat melakukan latihan tempur kawasan di Cianjur Selatan, Jawa Barat (Jabar), Senin (8/6).

Mahardi menjelaskan periode pemeliharaan pesawat tergantung jam terbang, dan ideal perawatan dengan jam terbang antara 200 jam-10 ribu jam. "Memang pesawat yang usianya di atas 20 tahun tidak akan efisien. Untuk itu harus dilakukan pemeriksaan suku cadang secara ketat," tuturnya.

Ia optimistis jika pemeliharaan dilakukan dengan baik dan benar, bisa meminimalisir angka kecelakaan. "Selain pengoperasiannya harus terencana. Apakah pesawat itu layak diterbangkan dengan cuaca dan medan yang ada," kata Mahardi.

Di tengah anggaran yang terbatas, ia mengharapkan pemeliharaan pesawat yang diopersikan TNI harus tetap dilakukan dengan cara modernisasi, menyusul semakin berkembangnya teknologi. "Setidaknya, perawatan pesawat TNI setara dengan pemeliharaan penerbangan sipil. Bila perlu, belajar atau mengaku pada maskapai penerbangan sipil," pinta Mahardi.

(Media Indonesia)

Iran Produksi SAM Shahin

SAM Shahin produksi dalam negeri Iran. (Foto: payvand)

9 Mei 2009 -- Iran mulai memproduksi massal misil permukaan ke udara (SAM/Surface-to-air missile) Shahin berkemampuan melacak dan menghancurkan pesawat jet tempur dan helikopter musuh dengan jangkauan hingga 40 km pada kecepatan supersonik, Sabtu (6/6).

Sistem mampu melawan perang elektronik, dapat melacak sasaran bergerak sangat cepat, dan berdaya ledak tinggi hingga membuat ledakan yang besar saat mengenai sasaran. Kemampuan misil ini meningkatkan kemampuan pertahanan udara Iran dari kemungkinan serangan udara.

Iran berhasil melakukan uji penembakan misil permukaan ke permukaan generasi baru yang diberi nama Sejjil 2 berdaya jangkau hingga 2000 km pada Mei yang lalu. Sebelumnya, Sejjil berhasil diuji coba pada 12 November. Sejjil merupakan misil bertingkat dua dimana membawa dua mesin serta pembakarannya kombinasi bahan bakar padat.


Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Mostafa Mohammad Najjar memotong pita menandai produksi missal SAM Shahin. (Foto: payvand)

Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Mostafa Mohammad Najjar melihat SAM Shahin. (Foto: payvand)

Sebelumnya Iran mengembangkan misil balistik jarak sedang Shahab-3, berdaya jangkau kurang dari 1300 km, setelah diperbaiki dan ditingkatkan daya jangkaunya meningkat hingga 2000 km pada 2005. Shahab-3 menggunakan bahan bakar cair. Misil berbahan bakar cair keakuratannya kurang dibandingkan berbahan bakar padat.

Saat ini, Iran sudah memproduksi 30 macam peralatan militer, termasuk elektronik, telekomunikasi dan peralatan radar pada bulan lalu. Segera akan diproduksi produk terkait perang elektronik, anti perang elektronik, radar dan sistem sonar, optik elektro dan sistem laser, sistem komunikasi militer dan simulator, thermal night goggles. Serta auto kanon 40 mm untuk diletakan di kapal perang, diberi nama Fath (kemenangan) dimana mampu menjangkau sasaran hingga 12 km dengan kecepatan tembak 300 peluru per menit.

Fars News/@beritahankam

Indonesia Butuh Transformasi Pertahananan

Dr Anak Agung Banyu Perwita dari FISIP Universitas Katolik Parahyangan. (Foto: propatria.or.id)

8 Mei 2009, Jakarta -- Maraknya kasus kecelakaan yang melibatkan fasilitas tempur TNI mencerminkan buruknya sistem alutista militer Pemerintah Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya transformasi pertahanan.

Demikian disampaikan pengamat militer Universitas Parahyangan Anak Agung Banyu Perwita saat berbincang dengan okezone di Jakarta, Selasa (9/8/2009). "Semua kebutuhan alutista, struktur organisasi, kebutuhan organisasi semua harus dikaji ulang secara fundamental," ungkapnya.

Banyu mencontohkan, selama ini pembagian gugus tugas di TNI kurang proporsional. Untuk Pulau Jawa saja terdapat lima kodam. Sedangkan untuk pulau lain yang geografisnya lebih besar dan tingkat kerentanan keamanannya lebih tinggi hanya terdapat satu kodam.

"Di Papua cuma satu, yaitu Kodam Cendrawasih, Kalimantan juga cuma satu Kodam Tanjung Pura, Sulawesi juga cuma satu. Peran kodam ini sebenarnya bisa dilikuidasi," sarannya.

Karena itu kebijakan transformasi pertahanan merupakan suatu keharusan, bukan lagi sebuah pilihan mengingat begitu mendesaknya kebutuhan yang ada. Sebab, peralatan alutista TNI sudah tidak layak sama sekali. Jangankan untuk bertempur, dalam keadaan biasa pun risiko kecelakaannya cukup tinggi.

"Komisi I dan Dephan harus segera bertindak dengan mendengarkan aspirasi dari Mabes TNI," ujarnya.

(Okezone)

RS Indonesia di Tengah Belantara Afrika

Rumah Sakit Satgas Kompi Zeni TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda XX-F merupakan satu-satunya sarana kesehatan yang dimiliki Monuc yang ada di wilayah Dungu-Kongo. RS tersebut terletak di kamp kontingen Indonesia di belantara hutan tropis Zaire, Afrika. Petugas di RS ini terdiri dari satu orang dokter umum dan satu orang dokter bedah dibantu oleh enam orang tenaga medis. (Foto: okezone/Puspen TNI)

9 Mei 2009 -- Rumah Sakit Satgas Kompi Zeni TNI yang tergabung dalam kontingen Garuda XX-F merupakan satu-satunya sarana kesehatan yang dimiliki MONUC yang ada di wilayah Dungu-Kongo. Rumah sakit tersebut terletak di camp kontingen Indonesia di belantara hutan tropis Negara yang dulu bernama Zaire.

Dengan diawaki satu orang dokter umum dan satu orang dokter bedah dibantu oleh enam orang tenaga medis, tim kesehatan Kontingen Garuda XX-F memberikan pelayanan kesehatan tidak hanya kepada personel Satgas Kompi Zeni TNI saja, melainkan juga melayani kontingen negara lain (Bangladesh, Maroko, Afrika Selatan, Guatemala) maupun staf MONUC (Mission de l’Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo/misi PBB di Kongo). Bahkan tidak jarang tim kesehatan kontingen Indonesia memberikan dukungan kesehatan kepada kombatan atau mantan anggota milisi Kongo atas permintaan PBB.

Meskipun terletak di tengah hutan belantara, pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Kontingan Garuda XX-F terbilang cukup lengkap. Pelayanan itu meliputi pemeriksaan rutin dan pemberian vaksin secara berkala kepada anggota Satgas Kompi Zeni TNI, pengobatan terhadap penyakit yang umum ditemukan di Kongo seperti malaria, batuk, pilek, diare, kolera, penyakit kulit, luka bakar, luka karena gigitan hewan, dan tumor jinak yang perlu diadakan operasi minor, serta pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan urin dan pemeriksaan air minum dan makanan. Kemampuan personel kesehatan Indonesia berikut logistik medis serta peralatan yang dimiliki telah lulus standarisasi yang dibuat oleh PBB dan cukup untuk mendukung pelayanan rumah sakit level I.

Menurut Mayor Laut (K) dr. R. Yudadi Sp.B yang menjadi Dokter Kontingen GarudaXX-F, kondisi rumah sakit yang dikelolanya sudah memiliki peralatan medik yang cukup lengkap dengan logistik obat-obatan yang cukup adekuat. Dr Yudadi menjelaskan, satu-satunya kekurangan rumah sakit kebanggaan Kontingen Indonesia itu adalah kondisi tenda rumah sakit yang mulai usang dan cat perlengkapan rumah sakit yang tampak mulai memudar. Tempat tidur pasien, meja, kursi, standar infus maupuntroli obat-obatan tampak kusam serta catnya mulai pudar. “Hal ini wajar karena peralatan ini sudah berbakti kepada misi kemanusiaan PBB di Kongo selamahampir 6 tahun, waktu yang cukup lama,” demikian imbuh Dr Yudadi. Menurut dokter yang menempuh spesialisasi bedah di Universitas Gadjah Mada ini, “Bagi kami ketajaman fungsi kesehatan dan penampilan rumah sakit menjadi harga diri kami sebagai perwakilan bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan berbagai negara dunia. Untuk itu Kami harus maksimal dan optimal membaktikan diri untuk kemanusiaan di dalam misi PBB di Kongo ini”.

