Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin Akan Miliki 10 Sukhoi Awal 2010

SU30 MK2

17 Februari 2009, Makassar -- Kepala Staf TNI AU (KASAU) Marsekal TNI Subandrio menegaskan, setelah tahap pertama diserahterimakan tiga unit pesawat Sukhoi-30 MK2 beserta suku cadang dan peralatan pendukungnya pada bulan lalu di Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin, kembali Sukhoi-27 SKM direncanakan akan dikirim ke Indonesia pada akhir tahun 2009 sebanyak 2 pesawat serta pada awal tahun 2010 satu pesawat.

”Sejalan dengan situasi keuangan negara yang makin membaik serta upaya maksimal dari seluruh institusi terkait, saya merasa optimis bahwa tiga pesawat Sukhoi-27 SKM yang direncanakan tiba di Indonesia pada awal tahun 2010, akan tepat waktu pengirimannya ke Indonesia” kata Marsekal TNI Subandrio.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) dalam amanat tertulis upacara bendera 17-an di Markas Koopsau II, Makassar yang dibacakan Panglima Koopsau (Pangkoopsau) II, Marsekal Muda (Marsda) TNI Yusdhan Sayuti di Makoopsau II, Selasa (17/2). Upacara yang ditandai pengibaran bendera merah putih, pembacaan pembukaan UUD ”45, pengucapan Sapta Marga dan pembacaan Panca Prasetya Korpri itu, dihadiri seluruh warga Makoopsau II baik militer maupun PNS.


Kasau menambahkan, upaya peningkatan kesiapan operasional TNI Angkatan Udara difokuskan pada tercapainya kemampuan yang optimal dari satuan-satuan TNI Angkatan Udara serta mantapnya lembaga pendidikan sebagai ujung tombak, karena kesiapan operasional dan tuntutan kualitas SDM TNI Angkatan Udara merupakan faktor menentukan dalam pelaksanaan tugas.

Menyinggung Pemilu 2009, Kasau mengharapkan TNI Angkatan Udara mampu menyiapkan transportasi angkutan udara untuk mendukung logistik Pemilu baik berupa pesawat angkut maupun helikopter. Berkaitan dengan hal tersebut, personel TNI Angkatan Udara senantiasa menghormati dan memegang teguh komitmen netralitas TNI, yang merupakan cermin konsekuennya TNI dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, serta mempertahankan soliditas satuan dan membangun profesionalisme prajurit Angkatan Udara.


Sementara menyikapi keterbatasan dukungan anggaran, Angkatan Udara memilih strategi untuk mempertahankan satuan-satuan operasional dan meningkatkan sumber daya manusia pengawak organisasi, diharapkan akan timbul inovasi untuk meningkatkan kesiapan Alutsista yang ada, serta kesiapsiagaan satuan jajaran TNI Angkatan Udara. (tni.mil.id)

Indonesia Harus Kuasai Total Pulau Miangas

Pulau Miangas

16 Februari 2009, Jakarta -- Wakil Ketua Komisi I DPR, Yusron Ihza Mahendra, di Jakarta, Senin, menegaskan Indonesia harus tetap menguasai secara total Pulau Miangas di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Utara, yakni di kawasan perbatasan RI-Filipina.

"Berita bahwa Filipina mengklaim Pulau Miangas (Las Palmas) di Sulawesi Utara (Sulut) sebagai wilayah mereka, menjadi perhatian serius Komisi I DPR sejak beberapa hari terakhir," ungkapnya kepada ANTARA.

Karena itu, dalam rapat dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) beberapa waktu lalu, ujarnya, dirinya secara langsung menanyakan itu.

"Dan kebetulan saya dapat penjelasan, bahwa dari Pak KSAD, bahwa secara de facto Indonesia tetap kuasai pulau itu secara total," tegasnya.

Kemudian, lanjutnya, dari kunjungan tim Komisi I DPR ke Pulau Miangas sebelumnya, memang betul Indonesia punya beberapa instansi di sana, termasuk Koramil.


Klaim Resmi

Yusron Ihza Mahendara juga menjelaskan hasil pembicaraannya dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) saat berlangsung Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR hari ini (Senin).