Tidak pasrah oleh keadaan, Tim Kesehatan Satgas Kompi Zeni TNI sepakat membuat gerakan untuk memperindah penampilan rumah sakit. Dibawah komando Dr. Yudadi, Tim Kesehatan melaksanakan pengecatan peralatan rumah sakit, meliputi tempat tidur pasien, standar infus, trolley obat, meja dan kursi. Selanjutnya mereka membuat tanda palang merah dan papan identitas rumah sakit serta membuat taman di sekitar tenda rumah sakit dengan bahan yang ditemukan di sekitar Camp. Meskipun baru dua bulan menempati lokasi camp baru di Dungu, seluruh personel kesehatan terlihat sangat antusias membuat rumah sakit yang dikelolanya menjadi lebih nyaman dan asri.

Usaha tim kesehatan tersebut tidak sia-sia. Saat dilaksanakan inspeksi COE (Contingent Owned Equipment) kepada kontingen Indonesia beberapa waktu lalu, rumah sakit tampak lebih indah, rapi dan bersih dari sebelumnya, sehingga tim penilai memuji penampilan rumah sakit Indonesia. Walhasil, rumah sakit Kontingen Garuda XX-F dinilai telah lulus inspeksi dan sebagai ganjaran Indonesia berhak menerima dana reimbursement dari PBB.

Kegiatan memperindah penampilan rumah sakit ini juga mempererat relasi antar personel tim kesehatan khususnya dan personel satgas lainnya. Disamping itu gerakan tamanisasi area rumah sakit menjadi stimulus bagi anggota satgas lainnya untuk memperindah dan merapikan masing-masing tenda tempat tinggalnya. Inilah yang menjadi harapan bersama, yaitu seluruh area camp Indonesia tampil bersih, rapi, indah dan nyaman untuk ditinggali.

Saat ini 174 personel TNI Kontingen Garuda XX-F dibawah pimpinan Mayor Czi Sugeng Haryadi Yogopranowo tengah bergabung dengan pasukan perdamaian PBB di Kongo, tepatnya di wilayah Dungu. Kota yang dulu dikenal dengan sebutan Little Belgium karena tata kota mirip miniatur kota di Belgia, merupakan daerah terpencil dan terisolir. Untuk mencapai Dungu hanya dapat menggunakan alat transportasi udara karena sarana perhubungan darat rusak parah serta situasi keamanan yang kurang kondusif. Wilayah Dungu sebelah utara berbatasan dengan Negara Sudan dan sebelah timur berbatasan dengan Negara Uganda. Situasi keamanan di Dungu kurang kondusif karena sering mendapat gangguan dari milisi LRA (milisi pemberontak Uganda).

MONUC sebagai misi PBB di Kongo hadir di wilayah Dungu dengan menempatkan kontingen Maroko sebagai pasukan pengamanan, Kontingen Indonesia sebagai satuan Zeni, Kontingen Bangladesh sebagai unit angkut udara dan beberapa staf sipil MONUC lainnya yang bertugas mengurusi transportasi dan logistik. Kontingen Indonesia menempati camp di dekat lapangan terbang Dungu yang merupakan hasil karya putra-putra bangsa Indonesia (Kontingen Garuda XX-D s/d Kontingen Garuda XX-F).

(Pen Konga XX-F/MONUC)

Helikopter Bolkow-105 Cocok Untuk Misi Tempur

NBO-105 NV-414 milik TNI AL bersama dengan KRI Diponegoro sebagai Satuan Tugas dalam UNIFIL. (Foto: puspenerbal)

8 Mei 2009, Bandung -- Helikopter Bolkow-105 atau NBO-105 buatan PTDI merupakan pesawat heli yang cocok untuk medan tempur karena selain suaranya tidak bising dan mampu mengangkut lima orang penumpang, juga bisa dipasangi senapan mesin dan peluru kendali.

Tak heran dengan ketangguhannya, helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia itu menjadi heli serbu TNI yang biasa digunakan untuk berbagai operasi tempur atau penyelamatan di wilayah seperti Papua.

PT Dirgantara Indonesia sejak mendapat lisensi dari Messoshmit Bolkow Blohm (MBB) pada 1976 hingga 2009 ini telah memproduksi 122 unit helikopter jenis ini. Sayang, PT DI dipastikan tidak lagi memproduksinya karena lisensi dari MBB yang diperoleh PTDI telah habis.

19 Maret 2009, Bandung Sejumlah teknisi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan TNI Angkatan Darat mengecek Helikopter Nusantara Bolkow (NBO -105) saat serah terima dari PTDI ke TNI AD, di hanggar PTDI, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/3). TNI AD memesan satu Helikopter Nusantara Bolkow yang merupakan produksi terakhir di duunia yang rencanannya akan digunakan untuk Skuadron tempur TNI AD di Pondok Cabe Jakarta. (Foto: ANTARA/Rezza Estily/ed/ama/09)

Sesuai lisensi setelah produksi ke-122, PTDI tak lagi membuat Helikopter NBO-105. Produk ke-122 dari Helikopter NBO-105 ini selesai dikerjakan PTDI dan telah diserahkan ke TNI AD pada 19 Maret 2009.

"PT Dirgantara Indonesia tidak lagi memproduksi NBO-105, lisensi dengan MBB sudah habis," kata Kepala Humas PT Dirgantara Indonesia, Rokhendi.

TNI-AD merupakan pembeli pertama (1976) dan pembeli terakhir (2009) helikopter jenis itu. Selain dioperasikan oleh militer, heli itu juga banyak digunakan untuk penerbangan sipil, dalam maupun luar negeri.

19 Mei 2009, Bandung -- Asisten Logistik KSAD Mayor Jenderal TNI Hari Krisnomo (depan) yang didampingi Dirut PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Budi Santoso (belakang) melihat-lihat bagian dalam helikopter NBO-105 CBS di depan salah satu hanggar di PT DI, Jln. Pajajaran, Kota Bandung, Kamis (19/3). PT DI menyerahkan pesanan satu unit helikopter NBO-105 CBS versi militer, yang dapat dilengkapi persenjataan, kepada TNI AD untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataaan (alutsista). Helikopter ini merupakan unit terakhir yang diproduksi di dunia yang untuk masa mendatang akan digantikan jenis terbaru.(Foto: pikiran-rakyat)

Perjanjian lisensi dapat dilanjutkan jika pasar menghendaki PTDI memproduksi lagi Helikopter NBO-105. "Kalau pasarnya cukup besar, PTDI dapat kembali dipercaya membuat Helikopter NBO-105," katanya.

Dihentikannya produksi komponen gear box merupakan kendala utama pembuatan Helikopter NBO-105. Pabrikan gear box hanya bersedia memproduksi jika pesanan lebih dari 20 buah.

Rokhendi menyebutkan, TNI sebagai pengguna heli NBO-105 terbanyak menyusul komitmen TNI untuk menggunakan alusista buatan dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan logistiknya.

PTDI sendiri masih memproduksi helikopter jenis lain, seperti jenis Super Puma dan NB Bell yang diantaranya dipesan TNI.

Saat ini, PT Dirgantara Indonesia tengah merakit empat pesawat tipe CN 235 untuk patroli maritim Korea Selatan dan tiga pesawat untuk TNI Angkatan Laut sampai 2011 mendatang.

(ANTARA News)

PT. DI Siap Investigasi Heli Jatuh

Helikopter jenis BO-105 bernomor registrasi HS-7050 milik Skadron 21 Penerbad sedang menjalani inspeksi besar 2400 jam di fasilitas IAS, Pondok Cabe. Helikopter yang dioperasikan sebagai helikopter serbu milik TNI Angkatan Darat itu akan menjalani inspeksi besar dan perbaikan komponen selama 90 hari kalendar terhitung akhir April ini. Selain menjalani proses inpeksi 2400 jam airframe, helikopter ini juga akan menjalani program perbaikan avionik, rewiring, dan interior refurbishment. PT. IAS dinyatakan keluar sebagai pemenang atas pekerjaan senilai Rp 3,65 miliar itu. (Foto: indopelita)

8 Mei 2008, Bandung -- PT Dirgantara Indonesia menunggu permintaan TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap helikopter Bolkow-105 yang jatuh di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Kepala Humas PTDI Rokhendi ketika dihubungi, Senin (8/6) membenarkan pesawat Bolkow-105 merupakan buatan PTDI.

Meski dugaan kecelakaan helikopter itu akibat cuaca buruk di kawasan Cianjur Selatan, namun PTDI menurut Rokhendi menyiapkan tim untuk melakukan investigasi secara menyeluruh bila ada permintaan dari pihak TNI.

"Bila heli itu Bolkow-105 buatan PTDI. Hingga petang ini kami belum mendapat permintaan pemeriksaan pesawat dari pihak TNI sebagai pengguna pesawat itu," kata Rokhendi.

Menurut Rokhendi, pihaknya tidak bisa begitu saja masuk melakukan pemeriksaan pesawat itu karena statusnya helikopter itu milik TNI.

"Kami punya LO di TNI, namun hingga petang ini belum kontak ke PTDI," katanya.
Ia menyebutkan, pesawat Bolkow atau NBO-105 merupakan helikopter ukuran sedang yang cocok untuk mendukung operasi di medan berbukit-bukit.

Produksi Bolkow 105 sudah dihentikan karena lisensi dari Messoshmit Bolkow Blohm (BMM) yang diperoleh PTDI telah habis.

"Sejak tahun 1976 hingga 2009, TNI banyak menggunakan heli ini, termasuk 25 diantaranya dioperasikan oleh TNI-AD," kata Rokhendi.

(KOMPAS)

Helikopter TNI AD Bolkow BO-105 Jatuh di Cianjur

Helikopter TNI AD Bolkow BO-105 HS7060 mengalami kecelakaan 22 Agustus 1994 merenggut sejumlah korban. (Foto: dokumentasi keluarga Burhan Pilliang/detikFoto)

8 Mei 2009 -- Helikopter TNI jenis Bolkow BO-105 HS7112 jatuh di Kampung Pasir, Bukit Cihanjawar, RT 03/07, Desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur bagian Selatan atau berjarak sekitar 100 km dari Kota Cianjur, sekitar pukul 15.25 wib, Senin (8/6). Helikopter naas tersebut buatan PT. DI berdasarkan lisensi dari Messoshmit Bolkow Blohm (BMM), Jerman tahun 1988. Kondisi Helikopter Bolkow BO-105 HS7112 dinyatakan masih laik terbang ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Christian Zebua di Jakarta, Senin (8/6).

Helikopter sedang melakukan misi mendukung latihan Kopassus di daerah Pagelaran, Cianjur. Saat kejadian helikopter akan kembali ke Markas Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (Pusdikpassus) di Batujajar, Kabupaten Bandung Barat. Namun di Desa Situhiang, cuaca buruk akibat hujan deras disertai angin menghadang helikopter. Menurut saksi mata helikopter sempat berputar-putar terlebih dahulu, sebelum jatuh di perbukitan Cihanjawar.

Helikopter berisikan lima orang, Kolonel Inf Ricky Samuel (Komandan Pusat Pendidikan Kopassus), Kapten Inf Agung Gunarto (Kasi Operasi Latihan Kopassus), Lettu Hadi Isnanto (pilot), Lettu Yuli Sasongko (co-pilot), dan Lettu Agus Sudarso. Kolonel Inf Ricky Samuel dan Kapten Inf Agung Gunarto tewas ditempat kejadian, Lettu Yuli Sasongko sempat mendapat perawatan di RSUD Cianjur ketika sedang dalam perjalanan ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, korban meninggal dunia. Korban yang selamat Lettu Hadi Isnanto dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung sedangkan Letda Agus Sudarsono dibawa ke RSPAD Gatot Subroto.

Karena mengalami luka cukup parah di bagian kepala, Lettu Yuli Sasongko terpaksa dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Akan tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan, korban meninggal dalam perjalanan ke RSPAD Gatot Subroto. (Foto: Rosdiana Dewi/detikNews/detikFoto)

Jenazah Kolonel Inf Ricky Samuel dibawa ke Markas Komando Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, jenazah Kapten Inf. Agung Gunarto dibawa ke rumah mertuanya di BTN Joglo, Cianjur dan akan dimakamkan di TPU Sinarlaya, Cianjur sedangkan jenazah co-pilot Yuli Sasongko dibawa ke Semarang.

(dirangkum dari beberapa sumber/Beritahankam.blogspot)

Anggaran Pertahanan Naik Rp10 Triliun

Panglima TNI, Jenderal TNI Djoko Santoso (kiri), bersama sejumlah Kepala Staf TNI, saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6). Rapat kerja antara Menhan, Panglima TNI dan Komisi I, membahas isu-isu diantaranya penyelesaian konflik blok Ambalat. (Foto: ANTARA/ Ujang Zaelani/ama/09)

8 Juni 2009, Jakarta -- Komisi I DPR menyepakati kenaikan anggaran pertahanan dan TNI sebesar Rp10 triliun pada APBN 2010 untuk mendukung kesiapsiagaan alat utama sistem senjata dan personel TNI.

"Kami sepakat untuk menaikkan anggaran pertahanan/TNI pada 2010 sebesar Rp10 triliun, untuk mendukung pendidikan dan latihan, perawatan alat utama sistem senjata, dan pengadaan alat utama sistem senjata baru," kata Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga di Jakarta, Senin.

Pada Tahun Anggaran 2009 Departemen Pertahanan/TNI mendapat alokasi anggaran sebesar Rp33,6 miliar.

Hingga triwulan pertama TA 2009 Dephan/TNI mendapat tambahan anggaran sebesar Rp38,66 miliar untuk kegiatan operasi intel strategi Waspada dan sampai periode itu, telah 28,10 persen dari pagu yang disalurkan ke unit organisasi di Departemen Pertahanan dan TNI.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menguraikan, anggaran sebesar itu dialokasikan untuk mewujudkan pembinaan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara baik di tingkat organisasi maupun personel, peningkatan dan pemeliharaan materiil, sarana dan prasarana dukungan operasional perkantoran maupun pengembangan sistem.

Ia menambahkan, sebelum ini, menyusul penurunan anggaran pertahanan, Departemen pertahanan bersama Mabes TNI memfokuskan perhartian pada lima hal yaitu dukungan operasional nyata, kesiapan dan kesiapsiagaan operasional, pemeliharaan alat utama sistem senjata, pendidikan dan latihan serta kesejahteraan prajurit.

Dana itu juga sudah termasuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP). "Karena bagaimana pun kita harus memperhatikan OMSP, sebagai salah tugas TNI dalam kegiatan sosial kemasyarakatan," kata Juwono.

(ANTARA News)

Indonesia Latihan Perang, Malaysia Perbanyak Pasukan

Tentara Malaysia dalam suatu latihan perang. (Foto: military-photos)

7 Mei 2009, Sebatik -- Situasi di perbatasan Indonesia-Malaysia sekitar perairan Ambalat, Sebatik, Kalimantan Timur kemarin petang dilaporkan tegang. Perang bisa sewaktu-waktu terjadi antara dua negara serumpun ini. Baik Indonesia dan Malaysia meningkatkan pengamanan di Pos Perbatasan dengan menambah personil tentara.

Setelah tentara Indonesia latihan menembak dengan melibatkan penduduk sipil di Desa Sungai Pancang di Wilayah Aji Kuning, dibalas Malaysia dengan menambah askar ( tentara) di wilayah perbatasan, seperti di Sungai Melayu dan Sungai Pancang

Berdasarkan informasi di lapangan, beberapa hari lalu Desa Sungai Pancang di wilayah Aji Kuning semua aparat di Sebatik, Ambalat latihan menembak. Latihan itu salah satu bentuk pemantapan siap perang dan juga untuk lebih memperkuat pertahanan di wilayah perbatasan.

Adapun askar Malaysia bersiap di wilayah perbatasan, seperti di Sungai Melayu dan Sungai Pancang yang terletak di satu wilayah Sebatik, satu pulau diklaim milik dua negara. "Ada tidak askar yang menguasai tiga titik di Sungai Melayu," ungkap Bandong, warga Sebatik di Desa Tanjung Aru.

Mereka, kata Bandong, membawa senjata. Selain di Sungai Melayu, askar malaysia juga siapa di kawasan Pasir Putih dan Bagusung Besar. “Saya dilarang melaut oleh mereka," ujar Bandong saat dihubungi kemarin.

“Saya bingung, askar Malaysia bilang kalau saya tinggal di wilayah Malaysia, tapi jika TNI Angkatan Laut datang, mengatakan ini wilayah Indonesia. Mana yang betul?,” tanya Bandong

Hal yang sama disampaikan Busla. Dia mengaku sekitar sembilan kapal TNI Angkatan Laut hanya tiga yang kerap berpatroli di pesisir pantai Sebatik. Sisanya, kata dia, berada di wilayah luar dekat Ambalat.

Buslan sering melihat kapal perang Malaysia suka main kucing-kucingan dengan patroli TNI Angkatan Laut. "Suana tegang setiap saat terjadi. Seperti dalam suasana perang," katanya.

Perairan sekitar Sebatik kembali digunjingkan setelah kapal perang Malaysia dipergoki bermanuver di wilayah blok Ambalat, milik RI. Malaysia mengkalaim blok yang memiliki potesnsi minyak itu wilayahnya. Begitu pula Indonesia, menyatakan sebagai harga mati bahwa Blok Ambalat wilayah RI.