"Berita tentang klaim Filipina tersebut mengherankan. Malah, setelah saya tanya kepada Pak Menlu dalam Raker dengan Komisi I DPR tadi, diperoleh kejelasan bahwa klaim resmi Filipina itu tidak ada," ujarnyaya lagi.

Kibarkan Sang Merah Putih di Miangas oleh Prajurit TNI AD dan SEKAR TELKOM

Dijelaskan juga, Filipina tidak ada langkah apa pun mengenai itu. "Mereka juga tidak mengirimkan surat ke Pemerintah RI tentang klaim tersebut, kata Yusron Ihza Mahendra mengutip Menlu.

Malahan, menurut Hasan Wirayudha, sebagaimana dikutipnya, pada tahun 1978, Menlu Mochtar Kusumaatmadja dan Menlu Filipina R Manglapus sudah menandatangani perjanjian.

"Isi perjanjian itu menyatakan, bahwa Miangas adalah pulau yang masuk wilayah NKRI. Dari situ saya jadi lega. Tetapi, sekaligus berinisiatif untuk mendesak Pemerintah serta aparat keamanan, agar meningkatkan penjagaan terhadap pulau-pulau terdepan, sebagaimana telah saya sampaikan dalam rapat bersama KSAD lalu. Kami juga minta KSAD mempercepat pembangunan hubungan udara di Miangas," tegas Yusron Ihza Mahendra. (antara.co.id)

Serah Terima Jabatan Danyonkav 5/Serbu

16 Februari 2009, Palembang -- Pangdam II/Swj Mayjen TNI Mochammad Sochib SE,MBA, Senin (16/ 2), bertempat di Makoyonkav 5/Serbu bertindak sebagai Irup pada upacara serah terima tugas dan tanggungjawab jabatan Danyonkav 5/Serbu.

Pangdam dalam amanatnya antara lain menyampaikan ucapan terima kasih kepada Letkol Kav Susanto, S.IP. beserta isteri yang telah memimpin dan membina prajurit serta satuan Yonkav 5/Serbu dengan baik selama ini. Semoga berbekal pengalaman dalam mengemban tugas sebagai Danyonkav 5/Serbu bermanfaat dalam melanjutkan tugas

Pengabdian ditempat tugas yang baru sebagai Dandim 0401/Muba Rem 044/Gapo. Selanjutnya kepada Letkol Kav Siswono saya ucapkan selamat atas kepercayaan dan kehormatan untuk menjabat sebagai Danyonkav 5/Serbu diiringi harapan semoga dibawah kepemimpinan Komandan yang baru dapat meningkatkan kualitas pengabdian Yonkav 5/Serbu dimasa yang akan datang, prestasi dan hal-hal yang positif yang telah dicapai oleh pejabat terdahulu agar diteruskan serta ditingkatkan. Alih tugas dan tanggungjawab jabatan ini merupakan realisasi kebijaksanaan pimpinan TNI AD dalam rangka pembinaan satuan dan karier yang bersangkutan sesuai tuntutan perkembangan dan kebutuhan organisasi. Disisi lain pergantian pejabat juga dimaksudkan untuk melengkapi dan memperluas wawasan agar semakin dewasa dalam mengambil keputusan, ujar Pangdam.

Selain itu, Pangdam menekankan, agar seluruh prajurit Yonkav 5/Serbu dan seluruh prajurit Kodam II/Swj agar tetap berpegang teguh pada komitmen netralitas TNI, artinya setiap prajurit Kodam II/Swj harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis khususnya pada Pemilu 2009 sesuai dengan yang telah digariskan oleh Pimpinan TNI.

Pangdam juga menghimbau kepada seluruh prajurit, hendaknya memiliki kesadaran dan kemauan yang tinggi untuk terus belajar dan berlatih pada setiap kesempatan yang ada, agar mampu mewujudkan semboyan satuan Kavaleri yaitu Tri Daya Cakti yang memiliki arti daya gerak, daya tembak dan daya kejut.

Hadir dalam upacara tersebut antara lain Bupati Muara Enim, Walikota Prabumulih, Para Pejabat kodam II/Swj, Ketua Persit KCK PD II/Swj beserta pengurus, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta undangan lainnya.(tniad.mil.id)