(Tempo Interaktif)

Djoko: TNI Siap Perang. Malaysia Juga Siaga di Perbatasan Pulau Sebatik

Departemen Kelautan dan Perikanan, HNSI Nunukan didukung TNI AL memasang rumpon Merah Putih guna mempertegas batas negara di wilayah Ambalat di bulan Februari 2009. Pemasangan rumpon menggunakan KRI Hasan Basri, dikawal KRI Patola.

8 Juni 2008, Nunukan -- Bukan hanya pihak Indonesia yang bersiap siaga dalam menghadapi segala kemungkinan terkait memanasnya sengketa blok Ambalat di Kaltim. Malaysia pun meningkatkan kesiagaan pasukan keamanan, utamanya di wilayah perbatasan.

Misalnya saja di Pos Penjagaan PGA (Polis Gerak Am) -di Indonesia biasa disebut Brimob- di Begusong, perbatasan Indonesia – Malaysia di Pulau Sebatik, yang biasanya dikepalai oleh sersan, saat ini diganti dengan personel berpangkat kapten.

“Kita tahulah situasi sekarang ‘kan macam (agak, Red) lain. Mesti ada perubahan,” terang warga Malaysia yang tak mau identitasnya dikorankan.

Selain pergantian komandan jaga, pihak Malaysia juga menambah personel. Jika sebelumnya hanya diperkuat 7 orang per pos jaga, sekarang ditambah menjadi 10 personel untuk setiap pos. Status pos jaga pun dinaikkan menjadi balai atau kantor.

Salah seorang anggota PGA di Wallace Bay (Pulau Sebatik bagian Malaysia) yang bertemu koran ini mengatakan, PGA telah dilatih tempur. Seragam pun diganti. Yang sebelumnya bermotif loreng warna kombinasi biru hitam, beberapa hari terakhir sudah berganti bermotif loreng kombinasi hijau tua dan hitam. Seragam baru pasukan PGA ini lebih gelap dibanding seragam loreng milik TNI. “Uniform (seragam) pun tak macam dulu. Sekarang kami gunakan uniform baru. Uniform lama susah nak (mau) disamarkan. Gampang terlihat. Mesti gunakan uniform tersamar,” terang personel PGA yang mengaku berasal dari salah satu negara bagian di Semenanjung Malaysia dan baru beberapa bulan terakhir ditugaskan pada Pos PGA di Wallace Bay.

Tuding Melanggar

Sementara itu, Pemerintah Malaysia tidak ingin dijadikan satu-satunya pihak yang disalahkan terkait kasus memanasnya masalah perbatasan di Ambalat. Mereka mencatat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebenarnya juga telah melakukan pelanggaran perbatasan sebanyak 13 kali.

Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga siap menyampaikan nota protes ke pemerintahan RI. Protes itu disampaikan kepada delegasi Komisi I DPR RI Effendy Choirie dan Ali Mochtar Ngabalin. Kedua pihak bertemu dan melakukan pembicaraan di Putrajaya, Malaysia, pada Sabtu malam (6/6) lalu. Dua anggota dewan itu mendahului rombongan resmi yang baru akan berangkat Senin ini (8/6).

“Dia sampaikan TNI kita 13 kali melanggar. Tapi, sebenarnya dia (Menhan Malaysia, Red) tidak ingin memperpanjang masalah Indonesia-Malaysia terutama di blok Ambalat,” ungkap Effendy Choirie, kemarin (7/6).

Menurut Effendy, pemerintah Malaysia mengaku bisa memahami kalau pemerintah dan rakyat Indonesia memprotes keras masuknya kapal militer Malaysia ke wilayah Indonesia di Ambalat. Mantan ketua FKB di DPR RI itu menambahkan, Menhan Ahmad Zahid secara umum memberikan tanggapan positif atas keberatan Indonesia tersebut.

“Dia berjanji akan mempercepat proses penyelesaian sengketa RI-Malaysia,” tambah tokoh yang akrab disapa Gus Choi itu. Meski demikian, pemerintah Malaysia sadar jika jalan keluar penyelesaian tidak akan berlangsung mudah. Sebab, persoalannya bukan hanya sekedar soal perbatasan, tapi juga soal ekonomi.

Menurut Gus Choi, pemerintah Malaysia juga mengaku ingin tetap bertetangga baik dengan Indonesia. “Kami tidak akan berperang dengan Indonesia. Ya, bagaimana kami mau berperang, kalau pakaian tentara Diraja Malaysia itu masih produk Sritex Indonesia,” ungkap Gus Choi, menirukan apa yang disampaikan Ahmad Zahid.

Selain meminta agar segera ada penyelesaian dalam kasus perbatasan RI-Malaysia, Gus Choi dan Ali Mochtar juga menyampaikan protes pemerintah dan masyarakat Indonesia kepada menhan Malaysia yang baru menjabat sekitar 2 bulan tersebut. Pemerintah negeri jiran itu diminta tidak lagi melakukan provokasi militer di sekitar perairan Ambalat.

Siap Perang

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen menegaskan, posisi TNI di Ambalat sangat jelas, yakni mengamankan kedaulatan. “Tunjukkan dimana kita melanggar. Kita selalu sesuai prosedur,” katanya.

Menurut Sagom, TNI tidak akan bergeser sejengkalpun dari Ambalat. “Tidak hanya di sana, tapi di seluruh wilayah perbatasan negara. Kita berada di garis terdepan,” ujarnya. Bahkan, seluruh satuan TNI baik darat, laut maupun udara siap berperang jika memang ada perintah dari panglima tinggi, yakni Presiden SBY.

Penegasan komitmen siap perang itu juga disampaikan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso di Istana Negara pada Sabtu (6/6) malam. Usai mendampingi SBY menerima delegasi komisi 1, Djoko menjelaskan operasi rutin sudah dilakukan sepanjang tahun di sekitar Ambalat. “Prinsip TNI adalah kalau kita ingin damai kita harus siap perang,” tegasnya.

Perintah perang sesuai undang-undang, diberikan oleh presiden. Begitu komando turun, TNI harus langsung berperang. Dalam dua hari setelah perintah itu, DPR RI harus memberi persetujuan. Namun, jika tak disetujui, perintah itu harus dihentikan.

(Kaltim Post)

Menhan Malaysia Instruksikan Perubahan Patroli Rutin

KD Baung salah satu kapal patroli yang digunakan TLDM memprovokasi Indonesia diperairan Ambalat.

17 Mei 2009, Kuala Lumpur -- Dua anggota dan satu mantan anggota DPR menemui menteri pertahanan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi secara informal di Putrajaya membicarakan kasus Ambalat dan masalah lainnya.

"Saya minta agar kapal tentara diraja Malaysia tidak melakukan provokasi di perbatasan perairan blok Ambalat dengan patroli militer yang melewati garis batas kedaulatan wilayah Indonesia. Kami bisa tidak sabar akan menabrak dan menenggelamkan kapal tentara diraja Malaysia," kata Ali Mochtar Ngabalin di Kuala Lumpur, Minggu.

Dua anggota DPR yakni Ali Mochtar Ngabalin dan Effendi Choirie dan mantan anggota DPR Ade Daud Nasution bertemu dengan Menhan Malaysia Ahmad Zahid Hamidi yang didampingi Mohd Kamal, staf khusus Menhan di Putrajaya, Sabtu malam.

Sementara itu, Effendi Choirie atau panggilan akrabnya Gus Choi meminta kepada Menhan Malaysia Zahid Hamidi, yang kebetulan menjadi sahabatnya, minta agar jabatannya yang disandangnya sejak 8 April 2009 itu menjadi sarana mempercepat penyelesaian sengketa perbatasan kedua negara bertetangga serumpun ini, khususnya Ambalat.

"Ini permintaan kepada Zahid Hamidi sebagai orang keturunan Yogyakarta dan orang penting ketiga di Malaysia," kata Gus Choi.

Setelah mendengarkan pembicaraan ketiga sahabatnya yakni Ali Mochtar Ngabalin, Effendie Choirie dan Ade Daud Nasution, Menhan Zahid Hamidi berjanji dengan penuh keyakinan dalam masa pemerintahan PM Najib persoalan Ambalat akan segera selesai.

Hal itu juga dapat dibuktikan dengan instruksi dia agar tentara diraja Malaysia segera melakukan evaluasi kembali mengenai patroli rutin agar tidak menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia dan memberikan penjelasan dengan menggunakan bahasa Jawa kepada Gus Choi.

Bukti konkrit lainnya, ialah Menhan Malaysia telah meminta Panglima ATM (angkatan tentera diraja Malaysia) jend Abdul Aziz untuk menemui Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Jakarta pada 9 Juni 2009.

(ANTARA News)

TNI Cabuti Patok Yang Dipasang Malaysia di Wilayah Indonesia

Pos perbatasan Indonesia Malaysia. (Foto: jawa pos)

7 Mei 2009, Sebatik -- Puluhan patok berupa tonggak kayu yang dipasang membelah areal persawahan di Dusun Seberang, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, dicabuti personel TNI AD dari batalyon 613/Raja Alam. Pertimbangannya, pemasangan patok di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu tidak resmi

Pantauan Kompas, Sabtu (6/6), patok-patok kayu itu selama ini dipancangkan di areal persawahan milik petani Indonesia di Dusun Seberang. Dusun tersebut berbatasan dengan Kampung Melayu di wilayah Sebatik yang dikuasai Malaysia. Pihak TNI mencabut patok-patok yang dipasang oleh Malaysia itu tanggal 21 Mei.

Tonggak-tonggak kayu kayu tersebut di antara dua patok resmi-berupa balok beton yang jaraknya lebih dari 2 kilometer. “Kami sudah tinggal di perbatasan ini sekitar 39 tahun. Selama ini kami tidak tahu mana saja perbatasan kedua negara. Kami membuka sawah di daerah ini selama tidak pernah ada yang melarang. Pihak Malaysia juga tidak pernah mengusir. Kami hanya diminta untuk tidak menjual tanah mereka,” kata Sulaiman (70), warga Dusun Seberang.

Menurut Kepala Penerangan Kodam VI/Tanjungpura Letkol Bagus Hardito, patok-patok kayu itu beberapa waktu lalu digunakan Malaysia untuk mengukur wilayahnya. Akan tetapi, setelah selesai pengukuran tidak dicabut. Beberapa warga merasa khawatir mengingat akhir-akhir ini masalah Ambalat kembali memanas. Itulah sebabnya aparat TNI AD mencabutnya.

(Harian Kompas, Minggu, 7 Juni 2009)

KD Perak Diresmikan Masuk Jajaran Armada TLDM

KD Perak.

8 Mei 2009 -- Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) Laksamana Datuk Seri Abdul Aziz Jafar meresmikan bertugasnya KD Perak F173 dijajaran TLDM di Lumut, Rabu (3/5). KD Perak kapal patroli ketiga dari Kelas Kedah berdasarkan disain Meko 100, setelah KD Kedah F171 dan KD Pahang F172. TLDM memesan 6 kapal jenis ini dari Jerman, kapal pertama dan kedua dibangun di Blohm & Voss/Howaldtswerke, German Naval Group (GNG), Jerman dan dirakit di Malaysia, sedangkan ketiga hingga terakhir dibuat hingga selesai di galangan kapal Boustead Naval Shipyard (BSN) Sdn. Bhd. di Lumut, Perak. Kapal keempat diberi nama KD Terengganu F174, kelima Kelantan F175 dan terakhir KD Selangor F176.

Pembelian kapal patroli ini merupakan salah satu proses memodernisasi TLDM meningkatkan dan memantapkan tugas angkatan laut dalam mengawal perairan negara Malaysia. Pada saat peresmian Laksamana Datuk Seri Abdul Aziz mengatakan pembangunan TLDM dan biro keselamatan maritim yang lain adalah penting dalam menentukan keutuhan dan integritas negara terus terpelihara dan terjamin. Kapal patroli kelas Kedah dimaksudkan menggantikan kapal patroli buatan Vosper Thornycroft yang sudah digunakan lebih 30 tahun.

KD Kedah.

KD Perak dirancang berkonsep “fitted for but not with”, bila terjadi perang sistem dan peralatan dapat diubah tanpa harus melalui proses modifikasi yang rumit. KD Perak dipergunakan sebagai kapal patroli saat damai dan dapat diubah menjadi kapal kombatan saat perang. Persenjataan yang dipasangkan pada kapal hanya meriam dan senapa mesin, tidak dilengkapi misil ataupun torpedo, tetapi dapat membawa 1 unit helikopter Super Lynx 300 atau Sikorsky S-70B Seahawk.

Kapal patroli kelas Kedah mempunyai berat 1650 ton, panjang 91.1 meter dan lebar 12,85 meter, mampu dipacu lebih dari 22 knot ditenagai 2 x mesin diesel Cartepillar 3616 (5450Kw), jarak jelajah 6050 nm pada kecepatan 12 knot dengan masa berlayar 21 hari. KD Perak diawaki 69 orang terdiri dari 11 perwira dan 58 pelaut dibawah kapten kapal Komander Ismail Othman.

Penamaan kapal patroli ini, KD Perak untuk menghormati jasa-jasa KD Sri Perak selama bertugas di TLDM sebelum tenggelam dihantam ombak saat beroperasi di Laut Cina Selatan tahun 1984. KD Sri Perak adalah kapal patroli buatan Inggris tahun 1961.

KD Perak akan ditempatkan di Pangkalan TLDM Tanjung Gelang, Kuantan Pahang, memperkuat kekuatan Armada Markas Wilayah Laut 1 dalam melakukan patroli keamanan dan pemantauan maritim di perairan Laut Cina Selatan.

Utusan/@beritahankam

Pesawat Tempur Asing Menyusup

MiG-29 TUDM. (Foto: skuadron17)

7 Juni 2009, Jakarta -- Tak hanya kapal perang Malaysia, pesawat tempur asing juga menyusup ke Ambalat, Kaltim. Satuan radar TNI AU mencatat telah terjadi empat kali penyusupan pesawat tempur asing di blok yang kini akan dicaplok Malaysia tersebut. "Memang ada laporan seperti itu, tapi sudah ditindaklanjuti sesuai prosedur," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Bambang Sulistyo, kemarin (6/6).

Laporan itu disampaikan oleh Satuan Radar 225 Tarakan TNI AU. Pesawat militer asing tersebut terdeteksi memasuki wilayah udara Ambalat sejak Desember 2008 hingga Februari 2009. Pesawat biasanya terbang rendah dengan ketinggian 7.000 kaki dengan kecepatan 300 km/jam, pesawat bergerak dari dari Tawau, Malaysia.

Namun demikian, TNI AU belum bisa memastikan apakah pesawat tersebut merupakan pesawat tempur Malaysia atau negara lain. "Pelanggaran wilayah udara oleh pesawat militer asing itu terdeteksi oleh radar kita. Belum diketahui milik siapa, tapi sudah kami laporkan ke Kosekhudnas (Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional) di Lanud Makassar," kata Komandan Satuan Radar 225 Tarakan TNI AU Mayor Elektronika Hadi Siswoyo.

TNI AU memang masih kekurangan radar militer. Dari kebutuhan 32 radar militer, baru 17 Radio Detection and Ranging (Radar) Militer yang dipasang di berbagai daerah untuk memantau yuridiksi Indonesia. "Kemampuan radar TNI AU belum sepenuhnya mendukung tugas TNI, karena keterbatasan radar," ujar Bambang Sulistyo.

Dia berharap, kebutuhan radar militer ini bisa diselesaikan. Kondisi pertahanan udara terutama tadar belum menenuhi kebutuhan minimum essential force TNI. "Pengadaanya tergantung dari anggaran yang diberikan pemerintah yang pengadaanya akan dilakukan secara bertahap karena harganya yang mahal, TNI hanya sebagai pemakai," ungkapnya.

Selama ini untuk menunjang kemampuan radar militer, TNI AU mengintegrasikan radar sipil untuk memperoleh informasi kondisi udara wilayah Indonesia. Namun, beberapa radar sipil seperti di Banda Aceh dan Papua belum terintegrasi dengan baik. "Ini yang terus diupayakan, tapi untuk terintegrasipun sangat sulit mengingat sistim sarana komado, kendali, komunikasi komputerisasi dan intelijen belum seluruhnya berbasis komputer dan terintegrasi dengan baik," akunya.

TNI AU menargetkan sampai tahun 2014 jumlah radar militer yang dimiliki mencapai 24 radar, dimana pada tahun 2011 direncanakan bertambah tiga satuan radar militer baru. TNI saat ini memiliki beberapa tipe radar berjenis Thomson TRS 2230, Plessey AWS 2, Plessey AR 325, Pleessey AR 15 dan Thales Master T.

Selain itu sedikitnya ada 14 radar sipil dan puluhan radar milik Badan Meteorologi dan Geofisika. Beberapa radar militer yang dimiliki TNI AU sendiri usianya sudah relatif tua dengan tahun produksi 1960. Daya jangkaunya sudah tidak maksimal, dengan jarak jangkau yang hanya 100 hingga 120 nutical miles atau sekitar 120 kilometer. Padahal, jarak jangkau radar yang baik mencapai 470 kilometer.

Pasang Radar


Dari Nunukan, Kaltim dilaporkan, selama dua hari terakhir, tidak ada armada kapal perang Malaysia yang melakukan manuver di perairan Tawau-Sebatik. Hal ini dikatakan Dan Pos AL di Sei Pancang Lettu Masripin mendampingi Danlanal Nunukan Letkol Laut (P) Djatmoko. “Biasanya mereka rutin melakukan manuver-manuver saat melintas di sekitar perairan antara Sebatik dengan Tawau.

Tapi dua hari terakhir ini tidak satupun terlihat,” terang Masripin. Namun apakah ‘libur’ selama dua hari ini terkait dengan ketatnya pengawasan KRI di perairan tersebut serta kesiapaan antisipasi-antisipasi pasukan di daratan, Masripin tidak bisa memastikan.

Pihak TNI, selain menempatkan sejumlah armada KRI di perairan blok Ambalat, saat ini di Pulau Sebatik sebagai wilayah terdekat dengan Malaysia juga sudah dilengkapi dengan radar pemantau perairan. Danlanal Nunukan Djatmoko memastikan, keberadaan radar tersebut akan memberi informasi lebih cepat dan akurat pada pasukan keamanan yang berada di daratan Pulau Sebatik.

“Yang pasti, pengawasan terhadap keamanan laut dapat dilakukan lebih baik. Terutama pengawasan perbatasan dengan negara tetangga yang selalu harus diwaspadai,” tegas Djatmoko. Dirincikan Danlanal, radar ini mampu memonitor wilayah perairan hingga sejauh 20 mil.

Radar dilengkapi kamera yang dapat merekam objek yang diinginkan serta menghasilkan catatan titik koordinat keberadaan objek. “Dengan demikian jika ada armada kapal perang Malaysia yang terekam memasuki perairan Indonesia, kita memiliki bukti-bukti kuat yang dapat dijadikan dasar bersikap tegas terhadap tetangga tersebut,” tegasnya.

Radar yang sudah diuji coba ini diperkirakan sudah bisa dioperasikan pada Juli mendatang. Penggunaannya tinggal menunggu pembangunan mess pasukan yang mengawaki peralatan canggih tersebut.

Tanpa keberadaan KRI yang memang dilengkapi dengan radar, pasukan keamanan di Pulau Sebatik cukup sulit memastikan apakah armada kapal perang Malaysia yang melakukan manuver di Ambalat melakukan pelanggaran atau tidak. Pasalnya, selama ini deteksi hanya melalui pandangan mata.

(Kaltim Post)

TNI AD Juara Umum AASAM 2009 di Australia

Sang Juara AASAM 2009 Kontingen TNI AD. (Foto: priyadie98/military-photos)

TNI AD mengikuti lombak tembak AASAM (Australian Army Skill at Arms Meeting) 2009 yang diselenggarakan oleh personel AD Australia yang berasal dari Combined Arms Training Centre (CATC), School of Infantry (SOI), dan beberapa satuan lainnya, berlangsung 2 sampai 24 Mei 2009 di Puckapunyal, Victoria, Australia. AD Australia mengundang 16 negara di kawasan Asia Pasifik, Eropa, dan negara-negara persemakmuran untuk turut serta pada AASAM 2009. Hanya 10 negara yang mengirimkan kontigennya ke AASAM 2009; Australia (1 kontigen), Brunei Darussalam (1), Kanada (2), Indonesia (1), Malaysia (1), Selandia Baru (1), Papua Nugini (1), Filipina (1), Singapura (1), dan Inggris (1). AASAM bertujuan mengukur kemampuan petembak dalam keterampilan menembak. AASAM 2009 merupakan penyelenggaraan ke-24.

(Foto: priyadie98/military-photos)

Kontigen TNI AD in action. (Foto: priyadie98/military-photos)

TNI AD telah tiga kali turut serta AASAM, pertama kali 1995 di Canungra, Queensland, 2005 di Singleton, New South Wales dan 2008 di Puckapunyal, Victoria. Kontigen TNI AD berjumlah 15 orang prajurit TNI AD dari berbagai kesatuan, 10 orang petembak dan 5 orang official, dipimpin komandan kontigen Letkol Inf Tandyo Budi R, kapten tim Mayor Inf. M. Asmi. Kontingen ini dibentuk berdasarkan Surat Perintah Kasad Nomor: Sprin/677/IV/2009 tanggal 15 April 2009 tentang perintah mengikuti lomba tembak Australian Army Skill At Arms Meeting (AASAM) tahun 2009 di Australia.

Materi lomba berjumlah 41, terdiri dari senapan (16 Matchs), Pistol (7 Matchs), SO (5 Matchs), Gabungan Senapan & SO (5 Matchs) dan Overall – Champion (8 Matchs), dimana memperebutkan 41 mendali.

Tabel perolehan mendali. (Tabel: Tandef.net)

Dibawah kondisi temperatur yang cukup dingin, pagi dan malam hari antara 0 – 10° C dan siang dan sore hari antara 5 – 18° C, angin cukup kencang berkisar antara 5 – 20 knot yang sangat berpengaruh besar terhadap perkenaan proyektil munisi di lesan. Dilakukan beberapa usaha untuk mengatasi kondisi tersebut, serta ditunjang kemampuan para petembak TNI AD dan kehandalan senjata SS-2 V-4 senapan serbu buatan PT. PINDAD. Kontingen TNI AD berhasil merebut posisi juara umum, setelah memperoleh 59% mendali emas, 41% mendali perak, dan 39% mendali perunggu.

(Tandef.net/Beritahankam.blogspot)

Presiden: Hentikan Provokasi Malaysia

6 Mei 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima kunjungan Ketua Komisi I DPR, Theo L. Sambuaga (kedua kanan) dan sejumlah pimpinan dan anggota Komisi I DPR lainnya di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (6/6) malam. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/hp/09)

7 Mei 2009, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Malaysia menghentikan provokasi menggunakan armada perangnya di perairan Ambalat, Indonesia. Provokasi yang dilakukan saat diplomasi dan perundingan untuk garis batas perairan berlangsung akan memperburuk hubungan baik selama ini.

Penegasan Presiden disampaikan saat menerima enam anggota Komisi I DPR di Kantor Presiden, Sabtu (6/6) malam. Lima anggota Komisi I DPR yang datang bersama Ketua Komisi I Theo L Sambuaga adalah Yusron Ihza Mahendra, Happy Bone Zulkarnain, Sidky Wahab, Djoko Susilo, dan Andreas Parera. Tim ini akan ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk mengurus masalah Ambalat (wilayah ambang batas lautan antara Indonesia dan Malaysia).

”Hentikan provokasi di Ambalat. Begitu kata Presiden. Tim ke Malaysia untuk mengingatkan. Jangan sambil berbicara (berunding) membuat manuver-manuver di Ambalat. Hentikan manuver itu,” ujar Yusron yang menjadi pemimpin tim ke Malaysia seusai bertemu dengan Presiden.

Di Malaysia, Tim Komisi I DPR akan bertemu dengan unsur pimpinan parlemen Malaysia dan komisi terkait. Setelah itu, bersama-sama dengan parlemen Malaysia, tim Komisi I akan bertemu dengan Pemerintah Malaysia. Surat yang dikirim untuk bertemu Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak belum ada jawaban sampai semalam.

Sampai saat ini belum ada jawaban dari pihak Malaysia soal pertemuan dengan pemerintah karena PM Najib sedang berada di China. Tidak ada penjelasan apakah Najib kembali saat tim Komisi I DPR masih berada di Malaysia. Pertemuan ini, kata Theo, diprakarsai untuk mendesak Malaysia menjaga hubungan baik dengan Indonesia.

”Kami hendak meyakinkan Malaysia lewat parlemen mereka supaya menjaga hubungan baik Indonesia-Malaysia dengan tidak melakukan provokasi-provokasi di perairan Ambalat. Provokasi itu jelas-jelas memperburuk hubungan baik,” ujar Theo dalam jumpa pers seusai melapor kepada Presiden.

Lebih tegas

Dalam pertemuan di Kantor Presiden, Theo dan Tim Komisi I DPR mengaku bahagia karena mendapatkan penegasan dari Presiden soal posisi pemerintah tentang Ambalat. Dalam pertemuan itu, menurut Theo, Presiden menegaskan, perairan Ambalat adalah wilayah Indonesia yang saat ini diklaim secara sepihak oleh Malaysia.

”Pemerintah sangat serius menjaga kedaulatan. Soal kedaulatan adalah harga mati. Selama ini Indonesia menempuh jalur diplomasi. Namun, kalau provokasi Malaysia terus dilakukan dan terus mengganggu, Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk mempertahankan kedaulatan,” ujar Theo.

Saat menerima Tim Komisi I DPR, Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi. Untuk acara ini, Yudhoyono membatalkan rencana kampanye Pemilihan Umum Presiden 2009.

Widodo mengemukakan, provokasi dan pelanggaran oleh tentara Malaysia di perairan Ambalat dirasakan sangat mengganggu proses perundingan yang telah disepakati sebagai jalan penyelesaian. Oleh karena itu, sementara perundingan untuk kesepakatan garis batas perairan dilakukan, TNI terus melakukan gelar kekuatan di perairan Ambalat.

”(Malaysia) hormatilah proses diplomasi sehingga tidak ada provokasi-provokasi di lapangan,” ujar Widodo.

Meskipun provokasi di lapangan terus dilakukan tentara Malaysia, Indonesia belum menambah jumlah armada dan pasukan di perairan Ambalat. Sejauh ini, sepanjang tahun, hanya enam kapal Republik Indonesia (KRI) dan tiga pesawat yang terus berpatroli di perairan Ambalat.

Widodo mengemukakan, sejak perundingan mengenai garis batas perairan dilakukan dan akan memasuki perundingan ke-24, interaksi dan gesekan antara tentara Malaysia dan Indonesia kerap terjadi di lapangan. Berdasarkan catatan TNI Angkatan Laut, sepanjang 2009 Malaysia melakukan 13 kali pelanggaran. Tahun 2008 tercatat 23 kali pelanggaran dan 2007 tercatat 76 kali pelanggaran.

Selama ini tentara Malaysia dengan kapal perangnya dapat diusir meskipun mencoba melanggar lagi masuk ke perairan Ambalat dan diusir lagi. Terhadap sekitar 100 kali pelanggaran ini, TNI AL menyurati Panglima TNI yang ditembuskan ke Departemen Luar Negeri untuk dibuatkan nota diplomatik.

Terhadap pelanggaran yang sering dilakukan tentara Malaysia dan sepertinya dibiarkan saja dengan fakta terus berulangnya pelanggaran itu, Yusron menyayangkan Departemen Luar Negeri yang kurang bersikap tegas. ”Jika Malaysia terus tidak mau peduli, Deplu bisa memanggil Dubes RI di Malaysia pulang dan memulangkan Dubes Malaysia di Indonesia. Jika masih tidak peduli, kita bisa menutup kedutaan,” ujar Yusron.

Usir

Soal keberangkatan Tim Komisi I DPR ke Malaysia, Theo kembali menegaskan, tujuannya adalah mengingatkan Malaysia untuk menghentikan provokasi agar tidak mengundang hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Tim Komisi I DPR meminta Malaysia menjaga hubungan baik.

Jika peringatan itu kemudian tidak diindahkan pihak Malaysia, mekanisme lain yang lebih tegas akan ditempuh. ”Pertama, kita halau dan usir mereka. Jika hal itu tidak diindahkan dan mengganggu kedaulatan Indonesia, mekanisme lain yang lebih tegas akan diambil. Kedaulatan adalah harga mati,” ujar Theo.

Indonesia memahami, provokasi yang dilakukan tentara Malaysia di perairan Ambalat merupakan bagian dari alat penekan selama diplomasi dilakukan. Kesediaan tentara Malaysia mundur saat dihalau dan diusir TNI merupakan penegasan akan benarnya posisi Indonesia yang harus terus dipertahankan.

Perundingan soal garis batas perairan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia ke-24 akan dilakukan pada Juli mendatang di Malaysia. Perundingan disepakati dan ditempuh sebagai jalan penyelesaian setelah Malaysia mengklaim perairan Ambalat yang kaya akan kandungan minyak dan gas sebagai wilayahnya pada 2005-2006.

Dalam pertemuan itu, Presiden menyatakan komitmennya terus meningkatkan jumlah anggaran untuk pembelian alat utama sistem persenjataan TNI. Presiden juga menekankan perlunya terus diberdayakan industri strategis nasional untuk menopang TNI.

Soal kemandirian untuk persenjataan TNI melalui industri strategis nasional, ini juga ditekankan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam posisinya sebagai calon presiden pada sambutan deklarasi Relawan Berani Bangkit Mandiri di Jakarta, Sabtu kemarin.

(KOMPAS)

TNI AL Siap Tempur Pertahankan Ambalat

Frigate kawal rudal KD Hang Jebat 29 salah satu frigate kelas Lekiu TLDM yang akan berhadapan dengan kapal perang TNI AL jika terjadi perang. KD Hang Jebat dibuat berdasarkan disain frigate ringan FS 2000, dibanggun di Yarrow Shiphuilders, Glasgow, Inggris. KD Hang Jebat diluncurkan Mei 1995, bertugas Mei 1999, bergabung di SKN 23 Frigate bersama KD Lekiu 30. Persenjataan yang dibawa 1x meriam 57mm Bofors, 2x senapan mesin 30mm, 16x Sea Wolf VLS SAM, 2× 4-cell MM40 Blk II Exocet SSM, 2× B515 triple 324 mm tabung torpedo untuk menembakan Whitehead A244/S, dan 1 unit helikopter Westland Super Lynx 300. (Foto: navy.mil.my)

6 Mei 2009, Manado -- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) siap bertempur untuk mempertahankan wilayah Ambalat dari intervensi Malaysia.

Wakasal Laksamana Madya, Moekhlas Sidik, mengemukakan hal itu di Manado, Sabtu, saat meninjau kesiapan pelaksanaan Sail Bunaken 2009.

"Status ambalat saat ini selalu diutak atik Malaysia. Meski begitu, kami menyatakan kalau TNI AL tetap mendukung semua cara pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan persoalan tersebut," katanya.

Pemerintah Indonesia, jelas Moekhlas, lebih memilih menempuh jalan dialog dan perundingan, untuk membahas persoalan Ambalat daripada berperang.

"TNI AL ini hanya menjalankan apa yang diperintahkan. kalau disuruh menembak ya ditembak, kalau tidak, ya diam," katanya.

Wakasal memastikan, TNI AL sebagai penjaga laut Indonesia, siap membela kedaulatan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetapi mereka tetap ikut aturan mainnya.

Mengenai masalah lainnya, ujar Moekhlas, bukan otoritas TNI AL untuk berbicara, yang paling penting justru adalah bagaimana menjaga perbatasan Indonesia tersebut.

Kasus Ambalat kembali menghangat pekan ini, karena adanya manuver kapal Angkatan Laut Malaysia.

Wakasal berada di Manado dalam rangka simulasi "sailing pass" atau parade kapal, yang diikuti tiga kapal dari Pelabuhan Bitung ke Pelabuhan Manado.

(ANTARA News)

Deplu Diharapkan Dapat Selesaikan Kasus Ambalat

5 Mei 2009, Makassar -- Demo Ambalat - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Makassar berunjukrasa di depan Markas Kodam VII/Wirabuana Makassar, Jumat (5/6). Mereka meminta agar pemerintah bertindak tegas atas Malaysia yang melakukan pelanggaran melewati batas negara Indonesia di Ambalat serta menyerukan perang apabila ada yang mengganggu NKRI. (Foto: ANTARA/Yusran Uccang/hm/hp/09)

5 Mei 2009, Medan -- Peranan Departemen Luar Negeri (Deplu) sangat diharapkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kasus Ambalat di Pulau Nunukan, Kalimantan Timur agar tidak lagi diklaim oleh Pemeritah Malaysia sebagai batas wilayah perairan negerinya.

"Fungsi Deplu yang memiliki diplomat ulung itu perlu dinampakkan sehingga permasalahan perbatasan antara kedua negara di perairan Ambalat itu dapat ditutaskan," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Runtung Sitepu, SH, di Medan, Jumat, ketika diminta komentarnya mengenai peranan Deplu menuntaskan kasus Ambalat itu.

Menurut Runtung, permasalahan kasus Ambalat itu sudah cukup lama dan terus berlarut-larut, sampai saat ini tidak juga dapat terselesaikan atau adanya titik temu antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia.

Persengketaan di Blok Ambalat itu sudah sampai ketingkat sangat menghawatirkan dan bisa saja akan berdampak rusaknya hubungan diplomatik bagi kedua negara.Ini jangan sampai terjadi, jelas akan merugikan kedua negara yang sudah cukup lama tetap bekerjasama.

Sehubungan itu, katanya, peranan Deplu perlu untuk menjelaskan kepada Pemerintah Kerajaan Malaysia bahwa Blok Ambalat yang dianggab miliki negara asing itu adalah ternyata masuk kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan demikian, jelasnya, Pemerintah Malaysia dapat memahaminya sehingga kapal-kapal perang milik AL- Diraja Malaysia itu tidak lagi memasuki teritorial Indonesia yang seperti selama ini dilakukan kapal perang negara tersebut.

"Pendekatan atau loby tingkat internasional itu diyakini akan membuahkan sukses dan tidak perlu terjadi aksi-aksi kekerasan atau dilakukan perang, bila kasus Amblat tersebut tidak juga dapat terselesaikan," ucap Runtung yang juga Dekan Fakultas Hukum USU itu.

Sebelumnya, mantan Wakil Presiden, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno menyatakan Indonesia harus bersikap tegas dan transparan terhadap Malaysia terkait kasus Ambalat.

"Namun, jangan berpikir untuk perang dulu. Itu jalan terakhir," kata Try usai menghadiri peluncuran buku Ahmad Syafi`i Ma`arif di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam.

Menurut Try, kasus masuknya kapal perang Malaysia ke wilayah kedaulatan Indonesia, khususnya perairan Pulau Ambalat sudh lama terjadi.

Indonesia harus segera menuntaskan masalah itu agar tidak menjadi provokasi dari berbagai pihak yang dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia diharapkan memiliki kesadaran dalam menyelesaikan sengketa perbatasan itu baik darat mau pun laut.

(ANTARA News)

Lebih 40% Anggaran Pertahanan Rusia Untuk AL

Kapal selam nuklir Borey. (Foto: military-today)

3 Juni 2009 -- Anggaran Kementrian Pertahanan Rusia lebih dari 40% dianggarkan untuk Angkatan Laut, terutama pembangunan kekuatan nuklir strategis. Anggaran diarahkan untuk pembangunan kapal selam strategis.

Saat ini, Rusia sedang membuat sejumlah kapal selam nuklir strategis kelas Borey dan kapal selam serang bertenaga nuklir kelas Graney. Pengujian misil balistik Bulava versi maritim sedang berlangsung. Tiga kapal selam kelas Borey, Yury Dolgoruky, Alexander Nevsky, dan Vladimir Monomakh sedang dalam pembangunan di galangan kapal Sevmash, kapal keempat sedang dalam proses perencanaan. Kapal selam kelas Borey akan bertugas di armada Pasifik dan Utara Rusia.

Borey mempunyai panjang 170 m, diameter lunas 13 m, awak 107 orang termasuk 55 perwira, maksimum kedalaman menyelam 450 m, dan kecepatan menyelam 29 knot. Kapal selam dapat membawa 16 misil balistik dan torpedo. Misil balistik Antar Benua Bulava-M (SS-NX-30) akan ditempatkan pada kapal selam kelas Borey. Bulava mampu membawa hingga 10 hulu ledak nuklir serta mampu mencapai sasaran hingga 8000 km. AL Rusia akan melakukan uji penembakan Bulava sekurang-kurangnya lima kali pada tahun ini.

Anggaran pertahanan Rusia tidak berpengaruh oleh krisis global, 592 milyar Rubel (19,3 milyar Dollar) dibelanjakan untuk pembelian senjata dan perangkat keras militer.

RIA Novosti/@beritahankam

Indonesia Sampaikan 36 Protes Soal Ambalat

Peta Ambalat. (Peta: Gatra)

5 Mei 2009, Jakarta -- Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan 36 nota protes mengenai pelanggaran wilayah Ambalat oleh Malaysia.

"Nota protes ke-36 sudah disampaikan Pemerintah Indonesia Kamis (4/6) kemarin," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, di Jakarta, Jumat.

Protes terakhir tersebut, kata Teuku, dilayangkan kepada Malaysia setelah mendapatkan penjelasan secara rinci dari TNI AL mengenai realitas yang terjadi di lapangan.

TNI AL, secara kronologis menjelaskan waktu atau tanggal-tanggal terjadinya inkursi atau aktivitas pihak asing memasuki wilayah Indonesia.

Keseluruhan nota protes yang disampaikan Pemerintah Indonesia ingin menegaskan bahwa Ambalat adalah wilayah kedaulatan Indonesia.

Protes pertama dari serangkaian nota protes yang disampaikan Indonesia kepada pemerintah Malaysia itu disampaikan pada 1980.

Kendati prostes terus disampaikan, kata Teuku, Pemerintah Indonesia tetap terus melakukan upaya diplomasi untuk menyelesaikan masalah antara kedua negara.

"Pemerintah mengingatkan kembali Malaysia untuk segera menyiapkan tim perunding batas wilayah yang sempat terhenti untuk diaktifkan kembali," kata Teuku.

Teuku mengatakan, Departemen Luar Negeri terus melakukan koordinasi dengan pejabat tinggi lainnya sehingga tidak ada lagi satu insiden di lapangan yang tidak terselesaikan.

Selain berkoordinasi secara cermat mengenai perkembangan Ambalat, Deplu juga meningkatkan komunikasi masyarakat, dengan maksud meredam sifat emosional yang mengemuka belakangan ini.

(ANTARA News)

Pasukan Pertahanan Berhasil Hancurkan Musuh

Pasukan Pertahanan Pangkalan Vertical yang dipersenjatai Triple Gun dari Batalyon 463 Paskhas yang telah berhasil merontokan pesawat udara musuh dalam latihan. (Foto : Pentak Lanud Iswahjudi)

5 Mei 2009, Magetan -- Pasukan Pertahanan Pangkalan (Hanlan) berhasil menghancurkan musuh yang akan menyerang Lanud Iswahjudi, yang datang dari darat maupun dari udara. Tim SAR tempur (Sarpur) tersebut berhasil mengevakuasi korban pertempuran.

Pasukan Pertahanan Pangkalan Horizontal (Hanhor) dari Batalyon 463 Paskhas, telah berhasil menghancurkan pasukan musuh dari negara Musang, sebelum berhasil memasuki wilayah Lanud Iswahjudi, Magetan, Jawa Timur melalui darat.

Sementara itu pasukan Pertahanan Pangkalan Vertical (Hanver) yang dipersenjatai Triple Gun dan QW-3 dari batalyon yang sama, juga telah berhasil merontokkan sejumlah pesawat udara Musang yang lolos dari sergapan pesawat termpur Lanud Iswahjudi, sebelum memasuki wilayah pertahanan udara Iswahjudi. Selain berhasil menghancurkan pasukan darat dan pesawat udara Musang, pasukan Hanlan Batalyon 463 Paskhas juga berhasil menyandera satu orang pilot dari negara Musang yang masih hidup, kemudian dievakuasi oleh Tim Sarpur ke Rumah Sakit Lanud Iswahjudi melalui jalan darat.

Tim Sarpur didukung Helly EC-120/Colibri, juga telah berhasil menyelamatkan satu Pilot F-5/Tiger yang mengalami kerusakan pesawat akibat pertempuran udara dengan pesawat tempur dari negara Musang di atas pulau Koala dan berhasil eject. Kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Lanud Iswahjudi.

Semua peristiwa pertahanan pangkalan dan penyelamatan pilot F-5/Tiger itu merupakan bagian dari sekenario latihan Elang Gesit 2009 yang digelar di Lanud Iswahjudi selama tiga hari (2/6 s/d 4/6).

(TNI AU)

Pemerintah Anggarkan Dana Pembelian Pesawat TNI AU

Super Tucano dipilih TNI AU menggantikan OV-10 Bronco yang sudah digrounded.

4 Juni 2009, Jakarta -- Pemerintah akan mengalokasikan dana untuk pembelian pesawat TNI Angkatan Udara pada APBN tahun 2010.

Meneg PPN/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Paskah Suzetta di Jakarta, Rabu (3/6) mengatakan pembelian pesawat itu agar pertahanan dan kemananan di Indonesia semakin stabil.

"Dana pembelian pesawat itu sudah tersedia dalam anggaran lima tahun mendatang tetapi besarannya belum diketahui," katanya usai rapat pembahasan asumsi makro pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN tahun 2010 dengan komisi XI DPR RI.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI Ahmad Hafiz Zawawi itu juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Plt Gubernur Bank Indonesia Miranda S Goeltom.

Paskah menambahkan pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk bidang pertahanan secara umum. "Secara rinci jumlah anggaran pertahanan saya tidak ingat tetapi pemerintah sudah mengganggarkan," katanya.

L-159 diberitakan akan menggantikan pesawat latih Hawk.

Menurut dia, keamanan sekarang ini masih relatif stabil yang diharapkan situasi tersebut terus dipertahankan sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin baik.

Pada kesempatan itu Paskah juga menyatakan saat ini pemerintah juga mengantisipasi dampak krisis moneter yang akan berpengaruh terhadap pengangguran dan jumlah masyarakat miskin.

Sehubungan itu, pemerintah mengutamakan pemulihan ekonomi antara lain dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan potensi sumber daya alam.

Media Indonesia

Latihan Gabungan TNI dan Polri

3 Mei 2009, Jakarta -- Anggota TNI dari Batalion Infanteri 201/Jaya Yudha, Kodam Jaya, berlatih di arena Pekan Raya Jakarta, Rabu ( 3/6). Batalion ini berlatih untuk meningkatkan kesiapan mengamankan Ibu Kota.(Foto: ANTARA/SUBEKTI/ss/pd/09)

Anggota Brimob berlatih di arena Pekan Raya Jakarta. (Foto: ANTARA/Subekti/ss/pd/09)